Jakarta (VLF) – Penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan berkaitan dengan kasus suap Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Rombongan pejabat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bogor diperiksa.

“Hari ini pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana korupsi) suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021,” ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri via pesan singkat, Senin (20/6/2022).

Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK, Jakarta. Adapun total saksi yang diperiksa berjumlah 8 orang. Dari delapan saksi tersebut, rata-rata merupakan PNS di BPKAD Bogor.

Berikut nama-nama yang diperiksa KPK:

1. Teuku Mulya Kepala BPKAD Kab. Bogor
2. Hanny Lesmanawaty Sub Koordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kab. Bogor
3. Andri Hadian Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor
4. Ade Jaya Munadi Inspektur Kab. Bogor/ Mantan Kepala BPKAD Kab. Bogor
5. Ruli Fathurahman Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kab. Bogor
6. Anisa Rizky Septiani alias Ica Ajudan Bupati Kab. Bogor
7. Kiki Rizki Fauzi Staf di Sekretariat Daerah Kab. Bogor
8. Wiwin Yeti Haryati PNS/Kabid AKTI Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bogor

Seperti diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin terjaring OTT KPK bersama dengan 11 orang lainnya. Selang beberapa waktu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka di kasus suap laporan keuangan demi meraih predikat WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Para tersangka itu ialah:

Pemberi Suap:
1. Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023
2. Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor
3. Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor
4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor

Penerima Suap:
1. Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis
2. Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor
3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa
4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa

KPK menduga Ade Yasin menyuap pegawai BPK perwakilan Jawa Barat agar Kabupaten Bogor hingga Rp 1,9 miliar. Hal itu dilakukan agar Kabupaten Bogor dapat kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

( Sumber : KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor Terkait Kasus Suap Bupati Ade Yasin )

Jakarta (VLF) – Dugaan penipuan dan penggelapan tanah di kawasan Tambak Pring, Asemrowo, Surabaya terungkap. Ada 2 orang terduga mafia tanah yang telah diringkus dan ditahan.

“Titiknya di Tambak Pring Timur dan Barat, Surabaya,” ujar Kapolsek Asemrowo Surabaya Kompol Hari Kurniawan kepada detikJatim, Senin (20/6/2022).

Saat ini, kata Hari, pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi. Ia mengaku belum bisa menyebutkan siapa dan berapa banyak orang yang jadi korban.

Berdasarkan keterangan yang didapat polisi dari sejumlah saksi, petunjuk mengerucut pada 2 nama yang memenuhi unsur pidana mafia tanah.

Dua orang terduga mafia tanah itu telah diringkus, ditetapkan sebagai tersangka, dan telah ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

“2 orang (tersangka) sudah ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kasus ini masih kami kembangkan,” kata Hari.

Sayangnya, polisi belum berkenan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kasus penipuan dan penggelapan tanah di Tambak Pring ini.

Hari juga belum memberikan nama tersangka maupun inisialnya karena masih dalam proses penyelidikan.

( Sumber : Kasus Mafia Tanah di Surabaya Dibongkar, 2 Orang Jadi Tersangka )

Jakarta (VLF) – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi sorotan kelompok mahasiswa hukum. RKUHP dinilai berpotensi melahirkan rezim tirani seperti Orde Baru.

Hal ini disampaikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi). Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR mengkaji kembali pasal-pasal sensitif dalam RKUHP yang mengancam demokrasi dan HAM di Indonesia.

“Pemerintah dan DPR harus terbuka serta objektif soal menyerap aspirasi serta masukan dari berbagai kalangan terhadap pasal-pasal yang dianggap sangat pro terhadap sistem pemerintahan tirani yang membungkam demokrasi serta berpotensi melahirkan Orba gaya baru,” ujar Ketua Umum DPN Permahi Fahmi Namakule, Senin (20/6/2022).

RKUHP memuat pasal-pasal yang tidak senada dengan amanat reformasi. Permahi menyoroti pasal penghinaan terhadap pemerintah serta demo tanpa pemberitahuan yang terancam penjara.

Pasal 240 RKUHP mengatur orang yang menghina pemerintah dan mengakibatkan kerusuhan dipidana paling lama 3 tahun. Pasal 241 RKUHP mengatur orang yang menempelkan tulisan atau gambar di internet yang dianggap menghina dan bikin rusuh bisa dipidana maksimal 4 tahun. Ini bisa mengakibatkan tafsiran ‘karet’.

Pasal 273 mengatur setiap orang yang berdemonstrasi dan bikin kepentingan umum terganggu bisa dipidana maksimal setahun. Ini dinilai mengekang kebebasan berpendapat di muka umum bagi kalangan aktivis mahasiswa. Seharusnya, pembentukan undang-undang memperhatikan asas sosiologis dan masukan publik.

“Sehingga pemerintah dan DPR harusnya melakukan berbagai upaya menyerap masukan publik serta mempertimbangkan kondisi sosiologi efektivitas penerapan regulasi tersebut,” kata Fahmi.

( Sumber : Perhimpunan Mahasiswa Hukum: RKUHP Bisa Lahirkan Orba Gaya Baru! )

Jakarta (VLF) – Kasus korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta dengan tersangka eks Wali Kota Jogja menyeret petinggi PT Summarecon Agung. KPK pun memanggil sejumlah petinggi dari PT Summareconb Agung untuk diperiksa.

Para petinggi perusahaan tersebut akan dimintai keterangannya terkait kasus korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta yang menjerat Vice President Summarecon Oon Nusihono (ON).

“Hari ini (20/6) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Tersangka ON, dan kawan-kawan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (20/6/2022) seperti dikutip dari detikNews.

Setidaknya ada enam petinggi yang akan dipanggil untuk dimintai keterangannya.

Berikut daftar para petinggi PT Summarecon Agung yang bakal diperiksa KPK.

1. Doni Wirawan selaku Head of Finance & Accounting, Summarecon Property Development

2. Syarif Benjamin selaku Direktur Bussines & Property Development PT Summarecon Agung

3. Herman Nagaria selaku Direktur Bussines & Property Development PT Summarecon Agung

4. Dandan Jaya Kartika selaku Direktur PT Java Orient Property

5. Amita Kusumawaty selaku Head Of Finance Regional 8 PT Summarecon

6. Marcella Devita selaku Staf Finance PT Summarecon.

Seperti diketahui, KPK telah menggeledah rumah milik tersangka Vice President Summarecon Agung, Oon Nusihono (ON). Upaya tersebut terkait kasus suap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS).

Penggeledahan dilakukan pada Jumat (10/6) lalu. Penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah Oon di wilayah Jakarta.

“Tim Penyidik, (10/6) lalu telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Jakarta yaitu di rumah kediaman Tersangka ON,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (13/6).

Sejumlah barang bukti berupa dokumen ditemukan oleh penyidik dalam penggeledahan tersebut. Ali menjelaskan, dokumen itu terkait dengan permohonan perizinan yang menjerat Haryadi Suyuti.

“Di lokasi ini, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen permohonan perizinan yang diduga terkait dengan perkara,” terang Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin apartemen di Yogyakarta. Selain Haryadi, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya.

Tersangka pemberi:

– Vice President Real Estate PT SA Tbk (Summarecon Agung), Oon Nusihono

Tersangka penerima:

– Wali Kota Yogyakarta 2017-2022, Haryadi Suyuti

– Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana

– Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono.

( Sumber : 6 Petinggi Summarecon Dipanggil KPK, Buntut Suap Eks Walkot Jogja )

Jakarta (VLF) – Mantan Direktur Komersial PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Trisilo Ari Setyawan, dihukum 10 tahun penjara di tingkat banding. Sebelumnya, Trisilo hanya dihukum 8 tahun penjara oleh PN Jakpus.

“Menjatuhkan pidana kepada Trisilo Ary Setyawan, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan,” demikian bunyi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dilansir website-nya, Minggu (19/6/2022).

Majelis tinggi memperberat hukuman dengan alasan hukuman 8 tahun penjara belum menimbulkan efek jera. Sebab, perbuatan Trisilo menyebabkan kerugian negara Rp 33 miliar.

“Terdakwa yang paling signifikan dalam melakukan penjualan daging sapi impor yang dilakukan secara tidak selektif dan tidak hati-hati yakni dengan sengaja menunjuk Eka Jadi Jaya Bukit sebagai pembeli tanpa dilakukan evaluasi kemampuan atau kelayakan terlebih dahulu serta tidak dilengkapi dengan dokumen administrasi sehingga telah melanggar aturan perundang-undangan,” ujar majelis tinggi.

Duduk sebagai ketua majelis Tjokorda Rai Suamba dengan anggota Singgih Budi Prakoso, Artha Theresia, Anthon R Saragih, dan Hotma Maya Marbun.

“Penjatuhan hukuman bagi Terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama masih kurang berat dan dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat bila dibandingkan kerugian negara yang timbulkan oleh Terdakwa serta belum menimbulkan efek jera,” ucap majelis tinggi.

Sebelumnya di dakwaan diuraikan, JPU menguraikan Trisilo selaku Direktur Komersial PT PPI melakukan perbuatan tersebut kurun Oktober 2016 sampai dengan April 2017. Trisilo disebut dalam melaksanakan penjualan daging sapi impor milik PT PPI (Persero) hanya berdasarkan surat penawaran dari PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur.

Padahal tidak melengkapi dengan dokumen berupa surat pesanan maupun surat perjanjian/kontrak yang seharusnya dilakukan antara PT PPI dengan PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur selaku pembeli.

Kasus ini kemudian disidik penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan bergulir ke pengadilan.

( Sumber :Kasus Korupsi Sapi, Eks Direktur PPI Dihukum 10 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Berkas perkara tersangka kasus Binomo Indra Kenz dkk kini masih diteliti oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung). Korban Binomo mempertanyakan berkas perkara tersebut tak kunjung lengkap atau P21.

“Korban selama ini menunggu kepastian berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Agung. Namun sampai sekarang belum ada kepastian P21 oleh JPU,” kata kuasa hukum korban Binomo, Finsensius Mendorfa, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).

Finsensius mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari Bareskrim Polri bahwa berkas perkara para tersangka sudah P19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). Dia kemudian menyoroti soal masa penahanan Indra Kenz yang dalam kurun waktu tujuh hari telah habis.

“Apabila tersangka binary option ini bebas, ini preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, apalagi kejahatan digital ini adalah musuh bersama kita. Jaksa Penuntut Umum, kami berharap bekerja bersama-sama dengan para korban dan penyidik untuk memberantas kejahatan digital ini. Apabila ada yang perlu dilengkapi berkas, maka korban siap memberikan data atau dokumen pendukung,” katanya.

“Kami percaya Kejaksaan Agung berada pada pihak korban dan bekerja secara profesional. Korban mendorong supaya segera P21 sebelum masa tahanan habis tanggal 24 Juni 2022,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan para korban nantinya bakal mengadakan aksi di depan gedung Kejagung apabila berkas perkara itu tak kunjung P21.

“Korban juga dalam waktu dekat akan melakukan aksi demo di Kejaksaan Agung untuk mendesak segera berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara Doni Salmanan dan Indra Kenz belum lengkap sehingga dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi. Selain kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan, Kejagung masih meneliti beberapa kasus investasi bodong robot trading lainnya.

“Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan penanganan 9 perkara tindak pidana investasi robot trading tahun 2022 yang menarik perhatian masyarakat banyak sehingga menjadi prioritas untuk ditangani dengan proses yang cepat,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (13/6).

Kejagung merinci dari 9 perkara kasus investasi robot trading itu, sebanyak 5 berkas perkara masih dalam tahap penelitian, sedangkan 4 perkara lainnya masih dalam tahap koordinasi karena kejaksaan baru mendapat SPDP.

Berikut ini 5 perkara yang telah masuk dalam tahap penelitian berkas, yaitu:
1. Terlapor IK (Indra Kenz) yang terjerat kasus judi online atau penyebaran berita bohong atau hoax atau penipuan melalui YouTube, Instagram, dan Telegram menawarkan keuntungan melalui aplikasi Binomo Option yang merugikan masyarakat. (Tahap P.19)
2. Terlapor DS (Doni Salmanan) sekitar bulan Maret 2021 melakukan promosi melalui akun YouTube dengan menawarkan keuntungan melalui aplikasi trading Quotex (binary option) hingga merugikan banyak korban. (Tahap P.19)
3. PT FAP dengan HS sebagai terlapor menawarkan aplikasi robot trading yang menawarkan investasi pada aset perdagangan berjangka dan aset kripto. (Tahap P.19)
4. PT TGK sekitar tahun 2020-2022 dilaporkan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan terindikasi menjalankan investasi bodong yang berkedok skema Ponzi. (Tahap P.19)
5. PT DPA sekitar tanggal 28 Februari 2022 diduga melakukan robot trading yang tidak memiliki izin. (Tahap P.19)

( Sumber : Korban Binomo Pertanyakan Berkas Kasus Indra Kenz dkk Tak Kunjung P21 )

Jakarta (VLF) – Hakim konstitusi Suhartoyo menyoroti pengulangan dakwaan dakwaan berkali-kali yang dilakukan oleh jaksa terhadap satu nama. Hakim Suhartoyo menilai meski pengulangan dakwaan dibolehkan secara UU saat ini, namun hal itu bisa menjadi preseden negatif ke tersangka.

“Tapi kalau kemudian kepentingan orang yang kemudian didakwa secara berulang‑ulang, meskipun tadi disampaikan bahwa yang kedua dan yang ketiga tidak dilakukan penahanan, yang sangat mendasar adalah tetap orang itu terbelenggu dengan status masih sebagai tersangka atau terdakwa itu,” kata Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK yang dilansir website, Jumat (17/6/2022).

“Persoalan ditahan atau tidak ditahan itu, persoalan nomor dua kan, perampasan kemerdekaan,” sambung Suhartoyo.

Pernyataan Suhartoyo berdasarkan fakta yang disodorkan pemohon telah menjadi 3 terdakwa dalam 1 kasus. Atas hal itu, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono meminta agar Kejagung diberikan waktu menyusun jawaban tertulis kepada hakim MK. Namun Feri menyatakan bahwa persoalan yang dialami Pemohon adalah kasuistik dan jarang terjadi adanya terdakwa yang mengalami surat dakwaan berulang.

“Jadi, akibat daripada adanya pertimbangan dalam putusan masing‑masing pada tahap penuntutan pertama dan kedua yang pertimbangannya berbeda‑beda, sementara dalam kasus‑kasus yang lain itu jarang sekali yang sampai dua hingga tiga kali. Biasanya setelah kita perbaiki, kemudian dapat diproses untuk memeriksa pokok perkara. Sedangkan dalam perkara ini, bahkan belum memeriksa pokok perkara untuk menentukan kebersalahan atau tidak si Pemohon itu belum dilaksanakan, sementara kerugian yang timbul akibat daripada perbuatan pidana berdasarkan hasil penyidikan itu sudah nyata dan harus ada jalan keluarnya,” jawab Feri.

Perkara tersebut dimohonkan oleh perseorangan warga negara atas nama Umar Husni selaku Direktur PT Karya Jaya Satria. Pemohon menyatakan Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 143 ayat 3 (KUHAP) berbunyi:

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

Berdasarkan dalil yang disebutkan di atas, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya 1 (satu) kali.

Umar Husni didakwa telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i juncto Pasal 43 ayat (1) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dakwaan di atas dipakai dalam 10 jilid dakwaan yang dikenakan kepada Umar Husni untuk kasus yang sama, yaitu terkait pelaporan pajak perusahaannya.

( Sumber : Hakim MK Soroti Jaksa soal Pengulangan Dakwaan Satu Orang di Kasus Serupa )

Jakarta (VLF) – Dalam rancangan KUHP (RKUHP) terdapat pasal yang mengatur tentang ancaman pidana 3 tahun bagi penghina pemerintah. Pasal tentang ancaman pidana bagi penghina pemerintah itu justru dinilai bentuk kemunduran hukum.

Adalah Dosen Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Herlambang P Wiratraman yang menganggap demikian. Herlambang menyebut pasal tentang penghina pemerintah itu tidak sejalan dengan hukum hak asasi internasional.

“Saya kira ini jauh di bawah hukum hak asasi internasional, terutama pengaturan kebebasan tentang ekspresi. Tentu pengaturan yang seperti itu akan berdampak luas terhadap upaya melindungi kebebasan sipil,” kata Herlambang kepada wartawan, Kamis (16/6/2022).

“Perlu diperhatikan, kita ini kan mendorong negara hukum demokratis, tapi karakter pembentukan hukum yang sekarang ini ada dalam draf RKUHP, itu justru kemunduran dalam menata legislasi yang lebih punya makna di tengah masyarakatnya,” imbuhnya.

Herlambang kemudian mengungkit hukum zaman kolonial Belanda. Di mana, sebut dia, terdapat pasal-pasal yang membungkam aspirasi atau pendapat kaum pribumi.

“Karena pembentukan hukum semacam ini pernah terjadi di masa kolonial persisnya di tahun 1914. Ketika Gubernur Jenderal Van Heutsz itu dari Aceh pindah ke Batavia kemudian menyisipkan atau menyelundupkan pasal-pasal untuk membungkam kaum pribumi. Nah, ini berulang. Jadi peristiwa 2022 ini sebenarnya mengulang peristiwa masa kolonial dulu,” ujarnya.

Lebih jauh Herlambang melihat pembentukan hukum di Indonesia semakin otokratis (pemimpin memegang kendali penuh). Dia menilai pembentukan hukum di Indonesia sarat akan potensi pelanggaran HAM.

“Saya merasa ada hubungan yang kuat dengan kenyataan yang kita dapati, karakter pembentukan hukum yang semakin otokratis. Prosesnya ugal-ugalan, ya serampangan lah ya, substansinya abusive, jadi sarat dengan potensi pelanggaran HAM dan minim partisipasi,” imbuhnya.

Hina Pemerintah Dipenjara 3 Tahun
Seperti diketahui, pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan KUHP bulan depan. Salah satunya berisi ancaman bagi masyarakat yang menghina pemerintah!

Aturan itu tertuang dalam Pasal 240. Berikut ini bunyi draf Rancangan KUHP yang didapatkan wartawan dari Kemenkumham sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (15/6):

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Lalu apa yang dimaksud kerusuhan?

“Yang dimaksud dengan ‘keonaran’ adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara,” demikian bunyi penjelasan Pasal 240 Rancangan KUHP itu.

Hukuman dinaikkan menjadi 4 tahun penjara bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau menyebarkannya hingga diketahui oleh umum. Hal itu diatur dalam pasal 241 yang berbunyi:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

( Sumber : RKUHP Atur Hina Pemerintah Dipenjara 3 Tahun Dinilai Kemunduran Hukum )

Jakarta (VLF) – Aparat penegak hukum di Indonesia diwajibkan mengedepankan restorative justice (RJ) atau keadilan restorasi dalam menangani setiap perkara pidana. Namun, hanya pidana tertentu dan ada syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Bahkan, untuk Kejaksaan, kemampuan jaksa untuk mengasah kearifan lokal di setiap daerah diwajibkan diasah dalam mewujudkan keadilan tersebut. Hal itu pun diamini Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim), Mia Amiati.

Mia mengatakan sejak Rabu (16/3), Jaksa Agung RI telah meresmikan rumah restorative justice yang digelar secara virtual di 9 Kejati daerah se-Indonesia, termasuk Jatim. Ia mengungkapkan, Rumah RJ itu dibuat sebagai tempat musyawarah masyarakat sebelum masuk ke ranah penegak hukum.

Mia menyatakan Rumah RJ adalah sebuah manifestasi kejaksaan dan implementasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ke depannya, kebijakan dan strategi bagian penegakan hukum nasional ditujukan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata yang ada, termasuk di wilayah hukumnya.

Di Jatim sendiri, Mia menyebut sudah ada ratusan Rumah RJ yang terbentuk. Mulai dari kabupaten hingga kota.

“Rumah RJ 169, ada berupa bangunan di kecamatan, kelurahan, hingga universitas,” kata Mia, Kamis (16/6/2022).

Dari jumlah tersebut, ada beragam perkara pidana yang dapat diselesaikan agar tak sampai ke meja hijau. Mulai dari perselisihan, pertikaian, hingga pencurian.

Mia lantas mengucapkan terimakasih kepada para media yang telah mengevaluasi dan ‘memelototi’ kinerja jaksa di Kejati Jatim.

“Kami haturkan terimakasih kepada teman-teman media yang selalu memberikan evaluasi dan kontribusi positif kepada kami,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kasipenkum Kejati Jatim, Fathur Rohman. Dalam 3 bulan terakhir, sudah ada puluhan perkara yang telah di-RJ dan berakhir damai.

“Untuk RJ sendiri, ada 60 perkara (yang telah rampung),” tuturnya.

( Sumber : 169 Rumah Restorative Justice Berdiri di Jatim, 60 Perkara RJ Terselesaikan )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan adik Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, Rusman Emba, yakni LM Rusdianto Emba, sebagai tersangka. Rusdianto menjadi tersangka anyar dalam kasus suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“(Tersangka) adik Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, Rusman Emba, LM Rusdianto Emba,” kata salah satu sumber tepercaya detikcom, Rabu (15/6/2022).

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya telah menjerat tersangka baru dalam kasus ini. Namun Ali belum membeberkan siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Mengenai identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, pasal yang disangkakan, maupun uraian dugaan perbuatan pidana yang dilakukan, akan kami sampaikan pada saat upaya paksa penangkapan dan penahanan dilakukan,” kata Ali.

Ali mengatakan KPK akan mengumumkan identitas tersangka pada saat konferensi pers penahanan. Ali menyebut proses pengembangan perkara ini akan terus disampaikan kepada masyarakat.

“Perkembangan dari setiap kegiatan penanganan perkara ini akan selalu kami informasikan pada masyarakat. KPK berharap dukungan masyarakat turut serta mengawasi proses penanganan perkara ini,” ujar Ali.

Diketahui, dalam perkara ini, KPK telah menjerat mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri M Ardian Noervianto (MAN) sebagai tersangka. Ardian pun akan segera diadili

Dalam perkara ini, Ardian dijerat sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Andi Merya Nur selaku Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026 dan Kadis Lingkungan Hidup Muna Laode M Syukur Akbar.

Kasus ini bermula saat Andi Merya meminta bantuan Ardian terkait usulan pinjaman dana PEN sebanyak Rp 350 miliar, tapi Ardian meminta imbalan 3 persen dari nilai usulan, yaitu sekitar Rp 10,5 miliar. Namun KPK menduga suap itu baru terealisasi sebanyak Rp 2 miliar.

“Sekitar Mei 2021, Tersangka LMSA (Laode M Syukur Akbar) mempertemukan tersangka AMN (Andi Merya Nur) dengan Tersangka MAN (M Ardian Noervianto) di kantor Kemendagri, Jakarta, dan Tersangka AMN mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 miliar dan meminta agar Tersangka MAN mengawal dan mendukung proses pengajuannya. Tersangka AMN memenuhi keinginan tersangka MAN lalu mengirimkan uang sebagai tahapan awal sejumlah Rp 2 miliar ke rekening bank Tersangka LMSA,” ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto, Kamis (27/1).

“Dari uang sejumlah Rp 2 miliar tersebut, diduga dilakukan pembagian di mana Tersangka MAN menerima dalam bentuk mata uang dolar Singapura sebesar SGD 131 ribu setara dengan Rp 1,5 miliar yang diberikan langsung di rumah kediaman pribadinya di Jakarta dan Tersangka LMSA menerima sebesar Rp 500 juta,” imbuhnya.

Setelahnya, Ardian diketahui memproses permohonan pinjaman dana PEN tersebut. Permohonan itu disetujui dengan paraf Ardian yang ada di draf final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

Akibat perbuatannya, Andi Merya ditetapkan sebagai pemberi suap dan disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Sedangkan Ardian dan Laode dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : Adik Bupati Muna Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Dana PEN )