Jakarta (VLF) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung turut mengajukan banding atas putusan hakim terhadap eks Ketua Kadin Jawa Barat Tatan Pria Sudjana. Putusan 1,5 tahun penjara dinilai rendah daripada tuntutan JPU sebelumnya selama 4 tahun.

“Kami meyakini upaya banding akan diterima oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung,” ujar Kasi Pidsus Kejari Bandung Taufik Effendi kepada detikJabar, Senin (23/5/2022).

Memori banding tersebut sudah diserahkan Kejari Bandung pada pekan lalu. Banding diajukan ke PT Bandung melalui Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Ada sejumlah alasan yang membuat jaksa mengajukan banding. Menurut Taufik, pidana yang dijatuhkan kepada Tatan dinilai tak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan pertimbangan hukum yang cukup.

Taufik juga menuturkan pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan matrik rentang penjatuhan pidana sesuai Perma Nomor 1 tahun 2020. Hakim juga dinilai tidak proporsional dalam menempatkan jabatan atau kewenangan terdakwa sebagai ketua organisasi sekaligus penerima hibah.

Dia juga menilai ada inkonsistensi antara pertimbangan dan fakta hukum serta unsur keuntungan. Pertimbangan yang meringankan, kontradiktif dengan fakta hukum.

Hakim juga dianggap telah salah menerapkan hukum dalam menghitung kerugian negara. Termasuk memaknai esensiyabg dapat dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Dalam putusannya pada sidang pekan lalu, hakim menilai tak ada kerugian negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Tatan. Namun, Taufik menilai penghitungan kerugian sesuai tuntutan sudah selaras dengan hasil penghitungan kerugian yang dilakukan inspektorat Jawa Barat yang menggunakan metode Net Loss.

“Metode Net Loss ini juga sesuai dengan keterangan Ahli Eko Sembodo. Metode ini berapa dana yang diterima untuk melaksanakan kegiatan dan berapa dana yang digunakan tidak sesuai dengan NPHD/RAB,” kata dia.

Sebelumnya, Mantan Ketua Kadin Jawa Barat Tatan Pria Sudjana divonis 1,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Tatan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jabar tahun 2019.

Vonis dibacakan hakim dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung pada Rabu (11/5/2022).

“Mengadili, menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” ujar hakim Eman Sulaeman saat membacakan amar putusan.

Selain hukuman penjara, Tatan juga dikenakan hukuman denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam perkara ini, Tatan dianggap terbukti bersalah sebagaimana Pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

( Sumber : Vonis Eks Ketua Kadin Lebih Rendah dari Tuntutan, Jaksa Ajukan Banding! )

Jakarta (VLF) – KPK memeriksa 10 kepala dinas (kadis) Pemkot Ambon dan sejumlah Direktur perusahaan swasta. Mereka diperiksa terkait perkara suap yang menjerat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

“Hari ini (20/5) pemeriksaan saksi (tindak pidana korupsi) TPK persetujuan prinsip pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon untuk tersangka (Richard Loohenapessy) RL,” ujar Plt Juru Bicara KPK kepada wartawan, Jumat (20/5/2022).

Ali menjelaskan, setidaknya ada 19 direktur, kepala dinas, hingga pegawai yang diperiksa sebagai saksi di Satbrimob Polda Maluku. Adapun saksi yang diperiksa antara lain:

1. Staf Pt Midi Utama Indonesia Sejak Tahun 2011-2014 Nandang Wibowo;

2. PNS (Pokja Ulp 2013-2016/Pokja Pengadaan Barang Dan Jasa 2017-2020 Jermias Fredrik Tuhumena;

3. PNS/Sekretaris Walikota (Sejak 2011)/Bendahara Pengeluaran Operasional Walikota (Sejak 2017) Nunky Yullien Likumahwa;

4. Direktur CV Angin Timur Anthony Liando;

5. Direktur CV Kasih Karunia, 1998-Sekarang Julien Astrit Tuahatu (Alias Lien, Alias Uni);

6. Direktur PT Kristal Kurnia Jaya Tahun 2006-Sekarang Julian Kurniawan;

7. Direktur CV Rotary Meiske De Fretes;

8. Direktris CV Lidio Pratama Nessy Thomas Lewa;

9. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Ambon Tahun 2017-2023 Ferdinanda Johanna Louhenapessy;

10. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Ambon Tahun 2021-Sekarang Sirjohn Slarmanat;

11. Kepala Dinas Pendidikan Fahmi Sallatalohy;

12. Kepala Dinas Perhubungan Robert Sapulette;

13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon Demianus Paais;

14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupessy;

15. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Gustaaf Dominggus Sauhatua Nendissa;

16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Tahun 2012-Mei 2021 Lucia Izaak;

17. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Ambon 2019-2020 Neil Edwin Jan Pattikawa;

18. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Richard Luhukay; dan

19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Pupr) Kota Ambon Melianus Latuihamallo.

Sebelumnya, KPK menetapkan Richard Lohennapessy (RL) jadi tersangka dalam perkara pemberian hadiah atau janji perizinan prinsip pembangunan retail di Ambon pada 2022. Selain Richard, KPK menetapkan Andrew Erin Hehanussa (AEH), Staf Tata Usaha Pimpinan Pemkot Ambon; dan Amri (AR), karyawan Alfamidi, sebagai tersangka.

“Dalam proses pengurusan izin (pembangunan minimarket) tersebut, diduga AR aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan RL agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan,” ujar Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/5).

Richard menindaklanjuti permohonan Amri memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan. Richard mematok Rp 25 juta yang diserahkan kepada Staf Tata Usaha Pimpinan Pemkot Ambon.

“Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik AEH yang adalah orang kepercayaan RL,” ujar Firli.

Kemudian, KPK menduga bahwa Amri juga kembali memberikan uang senilai Rp 500 juta. Hal itu guna memuluskan penerbitan persetujuan pembangunan sebanyak 20 gerai di Ambon.

“Khusus untuk penerbitan terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR diduga kembali memberikan uang kepada RL sekitar sejumlah Rp 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH,” ujarnya.

( Sumber : KPK Periksa Kadis Pemkot Ambon-Pihak Swasta Terkait Izin Bangun Alfamidi )

Jakarta (VLF) – Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dituntut 12 tahun bui di kasus dugaan korupsi pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018. Budhi juga dituntut untuk denda senilai Rp 700 juta.

“Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim tindak pidana korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1 menyatakan terdakwa 1 Budhi Sarwono dan terdakwa 2 Kedy Afandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa KPK, Meyer Simanjuntak saat sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (20/5/2022).

“Menuntut terdakwa II Budhi Sarwono dengan pidana penjara selama 12 tahun serta pidana denda sejumlah 700 juta subsider 6 bulan kurungan,” sambung dia.

Saat sidang tuntutan, Budhi bersama terdakwa Kedy Afandi yang merupakan orang kepercayaannya menghadiri sidang secara daring. Dalam kasus ini Kedy dituntut 11 tahun penjara.

Jaksa menyebut hal yang dianggap memberatkan Budhi yakni dirinya tidak mengakui perbuatannya. Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta Budhi untuk mengembalikan uang gratifikasi yang diterimanya senilai sekitar Rp 26 miliar.

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I Budhi Sarwono uang pengganti sebesar Rp 26.028.873.500 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,” terang Meyer.

Setelah jaksa selesai membacakan tuntutannya, ketua majelis hakim, Rochmad mempersilakan kuasa hukum Budhi dan orang kepercayaannya untuk membacakan nota pembelaan atau pleidoi 10 hari kemudian. Sidang pembacaan pleidoi dijadwalkan digelar pada 31 Mei 2022.

Dalam kasus ini, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Pasal 12B dalam undang-undang yang sama.

Mereka dianggap terlibat kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan gratifikasi. Budhi Sarwono didakwa menerima suap senilai Rp 18,7 miliar dan gratifikasi Rp 7,4 miliar atau total Rp 26,1 miliar.

Sebelumnya, saat persidangan Budhi mengelak semua dakwaan dan menyatakan dirinya tidak terlibat. Budhi mengaku tak pernah menerima uang sebagaimana didakwakan JPU.

“Demi Allah saya tidak pernah menerima uang sepeser pun. Tidak pernah,” Kata Budhi dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa yang digelar secara online di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Selasa (10/5).

( Sumber : Sidang Tipikor, Bupati Banjarnegara Dituntut 12 Tahun Bui-Denda Rp 700 Juta )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) terus mengusut dugaan kasus korupsi terkait kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2018. Tim penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah mantan Kepala UPT Tanah di Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta inisial HH.

“Tim Penyidik pada Asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kembali melakukan tindakan hukum penggeledahan sekaligus penyitaan di rumah salah satu saksi atas nama HH (mantan Kepala UPT Tanah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta),” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/5/2022).

Penggeledahan itu dilakukan pada Kamis (19/5) pukul 22.00 WIB hingga Jumat (20/5) dini hari di perumahan Pesona Khayangan Depok, Jawa Barat. Penyidik menyita beberapa dokumen yang akan dijadikan bukti terkait kasus tersebut.

“Meskipun penggeledahan berlangsung cukup lama, namun Tim Penyidik berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang dicari berupa beberapa dokumen penting, diantaranya yaitu sertifikat, BPKP Mobil dan HP,” kata Ashari.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Cipayung Jakarta Timur. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyidik, diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen yang berhubungan dengan penyidikan yang tengah didalami yang disinyalir disimpan dan berada dirumah Saksi HH tersebut.

“Rencananya hari ini, tim penyidik akan melanjutkan penggeladahan di beberapa tempat yang dicurigai terdapat barang bukti yang bisa mendukung pembuktian untuk selanjutnya dapat menemukan tersangkanya,” ungkap Ashari.

Sebelumnya, dalam kasus ini, tim penyidik telah memeriksa 34 saksi, yang berasal dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, kelurahan setempat, Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Jakarta Timur, serta masyarakat yang dibebaskan lahannya. Selain itu, penyidik telah memeriksa Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta Suzi Marsitawati dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, berdasarkan fakta penyidikan, pada 2018, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk belanja modal tanah sebesar Rp 326.972.478.000 yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Anggaran tersebut untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam, dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Namun, dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang-lebih sebesar Rp 26.719.343.153.

“Kemahalan harga tersebut disebabkan dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106),” ungkapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap kasus dugaan mafia tanah dalam kasus jual-beli lahan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI di Kecamatan Cipayung pada 2018 telah naik ke tingkat penyidikan. Surat penyidikan itu bernomor Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022.

( Sumber : Jaksa Geledah Rumah Eks Pejabat DKI di Kasus Mafia Tanah )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahan Banurea sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunan. Kasus ini diduga terjadi pada 2016-2021.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan TB selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha Periode 2017-2018 dan Kepala Seksi (Kasi) Barang Aneka Industri Periode 2018-2020 pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai 2021,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Jumat (20/5/2022).

Saat kasus ini terjadi, Tahan menjabat sebagai Kasubag TU di Dirjen Daglu Kemendag pada 2017-2018. Tahan disebut bertugas meregistrasi surat masuk dan keluar dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dia diduga menerima uang Rp 50 juta sebagai imbalan pengurusan surat penjelasan (sujel)

“Adapun peran tersangka adalah sebagai berikut, selaku Kasubag TU di Dit Impor-Dirjen Daglu Kemendag (2017-2018), melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, persuratan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga direktorat, meregistrasi surat masuk dan keluar dari Dit Impor termasuk pemberian nomor surat keluar (PI dan Sujel) periode 2017,” kata Ketut.

“Menerima sejumlah uang Rp 50 juta sebagai imbalan pengurusan Sujel,” imbuhnya.

Pada 2018-2022, Tahan disebut menjabat sebagai Kasi Barang Aneka Industri di Direktorat Impor Ditjen Daglu Kemendag. Tahan diduga diajak Kasubdit Barang Aneka Industri untuk mengetik konsep sujel yang disampaikan secara lisan oleh Dirjen Daglu Kemendag nonaktif Indrasari Wisnu Wardhana, yang kini jadi tersangka kasus minyak goreng, soal penjelasan pengeluaran barang.

“Pernah diajak oleh Kasubdit Barang Aneka Industri (Moh A) untuk mengetik konsep Sujel yang disampaikan secara langsung atau lisan oleh Dirjen Daglu (IWW) perihal penjelasan pengeluaran barang,” kata Ketut.

Tahan juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Hasil Kayu dan Produk Kayu direktorat ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat jendral Perdagangan Luar Negeri RI 2020-Februari 2022. Kini, Tahan menjabat Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat jenderal Perdagangan Luar Negeri RI sejak Februari.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tahan langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan. Tahan dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Kejagung menduga terjadi penyimpangan penggunaan surat penjelasan terkait pengecualian perizinan impor besi. Kasus ini diduga melibatkan enam perusahaan importir.

“Telah ditemukan adanya indikasi penyimpangan penggunaan Surat Penjelasan terkait Pengecualian Perizinan Importasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang dilakukan oleh enam Importir, yaitu PT JAK; PT DSS; PT IB; PT PMU; PT BES; dan PT PA yang tidak sesuai peruntukannya,” kata Sumedana.

( Sumber : Kejagung Tahan Pejabat Kemendag Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja )

Jakarta (VLF) – Ancaman bom kepada kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Belarus di Setiabudi, Jakarta Selatan, membuat. Teror itu disampaikan oleh pelaku melalui surat elektronik (surel) atau e-mail.

Teror ancaman bom itu diterima pihak Kedubes Belarus, pada Rabu (18/5) pagi. Peneror mengirimkan pesan agar perang Rusia terhadap Ukraina diakhiri.

Pelaku mengaku bernama Ivan Ivanov mengirimkan ancaman bom ke email ofisial Kedubes Belarus dan Oseanapol. Surat elektronik tersebut diterima pada Rabu (18/5), sekitar pukul 10.10 WIB.

Memang benar ada ancaman ke Kedubes Belarus, tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Jibom Gegana Polda Metro Jaya, hasilnya nihil. Tidak ditemukan benda/barang berbahaya maupun mencurigakan di Kedutaan Belarus,” ujar Zulpan saat dihubungi detikcom, Kamis (19/5/2022).

Teror Bom Dikirim via E-Mail
Dalam e-mail itu, si pelaku mengirimkan ancaman dengan berbahasa Rusia, yang intinya pelaku mengancam akan meledakkan bom di kantor Kedubes Rusia dan Belarusia. Si pelaku mengancam akan meledakkan bom di kantor Kedubes Rusia dan Belarus apabila Rusia tidak menghentikan perang terhadap Ukraina.

Ancaman yang diterima melalui e-mail itu kemudian dilaporkan kepada sekuriti. Pihak sekuriti Kedubes Belarus melapor ke personel Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya dan meneruskannya ke Polda Metro Jaya.

Hasil Pengecekan Nihil Bom
Polisi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan cek TKP. Tim Jibom Gegana Polda Metro Jaya juga diturunkan untuk melakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi.

“Pukul 11.40 WIB penyisiran dan sterilisasi yang dilakukan oleh Jibom Gegana Polda Metro Jaya selesai dengan hasil tidak ditemukan benda/barang berbahaya maupun mencurigakan di Kedutaan Belarus. Tidak diketemukan bahan peledak atau sejenisnya, clear,” pungkas Zulpan.

Polisi Lacak Pengirim E-Mail

Polres Metro Jakarta Selatan bekerja sama dengan Tim Cyber Polda Metro Jaya akan melacak pengirim e-mail ancaman tersebut.

“Nanti sedang kita lakukan pendalaman, tentunya digital seperti itu kan tentu ada jejaknya ya. Nanti akan kita urut dari mana server-nya, pengirimnya dari mana, pasti akan kita cari itu ya,” ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (19/5).

Meski ancaman bom itu tidak terbukti, pelaku tetap bisa diproses pidana. Nantinya juga akan dilakukan proses penyelidikan terkait ancaman tersebut.

“Namun demikian ancaman ini merupakan proses pidana, sehingga ini juga kita lakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap proses ini,” ucap Budhi.

Polisi Dalami Motif Pengirim Ancaman
Polda Metro Jaya juga bergerak mencari pengirim ancaman bom tersebut. Motif pelaku mengirimkan ancaman didalami pihak kepolisian.

“Kita masih mendalami, apakah ini motifnya hanya iseng dan sebagainya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan kepada wartawan, Kamis (19/5/2022).

Zulpan memastikan tidak ada temuan bom di kantor Kedubes Belarus. Meski demikian, teror ancaman bom tidak dapat dibenarkan.

“Tapi, perlu saya sampaikan bahwa tidak dibenarkan dengan latarbelakang iseng kita melakukan pengancaman kepada seseorang ataupun pihak-pihak tertentu, apalagi ini Kedubes negara asing tentunya ini akan menimbulkan suatu ketakutan bagi yang diancam,” paparnya.

Zulpan mengatakan pihaknya akan menyelidiki lebih dalam terkait pelaku pengirim ancaman bom ini. Polisi akan melacak keberadaan pelaku tersebut.

“Iya tentunya kita nanti akan lihat sumber ancamannya dari akun mana, tentunya akan kita dalami,” pungkasnya.

( Sumber : Jejak Digital Pengancam Bom Kedubes Belarus Dilacak )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung St Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menerapkan restorative justice atau keadilan restoratif di sejumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Perkara tersebut mulai pencurian hingga kekerasan dalam rumah tangga.

“Kamis, 19 Mei 2022, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr Fadil Zumhana menyetujui dua permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (19/5/2022).

Ekspose dilakukan secara virtual dan dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, dan kepala kejaksaan tinggi di berbagai daerah.

Adapun dua berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

1. Tersangka Arif Hendro Ariyanto bin Sudaryono dari Kejaksaan Negeri Blora yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian

2. Tersangka Raden Alfino Soetomo Alias Fino dari Kejaksaan Negeri Mamasa yang disangka melanggar Pasal 44 ayat 1 subsider Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sementara itu, alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan di antaranya telah dilaksanakan proses perdamaian, yakni tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Selain itu, tersangka belum pernah dihukum.

“Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi,” ujar Ketut.

Selain itu, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.

Selanjutnya, Jampidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

( Sumber : Restorative Justice, Kejagung Setop Kasus Pencurian dan KDRT )

Jakarta (VLF) – Oditur militer meminta majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah. Oditur meminta sidang perkara kasus korupsi dana tabungan wajib perumahan TNI Angkatan Darat tetap dilanjutkan ke pemeriksaan saksi-saksi.

“Oditur militer tinggi mohon Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan keberatan (eksepsi) dari para terdakwa atau penasihat hukum tidak dapat diterima/ditolak,” kata oditur militer Brigjen TNI Murod dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (19/5/2022).

“Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan,” sambungnya.

Murod meminta majelis hakim menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini. Pihaknya juga meminta hakim menyatakan surat dakwaan yang dibacakan dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

“Menyatakan bahwa surat dakwaan oditur militer tinggi Nomor: Sdak/08A/11/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang telah dibacakan pada awal persidangan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini,” ujarnya.

“Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Murod mengatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara ini. Hal itu disebabkan perkara ini dinilai lebih merugikan pihak militer, yakni prajurit TNI AD.

“Apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan sipil, maka diperiksa dalam lingkungan pengadilan umum, sedangkan apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, maka diperiksa dalam lingkungan peradilan militer,” katanya.

Diketahui, terdakwa Brigjen TNI Yus dan terdakwa Ni Putu Purnamasari (NPP) didakwa terkait kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat. Terdakwa Brigjen Yus Adi Kamrullah diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sidang dakwaan itu digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Rabu (27/4) kemarin. Sidang tersebut dipimpin oleh ketua majelis hakim Brigadir Jenderal TNI Faridah Faisal dan hakim anggota Brigadir Jenderal TNI Hanifan Hidayatulloh serta Laksamana Pertama TNI Fahzal Hendri.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya Terdakwa I Yus Adi Kamarullah sebesar Rp 60.980.756.533 dan Terdakwa II Ni Putu Purnamasari (PT Griya Sari Harta) sebesar Rp 37.335.910.483, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara yang keseluruhannya berjumlah Rp 133.763.305.600,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (27/4/2022).

Brigjen Yus didakwa bersama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Dalam dakwaannya, oditur militer menyebut Brigjen Yus menarik uang dari rekening BP TWP AD tanpa seizin Kasad yang selanjutnya di transfer rekening pribadi milik Terdakwa I Yus Adi Kamarullah.

Kemudian, uang tersebut dijadikan deposito sebagai jaminan kredit untuk Terdakwa II NI putu Purnamasari yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) dan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 pedoman tentang pengelolaan tabungan wajib perumahan dan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola bagi personel angkatan darat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Adapun Brigjen Yus dan terdakwa Ni Putu didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau kedua, Pasal 8 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor itu, ancaman pidana terhadap terdakwa maksimal 20 tahun penjara. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Pasal 8 UU Tipikor
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000 dan paling banyak 750.000.000.

Kasus ini bermula dari adanya dugaan penempatan atau pengelolaan dana Tabungan Wajib Perumahan Anggaran Darat (TWP) tidak sesuai dengan ketentuan dan investasi TWP. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis, yaitu NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta, inisial A selaku Direktur PT Indah Bumi Utama, dan Kol CZI (Purn) CW dan KGS M M S dari PT Artha Mulia Adiniaga.

“Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara di mana sumber dana TWP adalah gaji prajurit yang dipotong dengan sistem autodebit langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan, sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit,” kata Ketut.

Perbuatan tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK dan NPP diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 133.763.305.600. Hal itu diketahui berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP tanggal 28 Desember 2021.

Dalam kasus ini terdapat dua orang tersangka lainnya, yaitu Kolonel Czi (Purn) CW AHT dan pihak swasta inisial KGS MMS. Kolonel Vzi (Purn) CW AHT berperan menunjuk tersangka KGS MMS selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg, Jawa Barat, dan Gandus Palembang. Namun kedua tersangka tersebut belum disidangkan.

( Sumber : Oditur Minta Hakim Tolak Eksepsi Brigjen Yus soal Korupsi Tabungan Perumahan )

Jakarta (VLF) – Tersangka Kejagung dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng, Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati, pernah mendapat penghargaan Tasrif Award. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selaku lembaga pemberi penghargaan memberikan klarifikasi.

Lewat akun Twitternya yang dilihat detikcom, Kamis (19/5/2022), AJI menjelaskan penghargaan Tasrif Award itu diberikan kepada Lin Che Wei pada 2003. Penghargaan ini diberikan kepada individu atau kelompok yang gigih menegakkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

“Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pernah memberikan penghargaan ‘Tasrif Award’ kepada LCW pada 2003. Tasrif Award adalah penghargaan tahunan yang diberikan AJI kepada individu/kelompok/organisasi yang gigih menegakkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan nilai-nilai keadilan serta demokrasi,” tulis AJI lewat akun @AJIIndonesia.

“Penghargaan tersebut diberikan karena LCW, yang saat itu merupakan ahli pasar modal, berani membongkar ‘penggorengan saham’ PT Lippo Group,” sambungnya.

Kendati demikian, AJI saat ini mendukung penuh proses penegakan hukum di Kejaksaan. AJI mendukung pengadilan mengusut tuntas kasus yang melibatkan Che Wei ini.

“AJI mendukung penuh aparat penegak hukum baik di kejaksaan hingga pengadilan mengusut tuntas kasus yang melibatkan LCW secara transparan agar memberikan keadilan pada masyarakat,” tuturnya.

AJI akan mencabut penghargaan Tasrif Award yang pernah diberikan kepada Che Wei. Hal ini akan dilakukan jika nantinya pengadilan menyatakan Che Wei bersalah.

“AJI berkomitmen akan mencabut penghargaan yang diberikan kepada LCW pada 2003 jika nantinya pengadilan menyatakan LCW bersalah, sebagai bentuk sikap untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Kejagung Tetapkan Che Wei sebagai Tersangka
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka baru perkara ini. Dia diduga bersama-sama Indrasari Wisnu Wardhana telah mengondisikan perusahaan yang akan mendapatkan izin ekspor CPO dan turunannya.

Dengan dijeratnya Lin Che Wei, total saat ini ada lima tersangka yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag);
2. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia;
3. Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG);
4. Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas; dan
5. Lin Che Wei selaku swasta.

Mereka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Awal mula perkara ini diketahui pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar.

( Sumber : AJI Akan Cabut Tasrif Award dari Lin Che Wei Tersangka Kasus Minyak Goreng )

Jakarta (VLF) – Dosen Universitas Riau, Antoni Hamzah dituntut tiga tahun penjara di PN Kampar. Tuntutan itu dibacakan setelah Antoni diduga menjadi otak penyerangan rumah karyawan di Kampar.

Sidang agenda tuntutan dibacakan, Rabu (18/5) malam. Kejaksaan Negeri Kampar menilai Antoni yang juga Ketua Koperasi Sawit Makmur (Kopsa-M) periode 2016-2021 terlibat penyerangan dan pengusiran karyawan PT Langgam Harmuni.

Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum Silfanus Simanulang mengatakan hasil keterangan saksi dan fakta persidangan, Antoni Hamzah terbukti sebagai aktor intelektual di kasus tersebut. Bahkan ia meminta preman melakukan pengusiran.

“Untuk itu kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar menjatuhkan pidana tiga tahun penjara kepada terdakwa Antoni Hamzah. Sebab menurut keyakinan dan bukti-bukti persidangan sudah jelas terdakwa terlibat,” terang Silfanus kepada detiksumut, Kamis (19/5/2022).

Silfanus mengatakan tim JPU di Kejaksaan Negeri Kampar menilai Antoni melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 2 KUHP. Selain itu, JPU menilai Antoni sebagai tenaga pendidik tidak memberikan contoh yang baik.

“Hal yang memberatkan karena perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materil, menimbulkan ketakutan. Bahkan terdakwa yang merupakan seorang dosen tidak memberikan contoh yang baik,” katanya.

Tidak hanya itu, tuntutan terhadap Antoni dibuat berat karena profesinya sebagai dosen dan bergelar doktor. Di mana Antoni seharusnya bisa menyelesaikan masalah dengan tidak keluar jalur sebagai seorang dosen.

Selain itu, ada juga bukti-bukti transfer Rp 600 juta lebih dari Antoni kepada Hendra Sakti. Hendra adalah orang kepercayaan Antoni yang ikut menjadi eksekutor dalam kericuhan tahun 2020 lalu.

“Ini adalah rentetan peristiwa dari kasu sebelumnya yang juga menyeret terdakwa Antoni. Terdakwa sebagai seorang doktor, berilmu tetapi menyelesaikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, menjadi aktor intelektual untuk melakukan penyerangan dan penjarahan. Ini tidak patut dicontoh,” kata Silfanus yang juga Kasiintel Kejari Kampar.

Sidang pembacaan tuntutan sebelumnya sempat beberapa kali tertunda. Sidang akhirnya terlaksana malam tadi dengan dihadiri para pihak.

Sebelumnya Antoni Hamzah ditetapkan tersangka dalam perkara penyerangan dan perusakan rumah karyawan PT Langgam Harmoni pada Oktober 2020. Dalam kasus itu dua orang sudah diproses hukum.

Antoni ditetapkan tersangka pada Oktober 2021 setelah polisi memeriksa sejumlah saksi. Setelah jadi tersangka, Antoni menghilang hingga akhirnya ditangkap di Bekasi pada3 Januari lalu di Bekasi, Jawa Barat.

Fakta lain terungkap Antoni merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Riau. Ia disebut masih aktif mengajar secara virtual selama jadi buron Polres Kampar pada 24 November 2021 lalu.

( Sumber : Dosen Universitas Riau Dituntut 3 Tahun Penjara )