Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat. Rudy Hartono Iskandar (RHI), yang merupakan salah satu tersangka, disebut melakukan transfer uang ke luar negeri.

“Kemudian juga ada berdasarkan fakta yang kita dapat RHI juga ada melakukan transfer beberapa kali ke luar negeri. Dari sini kita akan dalami,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Cahyono Wibowo, dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (8/6/2022).

Cahyono mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kepolisian luar negeri untuk melacak aset tersebut. Sementara, polisi kini sudah menyita aset senilai Rp 700 miliar dalam kasus korupsi lahan rusun Cengkareng ini.

“Di mana kita juga sudah bekerja sama dengan otoritas luar negeri, FBI, untuk terkait masalah yang transfer ke luar negeri,” katanya.

Selanjutnya, Cahyono mengatakan pihaknya masih memeriksa beberapa saksi kasus korupsi lahan rusun Cengkareng. Adapun tersangka lainnya yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Sukmana.

“Kemudian untuk perkembangannya sendiri ini sementara kita sedang melakukan pemeriksaan beberapa saksi guna penguatan daripada pasal yang dipersangkakan baik korupsi itu sendiri dan TPPU itu sendiri,” katanya.

Rudy Hartono sendiri merupakan terdakwa KPK dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Dia dituntut 7 tahun penjara dalam kasus tersebut.

“Selanjutnya kami akan menyampaikan aset yang telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran dan sebelumnya juga saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa RHI saat ini sedang dilakukan penahanan oleh KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, polisi terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menetapkan dua tersangka terkait kasus tersebut.

“Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016 waktu kejadian pada tahun 2015 dengan 2 tersangka atas nama S (Sukmana) dan RHI (Rudy Hartono Iskandar),” kata Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, dalam jumpa pers, Rabu (2/2).

Sukmana merupakan mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sementara itu, Rudy Hartono merupakan terdakwa kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur (Jaktim).

Keduanya diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Diketahui, saat itu Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

( Sumber : Tersangka Korupsi Rusun Cengkareng Kirim Dana ke LN, Polri Gandeng FBI )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri (PN) Bireuen, Aceh, menjatuhkan hukuman mati kepada Jufriadi Abdullah (43). Jufriadi terbukti anggota sindikat narkoba internasional dengan menyelundupkan 103 kg sabu dari Malaysia.

Hal itu tertuang dalam putusan PN Bireuen yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (9/6/2022). Terungkapnya kasus itu berawal dari keberhasilan BNN menangkap Muhardi di sebuah rumah di Bireuen dengan bukti 103 kg sabu di sebuah mobil.

Dari penangkapan Muhardi, BNN kemudian menyasar Irwan dan Jufriadi pada November 2021. Terlibat juga di kasus ini Saiful Bahri. Mereka lalu diproses secara hukum ke pengadilan.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” ucap majelis hakim yang diketuai Daniel Saputra.

Alasan majelis menghukum mati adalah jaringan Jufriadi sangatlah terorganisir dan Jufriadi sangat berhati-hati dalam melakukannya. Jufriadi patut diduga mengetahui apabila perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kejahatan yang besar yang dapat merugikan banyak orang.

“Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ucap majelis.

Di persidangan juga terungkap narkoba itu dari Malaysia. Pengiriman dilakukan secara estafet lewat kapal laut. Jufriadi mengaku mendapatkan upah Rp 4 juta/kg bila operasi berhasil.

“Hal yang meringankan tidak ada,” kata majelis anggota M Luthfan Darus dan Afan Firdaus.

Di kasus ini, Muhardi, Irwan A, dan Saiful Bahri juga dihukum mati.

( Sumber : 4 Mafia 103 Kg Sabu dari Malaysia-Aceh Dihukum Mati! )

Jakarta (VLF) – Mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya, Kedy Afandi dijatuhi hukuman 8 tahun penjara terkait kasus korupsi pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018.

Amar putusan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang itu dibacakan hakim ketua, Rochmad. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun untuk Budhi dan 11 tahun untuk Kedy.

Dalam putusannya, Rochmad mengatakan keduanya secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi.

Rochmad mengatakan keduanya terbukti melanggar pasal Pasal 12 huruf i Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti dalam dakwaan pertama. Namun tidak terbukti melanggar Pasal 12 B UU yang sama seperti dakwaan kedua tentang gratifikasi.

“Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama di mana dalam dakwaan kesatu,” kata Rochmad dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/6/2022).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budhi Sarwono dan Kedy Afandi masing-masing selama 8 tahun dan denda masing-masing Rp 700 juta apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing 6 bulan,” tegasnya.

Sementara itu hakim anggota Lujianto sempat menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim menilai Budhi tidak mengakui perbuatannya dan dia menjabat kepala daerah namun tidak mendukung pemerintahan yang bersih.

“Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan, kooperatif menjalani proses pengadilan, dan punya tanggungan keluarga,” jelas Lujianto.

Mendengar vonis itu Budhi dan Kedy yang hadir secara virtual langsung berkoordinasi dengan kuasa hukum. Baik pihak terdakwa dan Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir.

“Kami nyatakan pikir-pikir, ” kuasa hukum Budhi yang juga hadir secara daring.

Sementara itu Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto mengatakan hakim menganggap terdakwa satu yaitu Budhi tidak mendapatkan uang dari terdakwa dua, sehingga gratifikasi tidak terbukti. Pihaknya akan berkonsultasi dengan atasan untuk langkah hukum selanjutnya terkait banding.

“Namun menurut kami, memandang terdakwa dua ini representasi terdakwa satu. Itu masuk pada terdakwa satu melalui terdakwa dua. Jadi sebenarnya sama saja,” kata Wawan.

“Nanti ke pimpinan minta pendapat apakah banding atau tidak,” jelas Wawan.

Sementara itu terkait penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka Budhi masih tetap berjalan meski vonis hari menyebut Budhi tidak terbukti dalam perkataan gratifikasi.

“Ini tidak menghentikan penyidikan yang berjalan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Budhi dan Kedy terjerat kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Bupati Banjarnegara. Budhi Sarwono didakwa menerima suap senilai Rp 18,7 miliar. Jaksa juga sempat menyebut keduanya terlibat gratifikasi senilai Rp 7,4 miliar.

( Sumber : Terbukti Korupsi, Mantan Bupati Banjarnegara Divonis 8 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Bupati Banjarnegara (nonaktif) Budhi Sarwono menghadapi sidang vonis di Pengadilan Tipikor Semarang hari ini, Kamis (09/6/2022). Dia didakwa melakukan korupsi pengadaan di Dinas PUPR.

Saat ini, sidang di Pengadilan Tipikor Semarang dengan agenda pembacaan putusan masih berlangsung.

Dalam kasus ini, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Pasal 12B dalam undang-undang yang sama.

Mereka dianggap terlibat kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan gratifikasi. Budhi Sarwono didakwa menerima suap senilai Rp 18,7 miliar dan gratifikasi Rp 7,4 miliar atau total Rp 26,1 miliar.

Pada persidangan sebelumnya, jaksa menuntut agar Budhi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 700 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Budhi juga diminta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 26 miliar.

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I Budhi Sarwono uang pengganti sebesar Rp 26.028.873.500 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,” kata jaksa KPK, Meyer Simanjuntak saat sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (20/5/2022).

Adapun dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi pada akhir Mei lalu, Budhi membantah semua dakwaan itu.

“Saya tidak pernah menerima fee dari siapa pun dan dari proyek mana pun, termasuk dari terdakwa 2,” kata Budhi Sarwono yang hadir secara virtual dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (31/5/2022).

( Sumber : Mantan Bupati Banjarnegara Hadapi Vonis Kasus Suap Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons kritik publik soal masih aktifnya AKBP Brotoseno sebagai staf tanpa jabatan di Polri. Jenderal Listyo Sigit sudah menyiapkan solusi agar ujung kontroversi tersebut sesuai harapan publik.

“Jadi selama beberapa hari ini tentunya kami sudah terus mengikuti dan mencermati beberapa pendapat, kemudian aspirasi dari masyarakat terkait dengan komitmen Polri terkait dengan pemberantasan korupsi. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian kami,” kata Jenderal Listyo Sigit usai Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Kapolri menuturkan pihaknya sudah menggelar sejumlah pertemuan dengan Kompolnas dan Menko Polhukam Mahfud Md untuk membahas kontroversi AKBP Brotoseno. Polri juga sudah menjaring saran ahli pidana.

Saat ini, tindakan yang bisa diambil Polri terkait penyelesaian kontroversi AKBP Brotoseno masih terbatas, karena terbentur Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 tahun 2011 Tentang ‘Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia’ dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang ‘Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia’.

Seperti diketahui Komisi Kode Etik Polri memutuskan tak memecat AKBP Brotoseno dalam sidang etik pada 13 Oktober 2020, sebelum Jenderal Listyo Sigit menjabat Kapolri. Jika mengacu pada Perkap 12/2011 dan 19/2012, maka saat ini tidak ada tindakan yang bisa diambil Polri soal putusan etik AKBP Brotoseno.

Nah, setelah menjaring masukan Kompolnas, Menko Polhukam dan ahli pidana, Kapolri memutuskan akan merevisi dua Perkap tersebut. Perkap yang baru nanti akan membuka peluang Peninjauan Kembali (PK) putusan Komite Kode Etik.

“Jadi saat ini kami sedang mengubah Perkap tersebut dengan masukan berbagai ahli yang kita minta sebagai wujud bahwa Polri transparan, Polri memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

“Dan salah satunya di dalam perubahan Perkap tersebut kami jadikan satu dengan Peraturan Kepolisian, kami menambahkan klausa mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh sidang kode etik, yang tentunya keputusan-keputusan tersebut yang kemudian terdapat kekeliruan atau terdapat hal-hal lain yang memang perlu kami ubah dan posisinya terhadap persoalan-persoalan yang sedang ditangani saat ini,” imbuhnya.

Revisi peraturan tersebut saat ini sedang berproses di Kemenkum HAM. Kapolri berharap dalam waktu dekat peraturan tersebut akan segera berlaku, agar PK putusan sidang etik AKBP Brotoseno bisa dilakukan.

“Dan tentunya ini akan memberikan ruang kepada saya selaku Kapolri untuk meminta adanya peninjauan kembali atau melaksanakan sidang peninjauan kembali terhadap putusan AKBP Brotoseno,” ujar mantan Kabareskrim ini.

Jenderal Listyo Sigit berharap langkah-langkah yang dilakukan Polri terhadap kontroversi AKBP Brotoseno bisa menjawab keraguan publik terhadap komitmen antikorupsi Polri. Dia menegaskan komitmen untuk membawa perbaikan di tubuh Polri.

“Dengan ini kita harapkan ke depan, kita terus bisa memperbaiki hal-hal yang menurut masyarakat itu mencederai keadilan. Dan kami komit dan transparan untuk itu, pembenahan institusi kami,” ujar Listyo Sigit.

( Sumber : Solusi Kapolri Selesaikan Kontroversi Brotoseno: Revisi Perkap, Ajukan PK )

Jakarta (VLF) – KPK telah menggeledah Kantor Wali Kota Yogyakarta terkait kasus dugaan suap Haryadi Suyuti (HS) selaku mantan Wali Kota. KPK menemukan catatan khusus Haryadi dalam penerbitan izin IMB terkait perkara.

“Pada penggeledahan dimaksud, ditemukan dan diamankan berbagai bukti, di antaranya berbagai dokumen dengan catatan khusus dari HS selaku Wali Kota untuk penerbitan izin IMB yang diduga kuat berkaitan dengan perkara ini,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (8/6/2022).

Selain itu, KPK menggeledah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Yogyakarta dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (7/6).

Ali mengatakan bukti itu akan dianalisis nantinya. Penyitaan juga dilakukan sebagai kelengkapan berkas perkara tersangka.

“Tim penyidik segera menganalisis dan melakukan penyitaan untuk bukti-bukti tersebut guna melengkapi berkas perkara para tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin apartemen di Yogyakarta. Selain Haryadi, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan ketiga tersangka tersebut, Jumat (3/6). Berikut ini rincian tersangka kasus suap yang menjerat Haryadi:

Tersangka pemberi:

– Vice President Real Estate PT SA Tbk (Summarecon Agung), Oon Nusihono

Tersangka penerima:

– Wali Kota Yogyakarta 2017-2022, Haryadi Suyuti
– Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana
– Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono

Alex menyebut Oon sebagai tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lalu, ketiga tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat sebagai barang bukti. Totalnya USD 27.258.

( Sumber : KPK Sita Dokumen IMB Berisi Catatan Khusus Eks Walkot Yogya )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis mati terhadap dua orang pria. Keduanya dinilai terlibat dalam kasus narkoba dengan barang bukti seberat 49 kg sabu.

“Pidana yang dijatuhkan berupa pidana mati,” kata Humas PN Medan Imanuel Tarigan kepada detikSumut, Selasa (8/6/2022).

Kedua terdakwa yang divonis mati itu adalah Khoirul Fahmi alias Fahmi (28) warga Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Muhammad Dedi alias Dedi (36) Dusun Gelam II, Desa Gelam Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Keduanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan, penangkapan kedua terdakwa bermula saat petugas Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi tentang seseorang hendak mengantarkan paket narkotika menggunakan satu unit mobil Toyota Kijang Innova melintas di jalan Pabrik Tenun, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Pada Minggu (23/1/).

Kemudian, petugas kepolisian melakukan penindakan dengan menyalip dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Dedi alias Dedi.

“Dari hasil penangkapan, petugas menyita satu buah tas jinjing berisikan 18 bungkus atau berat netto 18.000 gram (18 kg) dalam kemasan teh Cina warna hijau merek Qingshan,” tulis Jaksa dalam dakwaannya.

Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa Khoirul Fahmi alias Fahmi yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia yang berhenti di pinggir Jalan Sahata, Kelurahan Sudi Rejo I, Kecamatan Medan Kota. Dari dalam bagasi belakang mobil disita dua buah tas jinjing plastik corak kotak-kotak masing-masing berisi 19 bungkus plastik kemasan teh Cina warga hijau merek Qingshan.

Dari terdakwa Fahmi, dia mengakui bahwa barang bukti narkotika yang disita total sebanyak 49 kilogram yang dikemas dalam plastik teh cina warna hijau merk Qingshan adalah milik Faisal dan peranan dia bersama Dedi adalah sebagai perantara (kurir).

Keduanya dijanjikan upah atau keuntungan dari pekerjaan tersebut sebesar Rp100 juta yang akan dibayarkan setelah narkotika terjual.

( Sumber : PN Medan Vonis Mati 2 Kurir 49 Kg Sabu )

Jakarta (VLF) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang berada di Wilayah Kota Yogyakarta.

Penggedahan dilakukan terkait kasus dugaan suap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta yang menjerat mantan Wali Kota Haryadi Suyuti.

“Hari ini, tim penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat yang berada di Wilayah Kota Yogyakarta,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/6/2022). “Di antaranya, benar ruang kerja wali kota Yogyakarta,” ucapnya.

Selain itu, ujar Ali, ada juga beberapa tempat lain di Yogyakarta yang juga dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik. Tempat itu antara lain lokasi yang sesaat setelah dilakukan tangkap tangan oleh tim KPK langsung dilakukan pemasangan stiker segel KPK.

“Saat ini, proses penggeledahan masih berlangsung dan perkembangan dari kegiatan ini akan kami informasikan kembali,” ucap Ali.

Dalam perkara ini, selain Haryadi, KPK juga menetapkan Vice President Real Estate Summarecon Agung Oon Nusihono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nur Widihartana, serta Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Wuyono sebagai tersangka.

Eks Wali Kota Yogyakarta dua periode itu diduga menerima minimal Rp 50 juta untuk mengawal permohonan IMB Apartemen Royal Kedhaton.

“Selama proses penerbitan izin IMB ini, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar sejumlah Rp 50 juta dari ON (Oon Nusihono) untuk HS (Haryadi Suyuti) melalui TBY (Triyanto Budi Wuyono) dan juga untuk NWH (Nur Widihartana),” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Adapun para tersangka diamankan dalam kegiatan tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis (2/6/2022).

KPK mengamankan 27.258 dollar AS dalam goodie bag saat kegiatan tangkap tangan tersebut. Atas perbuatannya, Oon Nusihono sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sementara itu, Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Wuyono dan Nur Widihartana sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

( Sumber : KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Yogyakarta )

Jakarta (VLF) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di Jayapura terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah.

Adapun tiga lokasi itu adalah Kompleks Perumahan Skyline Residence, Jayapura; Perumahan Permata Indah, Abepura, Kota Jayapura; dan Rumah kediaman di Jalan Kabupaten II, Bhayangkara, Jayapura Utara.

“Dari lokasi ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti antara lain dokumen-dokumen terkait proyek pekerjaan, catatan transaksi uang dan alat elektronik yang diduga dapat membuat terang perkara ini,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

“Berikutnya, seluruh bukti ini akan dianalisa kemudian disita untuk didalami kembali dan dikonfirmasi kepada para saksi dan tersangka,” ucap dia.

Adapun dimulainya penyidikan baru kasus dugaan suap dan gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah lantaran penyidik telah menemukan bukti adanya perbuatan tindak pidana. Hal itu didapatkan setelah tim penyidik mengumpulkan berbagai bahan keterangan yang kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kendati demikian, komisi antirasuah itu belum dapat mengumumkan siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK bakal mengumumkan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut sekaligus menjelaskan konstruksi perkaranya setelah penyidikan dinilai cukup.

“Pengumuman pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologis perkara dan dugaan pasal yang disangkakan akan disampaikan pada saat penyidikan cukup dan saat telah dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan oleh tim penyidik,” papar Ali.

KPK memastikan akan selalu menginformasikan perkembangan kegiatan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah kepada masyarakat.

“KPK juga tak henti untuk mengingatkan berbagai pihak, khususnya saksi-saksi dan Tersangka agar bersikap kooperatif selama proses penyidikan ini berlangsung,” ujar Ali.

( Sumber : KPK Geledah 3 Lokasi di Jayapura Terkait Kasus Pemkab Mamberamo Tengah )

Jakarta (VLF) – Penasihat hukum PT Amin Market Jaya (PT AMJ), Fredrik J Pinakunary, menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI Jakarta) terhadap 1.835 karton minyak goreng pada 25 April 2022. Fredrik menyatakan tidak ada kontainer milik PT AMJ yang disita pada saat itu.

“Terkait penyitaan 1.835 karton minyak goreng kemasan merk Bimoli pada 25 April 2022 ini adalah hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kontainer yang marak diberitakan di media adalah kontainer dengan nomor BEAU-473739-6 yang dikirim pada tanggal 3 Januari 2022 dan telah ditahan oleh pihak Bea Cukai Tanjung Priok sejak tanggal 4 Januari 2022, dengan surat NHI-01/BC.101/2022,” kata Fredrik dalam keterangan tertulis, Selasa (7/6/2022).

Menurut Fredrik, kontainer milik PT AMJ telah disita Bea Cukai pada Januari 2022. Setelah itu, PT AMJ menyatakan tidak melakukan ekspor minyak goreng lagi setelah kontainernya ditahan oleh Bea Cukai.

“Fakta ini sangatlah bertolak belakang dengan pemberitaan yang marak bahwa kontainer tersebut disita pada tanggal 25 April 2022. Tidak ada kontainer milik PT Amin Market Jaya (PT AMJ) yang disita pada tanggal 25 April 2022 karena PT AMJ tidak lagi melakukan ekspor minyak goreng sejak bulan Januari 2022 tepatnya setelah kontainer milik PT AMJ ditahan oleh pihak Bea Cukai,” tuturnya.

Fredrik menyebutkan PT AMJ didirikan secara sah pada 24 Mei 2021. Ia mengaku kliennya PT AMJ pertama kali melakukan pengiriman ke luar negeri atau lebih tepatnya melakukan ekspor ke Hong Kong pada 3 September 2021.

Fredrik mengatakan regulasi ekspor yang berlaku saat PT AMJ didirikan dan saat pertama kali melakukan ekspor adalah Permendag Nomor 13/2012 beserta peraturan turunanya. Kemudian, dalam perkembangannya, Permendag Nomor 13/2012 itu dicabut oleh Permendag Nomor 19/2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor yang mulai berlaku pada 19 November 2021.

“Dalam kedua peraturan tersebut tidak terdapat pengaturan tentang kuota atau izin khusus untuk melakukan ekspor minyak goreng,” ujarnya.

Selanjutnya, secara berturut-turut pada Januari-Maret 2022, Kemendag telah melakukan 3 kali perubahan terhadap Permendag 19/2021 yang terkait ekspor minyak goreng. Perubahan yang dilakukan Kemendag atas Permendag 19/2021, yaitu:
1. Permendag Nomor 2/2022 tentang perubahan atas Permendag Nomor 19/2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor yang mulai berlaku pada 24 Januari 2022;
2. Permendag Nomor 8/2022 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 19/2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor yang mulai berlaku pada 15 Februari 2022;
3. Permendag Nomor 12/2022 tentang perubahan atas Permendag Nomor 19/2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor yang mulai berlaku pada 20 Maret 2022;

Selanjutnya, pada Maret 2022, Kemendag mengeluarkan lagi perubahan terhadap Permendag 19/2021, yaitu Permendag 12/2022 yang intinya mencabut Permendag 2/2022 dan Permendag 8/2022 yang berarti, menurut Fredrik, ketentuan yang diatur dalam kedua peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Fredrik mengatakan ekspor minyak goreng tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan ekspor dan memikirkan distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri.

“Jadi terlihat jelas bahwa klien kami yaitu PT AMJ sama sekali tidak melanggar ketentuan apa pun, baik itu dari segi izin ekspor minyak goreng maupun kuota ekspor minyak goreng. Karena pada saat PT AMJ melakukan ekspor minyak goreng peraturan yang berlaku adalah Permendag 13/2012 (yang telah dicabut dengan Permendag 19/2021) dan Permendag 19/2021 (yang masih berlaku sampai saat ini),” kata Fredrik.

“Sedangkan saat perubahan-perubahan terhadap Permendag 19/2021 yaitu Permendag 2/2022, Permendag 8/2022 dan Permendag 12/2022 berlaku, PT AMJ sudah tidak melakukan ekspor minyak goreng lagi ke Hong Kong,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI Jakarta) terus mengusut dugaan kasus korupsi dugaan mafia minyak goreng yang melibatkan PT AMJ dan perusahaan lainnya pada 2021-2022. Jaksa kini menyita satu kontainer berisi ribuan karton minyak goreng yang akan diekspor ke Hong Kong yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah dilakukan penyitaan dan penyegelan terhadap 1 unit kontainer Nomor : BEAU 473739-6 ukuran 40 feet yang berisikan 1.835 karton minyak goreng kemasan merek Bimoli di Jakarta International Container Terminal (JICT) I Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam, Selasa (26/4/2022).

Berdasarkan rilis Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, penyitaan tersebut dilakukan pada Senin (25/4).

( Sumber : Klarifikasi PT AMJ soal Sekontainer Minyak Goreng Disita Jaksa )