Jakarta (VLF) – Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Gandjar Laksmana menilai putusan bebas yang dijatuhkan terhadap Samin Tan janggal. Putusan yang dikuatkan hingga tingkat kasasi itu dinilai Gandjar merusak yurisprudensi hingga akal sehat.

“Putusan MA yang membebaskan Samin Tan itu merusak yurisprudensi yang sudah lahir sejak 1916, logika hukum, bahkan akal sehat,” kata Gandjar dalam akun Twitternya yang telah diizinkan untuk dikutip detikcom, Rabu (15/6/2022).

Vonis kasasi itu diketok oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota Suharto dan Ansori. Putusan itu diketok pada 9 Juni 2022 dengan panitera pengganti Dwi Sugiarto. Majelis menilai Samin Tan tidak menanggapi WhatsApp dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih soal ‘terima kasih’ atas pemberian Rp 4 miliar.

“Nggak yakin Rp. 4 miliar cuma gratifikasi. Nggak ada pertukaran kepentingan atau meeting of mind? Penerapan pasal gratifikasi memang cara maksimal untuk mengamankan (baca: melindungi) pemberi. Padahal konteksnya jelas suap,” ujar Gandjar.

Menurut Gandjar, dalam suap bisa terjadi: ada pemberi, tidak ada penerima. Penyuap dijerat sendirian.

“Sedangkan bila ada penerima, pasti ada pemberi. Dijerat dua-duanya,” ucap Gandjar.

Sebagaimana diketahui, permohonan jaksa KPK atas Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal (PT BLEM) Samin Tan ditolak MA. Alhasil, Samin Tan tetap divonis bebas karena tidak terbukti menyuap Eni Maulani Saragih.

Berikut alasan MA tetap membebaskan Samin Tan sebagaimana diinformasikan jubir MA Andi Samsan Nganro kepada wartawan:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai judex facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena judex facti dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang kemudian menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:

Bahwa PT. Asmin Koalindo Tuhub (PT. AKT) dengan SK Kementrian ESDM Nomor: 3174/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 telah dilakukan pengakiran (terminasi) PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara), yang akibatnya PT. AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batubaranya;

Bahwa karena beban moral atas nasib 4.000 karyawannya, maka Terdakwa telah melakukan beberapa langkah antara lain melakukan upaya hukum dengan menggugat SK Kementrian ESDM melalui PTUN Jakarta namun kalah di tingkat kasasi;

Bahwa selain mengajukan gugatan hukum melalui PTUN, Terdakwa juga menemui koleganya yaitu Saksi Melchias Marcus Mekeng/ Ketua Fraksi Golkar di DPR. Terdakwa menceritakan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng tentang terminasi PT. AKT oleh Kementrian ESDM. kemudian Saksi Melchias Marcus Mekeng mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Eni Maulani Saragih dan meminta Saksi Eni Maulani Saragih yang juga Anggota DPR dari Fraksi Golkar untuk menanyakan kepada Kementrian ESDM tentang terminasi PT. AKT;

Bahwa atas permintaan Saksi Melchias Marcus Mekeng tersebut, saksi Eni Maulani Saragih bersama dengan Saksi Melchias Marcus Mekeng dan Terdakwa menemui Menteri ESDM Ignatius Jonan menanyakan tentang terminasi PT. AKT dan saksi Ignatius Jonan mengatakan tetap akan menempuh jalur hukum sampai dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Saksi Ignatius Jonan juga mengatakan terminasi adalah rekomendasi dari Dirjen Minerba yang menyatakan PT. AKT telah melanggar Pasal 30 dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara), yaitu PT. AKT telah menjaminkan PKP2B PT. AKT kepada Bank Standard Chartered Cabang Singapura;

Bahwa di antara waktu mengurus PT. AKT tersebut, Saksi Eni Maulani Saragih pernah menyampaikan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng, bahwa Saksi Eni Maulani Saragih membutuhkan uang yang banyak dalam rangka membiayai pencalonan suaminya sebagai Bupati Temanggung;

Bahwa kemudian antara bulan Mei 2018 dan Juni 2018, Saksi Eni Maulani Saragih menerima uang dari Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama Sari, uang diterima oleh Tahta Maharaya selaku Tenaga Ahli Saksi Eni Maulani Saragih di DPR. Uang yang diterima keseluruhannya berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa dari fakta pula terungkap, Terdakwa dan saksi Eni Maulani Saragih sama-sama menyatakan tidak ada deal atau kesepakatan tentang pemberian uang sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama dan Saksi Tahta Maharaya juga tidak memberikan keterangan yang pasti untuk apa uang diberikan kepada Saksi Eni Maulani Saragih;

Bahwa Saksi Eni Maulani Saragih sempat mengirim ucapan terimakasih melalui WA kepada Terdakwa atas uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun pesan tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi Nenie Afwani adalah Direktur PT. Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT. BLEM), PT. BLEM sendiri adalah pemegang saham mayoritas PT. AKT. Sedangkan Terdakwa adalah fouder PT. BLEM, pernah menjadi Direktur PT. BLEM pada tahun 2010, juga pernah menjadi Direktur PT. AKT pada 2008 s.d. 2009;

Bahwa berkait dengan WA dari Saksi Eni Maulani Saragih, Saksi Nenie Afwani selalu mengkomunikasikan dengan Terdakwa. Termasuk permintaan tambahan dari Saksi Eni Maulani Saragih yang Saksi Nenie Afwani tidak tahu maksudnya. Di persidangan tidak terungkap mengenai asal usul uang dan perruntukan uang yang diberikan Saksi Nenie Afwani kepada Saksi Tahta Maharaya;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang PTPK juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal tersebut merupakan delik penyuapan yang mensyaratkan adanya kesepakatan (meeting of minds) antara pemberi dan penerima suap, sedangkan dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Eni Maulani Saragih terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp 4.000.000.000,00 tidak terungkap apakah Saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih, meskipun setiap komunikasi yang disampaikan selalu dikomunikasi dengan Terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih;

Dengan demikian, putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan telah tepat dan benar;

Alasan kasasi PU selebihnya tidak dapat dibenarkan mengenai mengenai penilaian hasil pembuktian;

Kasus bermula saat Samin diperiksa berkali-kali oleh KPK hingga akhirnya mangkir. Samin Tan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 6 Mei 2020. Dia jadi buron setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK.

Hampir 1 tahun menghilang, Samin Tan akhirnya ditangkap KPK. Dia ditangkap penyidik KPK di wilayah Jakarta. Kasus bergulir ke pengadilan.

Di persidangan, Samin Tan dituntut jaksa KPK dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Samin Tan diyakini jaksa memberi suap Rp 5 miliar Eni Maulani Saragih.

Jaksa mengatakan Samin Tan memberikan uang Rp 5 miliar agar Eni Saragih membantu Samin Tan terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Uang itu diserahkan secara bertahap.

Pada Agustus 2021, PN Jakpus menjatuhkan vonis bebas kepada Samin Tan. PN Jakpus menyakini Samin tidak menyuap anggota DPR. Samin mengaku senang.

Dalam kesempatan yang sama, Samin Tan, sebagai terdakwa, senang divonis bebas. Dia mengungkapkan rasa senangnya itu.

“Senang dong,” kata Samin Tan.

KPK tidak terima dan mengajukan kasasi.

( Sumber : Pakar Hukum UI Nilai Vonis MA yang Bebaskan Samin Tan Rusak Akal Sehat )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, inisial IS ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar. Tim Kejagung telah menyiapkan 34 jaksa sebagai penuntut umum dalam kasus itu.

“Hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2022, penuntut umum pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang melaksanakan pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa IS dalam perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014 ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam konferensi pers yang digelar di kantornya Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2022).

Setelah berkas perkara tersebut dilimpahkan, selanjutnya jaksa penuntut umum menunggu penetapan hari sidang perdana dari Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.

“Dan pada hari ini dilakukan pelimpahan perkara dan dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah dilakukan persidangan,” lanjutnya.

Ketut mengatakan sebanyak 34 jaksa telah ditunjuk sebagai tim penuntut umum dalam kasus itu. Ketut menerangkan, berdasarkan surat pelimpahan perkara, IS akan didakwa dengan dua pasal yang dilanggar.

Tersangka IS akan didakwakan dengan 2 dakwaan, pertama Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Serta dakwaan kedua melanggar Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan seseorang berinisial IS sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Kejagung menyebut IS merupakan oknum TNI.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan satu orang tersangka yaitu IS. Iya (IS dari TNI),” kata Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Jumat (1/4).

Ketut menjelaskan peristiwa pelanggaran HAM berat ini terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer.

“Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer yang secara de jure dan/atau de facto berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya, serta tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya dan juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” kata Ketut.

Ketut menerangkan akibat perbuatan IS ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Tak hanya itu, ada puluhan orang lainnya yang juga mengalami luka-luka.

( Sumber : Kasus HAM Berat Paniai Segera Diadili, Kejagung Tunjuk 34 Jaksa )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan berkas 5 tersangka kasus korupsi ekspor pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya atau minyak goreng pada Januari 2021-Maret 2022. Nantinya berkas tersebut akan diteliti jaksa penuntut umum.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menyerahkan 5 berkas perkara atas nama 5 orang Tersangka yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

Adapun berkas 5 orang tersangka yang dilimpahkan ke JPU adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku eks Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag), Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, dan Lin Che Wei selaku swasta.

Nantinya tim jaksa penuntut umum pada Jampidsus Kejagung akan segera melakukan penelitian terhadap berkas 5 tersangka tersebut.

“Selanjutnya, berkas perkara tersebut di atas akan dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum secara formil maupun materiil (P.18) dan 7 (tujuh) hari untuk memberikan petunjuk (P.19) apabila berkas perkara belum lengkap,” ungkapnya.

Diketahui, total saat ini ada lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus minyak goreng, yaitu:

1. Indrasari Wisnu Wardhana selaku mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag)
2. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia
3. Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG)
4. Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas; dan
5. Lin Che Wei selaku swasta.

Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kelangkaan Minyak Goreng
Awal mula perkara ini diketahui pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar. Saat kelangkaan itu, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan menetapkan domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan ekspor minyak goreng tidak melaksanakan kebijakan pemerintah itu.

“Maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO serta DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah,” imbuhnya.

Setelah melakukan penyelidikan, Kejagung menjerat para tersangka itu. Burhanuddin menilai perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian negara. Tak hanya itu, mereka juga yang menyebabkan minyak goreng langka.

“Perbuatan para Tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya Kerugian perekonomian negara (mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat),” jelas Burhanuddin.

( Sumber : Eks Dirjen Kemendag-Lin Che Wei Segera Disidang di Kasus Ekspor CPO )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengembalikan uang Rp 460 juta hasil korupsi mantan Kepala Desa Lau ke kas Desa. Terpidana itu masih harus menerima tambahan hukuman karena uang tersebut kurang dari total kerugian negara yang mencapai Rp 1,8 miliar.

“Kita dari Kejaksaan Negeri Kudus, (melakukan) penyetoran uang pengganti Rp 460 juta dalam perkara terpidana Heru Setiawan Budi Sutrisno alias Sanggiyo (mantan kepala Desa Lau, Kecamatan Dawe),” jelas Kasi Intel Kejakasaan Negeri Kudus, Arga Maramba saat konferensi pers di kantornya, Rabu (15/6/2022).

“Uang sebesar Rp 460 juta sudah disetorkan ke rekening uang Desa Lau pada hari ini,” sambung dia.

Arga menjelaskan kasus korupsi dana APBDes tahun 2018-2019 dengan terdakwa mantan Kades Lau ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang. Terdakwa Heru Setiawan Budi Sutrisno divonis kurungan penjara selama lima tahun.

Terdakwa pun diperintahkan untuk mengganti uang hasil korupsi. Jika tidak bisa mengganti maka akan ditambah hukuman kurungan penjara.

“Kemarin sudah diputuskan Pengadilan Negeri Semarang pidana penjara selama lima tahun dan tiga bulan bulan potong masa tahanan, pidana denda Rp 300 juta subsider dua bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 1,8 miliar dikurangi Rp 460 juta, sisa Rp 1,3 miliar,” jelas dia.

“Yang mana dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun 10 bulan,” sambung Arga.

Arga mengatakan terdakwa menerima putusan tersebut. Terdakwa juga disebut tidak ada upaya hukum terkait vonis tersebut.

( Sumber : Kejari Kudus Kembalikan Uang Rp 460 Juta Hasil Korupsi Mantan Kades Lau )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung Muda pidana Militer (Jampidmil) Anwar Saadi melakukan rapat koordinasi dan ekspose pelacakan aset terkait kasus korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat (TWP AD) tahun 2013-2020. Pelacakan aset dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Diketahui, rapat koordinasi itu dipimpin Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Anwar Saadi yang dihadiri oleh Direktur Penindakan Brigjen Edi Imron dan Direktur Penuntutan Agus Salim. Selain itu, Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri atas Oditur, Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) dan jaksa serta pejabat staf Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) dari Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad), Staf Personel Angkatan Darat (Spersad), Staf Logistik Angkatan Darat (Slogad), dan Direktorat Hukum Angkatan Darat (Dikumad). Rakor yang dilaksanakan pada Selasa (14/6) kemarin ini juga dihadiri oleh tim dari Pusat Pemulihan Asset (PPA) Kejaksaan Agung.

“Menindaklanjuti arahan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AD (Kasad) selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) bahwa harus dilakukan pelacakan aset korupsi TWP AD untuk dikembalikan kepada Prajurit,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

Ketut mengatakan tim pelacakan aset di tahap penyidikan kasus ini telah melakukan pelacakan dan pengamanan aset yang ada pada para terdakwa dan pihak-pihak lainnya. Adapun beberapa aset yang diamankan diantaranya kendaraan roda empat, tanah dan bangunan serta surat berharga berupa investasi saham di perusahaan finance dengan total nilai sementara yang diamankan sebesar Rp 54,5 miliar.

“Tim pelacakan aset akan menginventarisir keseluruhan aset yang sudah berhasil diamankan dan berkoordinasi untuk upaya pelacakan aset lainnya,” tuturnya.

Selanjutnya, Ketut mengungkap Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri atas Oditur, Puspomad, dan jaksa akan terus melakukan upaya pelacakan aset yang terkait langsung dan tidak langsung dengan terdakwa, serta yang ada pada pihak ketiga sebagai upaya untuk dapat mengembalikan kerugian prajurit.

Ketut menambahkan, beberapa aset di antaranya berstatus telah dilimpahkan kepada Oditur Militer sebagai barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi.

“Selain itu, terdapat barang bukti berupa saham dimana nilai pembelian oleh Terdakwa Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah adalah sebesar Rp 25 miliar,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan 2 orang tersangka yang kini telah disidangkan, 2 terdakwa itu yakni I Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Terdakwa II Ni Putu Purnamasari yang saat ini dalam tahap persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Dari hasil penyidikan Tim Penyidik Koneksitas dan berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta tracing Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 133 miliar.

Dakwaan Brigjen Yus
Brigjen Yus didakwa bersama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Dalam dakwaannya, oditur militer menyebut Brigjen Yus menarik uang dari rekening BP TWP AD tanpa seizin Kasad yang selanjutnya di transfer rekening pribadi milik terdakwa I Yus Adi Kamarullah.

Kemudian, uang tersebut dijadikan deposito sebagai jaminan kredit untuk terdakwa II NI putu Purnamasari yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) dan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 pedoman tentang pengelolaan tabungan wajib perumahan dan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola bagi personel angkatan darat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Adapun Brigjen Yus dan terdakwa Ni Putu didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua, Pasal 8 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Jaksa Lacak Aset Brigjen Yus di Kasus Korupsi Tabungan Perumahan TNI AD )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh dua penerima kuasa khusus wajib pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas. Sidang pun dilanjutkan ke tahap pembuktian.

“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum tidak dapat diterima, memerintahkan sidang dilanjutkan, menangguhkan pembebanan perkara hingga putusan akhir perkara ini,” ujar hakim ketua Fahzal Hendri saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2022).

Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa (21/6). Hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil saksi-saksi di sidang selanjutnya.

Pengacara terdakwa, Timbo Mangaranap Sirait, mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim. Meski begitu, Timbo tetap keberatan dengan dakwaan jaksa.

“Terdakwa sih secara pribadi kecewa, karena memang dalam pertimbangan hakim sudah jelas di situ bahwa kapasitas legal standing dia di situ dalam waktu yang sudah berlalu. Di atas daripada tempus delicti, tapi hakim mempertimbangkan lebih relevan dibuktikan dalam pemeriksaan, saksi, ahli dan alat-alat bukti lain,” kata Timbo seusai sidang.

Dalam sidang ini, Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas didakwa menyuap mantan Direktur P2 Ditjen Pajak Angin Prayitno dkk. Jaksa KPK menyebut keduanya memberi suap senilai Rp 15 miliar.

“Terdakwa I Aulia Imran Magribi bersama-sama terdakwa II Ryan Ahmad Ronas selaku konsultan pajak Foresight Consulting dan Lim Poh Ching selaku General Manager PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) memberi uang yang keseluruhannya sebesar Rp 15 miliar,” ujar jaksa KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Selasa (24/5).

Suap diberikan kepada sejumlah orang, berikut ini rinciannya:

– Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019
– Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019
– Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak
– Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak
– Yulmanizar, serta Febrian selaku Tim Pemeriksa Pajak

Keduanya didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber :Eksepsi Ditolak, Sidang 2 Konsultan Penyuap Eks Pegawai Pajak Dilanjut )

Jakarta (VLF) – Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto didakwa menerima suap Rp 2,4 miliar. Jaksa penuntut umum pada KPK menyebut suap itu diterima Ardian saat sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) COVID-19.

Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan suap tersebut berasal dari Bupati Kolaka Timur Andi Merya dan pengusaha LM Rusdianto Emba. Jaksa mengatakan suap ini ditujukan agar Ardian memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2021.

Jaksa mengatakan dari jumlah uang Rp 2,4 miliar itu, Ardian telah menerima Rp 1,5 miliar atau ketika ditukarkan ke mata uang asing senilai SGD 131 ribu. Uang itu, kata Jaksa, diserahkan Andi dan Rusdianto melalui Sukarman Loka selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna dan Laode M Syukur Akbar yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna.

Jaksa menuturkan uang SGD 131 ribu itu diterima Ardian saat dia sedang menjalani isoman. Saat itu, yang hendak memberikan uang adalah Laode M Syukur Akbar. Namun, Ardian sedang isoman sehingga uang dititipkan ke asistennya.

“Laode M Syukur Akbar menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan ‘bagaimana dengan rekomendasi PEN Kolaka Timur, bro?’ lalu dijawab oleh Terdakwa ‘Belum bro, minggu ini ya’. Kemudian Laode menyampaikan ‘Ini dari teman-teman menyampaikan kesanggupan komitmennya’, lalu dijawab oleh Terdakwa ‘Saya sedang Isoman, kasihkan ke Okta saja atau Ibu Ana’,” ujar jaksa dalam surat dakwaan yang dibaca di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Uang SGD 131 ribu itu kemudian diserahkan Laode M Syukur ke Ardian melalui asisten Ardian bernama Ochtavian Runia Palealu. Uang tersebut, kata jaksa, diletakkan Ochtavian di ruang kerja Ardian.

“Ochtavian Runia Palealu bersama Bagas Aziz mebawa uang tersebut yang disatukan dengan berkas lainnya dalam tas goodie bag ke rumah Terdakwa, kemudian dengan ditemani Muhammad Dani (sopir pribadi Terdakwa) naik ke Iantai 2, lalu Ochtavian Runia Palealu menyampaikan kepada Terdakwa ‘Pak ini ada dokumen dan titipan dari Kak Syukur Akbar’ dan dijawab Terdakwa ‘Simpan saja di meja’,” kata jaksa.

Setelah menerima uang itu, jaksa mengatakan Ardian langsung menghubungi Laode M Syukur Akbar melalui video call WhatsApp. Ardian menyampaikan kalau uang Andi Merya senilai Rp 1,5 miliar atau SGD 131 ribu sudah diterima.

“Selain itu Terdakwa juga menghubungi Laode M Syukur Akbar melalui Video call Whatsapp dan mengatakan ‘Bro, sudah saya terima dari Octa’ sambil menunjukkan jempol tangannya,” tutur jaksa.

Dalam sidang ini, Ardian didakwa bersama-sama Laode dan Sukarman melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Jaksa KPK: Eks Dirjen Kemendagri Terima Suap Rp 1,5 M Saat Isoman COVID )

Jakarta (VLF) – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan dimintai keterangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan Formula E Jakarta. Pemeriksaan itu dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis (16/6/2022) pukul 09.30 WIB di gedung KPK, Jakarta.

Ajang balap mobil listrik Formula E sudah dilaksanakan 4 Juni 2022 lalu dan berlangsung sukses. Namun, penyelidikan terkait dugaan kasus korupsi pada pelaksanaan Formula E Jakarta masih dilakukan oleh KPK.

“Ya masih berjalan, penyelidikan (Formula E Jakarta) masih berjalan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, (7/6).

“Terkait dengan itu, saya kira juga sering kami sampaikan karena ini kan proses mencari, kemudian apakah ada peristiwa pidana, bahan keterangan tentu kami kumpulkan dari pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Dari sanalah kami nanti akan analisa lebih lanjut seperti apa, apakah kemudian dihubungkan keterangan pihak satu dengan pihak yang lain,” tambahnya.

Salah satu pihak yang akan dimintai keterangan oleh KPK terkait dugaan korupsi Formula E Jakarta adalah Kemenpora. Tenaga Ahli Menpora, Gatot S Dewa Broto, mengatakan Kemenpora siap memenuhi panggilan KPK untuk memberi keterangan yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta.

“Belum tahu (apa yang akan ditanyakan oleh KPK), tetapi di surat panggilan itu diminta untuk membawa surat rekomendasi yang pernah diterbitkan oleh Kemenpora, dan kalau ada notulen-notulen rapat, sementara saya sendiri kan belum pernah ikut rapat,” kata Gatot dihubungi detikOto, Kamis (16/6/2022).

Menurut Gatot, surat rekomendasi itu dibuat oleh era Menpora Imam Nahrawi dan saat itu Gatot masih menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora). Gatot kini tak lagi menduduki posisi Sesmenpora.

Intinya, KPK akan meminta keterangan masalah pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan Formula E Jakarta. Kemenpora melalui Gatot diminta untuk membawa rekomendasi yang diterbitkan Kemenpora untuk Gubernur DKI Jakarta.

“Waktu itu ada permohonan dari Gubernur DKI dan kemudian direspons oleh Pak Menpora, Imam Nahrawi, bulan Agustus 2019, jadi bukan Menpora yang sekarang ya, Pak Zainudin Amali,” kata Gatot menambahkan.

Menurut Gatot, surat rekomendasi Kemenpora tersebut berisi pernyataan bahwa pemerintah pusat tidak akan membantu biaya terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta.

“Dan (surat rekomendasi) yang diberikan Pak Imam itu hal yang wajar, beliau hanya merespons saja. Kan di situ clear, bahwa pemerintah pusat tidak akan membiayai (Formula E Jakarta) itu,” bilang Gatot.

Sebelumnya pada Maret 2022 lalu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Syahrial, sudah diperiksa KPK terkait Formula E. Syahrial mengaku ditanya penyidik soal penyusunan penganggaran hingga prosedur pelaksanaan ajang mobil balap itu.

“Intinya soal prosedur dan lain-lain ya, penyusunan penganggaran, prosedur, pembayaran, kerja samanya, itu saja,” kata Syahrial saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/3).

Lalu, Syahrial juga mengaku ditanyai soal commitment fee. Dia tak memerinci soal commitment fee tersebut. “Oh, ditanya (soal commitment fee),” kata Syahrial.

( Sumber : Kemenpora Dipanggil KPK Terkait Anggaran Formula E Jakarta )

Jakarta (VLF) – Terdakwa kasus pemalsuan uang I Gede Yogi Mahendra (28), divonis pidana penjara selama 9 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Negara, Selasa (14/6/2022). Majelis hakim dalam putusannya menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 36 ayat 1 Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Karena itu, majelis hakim yang diketuai Ni Putu Asih Yudiastri memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan. Juga dikenakan pidana tambahan dengan denda Rp 5.000.000, dan apabila tidak dibayar diganti 1 bulan kurungan. “Memerintahkan terdakwa tetap ditahan,” tegasnya, saat sidang secara daring.

Dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mencetak sendiri uang palsu dengan mesin printer dan selanjutnya digunakan untuk judi. Terdakwa yang mengikuti sidang secara daring melalui Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Negara, terlihat tegar setelah menerima putusan.

“Terima yang mulia,” kata terdakwa melalui pengeras suara di ruang sidang PN Negara.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum juga menerima putusan majelis hakim. Putusan majelis hakim tersebut, berkurang 5 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Dimana, jaksa menuntut 14 bulan ditambah dengan denda sebesar Rp 5.000.000, apabila tidak dibayar diganti 1 bulan kurungan.

Humas PN Negara Ni Putu Asih Yudiastri yang dihubungi secara terpisah usai sidang, membenarkan adanya putusan tersebut, terkait peredaran uang palsu ia menyampaikan agar masyarakat lebih waspada dengan peredaran uang palsu yang mulai marak beredar.

“Uang palsu sekilas sama dengan uang asli. Ada yang sangat mirip hingga yang sangat mudah terlihat perbedaannya, sehingga tetap harus teliti saat menerima, dilihat, diraba, diterawang, untuk uang palsu yang masuk dalam pemeriksaan perkara selain secara kasat mata ada ahlinya yang menerangkan mengenai keaslian uang,” tutupnya.

Modus yang digunakan pelaku umumnya, mengedarkan uang palsu di tempat usaha atau warung kecil yang tidak memiliki alat pemindai uang. Sehingga pelaku bisa lebih mudah mengelabui pedagang.

Diberitakan sebelumnya, I Gede Yogi Mahendra (28) asal Banjar Anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Jembrana, diadili akibat mencetak uang palsu dan diedarkan. Uang palsu awalnya diedarkan pecahan Rp 100.000. Tetapi aksinya gagal karena ditolak pemilik warung yang menjual rokok.

Uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak lima lembar langsung di bakar karena takut ketahuan polisi. Terdakwa juga mencetak pecahan Rp 5.000 palsu sebanyak 40 lembar. Uang palsu digunakan judi di tempat permainan judi bola adil di lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

Karena kalah, terdakwa kembali mencetak uang rupiah palsu pecahan 50.000, sebanyak 20 lembar untuk digunakan lagi ke tempat judi sebelumnya.

Di tempat permainan judi bola adil terdakwa langsung menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000, sebanyak 4 lembar untuk memasang judi bola adil. Karena bandar judi curiga, akhirnya dicek dan diketahui yang palsu, sehingga uangnya dirobek bandar.

Terdakwa yang ketakutan, akhirnya pelaku pun keluar dari arena permainan judi bola adil tersebut. Saat sampai di tempat parkir, pelaku lalu diamankan polisi.

( Sumber :Pria di Jembrana Divonis 9 Bulan Penjara gegara Cetak Uang Palsu )

Jakarta (VLF) – Mantan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (P3BMN) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sri Utami, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Sri diyakini bersalah melakukan sejumlah pengadaan fiktif pada 2012.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Sri Utami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 250 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan,” kata hakim ketua Toni Irfan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Selain dijatuhi pidana penjara, hakim juga mewajibkan Sri Utami membayar uang pengganti senilai Rp 2,3 miliar. Jika tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan inkrah, maka diganti 10 bulan penjara.

“Mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,398 miliar kepada negara paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan bila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 10 bulan,” ucap hakim.

Sri Utami terbukti melakukan perbuatan berdasarkan pasal 3 UU jo pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Vonis ini diketahui lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Sri Utami dituntut 4 tahun 3 bulan penjara.

Dalam kasus ini, Sri Utami didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 11,124 miliar. Dia didakwa melakukan sejumlah pengadaan fiktif pada 2012 bersama mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karyo.

Jaksa menyebut perbuatan Sri Utami ini juga memperkaya diri sendiri dan orang lain. Berikut rinciannya:

1. Terdakwa Sri Utami sebesar Rp 2,398 miliar
2. Waryono Karno sebesar Rp 150 juta
3. Bambang Wijiatmoko sebesar Rp 20 juta
4. Agus Salim sebesar Rp 200 juta
5. Arief Indarto sebesar Rp 5 juta
6. Poppy Dinianova Rp 585,6 juta
7. Jasni sebesar Rp 474.694.579
8. Teuku Bahagia alias Johan sebesar Rp 1,155 miliar
9. Sutedjo Sulasmono sebesar Rp 81 juta
10. Cawa Awatara sebesar Rp 30 juta
11. Agung Pribadi sebesar Rp 25 juta
12. Suryadi sebesar Rp 5 juta
13. Indah Pratiwi sebesar Rp 157,77 juta
14. Widodo sebesar Rp 103,77 juta
15. Victor Cornelis Maukar sebesar Rp 459,72 juta
16. Drajat Budianto sebesar Rp 210 juta
17. Dwi Purwanto sebesar Rp 15 juta
18. Bayu Prayoga sebesar Rp 800 juta
19. Haris Darmawan sebesar Rp 3 juta
20. Daniel Sparingga sebesar Rp 185 juta
21. Sugiono sebesar Rp 60,86 juta
22. Tri Joko Utomo sebesar Rp 366,366 juta
23. Matnur Tambunan sebesar Rp 155,92 juta
24. Kausar Armanda sebesar Rp 209,74 juta
25. Darwis Usman sebesar Rp 158,57 juta
26. Wayan Mulus Desi Herlinda sebesar Rp 10,74 juta
27. Anwar Rasyid sebesar Rp 8,72 juta
28. Yayasan Pertambangan dan Energi (YPE) sebesar Rp 866,5 juta
29. CV Bintang Kreasi Permata, CV Ari Sindo Pratama, CV Wanni Star seluruhnya sebesar Rp 945,624 juta.

( Sumber : Eks PNS Kementerian ESDM Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi )