Jakarta (VLF) – Kasus pelanggaran HAM berat kasus Paniai, Papua akan dibawa Kejaksaan Agung ke Pengadilan HAM yang akan digelar di PN Makassar. Di kasus yang terjadi pada Desember 2014 itu, 4 warga sipil tewas. Lalu apa kata mantan hakim kasus Timor Timur (Timtim) Binsar Gultom?

“Komnas HAM yang memiliki legalitas formal selaku penyelidik kasus pelanggaran HAM tetap dan meningkatkan kinerjanya. Sebab UU-nya, pengadilannya sudah ada, hakim HAM-nya dan penyidik dari Kejagung tinggal dibentuk. Kita sih hanya heran saja. Kenapa khusus kasus-pelanggaran HAM Berat/biasa mandeg, sedangkan kasus-kasus lain berjalan normal,” kata Binsar Gultom saat dihubungi detikcom, Jumat (3/6/2022).

Binsar Gultom kini hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Binsar Gultom menyelesaikan gelar Doktor dari Universitas Sumatera Utara (USU) dengan disertasi ‘Pelanggaran HAM dalam Keadaan Darurat di Indonesia (Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor Timur 1999)’ dengan promotor Prof Dr Jimly Asshiddiqie.

“Pengadilan itu kan bersifat menunggu perkara, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya,” ucap Binsar Gultom.

Oleh sebab itu, Binsar Gultom berharap Pemerintah dan DPR serius dalam menindalanjuti setiap hasil penyelidikan Komnas HAM.

“Bayangkan, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sudah ada. Komnas HAM ada berikut UU-nya. Kasus pelanggaran HAM Berat maupun kasus Pelanggaran HAM biasa banyak terjadi di Indonesia. Tetapi Pemerintah-DPR tidak pernah menindaklanjuti amanat UU yang dibuatnya sendiri,” cetus Binsar Gultom.

Sesuai UU, persidangan kasus Pelanggaran HAM Berat sebelum dibentuk UU Pengadilan HAM harus mendapat rekomendasi DPR untuk mendapat persetujuan Presiden RI. Adapun setelahnya atau setelah tahun 2000, maka tidak perlu lagi mendapat rekomendasi DPR. Menurut UU Pengadilan HAM tersebut, yang menjadi penyelidik kasus HAM adalah Komnas HAM, sedangkan penyidik kasus HAM adalah kejaksaan.

Sehingga Binsar Gultom heran, Pengadilan HAM Berat sudah bertahun-tahun lamanya tidak terdengar lagi.

“Kasus-kasus pelanggaran HAM berat atau HAM biasa yang sudah banyak terjadi dan menumpuk di mana-mana, tak kunjung bisa diselesaikan,” beber Binsar Gultom.

Untuk diketahui, sebagai hakim HAM, Binsar Gultom pernah mengadili kasus pelanggaran HAM Berat Timor Timur 1999 yang digelar di PN Jakpus, Pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 yang digelar di PN Jakpus dan kasus pelanggaran HAM Abepura 2000 yang digelar di PN Makassar.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, inisial IS telah lengkap. IS, yang merupakan oknum TNI, akan segera disidangkan.

“Tim jaksa penuntut umum pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyatakan berkas perkara atas nama Tersangka IS Nomor: 01/BERKAS-PEL.HAM.BERAT/04/2022 tanggal 06 April 2022 dalam perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014 telah lengkap (P-21) secara formil dan materiil pada Jumat 13 Mei 2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Kamis (19/5).

Kasus Painai yang dimaksud terjadi pada 7-8 Desember 2014. Kejahatan HAM berat itu mengakibatkan 4 warga sipil tewas. Sidang Paripurna Komnas HAM menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat dalam kejadian itu.

“Nantinya tergantung pengadilan (apakah terbukti atau tidak). Itu otonomi pengadilan, kami tidak bisa mengintervensi. Tapi pengadilan harus betul-betul mengadili sehingga ada keadilan agar pelanggaran HAM tidak terulang,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam media briefing di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/5).

Di sisi lain, MA menyatakan belum mendapatkan informasi resmi dari kejaksaan sehingga belum bisa membentuk komposisi majelis hakim.

“Oleh karena itu, kami akan mengecek dulu apakah hakim-hakim HAM yang pernah menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Timor Leste dan Tanjung Priok beberapa tahun yang lalu masih bisa bersidang. Sebab, kalau tidak bisa lagi bersidang lantaran sudah beralih tugas, misalnya, tentu kami akan merekrut lagi dan ini akan memerlukan waktu,” papar juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro

( Sumber : Kata Eks Hakim Kasus Timtim Soal Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai )

Jakarta (VLF) – Eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK kemarin. Merunut ke belakang, Haryadi pernah diperiksa KPK soal kasus suap jaksa pada tahun 2019 silam.

Kasus tersebut adalah suap lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan Kota Jogja yang menjerat jaksa Kejari Jogja Eka Safitra dan jaksa fungsional Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono. Saat itu status Haryadi Suyuti sebagai saksi. Haryadi juga dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jogja.

“KPK mendalami informasi terkait dengan dugaan penerimaan lain tersangka EFS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Wali Kota,” kata Kabiro Humas KPK saat itu, Febri Diansyah, kepada wartawan seperti diberitakan detikNews, Kamis (7/11/2019).

Menurut Febri pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan DIY, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat dimintai konfirmasi, saat itu Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengaku diperiksa KPK di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY.

“Kalau diundang ya datang, ditanya sebagai saksi ya menjawab, kan begitu saja, jadi seperti itu. (Pemeriksaan) sudah di BPKP (DIY) hari Selasa (5/11/2019),” kata Haryadi saat ditemui di Balai Kota Jogja, Jumat (8/11/2019).

Dalam kasus suap terkait proyek rehabilitasi saluran air hujan ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Dua tersangka adalah jaksa Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono. Satu tersangka lainnya adalah Gabriella Yuan Ana selaku pihak swasta.

Setelah melalui proses persidangan, jaksa Kejari Jogja Eka Safitra dan jaksa fungsional Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono divonis masing-masing 4 tahun hukuman penjara dan 1 tahun 6 bulan penjara. Kedua terbukti menerima suap Rp 221 juta.

“Amar putusan, Eka Safira dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan dan Satriawan Sulaksono dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri sebagaimana mengutip amar putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jogja, seperti diberitakan detikNews, Rabu (20/5/2020).

Uang suap itu diberikan oleh pengusaha Gabriella Yuan Anna Kusuma. Uang suap dimaksudkan agar Eka selaku anggota T4D Kejari Jogja bersama-sama Satriawan selaku Jaksa Fungsional Kejari Surakarta mengupayakan perusahaan Gabriella, yakni PT Widoro Kandang, menang dalam lelang pekerjaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH). Saluran air hujan di Jalan Supomo, Jogja, ini merupakan proyek Dinas PUPKP Pemkot Jogja Tahun Anggaran 2019.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Jogja periode 2017-2022 Haryadi Suyuti, Kamis (2/6/2022). OTT ini terkait kasus suap.

“Benar, hari ini KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap di Jogja,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/6).

“Salah satu yang diamankan adalah Wali Kota Jogja 2017-2022,” imbuh dia.

KPK melakukan pemeriksaan awal terhadap Haryadi Suyuti yang saat ini berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang terjaring OTT.

“Tim segera melakukan permintaan keterangan terhadap para pihak dimaksud. Segera setelahnya akan kami sampaikan perkembangannya,” jelasnya.

( Sumber : Kena OTT KPK, Eks Walkot Jogja Haryadi Suyuti Pernah Diperiksa soal Suap Jaksa )

Jakarta (VLF) – Setiap orang pasti tidak ingin terlilit masalah hukum bahkan hingga harus berakhir di pengadilan. Tapi acapkali, banyak keadaan yang membuat orang menjadi terpeleset ke dalam jurang hukum. Lalu bagaimana mendapatkan bantuan hukum gratis dari negara agar bisa melewati rimba hukum?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik’s Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Pagi detik’s Advocate
Perkenalkan, saya Babeh dari Jakarta. Saya sehari-hari kerja serabutan dengan ekonomi pas-pasan.

Di sisi lain, anak saya yang baru lulus SMA terbawa ajakan teman-temannya untuk tawuran dan ada korban. Akhirnya anak saya harus bolak-balik diperiksa aparat. Anak saya rencananya akan diadili bulan ini.

Yang ingin saya tanyakan, apakah ada bantuan hukum gratis dari negara? Sebab, anak saya hanya ikut-ikutan saja. Saya takut kalau anak saya ikut dipenjara. Padahal anak saya sedang mencari pekerjaan buat bantu ekonomi keluarga.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih

Babeh
Jakarta

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik’s Advocate di atas, kami meminta pendapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kadiv Yankum Kanwil Kumham) DKI Jakarta, Dr Ronald Lumbuun. Berikut penjelasan lengkapnya:

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya.

Bahwa benar, negara memiliki anggaran dana untuk memberikan bantuan hukum gratis/cuma-cuma bagi masyarakat. Namun harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yaitu:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.

2.Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.

4. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Bantuan hukum tersebut dalam bentuk apa saja?
Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Apa Hak Penerima Bantuan Hukum?
1.Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang tidak mencabut kuasa.

2.Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik pengacara

3.Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Huum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa Kewajiban Penerima Bantuan Hukum?
1.Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum
2.Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum

Saat ini, jumlah Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Terakrerditasi di Indonesia berjumlah 619 PBH. Sedangkan di Jakarta terdapat 41 PBH. Berikut di antara PBH di Jakarta tersebut:
1. LBH Mawar Saron Jakarta
2. Posbakumadin Jakut
3. Posbakum Jaksel
4. LKBH FH Universitas Bayangkara
5. Posbakumadin Jakpus
6. LBH Jakarta
7. PKBH FH Univ Tarumanegara
8. Yayasan LBH Indonesia Paralegal Institut

Mengapa Negara Harus Hadir?
Negara membuat program penyelenggaraan bantuan hukum dengan tujuan:

1.Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan

2.Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum

3.Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Republik Indonesia

4.Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Dr Ronald Lumbuun SH MH
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kadiv Yankum Kanwil Kumham) DKI Jakarta

( Sumber : Bagaimana Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis dari Negara? )

Jakarta (VLF) – Empat terdakwa investasi bodong Bhakti Salim, Agung Salim, Elly Salim dan Christia Salim dihukum 14 tahun penjara. Apa alasan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, Riau menjatuhkan hukuman itu?

“Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘bersama – sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia secara belanjut. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 14 tahun dan denda sebesar Rp 20 miliar,” demikian bunyi putusan PT Pekanbaru yang didapat detikcom, Kamis (2/5/2022).

Vonis itu diketok oleh ketua majelis Roki Panjaitan dengan anggota Eris Sudjarwanto dan Tenri Muslinda. Vonis itu diketok pada Selasa (31/5) kemarin. Berikut alasan majelis tinggi:

Menimbang bahwa Para terdakwa selaku pelaku dunia usaha menyadari bahwa perbuatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, merupakan tindak pidana kejahatan Perbankan, yang sangat merugikan masyarakat, dengan cara berkedok menawarkan keuntungan tidak wajar seperti menghimpun dana dari masyarakat secara illegal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan oleh saksi yang di hadirkan dari perbankan, bahwa ada lebih kurang 2000 ( dua ribu ) orang nasabah Para terdakwa. Namun baru sebagian saja yang melakukan tuntutan secara hukum kepada Para terdakwa, sehingga setiap saat Para nasabah ini dapat mengajukan tuntutan secara hukum kepada Para terdakwa.

Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau memerintahkan Penyidik Mabes Polri melalui Jaksa Penuntut Umum, untuk melakukan penyidikan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Para terdakwa terkait kejahatan perbankan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa ini, mengingat jumlah nasabah Para terdakwa yang cukup besar mencapai lebih kurang dua ribu orang. Hal ini penting dilakukan untuk menyita dan mengamankan asset Para terdakwa, agar dapat digunakan membayarkan kembali kerugian yang telah diderita masyarakat;

Menimbang bahwa selama ini banyak kejahataan investasi illegal yang berkedok menawarkan keuntungan tidak wajar seperti menghimpun dana dari masyarakat secara illegal, yang sangat merugikan masyarakat hanya di vonis ringan, yang tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Hal ini berdampak timbul dan maraknya terus kejahatan investasi illegal, dan kejahatan perbankan, sehingga merugikan masyarakat luas dengan kerugian yang sangat besar pula.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi meyerap nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, terjadinya keresahan yang meluas dalam masyarakat akibat berkembangnya kejahatan – kejahatan menghimpun dana dari masyarakat berupa investasi illegal, dengan cara meminta dan menawarkan kepada masyarakat menanamkan sejumlah uang atau modal dalam produk atau bisnis, dengan keuntugan yang tidak wajar, dengan suku bunga perbankan melebihi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia. Bahwa dalam kenyataannya ternyata uang – uang atau modal yang terkumpul dari masyarakat tersebut justru disalahgunakan bahkan banyak yang dibawa kabur oleh pelakunya;

Menimbang bahwa, putusan hakim harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, sehingga putusan hakim harus mencerminkan keadilan bagi masyarakat, dan adanya kepastian hukum, dengan kepastian hukum ini sudah jelas bahwa orang yang bersalah akan mendapat hukuman yang setimpal atas kejahatan yang dilakukannya serta adanya kemanfaatan hukum dalam putusan hakim, untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim bermanfaat bagi pencari keadilan sebagai korban kejahatan dan bermanfaat untuk menimbulkan efek jera bagi Para terdakwa, serta bermafaat untuk membuat calon-calon pelaku kejahatan lainnya berpikir ulang dan mengurungkan niat melakukan kejahatan yang sama, sehingga tidak terulang kembali kejahatan yang sama ditengah-tengah masyarakat dimasa yang akan datang, karena akan mendapat hukum yang berat;

Menimbang bahwa Para terdakwa patut diberikan hukuman yang berat atas segala kejahatan dan kesalahannya yang menimbulkan kerugian besar kepada masyarakat.

Majelis juga menetapkan sejumlah aset dilelang untuk dikembalikan ke korban. Yaitu:

1. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06481 (dahulu Nomor 6151/Cinere)
2. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06482 (dahulu Nomor 6152/Cinere)
3. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06503
4. 1 (satu) Unit Hotel The Westin Resort & Spa Ubud
5. 1 (satu) Unit Hotel Renaissance, Kuta Selatan
6. 1 Unit ruang kantor lantai 23 di Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat)
7. 1 unit ruang kantor lantai 22 di perkantoran Menara Batavia Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat.

“Dirampas untuk mengganti kerugian sesuai gugatan ganti kerugian para saksi korban dengan cara melelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari pelelangan tersebut diberikan kepada para saksi korban diatas senilai dengan kerugian yang dialami para saksi korban tersebut, apabila ada sisanya dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara TPPU atas nama para Terdakwa,” pungkas majelis.

(Sumber : PT Pekanbaru Beberkan Hukum 4 Terdakwa Investasi Bodong 14 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari serta suaminya, Hasan Aminuddin divonis 4 tahun penjara. Diketahui, Puput dan suaminya terlibat kasus suap jual-beli jabatan kepada desa (kades).

Dilansir detikJatim, Kamis (2/6/2022), vonis tersebut dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Dju Johnson Mira.

Kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 A atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999. Vonis yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 8 tahun penjara.

Jaksa Wawan Yunarwanto mengatakan meski vonis yang dijatuhkan ke terdakwa separuh lebih ringan dari tuntutannya, namun Wawan tetap mengapresiasi vonis tersebut.

“Kami mengapresiasi putusan majelis hakim, yang sependapat dengan tuntutan kami. Selanjutnya kami ke depannya akan kami pikir-pikir dulu,” kata Wawan usai sidang, Sidoarjo, Kamis (2/6/2022).

Pengacara kedua terdakwa, Bunadi Wibakso mengatakan vonis lebih ringan kepada kliennya membuktikan dakwaan jaksa tak sepenuhnya benar. Bahkan, Bunadi menganggap kliennya bisa dibebaskan dari semua dakwaan.

“Kami masih pikir-pikir dengan klien kami, apakah kami akan melakukan banding atau menerimanya putusan dari Majelis Hakim,” tandas Bunadi.

( Sumber : Bupati Probolinggo Puput dan Suami Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Suap! )

Jakarta (VLF) – Rancangan KUHP dijadwalkan akan disahkan bulan ini. Berbagai isu terus menjadi diskusi yang tak berkesudahan, salah satunya soal pidana mati. Sejumlah Dubes negara sahabat mendesak agar hukuman mati dihapuskan.

“Yang ingin mempertahankan hukuman mati dan paham yang ingin menghapus pidana mati sama kuatnya. Dan itu bisa dijelaskan secara teoretik dan kedudukannya sama kuat,” kata Wamenkumham, Prof Edward Omar Sharif Hiariej.

Hal itu disampaikan saat menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Jember yang disiarkan di Chanel YouTube FH Unej, Kamis (2/6/2022). Hadir dalam acara itu Rektor Unej Iwan Taruna, mahasiswa Unej dan jajaran Muspida Jember.

“Sampai dunia kiamat pun, perdebatan setuju pidana mati dan tidak setuju pidana mati pasti akan ada,” ucap Profesor UGM yang biasa dipanggil Eddy itu.

Eddy lalu menceritakan dinamika politik dalam membahas RKUHP. Salah satunya cerita kementeriannya didatangi belasan Duta Besar (Dubes) negara sahabat.

“Karena itu ketika kami, Pak Menteri Prof Yasonna dan saya menerima kunjungan dari 11 duta besar Uni Eropa, semua mempertanyakan pidana mati. Yang soft hanya Amerika (Amerika Serikat-red) saja. Ada dari Kedutaan Amerika juga karena Amerika juga masih memberlakukan pidana mati,” ucap Eddy.

Meski didatangi banyak Dubes asing, Kemenkumham tetap mempertahankan pidana mati masuk dalam RUU KUHP. Mengapa?

“Pidana mati di Indonesia ini, Ini bukan persoalan hukum. Ini persoalan politik, persoalan religi,” kata Eddy tegas.

Eddy kemudian membeberkan survei yang dilakukan pada 2018 lalu dengan 200-300 responden. Dari jumlah itu, 80 persen setuju hukuman mati. Tapi dari 80 persen itu, hanya 20 persen yang setuju teroris dihukum mati.

“Pertanyaan di awal apakah saudara setuju pidan mati? 80 persen setuju dengan pidana mati. Di bagian akhir ada pertanyaan apakah saudara setuju teroris dijatuhi hukuman mati? dari 80 persen, tinggal 20 persen yang setuju teroris dijatuhi hukuman mati. Ini kan bukan persoalan hukum. Harusnya konsistent. Ini berarti apa? Ini bukan persoalan hukum, ada politik, ada persoalan religi,” ucap Eddy.

Sementara itu, Dekan FH Unej Prof Bayu Dwi Anggono menyatakan kuliah umum kali ini bisa menjadi sarana sosialisasi Rancangan KUHP bagi masyarakat, khususnya kelompok akademisi. Hal itu sesuai dengan amanat UU tentang Pembentukan Perundang-undangan.

“Ini bisa menjadi sarana sosialisasi. Bagaimana sih perkembangan RUU KUHP kita yang rencananya akan disahkan Juni 2022 ini. bulan ini. Sejauh mana perkembangan? Menarik kita dengarkan bersama,” ujar Prof Bayu.

( Sumber : Kisah Wamenkum Didatangi 12 Dubes Asing Pertanyakan Hukuman Mati di RKUHP )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, Riau, menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada empat orang terdakwa kasus investasi bodong sebesar Rp 84 miliar. Mereka adalah Bhakti Salim, Agung Salim, Elly Salim, dan Christian Salim.

“Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia secara berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 14 tahun dan denda Rp 20 miliar,” demikian bunyi putusan PT Pekanbaru yang didapat detikcom, Kamis (2/5/2022).

Vonis itu diketok oleh ketua majelis Roki Panjaitan dengan anggota Eris Sudjarwanto dan Tenri Muslinda. Vonis itu diketok pada Selasa (31/5).

“Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 11 bulan. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan,” ucap majelis.

Majelis juga mengabulkan permohonan ganti rugi yang diajukan korban, yakni Archenius Napitupulu, Pormian Simanungkalit, Meli Novriyanti, Agus Yanto Manaek Pardede, Elida Sumarni, Siagian, Pandapotan Lumbantoruan, Oki Yunus Gea, Timbul S Pardede, dan Darto Jonson Marulianto Siagian, yang digabung dengan perkara pidana dengan total Rp 84.916.000.000. Karena itu, majelis menetapkan sejumlah aset dilelang untuk dikembalikan ke korban, yakni:

1. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06481 (dahulu Nomor 6151/Cinere)
2. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06482 (dahulu Nomor 6152/Cinere)
3. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06503
4. 1 (satu) Unit Hotel The Westin Resort & Spa Ubud
5. 1 (satu) Unit Hotel Renaissance, Kuta Selatan
6. 1 Unit ruang kantor lantai 23 di Jalan KH Mas Mansyur Kav 126 Jakarta Pusat)
7. 1 unit ruang kantor lantai 22 di perkantoran Menara Batavia Jl KH Mas Mansyur Kav 126 Jakarta Pusat.

“Dirampas untuk mengganti kerugian sesuai gugatan ganti kerugian para saksi korban dengan cara melelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari pelelangan tersebut diberikan kepada para saksi korban di atas senilai dengan kerugian yang dialami para saksi korban tersebut. Apabila ada sisanya, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TPPU atas nama para terdakwa,” ucap majelis.

Sebelumnya, di PN Pekanbaru, Bhakti Salim, Agung Salim, Elly Salim, dan Christian Salim dihukum 14 tahun penjara.

( Sumber : PT Pekanbaru Vonis 4 Terdakwa Investasi Bodong Rp 84 Miliar 14 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memanggil Dubes RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandy (ANS) dan empat orang lainnya. Mereka diperiksa untuk menjadi saksi kasus mafia tanah milik PT Pertamina.

“Tim penyidik pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi antara lain, ANS (Dubes PNG dan Kepulauan Solomon), US (saksi di sidang perdata gugatan tanah Pertamina), RP (panitera PN Jaktim), DS (anggota Satpatwal Dirlantas Polda Metro Jaya), AH (pengacara),” ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam kepada wartawan, Jumat (28/5/2022).

Para saksi diperiksa pada Jumat (27/5). Ashari mengatakan penyidik ingin mendalami tentang proses pembagian uang tanah milik Pertamina.

“Pemeriksaan saksi-saksi tersebut bertujuan untuk mengungkap dugaan konspirasi atau persekongkolan jahat mengenai adanya pembagian uang ke beberapa pihak yang merupakan uang hasil eksekusi yang berjumlah Rp 244,6 miliar milik PT Pertamina,” katanya.

Dalam pemeriksaan ini, Ashari menyebut tim penyidik memperoleh fakta adanya dokumen yang tidak benar sebagai identitas pemilik tanah dan alas hak tanah Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Saat ini penyidik masih mendalami fakta baru itu guna menetapkan tersangka.

“Dari bukti-bukti yang sudah diperoleh, baik berupa keterangan saksi maupun data/dokumen, tim penyidik selanjutnya akan meneliti dan menganalisis hubungan satu sama lain antara bukti yang satu dengan bukti-bukti yang lainnya untuk membuat terang dugaan tindak pidana dan menemukan siapa pelaku atau tersangkanya,” ucapnya.

Duduk Perkara
Perkara bermula mengenai aset tanah milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, seluas 1,6 hektare. Lahan itu dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Maritime Training Center seluas 4.000 m2
2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) seluas 4.000 m2
3. Dipinjam pakai oleh Bappenas untuk 20 unit rumah dinas perusahaan

Tiba-tiba pada 2014, seorang bernama Oo binti Medi menggugat Pertamina ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 12.230 meter persegi di lokasi tersebut. Singkatnya, PN Jaktim mengabulkan gugatan Oo binti Medi dengan menghukum Pertamina membayar Rp 244,6 miliar.

Pada prosesnya, uang Rp 244,6 miliar mengalir dari PT Pertamina karena telah disita eksekusi oleh juru sita pengadilan dari rekening BRI milik Pertamina. Namun pihak Pertamina mengklaim tidak pernah memberikan atau merasa melakukan transaksi pembayaran ganti rugi tanah itu.

Jaksa pun menduga ada penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum terkait hal itu yang membuat Pertamina mengalami kerugian Rp 244,6 miliar. Untuk itulah jaksa memerlukan bantuan PPATK untuk menelusurinya.

Sejauh ini jaksa sudah menggeledah sejumlah lokasi di Cianjur, Jawa Barat, serta menyita dokumen dan surat-surat terkait. Lokasi yang digeledah antara lain tempat tinggal atas nama ALS di Cilaku, tempat tinggal atas nama S di Bojongpicung, serta tempat tinggal atas nama AYS di Ciranjang.

Ketiganya disebut jaksa merupakan ahli waris almarhum RS Hadi Sopandi. Jaksa menduga adanya pemalsuan identitas karena tanah yang dikuasai Pertamina sebelumnya atas nama A Supandi, bukan RS Hadi Sopandi.

Terlepas dari hal itu sejauh ini jaksa penyidik belum menetapkan seorang tersangka pun. Namun perkara ini sudah dalam tahap penyidikan.

( Sumber : Dubes RI untuk Papua Nugini Dipanggil Jadi Saksi Kasus Mafia Tanah Pertamina )

Jakarta (VLF) – Kasus dugaan perselingkuhan Damsir Khalik, eks Kasubbag Protokol Okan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan naik ke tahap penyidikan.

Damsir Khalik dilaporkan oleh istri sahnya Briptu Suci Darma karena diduga berselingkuh dengan wanita berinisial W.

“Iya (sudah naik ke penyidikan),” ujar Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes M Anwar Reksowidjojo dikonfirmasi detikSumut, Selasa (31/5/2022).

Anwar menjelaskan, dinaikkannya status laporan tersebut dari penyelidikan ke tingkat penyidikan untuk membuat terang apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Di mana diketahui, penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel sebelumnya juga sudah mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa lebih dari 10 orang saksi.

“Penyidikan untuk membuat terang suatu dugaan pidana,” kata Anwar.

Dalam penyidikan ini, kata dia, pihaknya terus bekerja secara profesional untuk menentukan apakah laporan Briptu Suci tersebut bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, atau tidak.

“Dugaan itu, harus dibuktikan dengan alat bukti apakah dugaan tindak pidana ini benar ada dan kuat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” jelasnya.

Sebelumnya, polisi terus mendalami laporan Briptu Suci Darma terhadap suaminya Damsir Khalik dan seorang wanita inisial, W atas dugaan perselingkuhan dan penipuan. Polisi segera melakukan gelar perkara.

“Masih dalam proses penyelidikan ya (laporan Briptu Suci). Mau kita gelarkan dulu, gelar perkara,” kata Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes M Anwar Reksowidjojo ketika dimintai konfirmasi detikSumut, Jumat (20/5/2022).

Anwar mengatakan, penyidik sudah melakukan pemeriksaan, baik terhadap pelapor, terlapor maupun saksi-saksi. Menurutnya, pemeriksaan itu hingga kini masih berlanjut.

“Semua sudah kita periksa. Kalau pemeriksaan, kan dilakukan terus,” katanya.

Sejumlah alat bukti seperti ponsel terlapor, rekaman cctv hotel berikut billnya serta barang bukti lain yang diamankan juga turut diperiksa.

Bahkan, sebuah rumah yang beralamat di Tanjung Rancing, Kayu Agung, OKI tak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut untuk pembuktian pasal yang dilaporkan Suci.

Selain itu, dalam mengungkap laporan tersebut sebanyak 16 orang saksi juga telah di mintai keterangan.

“Dalam proses penyelidikan ya, termasuk pembuktian pasal yang dilaporkan dengan alat bukti yang ada,” katanya.

( Sumber : Kasus Perselingkuhan Eks Kasubbag OKI Naik ke Tahap Penyidikan! )

Jakarta (VLF) – KPK telah memeriksa empat orang saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS). Ketiga saksi didalami soal penyembunyian aset milik Puput yang menggunakan nama pihak lain.

“Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penyembunyian sejumlah aset milik tersangka PTS dengan menggunakan beberapa nama pihak lain,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).

Ali mengatakan keempat saksi diperiksa pada Senin (30/5) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka diperiksa untuk tersangka Puput Tantriana dkk.

Keempat saksi itu adalah advokat Fajar Nugraha Eka Putra dan tiga swasta, yakni M Arief Budhi Santoso, Roni Y Hoetomo, serta Luqmanul Hakim.

Diketahui, Puput dan suaminya, Hasan Aminuddin, telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan TPPU dan jual beli jabatan. KPK menduga Puput mematok Rp 20 juta dan upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan mulanya pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo diagendakan pada 27 Desember 2021. Namun Alexander menyebut pemilihan diundur, kemudian pada 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa yang akan selesai menjabat.

Dia mengatakan jabatan yang akan kosong tersebut nantinya akan diisi oleh para pejabat ASN. Pengusulannya, menurut Alexander, melalui camat setempat. Dalam pengusulan nama, mereka harus mendapat persetujuan dari orang kepercayaan Puput, yang notabene suaminya, Hasan Aminuddin. Persetujuan ini berbentuk paraf dengan nota dinas pengusulan nama.

“Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare,” kata Alexander saat konferensi pers di gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

( Sumber : KPK Duga Bupati Probolinggo Nonaktif Masih Sembunyikan Aset )