Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri menyatakan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan investasi bodong alat kesehatan (alkes) telah lengkap atau P21. Keempat tersangka tersebut akan segera disidang.

“Tindak pidana asal (TPA) sudah P21,” kata Kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Ma’mun kepada wartawan, Rabu, (22/6/2022).

Keempat tersangka itu berinisial VAK (21), BS (32), DR, (27), dan DA (26). Berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ma’mun mengatakan pihaknya juga telah melimpahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diketahui, berkas itu sempat dikembalikan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya untuk dilengkapi.

“TPPU-nya baru dikirim lagi (kemarin) setelah dipenuhi petunjuk JPU,” katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan investasi bodong modal terkait alat kesehatan (alkes). Sebanyak 4 pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

“Ada 4 tersangka yang pertama VA alias Vinny Aurelia, tersangka, BS alias Benny Sondakh, tersangka Dina Rahmawati alias DR, dan satu lagi suaminya tersangka Dudi Adriansyah atau DA,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan saat konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (19/1).

Whisnu menerangkan kasus tersebut terungkap mulanya dari laporan masyarakat. Tersangka VA mengajak para korban ikut dalam investasi bodong itu dengan cara mencatut sejumlah instansi pemerintah untuk meyakinkan para korban.

“Tersangka ini mengajak teman-temannya dan koleganya untuk bergabung dalam rangka memberikan modal dalam kegiatan pengadaan barang di Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan, bahkan bersama dengan tersangka dia mengatakan bahwa ada rencana ataupun mendapat tender dari Kemenkes, Kemenhan, dan Pertamina. Setelah kita lakukan proses penyelidikan ternyata mereka ini adalah bohong semuanya,” ujar Whisnu.

( Sumber : Berkas Lengkap, 4 Tersangka Investasi Bodong Alkes Segera Disidang )

Jakarta (VLF) – Narapidana pengendali penyelundupan narkoba sebesar 92 kg sabu, Muhammad Sulton, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang. Padahal, Sulton, yang sedang menjadi tahanan LP Surabaya, dituntut mati oleh jaksa.

“Menyatakan Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum,” demikian bunyi putusan PN Tanjungkarang yang dikutip detikcom dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tanjungkarang, Rabu (22/6/2022).

Putusan itu diketok pada sidang hari Selasa (21/6) kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Jhonny Butar-butar dengan anggota Sadruddin dan Yulia Susanda.

“Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya,” ucap majelis.

Kasus bermula saat Sulton menyuruh dua kaki tangannya yang masih berada di luar lapas untuk mengurus penyelundupan sabu 92 kg. Yaitu Rafiz Hafiz dan Nanang. Perintah itu terjadi pada Februari 2021. Nanang mendapatkan Rp 600 juta.

Paket sabu dan sebungkus besar ekstasi itu diambil dari Medan, Sumut. Tim Sulton di posisi penghubung karena paket akan digeser ke tim lain secara estafet. Sebelum mengontrol 92 kg sabu itu, Sulton berhasil mengontrol peredaran 140 kg sabu.

Di kasus itu, Rafiz Hafiz dan Nanang dihukum mati.

( Sumber : Napi Pengendali 92 Kg Sabu Divonis Bebas PN Tanjungkarang )

Jakarta (VLF) – KPK menduga adanya dana khusus yang disediakan PT Summarecon Agung (PT SA) untuk memperlancar penerbitan izin apartemen ke Pemerintah Kota Yogyakarta. KPK juga mendalami dugaan adanya pemberian fasilitas khusus kepada eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) dalam kasus suap perizinan apartemen itu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan hal itu terungkap setelah pemeriksaan sejumlah petinggi PT Summarecon Agung, Selasa (21/6). Ali mengatakan penyidik juga memeriksa soal aktivitas keuangan PT Summarecon Agung.

“Seluruh saksi hadir memenuhi panggilan tim penyidik dan dikonfirmasi antara lain terkait aktivitas keuangan dari PT SA Tbk dan dugaan adanya peruntukan dana khusus untuk memperlancar pengusulan penerbitan izin ke Pemkot Yogyakarta,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/6/2022).

Dalam pemeriksaan itu, tambah Ali, penyidik juga mendalami adanya pemberian fasilitas khusus dari Summarecon Agung kepada Haryadi Suyuti. Diduga, fasilitas itu diberikan selama proses pengurusan izin apartemen milik Summarecon Agung.

“Selain itu didalami juga terkait dugaan adanya fasilitas khusus untuk Tersangka HS selama proses pengurusan izin dari PT SA Tbk,” sambung Ali.

Adapun saksi yang hadir dalam pemeriksaan tersebut antara lain:

1. Adrianto Pitojo Adhi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung;
2. Lidya Suciono selaku Direktur Keuangan PT Summarecon Agung;
3. Yusnita Suhendra selaku Sekretaris Direktur Utama PT Summarecon Agung;
4. Dandan Jaya Kartika selaku Direktur PT Java Orient Property;
5. Christy Surjadi selaku Staf Finance PT Summarecon Agung; dan
6. Valentania Aprilia selaku Staf Finance PT Summarecon Agung.

Diberitakan sebelumnya, KPK memanggil sejumlah direktur PT Summarecon Agung sebagai saksi. Mereka akan diperiksa terkait kasus suap pengurusan perizinan yang menjerat Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS).

“Hari ini (Selasa, 21/6) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Tersangka HS, dan kawan-kawan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (21/6).

Pada Senin (20/6), KPK juga telah memeriksa sejumlah petinggi PT Summarecon Agung sebagai saksi. Berikut nama-nama yang telah diperiksa:

1. Doni Wirawan selaku Head of Finance & Accounting, Summarecon Property Development;
2. Syarif Benjamin selaku Direktur Business & Property Development PT Summarecon Agung;
3. Herman Nagaria selaku Direktur Business & Property Development PT Summarecon Agung;
4. Dandan Jaya Kartika selaku Direktur PT Java Orient Property;
5. Amita Kusumawaty selaku Head Of Finance Regional 8 PT Summarecon; dan
6. Marcella Devita selaku staf Finance PT Summarecon.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin apartemen di Yogyakarta. Selain Haryadi, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya.

– Vice President Real Estate PT SA Tbk (Summarecon Agung), Oon Nusihono

Tersangka penerima:

– Wali Kota Yogyakarta 2017-2022, Haryadi Suyuti
– Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana
– Sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono.

( Sumber : KPK Duga Summarecon Agung Sediakan Dana Khusus Urus Izin ke Pemkot Yogya )

Jakarta (VLF) – Mantan Menteri Perdagangan M Lutfi mendatangi kantor Kejaksaan Agung di KEbayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022). Kedatangannya itu memenuhi panggilan dari Kejagung sebagai saksi.

Dikutip dari detikNews, Lutfi akan diperiksa oleh penyidik dalam kasus ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil.

“Betul (M Lutfi akan diperiksa terkait kasus minyak goreng, red),” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung Supardi dikutip dari detikNews, Selasa (21/6/2022).

Sapardi menambahkan, Lufti akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Saat ditemui sebelum pemeriksaan, Lutfi enggan memberikan pernyataan kepada media. Dia memilih langsung masuk ke Gedung Pidana Khusus Kejagung.

“Nanti dong, nanti,” katanya pendek.

Lutfi tiba di halaman gedung Kejagung sekitar pukul 09.10 WIB. Dia mengenakan baju batik sambil menenteng tas warna hitam.

Diketahui, kasus ini bermula saat pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan menetapkan domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng.

Namun, perusahaan ekspor minyak goreng ternyata tidak melaksanakan kebijakan pemerintah itu.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah:

Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag)
Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia
Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG)
Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas; dan
Lin Che Wei selaku swasta.

( Sumber : Eks Mendag M Lutfi Diperiksa Kejaksaan Agung )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru di Riau digugat secara perdata atas aset yang disita dalam kasus investasi bodong Rp 84,9 miliar. Aset itu disita dari terpidana Agung Salim Cs.

Gugatan yang dilayangkan adalah terkait penyitaan aset berupa satu buah hotel di Bali, yakni Hotel The Westin Resort & SPA Ubud. Gugatan berasal dari perusahaan Altus Special Situations yang dilayangkan di PN Gianyar, Bali pada 29 Maret lalu.

Dalam gugatan di situs https://sipp.pn-gianyar.go.id, penggugat minta hakim PN Gianyar menyatakan penyitaan aset hotel tidak sah. Selain Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI juga ikut digugat.

Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Zulham Pardamean Pane membenarkan gugatan itu. Gugatan, dilayangkan dengan Nomor Perkara: 91/Pdt.Bth/2022/PN Gin.

“Benar terkait adanya gugatan tersebut. Gugatan terkait penyitaan aset barang bukti yang disita berupa Hotel Westin di Bali,” terang Zulham kepada detikSumut, Selasa (/6/2022).

Zulham mengatakan penyitaan aset itu sudah sesuai putusan PN Pekanbaru di kasus investasi bodong yang menjerat Agung Salim Cs. Dia pun tidak masalah apabila ada yang merasa keberatan.

“Kami sesuai bukti-bukti dan putusan dari pengadilan. Kemarin ada 2 kali panggilan, namun baru kemarin Senin kita bisa hadir dan tim Jaksa Pengacara Negara hadir di persidangan 2 orang,” kata Zulham.

Putra asli Tapanuli Selatan itu menegaskan Hotel The Westin sudah disita baik secara fisik bagunan dan surat kepemilikan. Hotel Westin merupakan satu dari sejumlah aset yang disita dari lima terpidana bos Fikasa Group.

“Sudah ada putusan pidana dari hakim. Putusan pidana itu sangat kuat. Bahkan kita juga sedang menunggu berkas dari Kejaksaan Agunh untuk TPPU-nya,” kata Zulham Pane.

Sebelumnya majelis Hakim menjatuhkan vonis 12 dan 14 tahun penjara terhadap lima bos PT Pikasa Grup. Kelima bos perusahaan itu terbukti bersalah dalam kasus investasi bodong.

Vonis lima bos PT Fikasa Grup yakni, Bakti Salim, Agung Salim, Elly Salim, Kristian Salim dan Maryani dibacakan Selasa (29/3) malam ini di PN Pekanbaru Jalan Teratai. Pembacaan vonis lima terdakwa dimulai sekitar pukul 21.30-23.15 Wib.

Selain kurungan badan, Hakim juga meminta Jaksa menyita sejumlah barang bukti aset di kasus tersebut. Aset-aset itu antara lain beberapa bidang tanah, hotel dan resort di Bali.

Aset-aset perusahaan disita untuk dilelang dan membayar uang kerugian korban. Sisa dari aset tersebut dikembalikan ke negara dan JPU melakukan upaya TPPU di kasus tersebut.

Tak terima, mereka kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Namun hakim justru menguatkan putusan PN Pekanbaru dengan tetap memvonis 14 tahun penjara dan menyita aset terpidana.

Majelis juga menetapkan sejumlah aset dilelang untuk dikembalikan ke korban. Yaitu:

1. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06481 (dahulu Nomor 6151/Cinere).
2. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06482 (dahulu Nomor 6152/Cinere).
3. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06503.
4. 1 (satu) Unit Hotel The Westin Resort & Spa Ubud.
5. 1 (satu) Unit Hotel Renaissance, Kuta Selatan.
6. 1 Unit ruang kantor lantai 23 di Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat).
7. 1 unit ruang kantor lantai 22 di perkantoran Menara Batavia Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat.

( Sumber : Sita Aset investasi Bodong Rp 84,9 M, Kejari Pekanbaru Digugat )

Jakarta (VLF) – Pemerintah atas dukungan Mahkamah Agung RI menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Mahfud Md mengatakan kerja sama ini wujud reformasi penegakan hukum bebas korupsi.

Penandatanganan ini digelar di Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2022). Terlihat Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Syarifuddin hadir, didampingi Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro dan Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisal Sunarto.

Adapun sejumlah menteri dan pimpinan lembaga yang hadir antara lain Wakil Kemenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST burhanudin, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala BNN RI Komjen Petrus Reinhard Golose, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara RI Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Mahfud Md mengatakan melalui SPPT-TI ini penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan secara optimal dengan basis teknologi. Selain itu, dia menyebut prosesnya akan berjalan lebih cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.

“SPPT-TI yang dimulai dengan penandatanganan adalah upaya mewujudkan kehadiran negara yang melakukan reformasi sistem dalam penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya melalui peningkatan kualitas penanganan perkara hukum dengan kemajuan teknologi informasi,” katanya.

“Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum melalui kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan dan transparansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” sambung Mahfud.

Mahfud menyebut SPPT-TI ini lahir karena adanya hambatan dalam proses penegakan hukum. Mulai dari implementasi pertukaran data hingga penanganan perkara di masing-masing lembaga penegak hukum masih bervariasi.

“Hambatan-hambatan pokok sebagai berikut. Satu belum seragamnya pemahaman dan implementasi teknis terhadap protokol pertukaran data untuk pengembangan aplikasi pertukaran data pada lembaga penegak hukum. Kedua, kepatuhan operasional aplikasi administrasi penanganan perkara sebagai sarana kerja penganan perkara di masing-masing LBH masih bervariasi,” kata dia.

Ke depan, Mahfud mengatakan akan melakukan beberapa pengembangan dalam implementasi SPPT-TI. Salah satunya penyediaan tanda tangan elektronik di berbagai dokumen.

Adapun dokumen yang akan menggunakan TTE Tersertifikasi adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Polri, Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) untuk Kejaksaan, Salinan Putusan Pengadilan untuk Mahkamah Agung, dan Surat Pemberitahuan Habis Masa Penahanan (SPHMP) untuk Ditjenpas Kemenkumham.

“Rencana pengembangan dan implementasi SPPT-TI ada dua. Satu mengimplementasikan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam pertukaran data dalam mendukung penanganan perkara berbasis teknologi informasi. Dua tersedianya informasi perkembangan penanganan perkara bagi pencari keadilan dan sebagai dasar kebijakan nasional dalam penanganan perkara,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Prof Syarifuddin berharap SPPT-TI bisa mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang efektif. Terlebih dengan sistem ini integrasi data bisa dilakukan melalui aplikasi.

“SPPT-TI menjadi harapan besar bagi terwujudnya proses penanganan perkara pidana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan pengintegrasian sistem data perkara dari masing-masing institusi penegak hukum melalui aplikasi pusat pertukaran data,” ucapnya.

( Sumber : Teken MoU SPPT-TI, Mahfud: Wujud Reformasi Penegakan Hukum Bebas Korupsi )

Jakarta (VLF) – Kasus gugatan yang dilayangkan konsumen DFSK Glory 580 terhadap PT Sokonindo Automobile (DFSK Indonesia) dan dealer-dealernya sudah diputuskan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam putusannya, PN Jakarta Selatan menolak gugatan konsumen DFSK yang menuntut karena mobilnya tidak kuat nanjak.

Putusan itu diketuk palu pada 31 Mei 2022. PN Jakarta Selatan memutuskan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan.

“Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,” tulis putusan PN Jakarta Selatan terhadap kasus gugatan 7 konsumen DFSK seperti dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain itu, PN Jakarta Selatan juga menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Sampai hari putusan, penggugat dihukum membayar sebesar Rp 1,4 jutaan.

“Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir berjumlah sebesar Rp 1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),” tulisnya.

Kasus gugatan konsumen DFSK Glory 580 yang disebut tidak kuat menanjak itu sudah bergulir sejak Desember 2020. Melalui kuasa hukumnya David Tobing, tujuh konsumen DFSK Glory 580 Turbo CVT 2018 menggugat PT Sokonindo Automobile dan lima pihak lainnya selaku dealer dan bengkel resmi DFSK. Gugatan terdaftar secara e-court (online) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor register: PN JKT.SEL-122020BS2 tanggal 3 Desember 2020.

Yang menjadi dasar utama gugatan adalah produk DFSK Glory 580 Turbo CVT tahun pembuatan 2018 mengalami kendala pada waktu berjalan di tanjakan dan/atau saat berada di jalan kemacetan yang menanjak (stop & go). Bukan cuma ketika dipakai di luar kota, namun juga saat digunakan di parkiran mall. Mobil SUV itu dilaporkan tidak kuat menanjak.

Dalam gugatannya, tujuh orang konsumen DFSK Glory 580 meminta ganti rugi material dan immaterial mencapai Rp 8.959.000.000.

Disebutkan David Tobing dalam perbincangan dengan detikOto, ganti rugi itu setara total harga pembelian kendaraan para konsumen. Ganti rugi material yang dituntut konsumen total sebesar Rp 1.959.000.000. Selain itu, konsumen juga menuntut ganti rugi immaterial sebesar masing-masing Rp 1.000.000.000 dengan total kerugian immaterial menjadi Rp 7.000.000.000.

“Mengenai jumlah kerugian, itu kan konsepnya kami mengajukan (gugatan bahwa) itu cacat produksi. Jadi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dia (DFSK) harus mengembalikan uang pembeliannya. Kami mentotal masing-masing beda harga pembeliannya karena timing-nya beda-beda, ada yang beli awal 2019 dan lain-lain. Ditotal lah, 7 kali berapa masing-masing waktu saat beli (jadi total Rp 1.959.000.000),” kata David kepada detikcom, Jumat (4/12/2020) lalu.

Sementara kerugian immaterial diajukan kepada hakim karena konsumen telah mengalami perasaan khawatir, takut selama menggunakan kendaraan dan juga habisnya waktu, pikiran dan tenaga selama mengalami kendala pada kendaraannya.

Kini, setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keluar, permohonan banding dilayangkan sejak 13 Juni 2022. Status perkara saat ini tertulis, “Pemberitahuan permohonan banding”.

( Sumber : Gugatan Konsumen Mobil DFSK yang Tak Kuat Nanjak Ditolak )

Jakarta (VLF) – Abdul Wahed, Warga Dusun Malakah, Desa Kumis, Kedundung, Sampang tak menyangka aksinya membunuh Abdul Halim, selingkuhan istrinya akan membawanya kembali ke balik jeruji besi. Saat itu, ia mengaku hanya ingin mempertahankan harga diri keluarga.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Abdul Wahed dituntut 10 tahun penjara. Ia mengaku tak bisa menerima hal ini dan memiliki sejumlah pembelaan.

“Memohon kepada majelis hakim, menuntut terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai dengan pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 10 tahun dikurangi masa tahanan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasan Efendi dalam sidang tersebut, Senin (20/6/2022).

Abdul Wahed pun menyerahkan perkara tuntutan ini pada kuasa hukumnya Dwi Nopianto. Kuasa hukum terdakwa itu mengaku keberatan dengan tuntutan itu. Ia akan menjawabnya dengan pleidoi di persidangan yang akan datang.

“Kami minta waktu 1 minggu yang mulia,” ujarnya kepada Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Sutrisno saat sidang di ruang Candra.

Dwi menilai bahwa tuntutan 10 tahun dari JPU itu tidak berdasar. “Yang jelas, tuntutan dari JPU tidak berdasar. Kami akan melakukan pembelaan terhadap klien kami,” katanya.

Kepada detikJatim ia menyatakan penyerangan terhadap Abdul Halim itu dilakukan kliennya demi menjaga marwah keluarga. Maka dari itu, tuntutan yang dilayangkan JPU dianggapnya tidak berdasar.

“Memang, klien kami bersalah dengan melakukan itu (penganiayaan berujung kematian). Tapi, hal itu dilakukan bukan karena gengsi, tapi menjaga harga diri keluarga,” kata Dwi saat ditemui usai sidang, Senin (20/6/2022).

Dwi menjelaskan, apa yang dilakukan kliennya adalah akibat dari emosi sesaat. Meski pada akhirnya tindakan tersebut berujung pada kematian korban.

“Sekarang bayangkan, bagaimana sih rasanya kalau istri sendiri dibegitukan sama orang lain? Apa yang klien kami lakukan murni karena emosi sesaat,” ujarnya.

Pembunuhan itu terjadi setelah Wahed resmi keluar dari penjara pada 16 Juni 2021. Enam bulan kemudian, tepatnya pada Desember 2021, ia mendapati janin di perut istrinya sudah berusia 9 bulan siap lahir. Artinya, kehamilan istrinya terjadi 3 bulan sebelum Wahed bebas dari penjara. Wahed pun merasa curiga.

Istrinya Maimuna akhirnya mengaku bahwa dirinya telah berkenalan dengan Abdul Halim melalui Facebook. Kemudian pada Desember 2020 di sebuah warkop di kawasan Suramadu, Kenjeran, Surabaya keduanya bertemu untuk pertama kalinya.

Seiring waktu berjalan Maimuna dan Abdul Halim mulai menjalin asmara. Mereka bahkan sudah 3 kali melakukan hubungan badan di sebuah hotel di kawasan Kenjeran, Surabaya hingga akhirnya Maimuna berbadan dua.

Terdakwa Abdul Wahed pun mendesak istrinya untuk memberitahu siapa laki-laki yang telah menghamilinya. Istrinya hanya memberi tahu ciri-ciri fisiknya, jenis sepeda motor, serta plat nomor sepeda motor milik Abdul Halim.

“Saat itu diberitahu istri, ciri-ciri fisik, motor, dan plat nomor (motor korban),” kata terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim.

Pada Sabtu 18 Desember 2021 lalu terdakwa Abdul Wahed sengaja mencari pria yang dimaksud istrinya di kawasan Jalan Bibis, Surabaya bersama salah seorang rekannya berinisial S yang masih dicari polisi.

Keduanya akhirnya menemukan laki-laki yang dimaksud istrinya. Korban Abdul Halim saat itu mengendarai Yamaha Jupiter warna hitam kombinasi hijau bernopol L 3810 MU. Persis seperti yang disebut Maimuna.

Seketika Abdul Wahed naik pitam. Bersama temannya S ia membuntuti Abdul Halim sembari mencari kesempatan untuk menyerangnya. Hingga mereka tiba di pertigaan Jalan Stasiun Kota, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya.

Wahed yang mengakui ke mana pun ia pergi selalu membawa celurit langsung membacokkan senjata tajam itu tepat ke tangan kanan korban. Abdul Halim yang kaget segera menghentikan motornya.

Sambil berlari dengan tangan terluka pria itu sempat meminta tolong kepada warga di sekitar lokasi. Tapi Wahed terus mengejarnya. Hingga korban pun jatuh tersungkur dan menjadi bulan-bulanan Wahed.

Berkali-kali Wahed melukai Abdul Halim hingga tak berdaya dengan tubuh bersimbah darah. Setelah puas menganiaya korban Wahed dan S segera kabur. Akibat luka penganiayaan itu korban pun tewas.

Kepada Ketua Majelis Hakim Wahed mengakui bahwa dirinya menganiaya korban secara membabi buta di lokasi kejadian perkara dengan celurit yang selalu ia bawa ke mana-mana.

“Awalnya saya bacok bagian tangan, punggung di bagian belakang, lalu bagian dada dengan celurit saya. Setiap keluar rumah saya (memang) selalu membawa celurit,” ujar Wahed.

Pada akhirnya Wahed tidak bisa lari dari kejaran petugas kepolisian. Ia ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wahed dijerat pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana.

( Sumber : Pria Bunuh Selingkuhan yang Hamili Istrinya Tak Terima Dituntut 10 Tahun )

Jakarta (VLF) – Polisi menjelaskan bahwa pilihan mediasi terbuka dalam kasus pengeroyokan yang melibatkan aktor laga Iko Uwais terhadap Rudi, desainer interior di Bekasi. Jika Iko Uwais dan Rudi ingin mediasi, maka pelapor dan terlapor menyampaikan rencana itu ke penyidik.

“Nggak tahu (pembicaraan pelapor dan Iko Uwais), nanti itu mereka kedua belah pihak yang akan menyampaikan kepada penyidik,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Ivan Adhitira kepada wartawan, Senin (20/6/2022).

Pihak Iko Uwais diketahui ingin kasus diselesaikan lewat jalur mediasi. Namun tinggal perlu ada keputusan dari Rudi sebagai pihak pelapor.

Sementara di pihak kepolisian ada mekanisme keadilan restoratif (restorative justice), yakni penyelesaian perkara pidana melalui proses dialog dan mediasi yang melibatkan pihak pelaku serta korban.

“Iya dong terbuka, kita kan punya semangat restorative justice,” ujarnya.

Iko Uwais Minta Doa Terbaik
Iko Uwais sendiri melempar senyum usai menjalani pemeriksaan. Iko Uwais ditemani pengacaranya keluar dari ruang pemeriksaan pukul pukul 20.48 WIB, Jumat (17/6).

Sampai saat ini Iko Uwais masih berstatus saksi. Iko menyampaikan pemeriksaan berjalan lancar.

“Alhamdulillah saya dan Bang Ivan terfasilitasi. Alhamdulillah lancar,” kata Iko.

Iko kemudian ditanya soal kemungkinan mediasi dengan pelapor. Iko tak menjawab gamblang. Dia hanya meminta doa terbaik.

“Ya doain saja insyaallah semua berjalan lancar apa pun yang teman-teman harapkan itu harapan saya juga. Doain aja yang terbaik,” katanya.

( Sumber : Terbuka Opsi Mediasi Iko Uwais-Pelapor, Polisi: Ada Restorative Justice )

Jakarta (VLF) – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat pasal mengenai hukuman terhadap penghina pemerintah dan penguasa. Anda setuju dengan pasal ini?

RKUHP sedang berproses di DPR dan direncanakan bakal disahkan bulan depan. Namun pasal-pasal krusial menuai kritik, di antaranya pasal soal penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa.

Ancaman terhadap orang yang menghina pemerintah adalah tiga tahun penjara. Orang yang menghina via media sosial internet (teknologi informasi) bisa dipenjara empat tahun.

Ancaman terhadap orang yang menghina kekuasaan umum adalah penjara maksimal 1,5 tahun. Bila penghinaan terhadap penguasa itu bikin rusuh, maka penjaranya bisa sampai tiga tahun. Ini adalah pidana delik aduan, hanya diproses bila yang merasa dihina melapor ke penegak hukum.

Berikut adalah pasalnya, sebagaimana dikutip dari draf RKUHP versi 2019 yang sudah dikonfirmasi Kementerian Hukum dan HAM:

I. Penghinaan terhadap pemerintah
Pasal 240

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Penjelasan Pasal 240:
Yang dimaksud dengan “keonaran” adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.

Pasal 241

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

II. Penghinaan terhadap kekuasaan umum
Pasal 353

(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Penjelasan Pasal 353 ayat (1):
Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 354
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Apakah Anda setuju dengan pasal-pasal itu? Suarakan aspirasi Anda mumpung RKUHP belum disahkan!

( Sumber : Hina DPR-Polisi-Gubernur Bisa Dibui, Anda Setuju Pasal RKUHP Ini? )