Jakarta (VLF) – Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Irman mengatakan, mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari pernah menemui dirinya dan meminta uang senilai Rp 5 miliar.

Hal itu diungkapkan Irman saat diperiksa sebagai saksi untuk Markus, terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP. “Dia datang ke kantor, dia bilang, ‘Pak Irman saya mohon bantuan, tolong dibantu untuk kawan-kawan Komisi II’.

Saya tanya berapa Pak, dijawab, ‘Saya belum tahu, ya Rp 5 miliar kalau bisalah,” kata Irman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Saat itu, Irman mengaku tak bisa memenuhi permintaan uang itu secara personal.

Oleh karena itu, ia meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) kementerian saat itu, Sugiharto, untuk mencarikan uang itu.

“Terus saya bilang akan ngomong sama Pak Sugiharto. Terus saya panggil Pak Sugiharto. Pak Markus masih ada, denger. Terus saya sampaikan, ‘Ini Pak Giharto, Pak Markus minta bantuan buat teman-teman di Komisi II,” kata Irman.

Kepada Sugiharto, Irman hanya berpesan agar pemenuhan permintaan itu jangan dipaksakan. Menurut Irman, Sugiharto menjawab akan mengusahakan permintaan uang itu bisa dipenuhi. “Saya bilang kalau bisa tolong silakan saja bicarakan dengan Pak Markus langsung. Abis itu Pak Markus diajak Pak Sugiharto ke ruangan dia,” kata Irman.

Dalam kasus ini, Markus didakwa memperkaya diri sebesar 1,4 juta dollar Amerika Serikat (AS) dalam pengadaan proyek e-KTP. Menurut jaksa, Markus bersama pihak lainnya dan sejumlah perusahaan yang ikut dalam konsorsium pemenang pekerjaan paket e-KTP juga dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,31 triliun.

Perhitungan kerugian keuangan negara itu berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan Nomor: SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016. Menurut jaksa, Markus ikut berperan memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Eks Dirjen Dukcapil Mengaku Pernah Dimintai Uang Rp 5 Miliar oleh Markus Nari”, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/16264981/eks-dirjen-dukcapil-mengaku-pernah-dimintai-uang-rp-5-miliar-oleh-markus?page=all.
Penulis : Dylan Aprialdo Rachman
Editor : Diamanty Meiliana

Jakarta (VLF) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menggeledah dua kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Rabu (18/9/2019) hari ini.

Dua lokasi yang digeledah adalah Kantor Badan Perencanaan Pembanghnan Daerah Kepulauan Riau serta Kantor Badan Perencanaan Pembanunan, Penelitian, dan Pengembangan Kepulauan Riau.

“Setelah kemarin melakukan penggeledahan di 4 lokasi, hari ini, tim KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan di 2 lokasi hari ini di Kepri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis.

Febri mengatakan, tim KPK menyita sejumlah dokumen terkait anggaran dari dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang kantornya digeledah tersebut. “Penggeledahan ini dilakukan dalam proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka NBU (Nurdin Basirun), Gubernur Kepri,” kata Febri.

Adapun pada Selasa KPK telah menggeledah Kantor Dinas PUPR Kepulauan Riau, Kantor Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Kantor Dinas Pendidikan Kepulaian Riau, serta satu rumah milik seorang kepala OPD Kepulauan Riau.

Dalam kasus ini, Nurdin diduga menerima suap terkait perizinan rencana lokasi proyek reklamasi di Tanjung Piayu, Kepulauan Riau.

Nurdin diduga menerima 11.000 dollar Singapura dan Rp 45 juta dari pihak swasta, Abu Bakar. Uang itu diduga diberikan lewat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono.

Selain itu, KPK menduga Nurdin menerima uang atas hal lain yang berhubungan dengan jabatannya. Dugaan itu didasarkan pada penemuan sejumlah uang dalam lima pecahan mata uang asing dan Rp 132.610.000 dalam sebuah tas saat KPK menggeledah kediaman Nurdin, Rabu (10/7/2019).

KPK mengamankan sejumlah uang dengan rincian, 43.942 dollar Singapura, 5.303 dollar Amerika Serikat, 5 euro, 407 ringgit Malaysia, dan 500 riyal Arab Saudi.

Kemudian, pada Jumat (12/7/2019), tim KPK juga menemukan 13 wadah berupa tas dan kardus yang berisi uang di kamar Nurdin. Setelah dihitung penyidik, jumlah uang itu Rp 3,5 miliar, 33.200 dollar Amerika Serikat, dan 134.711 dollar Singapura.

KPK juga sedang menelusuri sumber-sumber lain terkait penerimaan uang tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kasus Nurdin Basirun, KPK Sita Dokumen Anggaran dari 2 Lokasi di Tanjung Pinang”, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/14521541/kasus-nurdin-basirun-kpk-sita-dokumen-anggaran-dari-2-lokasi-di-tanjung.
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Krisiandi

Jakarta (VLF) – Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Syaaf Arief mengaku sering didesak mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi soal realisasi commitment fee.

Hal itu disampaikan Erwin saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait penambahan anggaran Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone dalam APBN Perubahan tahun 2016.

“Waktu itu Pak Fayakhun nelepon Pak Fahmi (Direktur Utama PT Merial Esa) itu tidak berhasil. Akhirnya Pak Fayakhun mendesak saya berkali-kali untuk menyampaikan pesen beliau itu ke Pak Fahmi,” kata Erwin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Menurut Erwin, Fayakhun selalu meminta dirinya bertanya ke Fahmi terkait realisasi fee atas alokasi anggaran proyek satelit monitoring di Bakamla senilai Rp 400 miliar.

“Karena Fayakhun tidak berhasil menghubungi Pak Fahmi, dan waktu itu saya berpikir ya Pak Fayakhun teman dan Pak Fahmi teman, karena dia mendesak terus, saya khilaf, saya teruskan saja (pesan Fayakhun) waktu itu,” katanya.

Belakangan ia baru mengetahui, nilai kesepakatan fee antara Fayakhun dan Fahmi terkait proyek tersebut sebesar 911.480 dollar Amerika Serikat. Uang itulah yang kemudian telah diberikan ke Fayakhun.

“Pak Fayakhun mendesak apabila sudah ditransfer coba tolong buktikan. Dikirim buktinya sama Adami (karyawan PT Merial Esa) dan Adami kirim saya langsung forward ke Fayakhun.

Saya confirm lagi, dibilang, ‘Done thanks bro’,” katanya. Jaksa KPK Kresno Anto Bowo pun menanyakan mengapa Erwin tak menolak desakan Fayakhun.

“Kenapa saudara kalau merasa didesak saudara Fayakhun kenapa enggak usah dilanjutkan saja? Kok mau sih?” tanya jaksa Kresno.

“Karena pada waktu itu saya tidak berpikir jauh, di samping saya kenal Pak Fayakhun cukup lama, karena dia tidak bisa menghubungi Pak Fahmi, ya saya lillahi ta’ala kirim aja,” jawab Erwin.

Dalam kasus ini, Erwin Syaaf Arief didakwa bersama-sama Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah menyuap Fayakhun Andriadi selaku anggota Komisi I DPR periode 2014-2019 sebesar 911.480 dollar AS.

Pemberian itu dengan maksud agar Fayakhun mengupayakan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone dalam APBN Perubahan tahun 2016.

Proyek itu yang akan dikerjakan Fahmi dan PT Merial Esa selaku agen dari PT Rohde and Schwarz Indonesia. Atas pemberian uang itu, Fayakhun Andriadi memerintahkan stafnya mencairkan uang tersebut untuk kemudian digunakan dalam kegiatan politiknya.

Fayakhun sendiri telah divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara ini. Ia dianggap terbukti menerima suap 911.480 dollar AS tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Petinggi Rohde and Schwarz Mengaku Sering Didesak Fayakhun soal Fee”, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/16080331/petinggi-rohde-and-schwarz-mengaku-sering-didesak-fayakhun-soal-fee?page=all.
Penulis : Dylan Aprialdo Rachman
Editor : Krisiandi

 

 

Jakarta (VLF) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dijadwalkan memanggil Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Melchias Marcus Mekeng, Senin (16/9/2019) ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Mekeng akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) pada Kementerian ESDM.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT (pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal bernama Samin Tan),” kata Febri melalui pesan singkat, Senin.

Pemanggilan Senin ini merupakan pemanggilan kedua bagi Mekeng setelah tidak hadir pada pemanggilan pertama, Rabu lalu.

Pemeriksaan Mekeng Senin ini akan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan Samin Tan Untuk Mekeng sendiri, pekan lalu, KPK telah mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam kasus ini, Samin diduga memberikan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Uang tersebut diduga terkait terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal yang dimiliki Samin. Samin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Senin Ini, KPK Panggil Melchias Marcus Mekeng Sebagai Saksi”, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/11291351/senin-ini-kpk-panggil-melchias-marcus-mekeng-sebagai-saksi.
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Fabian Januarius Kuwado

Jakarta (VLF) -Nawawi Pomolango terpilih menjadi pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Dalam voting di Komisi II DPR RI, Jumat (13/9/2019) dini hari, Nawawi meraih suara 50 untuk jadi ketua KPK.

Nawawi saat ini merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Poso, Wakil Ketua Pengadilan Bandung, Ketua Pengadilan Samarinda, dan Ketua Pengadilan Jakarta Timur.

Pria kelahiran Manado, 28 Februari 1962 ini telah mengantongi sertifikasi hakim tindak pidana korupsi sejak 2006. Selama 30 tahun berkarier sebagai hakim, ia telah menangani berbagai perkara korupsi. Di antaranya adalah kasus suap eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.

Ia juga pernah mengadili pengusaha Ahmad Fathanah dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus suap impor daging sapi.

Nawawi juga menangani perkara mantan Ketua DPD Irman Gusman yang menjadi terpidana kasus suap kuota impor gula. Dikutip dari Antara, Nawawi rela melepaskan jabatan sebagai hakim tinggi untuk dapat menjadi pimpinan KPK.

“Sebagai hakim saya sudah 30 tahun, gaji saya hampir Rp 40 juta, saat ini saya berusia 57 tahun, sudah nyaman sekali dan sebagai hakim tinggi baru pensiun pada usia 67 tahun, jadi masih 10 tahun lagi,” ujar Nawawi dalam uji publik seleksi capim KPK.

“Padahal kalau terpilih sebagai pimpinan KPK, saya harus mundur sebagai hakim dan 4 tahun lagi kemudian pensiun,” sambungnya tegas.

Nawawi mengibaratkan hakim merupakan penjaga gawang yang tinggal menunggu bola datang. Padahal, seharusnya lebih banyak bola yang datang.

Nawawi merasa tertantang untuk berbuat banyak di lembaga antirasuah, meski ia lulusan hukum perdata.

“Saya juga tercatat hakim niaga, tapi saya lebih senang dengan perkara-perkara pidana dan saya masih ada kelanjutan studi di Universitas Pasundan untuk jurusan pidana tapi belum selesai sampai sekarang, kalau terpilih saya akan selesaikan S2 itu,” kata Nawawi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Nawawi Pomolango, Relakan Jabatan Hakim Tinggi Gaji Rp 40 Juta Demi Jadi Pimpinan KPK”, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/13/09210841/nawawi-pomolango-relakan-jabatan-hakim-tinggi-gaji-rp-40-juta-demi-jadi.
Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Diamanty Meiliana

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan seseorang bernama Kock Meng sebagai tersangka baru terkait kasus dugaan suap perizinan reklamasi di Tanjungpiayu, Batam, Kepulauan Riau. Kasus ini menyeret Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang kini berstatus nonaktif.

“Dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain sehingga KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan KMN (Kock Meng) dari swasta sebagai tersangka,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2019).

Yuyuk menjelaskan, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yaitu Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri, Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri, Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, dan Abu Bakar sebagai swasta.

Nurdin dan dua anak buahnya diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait perizinan reklamasi. Abu Bakar diduga memberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberi izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

KPK juga menyita duit Rp 6,1 miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat OTT dan penggeledahan di rumah dinas Nurdin dalam pecahan berbagai mata uang yang ditemukan berserakan di kamarnya. Adapun Kock Meng diduga bersama-sama Abu Bakar memberikan suap ke Nurdin dan anak buahnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Gubernur Kepri “, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/12/13013611/kpk-tetapkan-tersangka-baru-kasus-dugaan-suap-gubernur-kepri.
Penulis : Christoforus Ristianto
Editor : Krisiandi

Jakarta (VLF) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dijadwalkan memanggil empat orang saksi untuk diperiksa dalam kasus suap perizinan Meikarta yang melibatkan Sekretaris Daerah Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dua dari empat saksi yang dipanggil hari ini adalah dua orang ajudan Iwa yaitu Nurhakim dan Iman.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IWK (Sekretaris Daerah Jawa Barat nonaktif, Iwa Karniwa),” kata Febri.

Selain dua ajudan Iwa, KPK juga akan memeriksa sekretaris pribadi Iwa, Dian Purnama, dan seorang ibu rumah tangga bernama Eva. Dalam kasus ini, Iwa ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Uang itu untuk memuluskan proses rencana detail tata ruang (RDTR) di tingkat provinsi. Kasus ini bermula ketika Neneng Rahmi menyampaikan pengajuan Raperda RDTR pada April 2017.

Saat itu, Neneng diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk bertemu pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.

Pada pertemuan tersebut Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari pimpinan DPRD terkait pengurusan itu. Singkat cerita, Raperda RDTR Kabupaten Bekasi itu disetujui oleh DPRD Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan.

Namun, pembahasan raperda tingkat provinsi itu mandek. Raperda itu tidak segera dibahas oleh Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), sedangkan dokumen pendukung sudah diberikan.

Neneng Rahmi kemudian mendapatkan informasi bahwa Iwa meminta uang Rp 1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi.

Pada Desember 2017, Iwa diduga telah menerima uang Rp 900 juta dari Neneng melalui perantara. Neneng mendapat uang tersebut dari pihak PT Lippo Cikarang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kasus Meikarta, KPK Panggil Ajudan dan Sekretaris Sekda Jabar”, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/10253861/kasus-meikarta-kpk-panggil-ajudan-dan-sekretaris-sekda-jabar.
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Krisiandi

Jakarta (VLF) – Mantan Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR M Romahurmuziy akan menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

Adapun agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan terhadap Romahurmuziy. Hal itu dikonfirmasi oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto. “Iya, benar,” kata Wawan saat dikonfirmasi, Rabu (11/9/2019).

Sebelumnya, dua orang mantan pejabat Kemenag Jawa Timur telah divonis bersalah dalam kasus ini.

Mantan Kepala Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Ia dianggap terbukti menyuap Romahurmuziy yang menjabat anggota DPR sekaligus mantan Ketua Umum PPP. Dia juga terbukti menyuap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Total suap untuk keduanya Rp 325 juta. Rinciannya, Rp 255 juta untuk Romahurmuziy dan Rp 70 juta untuk Menteri Lukman.

Hakim menganggap pemberian uang itu terkait terpilih dan diangkatnya Haris sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Sementara, Mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara dan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Muafaq terbukti menyerahkan uang Rp 50 juta kepada Romahurmuziy untuk membantu dirinya dalam seleksi jabatan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Rabu Ini, Romahurmuziy Jalani Sidang Perdana Dugaan Suap Jabatan di Kemenag”, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/08413761/rabu-ini-romahurmuziy-jalani-sidang-perdana-dugaan-suap-jabatan-di-kemenag.
Penulis : Dylan Aprialdo Rachman
Editor : Krisiandi

Jakarta (VLF) – Mantan Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR M Romahurmuziy atau Romy bersama-sama Menteri Agama ( Menag) Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima suap Rp 325 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin. Hal itu tercantum dalam surat dakwaan Romy yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

“Terdakwa Muchammad Romahurmuziy selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan bersama-sama dengan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 325 juta dari Haris Hasanuddin,” kata jaksa Wawan.

Rinciannya, pada tanggal 6 Januari 2019 Romy menerima uang Rp 5 juta dari Haris di rumahnya. Di tempat yang sama, pada 6 Februari 2019, Romy kembali menerima uang sebesar Rp 250 juta dari Haris.

Sementara itu jaksa tidak mengungkap rincian kronologi pemberian uang yang diterima oleh Menag Lukman dalam dakwaan Romy. Meski demikian, berdasarkan pertimbangan hakim sebelumnya atas Haris Hasanuddin, Lukman disebut menerima Rp 70 juta.

Menurut jaksa, pemberian uang itu dimaksudkan untuk memengaruhi proses seleksi agar Haris Hasanuddin diangkat sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.

Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam lima tahun terakhir, serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Namun, pada 2016, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

Oleh karena itu, untuk memperlancar keikutsertaan dalam seleksi, Haris ingin meminta bantuan langsung kepada Menteri Agama Lukman Hakim.

Akan tetapi, karena sulit menemui Lukman Hakim, Haris disarankan oleh Ketua DPP PPP Jawa Timur Musyaffa Noer, agar menemui Romy. Adapun, Menteri Agama adalah kader PPP yang dianggap mempunyai kedekatan khusus dengan Romy.

Atas saran itu, pada 17 Desember 2018, Haris menemui Romy di kediamannya dan menyampaikan keinginannya menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Haris meminta hal itu disampaikan juga kepada Lukman Hakim.

Namun, pada 27 Desember 2018, berdasarkan Nota Dinas Nomor : P-36513/B.II.2/Kp.00.1/12/2018, Haris tidak memenuhi syarat administrasi sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi tahap administrasi.

Karena ada arahan dari Romy kepada Lukman Hakim, pada 31 Desember 2018, Muhammad Nur Kholis Setiawan selaku Sekretaris Jenderal Kemenag atas arahan Lukman Hakim memerintahkan Ahmadi selaku panitia pelaksana seleksi, menambahkan dua orang peserta seleksi.

Salah satunya adalah Haris Hasanudin. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 4 Maret 2019, Menteri Lukman mengangkat Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kememag Jawa Timur dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019.

Romy didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Haris sendiri telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim. Ia dianggap terbukti menyuap Romy dan Menteri Lukman Hakim dengan total Rp 325 juta. Rinciannya, Rp 255 juta untuk Romahurmuziy dan Rp 70 juta untuk Menteri Lukman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Romy dan Menteri Lukman Hakim Disebut Terima Suap Rp 325 Juta”, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/12355781/romy-dan-menteri-lukman-hakim-disebut-terima-suap-rp-325-juta?page=all.
Penulis : Dylan Aprialdo Rachman
Editor : Diamanty Meiliana

Jakarta (VLF) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan memeriksa anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, I Gusti Agung Rai, Rabu (11/9/2019) hari ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Agung Rai diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUK (Anggota DPR dari Fraksi PAN, Sukiman),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Kasus ini bermula ketika Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengajukan dana alokasi khusus pada APBN Perubahan Tahun 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Saat proses pengajuan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba bersama pihak rekanan bertemu dengan pegawai Kemenkeu untuk meminta bantuan meloloskan pengajuan anggaran itu. Pihak pegawai Kemenkeu kemudian meminta bantuan kepada Sukiman.

Natan diduga menyediakan uang untuk pihak tertentu sekitar Rp 4,41 miliar. Rinciannya, mata uang rupiah senilai Rp 3,96 miliar dan 33.500 dollar Amerika Serikat.

Jumlah tersebut merupakan commitment fee sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari jumlah tersebut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp 2,65 miliar dan 22.000 dollar Amerika Serikat sejak bulan Juli 2017 sampai April 2018 melalui beberapa perantara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kasus Suap Dana Perimbangan Pegunungan Arfak, KPK Panggil Anggota DPR dari PDI-P”, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/11463531/kasus-suap-dana-perimbangan-pegunungan-arfak-kpk-panggil-anggota-dpr-dari.
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Krisiandi