Jakarta (VLF) – PT Merial Esa yang diwakili oleh Fahmi Darmawansyah selaku Direktur PT Merial Esa divonis membayar pidana denda sebesar Rp 200 juta rupiah. Korporasi itu dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secara bersama-sama.

Diketahui, Fahmi Darmawansyah adalah suami dari artis Inneke Koesherawati. Fahmi sendiri sudah menjalani masa pidananya berkaitan dengan kasus ini.

“Mengadili, menyatakan, terdakwa PT Merial Esa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,” kata hakim ketua Surachmat saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2022).

“Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa PT Merial Esa berupa pidana denda sebesar Rp 200 juta,” imbuhnya.

Hakim menyatakan PT Merial Esa harus membayar denda itu paling lama 1 bulan setelah putusan inkrah. Apabila tidak dapat membayar, harta benda dapat disita oleh jaksa.

“Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar denda paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila terdapat alasan yang kuat jangka waktu sebagaimana dimaksud telah diperpanjang 1 bulan terpidana PT Merial Esa tidak membayar uang denda tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang membayar denda tersebut,” ujar hakim.

Hakim juga menghukum PT Merial Esa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 126 miliar. Hal itu dikompensasi dengan memperhitungkan uang yang telah disita.

“Menghukum PT Merial Esa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 126.135.008.479,” ujar hakim.

“Dikompensasi dengan memperhitungkan uang yang telah disita sebesar Rp 92.974.837.246 dan Rp 22.500.000.000 dan USD 800 ribu,” imbuhnya.

Hakim menyatakan PT Merial Esa bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1).

Hakim dalam pertimbangannya menyebut PT Merial Esa memiliki permasalahan kompleks terutama penghidupan karyawan. Hakim menilai pencabutan hak terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai korporasi sedemikian rupa dianggap terlalu memberatkan terdakwa.

“Menimbang oleh karena begitu besar kompleksnya permasalahan dari terdakwa, terutama permasalahan penghidupan karyawan yang bekerja pada terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban terdakwa sebagai korporasi sedemikian rupa dianggap terlalu memberatkan terdakwa, oleh karena itu majelis hakim dalam memberikan putusan mengenai hal ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini,” papar hakim.

Sebelumnya diketahui, PT Merial Esa yang diwakili oleh Fahmi Darmawansyah selaku Direktur PT Merial Esa didakwa memberi suap sejumlah pejabat DPR hingga Bakamla. Jaksa menyebut pemberian suap dimaksudkan agar PT Merial Esa mendapat proyek monitoring satellite dan drone di Bakamla.

“Terdakwa PT Merial Esa bersama-sama Fahmi Darmawansyah, Muhammad Adami Okta (pegawai operasional), Hardy Stefanus (pegawai marketing), dan Erwin Sya’af Arief (Managing Director PT Rohde & Schwarz Indonesia), memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu beberapa kali memberi uang secara bertahap USD 999.980, sebesar USD 88.500, euro 10 ribu, dan sejumlah Rp 64.120.000.000,” ujar jaksa KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/1).

Jaksa mengatakan suap itu diberikan ke sejumlah orang, antara lain:

– Fayakhun Andriadi selaku anggota Komisi I DPR 2014-2019 sebesar USD 911.480

– Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku Narasumber Bidang Perencanaan dan Anggaran Bakamla Rp 64 miliar

– Eko Susilo Hadi selaku Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakmla yang juga bertugas sebagai Plt Sestama Bakamla dan KPA Bakamla TA 2016 sebesar SGD 100 ribu, USD 88.500, dan euro 10 ribu

– Bambang Udoyo selaku Direktur Data Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla merangkap PPK Sebesar SGD 105 ribu

– Nofel Hasan selaku Kabiro Perencanaan dan Organisasi di Bakamla SGD 104.500

– Tri Nanda Wicaksono selaku Kasubag TU Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Jaksa mengatakan pemberian kepada Fayakhun dan Ali Fahmi dimaksud agar keduanya mengupayakan alokasi penambahan anggaran Bakamla RI untuk proyek pengadaan monitoring satellite dan drone dalam APBN-P tahun 2016. Sedangkan pemberian yang lainnya dimaksudkan agar perusahaan afiliasi PT Merial Esa mengerjakan proyek tersebut.

“Pemberian kepada Eko Susilo Hadi, Bambang Udoyo, Nofel Hasan, dan Tri Nanda Wicaksono dilakukan karena telah memenangkan perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Terdakwa yaitu PT Melati Technofo Indonesia dalam pengadaan monitoring satellite di Bakamla pada APBN-P TA 2016,” tutur jaksa M Nur Azis.

Karena PT Merial Esa berhasil mendapat proyek Bakamla, jaksa mengatakan perusahaan suami Inneke itu mendapat keuntungan senilai Rp 133 miliar. Keuntungan ini diketahui berdasarkan perhitungan KPK.

“Bahwa berdasarkan perhitungan Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK RI yang tertuang dalam LHA-AF 04/DNA/12/2021, tertanggal 22 Desember 2021 Tentang Laporan Hasil Perhitungan Harta Benda PT Merial Esa yang diperoleh dari pengadaan monitoring satellite Bakamla Tahun Anggaran 2016, Terdakwa memperoleh harta benda dari keuntungan proyek tersebut sebesar Rp 133.104.444.139,” ungkap jaksa.

( Sumber :PT Merial Esa Divonis Bayar Denda Rp 200 Juta-Uang Pengganti Rp 126 M )

Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri menangkap satu tersangka kasus robot trading DNA Pro bernama Hans Andre Supit. Kini polisi telah menangkap total 7 tersangka dari 12 tersangka lainnya.

“Iya, total tujuh tersangka (sudah diamankan). Satu tersangka tambahan atas nama Hans Andre Supit,” kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Yuldi Yusman saat dimintai konfirmasi, Selasa (19/4/2022).

Yuldi mengatakan Hans Andre merupakan Branch Manajer dari tim yang diberi nama ‘Central’. Dia menyebut terdapat beberapa tim untuk memasarkan trading ini. Hans disebut merupakan pemimpin pergerakan dari salah satu tim itu.

Selanjutnya, Yuldi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan sejak 9 April lalu. Sebelum ditahan, Hans sempat diperiksa dan dipenuhinya.

“Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, dilakukan penahanan,” ujar Yuldi.

Saat ini, Hans telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Dia ditahan selama 20 hari ke depan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan total 12 tersangka dalam kasus robot trading DNA Pro. Sebanyak tujuh tersangka telah ditangkap dan lima lainnya masih dalam DPO (daftar pencarian orang).

Yuldi mengatakan kelima DPO tersebut di antaranya owner, direktur, founder, hingga co-founder. Polisi juga tengah melacak aset-aset dari kasus ini.

“Kita sedang asset tracing dan follow the money terhadap enam tersangka tersebut,” katanya.

( Sumber : Manager Tim DNA Pro Ditangkap Polri, Langsung Ditahan )

Jakarta (VLF) – DPRD Banten meminta agar kasus dugaan penggelapan pajak kendaraan di lingkungan Samsat Kelapa Dua Tangerang, Provinsi Banten, yang nilainya miliaran rupiah diproses hukum. Setelah audit Inspektorat selesai, penegak hukum harus memproses sesuai dengan hukum pidana.

“Kalau ditemui unsur sengaja melakukan tindak pidana oleh si pelaku, setelah dilakukan audit Inspektorat ya proses hukum,” kata Ketua Komisi III DPRD Banten M Faizal ke detikcom di Serang, Selasa (19/4/2022).

Komisi III yang membidangi keuangan dan aset sudah meminta ada evaluasi sistem penerimaan pajak di Samsat Kelapa Dua. Evaluasi khususnya penerimaan pajak secara online tidak dilakukan 6 bulan sekali, namun harus lebih periodik.

“Terlalu lama antisipasinya jika ada kecurangan,” katanya.

Selain diproses hukum pidana, pelaku penggelapan pajak harus bertanggung jawab mengembalikan pemasukan asli daerah itu karena penggelapan ini dinilai mencederai para wajib pajak.

“Proses hukum tetap berjalan setelah pemeriksaan internal pemprov oleh Inspektorat,” pungkasnya.

Nilai sementara yang sudah terkonfirmasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akibat penggelapan pajak di Samsat Kelapa Dua adalah Rp 6 miliar. Tapi saat ini audit masih dilakukan oleh Inspektorat dan BPKP.

Penggelapan itu pun sudah diakui oleh Kepala Bapenda Opar Sohari dan Kepala Samsat Kelapa Dua Bayu Adi Putranto. Tapi keduanya belum memberikan keterangan lebih detail siapa aktor di balik penggelapan tersebut.

“Tahun 2021, kita lagi minta audit BPKP dan Inspektorat. Itu oleh petugas (Samsat), kan kalau sistemnya secanggih apa pun, kalau petugasnya berniat untuk jahat, ya, jahat,” kata Kepala Bapenda Opar Sohari kepada detikcom.

( Sumber : DPRD Banten Minta Kasus Penggelapan Pajak Samsat Kelapa Dua Diproses Pidana )

Jakarta (VLF) – Polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana di kasus penembakan maut pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang. Kasatpol PP Makassar Iqbal Asnan selaku dalang yang merencanakan pembunuhan tersebut terancam hukuman mati.

“IA (Iqbal Asnan) selaku otak daripada pembunuhan berencana itu kita kenakan Pasal 5 Angka 1 dan 2 Juncto Pasal 340 KUHP dan Pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun,” tutur Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Komang Suartana saat jumpa pers di Polrestabes Makassar, Senin (18/4/2022).

Selanjutnya, seorang anggota polisi berinisial SA alias SL dijerat pasal berlapis, yakni pasal 336 KUHP tentang pengancaman dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. SA merupakan eksekutor penembakan maut.

“Tersangka SA yang melakukan pengancaman korban serta melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun,” kata Suartana.

Sementara tiga tersangka lainnya, yakni MA, HKM dan SH dijerat Pasal 55,56 KUHP Pasal 340 KUHP karena turut serta merencanakan dan membantu Iqbal Asnan dan SA dalam pembunuhan tersebut.

“Membantu melakukan pidana pembunuhan itu dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun,” kata Kombes Suartana.

Diberitakan sebelumnya, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di kasus ini. Di antaranya senjata api (senpi) 85 butir peluru jenis kaliber 38 mm dan kaliber 32 mm.

“(Barang bukti) senjata api serta 53 butir peluru kaliber 38 mm dan kaliber 32 mm dan 3 selongsong peluru air soft.l serta satu proyektil yang ditemukan di dalam tubuh korban,” kata Suartana.

Selain itu, polisi juga menyita barang bukti uang tunai Rp 85 juta, 2 unit sepeda motor. Selanjutnya adapula barang bukti sejumlah rekaman CCTV.

“Dapat kita lihat adanya uang sebesar Rp 85 juta di dalam tas hitam, kendaraan roda dua, rekaman CCTV, kita lihat dari 10 titik CCTV yang ada di lokasi,” kata Kombes Suartana.

( Sumber : Dalang Penembakan Pegawai Dishub, Kasatpol PP Makassar Terancam Hukuman Mati )

Jakarta (VLF) – Tim penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejagung masih memeriksa saksi-saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 hingga 2021. Penyidik akan memanggil beberapa prajurit TNI aktif untuk diperiksa sebagai saksi.

“Iya, akan kita periksa yang terkait dengan kasus satelit tersebut. Masih banyak saksi yang akan kita periksa termasuk beberapa prajurit aktif,” kata Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung Brigjen Edy Imran kepada wartawan, Senin (18/4/2022).

Edy menerangkan, pihaknya akan terus memeriksa saksi-saksi, baik dari kalangan sipil maupun militer yang terkait dengan kasus ini. Penyidik, kata Edy, saat ini tengah mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang benderang kasus ini dan menentukan tersangkanya.

“Masih pemeriksaan terhadap para saksi. Setelah selesai pemeriksaan saksi dan sudah cukup bukti perbuatan melawan hukumnya, maka baru kita menetapkan tersangka. Pemeriksaan terhadap para saksi, baik saksi sipil maupun militer. Nanti akan diinfokan bila sudah ada penetapan tersangka,” ujar Edy.

Dalam kasus ini, Kejagung telah mencegah beberapa orang ke luar negeri, yaitu Dirut PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK) Surya Witoelar (SW), Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK) berinisial AW. Tak hanya itu, seorang WNA bernama Thomas van der Heyden juga turut dicekal.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat satelit Garuda-1 keluar dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia pada 19 Januari 2015. Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Untuk mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit 123 derajat BT itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Singkat cerita, Kemhan meneken kontrak dengan sejumlah vendor, yaitu Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat, meskipun belum tersedia anggaran. Akhirnya Avanti dan Navayo pun menggugat pemerintah Indonesia. Menko Polhukam Mahfud Md menyebut sejauh ini negara diwajibkan membayar kepada dua perusahaan itu dengan nilai ratusan miliar rupiah.

“Kemudian, Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani sehingga pada 9 Juni 2019 Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing sebesar Rp 515 miliar. Jadi negara membayar Rp 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya,” kata Mahfud pada 13 Januari 2021.

“Nah, selain dengan Avanti, pemerintah baru saja diputus oleh arbitrase di Singapura untuk membayar lagi nilainya sampai sekarang itu 20.901.209 dolar (USD) kepada Navayo, harus bayar menurut arbitrase. Ini yang USD 20 juta ini nilainya Rp 304 (miliar),” imbuh Mahfud Md.

Di sisi lain, kasus ini sudah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menemukan apakah ada unsur pidananya atau tidak. Sejumlah nama sudah dipanggil Kejagung, salah satunya mantan Menkominfo Rudiantara.

( Sumber : Kejagung Bakal Periksa Prajurit Aktif Terkait Kasus Satelit Kemhan )

Jakarta (VLF) – Masih ingat kasus Valencya? Ia sempat duduk di kursi terdakwa karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat memarahi suaminya saat suaminya mabuk. Belakangan, Valencya divonis bebas.

Berkaca dari kasus itu, dua mahasiswi Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta, Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br Ginting, mengajukan permohonan uji materi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menguji Pasal 7 UU PDKRT yang dinilai melanggar hak konstitusionalnya. Pasal 7 UU PDKRT menyatakan:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menurut Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br Ginting, Pasal 7 UU PDKRT tidak memberikan ketentuan yang jelas seperti apa bentuk kekerasan psikis yang dimaksud sehingga dapat menjadi suatu penafsiran yang akan menimbulkan perdebatan. Selain itu, hal ini akan menimbulkan kerugian secara konstitusi yang akan dialami oleh para pemohon.

“Sebagai contoh, kasus yang dialami oleh Valencya, dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021 akibat memarahi suaminya karena pulang dalam keadaan mabuk. Valencya dilaporkan ke Polda Jabar atas kasus kekerasan dalam rumah tangga psikis,” kata kuasa hukum pemohon, Leonardo Siahaan sebagaimana dilansir website MK, Senin (18/4/2022).

Lebih lanjut Leonardo menyebut, Pasal 7 UU UU PKDRT tidak mempunyai tolok ukur yang jelas mengenai kekerasan psikis. Hal ini termasuk bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan posisi perempuan rentan untuk digugat dan dikriminalisasi sebagai pelaku dalam konteks kekerasan psikis. Menurutnya, ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran para pemohon apabila nantinya memiliki kasus yang sama seperti dalam kasus Valencya. Padahal Valencya melakukannya bukan sebagai bentuk kesengajaan, melainkan hanya spontanitas dan tidak bermaksud untuk menyerang psikis korban.

“Para pemohon semakin khawatir dalam kerugian potensial diperlakukan secara sewenang-wenang terhadap penafsiran Pasal 7 UU KDRT bila berkaca pada deklarasi HAM,” ujar Leonardo.

Sedangkan dalam kasus kekerasan psikis, sesungguhnya kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina berdampak serius apabila dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 7 UU PDKRT bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusional bersyarat.

“Sepanjang ditambahkan frasa ‘bentuk-bentuk kekerasan psikis: ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh merendahkan disertai adanya keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang korban kekerasan psikis’,” tandas Leonardo.

Menanggapi permohonan tersebut, hakim konstitusi Manahan MP SItompul menyarankan para pemohon untuk memperbaiki identitas para pemohon. “Dalam identitas pemohon ini harus jelas,” tegas Manahan.

Selain itu, Manahan menyarankan para pemohon untuk mencantumkan norma sebagai batu uji dalam UUD 1945.

“Karena norma itulah yang menjadi pedoman, kerugian konstitusionalnya dimana anggapan kerugian itu dilihat dari norma. Jadi mesti ada norma itu,” jelasnya saat memberikan nasihat kepada para pemohon.

Sementara hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa para pemohon untuk menguraikan lebih mendalam mengenai alasan permohonan.

“Yang mendalam itu tidak harus banyak tetapi tepat sasaran, boleh ringkas tetapi tepat sasaran,” tegas Arief.

Kemudian ia juga meminta para pemohon untuk memperkaya permohonan. Ia pun meminta pemohon melihat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan pada 12 April 2022.

( Sumber : Gegara Kasus Valencya, 2 Mahasiswi UKI Uji Materil UU Penghapusan KDRT )

Jakarta (VLF) –  Akhirnya, I Komang Duwi Antara tersangka pencuri aki dibebaskan.

Namun, dengan pembebasan tersangka dari tuntutan dan bebas dari penjara yang dijalani sejak proses penyelidikan, bukan berarti Komang Duwi Antara bisa bebas begitu saja.

“Ada perjanjian dan pernyataan yang mengikat. Apabila melakukan tindak pidana maka, restorative justice (RJ) dicabut kembali dan tuntutan dilanjutkan,” tegas Kasipidum Kejari Jembrana Delfi Trimariono, saat pembebasan tersangka dari tuntutan melalui upaya restorative justice, di halaman belakang kantor Kejari Jembrana, Kecamatan, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (14/4/2022).

Menurutnya, upaya penghentian penuntutan atas kasus pencurian aki yang dilakukan tersangka, sudah melalui proses hingga akhirnya disetujui Kejaksaan Agung untuk dilaksanakan penghentian penuntutan.

“Persyaratan untuk upaya restorative justice juga sudah sudah terpenuhi,” jelasnya.

Permohonan perkara yang dihentikan berdasarkan keadilan restoratif berkas perkara I Komang Dwi Antara yang melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian, berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diantaranya karena tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

“Ini pertama dan terakhir. Jangan mengulangi lagi,” tegasnya.

Selain itu, telah dilaksanakan perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf kepada korban, dan saksi korban telah memaafkan.

“Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik atau penuntut umum. Atau ada putusan praperadilan atau putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah,” tandasnya.

Pembebasan dan penghentian penuntutan, secara simbolis ditandai dengan pelepasan rompi tahanan oleh Kasipidum Kejari Jembrana.

Tersangka kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk kembali ke masyarakat.

Sebelumnya, I Komang Duwi Antara, tersangka pencurian aki yang diamankan Satreskrim Polres Jembrana awal Februari lalu.
Tersangka mengambil dua buah aki truk yang sedang terparkir di lahan kosong dijerat dengan pasal 362 KUHP.

Aki dijual di tempat barang rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp 380 ribu, karena membutuhkan uang untuk keperluan membayar cicilan motor dan membeli kebutuhan sehari-hari.

Setelah upaya perdamaian antara korban dengan tersangka membuahkan hasil, selanjutnya mengajukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diajukan kepada Kejaksaan Agung, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Artinya, tersangka yang ditahan sejak penyelidikan hingga pelimpahan tahap kedua ke Kejari Jembrana, tidak akan menjalani persidangan di pengadilan.(*)

( Sumber : Curi 2 Aki Bekas, Komang Duwi Bebas Lewat Restorative Justice )

Jakarta (VLF) – Mabes Polri dalam beberapa pekan terakhir membidik investasi bermodus robot trading/binomo dengan aset ratusan miliar rupiah. Namun Prof Hibnu Nugroho meminta pelaku pasar yang legal tidak panik. Termasuk kripto karena aset yang diakui di dunia internasional.

“Yang legal aman,” kata Hibnu, yang juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), saat berdiskusi dengan detikcom, Rabu (14/4/2022).

Bagi pelaku bisnis yang legal, diminta tidak perlu khawatir dengan usahanya. Begitu juga masyarakat tidak perlu panik atas banyaknya investasi yang sedang diusut Mabes Polri.

“Pelaku pasar yang ilegal harus berurusan dengan polisi karena terkait dengan perlindungan masyarakat. Tetapi yang Legal ya tidak. Inilah pentingnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir dan sosialisasi tanpa henti kepada masyarakat,” beber Hibnu Nugroho.

Termasuk yang tertarik ke investasi saham. Di mana keuntungan investasi saham kadang lebih menjanjikan karena kenaikannya lebih fluktuatif.

“Perbankan pemerintah juga banyak investasi jenisnya, tapi legal,” urai Hibnu Nugroho.

Hal serupa disampaikan ahli pencucian uang Yenti Garnasih. Menurutnya, kalau usahanya ilegal, akan timbul korban. Oleh sebab itu, Satgas Investasi harus lebih proaktif mencegah dan mengedukasi masyarakat,

“Kalau ilegal ya tertipu. Hati-hati kalau usaha. Jangan tergiur iming-iming yang tidak masuk akal. Satgas Investasi juga harus optimal, jangan membiarkan penjahat merajalela dan korban tak terlindungi,” ucap Yenti Garnasih.

Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri juga menetapkan adik Indra Kenz, Nathania, dan calon mertua Indra Kenz, Rudiyanto Pei, sebagai tersangka baru di kasus Binomo. Polri membeberkan peran keduanya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Nathania Kesuma berperan menerima aliran dana sebesar Rp 9,4 miliar dari Indra Kenz. Informasi itu diperoleh setelah Nathania diperiksa pada 10 Maret 2022 dan 4 April 2022.

“Menerima aliran dana dari IK sebanyak Rp 9,4 miliar,” ujar Ramadhan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (11/4/2022).

( Sumber : Pelaku Investasi Bodong Diburu, Pakar Hukum: Pemain Legal/Kripto Jangan Panik )

Jakarta (VLF) – Selebgram Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Niarisi Bone alias Andi Nia Pakoneri resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus arisan online. Nia dijerat pasal penipuan, penggelapan hingga UU ITE.

“Yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka hari ini,” kata Kapolres Bone AKBP Ardiansyah kepada detikSulsel Kamis (14/4/2022).

Dari hasil gelar perkara, penyidik meyakini melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan online milik para membernya. Nia juga diyakini bersalah melanggar ITE karena modus operandi penipuan dan penggelapan melalui perantara media sosial.

Dengan kata lain, tersangka Nia diduga melakukan tindak pidana yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan soal arisan online. Akibatnya tersangka mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

“Dia (Nia) terbukti melakukan penipuan, penggelapan, dan UU ITE,” tutur Ardiansyah.

Kini tersangka Nia dijerat Pasal 28 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2008 Jo Pasal 45A ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 KUHPidana lebih atau Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

“Tersangka diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Kasus penipuan, penggelapan, dan UU ITE satu kasus semua itu,” tutur Ardiansyah.

Diberitakan sebelumnya, sudah ada 3 korban arisan online Nia atau Andi Niarisi Bone alias Andi Nia Pakoneri di Kabupaten Bone yang melaporkannya ke polisi. Pihak Polisi juga sudah meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

“Sudah ada tiga korban yang saya dampingi. Korban pertama dirugikan Rp 9,3 juta, korban kedua Rp 2 juta, dan korban ketiga Rp 9,8 juta. Total kerugian dari tiga korban sudah Rp 21,1 juta,” kata kuasa hukum korban Andi Asrul Amri kepada detikSulsel Senin (4/4).

Berdasarkan surat pemberitahuan hasil penyidikan Nomor : B/46.b/III/Res.1.11/2022 tertanggal 16 Maret 2022, Polres Bone telah melakukan gelar perkara dan menemukan bukti permulaan.

“Karena tidak menutup kemungkinan akan bermunculan korban-korban baru. Sebenarnya banyak korbannya sebagian kami arahkan menjadi saksi, kami ingin pihak kepolisian juga mengusut keterlibatan pihak lain yang ikut membantu terlapor menjalankan aksinya,” sambung Asrul.

( Sumber : Selebgram Bone Tersangka Arisan Online, Dijerat Pasal Penipuan hingga UU ITE )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Tinggi Banten mengurangi hukuman atas banding dua terdakwa korupsi hibah ke pondok pesantren melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) dari Pemprov Banten tahun 2018 dan 2020. Dua terdakwa yaitu Eks Kabiro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Irvan Santoso dan Toton Suriawinata selaku Ketua Tim Evaluasi dan Verifikasi.

Dikutip detikcom dari halaman SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Tipikor Serang, hukuman Irvan dan Toton dikurangi dari 4 tahun 4 bulan menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurangan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Irvan Santoso dan terdakwa II Toton Surawinata berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan,” bunyi putusan banding sebagaimana dikutip detikcom pada Kamis (14/4/2022).

Putusan banding untuk terdakwa III Epieh Saepudin, terdakwa IV Tb Asep Subhi dan terdakwa V Agus Gunawan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Epieh dihukum pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Sementara Tb Asep dipidana penjara 2 tahun denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

Terdakwa Asep juga dikenai hukuman membayar uang pengganti Rp 96 juta. Jika tidak membayar paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harga benda miliknya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 1 tahun,” dikutip detikcom.

Sementara terdakwa terakhir yaitu Agus dipidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Amar banding ini diputus oleh majelis hakim yang diketuai oleh Budi Hapsari dan hakim anggota Binsar Gultom dan Uding Sumardiana.

Terpisah, kuasa hukum terdakwa Irvan Santoso membenarkan mengenai putusan banding yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Atas putusan tersebut, pihaknya akan melakukan upaya kasasi.

“Iya sudah keluar putusan bandingnya, saya sudah terima, rencananya akan kasasi,” kata Alloys ke detikcom.

( Sumber : Pengadilan Tinggi Banten Potong Hukuman 2 Terdakwa Korupsi Hibah Ponpes )