Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) melimpahkan berkas tersangka Edy Mulyadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Edy Mulyadi akan segera disidang di kasus penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran terkait pernyataannya soal ‘jin buang anak’.

“Jaksa Penuntut Umum Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka Edy Mulyadi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan tindak pidana penyampaian berita bohong, ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran di masyarakat, dan penyalahgunaan atau penodaan suatu kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA),” kata Kasi Intel Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).

Pelimpahan tersebut berdasarkan Surat Pelimpahan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : B-296/M.1.10/Eku.2/04/2022 Tanggal 25 Maret 2022. Selanjutnya tim Kejari Jakpus akan menunggu jadwal sidang Edy Mulyadi yang ditetapkan PN Jakpus.

Bani mengatakan dari hasil penyidikan kasus Edy Mulyadi dapat dilakukan penuntutan Pasal 14 ayat (1) UU RI No.1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Subsidair Pasal 14 ayat (2) UU RI No.1/1946 atau kedua Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 156 KUHP.

Berikut ini bunyi Pasal yang akan didakwakan:
Pasal 14 ayat 1 UU RI No 1/1946
Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

Pasal 14 ayat 2 UU RI No 1/1946
Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 45A ayat (2) UU ITE
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling
banyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (2) UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 156 KUHP
Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500

Awal Mula Kasus
Kasus ini berawal saat Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur mengadukan Edy Mulyadi karena pernyataan yang diduga menghina Kalimantan ke polisi. Edy sebelumnya juga sudah dilaporkan gara-gara ucapan terhadap Menhan Prabowo Subianto soal ‘macan mengeong’. Kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda, Minggu (23/1/2022).

“Kami melaporkan Edy Mulyadi terkait ujaran kebencian yang menyakiti hati masyarakat PPU dan Kalimantan yang diucapkannya di kanal YouTubenya,” kata perwakilan Pemuda Lintas Agama Kaltim, Daniel A Sihotang.

Edy Mulyadi kemudian meminta maaf atas ucapannya berkaitan dengan pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Dia mengaku pernyataan itu sebetulnya untuk menggambarkan lokasi yang jauh.

Permintaan maaf itu disampaikan oleh Edy melalui akun YouTubenya, BANG EDY CHANNEL. Dalam video klarifikasi itu, dia awalnya menyinggung kembali pernyataannya.

“Kalimatnya gini lengkapnya ‘kita ini punya tempat bagus mahal di Jakarta, tiba-tiba kita jual, kita pindah tempat ke tempat jin buang anak’, kalimatnya kurang-lebih gitu, ‘lalu kita pindah ke tempat jin buang anak’,” kata Edy seperti dilihat detikcom melalui channel YouTubenya, Senin (24/1).

Edy lantas menjelaskan maksud pernyataan tempat jin buang anak, yakni untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Dia lantas menyebut Monas hingga BSD juga dulu disebut sebagai tempat jin buang anak.

“Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, jangankan Kalimantan, istilah kita mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak, BSD, Balai Serpong Damai itu tahun 80-90-an itu tempat jin buang anak, jadi istilah biasa,” ucapnya.

( Sumber : Edy Mulyadi Terancam 10 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari 3 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara di tingkat peninjauan kembali (PK). Selidik punya selidik, ketua majelis PK itu juga menyetujui agar Djoko Tjandra dibebaskan. Di mana Djoko Tjandra adalah terpidana korupsi Rp 500 miliar lebih di kasus cessie Bank Bali yang jadi buron bertahun-tahun.

“Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” ucap juru bicara MA, Andi Samsan Nganro.

Duduk sebagai ketua majelis Eddy Army, dengan anggota Dwiarso Budi Santiarto dan Jupriyadi. Brigjen Pol Prasetijo Utomo dinyatakan terbukti melakukan pemalsuan sejumlah surat agar Djoko Tjandra yang statusnya buron bisa melenggang ke Indonesia.

Berdasarkan catatan detikcom, Selasa (26/4/2022), Eddy merupakan anggota majelis PK Djoko Tjandra. Di mana majelis PK itu terdiri dari ketua majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota majelis adalah Suhadi, Prof Surya Jaya, Sri Murwahyumi, dan Eddy Army. Duduk sebagai panitera pengganti perkara Nomor 467 PK/Pid.Sus/2021 adalah Ekova Rahayu.

Nah, dalam putusan itu, Eddy Army menilai Djoko Tjandra seharusnya bebas.

“Terhadap putusan tersebut, salah seorang hakim anggota mengajukan dissenting opinion (DO), yakni Eddy Army, yang berpendapat bahwa alasan PK terpidana cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama,” kata Sobandi.

Putusan tingkat pertama yang dimaksud, yaitu putusan PN Jaksel yang melepaskan Djoko Tjandra pada 28 Agustus 2000. Namun suara hakim agung Eddy Army kalah dibanding 4 hakim agung lainnya sehingga PK Djoko Tjandra tidak diterima.

Lalu siapakah Djoko Tjandra? Djoko Tjandra adalah koruptor kasus cessie Bank Bali dengan kerugian negara Rp 500 miliaran. Berikut daftar hukuman yang dijalani Djoko Tjandra tersebut:

1. Djoko juga harus menjalani hukuman korupsi 2 tahun penjara di kasus korupsi cessie Bank Bali. MA juga memerintahkan agar dana yang disimpan di rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dikembalikan kepada negara.
2. Djoko Tjandra, dihukum 2,5 tahun penjara di kasus surat palsu.
3. Djoko dihukum 3,5 tahun penjara di kasus korupsi menyuap Irjen Napoleon Bonaparte.

Selain Djoko Tjandra, juga dihukum nama lain yang terseret, yaitu:

1. Jaksa Pinangki, awalnya dihukum 10 tahun penjara tapi disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara. Pinangki terbukti korupsi dan mencuci uang.
2. Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara.
3. Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara.
4. Andi Irfan divonis 6 tahun penjara.
5. Pengacara Anita Kolopaking dihukum 2,5 tahun penjara.

( Sumber : Penyunat Vonis Brigjen Prasetijo yang Setuju Koruptor Rp 500 M Dibebaskan )

Jakarta (VLF) – Ketua hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), telah memvonis terdakwa kasus pencurian disertai kekerasan atau begal, yaitu M Fikry, Abdul Rohman, Randi Apryanto, dan Muhammad Rizky, selama 9 dan 10 bulan penjara. Keluarga para terdakwa keberatan dengan putusan hakim

Salah satu anggota keluarga terdakwa, Rusin, menyatakan bahwa anaknya, Fikry, tidak bersalah dalam perkara tersebut. Menurutnya, banyak kejanggalan dalam persidangan tersebut.

“Kami tidak terima, karena fakta persidangan, bahkan hakim pun menyatakan semua saksi yang meringankan itu disumpah. Tapi dikesampingkan oleh hakim dengan alasan kedekatan,” tutur Rusin ketika ditemui di depan pengadilan negeri pada Senin (25/4/2022).

Selain itu, Rusin berpendapat putusan hakim menjatuhkan hukuman 9 bulan kepada Fikry, Randi, dan Rizky hanya untuk membuat senang pihak keluarga. Diketahui, para terdakwa kasus begal ditangkap pihak kepolisian pada 28 Juli.

“Anak kami ditangkap itu tanggal 28 Juli sampai dengan saat ini itu kan 9 bulan. Yang bertiga ini 9 bulan pasti kan bebas, jadi hakim ini kayanya, logika saya ya menyenangkan kami pihak keluarga, tapi kami tidak terima,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum para terdakwa kasus begal dari LBH Jakarta, Teo Reffelsen, menyayangkan putusan hakim. Menurutnya, hakim mengesampingkan fakta yang ada di dalam persidangan.

“Kecewa itu kami dasari, karena fakta di persidangan dikesampingkan oleh hakim, yaitu faktor penyiksaan, tak melihat pemantauan dari HAM, yang menemukan adanya kekerasan fisik dan verbal,” ucap Teo.

Walau demikian, kuasa hukum para terdakwa masih memikirkan akan banding putusan. Sebelumnya, empat terdakwa kasus begal yang sempat diduga salah tangkap divonis 9 dan 10 bulan penjara.

Mereka dinyatakan bersalah melakukan kekerasan sebagaimana dakwaan jaksa. Empat terdakwa kasus begal itu adalah Fikry, Abdul Rohman, Randy Apriyanto, dan Muhammad Rizky. Sidang keempatnya digelar di Pengadilan Negeri Cikarang.

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian dengan tindakan kekerasan. Sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum,” ujar hakim ketua Chandra Ramadhani saat membacakan vonis di PN Cikarang, Bekasi, hari ini.

( Sumber : Keluarga Terdakwa Begal di Bekasi Protes Vonis Hakim 9-10 Bulan Bui )

 

Jakarta (VLF) – Hukuman Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari 3 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara oleh majelis Peninjauan Kembali (PK). Apa alasannya?

Brigjen Prasetijo Utomo didakwa dengan 3 pasal/dakwaan, yaitu:

1. menyuruh melakukan Pemalsuan surat secara berlanjut dalam dakwaan Kesatu Primair,
2. Melakukan tindak pidana membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri secara berlanjut dalam dakwaan Kedua,
3. Melakukan tindak pidana setelah melakukan kejahatan dengan maksud untuk menutupinya, menghancurkan benda-benda dengan mana tindak pidana dilakukan, secara bersama-sama dalam dakwaan Ketiga;

Di tingkat PK, majelis PK meyakini Brigjen Prasetijo hanya melakukan kesalahan dua dakwaan.

“Terbukti dakwaan kesatu primair dan dakwaan ketiga,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dihubungi detikcom, Senin (25/4/2022).

Karena tidak terbukti melakukan dakwaan kedua (membantu orang/Djoko Tjandra kabur), hukumannya dikurangi. Duduk sebagai ketua majelis Eddy Army dengan anggota Dwiarso Budi Santiarto dan Jupriyadi.

“Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” ucap Andi Samsan Nganro.

Sebagaimana diketahui, di persidangan terungkap Prasetijo memerintahkan Kompol Dody Jaya selaku Kaur TU Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri membuat surat jalan palsu Djoko Tjandra. Sementara untuk surat keterangan bebas COVID dan surat kesehatan palsu, ia memerintahkan saksi Etty Wahyuni.

Selain itu, jaksa menilai Prasetijo sebagai anggota Polri harusnya ikut menangkap buronan, dalam hal ini Djoko Tjandra. Namun, Prasetijo malah membantu Djoko Tjandra. Selain itu, Prasetijo terbukti menghilangkan barang bukti dengan menyuruh anak buahnya membakar semua surat jalan palsu tersebut.

Sekongkol jahat itu terungkap dan kasus bergulir ke PN Jaktim. Pada 22 Desember 2020, PN Jaktim menyatakan Presetijo terbukti bersalah.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun,” putus majelis PN Jaktim.

Selain diadili di kasus surat palsu, Brigjen Prasetijo juga diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Prasetijo dinyatakan terbukti korupsi karena menerima suap dari Djoko Tjandra. Di kasus ini, Prasetijo dihukum 3,5 tahun penjara.

Lalu siapakah Djoko Tjandra? Djoko Tjandra adalah koruptor kasus cessie Bank Bali dengan kerugian negara Rp 500 miliaran. Berikut daftar hukuman yang dijalani Djoko Tjandra tersebut:

1. Djoko juga harus menjalani hukuman korupsi 2 tahun penjara di kasus korupsi cessie Bank Bali. MA juga memerintahkan agar dana yang disimpan di rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dikembalikan kepada negara.
2. Djoko Tjandra, dihukum 2,5 tahun penjara di kasus surat palsu
3. Djoko dihukum 3,5 tahun penjara di kasus korupsi menyuap Irjen Napoleon Bonaparte.

Selain Djoko Tjandra, juga dihukum nama lain yang terseret. Yaitu:

1. Jaksa Pinangki, awalnya dihukum 10 tahun penjara tapi disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara. Pinangki terbukti korupsi dan mencuci uang.
2. Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara.
3. Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara.
4. Andi Irfan divonis 6 tahun penjara.
5. Pengacara Anita Kolopaking dihukum 2,5 tahun penjara.

( Sumber : MA Sunat Vonis Brigjen Prasetijo: Tak Terbukti Bantu Djoko Tjandra Kabur )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil/CPO atau bahan baku minyak goreng tidak sama sekali beririsan dengan kepentingan politik. Burhanuddin turut menegaskan diri memantau langsung perkara yang menyinggung hajat orang banyak ini.

“Sehubungan dengan pemberitaan di media massa dan elektronik terhadap polemik penanganan perkara minyak goreng yang mengaitkan dengan kepentingan politik dan kekuasaan tertentu, Senin 25 April 2022 bertempat di ruang kerja Jaksa Agung RI, Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan beberapa hal kepada jajarannya mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri,” ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (25/4/2022).

1. Memerintahkan jajarannya dalam penegakan hukum penanganan perkara korupsi yang dilakukan untuk bersikap netral, tidak terkooptasi dengan kepentingan politik, serta tidak terpengaruh dengan isu-isu politik di luar;

2. Agar jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus untuk tetap fokus dengan penyelesaian perkara secara profesional, berintegritas dan steril terhadap kepentingan apapun;

3. Jaksa Agung RI akan memantau dan mengendalikan secara ketat setiap penanganan perkara yang terkait dengan hajat hidup orang banyak/kepentingan masyarakat.

“Jaksa Agung RI juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan RI secara kelembagaan tetap netral, tidak ada kepentingan politik dan kekuasaan dalam penegakan hukum. Kejaksaan RI selalu mengedepankan profesionalitas, integritas, transparan dan akuntabel dalam setiap penanganan perkara,” kata Ketut.

Duduk Perkara Korupsi Minyak Goreng
Awal mula perkara ini, disebutkan Burhanuddin, berlangsung pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Saat kelangkaan itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil kebijakan menetapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya, serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

“Namun, dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO namun tetap memberikan persetujuan ekspor. Atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,” ucap Burhanuddin dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Jaksa yang mengusut perkara ini disebut Burhanuddin telah menemukan bukti permulaan yang cukup dari 19 saksi, 596 dokumen dan surat terkait, serta keterangan ahli. Atas hal itu kejaksaan menetapkan 4 orang tersangka.

Para tersangka itu adalah sebagai berikut:

1. Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag);
2. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia;
3. Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG); dan
4. Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Menurut Burhanuddin, para tersangka itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dipaparkannya sebagai berikut:

1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor;
2. Dikeluarkannya persetujuan ekspor pada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu:
a. Telah mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO
b. Tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO yaitu 20 persen dari total ekspor

Syarat-syarat itu disebut Burhanuddin tertuang dalam sejumlah peraturan seperti Pasal 54 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berikut bunyi pasalnya:

(1) Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan.
a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum.

(2) Pemerintah dapat membatasi ekspor barang sebagaimana ayat (1) dengan alasan:
a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.
b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri.
e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari ekspor tertentu di pasaran internasional.
f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

Selain itu persetujuan ekspor itu disebut Burhanuddin bertentangan dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) serta Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Atas perbuatannya itu para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Informasi untuk Danai Isu Tunda Pemilu
Wacana penundaan pemilu 2024 yang belakangan diberondong penolakan tak dinyana terkuak isu baru. Teranyar muncul isu adanya dugaan pendanaan di balik agenda penundaan pemilu tersebut.

Informasi dugaan itu dihembus oleh anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu. Masinton mengungkapkan memiliki informasi adanya dugaan urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

“Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” kata Masinton Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap ide ‘3 periode’ yang dilontarkan sejumlah petani plasma. Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.

“Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Background itu tadi dalami aja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul,” kata politikus PDIP itu.

“Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, gitu loh, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) minyak goreng. Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng.

“Ya iya, dong (didalami Kejagung). Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu,” katanya.

Informasi terkait dugaan itu sebelumnya sempat disampaikan oleh Masinton lewat cuitan di akun Twitter pribadinya.

“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” cuit Masinton (@Masinton), dilihat, Minggu (24/4).

( Sumber : Jaksa Agung: Jaksa Jangan Terpengaruh Isu Politik di Kasus Minyak Goreng! )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Tin Zuraida selaku istri dan Rizqi Aulia Rahmi selaku anak dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi di perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengurusan perkara MA.

“Hari ini (25/4) pemeriksaan saksi TPPU pengurusan perkara di MA atas nama Tin Zuraida dan Rizqi Aulia Rahmi,” ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (25/4/2022).

Dalam keterangan yang diberikan Ali, Tin Zuraida disebutkan sebagai Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Sementara itu, Rizqi Aulia Rahmi berstatus sebagai ibu rumah tangga.

Belum ada rincian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada keduanya. Namun, Ali menyebut keduanya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK JL Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.

Diketahui, KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspose kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh eks Sekretaris MA Nurhadi. Nantinya, KPK akan segera mengumumkan status kasus TPPU itu.

“Sudah pernah ada ekspose, tinggal nunggu aja. Mungkin dalam waktu yang dekat,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2020).

Namun, Nawawi belum memastikan kapan status TPPU itu akan diumumkan. Menurutnya, KPK akan segera mengupayakan pengumuman kasus tersebut ke publik.

“Teman-teman lihat kan kondisinya kayak gini. Pasti kita terus bekerja, teman-teman Satgas (Satuan Tugas) semua terus bekerja seoptimal mungkin,” ucap Nawawi.

Nurhadi dan mantunya, Rezky Herbiyono, telah divonis bersalah di kasus perkara suap dan gratifikasi senilai sekitar Rp 49 miliar dalam pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Dia dan menantunya Rezky Herbiyono terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Dirut PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Sebelum ditangkap KPK, Nurhadi sempat jadi buron selama hampir 4 bulan. Kemudian pada 1 Juni 2020, KPK menangkap Nurhadi di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Nurhadi dan Rezky dinyatakan melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 dan 65 ayat 1 KUHP.

( Sumber : KPK Periksa Istri-Anak Nurhadi Terkait Kasus TPPU Pengurusan Perkara MA )

Jakarta (VLF) – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) menolak gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang meminta Mendag M Lutfi menetapkan tersangka mafia minyak goreng. Hakim menilai gugatan itu prematur.

“Mengadili, menolak permohonan para pemohon praperadilan. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini nihil,” ujar hakim ketua saat membacakan putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2022).

Hakim mengatakan MAKI mengajukan gugatan saat proses penyidikan sedang berlangsung. Menurut hakim, seharusnya MAKI menunggu proses penyidikan selesai dan, jika ada masalah, barulah mengajukan gugatan praperadilan.

“Menimbang bahwa apabila suatu pernyataan yang demikian sudah disimpulkan telah dilakukan proses, atau serangkaian tindakan oleh penyidik… ketertiban atau sistem prosedur hukum akan terganggu karena setiap orang yang mempunyai dugaan saja akan dapat mengajukan praperadilan terhadap suatu peristiwa yang masih dalam bentuk pernyataan seharusnya menunggu dilakukan penyelidikan atau penyidikan, bila tidak dilanjutkan oleh penyidik atau penyelidik baru dimungkinkan dilakukan praperadilan,” jelas hakim.

“Berdasarkan penilaian hukum di atas maka permohonan para pemohon mengajukan praperadilan sangat prematur. Oleh karena itu, permohonan para pemohon haruslah ditolak,” lanjut hakim.

Diketahui, MAKI mengajukan gugatan praperadilan terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi agar menetapkan tersangka mafia minyak goreng. Ada sejumlah permohonan MAKI dalam gugatan ini.

“Memerintahkan Termohon segera melakukan penetapan tersangka atas Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan Tindak Pidana Perdagangan atas peristiwa langka dan mahalnya minyak goreng yang diduga dilakukan oleh mafia minyak goreng,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam petitum gugatannya, Senin (28/3).

MAKI menduga hilang dan mahalnya minyak goreng di pasar diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan. Oknum-oknum tersebut diduga mempermainkan stok dan harga minyak goreng hingga masyarakat kesulitan mendapatkannya di pasaran. Dia mengatakan Mendag telah menyampaikan mekanisme dugaan penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh calon tersangka adalah sebagai berikut:

– minyak curah subsidi dilarikan ke industri menengah atas
– minyak goreng curah subsidi dikemas ulang menjadi minyak goreng premium
– minyak goreng curah subsidi dilarikan ke luar negeri

( Sumber : Dinilai Prematur, Praperadilan MAKI Vs Kemendag soal Minyak Goreng Ditolak! )

Jakarta (VLF) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru di kasus mafia minyak goreng (migor). MAKI juga meminta kebun pengusaha nakal dirampas negara untuk rakyat.

“Kejaksaan Agung harus mengembangkan penyidikannya untuk menambah jumlah tersangka. Baik perseorangan dan perusahaan (koorporasi) serta dilapisi pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (22/4/2022).

“Hal ini untuk menjawab tantangan dari ancaman boikot pengusaha sawit bahwa penegakan hukum adalah untuk keadilan seluruh rakyat dan penegakan hukum tidak bisa ditawar apalagi diancam,” sambung Boyamin.

Selain itu, MAKI juga meminta pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari pengusaha sawit yang mengancam boikot program minyak goreng subsidi.

“Haruslah disadari bahwa kebon sawit seluas 9 juta hektar milik swasta sebenarnya adalah milik negara karena asalnya dari alih fungsi hutan atau pembebasan lahan atas ijin pemerintah. Jadi semestinya para pengusaha harus taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnisnya serta tidak ada tempat untuk main ancam program pemerintah dalam program subsidi minyak goreng, pemerintah telah berbaik hati mengganti biaya sehingga pengusaha tetap untung, pengusaha tetap tidak merugi,” ucap Boyamin.

Selain itu, MAKI juga meminta pemerintah mencabut izin ekspor pengusaha CPO nakal.

“Selama ini Pemerintah telah memberikan fasilitas eksport kepada pengusaha CPO sehingga mereka telah memperoleh keuntungan ratusan triliun sejak puluhan tahun yang lalu. Namun justru saat rakyat kesusahan akibat ulah nakal mereka malah mengancam boikot program pemerintah sehingga semestinya pemerintah harus tegas mencabut semua fasilitas dan izin ekspor pengusaha yang nakal dan ancam program pemerintah,” ujar Boyamin.

Terakhir, pemerintah diminta Boyamin mengambil alih kebun sawit dari pengusaha nakal untuk jadi koperasi milik rakyat, atau bisa juga menjadi BUMN. Apalagi, pemerintah dalam memberikan izin alih fungsi hutan untuk jadi kebun sawit telah mendapat kecaman dari dunia internasional dengan tuduhan perusakan lingkungan dan deforestasi ( penghilangan hutan) sehingga tahun kemarin pemerintah telah berusaha memperbaiki citra dengan program hijau.

“Niat baik pemerintah untuk memperbaiki citra malah mendapat balasan ancaman boikot mundur subsidi. Atas hal ini pemerintah harus tegas mencabut HGU dan IUP pengusaha nakal dan kemudian diserahkan kepada koperasi rakyat dan BUMN untuk menciptakan kedaulatan pangan sehingga tidak akan terulang mahal dan langka minyak goreng,” beber Boyamin.

Diketahui, Kejagung menetapkan Perdagangan Luar Negeri Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng.

Adapun 3 tersangka dari pihak swasta adalah: Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas

( Sumber : MAKI Desak Kejagung Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Mafia Migor )

Jakarta (VLF) – Proses sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memakan waktu. Bagaimana bila dalam proses itu dan belum ada putusan berkekuatan tetap, pihak perusahaan menyetop gaji karyawan yang ‘dipecatnya’ itu?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik’s Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Saya digugat PHK oleh perusahaan, pada putusan tingkat pertama di pengadilan PHI. Gugatan perusahaan diterima sebagian.

Lalu saya ajukan kasasi, dalam proses kasasi terdapat persoalan. Panitera (PN dan MA) menganggap pengajuan kasasi saya sudah melewati tenggang waktu sehingga berkas kasasi dikembalikan (dengan mengirim surat pemberitahuan ke saya).

Saya ajukan protes dengan berkirim surat ke Badan Pengawas MA dan berbagai Pihak (MK, KY, PN, OMBUDSMAN, KEMENAKERTRAN, Perusahaan dll). Karena jelas-jelas ada kesalahan dalam menghitung jumlah hari yang menjadi batas tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi.

Atas protes saya kemudian direspon oleh Badan Pengawas MA dan oleh Panitera MA diakui terdapat kesalahan dalam perhitungan sehingga menyebabkan pengembalian berkas.

Terhadap kekeliruan tersebut oleh Panitera MA diperintahkan Kepada Panitera PN PHI untuk mengirimkan kembali berkas kasasi guna diproses kembali di Mahkamah Agung.

Yang menjadi persoalan, saat proses kasasi masih berjalan (saat saya ajukan protes, dianalisa, terima balasan/tanggapan dll) ternyata oleh penggugat (Termohon Kasasi) putusan PHI tingkat pertama telah mereka eksekusi.

(Tidak lagi memberikan gaji saya dan telah mengkreditkan/menstransfer uang pesangon sejumlah menurut putusan PHI tingkat pertama ke rekening saya) .

Dengan mengeksekusi putusan PHK yang belum berkekuatan hukum tetap (masih proses kasasi) jelas saya dirugikan. Ada beberapa implikasi yang merugikan saya :

1. Gaji saya dihentikan. Di mana seharusnya saya masih berhak menerima upah karena proses hukum/kasasi masih berlangsung.
2. Dengan tidak lagi dibayarkan gaji, maka iuran BPJS Kesehatan saya dan keluarga otomatis terhenti. sehingga BPJS Kesehatan tidak lagi diperhitungkan dan tidak dapat diakses.
3. Dengan tidak lagi dibayarkan gaji saya, maka iuran BPJS Ketenagakerjaan saya otomatis terhenti, sehingga BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi diperhitungkan.
3. Dengan tidak lagi dibayarkan gaji saya, maka iuran keanggotaan saya di Serikat Pekerja otomatis menjadi terhenti s sehingga menghilangkan status/privillage saya sebagai anggota serikat Pekerja.

Pertanyaan:

1. Bahwa perusahaan telah mengeksekusi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (karena diajukan kasasi), apa dampak hukumnya?
2. Ketentuan hukum apa yang dilanggar karena melabrak putusan yang belum berkekuatan hukum tetap? jelas-jelas melanggar ketentuan dengan tidak mengidahkan mekanisme putusan hukum yang bisa dieksekusi.
3. Untuk kondisi ini, pasal hukum apa saja yang dilanggar peruhasaan dan Gugatan apa yang bisa saya ajukan ke perusahaan? (PHI, perdata, pidana.

Terima kasih

Hormat Saya

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik’s Advocate di atas, kami meminta pendapat advokat Moch. Ainul Yaqin, SHI., MH. Berikut penjelasan lengkapnya:

Bahwa perlu dipahami, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan yang berperkara. Bahwa putusan yang bisa dilakukan eksekusi adalah putusan yang sifatnya berisi penghukuman, di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu (condemnatoir). Dan tentunya putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gwijsde).

Putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang tidak diajukan verzet atau banding, dan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. (Penjelasan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.

Dengan demikian selama proses perkara masih berjalan (sebagaimana yang saudara sampaikan, saat ini dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung), maka tidak dibenarkan jika dilakukan eksekusi terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap.

Namun saudara tidak menguraikan secara detail, mengenai eksekusi tersebut, apakah atas perintah pengadilan atau tidak. Karena hal ini akan membedakan upaya yang akan dilakukan. Apabila atas perintah pengadilan maka hal yang bisa dilakukan adalah mengajukan keberatan atau pelaporan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ombudsman, dan Pengadilan Pelaksana Eksekusi, karena terdapat kesalahan administrasi dan pelanggaran prosedural.

Namun jika eksekusi dilakukan oleh pihak perusahaan, tanpa campur tangan pengadilan, maka tindakan perusahaan tersebut tidak dibenarkan. Terlebih sudah diketahui jika sedang dilakukan upaya hukum kasasi, artinya putusan dalam perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, tentunya eksekusi tersebut tidak bisa dibenarkan secara hukum.

Atas tindakan perusahaan yang menurut saudara melakukan eksekusi, sehingga mengalami kerugian gaji dihentikan dan beberapa iuran dihentikan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan keanggotaan Serikat Pekerja). Bahkan kerugian lain yakni BPJS Kesehatan tidak bisa diakses lagi.

Maka hal tersebut, terdapat mekanisme hukum yang bisa diupayakan atas pelanggaran tersebut yakni melalui mekanisme Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan mekanisme pelaporan secara pidana.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Bahwa menurut uraian saudara sangat jelas bahwa perkara ini merupakan perselisihan mengenai hak, yakni hak saudara yang dihentikan oleh perusahaan terkait hak atas gaji, dan iuran-iuran yang semestinya menjadi kewajiban perusahaan. Hal ini sejalan dengan pasal 1 angka 2 yakni:

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dengan demikian upaya yang bisa saudara tempuh adalah membawa persoalan tersebut ke Perselisihan Hubungan Industrial, dengan obyek perkara yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jika sebelumnya obyek perkaranya adalah Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan yang sekarang adalah perselisihan hak (terkait gaji, iuran, dsb).

Selain itu, perusahaan juga bisa dilakukan upaya pemidanaan. Upaya pemidanaan dalam hal ini adalah tindak pidana ketenagakerjaan, yang mana menurut Sahala Aritonang dalam bukunya Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja/pengusaha yang melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan UU Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam UU Ketenagekerjaan, merupakan tindak pidana ketenagakerjaan.

Terkait ancaman pasal pidananya saudara bisa koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam prosesnya

( Sumber : Gaji Disetop Saat Proses Pengadilan, Apa Bisa Saya Pidanakan Perusahaan? )

Jakarta (VLF) – Pengacara Hotman Paris Hutapea dilaporkan ke polisi atas ucapannya yang menyebut keanggotaan Peradi Otto Hasibuan tidak sah. Ucapan Hotman itu dinilai menyesatkan dan meresahkan.

Dilansir detikJabar, Kamis (22/4/2022), sejumlah advokat dari DPC Peradi Kota Bandung membuat laporan di Polda Jawa Barat (Jabar).

“Laporan ke Polda Jabar (karena) dia membuat berita bohong sehingga meresahkan anggota kami. Oleh karena itu, saya menjawab anggota saya, terpaksa saya buat laporan ini,” kaya Ketua DPC Peradi Kota Bandung Roelly Panggabean.

Roelly mempertanyakan dasar ucapan Hotman tersebut. Hotman, kata Roelly, menyebut, atas putusan itu, keanggotaan Peradi Otto Hasibuan tidak sah.

“Nah di mana relevasinya Hotman Paris menyatakan tidak sah, dasarnya apa? Padahal Peradi Otto (Hasibuan) dilantik tahun 2020 sampai 2025. Dan yang mengangkat dia Munas. Perlu diketahui bahwa Hotman (Paris) itu salah satu Waketum periode (Ketum) Fauzi Hasibuan, yang mana dia juga mengikat dan tahu masalah ini,” ujarnya.

“(Unggahan) salah satunya adalah kepengurusan. Jadi akibat kalahnya DPN Peradi dalam perkara perdata, akibatnya Otto Hasibuan dan seluruh pengurusnya menjadi tidak sah. Termasuk KTA-nya. Itu kan meresahkan dan menyesatkan,” lanjutnya.

( Sumber : Sebut Peradi Otto Hasibuan Tak Sah, Hotman Paris Dilaporkan ke Polda Jabar )