Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari peredaran obat ilegal ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara (Jakut). Tersangka Dianus Pionam (DP) akan segera diadili.

“Hari Rabu, 8 Juni 2022 kemarin, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti berkas perkara terkait kasus peredaran obat ilegal atas nama tersangka DP yang dilakukan secara virtual atau online di Lapas Mojokerto Jatim, dan penyerahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Jakut,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (14/6/2022).

Ramadhan mengatakan Dittipideksus Bareskrim telah menyita barang bukti senilai Rp 542 miliar, 4 aset properti. Semua barang bukti tersebut juga telah diserahkan.

“Barang bukti disita dan diserahkan pada tahap 2 Rp 542 miliar, dan empat aset properti atau tanah, meliputi satu bidang tanah, dua unit apartemen, dan satu unit rumah di Jakut,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri bersama PPATK mengungkap kasus dugaan TPPU dari peredaran obat ilegal yang diduga dilakukan tersangka DP. Polisi mengatakan DP diduga menjual 31 jenis obat secara ilegal sehingga bisa mendapat Rp 531 miliar, salah satunya obat aborsi terlarang Cytotec.

“Di antara 31 obat-obatan tadi, satu jenis obat yang sangat-sangat dilarang, sudah tidak boleh beredar di Indonesia namanya Cytotec, ini obat untuk aborsi,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helmy Santika kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (16/9/2021).

Helmy menjelaskan, DP sudah beraksi sejak 2011 dan baru tertangkap pada 2021. Adapun obat yang diedarkan DP asli, bukan palsu.

“Jadi ini bukan obat palsu, ini obatnya asli. Yang salah adalah cara memasukkannya, kemudian dia jual, dia tidak punya izin dan sebagainya. Artinya kami tidak masuk pada persoalan apakah ini palsu atau tidak, tapi caranya,” paparnya.

Helmy membeberkan polisi tidak hanya menyita Rp 531 miliar dari DP. Dia mengatakan pihaknya segera menyita rumah DP di Pantai Indah Kapuk (PIK), mobil jenis sport, hingga apartemen.

( Sumber : Polri Limpahkan Berkas-Tersangka Kasus TPPU Obat Ilegal ke Kejari Jakut )

Jakarta (VLF) – Samin Tan bukan orang pertama yang lolos dari jerat hukum KPK. Namun, lebih daripada itu, ada anggapan bahwa jerat hukum KPK terlalu lemah sehingga membuat si ‘crazy rich’ Samin Tan melenggang bebas.

Sejatinya Samin Tan telah divonis bebas sejak pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 30 Agustus 2021. Dia lolos dari dakwaan jaksa KPK, yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU Tipikor).

Pasal 5 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (PT BLEM), yang memiliki anak usaha PT Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT), disebut jaksa memberikan Rp 5 miliar ke Eni Maulani Saragih, yang waktu itu selaku anggota Komisi VII DPR. Uang itu disebut diberikan agar Eni Maulani Saragih membantu Samin Tan terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III antara PT AKT dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.

Namun, atas dakwaan itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas Samin Tan. Dia dinyatakan tidak terbukti bersalah atas keseluruhan dakwaan itu.

“Menyatakan Terdakwa Samin Tan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua,” ucap ketua majelis hakim saat itu.

“Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya,” imbuhnya.

Vonis bebas ini lantas diajukan kasasi oleh KPK. Namun Mahkamah Agung (MA) mengandaskan asa KPK.

“Tolak,” demikian bunyi putusan singkat MA yang dilansir situsnya, Senin (13/6/2022).

Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Suharto dan Ansori. Putusan itu diketok pada 9 Juni 2022 dengan panitera pengganti Dwi Sugiarto.

Tak Ada Kesepakatan Samin Tan dengan Eni
MA menilai alasan jaksa KPK mengajukan kasasi karena majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta salah menerapkan hukum adalah tidak dapat dibenarkan. Menurut MA, tidak ada kesepakatan antara Samin Tan dan Eni perihal suap di mana hal ini krusial karena pasal yang dikenakan pada Samin Tan adalah pasal suap yang mengharuskan adanya kesepakatan di antara dua belah pihak.

Berikut petikan pertimbangan majelis kasasi MA atas perkara itu:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai judex facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena judex facti dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang kemudian menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:

Bahwa PT Asmin Koalindo Tuhub (PT. AKT) dengan SK Kementrian ESDM Nomor: 3174/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 telah dilakukan pengakhiran (terminasi) PKP2B (perjanjian karya pengusahaan tambang batu bara), yang akibatnya PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batu baranya;

Bahwa karena beban moral atas nasib 4.000 karyawannya, maka Terdakwa telah melakukan beberapa langkah antara lain melakukan upaya hukum dengan menggugat SK Kementerian ESDM melalui PTUN Jakarta namun kalah di tingkat kasasi;

Bahwa selain mengajukan gugatan hukum melalui PTUN, Terdakwa juga menemui koleganya, yaitu Saksi Melchias Marcus Mekeng/Ketua Fraksi Golkar di DPR. Terdakwa menceritakan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng tentang terminasi PT AKT oleh Kementrian ESDM. kemudian Saksi Melchias Marcus Mekeng mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Eni Maulani Saragih dan meminta Saksi Eni Maulani Saragih yang juga Anggota DPR dari Fraksi Golkar untuk menanyakan kepada Kementerian ESDM tentang terminasi PT. AKT;

Bahwa atas permintaan Saksi Melchias Marcus Mekeng tersebut, saksi Eni Maulani Saragih bersama dengan Saksi Melchias Marcus Mekeng dan Terdakwa menemui Menteri ESDM Ignatius Jonan menanyakan tentang terminasi PT. AKT dan saksi Ignatius Jonan mengatakan tetap akan menempuh jalur hukum sampai dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah van gewisjde). Saksi Ignatius Jonan juga mengatakan terminasi adalah rekomendasi dari Dirjen Minerba yang menyatakan PT AKT telah melanggar Pasal 30 dalam PKP2B (perjanjian karya pengusahaan tambang batu bara), yaitu PT AKT telah menjaminkan PKP2B PT AKT kepada Bank Standard Chartered Cabang Singapura;

Bahwa di antara waktu mengurus PT AKT tersebut, Saksi Eni Maulani Saragih pernah menyampaikan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng, bahwa Saksi Eni Maulani Saragih membutuhkan uang yang banyak dalam rangka membiayai pencalonan suaminya sebagai Bupati Temanggung;

Bahwa kemudian antara bulan Mei 2018 s.d. Juni 2018, Saksi Eni Maulani Saragih menerima uang dari Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama Sari, uang diterima oleh Tahta Maharaya selaku Tenaga Ahli Saksi Eni Maulani Saragih di DPR. Uang yang diterima keseluruhannya berjumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Eni sempat mengirim ucapan terima kasih melalui WA kepada Terdakwa atas Rp 4 miliar, namun pesan tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa.

Bahwa dari fakta pula terungkap, Terdakwa dan saksi Eni Maulani Saragih sama-sama menyatakan tidak ada deal atau kesepakatan tentang pemberian uang sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama dan Saksi Tahta Maharaya juga tidak memberikan keterangan yang pasti untuk apa uang diberikan kepada Saksi Eni Maulani Saragih;

Bahwa Saksi Eni Maulani Saragih sempat mengirim ucapan terima kasih melalui WA kepada Terdakwa atas uang sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun pesan tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi Nenie Afwani adalah Direktur PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM), PT BLEM sendiri adalah pemegang saham mayoritas PT AKT. Sedangkan Terdakwa adalah founder PT BLEM, pernah menjadi Direktur PT BLEM pada 2010, juga pernah menjadi Direktur PT AKT pada 2008 sampai 2009;

Bahwa berkait dengan WA dari Saksi Eni Maulani Saragih, Saksi Nenie Afwani selalu mengkomunikasikan dengan Terdakwa. Termasuk permintaan tambahan dari Saksi Eni Maulani Saragih yang Saksi Nenie Afwani tidak tahu maksudnya. Di persidangan tidak terungkap mengenai asal usul uang dan peruntukan uang yang diberikan Saksi Nenie Afwani kepada Saksi Tahta Maharaya;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang PTPK juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal tersebut merupakan delik penyuapan yang mensyaratkan adanya kesepakatan (meeting of minds) antara pemberi dan penerima suap, sedangkan dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Eni Maulani Saragih terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp 4.000.000.000,00 tidak terungkap apakah Saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih, meskipun setiap komunikasi yang disampaikan selalu dikomunikasikan dengan Terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih;

Dengan demikian, putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan telah tepat dan benar;

Alasan kasasi PU selebihnya tidak dapat dibenarkan mengenai mengenai penilaian hasil pembuktian;

KPK Dianggap Salah Strategi
Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho lantas ikut berkomentar mengenai polemik ini. Hibnu menilai KPK tidak jeli membongkar peristiwa pidana dalam perkara itu.

“Iya karena salah strategi saja, teorinya kan gitu tidak terbukti seperti yang dirumuskan. Ini perumusannya mungkin keliru teman-teman KPK. Pemetaan identifikasi mungkin kurang jeli. Kan Samin Tan ini kan orang swasta, di mana gratifikasinya? Nggak ada kan, gitu lho. Ini yang mungkin kira-kira kurang jelilah. Saya kira KPK oke semua tapi kurang jeli memecahkan identifikasinya,” ucap Hibnu kepada wartawan, Selasa (14/6/2022).

Hibnu mengamini pertimbangan majelis kasasi di mana untuk urusan suap diharuskan adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam perkara Samin Tan disebutkan bila perihal itu tidak ada.

“Jadi karena dia kan memberi itu kan kalau nggak salah hanya karena diminta. Jadi kalau suap kan emang ada dua belah pihak. Itu kan nggak. Dia diminta ya diberikan. Nggak ketemu kan (uraian pembuktiannya). Kalau gratifikasi loh dia kan bukan penyelenggara negara. Yang kena adalah penyelenggara negara yang menerima dong. Inilah saya kira mungkin bukti-bukti dari KPK perlu dicerna kembali,” papar Hibnu.

“Saya kira kalau bebas, ya memang sudah sewajarnya. Kan gitu lho. Bebas itu kan putusan bebas kan suatu putusan yang tak terbukti seperti dirumuskan dalam surat dakwaan. Jadi jangan patah semangat KPK,” imbuhnya.

Pimpinan KPK Hormati Vonis
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menghormati putusan MA yang menguatkan vonis bebas Samin Tan. Namun Ghufron membuka peluang untuk kembali melawan putusan itu.

“Sekali lagi menghormati putusan dari majelis hakim ya, karena itu ranah dan otoritas dari Mahkamah Agung, apakah akan mengabulkan atau menolak kasasi KPK,” kata Ghufron, Selasa (14/6/2022).

“Kami akan menunggu dulu hasil putusannya. Sejauh ini, kami akan kaji, untuk kemudian kami melakukan pengkajian langkah hukum apa yang kami lakukan terhadap putusan bebas Samin Tan di proses kasasi tersebut. Semuanya masih proses pengkajian, kami menunggu dulu putusan salinan tertulisnya secara resmi supaya kami kemudian dapat bisa menentukan langkah lanjut PK (Peninjauan Kembali) atau tidak,” imbuh Ghufron.

( Sumber : KPK Dianggap Tak Jeli, Samin Tan Lolos dari Jeruji )

 

Jakarta (VLF) – KPK telah memeriksa salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. Tersangka yang diperiksa adalah seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan gereja tersebut.

“Satu orang tersangka selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) perkara dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi Mile 32, Mimika, Papua, Senin (13/6), telah hadir dan selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK di gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (14/6/2022).

Ali menjelaskan saat ini kasus tersebut masih dalam pengembangan tim penyidik. KPK juga masih terus menghitung jumlah kerugian negara akibat korupsi tersebut.

“Proses penghitungan kerugian negara oleh instansi yang berwenang juga masih terus diselesaikan,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan ini, KPK tidak menahan tersangka. Penyidik beralasan bahwa tersangka kooperatif.

“Terkait belum ditahannya tersangka tersebut, tentu hal ini menjadi kewenangan sepenuhnya tim penyidik KPK. Tersangka kami nilai kooperatif dan sejauh ini alat bukti masih terus dilengkapi,” ujar Ali.

Terkait kasus ini, Ali mengimbau kepada para tersangka lain yang akan dipanggil agar bersikap kooperatif. Sebab, kata Ali, keterangan tersangka untuk melengkapi berkas perkara termasuk hal penting.

“Karena pemeriksaan tersangka menjadi penting untuk kebutuhan melengkapi berkas penyidikan perkara dimaksud. Untuk itu, kami juga berharap tersangka lain yang nanti akan dipanggil KPK juga bersedia kooperatif hadir memenuhi panggilan,” sambungnya.

Seperti diketahui, KPK tengah mengusut dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. KPK tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

“Bahwa benar saat ini KPK sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (4/11/2020).

( Sumber : Tersangka Kasus Korupsi Gereja Mimika Papua Tak Ditahan KPK )

Jakarta (VLF) – Kuasa hukum Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, Kamal Pane meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari jeratan hukum. Kamal membandingkan kasus kliennya itu dengan perkara ‘crazy rich’ Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM).

“Kemudian bahwa dalam perkara yang lain, izin bahwa apa yang kami sampaikan ini satu kesatuan dalam apa yang tertulis, dalam satu perkara yang dimaksud adalah perkara Samin Tan bahwa dalam perkara tersebut terjadi juga case yang sama walau tidak sama persis,” kata Kamal saat membacakan nota pembelaan Muara di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).

Kamal menerangkan ada persamaan kasus Samin Tan dengan kasus kliennya ini. Kata Kamal, unsur pemberian suap terjadi karena ada permintaan terlebih dahulu dari pihak lain.

“Bahwa ada permohonan, ada kemudian penyampaian pihak lain, bahwa apa yang disampaikan perkara lain dalam perkara Samin Tan merupakan permintaan dari pihak lain sehingga tidak unsur pemberian suap di depan,” ucapnya.

“Dengan demikian, apa yang dilakukan Saudara Muara adalah suatu unsur adanya permintaan pihak lain dan disertai kekhawatiran tidak mendapatkan permintaan,” katanya.

Kamal menyebut kliennya tidak memberikan setoran fee di awal proyek. Pemberian ‘imbalan’ Rp 572 juta itu, kata Kamal, dilakukan Muara lantaran adanya permintaan anak buah Terbit Perangin Angin, yakni Marcos Surya Abdi dan Isfi Syahfitra.

“Bahwa Terdakwa Muara dari fakta persidangan tidak memberikan setoran fee di awal kegiatan dimulai, tapi pemberian tersebut diberikan setelah ada permintaan dari pihak lain dalam hal ini melalui Marcos melalui Isfi karena ada permintaan diikuti karena beratnya setoran fee Muara memohon diberi keringanan,” ujarnya.

“Dengan demikian bahwa salah satu unsur pidana yang disebut asas an act doesn’t a person guilty unless his mind is guilty bahwa satu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah terkecuali pikirannya yang bersalah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Muara Perangin Angin juga membaca nota pembelaannya sendiri atas tuntutan 2,6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dalam kasus suap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Sambil terisak, Muara meminta majelis hakim memberikan hukuman seringan-ringannya.

“Saya memohon kepada majelis hakim Yang Mulia, izinkan saya memperbaiki diri di sisa usia senja saya ini, mohon beri saya keringanan putusan yang seringan-ringannya,” kata Muara dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/6).

Muara mengakui perbuatannya itu salah karena tak mengindahkan program pemerintah untuk memberantas korupsi. Muara menyebut tindakannya itu semata-mata untuk kelangsungan pekerjaan di masa yang akan datang.

Majelis hakim mengatakan sidang agenda putusan Muara akan digelar Senin (20/6) mendatang. Diketahui, Muara dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Muara memberi suap senilai Rp 572 juta ke Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin demi mendapat paket pekerjaan di Dinas PUPR Langkat dan Disdik Langkat ke perusahaan Muara.

“Menuntut menyatakan terdakwa Muara Perangi Angin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa KPK Zainal Abidin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/6).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan pidana dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan,” lanjut jaksa.

( Sumber :Penyuap Bupati Langkat Minta Dibebaskan, Bandingkan Kasus Samin Tan )

Jakarta (VLF) – KPK kembali menjerat mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono terkait kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. KPK mengatakan saat ini penyidik sudah memiliki alat bukti untuk menentukan status Budhi.

“Perlu kami sampaikan, saat ini, dalam pengusutan penyidikan perkara awal, Tim Penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh Tsk BS (Budhi Sarwono) dkk,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (13/6/2022).

Ali mengatakan Budhi diduga menerima suap terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnagra. Selain itu, Budhi diduga menerima gratifikasi.

“Yaitu dugaan TPK terkait penyelenggara negara yang dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, tahun 2019-2021, dan dugaan penerimaan gratifikasi,” jelasnya.

Meski begitu, Ali belum menjelaskan rinci terkait peran Budhi dkk. Dia mengatakan saat ini penyidik sedang memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus baru yang menjerat Budhi.

“Saat ini proses pengumpulan alat bukti sedang berjalan di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,” ucap Ali.

Anggota DPR F-Partai Demokrat Lasmi Indaryani Absen Panggilan KPK
Lebih lanjut, Ali juga menyampaikan ada saksi yang absen pemanggilan KPK terkait kasus Budhi. Saksi itu adalah anggota DPR RI F-Demokrat Lasmi Indaryani.

“Benar, KPK memanggil saksi antara lain Lasmi Indaryani/anggota DPR RI dalam perkara dugaan korupsi di Banjarnegara. Kami berharap saksi koperatif hadir memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK bertempat di Kejati Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (14/6),” kata Ali.

Dalam perkara sebelumnya, Budhi sudah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Banjarnegara. Budhi divonis 8 tahun penjara. Budhi diyakini menerima suap dan gratifikasi dalam berbagai proyek yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya pada kurun 2017-2018.

Hakim juga tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran yang pengganti kerugian negara sebesar Rp 26,02 miliar sebagaimana tuntutan jaksa.

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 700 juta. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Budhi terbukti melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan pertama.

Sementara terhadap dakwaan kedua, melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim menyatakan tidak terbukti.

( Sumber : KPK Jerat Eks Bupati Banjarnegara Jadi Tersangka Lagi )

Jakarta (VLF) – Permohonan jaksa KPK atas Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal (PT BLEM) Samin Tan ditolak Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Samin Tan tetap bebas karena tidak terbukti menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

“Tolak,” demikian bunyi putusan singkat MA yang dilansir website-nya, Senin (13/6/2022).

Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Suharto dan Ansori. Putusan itu diketok pada 9 Juni 2022 dengan panitera pengganti Dwi Sugiarto. Berikut alasan MA tetap membebaskan Samin Tan sebagaimana diinformasikan jubir MA Andi Samsan Nganro kepada wartawan:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai judex facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena judex facti dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang kemudian menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:

Bahwa PT. Asmin Koalindo Tuhub (PT. AKT) dengan SK Kementrian ESDM Nomor: 3174/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 telah dilakukan pengakiran (terminasi) PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara), yang akibatnya PT. AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batubaranya;

Bahwa karena beban moral atas nasib 4.000 karyawannya, maka Terdakwa telah melakukan beberapa langkah antara lain melakukan upaya hukum dengan menggugat SK Kementrian ESDM melalui PTUN Jakarta namun kalah di tingkat kasasi;

Bahwa selain mengajukan gugatan hukum melalui PTUN, Terdakwa juga menemui koleganya yaitu Saksi Melchias Marcus Mekeng/ Ketua Fraksi Golkar di DPR. Terdakwa menceritakan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng tentang terminasi PT. AKT oleh Kementrian ESDM. kemudian Saksi Melchias Marcus Mekeng mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Eni Maulani Saragih dan meminta Saksi Eni Maulani Saragih yang juga Anggota DPR dari Fraksi Golkar untuk menanyakan kepada Kementrian ESDM tentang terminasi PT. AKT;

Bahwa atas permintaan Saksi Melchias Marcus Mekeng tersebut, saksi Eni Maulani Saragih bersama dengan Saksi Melchias Marcus Mekeng dan Terdakwa menemui Mentri ESDM Ignatius Jonan menanyakan tentang terminasi PT. AKT dan saksi Ignatius Jonan mengatakan tetap akan menempuh jalur hukum sampai dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Saksi Ignatius Jonan juga mengatakan terminasi adalah rekomendasi dari Dirjen Minerba yang menyatakan PT. AKT telah melanggar Pasal 30 dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara), yaitu PT. AKT telah menjaminkan PKP2B PT. AKT kepada Bank Standard Chartered Cabang Singapura;

Bahwa di antara waktu mengurus PT. AKT tersebut, Saksi Eni Maulani Saragih pernah menyampaikan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng, bahwa Saksi Eni Maulani Saragih membutuhkan uang yang banyak dalam rangka membiayai pencalonan suaminya sebagai Bupati Temanggung;

Bahwa kemudian antara bulan Mei 2018 s.d. Juni 2018, Saksi Eni Maulani Saragih menerima uang dari Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama Sari, uang diterima oleh Tahta Maharaya selaku Tenaga Ahli Saksi Eni Maulani Saragih di DPR. Uang yang diterima keseluruhannya berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa dari fakta pula terungkap, Terdakwa dan saksi Eni Maulani Saragih sama-sama menyatakan tidak ada deal atau kesepakatan tentang pemberian uang sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama dan Saksi Tahta Maharaya juga tidak memberikan keterangan yang pasti untuk apa uang diberikan kepada Saksi Eni Maulani Saragih;

Bahwa Saksi Eni Maulani Saragih sempat mengirim ucapan terimakasih melalui WA kepada Terdakwa atas uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun pesan tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi Nenie Afwani adalah Direktur PT. Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT. BLEM), PT. BLEM sendiri adalah pemegang saham mayoritas PT. AKT. Sedangkan Terdakwa adalah fouder PT. BLEM, pernah menjadi Direktur PT. BLEM pada tahun 2010, juga pernah menjadi Direktur PT. AKT pada tahun 2008 s.d. 2009;

Bahwa berkait dengan WA dari Saksi Eni Maulani Saragih, Saksi Nenie Afwani selalu mengkomunikasikan dengan Terdakwa. Termasuk permintaan tambahan dari Saksi Eni Maulani Saragih yang Saksi Nenie Afwani tidak tahu maksudnya. Di persidangan tidak terungkap mengenai asal usul uang dan pertuntukan uang yang diberikan Saksi Nenie Afwani kepada Saksi Tahta Maharaya;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang PTPK juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal tersebut merupakan delik penyuapan yanng mensyaratakan adanya kesepakatan (meeting of minds) antara pemberi dan penerima suap, sedangkan dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Eni Maulani Saragih terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 tidak terungkap apakah Saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih, meskipun setiap komunikasi yang disampaikan selau dikomunikasi dengan Terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih;

Dengan demikian, putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan telah tepat dan benar;

Alasan kasasi PU selebihnya tidak dapat dibenarkan mengenai mengenai penilaian hasil pembuktian;

Kasus bermula saat Samin diperiksa berkali-kali oleh KPK hingga akhirnya mangkir. Samin Tan dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO) pada 6 Mei 2020. Dia jadi buron setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK.

Hampir 1 tahun menghilang, Samin Tan akhirnya ditangkap KPK. Dia ditangkap penyidik KPK di wilayah Jakarta. Kasus bergulir ke pengadilan.

Di persidangan, Samin Tan dituntut jaksa KPK dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Samin Tan diyakini jaksa memberi suap Rp 5 miliar Eni Maulani Saragih.

Jaksa mengatakan Samin Tan memberikan uang Rp 5 miliar agar Eni Saragih membantu Samin Tan terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Uang itu diserahkan secara bertahap.

Pada Agustus 2021, PN Jakpus menjatuhkan vonis bebas kepada Samin Tan. PN Jakpus menyakini Samin tidak menyuap anggota DPR. Samin mengaku senang.

Dalam kesempatan yang sama, Samin Tan, sebagai terdakwa, senang divonis bebas. Dia mengungkapkan rasa senangnya itu.

“Senang dong,” kata Samin Tan.

KPK tidak terima dan mengajukan kasasi.

( Sumber : MA Bebaskan Samin Tan karena Tak Tanggapi WA Ucapan Terima Kasih Rp 4 M )

Jakarta (VLF) – KPK memeriksa seorang pengusaha bernama Lai Bui Min alias Anen berkaitan dengan perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Usut punya usut ternyata Lai Bui Min sudah divonis lantaran terbukti memberikan suap ke Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen.

“Diperiksa untuk tersangka AY (Ade Yasin),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (13//6/2022).

Ali membenarkan Lai Bui Min di perkara Pepen adalah orang yang sama yang diperiksa terkait Ade Yasin. Dalam jadwal pemeriksaan, nama Lai Bui Min tertulis sebagai wiraswasta.

Namun Ali belum merinci perihal materi pemeriksaan Lai Bui Min untuk perkara Ade Yasin. Selain Lai Bui Min, KPK hari ini memanggil sejumlah pihak lain untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Berikut nama-namanya:

1. Yukie Meistisia selaku Wakil Direktur Administrasi RSUD Ciawi;
2. Irman Gapur selaku Kasubbag Kepegawain RUSD Ciawi;
3. Iji Hataji selaku Kasubbag Keuangan Disperindag Kabupaten Bogor;
4. Wahyu selaku Kabag Keuangan RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor;
5. Ani Bestari selaku Kasubbag Keuangan Dinkes Kabupaten Bogor;
6. Irma Lestia selaku Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor;
7. Aep Saepurahman selaku Kasubbag Keuangan Sekwan DPRD Kabupaten Bogor;
8. Desirwan Kuslan selaku Kabid Sarpras Disdik Kabupaten Bogor; dan
9. Ruli alis Paul selaku Kasubbag di DPMPTSP Kabupaten Bogor.

Dalam pemeriksaan sebelumnya KPK menduga Ade Yasin memerintahkan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) untuk menyiapkan sejumlah uang. Uang tersebut diduga diberikan ke Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anton Maerdiansyah.

Perihal itu disebut Ali terungkap dalam pemeriksaan para saksi yang antara lain: Teuku Mulya selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bogor; Arif Rahman selaku Kepala Bappenda Kabupaten Bogor; Ade Jaya Munadi selaku Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Bogor; Temsy Nurdin selaku Irban V Inspektorat Kabupaten Bogor; Mika Rosadi selaku Kepala Upt Pajak Daerah Kelas A Jonggol Pemkab Bogor; Ruli Fathurahman Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Bogor; Hanny Lesmanawaty selaku Sub Koordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor; dan Solihin PNS RSUD Cibinong Kabupaten Bogor. Mereka diperiksa pada Jumat (10/6) di gedung KPK Merah Putih.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain masih terkait dengan dugaan arahan berlanjut dari Tersangka AY agar beberapa SKPD yang diaudit oleh Tersangka ATM dan kawan-kawan untuk menyiapkan uang operasional selama proses audit berlangsung,” kata Ali sebelumnya.

Namun, dalam pemeriksaan itu Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor Andri Hadian dilaporkan tidak menghadiri pemeriksaan. Penyidik nantinya segera melakukan pemanggilan ulang.

Peran Lai Bui Min di Kasus Pepen
Kembali mengenai Lai Bui Min. Dalam perkara suap Pepen selaku Wali Kota Bekasi, Lai Bui Min disebut sebagai Direktur Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa. Dia ikut terjarat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (5/1). Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang toal Rp 5,7 miliar.

Singkatnya Lai Bui Min diadili di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam dakwaan Rahmat Effendi, Lai Bui Min disebutkan memberikan suap sebesar Rp 4,1 miliar sebagai fee lantaran Pemkot Bekasi membeli lahan Lai Bui Min.

Perkara Lai Bui Min diketahui sudah divonis. Lai Bui Min dihukum pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

( Sumber : Lai Bui Min Terdakwa Penyuap Walkot Bekasi Diperiksa Terkait Bupati Bogor )

Jakarta (VLF) – Dittipidkor Bareskrim Polri terus melacak aliran dana dari kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) oleh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) pada 2017-2018. Polisi menyita aset terkait perkara tersebut sekitar Rp 157 miliar.

“Telah dilakukan upaya penelusuran terhadap aliran uang hasil korupsi dan telah berhasil diselamatkan dalam bentuk penyitaan dan pemblokiran terhadap 11 barang berupa aset, properti, perkebunan, kendaraan dan uang tunai oleh penyidik dibantu oleh Tim PPA (tim penelusuran dan pemulihan aset tipidkor Polri) senilai Rp 157.526.802.000,” kata Dirtipikor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo kepada wartawan, Senin (13/6/2022).

Cahyono mengatakan berkas perkara ini telah dilimpahkan tahap pertama ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Sementara untuk berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) masih dilakukan penyempurnaan.

“Berkas perkara penanganan TPK pembangunan menara dan pengadaan infrastruktur GPON (gigabyte passive optic network) saat ini telah dilimpahkan (tahap 1) kepada jaksa penuntut pada Kejaksaan Agung RI, sementara berkas perkara TPPU dalam proses penyempurnaan untuk segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung RI,” ucapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan eks Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Ario Pramadhi dan Christman Desanto, yang merupakan VP Finance & IT PT JIP, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) oleh PT JIP pada 2017-2018. Keduanya tidak ditahan Polri karena kooperatif.

“Kalau tidak tahan saya bilang dia masih kooperatif walaupun posisinya tersangka, ya,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Purwanto kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Djoko menerangkan saat ini pihaknya tengah menangani dua perkara dalam kasus PT JIP ini. Pertama, pembangunan menara telekomunikasi oleh PT JIP pada 2015-2018. Kedua, pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) oleh PT JIP pada 2017-2018.

Polri menyebut dugaan kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp 315 miliar. “Secara fix tentang kerugian kita masih memproses, dugaannya sekitar Rp 315 miliar,” kata Djoko.

( Sumber : Kasus Korupsi Eks Dirut Anak Usaha Jakpro, Bareskrim Sita Aset Rp 157 M )

Jakarta (VLF) – KPK akan memanggil ulang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. Rencananya, pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang tengah diusut KPK.

“Terkait perkara korupsi pembangunan gereja di Mimika, hari ini (Jumat, 10/6) tim penyidik menjadwalkan pemanggilan satu orang yang telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam rangka pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (10/6/2022).

Ali mengaku pihak KPK telah menerima konfirmasi ketidakhadiran tersangka tersebut. Namun, Ali memastikan penyidik akan menjadwal ulang tersangka di kasus ini.

“Informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan telah konfirmasi kepada tim penyidik untuk tidak bisa hadir hari ini. Tim penyidik KPK akan jadwalkan kembali. Waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut,” jelasnya.

Adapun konstruksi perkara, nama pihak-pihak yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka hingga persangkaan pasal terhadap tersangka nantinya akan disampaikan oleh KPK. Ali menyebut KPK akan menyampaikan informasi terkait perkara ini begitu penyidikan telah dinyatakan cukup.

“Terkait konstruksi perkara ini, nama pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang diterapkan akan kami sampaikan secara resmi dan utuh pada waktunya nanti ketika penyidikan ini cukup,” kata Ali.

Sebelumnya, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua, dipanggil KPK pada Selasa (7/6). Namun, saat itu dia dipastikan mangkir dari pemanggilan.

“Informasi yang kami peroleh, hingga siang ini yang bersangkutan belum hadir. Kami masih menunggu sikap kooperatif dari tersangka dimaksud,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (7/6).

Dalam perkara ini, Ali tak menjelaskan siapa tersangka yang dimaksud. Namun dia akan membeberkan seluruh konstruksi perkara sekaligus penahanan.

“Perlu kembali kami sampaikan bahwa terkait konstruksi utuh perkara ini dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan secara resmi pada waktunya nanti ketika penyidikan cukup bersamaan dengan penahanan para tersangka,” katanya.

Seperti diketahui, KPK tengah mengusut dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. KPK tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

“Bahwa benar saat ini KPK sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (4/11/2020).

Ali mengatakan KPK akan memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan alat bukti. Sebelumnya, KPK memeriksa delapan saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika. Ketujuh saksi itu diperiksa pada Rabu (11/11/2020).

( Sumber : Tersangka Kasus Gereja Mimika Dipanggil Ulang KPK )

Jakarta (VLF) – Polisi menetapkan tiga orang tersangka berkaitan Khilafatul Muslimin di Kota Cimahi. Mereka saat ini sudah ditahan.

“Tiga orang di Cimahi sudah ditetapkan tersangka,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo saat dihubungi, Jumat (10/6/2022).

Ketiga tersangka tersebut berinisial AE, AS dan AS alias YN. Dalam kelompok tersebut, AE menjabat sebagai Amin Ummul Quro Bandung, AS sebagai Kemakzulan Cimahi dan AS alias YN sebagai Baitul Mal Ummul Quro Bandung.

“Sudah dilakukan penahanan,” kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim ketiganya terbukti memenuhi unsur pidana sebagaimana Pasal 82 A ayat 2 jo Pasal 59 ayat 4 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Pasal 107 ayat 1 KUHP.

“Ketiganya terbukti ada tindak pidananya,” ujar Ibrahim.

Adanya penetapan tersangka ini, total tersangka terkait Khilafatul Muslimin di Jabar berjumlah lima orang. Dua orang lainnya merupakan tersangka yang ditangani oleh Polres Karawang.

“Di Cimahi ada tiga tersangka, sedangkan di Karawang ada dua tersangka,” ucap Ibrahim.

( Sumber : Polisi Tahan Tiga Tersangka Khilafatul Muslimin di Cimahi )