Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) tancap gas mengusut kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 hingga Maret 2022. Hari ini tim penyidik memeriksa tujuh orang saksi, salah satunya Dirut PT Wilmar Nabati Indonesia inisial E.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa tujuh orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).

Adapun tujuh orang saksi yang diperiksa adalah:
1. HP selaku Direktur CV Maju Terus,
2. AS selaku Sales Manager PT Sari Agrotama Persada,
3. TM alias TM selaku Presiden Direktur PT Sari Agrotama Persada,
4. SVPK selaku Deputy Head PT Bukit Inti Makmur Abadi,
5. E selaku Direktur Utama PT Wilmar Nabati Indonesia,
6. AT selaku Direktur PT Berkah Sarana Irjatma,
7. BA selaku Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan pada Biro Umum dan Laporan Pengadaan Sekjen.

Ketut mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 hingga Maret 2022.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka baru perkara ini. Dia diduga bersama-sama Indrasari Wisnu Wardhana telah mengkondisikan perusahaan yang akan mendapatkan izin ekspor CPO dan turunannya.

Dengan dijeratnya Lin Che Wei, total saat ini ada lima tersangka yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag);
2. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia;
3. Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG);
4. Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas; dan
5. Lin Che Wei selaku swasta.

Mereka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Awal mula perkara ini diketahui pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar.

( Sumber : Dirut Wilmar Nabati Diperiksa Jadi Saksi di Kasus Korupsi Ekspor CPO )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta agar calon aparat penegak hukum, peserta Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXIX (79) Gelombang I Tahun 2022 diberi materi restorative justice secara mendalam. Burhanuddin mengingatkan para calon jaksa dituntut memiliki kepekaan tinggi sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya memberi kepastian dan keadilan hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Burhanuddin mengatakan dinamika saat ini yang berkembang telah menggeser orientasi penegakan hukum dari distributif menjadi retributif. Oleh karena itu, kebijakan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) merupakan suatu terobosan hukum yang bersifat progresif dan saat ini telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara.

“Saya harap materi RJ ini diberikan secara khusus dan mendalam kepada para peserta, agar mereka paham betul apa dan bagaimana RJ itu diterapkan, sehingga manakala mereka kelak menjadi Jaksa, mereka dapat menerapkan RJ secara benar dan tepat. Mengingat RJ yang dimiliki oleh Kejaksaan memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang tidak sama dengan konsep RJ secara umum dalam teori dan doktrin,” kata Burhanuddin, dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (18/5/2022).

Burhanuddin mengatakan pelaksanaan restorative justice merupakan hasil adaptasi dari rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai luhur pancasila yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pemulihan keadilan korban, pertimbangan motif dan kondisi tertentu pelaku serta nilai dan keinginan masyarakat.

Selanjutnya, seperti yang telah diketahui bersama, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah disahkan dan pada undang-undang tersebut terdapat beberapa poin penguatan dan penegasan, khususnya terkait asas dominus litis Kejaksaan.

“Saudara sekalian sebagai calon adhyaksa muda saya minta segera mempelajari dan memahami hal-hal baru dalam undang-undang tersebut, agar dapat mengemban amanah dengan tepat sesuai dengan aturan dan tujuan undang-undang, serta meningkatkan kualitas guna menjadi role model penegakan hukum,”

Adapun arahan Jaksa Agung Burhanuddin ini disampaikan melalui Wakil Jaksa Agung Sunarta pada Acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXIX (79) Gelombang I Tahun 2022 yang dibuka pada Rabu 18 Mei 2022 dan diikuti 320 orang peserta PPPJ.

Jaksa Agung Ungkap Potensi Persoalan Hukum: Kasus Kecelakaan Mobil Otonom

Burhanuddin mengatakan mengatakan saat ini berada di era revolusi digital, yang mana perubahan begitu cepat, suatu era dimana kecanggihan dan kecerdasan mesin secara pasti akan menggantikan kecerdasan manusia. Menurutnya, dampak dari perkembangan teknologi tersebut bukan hanya merubah cara dan budaya kerja sektor industri, melainkan juga berdampak besar pada kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan.

“Dinamika perubahan yang tengah terjadi tersebut pasti akan menimbulkan problematika hukum yang kompleks, mengingat sifat dasar dari keberlakuan hukum adalah terikat oleh tempus dan locus, sementara kemajuan teknologi cenderung membebaskan manusia dari keterikatan tempus dan locus,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin menilai dengan teknologi, manusia dimungkinkan berada pada satu tempat dan waktu tertentu, namun secara bersamaan dapat melakukan perbuatan hukum dimanapun dan kapan pun melewati batas yurisdiksi. Selain itu kemajuan teknologi kecerdasan buatan yang diproyeksikan akan menggantikan fungsi manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu juga akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru.

“Saya contohkan salah satu permasalahan hukum yang berpotensi muncul di depan mata adalah dikembangkannya kendaraan otonom sebagai alat transportasi canggih tanpa sopir atau pengemudi, potensi permasalahan hukumnya adalah ketika kendaraan tersebut mengalami kecelakaan, maka siapa yang akan dipertanggungjawabkan secara pidana?” ungkap Burhanuddin.

Oleh karena itu Jaksa Agung RI berharap para peserta dan pengajar tanggap melihat perkembangan zaman, dan mencermati isu-isu aktual yang terjadi diluar ranah hukum.

“Saya minta hal ini juga menjadi perhatian serius para penyelenggara, agar para peserta memperoleh pengetahuan yang up to date, dan diperkaya dengan keilmuan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga materi pembelajaran dan diskusi yang berkembang di kelas menjadi aktual dan diharapkan peserta mampu menjawab problematika hukum yang tengah terjadi saat ini,” tuturnya.

Diketahui, hari ini Kejagung menggelar pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa angkatan LXXIX (79) gelombang I tahun 2022. Diklat itu akan diselenggarakan selama 4 bulan sejak 18 Mei 2022 hingga 21 September 2022 dengan metode pembelajaran tatap muka.

Adapun peserta diklat tersebut merupakan PNS Kejaksaan calon jaksa yang lolos seleksi CPNS dan ditetapkan untuk mengikuti diklat, dan berasal dari satuan kerja yaitu 2 (dua) orang dari Kejaksaan Tinggi, 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang dari Kejaksaan Negeri dan 31 (tiga puluh satu) orang dari Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Adapun jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIX (79) Gelombang I Tahun 2022 sebanyak 320 orang terdiri atas 215 orang laki-laki dan 105 orang perempuan yang dibagi dalam 8 kelas masing-masing 40 orang.

Kepala Badiklat Kejaksaan RI Tony T Spontana menyampaikan tema Diklat kali ini yaitu ‘Smart Prosecutor berakhlak’ mendasarkan pada road map pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tony berharap dari pelatihan tersebut dapat melahirkan jaksa yang berintegritas.

“Dengan mengingat tema tersebut, Badiklat berharap dapat melahirkan Jaksa yang berintegritas dengan kompetensi kinerja dan profesionalisme tinggi, adaptif, responsif terhadap tujuan organisasi serta berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat para pencari keadilan dengan berdasarkan hati nurani,” ungkap Tony.

( Sumber : Jaksa Agung Harap Calon Jaksa Diberi Materi Restorative Justice Mendalam )

Jakarta (VLF) – KPK mengikutsertakan tiga saksi untuk pelaksanaan rekonstruksi pada kasus suap terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketiga saksi itu mengikuti rekonstruksi penerimaan suap oleh tersangka M Ardian Noervianto selaku mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri.

“Para saksi sebelumnya diminta hadir di gedung Merah Putih KPK dan selanjutnya diikutsertakan dalam proses rekonstruksi (reka adegan) yang juga turut dihadiri Tersangka MAN (M Ardian),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (18/5/2022).

Ali mengatakan rekonstruksi digelar di rumah kediaman M Ardian di wilayah Jakarta Pusat pada Selasa (17/5). Rekonstruksi itu menggambarkan penerimaan sejumlah uang oleh M Ardian.

“Rekonstruksi ini dilaksanakan di rumah kediaman Tersangka MAN di wilayah Jakarta Pusat di mana menggambarkan antara lain dugaan perbuatan penerimaan sejumlah uang oleh Tersangka MAN,” katanya.

Saksi itu di antaranya ASN Kemendagri Bagas Azis Pangestu, PNS Ditjen Binkeuda Kemendagri Ochtavian Runia Pelealu, dan sopir Dirjen Bina Keuda Kemendagri Muhammad Dani S.

Dalam perkara ini, M Ardian dijerat sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Andi Merya Nur selaku Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026 dan Kadis Lingkungan Hidup Muna Laode M Syukur Akbar. Kasus ini bermula saat Andi Merya meminta bantuan Ardian terkait usulan pinjaman dana PEN sebanyak Rp 350 miliar, tapi Ardian meminta imbalan sebanyak 3 persen dari nilai usulan, yaitu sekitar Rp 10,5 miliar. Namun KPK menduga suap itu baru terealisasi sebanyak Rp 2 miliar.

“Sekitar Mei 2021, Tersangka LMSA (Laode M Syukur Akbar) mempertemukan tersangka AMN (Andi Merya Nur) dengan Tersangka MAN (M Ardian Noervianto) di kantor Kemendagri, Jakarta, dan Tersangka AMN mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 miliar dan meminta agar Tersangka MAN mengawal dan mendukung proses pengajuannya. Tersangka AMN memenuhi keinginan tersangka MAN lalu mengirimkan uang sebagai tahapan awal sejumlah Rp 2 miliar ke rekening bank Tersangka LMSA,” ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto, Kamis (27/1).

“Dari uang sejumlah Rp 2 miliar tersebut, diduga dilakukan pembagian di mana Tersangka MAN menerima dalam bentuk mata uang dolar Singapura sebesar SGD 131 ribu setara dengan Rp 1,5 miliar yang diberikan langsung di rumah kediaman pribadinya di Jakarta dan Tersangka LMSA menerima sebesar Rp 500 juta,” imbuhnya.

Setelahnya, Ardian diketahui memproses permohonan pinjaman dana PEN tersebut. Permohonan itu disetujui dengan paraf Ardian yang ada di draf final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

Akibat perbuatannya, Andi Merya ditetapkan sebagai pemberi suap dan disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Sedangkan Ardian dan Laode dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : KPK Gelar Rekonstruksi Penerimaan Suap Eks Dirjen Kemendagri )

Jakarta (VLF) – KPK telah memeriksa sembilan saksi terkait kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021. KPK menduga Bupati Bogor Ade Yasin (AY) menyuap pegawai BPK Anthon Merdiansyah (ATM) dkk dengan dalih dana operasional audit.

“Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah dari Tersangka AY untuk mengumpulkan sejumlah uang yang kemudian diduga diberikan kepada Tersangka ATM dkk sebagai dana operasional pemeriksa selama proses audit berlangsung,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (18/5/2022).

Kesembilan saksi itu diperiksa pada Selasa (17/5) di gedung KPK Merah Putih. Mereka diperiksa untuk tersangka Ade Yasin. Saksi itu adalah:

1. Arif Rahman (Kepala Bappenda Kab Bogor)
2. Yukie Meistisia Anandaputri (PNS/ Wakil Direktur RSUD CIAWI Bogor)
3. Irman Gapur (PNS/ PPK di RSUD Ciawi Bogor)
4. Yeni Naryani (PNS/ Kasubbid Akuntansi BPKAD Kab. Bogor)
5. Deri Harianto (PNS/ Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Bogor)
6. Mika Rosadi (PNS/ Staf di Bappenda Kab. Bogor)
7. Iwan Setiawan (PNS/ Staf Dinas PUPR Kab. Bogor)
8. Nadia Septiyani (Staf outsourcing di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Bogor)
9. Tubagus Hidayat (Staf outsourcing di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Bogor)

Diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin menjadi tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. Ia menyuap hingga Rp 1,9 miliar ke pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat agar Kabupaten Bogor bisa kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

“Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade Yasin) melalui IA (Ihsan Ayatullah) dan MA (Maulana Adam) kepada tim pemeriksa, di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di KPK, Kamis (28/4).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk Bupati Bogor Ade Yasin. Berikut ini rinciannya:

Pemberi Suap:

1. Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023

2. Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor

3. Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor

4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor

Penerima Suap:

1. Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis

2. Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor

3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa

4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa

Sebagai pemberi suap, Ade Yasin, Maulana Adam, Ihsan Ayatullah, dan Rizki Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima suap, Anthon, Arko, Hendra, dan Gerri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : KPK: Bupati Ade Yasin Suap Pegawai BPK dengan Dalih Dana Operasional Audit )

Jakarta (VLF) – Empat pria di Bandung divonis enam bulan bui. Mereka terbukti bersalah melakukan perusakan pagar hingga posko sebuah organisasi masyarakat (ormas) di Bandung.

Keempat terdakwa tersebut yakni Yuby Late Pieter U W Pandango, Joni Johanes Bulu, Alexi Wini Buala dan Seprianus Tenggela. Mereka menjalani vonis yang dibacakan hakim pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung pada Selasa (17/5/2022).

“Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa pidana penjara selama enam bulan,” ucap hakim saat membacakan amar putusannya.

Hakim menilai keempat terdakwa terbukti bersalah sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hal ini sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yang didakwakan terhadap terdakwa.

Hukuman enam bulan bui dari hakim ini lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa. Dalam sidang tuntutan, jaksa meminta hakim memvonis 2 tahun bui.

Duduk Perkara
Kasus perusakan ini bermula saat Yuby Late Pieter menyuruh tiga orang Joni Johanes Bulu, Alexi Wini Buala dan Seprianus Tenggela melakukan pembongkaran tembok pagar yang dibangun oleh PT Ateja Land Lestari di Jalan Sutami, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung pada 2021 lalu.

Pagar tersebut berada di atas lahan milik Kurniadi Muljana Tjandra, Subianto Tjandra dan Agus Surjadi Tjandra. Bukti kepemilikan lahan tersebut tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 2355 yang dikeluarkan 15 Februari 1996. Belakangan pengelolaan lahan tersebut diserahkan kepada PT Ateja Land Lestari.

Namun belakangan atau pada Desember 2021, terjadi pembongkaran di lahan tersebut. Salah satu terdakwa yakni Joni disuruh itu memukul-mukul tembok pagar dengan besi hingga roboh.

Sedangkan terdakwa lain, Alexi mendorong tembok dengan pagar menggunakan tangan sampai roboh. Sementara Seprianus Tenggela memiliki pagar menggunakan palu besar.

Selain membongkar tembok pagar, para terdakwa juga merusak posko Ormas yang terbuat dari bambu beratap seng. Mereka mencopot satu persatu bambu tersebut.

Dalam dakwaan jaksa, perbuatan mereka dinilai menimbulkan kegaduhan dan keributan warga sekitar. Bahkan, perbuatannya itu menimbulkan kerugian Rp 11,4 juta bagi PT Ateja Land Lestari dan Rp 4,3 juta bagi pihak ormas.

( Sumber : Rusak Pagar di Bandung, 4 Pria Divonis 6 Bulan Bui )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu mengancam akan pidanakan pengusaha tambang yang membuat jalan rusak di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu. Perusahaan tambang harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang ditimbulkan karena ada aktivitas tambang.

Kajati Bengkulu Heri Jerman mengatakan perusahaan tambang batubara harus bertanggungjawab atas rusaknya aset jalan provinsi sepanjang 3 kilometer tersebut.

“Kasus ini sedang dilakukan proses negosiasi dengan pemerintah provinsi, perusahaan tambang berjanji akan mengganti jalan yang telah dirusak tersebut, bila tidak segera ditindak lanjuti maka akan kita pidanakan perusahaan tambang tersebut,” kata Heri Jerman, Selasa (17/05/2022).

Heri menjelaskan, apabila dalam dua bulan ini tidak juga terealisasi, maka dengan terpaksa perusahaan tambang itu dipidanakan “Kita tunggu dalam waktu dua bulan ini, bila tidak kita akan bertindak,” tutup Heri.

Sementara itu Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali mengatakan aktivitas tambang yang mengakibatkan jalan provinsi di Desa Gunung Payung, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sudah berjalan sejak 2018 lalu.

“Jalan provinsi itu aset pemerintah provinsi yang dirusak dengan cara digali oleh perusahaan tambang, kami minta perusahaan bertanggung jawab, ini kan belum ada keputusan tukar gulingnya, maka ini bisa dikatakan tindakan pidana,” tegas Tantawi saat diwawancarai di gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (18/4/2022) lalu.

Tantawi menjelaskan memang perusahaan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun di situ ada fasilitas umum yang dibiayai oleh negara. Beberapa tahun lalu, kata Tantawi, perusahaan pernah mengajukan usul untuk tukar guling jalan provinsi namun usulan itu tidak disetujui oleh Pemprov Bengkulu tetapi jalan itu sudah ditambang.

“kita belum menyetujui keinginan perusahaan adanya tukar guling jalan tersebut, tapi perusahaan tetap menambang dan merusak aset provinsi tersebut” jelas Tantawi.

Selanjutnya, karena jalan provinsi telah digali karena ada batubaranya maka perusahaan mengganti jalan baru yang kondisinya buruk. Jalan provinsi hotmix sementara jalan pengganti lapen.

Diketahui sepanjang 3 kilometer jalan milik Provinsi Bengkulu tak dapat dimanfaatkan karena dikeruk perusahaan batubara di Desa Gunung Payung, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sejak tahun 2018.

Sebagai gantinya perusahaan mengganti jalan itu dengan jalan yang buruk, berdebu dan tak diaspal dan membahayakan karena berdampingan dengan jalan utama milik tambang.

Kepala Desa Gunung Payung, Muhammad Hatta mengatakan, sejak tiga tahun lalu merasakan dampak akibat hilangnya jalan sepanjang 3 kilometer akibat aktivitas pertambangan, selain kesulitan melintas warga juga mengeluhkan jeleknya kwalitas jalan pengganti.

“Jalan penggantinya tak diaspal, berlubang rusak dan berdebu, ” kata Hatta.

( Sumber : Kejati Ancam Pidanakan Tambang Perusak Jalan Provinsi di Bengkulu )

Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap tiga tersangka kasus trading Binomo Indra Kenz. Ketiganya adalah Fakar Suhartami Pratama (FSP) atau Fakarich, Wiki Mandara Nurhalim (WMN), dan Brian Edgar Nababan (BEN).

Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Candra Sukma Kumara mengatakan Fakarich diperpanjang sejak 25 April 2022. Penahanan diperpanjang selama 40 hari hingga 3 Juni 2022.

“Tersangka FSP dilakukan perpanjangan penahanan 40 sejak tanggal 25 April sampai dengan 3 Juni,” kata Candra kepada wartawan, Selasa (17/5/2022).

Sementara Wiki diperpanjang sejak 27 April 2022. Dia akan ditahan hingga 5 Juni 2022 karena juga diperpanjang penahanannya selama 40 hari.

Selanjutnya, untuk Brian Edgar diperpanjang sejak 21 April 2022. Dia ditahan hingga 30 Mei 2022 nanti.

“Tersangka BEN telah dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari dari tanggal 21 April 2022 sampai dengan 30 Mei,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Indra Kesuma atau Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong aplikasi Binomo oleh Bareskrim Polri. Indra Kenz terancam hukuman penjara selama 20 tahun.

Indra Kenz disangkakan melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5, serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

( Sumber : Penahanan Tersangka Binomo Fakarich-Brian Edgar Diperpanjang 40 Hari )

Jakarta (VLF) – Lima terdakwa kasus penganiayaan taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang hingga menyebabkan Zidan Muhammad Faza meninggal dituntut 9 tahun penjara. Para terdakwa menangis mendengar tuntutan tersebut.

Para terdakwa yaitu Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon, Aris Riyanto, Andre Arsprilla Arief, Albert Jonathan Ompusungu, dan Budi Dharmawan menjalani sidang secara daring dan dipimpin oleh hakim ketua Arkanu.

Jaksa penuntut umum, Niam Firdaus mengatakan terdakwa I yaitu Caesar, terdakwa II Aris, terdakwa III Albert, terdakwa IV Budi, dan terdakwa V Andre terbukti dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati dan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan pertama dan kedua.

“Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon, terdakwa II Aris Riyanto, terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu, terdakwa IV Budi Darmawan, dan Terdakwa V Andre Arsprila Arief dengan pidana penjara masing-masing selama 9 tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa I sampai dengan terdakwa V tetap ditahan,” kata Niam dalam tuntutannya dalam sidang di PN Semarang, Selasa (17/5/2022).

Sementara itu dalam tuntutannya, Niam juga menyebutkan, akibat dari perbuatan para terdakwa, selain menyebabkan kematian satu korban juga ada 14 korban mengalami sakit di perut akibat kekerasan berupa pukulan atau tendangan

Dalam persidangan, usai Jaksa membacakan tuntutan, para terdakwa yang mengikuti sidang secara daring dari Lapas Kelas 1 Kedungpane menangis. Salah satu pengacara sempat menenangkan terdakwa.

“Yang sabar, ya,” kata salah seorang pengacara.

Untuk diketahui, penganiayaan tersebut terjadi di Mess Indo Raya di Jalan Genuk Krajan pada Senin (6/9) sekitar pukul 22.00 WIB. Di sana para yunior dibariskan dengan formasi U dan dipukul bergantian.

Para terdakwa tersebut saat diperiksa polisi mengaku saat itu melakukan pembinaan sebagai acara perpisahan karena mereka diwisuda pada Sabtu (11/9). Pembinaan yang dilakukan dengan kekerasan itu ternyata berujung tewasnya salah satu junior mereka.

( Sumber : Dituntut 9 Tahun Bui, 5 Terdakwa Kekerasan yang Tewaskan Taruna PIP Menangis )

Jakarta (VLF) – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman memenuhi panggilan KPK. Dia akan bersaksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Banjarnegara.

“Hari ini (Selasa, 17/5) pemeriksaan saksi TPPU di Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (17/5/2022).

Ali menjelaskan Boyamin akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, pagi ini. KPK menjelaskan Boyamin diperiksa sebagai Direktur PT Bumi Rejo.

Pantauan detikcom, Boyamin tiba di KPK mengenakan setelan berwarna hitam pada pukul 10.29 WIB. Boyamin mengaku siap menjalani pemeriksaan tersebut.

“Panggilan lanjutan kemarin, kita jelaskan saja nanti yang ditanya apa, kan belum tahu pertanyaannya apa,” kata Boyamin di KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/5/2022).

Boyamin mengaku membawa akta PT Bumi Rejo untuk menjalani pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, Boyamin mengaku mengetahui jadwal pemeriksaan dirinya pada Selasa (17/5) ini. Namun saat itu dia belum menerima panggilan resmi KPK.

“Hingga saat ini belum terima fisik surat panggilan. Bagiku surat tidak penting, karena sudah tahu jadwalnya, jadi ya tetap datang,” kata Boyamin kepada wartawan, Senin (16/5/2022).

Diketahui, KPK memanggil Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Dia dipanggil terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS).

“Benar, informasi yang kami terima, Selasa (17/5), bertempat di gedung Merah Putih, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan Saudara Boyamin Saiman sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU dengan tersangka BS,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (16/5).

Adapun dalam kasus ini, KPK sebelumnya menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka. KPK menemukan bukti kuat adanya TPPU yang dilakukan Budhi.

KPK menduga Budhi melakukan upaya penyamaran, penyembunyian, dan penghilangan kekayaan yang diperolehnya dari hasil korupsi.

( Sumber : Boyamin MAKI Penuhi Panggilan KPK di Kasus TPPU Bupati Banjarnegara )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Penjemputan paksa ini terkait kasus dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penjemputan paksa oleh tim penyidik karena Richard Louhenapessy tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

“Kami menilai bahwa salah satu tersangka tersebut tidak kooperatif sehingga tim penyidik KPK hari ini masih dalam proses penjemputan paksa para pihak,” ujar Ali ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022).

“Nanti saya kira teman-teman bisa menunggu kehadiran dari yang bersangkutan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK,” ucapnya.

KPK memastikan bakal menjelaskan infomasi lengkap perihal, siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dugaan uraian pasal yang disangkakan pada saat konferensi pers.

“Perkembangannya nanti akan kami informasikan mengenai konstruksi perkaranya dan siapa pihak yang menjadi tersangka dimaksud, mudah-mudahan malam ini bisa kami sampaikan kepada masyarakat semuanya,” ucap Ali.

Dalam penanganan kasus ini, KPK sempat meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pencegahan keluar negeri terhadap tiga orang tersangka.

( Sumber : KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy )