Jakarta (VLF) – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kembali memimpin rapat koordinasi (rakor) guna membahas pemulihan Aceh setelah bencana menerjang wilayah tersebut. Rapat ini diikuti Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah.
Rapat digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Ini merupakan rapat koordinasi lanjutan setelah pertama kali digelar pada Selasa (30/12), yang juga dipimpin Dasco.

Adapun rombongan Satgas Galapana yang mengikuti rapat hari ini adalah Dasco, Wakil Ketua DPR F-PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan, dan anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian.

Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat yakni Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah sekaligus Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara), Menteri PU Dody Hanggodo, Mennsos Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata, Sestama BNPB Rustian, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Wakasatgas III yang juga Wadankor Brimob Irjen Reza Arief Dewanto.

Rapat dimulai pukul 10.18 WIB. Dalam sambutannya, Dasco menyebut rapat kali ini mendengar laporan tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya. Satgas DPR akan menyerahkan hasil koordinasi terintegrasi kepada Satgas dari pemerintah.

“Saya minta kepada Bapak TA Khalid selaku koordinator posko di satgas DPR RI untuk menyampaikan beberapa laporan,” ujar Dasco membuka rapat.

(Sumber:Dipimpin Dasco, Satgas Galapana DPR dan Pemerintah Kembali Rapat di Aceh.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2025 mencapai 5,45%. Angka ini tak sesuai target Purbaya sebesar 5,7%.
Meski begitu, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya.

Pada kuartal-I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87%, lalu naik menjadi 5,12% pada kuartal-II 2025. Namun, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di 5,04% pada kuartal-III 2025.

“Mungkin triwulan keempat di atas 5 (persen), mendekati lima. Kira kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji ya, tapi lumayan masih lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN KiTA, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurut Purbaya, ekonomi domestik tetap terjaga pada 2025. Salah satu indikatornya, yakni inflasi tetap terjaga sebesar 2,9% pada Desember 2025.

Pergerakan nilai tukar terpantau melemah di level tp 16.475 sepanjang year to date. Kendati begitu, Purbaya menekankan ekonomi Indonesia masih relatif cukup stabil.

Purbaya menambahkan perbaikan ekonomi ke depan akan terus dilakukan sehingga tumbuh lebih baik.

“Stabilitas ekonomi makro 2025 tetap terjaga pertumbuhan ekonomi diperkirakan di 5,2% sepanjang tahun 2025 dengan asumsi tadi triwulan keempat tumbuh 5,45%,” tutur Purnbaya.

Sebagai informasi, Purbaya sebelumnya optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 akan melonjak di kisaran 5,7%. Ini ditopang dari kebijakan atau stimulus yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot perekonomian berjalan dengan baik.

“Saya kira-kira di triwulan keempat bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin 5,6-5,7%,” ujar Purbaya saat acara Car Free Day di Jakarta, Minggu (16/11/2025)

(Sumber:Purbaya Sebut Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025 Tak Sesuai Janji 5,7%.)

Jakarta (VLF) – Salah satu pengetatan yang dilakukan pemerintah untuk menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan makan bergizi gratis adalah syarat sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Lebih dari 4.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dinyatakan sudah mengantongi SLHS.
“Ada 4.535 sudah lulus pemeriksaannya di lab,” tutur Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Kamis (8/1/2026).

Meski begitu, angka tersebut masih jauh dari total yang saat ini terdata yakni 19.188 SPPG.

Direktur Kesehatan Lingkungan (Kesling) Kementerian Kesehatan RI dr Then Suyanti, MM, menyebut banyak kriteria yang perlu dipenuhi SPPG. Namun, salah satu yang menjadi tantangan adalah penggantian air untuk memasak yang harus menggunakan air minum dalam kemasan.

Hal ini juga guna memastikan nihil kontaminasi bakteri E coli dalam bahan pangan.

“Kalau dari Dinkes-nya dinyatakan lulus baru mereka keluarin, jadi ada banyak poin-poinnya, makanya terus dijaga,” tambah dr Then.

“Termasuk air yang digunakan,” sambung dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 82 juta penerima makanan bergizi gratis (MBG) setidaknya Mei 2026. Sasaran penerima akan diperluas ke anak sekolah di sejumlah pesantren dan pondok, juga mereka yang ada di jalanan dan belum terdata di sekolah rakyat.

(Sumber:Ada 19 Ribu SPPG MBG, Baru 4.535 yang Kantongi Sertifikat Higiene.)

Jakarta (VLF) – Raksasa minyak dunia, seperti Chevron hingga perusahaan trading global Vitol dan Trafigura bersaing merebutkan kesepakatan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengekspor minyak mentah dari Venezuela. Persaingan ini mencerminkan tingginya minat industri minyak global untuk mengakses stok dan produksi minyak mentah di Venezuela.
Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump menuntut akses penuh ke sektor minyak Venezuela, tak lama usai penangkapan Nicolas Maduro pada Sabtu pekan lalu. Kini, AS memegang kendali penuh atas penjualan dan pendapatan minyak dari Venezuela.

Dikutip dari Reuters, Jumat (9/1/2026) Pejabat AS menyebut Trump akan mengendalikan penjualan dan pendapatan minyak negara itu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Di sisi lain, Vitol, Trafigura, Chevron, dan perusahaan minyak besar lainnya akan bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih pada Jumat, membahas peran mereka dalam industri minyak Venezuela ke depannya.

Sebelumnya, perusahaan-perusahaan ini dilaporkan telah melakukan lobi intensif kepada pemerintah AS untuk mengamankan perjanjian ekspor minyak Venezuela yang diperkirakan sangat menguntungkan. Mereka memperebutkan kontrak awal hingga 50 juta barel minyak yang telah menumpuk di gudang penyimpanan milik perusahaan minyak negara, PDVSA. Penumpukan stok ini terjadi di tengah embargo minyak ketat yang juga melibatkan penyitaan empat kapal tanker.

Pihak PDVSA menyatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung pada pekan ini, meski tidak memberikan detail lebih lanjut. Mitra ventura bersama utamanya, Chevron, berada di posisi yang sangat kuat untuk menegosiasikan perluasan izin operasinya. Mengingat Chevron adalah satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang masih bertahan di Venezuela.

Menurut sumber, Chevron kemungkinan memperdagangkan sebagian produksi PDVSA. Pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Chevron harus bersaing dengan perusahaan asing lainnya.

Di sisi lain, PDVSA berharap kesepakatan ini melibatkan mitra lama dan mantan pelanggan mereka. Tujuannya jelas agar Venezuela bisa melunasi utang, meningkatkan produksi yang sempat jeblok, dan mendapat harga yang adil di pasar dunia.

Departemen Energi AS sudah mulai bergerak. Mereka tengah menjalin komunikasi dengan para pemasar komoditas dan pihak perbankan untuk menyiapkan dukungan finansial bagi penjualan minyak mentah dan bahan bakar Venezuela.

(Sumber:Raksasa Minyak Global Rebutan Minyak Venezuela.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah berencana merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang 2026. Dalam revisi RKAB tersebut produksi batu bara akal dipangkas menjadi 600 juta ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan total produksi batu bara pada 2025 mencapai 790 juta ton.

“Saya rapatkan dengan Dirjen Minerba, kita akan melakukan revisi daripada RKAB. Jadi, produksi kita akan turunkan. Urusan RKAB Pak Dirjen Minerba lagi menghitung, yang jelas ya di sekitar 600 juta (ton) lah sekitar itu kurang lebih lah. Bisa kurang, bisa lebih dikit,” katanya dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM 2025 di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Bahlil menjelaskan pemangkasan produksi dilakukan untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan global serta menstabilkan harga. Pasalnya saat ini dari total perdagangan batu bara global yang berkisar 1,3 miliar ton per tahun. Sementara Indonesia sendiri menyuplai 514 juta ton atau setara kurang lebih sekitar 43%.

“Akibatnya apa? Supply and demand itu tidak terjaga. Akhirnya harga batu barang turun. Supaya harga bagus dan tambang ini juga kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daerah alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang. Bangsa ini harus berjalan terus, lingkungan kita harus jaga, aspek-aspek keadilan juga kita tetap harus jaga,” terang Bahlil

(Sumber:Alasan Bahlil Pangkas Produksi Batu Bara Tahun Ini.)

Jakarta (VLF) – Malaysia bakal jadi raja mobil di ASEAN. Kondisi ini tak bisa dibiarkan, karena kalau keterusan dampaknya untuk Indonesia cukup mengerikan.
Penjualan mobil di Malaysia sepanjang tahun 2025 hampir pasti melampaui Indonesia. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Putu Juli Ardika menyebut, penjualan mobil di Malaysia itu sudah nyaris 800 ribu unit. Sementara di Indonesia, Gaikindo sudah merevisi target menjadi 780 ribu unit. Dengan prediksi penjualan tersebut, maka Malaysia akan merebut takhta raja mobil di ASEAN.

“Malaysia paling tidak sudah mendekati 800 ribu, atau mungkin 700-800 ribu sekian gitu. Kalau kita kan 780 ribuan (prediksi sepanjang tahun 2025) nih untuk prognosa ini. Jadi udah melampaui kita,” kata Putu dikutip CNBC Indonesia.

Sebagai catatan, jika diakumulasi sepanjang 2025 dari Januari sampai November, penjualan mobil di Malaysia mencapai 727.836 unit. Angka itu turun tipis, hanya terpaut 1,15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 736.317 unit. Asosiasi Otomotif Malaysia menargetkan penjualan 780 ribu unit tahun ini.

Penjualan mobil di Malaysia itu hampir menyamai atau bahkan melewati angka penjualan mobil di Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), secara kumulatif, wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) periode Januari-November 2025 mencapai 710.084 unit. Padahal, periode yang sama tahun lalu bisa tembus 785.917 unit. Artinya ada penurunan pasar sebesar 9,6 persen.

Padahal tahun-tahun sebelumnya, penjualan mobil di Indonesia paling tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Jauh meninggalkan negara-negara lain. Kondisi seperti ini tentu tak bisa dibiarkan. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengungkap, bila situasinya berlanjut terus, maka bukan tidak mungkin juga investor beramai-ramai kabur dan pindah ke Malaysia.

“Ini yang saya khawatirkan, tahun 2025 ini penjualan domestik otomotif di Indonesia ini mungkin sudah sama dengan Malaysia. Kalau situasi ini berlanjut terus, nanti investasinya akan masuk ke Malaysia, bukan ke Indonesia. Ya, itu yang harus kita perhatikan bersama,” terang Bob.

Menurut Bob, harus segera ada stimulus yang diberikan pemerintah agar menggairahkan penjualan mobil di dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita diketahui sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan terkait dengan insentif untuk industri otomotif Tanah Air. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan mempelajari usulan tersebut.

“Saya akan selesaikan itu ya. Terima kasih,” tegas Purbaya.

Belum dijelaskan detail soal insentif yang dimaksud. Agus sebelumnya hanya membocorkan bahwa insentif ini akan mendorong produksi kendaraan ramah lingkungan. Agus pun merespons adanya kemungkinan kendaraan listrik berbasis baterai LFP (lithium ferro phosphate) mendapat stimulus lebih kecil, sedangkan EV dengan bahan baku nikel mendapat stimulus lebih besar.

“Tapi yang paling penting, bagi kita untuk memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan itu juga lebih detail lagi insentifnya,” tegas Agus.

Dia menjelaskan, prinsip utama dalam usulan terbaru ini adalah keterikatan insentif dengan TKDN dan batas emisi. Artinya, tidak semua kendaraan otomatis mendapatkan stimulus.

(Sumber:Malaysia OTW Jadi Raja Mobil ASEAN, Ini Dampaknya Buat Indonesia.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026. Pada beleid tersebut, penerimaan pajak di tahun ini ditetapkan senilai Rp 2.693 triliun.
UU APBN sendiri telah disahkan pada rapat paripurna pada September lalu. UU ini telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 dan diundangkan pada hari yang sama. Namun, salinan beleid tersebut baru diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam dokumen tersebut, anggaran pendapatan negara pada 2026 dipatok mencapai Rp 3.153 triliun. Penerimaan negara akan berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.

Penerimaan perpajakan ini tahun ini ditetapkan senilai Rp 2.693 triliun, yang terdiri dari atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Secara rinci, pendapatan pajak dalam negeri senilai Rp 2.601 triliun yang mencakup pendapatan pajak penghasilan (PPh) Rp 1.209 triliun, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah direncanakan sebesar Rp 995,27 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 26,13 triliun.

Lalu penerimaan pajak tahun ini juga bersumber dari penerimaan cukai dari hasil tembakau, minuman etil alkohol, etil alkohol atau etanol, serta minuman berpemanis dalam kemasan sebesar Rp 243,53 triliun. Kemudian pendapatan pajak lainnya sebesar Rp 126,935 triliun.

Selain itu, pemerintah juga telah mematok pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 92,46 triliun, yang mencakup pendapatan bea masuk Rp 49,90 triliun dan pendapatan bea keluar Rp 42,56 triliun.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden,” bunyi pasal 4 ayat 11.

Lebih lanjut, PNBP juga telah ditetapkan sebesar Rp Rp 459,19 triliun. PNBP tahun ini mencakup pendapatan sumber daya alam senilai Rp 236,61 triliun, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 1,8 triliun, pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp 122,46 triliun, dan pendapatan badan layanan umum Rp 98,32 triliun. Adapun penerimaan hibah direncanakan sebesar Rp 666,27 triliun.

(Sumber:UU APBN 2026 Terbit, Setoran Pajak Ditargetkan Rp 2.693 T.)

Jakarta (VLF) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan Kementerian Sosial menyiapkan makan bergizi gratis (MBG) untuk lansia dan disabilitas. Rencananya, total ada 100 ribu lebih penerima MBG dari Kemensos.
“Jadi kan kita sudah ada itu perencanaan untuk memberikan MBG gratis untuk lansia terlantar di atas usia 75 tahun. Ada 100 ribu lebih. Kemudian MBG untuk penyandang disabilitas, tapi memang baru 36 ribu belum banyak. Mudah-mudahan lah ini lagi kita proses,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).

Gus Ipul mengatakan MBG dari Kemensos untuk lansia dan penyandang disabilitas sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Dia menjelaskan selain MBG, lansia terlantar juga akan mendapat care giver atau pengasuh untuk mendapat perawatan.

“Untuk yang disabilitas 36 ribu tahun ini. Jadi MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Sudah disetujui Presiden. Nanti kita juga lagi kembangkan tapi ini lagi proses melatih care giver pelatih pengasuh. Jadi disamping mengantarkan apa itu mengantarkan makanannya itu, karena mereka kan rata-rata hidup sendiri, itu mereka bisa memberikan perawatan lah atau pengasuhan,” ucapnya.

Gus Ipul mengatakan Kemensos masih mempersiapkan care giver. Nantinya, care giver akan diberi pelatihan sebelum merawat lansia terlantar.

“Masih dalam perencanaan. Tapi kalau MBG-nya sudah bisa mulai, cuma care giver-nya masih pelatihan dulu. Jadi ini usia 75 tahun ke atas yang tinggal sendirian. Sehari dua kali (makan bergizi),” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan MBG dari Kemensos untuk lansia dan disabilitas sudah ada sejak lama. Namun, saat ini sudah bertransformasi.

“Jadi ini transformasi, dulu permakanan namanya permakanan untuk lansia dan disabilitas. Yang layani (MBG) pokmas, jadi kelompok masyarakat. Karena ini yang ngeladeni bukan BGN, beda, kita standartnya beda. Jadi ini MBG lewat Kemensos. Jadi khusus lansia,” jelasnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi diketahui menampung usulan program MBG juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo mengatakan akan mengkaji usulan tersebut.

“Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).

Pernyataan dari Prasetyo itu menjawab pertanyaan wartawan terkait anak jalanan dan disabilitas mendapatkan MBG. Prasetyo memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.

“Ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami terus membuka diri dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silakan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka,” ujarnya.

(Sumber:Mensos Sebut Prabowo Setuju MBG Lansia-Disabilitas, Akan Ada Care Giver.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa pemerintah sementara Venezuela akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak ke AS. Trump menyebut hasil penjualan minyak itu akan dikendalikan oleh AS.
“Pemerintah sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 dan 50 juta barel minyak berkualitas tinggi yang dikenai sanksi, kepada Amerika Serikat,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2026).

Trump menyebut minyak itu akan dijual sesuai dengan harga pasar. Uang hasil penjualan akan dikendalikan oleh Trump.

“Minyak ini akan dijual dengan harga pasarnya, dan uang itu akan dikendalikan oleh saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk memastikan uang itu digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” katanya.

AS diketahui telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas tuduhan kartel narkoba. Trump mengatakan operasi penangkapan Maduro itu berjalan sangat taktis.

Hal itu disampaikan Trump dalam pertemuan Partai Republik di Washington, Selasa waktu setempat. Trump mengatakan banyak pasukan Amerika dikerahkan ke Venezuela dalam operasi penangkapan Maduro.

“Kami mengerahkan banyak pasukan di lapangan, tetapi itu luar biasa. Secara taktis, itu brilian,” kata Trump dilansir CNN International, Selasa (6/1)

(Sumber:Trump: Venezuela Akan Serahkan 50 Juta Barel Minyak ke AS.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Malaysia disebut meminta bantuan kepada Indonesia untuk memenuhi pasokan pangannya. Malaysia meminta Indonesia untuk mengekspor beras ke negaranya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Indonesia baru mengekspor beras sebagai bantuan ke Palestina, namun beberapa permintaan ekspor beras juga datang dari beberapa negara tetangga, salah satunya Malaysia.

Bagi pemerintah, apabila pasokan di dalam negeri sudah cukup, bisa saja permintaan itu dilakukan. Bukan tidak mungkin Indonesia akan mengekspor beras ke Malaysia.

“Kalau kemudian itu ada negara lain atau sahabat-sahabat kita belum berhasil membutuhkan bantuan ya kalau memang kita sanggup ya kita akan berikan bantuan. Contohnya dari Malaysia,” papar Prasetyo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (7/1/2026) malam.

Sayangnya, Prasetyo tak merinci seperti apa permintaan bantuan pangan dari Malaysia. Termasuk berapa besaran kebutuhannya dan lain sebagainya.

Yang jelas, isu Indonesia mengekspor beras ke Malaysia bukan hal baru. Pertengahan 2025, pemerintah juga pernah mengemukakan permintaan Malaysia agar Indonesia mengekspor beras ke negaranya.

Malaysia Mau Impor Beras RI

Dalam catatan detikcom, pembicaraan impor beras oleh Malaysia mulanya muncul dalam pertemuan antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia YB Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu pada April 2025 lalu.

Malaysia ingin mengimpor beras dari Indonesia. Namun, Amran menjelaskan bahwa Indonesia sedang memperkuat pasokan dalam negeri.

“Menarik, tadi menanyakan ‘apa bisa kami (Malaysia) impor beras dari Indonesia?’ Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu,” kata Amran usai pertemuan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025) lalu.

Mohamad Bin Sabu mengakui memang ada rencana Malaysia impor beras dari Indonesia, tapi hal itu belum bisa dilakukan. Pihaknya juga ingin mencontoh teknologi yang digunakan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas.

“Sekarang ini belum lagi, tapi kita akan bincang (impor beras). Kita banyak di sini impor kelapa, sayuran termasuk ikan, aquaculture dan sebagainya. Tapi beras ini kami ingin lebih tumpu kepada teknologi yang dilihat di Indonesia ini lebih advance dalam hal menemukan teknologi baru, sehingga hasilnya sampai 12 ton, 13 ton, yang paling tinggi dan rata-ratanya sudah ada di peringkat 7 ton,” ujar Sabu.

Permintaan itu nampaknya langsung jadi pembicaraan serius. Sebulan kemudian, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pihaknya sudah menemui perusahaan importir beras dari Malaysia. Bahkan dia bilang, rencana ekspor beras ke Malaysia ini juga mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.

Sudaryono mengatakan Malaysia membutuhkan beras sebanyak 2.000 ton/bulan. Namun, keputusan terkait ekspor itu masih dalam pembicaraan lebih lanjut.

“Intinya dari Malaysia kemarin sudah ketemu, pengusahanya sama saya juga. Kita bilang sesuai perintah Presiden, mekanismenya apa, kita ikuti, yang jelas perintah Presiden kita siap untuk ekspor beras ke Malaysia,” kata dia di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (28/5/2025) yang lalu.

Sampai selesai 2025 belum nampak ada berita atau pengumuman bahwa Indonesia sudah melakukan ekspor beras ke Malaysia.

(Sumber:Malaysia Minta RI Ekspor Beras.)