Jakarta (VLF) – Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) Brigjen Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari dalam kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan TNI AD. Dengan begitu, hakim menyatakan sidang lanjut ke tahap pembuktian.

“Memutuskan, menetapkan, menyatakan, menolak eksepsi atau keberatan yang ditujukan oleh tim penasihat hukum I, Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dan terdakwa II, Ni Putu Purnama Sari,” kata hakim ketua Brigjen Faridah Faisal saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tinggi Militer II, Jakarta Timur, Rabu (25/5/2022).

Hakim Faridah menyatakan Pengadilan Tinggi II berwenang mengadili perkara ini. Hakim Faridah juga menyatakan surat dakwaan yang dibuat oditur militer sah dan dapat diterima.

“Menyatakan Pengadilan Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara para terdakwa. Menyatakan surat dakwaan untuk Militer Tinggi Jakarta sah dan dapat diterima,” ungkapnya.

Hakim Faridah memerintahkan oditur militer untuk melanjutkan perkara ini dengan menghadirkan saksi-saksi. Sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

“Menyatakan sidang perkara terdakwa 1 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dan terdakwa II Ni Putu Purnamasari dilanjutkan,” kata hakim Faridah.

Hakim Faridah lalu bertanya kapan oditur militer akan menghadirkan saksi-saksi untuk sidang berikutnya. Oditur militer meminta waktu dua pekan.

“Mohon izin Yang Mulia, mengingat minggu depan hari libur, kami mohon memberikan waktu yaitu pada tanggal 8 Juni 2022,” kata oditur militer Brigjen TNI Murod.

Murod menerangkan, pihaknya akan menghadirkan saksi dalam perkara ini sebanyak 35 orang. Sidang ditunda dan akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi pada 8 Juni mendatang.

“Izin, Yang Mulia, terkait dengan pemanggilan para saksi, karena saksi yang akan dihadirkan di sini sebanyak 35 orang saksi, sehingga pemanggilan pertama nanti kami akan menghadirkan sebanyak 10 orang,” kata Brigjen Murod.

“Jadi ini sidang akan ditunda sampai hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022,” kata hakim Faridah.

Diketahui, terdakwa Brigjen TNI Yus dan terdakwa Ni Putu Purnamasari (NPP) didakwa terkait kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat. Terdakwa Brigjen Yus Adi Kamrullah diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sidang dakwaan itu digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Rabu (27/4/2022) kemarin. Sidang tersebut dipimpin oleh ketua majelis hakim Brigadir Jenderal TNI Faridah Faisal dan hakim anggota Brigadir Jenderal TNI Hanifan Hidayatulloh serta Laksamana Pertama TNI Fahzal Hendri.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya Terdakwa I Yus Adi Kamarullah sebesar Rp 60.980.756.533 dan Terdakwa II Ni Putu Purnamasari (PT Griya Sari Harta) sebesar Rp 37.335.910.483, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara yang keseluruhannya berjumlah Rp 133.763.305.600,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (27/4).

Brigjen Yus didakwa bersama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Dalam dakwaannya, oditur militer menyebut Brigjen Yus menarik uang dari rekening BP TWP AD tanpa seizin KSAD, yang selanjutnya di transfer rekening pribadi milik Terdakwa I Yus Adi Kamarullah.

Kemudian, uang tersebut dijadikan deposito sebagai jaminan kredit untuk Terdakwa II Ni Putu Purnamasari yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) dan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 pedoman tentang pengelolaan tabungan wajib perumahan dan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola bagi personel angkatan darat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Adapun Brigjen Yus dan terdakwa Ni Putu didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua, Pasal 8 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor itu, ancaman pidana terhadap terdakwa maksimal 20 tahun penjara. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Pasal 8 UU Tipikor

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000 dan paling banyak 750.000.000.

Kasus ini bermula ketika adanya dugaan penempatan atau pengelolaan dana tabungan wajib perumahan anggaran darat (TWP) tidak sesuai dengan ketentuan dan investasi TWP. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis, yaitu NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta, inisial A selaku Direktur PT Indah Bumi Utama, serta Kol CZI (Purn) CW dan KGS M M S dari PT Artha Mulia Adiniaga.

“Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara di mana sumber dana TWP adalah gaji prajurit yang dipotong dengan sistem autodebit langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan, sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit,” kata Ketut.

Perbuatan tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK dan NPP diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 133.763.305.600. Hal itu diketahui berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP pada 28 Desember 2021.

Dalam kasus ini, terdapat 2 orang tersangka lainnya, yaitu Kolonel Czi (Purn) CW AHT dan pihak swasta berinisial KGS MMS. Kolonel Vzi (Purn) CW AHT berperan menunjuk tersangka KGS MMS selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg, Jawa Barat, dan Gandus Palembang. Namun kedua tersangka tersebut belum disidangkan.

( Sumber : Hakim Tolak Eksepsi Dua Terdakwa Korupsi Tabungan Perumahan TNI AD )

Jakarta (VLF) – Hukuman mantan Dirut ASABRI, Sonny Widjaja, disunat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Sunat serupa sebelumnya dialami mantan Direktur Investasi dan Keuangan ASABRI, Hari Setianto.

Sonny Widjaja dihukum 20 tahun penjara oleh PN Jakpus. Hukuman itu disunat oleh majelis banding.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sonny Widjaja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp 750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” demikian bunyi putusan banding yang dilansir website PT Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Putusan ini diketok oleh ketua majelis Tjokorda Rai Suamba. Sedangkan anggota majelis adalah Singgih Budi Prakoso, Artha Theresia, Anton Saragih, dan Hotman Maya Marbun. Majelis juga menjatuhkan hukuman Sonny Widjaja untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 64,5 miliar dengan memperhatikan sejumlah barang bukti sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap barang bukti berupa mobil dan tanah serta tanah dan bangunan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti tersebut, maka sisanya dikembalikan kepada Terpidana, namun apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dan Terpidana tidak membayar kekurangannya paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ucap majelis.

Mengapa majelis menyunat hukuman itu?
“Pidana penjara selama 20 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sependapat karena pidana penjara tersebut masih dirasa terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan,” kata majelis banding.

Sebagaimana diketahui, Sonny Widjaja dkk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ASABRI. Mereka diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 17,972 miliar subsider 5 tahun kurungan.

( Sumber : Hukuman 20 Tahun Bui Eks Dirut ASABRI Disunat PT Jakarta! )

Jakarta (VLF) – Otori Effendi alias Sueb, pria berparang yang membunuh lima warga di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan divonis mati. Vonis itu disampaikan mejelis hakim dalam persidangan virtual di PN Baturaja.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Otori Effendi alias Sueb bin Abu Seman dengan pidana mati,” bunyi putusan Majelis hakim, seperti dikutip detikSumut dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Baturaja, Rabu (25/5/2022).

Menurut Hakim, Otori dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Di mana putusan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan JPU dalam sidang agenda tuntutan yang digelar, Selasa (10/5) lalu.

“Menyatakan terdakwa Otori Effendi alias Sueb bin Abu Seman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana,” katanya.

Sebelumnya, pria yang ditangkap polisi aat berusia 25 tahun itu diduga mengalami gangguan kejiwaan lantaran telah membunuh lima orang sekaligus pakai parang. Akan tetapi, hasil tes kejiwaan menyatakan dia tidak terbukti gila. Otori pun akhirnya ditetapkan tersangka setelah mengakui pembunuhan itu ia lakukan karena sakit hati.

“Betul, yang bersangkutan (Otori) dari hasil pemeriksaan dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa,” kata Kapolres OKU AKBP Danu Agus Purnomo ketika dimintai konfirmasi, Senin (3/2/2021).

“Sudah (ditetapkan tersangka). Sementara hasil sidik, motifnya tersangka adalah sakit hati kepada Korban,” ungkap Danu.

Diketahui, Peristiwa nahas itu terjadi pada Jumat (26/11/2021) sore sekitar pukul 16.30 WIB. Otori menyerang warga dan mengakibatkan lima orang tewas. Otori kemudian diamankan polisi tak lama usai kejadian.

Kejadian horor itu berawal saat Otori, yang diduga telah mengurung diri selama satu tahun di rumahnya, tiba-tiba keluar dari rumah di Kampung 1, Desa Bunglai, Peninjauan, OKU, membawa sebilah parang. Dia menyerang warga yang ada di dekatnya. Otori langsung mengamuk dan membacok para korban secara membabi buta.

Korban yang tewas dalam kejadian itu adalah S (45), I (48), E (40), serta H (33). Sedangkan korban yang kritis dan akhirnya dikabarkan tewas di rumah sakit berinisial ER (35).

Akibat perbuatannya, polisi menjerat Otori dengan pasal berlapis, yakni Pasal 340 dan 338 KUHP. Polisi mengatakan masih mendalami motif tersangka tega menghabisi nyawa lima orang.

“Tersangka kita jerat dengan dua, (yakni) Pasal 340 karena melihat dari korban satu dan korban dua ada unsur perencanaan, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati dan Pasal 338 dengan ancaman maksimal 15 tahun, tapi kita masih menganalisa dan untuk motifnya masih kita dalami,” jelasnya.

( Sumber : Hakim Vonis Mati Pria Pembunuh 5 Orang di Sumsel )

Jakarta (VLF) – Edy Mulyadi keberatan didakwa membuat keonaran terkait pernyataannya soal ‘tempat jin buang anak’. Edy meminta majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa itu.

“Mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sela menerima dan mengabulkan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa seluruhnya; Menyatakan batal surat dakwaan jaksa penuntut umum,” ujar tim pengacara Edy Mulyadi saat membacakan eksepsi di PN Jakpus, Selasa (24/5/2022).

Pihak Edy juga meminta jaksa membebaskan Edy. Selain itu, mereka meminta harkat dan martabat Edy dipulihkan.

Dalam eksepsinya, pengacara mengatakan Edy Mulyadi setiap kali bicara di akun YouTubenya adalah dalam kapasitas sebagai narasumber dan wartawan FNN. Terkait pernyataan Edy dalam konferensi pers LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat itu, kata pengacara, hanya pandangan Edy selaku wartawan dan narasumber.

“Adapun forum tersebut diselenggarakan oleh KPAU (LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat) tanggal 17 Januari 2022 di Hotel 101 Urban Thamrin, Jakarta. Selanjutnya Terdakwa memaparkan pandangannya mengenai apa yang terjadi ketika Ibukota Negara pindah,” katanya.

Menurut tim pengacara, istilah ‘jin buang anak’ yang dilontarkan Edy adalah gaya bahasa litotes. Mereka juga menilai kalimat itu adalah kalimat biasa yang sering diucapkan seseorang untuk menggambarkan tempat yang jauh dan sepi.

“Adapun penggunaan istilah ‘jin buang anak’ dalam forum tersebut adalah jenis gaya bahasa/majas perbandingan atau yang lebih dikenal sebagai gaya bahasa litotes (lawan dari gaya bahasa hiperbola), yaitu ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan merendahkan diri untuk menarik perhatian pemirsa atau audiens,” tuturnya.

“Sedangkan istilah ‘jin buang anak’ sendiri merupakan istilah yang sudah popular sejak era tahun 1960 (dulu), yang mempunyai konotasi khususnya yang mengacu pada tempat-tempat yang jauh dan sepi. Sehingga jelas tidak ada unsur kesengajaan untuk menghina terhadap RAS, suku, maupun menimbulkan ujaran kebencian,” imbuhnya.

Pihak Edy menegaskan, dalam acara itu, Edy adalah narasumber yang mana semua kata-kata atau kalimat yang secara spontan keluar bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh pembawa acara.

Selain itu, pengacara menilai dakwaan jaksa juga prematur dan kabur. Dakwaan jaksa juga dinilai tidak jelas dan lengkap.

“Surat dakwaan jaksa juga tidak jelas, karena dalam surat dakwaan harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa,” katanya.

Dalam sidang ini, Edy Mulyadi didakwa membuat keonaran di kalangan masyarakat. Edy didakwa membuat onar karena kalimat ‘tempat jin buang anak’ saat konferensi pers KPAU (LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat).

Edy Mulyadi didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana subsider Pasal 14 ayat (2) UU RI No 1/1946 atau kedua Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 156 KUHP.

( Sumber : Edy Mulyadi Tak Terima Didakwa di Kasus ‘Jin Buang Anak’, Ini Alasannya )

Jakarta (VLF) – Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menangkap 12 terpidana yang berstatus buron. Ke-12 orang itu merupakan buronan kasus tindak pidana korupsi, penipuan dan pencemaran nama baik.

“Ada 12 orang terpidana yang dinyatakan buron. Ada yang dari tindak pidana korupsi, penipuan dan pencemaran nama baik,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

12 orang terpidana itu bernama Hasanuddin yang kabur dari Kejari Maros, Isman Lewa dari Kejari Makassar, Sri Dewi Riniyasti (Kejati Sulsel), Emmangenge dari Kejari Parepare dan Yohanis Tandilangi dari Kejari Tana Toraja.

Kemudian ada Sufyan Lahabi dari Kejari Parepare, Sony Putra Samapta dari Kejari Bone, Muh Risman Pasigai dari Kejari Makassar, Bernadus Setiawan dari Kejari Makassar, Menita Suredja dari Kejari Makassar, Stanly Kopalit dari Kejari Tana Toraja, dan Abu Rizal Azhar dari Kejari Tana Toraja.

Soetarmi merincikan, 12 terpidana itu berasal dari berbagai macam kasus. Seperti terpidana Hasanuddin dalam kasus menjual tanah milik orang lain, Isman lewat dari kasus memalsukan akta autentik, Sri Dewi Riniyasti dari kasus penipunan, Emmangenge dari kasus penganiayaan, Yohanis Tandilangi dari kasus penipuan, dan Sufyan Lahabi dari kasus penganiayaan.

Kemudian ada terpidana Sony Putra Samapta dari kasus korupsi, Muh Risman Pasigai kasus pencemaran nama baik, Bernandus Setiawan bersama Menita Suredja kasus penggelapan dalam jabatan, Stanly Kopalit kasus penipuan, dan Abu Rizal Azhar kasus korupsi.

Soetarmi menjelaskan, mereka kabur dari sejumlah Kejaksaan Negeri di Sulsel. Termasuk dari Kejati Sulsel terhitung sejak awal tahun 2022 hingga Mei 2022.

“Para terpidana ini kabur dari satuan kerja asal DPO dari sejumlah Kejari di Sulsel. Termasuk kabur dari Kejati Sulsel sejak Januari hingga Mei 2022,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya juga masih memburu terpidana lain yang kini masih dalam pengejaran. Menurutnya, tidak ada tempat aman bagi terpidana yang kabur.

“Kami mengimbau kepada seluruh DPO Kejati Sulsel untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan tidak ada tempat aman bagi para buronan,” tegasnya.

( Sumber : Kejati Sulsel Tangkap 12 Orang Terpidana yang Jadi Buronan )

Jakarta (VLF) – Bandar narkoba dengan barang bukti sabu-sabu 75 kilogram di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Syafruddin divonis hukuman mati atas kasus yang menjeratnya. Sementara 2 bawahan Syafruddin lainnya divonis lebih ringan, Fathurahman divonis seumur hidup dan Andi Baso divonis pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 8 miliar.

Vonis dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Senin (23/5/2022) kemarin. Sidang vonis mati terhadap Syafruddin dipimpin Hakim Ketua Muhammad Yusuf Karim.

“Terdakwa Syafruddin alias Udin dengan putusan pidana mati,” ujar Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Soetarmi kepada detikSulsel, Senin (23/5/2022).

Syafruddin dan dua bawahannya diyakini bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Setelah divonis hukuman mati, Syafruddin meminta waktu untuk menentukan sikap terkait vonis tersebut. Dia memiliki waktu setidaknya 7 hari untuk menentukan sikap.

Berikut perjalanan kasus bandar sabu-sabu 75 kilogram yang divonis mati:

Berawal dari Penggerebekan Kasus 13 Kilogram Sabu
Penangkapan Syafruddin atas kasus 75 kilogram sabu berawal dari pengungkapan kasus 13 kilogram sabu-sabu pada 23 September 2020 oleh polisi gabungan Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel. Kala itu polisi meringkus 4 orang kurir. Mereka adalah M Albi Farid, Achmad Toto, Andi Zaldy Mansyur, dan Munadjid Muchtar alias Najid.

Berselang satu tahun kemudian, polisi berhasil mengamankan 75 kilogram Sabu setelah dua kali melakukan penggerebekan.

Penggerebekan pertama dilakukan di sebuah hotel di kawasan Jl Veteran, pada Rabu 25 Agustus 2021 malam. Saat itu Syarifuddin yang bertindak sebagai kurir ditangkap bersama bawahannya, Andi Baso. Polisi mengamankan barang bukti 40 kilogram sabu dan 4.000 pil ekstasi.

Penggerebekan kedua dilakukan pada Jumat, 27 Agustus 2021. Polisi mengamankan lagi 35 kilogram sabu dan 30 ribu pil ekstasi, juga menangkap bawahan Syafruddin lainnya, Faturahman.

“Saya membenarkan saja (total sudah 75 kg sabu disita),” kata Dirnarkoba Polda Sulsel Kombes Laode Aries Fathar saat dihubungi detikcom pada Sabtu, 28 Agustus 2021.

Penyelundupan 75 Kilogram Sabu di Makassar Lewat Ekspedisi Laut
Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Merdisyam mengungkapkan, 75 kilogram sabu yang disita dalam dua kali penggerebekan tersebut berasal dari Surabaya. Sabu diselundupkan melalui ekspedisi laut ke Makassar.

“Barang-barang sabu ini menurut keterangan memang didapat dari jaringan atau sindikat luar. (Sabu) mereka kirim dari Surabaya ke Makassar melalui ekspedisi laut,” ucap Irjen Merdisyam, Selasa (31/8/2021).

“Mereka sudah beroperasi sejak Maret, tetapi baru kali ini (bulan Agustus) mereka bawa dalam jumlah yang besar,” imbuhnya.

Sabu asal Surabaya tersebut dibongkar dan dikemas di Makassar. Kemudian diedarkan ke sejumlah daerah lainnya. Tidak hanya Sulsel, Sabu siap edar ini juga dikirim ke Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Tujuannya memang bukan hanya di Makassar, tetapi juga di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara,” ungkap Merdisyam.

Bandar Syafruddin Dituntut Hukuman Mati
Sidang tiga terdakwa kasus narkoba sabu 75 kilogram pun bergulir di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (4/4/2022) dengan agenda mendengarkan bacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). Syafruddin mendapat tuntutan hukuman mati.

“Syarifuddin tuntutan hukuman mati,” ujar Jaksa Penuntut Umum Zharoel.

Sementara bawahannya, Faturahman dituntut hukuman lebih ringan yakni penjara seumur hidup. Kemudian Andi Baso dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 8 miliar.

“Faturahman dituntut penjara seumur hidup, Andi Baso dituntut 10 tahun penjara subsider 1 tahun penjara, denda Rp 8 miliar,” imbuh Zharoel.

Zharoel menjelaskan Syarifuddin dituntut hukuman mati karena tidak hanya sekali ini mengantarkan sabu-sabu, bahkan kerap menjual sabu-sabu. Hasil yang diperoleh pun tidak sedikit. Setiap kali pengantaran mencapai ratusan juta rupiah.

“Syarifuddin itu mengakui ia sebelumnya di luar 40 kg ini. Saya tanyakan apa yang kamu punya menjual sabu-sabu, dia sampaikan saya sudah punya rumah, mobil, uang tunai, dan setiap pengantaran dia dapat keuntungan Rp 400 juta,” jelas Zharoel.

Berbeda dengan Faturahman yang baru pertama kali mencoba pekerjaan haram tersebut. Sialnya, dia tertangkap saat percobaan pertama. Sehingga menurut JPU menuntut hukuman yang lebih ringan.

“Faturahman belum ada aset seperti Syarifuddin,” sebutnya.

Sementara, Andi Baso yang mendapatkan tuntutan hukuman paling rendah. Hal ini karena dia hanya bertugas menjadi sopir yang membawa sabu dan ekstasi tersebut. Hasil tes urinenya juga postif pengguna narkoba.

“Andi Baso dia sebatas sopir, tapi di fakta persidangan dia sudah kenal lama Syarifuddin. Jadi kalau sebatas sopir, kita gali dan urin Andi Baso urinenya positif,” ungkap Zharoel.

Bandar Sabu-sabu 75 Kilogram Divonis Mati
Syafruddin akhirnya divonis hukuman mati sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU. Vonis mati tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Muhammad Yusuf Karim di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Senin (23/5).

Begitu pula dengan hukuman Fathurahman yakni penjara seumur hidup. Sementara Andi Baso divonis lebih rendah dari tuntutan yakni 7 tahun penjara dan denda Rp 8 miliar.

Setelah pembacaan vonis, majelis hakim menanyakan sikap Syafruddin terkait vonis mati tersebut. Syafruddin menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu. Dia memiliki waktu setidaknya 7 hari untuk menyatakan sikap.

“Tadi di persidangan ditanya majelis hakim terhadap putusan ini (vonis mati) bagaimana sikap terdakwa dia menyatakan pikir-pikir,” ujar Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel Soetarmi.

Soetarmi mengatakan pihak jaksa penuntut umum (JPU) menghargai sikap Syafruddin. Dia mengatakan jaksa akan menunggu. Namun, jika dalam 7 hari Syafruddin tidak menentukan sikap, maka jaksa akan mengeksekusi vonis tersebut.

“Dalam waktu 7 hari ketika dia tidak menentukan sikap kita punya hak untuk mengeksekusi,” sambung Soetarmi.

( Sumber : Jejak Kasus Bandar Sabu-sabu 75 Kilogram di Makassar yang Divonis Mati )

Jakarta (VLF) – Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi 11 ribu butir. Dua pengedar, II (36) dan RH (40), ditangkap polisi.

“Ini adalah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh satuan reserse narkoba Polres Jakarta Barat yang mana pengungkapan pada siang hari ini dilaksanakan dalam 1 hari pada tanggal 18 Mei 2022 di 2 TKP,” ujar Kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (23/5/2022).

Pasma mengatakan tersangka II ditangkap di daerah Petojo, Jakarta Pusat, sedangkan tersangka RH ditangkap di daerah Tambora. RH diamankan di kediamannya pukul 19.30 WIB, lalu II diamankan pukul 00.30 WIB.

“TKP pertama itu di daerah Petojo, Jakarta Pusat, pada pukul 00.30 WIB dan di TKP 2 itu di daerah Jembatan Lima, Tambora, pukul 19.30 WIB. Adapun pada TKP 1 yang kita amankan berinisial II berumur 36 tahun lalu di daerah Petojo, Jakarta Pusat, itu yang diamankan, lalu kita kembangkan lalu mengamankan Saudara RH, laki-laki umur 40,” tuturnya.

Dia menuturkan barang bukti yang diamankan di TKP pertama dari tersangka II ialah 35,92 gram sabu yang disimpan di belakang figura foto di ruang makan dan gudang. Kemudian, di TKP 2 atau dari tersangka RH mengamankan 3,292 gram sabu dan 11.022 butir ekstasi berbagai jenis yang tersimpan dalam 43 klip plastik.

“Di TKP pertama kita mengamankan barang bukti seberat 35,92 gram (sabu) dan di TKP kedua kita mengamankan narkotika jenis sabu itu seberat 3,292 gram itu yang tadi sudah kita foto barang buktinya serta narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 11.022 butir atau dengan beratnya sekitar 4,135 gram,” tuturnya.

“Adapun yang menjadi kronologis penangkapan kita Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi di TKP pertama di daerah Petojo, Jakarta Pusat, mengamankan Saudara II dan kita mengamankan barang bukti seberat 35 gram (sabu), setelah itu baru dikembangkan ke daerah Tambora, yaitu Saudara RH di tempat tinggalnya diamankan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Pasma menjelaskan II merupakan residivis kasus narkotika dengan masa hukuman 5 tahun. Dia menyebut II selesai menjalani hukumannya pada 2020.

“Tersangka saudara II sebelumnya pernah menjalani hukuman selama 5 tahun dari 2015-2020 terkait tindak pidana narkotika. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan terakhir mendapat narkotika jenis sabu pada tanggal 17 Mei 2022 dari saudara E (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak diketahui namanya di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat sebanyak 51,5 gram. Tersangka mengaku telah 7 kali mengedarkan narkotika jenis sabu,” jelasnya.

1 Tersangka Residivis
Dia mengatakan RH juga merupakan residivis kasus narkotika yang bebas sekitar April 2022. Dia menyebut RH mengaku kepada polisi telah dua kali mengedarkan sabu.

“Tersangka Saudara RH alias K sebelumnya menjalani hukuman selama empat setengah tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terkait tindak pidana narkotika jenis sabu,” kata Pasma.

“Berdasarkan keterangan, tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari saudara A (DPO) dengan cara ditempel di pinggir jalan, daerah Tambora, Jakarta Barat melalui orang suruhan dari saudara A (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan sudah 2 kali mengedarkan narkotika jenis sabu,” sambungnya.

Dia mengatakan total ekstasi yang diamankan jika dirupiahkan senilai kurang-lebih Rp 3 miliar. Dia mengatakan pihaknya bakal terus mendalami kasus tersebut.

“Ya tentunya ini kan sudah ada yang dipaket. Udah ada yang dipaket-paket kecil berapa butir, nanti kita akan dalami dia turunan dia ataupun yang menjadi pengedar-pengedarnya di jaringan ini akan kita ungkap terus,” ujarnya.

Dia mengatakan total barang bukti yang diamankan sebanyak 3.327,92 gram sabu dan 11.022 butir ekstasi atau 4.135 gram ekstasi. Kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara, sedangkan polisi masih memburu dua DPO, yaitu E dan A.

“Untuk kedua tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujarnya.

( Sumber : Polres Jakbar Gagalkan Peredaran Ekstasi Senilai Rp 3 M, 2 Pengedar Dibekuk )

Jakarta (VLF) – Shaylla Novita Sari, terdakwa penjualan obat bekas pasien COVID-19 salah satu RS di Surabaya Barat, divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Sidang vonis ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Ruang Tirta 2, Senin (23/5/2022).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, I Ketut Suarta memvonis Shaylla lebih ringan 2 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hari Basuki. Dalam persidangan itu, Shaylla menjalani sidang bersama terdakwa lain, yakni Muchamad Wahyudi, Roni Harly dan Eric Angga (Masing-masing dalam berkas tersendiri).

“Terdakwa Shaylla Novita Sari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan,” kata Ketut saat membacakan amar putusannya di Ruang Tirta 2.

Mendengar hal itu, JPU Hari Basuki menyatakan pikir-pikir dengan putusan itu. Mengingat, tuntutan yang disampaikannya adalah 1 tahun 6 bulan.

“Kami menunggu mereka (pihak terdakwa), kalau banding ya saya banding,” ujarnya saat dikonfirmasi detikJatim.

Hal senada disampaikan kuasa hukum terdakwa, Arif Budi Prasetijo. Namun, dia sempat mengeluhkan jaringan telepon seluler saat sidang secara daring kala itu. Sebab, kliennya tidak bisa mendengar secara jelas putusan yang disampaikan majelis hakim.

“Kami pikir-pikir dengan putusan tersebut,” tuturnya.

Kasus ini bermula saat Shaylla Novita Sari dan suaminya, Muchamad Wahyudi, menjual obat bekas pasien COVID-19, tahun 2021. Saat itu jumlah kasus aktif virus COVID-19 sedang tinggi-tingginya.

Wanita yang bekerja sebagai perawat sejak 2010 itu mengaku mulanya dimintai tolong melalui suaminya oleh terdakwa Eric. Sebab, saudara Eric terjangkit COVID-19 dan kritis.

“Saat itu, ada pasien atas nama Tuan Tjahan, obat tersebut belum sempat digunakan dikarenakan pasien sudah meninggal dunia. Oleh keluarga pasien, barang-barang tidak ada yang diambil, termasuk obat actemra, lalu obat tersebut saya amankan,” kata Shaylla saat sidang.

Singkat cerita, keduanya melakukan transaksi dan mendapat uang Rp 40 juta. Uang tersebut digunakan untuk membeli perhiasan berupa cincin, sepeda motor dan keperluan sehari-hari.

“Setelah 1 bulan, saya dipanggil pimpinan RS. Seharusnya obat actemra tidak dijual bebas dan harus ada resep dokter. Terkait permasalahan ini, saya merasa bersalah dan menyesal,” ujarnya.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

( Sumber : Perawat Jual Obat Bekas Pasien COVID-19 di Surabaya Divonis 16 Bulan Penjara )

Jakarta (VLF) – Sidang kasus penipuan emas skema Ponzi akhirnya kembali digelar hari ini setelah ditunda 6 kali. Terdakwa Budi Hermanto akan mendengar tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Tangerang.

“Sidang tuntutan kasus skema Ponzi emas Rp 1 triliun di Pengadilan Negeri Tangerang telah 6 kali ditunda karena berbagai alasan,” ujar pengacara korban penipuan, Rasamala Aritonang, kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Rasamala mengatakan, pada sidang sebelumnya (18/5), jaksa beralasan perlu dilakukan perbaikan karena ada kerugian korban yang belum masuk berkas tuntutan. Hingga akhirnya sidang ditunda dan kembali digelar hari ini.

“Kami dari Visi Law Office sebagai kuasa hukum korban berharap agenda tuntutan kali ini tidak ditunda lagi. Penundaan berlarut-larut kami pandang dapat memberikan ketidakpastian hukum bagi berbagai pihak, termasuk korban tentunya,” ucap Rasamala.

Kami berharap nantinya putusan di kasus ini bisa menjadi preseden yang kuat untuk membangun penegakan hukum yang berperspektif korban. Dia juga berharap jaksa menuntut Budi Hermanto dengan adil.

“Agar kerugian korban bisa dipulihkan dan korban tidak justru dirugikan berkali-kali karena pengaturan atau penegakan hukum yang tidak berpihak pada para korban kejahatan ini,” kata Rasamala.

Duduk Perkara
Perkara ini berawal saat Budi Hermanto membeli emas sejumlah orang serta menjanjikan keuntungan tinggi dengan pembayaran bilyet giro atau cek. Budi Hermanto menawarkan jangka waktu pembayaran bilyet giro yang bunganya semakin lama semakin tinggi.

Ternyata lama-kelamaan Budi Hermanto tidak menepati janjinya. Budi Hermanto diduga memutar uang dari investor baru ke investor lama.

Untuk jeratan pidananya sendiri, Budi Hermanto dijerat Pasal 378 KUHP juncto Pasal 372 KUHP juncto Pasal 379a KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

( Sumber : 6 Kali Ditunda, Sidang Tuntutan Kasus Skema Ponzi Rp 1 T Digelar Hari Ini )