Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menilai perbuatan Kolonel Inf Priyanto, yang membunuh sejoli Handi Saputra (18) dan Salsabila (14) di Nagreg, Jawa Barat, bukan merupakan sikap kesatria. Perbuatan Priyanto juga dinilai arogan dan tidak berperikemanusiaan.

Mulanya, hakim Brigjen Faridah Faisal menyampaikan perbuatan yang telah dilakukan Priyanto bersama kedua anak buahnya tidak mementingkan keselamatan korban. Priyanto juga telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

“Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang sesungguhnya dalam rangka melaksanakan niatnya untuk menghilangkan jejak sehingga tidak memperdulikan lagi keselamatan dan nyawa orang lain dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar hakim Faridah saat membacakan putusan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (7/6/2022).

Pembunuhan berencana terhadap Handi dan Salsa yang dilakukan Priyanto diketahui juga sebagai upaya perlindungan kepada anak buahnya atas peristiwa kecelakaan yang terjadi. Hal itu juga untuk menghindari tanggung jawab anak buah Kolonel Priyanto secara hukum.

“Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa melakukan dan turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu adalah sebagai upaya Terdakwa untuk melindungi Saksi Koptu Andreas untuk menghindari tanggung jawabnya secara hukum atas kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya Salsabila dan korban Handi Saputra masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar,” jelas hakim.

Atas dasar itu, hakim menilai perbuatan Priyanto jauh dari sifat kesatria dan berperikemanusiaan. Priyanto juga telah menunjukkan sikap arogansinya.

“Hal ini menunjukkan sikap arogansi dan mengikuti keinginan hawa nafsu semata, sikap egoisme berlebihan, tanpa mempedulikan nasib korban dan keluarganya serta mencerminkan seorang oknum prajurit yang jauh dari sifat dari kestaria dan berperikemanusiaan,” ucap hakim.

Hakim juga mengatakan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Priyanto untuk menjadikannya lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim menegaskan Kolonel Priyanto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

“Menimbang bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum,” tutur hakim.

“Dan oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum dan dan sistem hukum di NKRI oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana,” sambungnya.

Divonis Seumur Hidup-Dipecat dari TNI

Sebelumnya, Kolonel Inf Priyanto divonis seumur hidup terkait perkara kasus pembunuhan sejoli Handi Saputra (18) dan Salsabila (14) di Nagreg, Jawa Barat. Selain vonis seumur hidup, Priyanto dipecat dari dinas TNI.

“Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” ujar ketua majelis hakim Brigjen Faridah Faisal di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (7/6/2022).

Priyanto dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP, Pasal 333 KUJP, Pasal 333 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP. Priyanto terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana, merampas kemerdekaan, serta menghilangkan mayat Handi dan Salsa.

“Menyatakan Terdakwa Kolonel Inf Priyanto secara hukum telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesatu pembunuhan berencana dilakukan secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan primer dalam dakwaan kesatu primer,” jelas hakim.

“Dan kedua, perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan, ketiga, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan bersama-sama,” sambungnya.

Kasus ini bermula ketika Kolonel Priyanto dan dua anak buahnya menabrak Handi dan Salsa di Nagreg. Bukannya menolong korban, Kolonel Priyanto cs malah membawa mereka hingga keluar dari Jabar dan membuang tubuh kedua korban ke anak Sungai Serayu. Salsa dibuang ke sungai dalam kondisi meninggal dunia.

Handi diduga dibuang ke sungai dalam kondisi masih hidup. Jasad kedua korban ditemukan di Sungai Serayu. Dari ketiga tersangka, diketahui Kolonel Priyanto-lah yang menolak membawa Handi-Salsa ke rumah sakit setelah kecelakaan akibat tabrakan dengan mobilnya. Dia juga yang memiliki ide membuang tubuh Handi-Salsa ke sungai.

Kolonel Priyanto diyakini oditur melanggar Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 328 KUHP, Pasal 333 KUHP, dan Pasal 181 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

( Sumber : Divonis Seumur Hidup, Hakim: Perbuatan Kolonel Priyanto Tak Kesatria )

Jakarta (VLF) – Hukuman terdakwa kasus penistaan agama M Kace disunat dari 10 tahun bui menjadi 6 tahun. Perjalanan kasus itu pun disorot hingga hukumannya diperingan.

detikJabar merangkum perjalanan kasus M Kace hingga berakhir di meja hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Seperti apa?

Konten Dugaan Penistaan Agama
Muhammad Kace bikin heboh seantero negeri. Dalam unggahan di YouTube, ucapannya dinilai telah menistakan agama. Video Kace itu kemudian viral hingga menjadi perhatian publik.

Muhammad Kace menyampaikan berbagai muatan konten yang menistakan agama islam, salah satunya saat menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai pengikut jin.

“Karena memang Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin,” ujarnya dalam tayangan di akun YouTube Muhammad Kace berjudul ‘Kitab Kuning Membingungkan’ yang diunggah pada 19 Agustus 2021.

Video YouTube berjudul ‘Sumber Segala Dusta’ juga disorot. Ia kembali membawa Nabi Muhammad dan dikaitkan dengan jin.

“Muhammad ini dekat dengan jin, Muhammad ini dikerumuni jin, Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah,” katanya.

Tak berhenti di situ, Muhammad Kace juga mengganti ucapan salam dalam Islam. Ia juga mengubah kalimat-kalimat yang menyebut Nabi Muhammad SAW.

“Assalamualaikum, warrahmatuyesus wabarakatu. Alhamduyesus hirabbilalamin, segala puji dinaikkan ke hadirat Tuhan Yesus, Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah,” ucap Muhammad Kace di dalam video yang diunggahnya di channel YouTube.

Ditangkap Polisi di Bali
Polisi bergerak cepat mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan YouTuber Muhammad Kece dan Yahya Waloni. Keduanya dibekuk polisi dalam 2 hari.

Penangkapan dipimpin langsung Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Asep Edi. Muhammad Kece ditangkap di Mengwi, Badung, Bali, pada Selasa (24/8) berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/500/VIII/2020/SPKT Bareskrim tanggal 21 Agustus 2021.

Muhammad Kece dan Yahya Waloni dibawa ke Bareskrim guna diperiksa secara khusus. Berikut detikcom rangkum momen penangkapan Muhammad Kece dan Yahya Waloni.

Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap Muhammad Kece di Bali atas dugaan penistaan agama. Muhammad Kece dilaporkan oleh sejumlah pihak karena konten-konten video kontroversial yang diunggahnya di YouTube bersinggungan dengan SARA.

Ucapan Muhammad Kece dalam sejumlah video di YouTube dinilai telah menistakan agama. Polisi pun langsung bergerak mencari keberadaan Muhammad Kece.

Proses penangkapannya ternyata cukup pelik karena Muhammad Kece bersembunyi di area persawahan. Dalam video, terlihat sejumlah polisi dari Dittipidsiber Bareskrim menggiring Muhammad Kece keluar dari area persawahan. Kondisi saat itu tampak gelap. Polisi menggunakan senter untuk menerangi jalan.

“Tersangka dijerat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156 dan/atau Pasal 156 huruf a KUHPidana,” jelas Asep Edi dalam keterangan tertulis.

Dianiaya Irjen Napoleon di Penjara
Kasus penganiayaan Napoleon ke M Kace ini terjadi pada 26 Agustus 2021. M Kace dianiaya Napoleon dkk di dalam Rutan Bareskrim saat Kace mendekam di penjara pada malam pertamanya.

M Kace pun melaporkan penganiayaan itu ke Bareskrim Polri dengan laporan polisi (LP) yang terdaftar bernomor LP:0510/VIII/2021/Bareskrim pada 26 Agustus 2021 atas nama Muhamad Kosman. Polisi pun melakukan penyidikan untuk membuat terang kasus tersebut.

Polisi mengatakan Napoleon tak hanya memukul Kace. Napoleon juga melumuri wajah dan dan tubuh Kace dengan kotoran manusia yang telah disiapkan sendiri oleh Napoleon.

“Wajah dan tubuh korban dilumurin dengan kotoran manusia oleh pelaku,” ujar Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Minggu (19/9).

Peristiwa penganiayaan itu terjadi di sel M Kace. Polisi mengatakan Irjen Napoleon masuk ke sel Kace memakai gembok milik ‘Ketua RT’.

“Gembok standar untuk kamar sel korban diganti dengan ‘gembok milik Ketua RT’ atas permintaan NB, makanya mereka bisa mengakses,” ujar Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi saat dihubungi, Senin (20/9).

Andi mengatakan ‘Ketua RT’ di blok rutan Kace ditahan juga merupakan seorang tahanan berinisial H alias C. Menurut polisi, Napoleon masih merasa seperti atasan penjaga rutan. Napoleon Bonaparte sendiri dinyatakan masih aktif sebagai anggota Polri berpangkat jenderal bintang 2 atau irjen. Sebelum beperkara, Napoleon pernah menjabat Kadiv Hubinter Polri.

Dituntut 10 Tahun Penjara
M Kace telah menjalani tuntutan. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 10 tahun bui.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa M Kace selama 10 tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,” ujar JPU Kejari Ciamis Syahnan, Kamis (24/2/2022).

Adapun perbuatan Kace sesesuadalam pasal 14 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.

Jaksa memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman maksimal. Kace dinilai melakukan berulang kali hingga menimbulkan keonaran.

“Pertimbangannya, dia berkeinginan selama berbulan-bulan melakukan hal yang tidak sepatutnya. Ini bukan bagian silap tapi kehendaknya bikin onar bohongnya luar biasa. Ada 100 poin kebohongan dari 7 video yang kita periksa,” ujar Ketua Tim JPU Syahnan Tanjung usai persidangan.

Kuasa Hukum M Kace menyatakan sudah menduga tuntutan tersebut. Menurutnya tuntutan tersebut tidak objektif.

“Dari awal sangat kelihatan bencinya. Sehingga mereka tidak objektif,” ungkap Kamarudin Simajuntak, Kuasa Hukum M Kace usai sidang, Kamis (24/2/2022).

Menurutnya, dugaan terkait tuntutan maksimal itu sudah terlihat dari awal penyidikan di Bareskrim. Seperti cara penyidik yang tidak rasional dengan penetapan tersangka, padahal baru dilaporkan. Bahkan disebut terkena COVID-19 padahal tidak, sehingga tidak boleh didampingi pengacara. Hal lainnya pasal yang diganti.

“Yang dilaporkan pasal 156 diganti jadi pasal 14 tentang hukum pidana oleh JPU. Saya menangani Yahya Waloni, dari awal laporan sampai selesai tidak diganti pasal,” ungkapnya.

Divonis 10 Tahun Penjara
Tuntutan 10 tahun dari jaksa tersebut diamini oleh hakim PN Ciamis. Majelis hakim turut menjatuhkan M Kace dengan vonis 10 tahun bui.

M Kace terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita/pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Ini sesuai pasal 14 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun,” ujar ketua majelis hakim PN Ciamis Vivi Purnamawati dalam sidang di PN Ciamis pada Rabu (6/4/2022).

Hukuman M Kace Diringankan
Majelis hakim memperingan hukuman terdakwa kasus penistaan agama M Kace. Hukuman M Kace yang semula 10 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara.

Hal itu sesuai vonis yang dibacakan hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang dibacakan pada Senin (6/6/2022) di PT Bandung. Vonis dibacakan hakim yang diketuai oleh Kharleson Harianja.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana selama enam tahun,” ucap hakim.

Dalam putusannya, hakim menyatakan menerima banding yang diajukan oleh M Kace melalui kuasa hukumnya. Putusan ini sekaligus mengubah vonis yang diberikan di tingkat pertama yakni PN Ciamis yang menghukum M Kace dengan hukuman 10 tahun bui.

Kendati demikian, hakim menyatakan M Kace tetap terbukti bersalah melakukan penyiaran berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Dia dikenakan Pasal 14 ayat (1) UU RI nomor 1 Tahun 1964 tentang peraturan hukum pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

“Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa,” katanya.

( Sumber : Jejak Kasus Penista Agama M Kace hingga Hukuman 6 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah menerima berkas perkara delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin dari kepolisian. Berkas delapan tersangka itu pun tengah diteliti.

Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan, berkas perkara delapan tersangka itu diserahkan pada Minggu lalu. Saat ini, kata Yos, sedang diteliti berkasnya oleh jaksa yang telah ditunjuk menangani perkara tersebut.

Delapan berkas itu milik tersangka SP, TS, HS, IS, RG, DP, JS dan HG. Sementara Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana yang juga menjadi tersangka kesembilan dalam kasus ini, kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.

“Untuk tersangka TRP, kita baru menerima SPDP-nya,” ujar Yos kepada detikSumut, Senin (6/6/2022).

“Kita telah terima berkas pelimpahan tahap 1 untuk diteliti kelengkapannya baik formil dan materil. Kalau belum lengkap maka akan dikembalikan ke penyidik Polda Sumut untuk dilengkapi,” tambah Yos.

Yos menjelaskan bahwa ketajaman seorang JPU sebagai pengendali kebijakan penuntutan (dominus litis) akan menuntun penyidik bila kurang lengkap dalam menyusun berkas dan memberikan petunjuk baik formil maupun materilnya. Jika nantinya berkas dinyatakan lengkap, jaksa menunggu pelimpahan tersangka dan barang buktinya.

“Setelah dilakukan penelitian oleh tim Jaksa Bidang Pidum Kejati Sumut, apabila berkas lengkap formil dan materil, selanjutnya jaksa tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari tim penyidik Polda Sumut,” sebut Yos.

Sebelumnya, polisi menetapkan tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat. Para tersangka terancam 15 tahun penjara.

“Tujuh orang inisial HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG dipersangkakan pasal 7 UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun + 1/3 ancaman pokok,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi pada Maret lalu.

Dari deretan tersangka itu, nama anak sulung Terbit, Dewa Perangin Angin masuk dalam daftar. Mereka semua ditahan beberapa hari setelah penetapan tersangka.

Terbit Rencana sendiri, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dia ditahan di Rutan KPK di Jakarta.

Pada perkembangannya, sejumlah oknum aparat baik polisi dan tentara juga diperiksa dalam kasus ini. Lima polisi telah diperiksa dan mendapat saksi disiplin. Baru-baru ini, 10 prajurit TNI juga diperiksa. Lima di antaranya ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Polisi Militer.

Kasus ini berawal dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Terbit saat melakukan penggeledahan dalam kasus korupsi. Kasus ini kemudian didalami oleh kepolisian, Komnas HAM, dan LPSK.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengaku menemukan kekerasan yang sangat sadis dalam kasus kerangkeng ini.

“Semuanya sadis! Tapi, sepanjang melakukan advokasi terhadap korban kekerasan selama kurang-lebih 20 tahun, saya belum pernah menemukan kekerasan sesadis ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di gedung LPSK, Rabu (9/3).

Ada banyak korban kerangkeng Bupati Langkat. Penyiksaan yang mereka alami pun berbeda-beda.

( Sumber : Jaksa Teliti Berkas 8 Tersangka Kerangkeng Manusia Bupati Langkat )

Jakarta (VLF) – KPK telah menetapkan Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan apartemen di Yogyakarta. Haryadi disebut telah bermain mata sejak 2019. Kenapa baru kena OTT sekarang?

“Karena yang bersangkutan (Haryadi) dua periode, ya sama aja kan, ya kan buktinya baru kita dapatkan sekarang, kalau laporan informasi dari masyarakat tuh saya kira sudah cukup lama kita mendengar, adanya proses-proses perizinan yang bermasalah di Jogja,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers, Jumat (3/6/2022).

Alex mengatakan Yogyakarta merupakan salah satu kota wisata yang kerap dikunjungi. Hal ini menjadi perhatian KPK karena diduga banyak perizinan-perizinan yang tidak sesuai peraturan.

“Ya kita tahu bersama bahwa Yogja itu kota pariwisata, dan pembangunan hotel maupun apartemen di sana juga sangat marak, untuk apa? Menerima kunjungan wisata. Ini juga menjadi perhatian kami di KPK, apakah, dalam proses perizinan-perizinan sebelumnya itu juga ada deal-deal seperti ini, apa, izin diberikan dengan melanggar perda,” katanya.

“Nanti kita cek, di sepanjang kawasan Malioboro itu kan masuk kawasan cagar budaya, di mana ada aturan-aturan pembatasan terkait dengan ketinggian, maupun sudut kemiringan dari ruas jalan,” sambungnya.

Selanjutnya KPK juga akan memeriksa bangunan-bangunan hotel yang diduga bermasalah saat Haryadi masih menjabat sebagai Wali Kota.

“Ya itu sudut kemiringan dari ruas jalan itu 45 derajat artinya nanti bisa kita cek di Jogja itu kalo ada misalnya ada bangunan hotel yang didirikan pada periode yang bersangkutan menjabat walkot ternyata melanggar aturan ya nanti kita cek apakah ada sesuatu,” ujarnya.

“Tadi kan disebutkan, bahwa ada dugaan penerimaan lain, ya ini juga berkaitan dengan proses perijinan, hotel atau apartemen, jadi penerimaan lain juga terkait dengan proses perizinan,” tambahnya.

Dalam kasus ini KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Berikut ini rincian tersangka kasus suap yang menjerat Haryadi:

Tersangka Pemberi:

– Vice President Real Estate PT SA Tbk (Summarecon Agung), Oon Nusihono

Penerima:

– Wali Kota Yogyakarta 2017-2022, Haryadi Suyuti
– Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana

– Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono

Alex menyebut Oon sebagai tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lalu ketiga tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Alex mengatakan dalam penangkapan Haryadi dkk, KPK mengamankan sejumlah uang dalam pecahan Dollar sebagai barang bukti. Totalnya ada USD 27.258.

( Sumber : Eks Walkot Jogja Main Mata Sejak 2019, Kenapa Baru Kena OTT KPK Sekarang? )

 

Jakarta (VLF) – KPK membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM tahun 2012-2013 di Jawa Barat (Jabar). Penyaluran dana itu diduga fiktif.

“KPK saat ini sedang melaksanakan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait penyaluran dana bergulir oleh lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2012-2013 yang diduga fiktif di Jawa Barat,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/6/2022).

Ali belum menjelaskan detail siapa tersangka dalam kasus ini. Namun, dugaan korupsi itu disebut mencapai ratusan miliar.

“Terkait siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, uraian perbuatan tindak pidana korupsi hingga dugaan pasal yang disangkakan, saat ini belum dapat kami sampaikan,” kata Ali.

“Pengumuman resmi hal tersebut, akan kami sampaikan ketika dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka,” tambahnya.

Ali mengatakan pihaknya bakal menyampaikan perkembangan kasus ini. Dia berharap dukungan masyarakat agar KPK bisa mengusut tuntas kasus ini.

“Kami mengharapkan dukungan dari masyarakat diantaranya apabila memiliki informasi mengenai kegiatan dimaksud untuk dapat segera menyampaikan kepada tim penyidik maupun melalui layanan KPK di call center 198,” ujarnya.

Selain itu, KPK juga mengimbau para saksi untuk kooperatif jika dipanggil KPK.

“Bagi pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK, kami imbau untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan dimaksud,” ujarnya.

( Sumber : KPK Usut Dugaan Korupsi Penyaluran Dana UMKM 2012-2013 di Jabar )

Jakarta (VLF) – Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, hari ini akan menghadapi sidang tuntutan terkait kasus suap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Sidang tuntutan akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Benar, hari ini (6/6) Tim Jaksa KPK dijadwalkan akan membacakan surat tuntutan untuk Terdakwa Muara Perangin Angin,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/6/2022).

Ali mengatakan jaksa akan mengungkap perbutan Muara yang diyakini jaksa terbukti. Surat tuntutan akan dibaca rinci sesuai fakta sidang.

“Tim Jaksa akan mengungkap seluruh perbuatan Terdakwa sesuai fakta persidangan yang dirangkum dalam analisa yuridis surat tuntutan,” ucapnya.

Dalam kasus ini, Muara Perangin Angin didakwa memberi suap senilai Rp 572 juta ke Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Suap diberikan agar Terbit memberikan paket pekerjaan di Dinas PUPR Langkat dan Disdik Langkat ke perusahaan Muara.

Uang suap diberikan Muara ke Terbit melalui Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abadi, Suhanda Citra, dan Isfi Syahfitra. Mereka adalah orang kepercayaan Terbit.

Disebut jaksa Terbit mengatur proses lelang proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Langkat agar dimenangkan oleh perusahaan Muara. Hal itu, bertentangan dengan kewajiban Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat.

Muara Perangin Angin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Sumber : Penyuap Bupati Langkat Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Militer kembali memenjarakan dan memecat Prajurit TNI karena terbukti melakukan homoseksual atau lesbian, gay, biseksual dan trangender (LGBT). Ini merupakan pemecatan dan pemenjaraan prajurit LGBT untuk kesekian kalinya.

Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Militer yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (6/6/2022). Kasus pertama di Aceh dan kasus kedua di Aceh.

Kasus Jakarta
Duduk sebagai terdakwa Serda AP. Awalnya, Serda AP mengaku pernah menjadi korban LGBT oleh seniornya saat pelatihan.

“Terdakwa dipaksa oleh pelatih Kompi II untuk melakukan onani sesama letting hingga mengalami ejakulasi bersama-sama dan dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menjadi penasaran sampai dengan sekarang ini,” urai oditur militer.

Serda AP pernah melakukan hubungan sesama jenis di sebuah apartemen di Depok. Serda AP melakukan hubungan anal seks hingga ejakulasi.

“Setiap Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau menerima imbalan berupa jasa ataupun barang, dan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,” beber oditur militer.

Pada Juli 2020, Serda AP kenalan dengan Prada JH. Selain itu, Serda AP juga pernah berhubungan badan dengan sesama jenis, di antaranya:

1. Dengan anggota Polda Metro Jaya, Bripda RE di sebuah apartemen di Margonda. Serda AP berperan sebagai perempuan.
2. Homoseksual dengan seorang pegawai pertambangan di Kaltim pada Juli 2018. Serda AP sebagai laki-laki.
3. Video call seks dengan anggota Polres Halmahera Barat, Bripda SM kurun 2018.
4. Homoseksual dengan mahasiswa di sebuah hotel di Cibinong.

“Kehidupan sehari-hari Terdakwa adalah biasa saja. Namun jika kepada laki-laki yang disukai Terdakwa merasa nyaman, dan Terdakwa menyukai sosok laki-laki yang bisa nyambung dengan omongan Terdakwa, badan yang ideal, tinggi dan berkulit putih,” urai oditur militer.

Serda AP mengaku ada grup Telegram sesama jenis dengan nama ‘TNI dan Polri’. Atas perbuatannya itu, Serda AP akhirnya dipenjara dan dipecat.

“Menjatuhkan pidana pokok penjara selama 9 bulan. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer TNI AD,” demikian bunyi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Majelis menilai perbuatan Terdakwa dengan melakukan hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang sangat dilarang dan tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan norma agama dan kepatutan dalam masyarakat serta melanggar hukum. Di sisi lain Terdakwa sudah mengetahui dan memahami tentang adanya Perintah dari pimpinan TNI tentang larangan bagi prajurit untuk melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (LGBT) dan ditindak tegas dipecat dari dinas.

Perintah atasan soal larangan LGBT itu di antaranya:

1.Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009
2.Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012
3.Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019.
4.Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020

“Tetapi justru Terdakwa tidak menghiraukan dan melanggar perintah dari pimpinan TNI tersebut, bahkan Terdakwa melakukannya berulangkali dengan pasangan yang berbeda-beda baik dari sesama prajurit, anggota Polri maupun dengan masyarakat sipil,” beber majelis hakim.

Dilihat dari sisi kepentingan militer, kata majelis, perbuatan Terdakwa melanggar perintah dinas dari pimpinan TNI dengan melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (LGBT). Terlebih telah melakukan berulangkali dengan sesama prajurit tentu akan mempengaruhi dan merusak mental prajurit serta merusak disiplin prajurit di satuan. Seorang prajurit dan satuan dituntut untuk selalu dalam kondisi siap melaksanakan tugas kondisi tersebut tentunya tidak akan tercapai apabila ada perbuatan prajurit yang menyimpang dan berpotensi untuk mempengaruhi prajurit yang lain di satuan.

“Dengan kondisi yang demikian akan menggangu tugas pokok satuan dan merugikan kepentingan satuan maupun kepentingan militer pada umumnya,” ucap majelis.

Mengapa Serda AP dipecat?

Majelis menilai kehadiran Terdakwa dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik.

“Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutannya dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan penasihat hukum terdakwa,” beber majelis.

Kasus Aceh
Prada T diadili karena kasus LGBT. Di dakwaan terungkap bila Prada T mengaku menjadi penyuka sesama jenis karena pernah menjadi korban pelecehan oleh guru SMP-nya pada 2012. Lima tahun setelahnya, Prada T bergabung dengan TNI.

Di tempat tersebut, Prada T melakukan hubungan LGBT dengan delapan orang, baik anggota TNI atau Polri. Di antaranya:
1. Dengan seorang Sersan Taruna pada 2017. Keduanya melakukan video call sex sesama jenis.
2. Dengan seorang anggota Polda Metro Jaya, Bripka HE pada 2019.
3. Dengan Lettu EC yang berdinas di Mabes AD pada Juli 2020. Awalnya EC merayu dengan bisa mempromosikan Prada T berdinas di Jakarta.
4. Dengan Sertu HE yang berdinas d Mabes AD pada 2020.
5. Dengan Pratu DES, seorang Tamtama di TNI AU.
6. Dengan Akpol RS pada 2020.
7. Dengan anggota Polres Maluku, Briptu SY pada Oktober 2020.
8. Dengan anggota Polres Maluku, Briptu DL.

“Terdakwa terlibat dalam perkara Kesusilaan LGBT dengan cara melakukan video call seks dengan sesama jenis (LGBT) di dalam kamar mess dan bukti adanya keterlibatan Terdakwa dalam perkara Kesusilaan LGBT adalah satu buah handphone,” urai oditur militer.

Atas perbuatannya, Prada T akhirnya dinyatakan bersalah tidak mentaati perintah dinas. Yaitu telegram Panglima TNI dan KSAD soal larangan prajurit menjadi LGBT.

“Menjatuhkan pidana pokok penjara selama 8 bulan dan 10 hari. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer TNI AD,” demikian bunyi putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Putusan tingkat pertama itu kemudian dikuatkan di tingkat banding. Majelis tinggi menilai Pratu T dalam melakukan perbuatannya tersebut sudah berulangkali dengan beberapa orang yang berjenis kelamin sejenis adalah suatu perbuatan yang sangat tidak etis bagi seorang prajurit.

“Bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan kelakuannya yang menyimpang dari kehidupan seorang prajurit yang normal. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang taat hukum dan tunduk kepada perintah,” ucap majelis tinggi.

( Sumber : Pengadilan Militer Kembali Pecat Prajurit TNI Terbukti LGBT )

Jakarta (VLF) – KPK menetapkan Vice President Real Estate PT SA Tbk (Summarecon Agung), Oon Nusihono, sebagai tersangka pemberi suap Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti terkait pengurusan izin apartemen di Yogyakarta. PT Summarecon Agung menyatakan bakal menghargai proses hukum.

Dalam kasus ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan ada empat tersangka. Berikut ini para tersangkanya:

Tersangka Pemberi:
– Vice President Real Estate PT SA Tbk (Summarecon Agung), Oon Nusihono

Penerima:
– Wali Kota Yogyakarta 2017-2022 Haryadi Suyuti
– Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana
– Sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono

Alex menyebut Oon sebagai tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lalu, ketiga tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Alex mengatakan dalam penangkapan Haryadi dkk, KPK mengamankan sejumlah uang dalam pecahan dolar sebagai barang bukti. Totalnya ada USD 27.258.

“Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing sejumlah sekitar USD 27.258 ribu yang dikemas dalam tas goodie bag,” ucap Alex.

( Sumber : VP Summarecon Agung Tersangka Suap Eks Walkot Jogja, Dirut Hargai Proses Hukum )

Jakarta (VLF) – KPK menetapkan Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin apartemen di Yogyakarta. Selain Haryadi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan ketiga tersangka tersebut, Jumat (3/6/2022). Berikut ini rincian tersangka kasus suap yang menjerat Haryadi:

Tersangka Pemberi:

– Vice President Real Estate PT SA Tbk (Summarecon Agung), Oon Nusihono

Penerima:

– Wali Kota Yogyakarta 2017-2022, Haryadi Suyuti
– Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana
– Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono

Alex menyebut Oon sebagai tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lalu ketiga tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Alex mengatakan dalam penangkapan Haryadi dkk, KPK mengamankan sejumlah uang dalam pecahan Dollar sebagai barang bukti. Totalnya ada USD 27.258.

“Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing sejumlah sekitar USD 27.258 ribu yang di kemas dalam tas goodiebag,” ucap Alex.

( Sumber : KPK Tetapkan VP Summarecon Agung Tersangka Penyuap Eks Walkot Jogja )

Jakarta (VLF) – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Haryadi ditangkap terkait dugaan suap perizinan pendirian apartemen di wilayah Yogyakarta.

“Tangkap tangan oleh tim KPK ini diduga terkait tindak pidana korupsi berupa suap perizinan pendirian bangunan apartemen di wilayah Yogyakarta,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (3/6/2022).

KPK juga menyita sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing dan dokumen dalam OTT ini.

“Turut pula diamankan sejumlah bukti antara lain dokumen dan uang dalam pecahan mata uang asing yang jumlahnya masih terus dikonfirmasi kepada pihak yang ditangkap,” ujar Ali.

Ali menyebut KPK dalam OTT ini ada 9 orang yang ditangkap termasuk Haryadi Suyuti.

“Sejauh ini, KPK telah mengamankan setidaknya 9 orang di Yogyakarta dan juga di Jakarta,” ungkapnya.

Ali menerangkan 9 orang itu ditangkap di Yogyakarta dan Jakarta. Sembilan orang itu terdiri dari beberapa pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta dan unsur swasta.

“Terdiri dari unsur swasta dan beberapa pejabat Pemkot Yogyakarta, termasuk wali kota periode 2017-2022,” ujarnya.

Ali mengatakan saat ini para pihak masih dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Para pihak yang diamankan KPK itu masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.

“Saat ini para pihak masih dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta,” ujar Ali.

( Sumber : OTT Eks Walkot Jogja Terkait Dugaan Suap Perizinan Pendirian Apartemen )