Jakarta (VLF) – Indra Kesuma alias Indra Kenz segera disidangkan terkait kasus Binomo. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan (Kejari Tangsel) disiapkan untuk menangani perkara ini.

“Yang akan menangani terdiri dari jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejagung pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan JPU pada Kejari Tangsel sebanyak empat JPU,” ujar Kajari Tangsel Aliansyah di Tangerang Selatan, Jumat (24/6/2022).

Dia mengatakan tim kejaksaan segera merampungkan berkas dakwaan terhadap Indra Kenz. Dia menargetkan Indra Kenz bisa segera disidangkan.

“Tahap dua ini selesai secepatnya saya perintahkan Kasi Pidum dan JPU untuk siapkan administrasi dakwaan ke pengadilan agar kita sidangkan,” ujarnya.

Dia mengatakan Indra Kenz bakal didakwa Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 dan/atau pasal 45A ayat 1 juncto 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 378 KUHP.

Indra Kenz dan barang bukti juga telah diserahkan polisi ke Kejari Tangsel. Namun Indra Kenz tetap ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

“Kami telah menerima penyerahan tahap dua tersangka dan barang bukti dari Mabes Polri. Kita lakukan penahanan di Rutan Mabes Polri untuk jangka waktu 20 hari terhitung hari ini hingga 13 Juli 2022. Barangkali lebih untuk faktor pengamanan,” tuturnya.

Aliansyah mengatakan pihaknya menerima barang bukti berupa aset Rp 67,1 miliar. Aset itu terdiri atas sertifikat tanah, mobil, dan jam mewah.

“Empat bidang tanah, dan bangunan nilai Rp 32,8 miliar. Dua kendaraan mobil Ferrari dan Tesla Rp 3,8 miliar. 12 jam tangan mewah nilai Rp 25,3 miliar dan ada penyitaan uang tunai Rp 5,1 miliar,” katanya.

( Sumber : Kombinasi Jaksa Kejagung-Kejari Tangsel Disiapkan Tangani Kasus Indra Kenz )

Jakarta (VLF) – Kejari Kabupaten Mojokerto mengembalikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara uang baru Rp 3,73 miliar yang disita polisi. Karena 2 bulan lebih jaksa tidak mendapatkan perkembangan penyidikan. Sehingga polisi harus menggelar penyidikan ulang terhadap perkara tersebut.

Kasipidum Kejari Kabupaten Mojokerto Ivan Yoko mengatakan SPDP perkara uang baru bernilai fantastis itu ia terima 14 April 2022 dari Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Melalui SPDP tersebut, polisi memberi tahu jaksa kalau mereka mulai menggelar penyidikan terhadap terlapor JRS (31) dan kawan-kawan.

Karena JRS yang diketahui asal Desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo diduga melakukan tindak pidana pasal 106 UU RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang diubah menjadi pasal 46 UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau pasal 36 UU RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Namun, hingga sebulan lebih berlalu, Satreskrim Polres Mojokerto Kota tak kunjung mengirimkan perkembangan hasil penyidikan ke Kejari Kabupaten Mojokerto. Baik tentang penetapan tersangka maupun berkas perkara tersebut. Sehingga jaksa melayangkan surat permintaan perkembangan hasil penyidikan (P17) pada 23 Mei lalu.

Kejari Kabupaten Mojokerto memberi waktu 30 hari kalender kepada penyidik untuk mengirim surat penetapan tersangka dan berkas perkara uang baru Rp 3,73 miliar. Lagi-lagi polisi tak kunjung menyampaikan perkembangan hasil penyidikan kepada jaksa sampai tenggang waktu yang diberikan berakhir.

“Sampai tenggang waktu satu bulan kami belum juga menerima hasil penyidikan. Sehingga kami kembalikan SPDP kepada penyidik. Rencana Senin pekan depan kami kirim surat pengembalian SPDP,” kata Ivan kepada wartawan di Kantor Kejari Kabupaten Mojokerto, Jalan RA Basuni, Sooko, Jumat (24/6/2022).

Dengan dikembalikannya SPDP, maka Satreskrim Polres Mojokerto Kota harus menggelar penyidikan ulang jika ingin melanjutkan perkara uang baru Rp 3,73 miliar yang mereka sita. Yaitu dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dan mengirim SPDP baru ke Kejari Kabupaten Mojokerto. Semua keterangan saksi-saksi yang sudah masuk berita acara penyidikan (BAP) dianggap batal demi hukum.

Ivan menjelaskan penyidik harus mengirim SPDP paling lambat 3 hari setelah menerbitkan sprindik baru jika ingin melanjutkan perkara uang baru Rp 3,73 miliar.
“SPDP sebuah tindak pidana batas waktu pengirimannya ke kami tiga hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan,” jelasnya.

Penyidik Satreskrim Polres Mojokerto Kota juga mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan perkara uang baru bernilai fantastis tersebut. Yaitu dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Menurut Ivan, SP3 menjadi kewenangan penyidik sepenuhnya.

“SP3 kewenangan penyidik. Apa alasan dihentikan, karena kami belum menerima berkas perkara, maka itu di internal mereka. Misalnya ada kurang alat bukti, pertanggungjawaban terlapor terhadap tindak pidana itu tidak ada,” tandasnya.
Uang baru tersebut semula bernilai Rp 5 miliar dari kantor cabang bank BUMN di Bandung, Jabar. Dengan rincian Rp 400 juta berupa pecahan Rp 20.000, Rp 1,2 miliar pecahan Rp 10.000, Rp 2,5 miliar pecahan Rp 5000, Rp 800 juta pecahan Rp 2000, serta Rp 100 juta berupa pecahan Rp 1000.

Bank BUMN itu meminta perusahaan jasa pengiriman uang rekanannya, PT TDP untuk mengirim uang baru kepada JRS dan kawan-kawan di Batang, Jateng pada 6 April 2022. Sampai di Batang, uang baru Rp 5 miliar itu diserahkan kepada JRS dan kawan-kawan.

Bersama 4 temannya, pria asal Desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo itu lantas membawa uang tersebut ke Jatim menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih nopol D 8348 EY. Mereka menjual Rp 1,27 miliar di Nganjuk dan Jombang.

Sedangkan Rp 3,73 miliar dibawa mampir ke Mojokerto. Karena kelompok pengepul besar uang baru ini menemui seorang pembeli berinisial MS, warga Mojokerto di Jalan Raya Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Mojokerto. Tepatnya sekitar 500 meter di sebelah timur Exit Tol Mobar pada Kamis (7/4) sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat itu, MS akan membeli uang baru dari JRS senilai Rp 400 juta. Ia mengendarai mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam nopol S 1210 XE. Saat itulah mereka diamankan patroli Satuan Sabhara Polres Mojokerto Kota.

Kasus ini kemudian diserahkan ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Sampai saat ini, polisi masih menyita uang baru Rp 3,73 miliar sebagai barang bukti. Mobil Daihatsu Grand Max milik JRS dan Mitsubishi Pajero Sport milik MS juga disita. Sedangkan 6 orang yang sempat diamankan sudah dipulangkan karena statusnya masih saksi.

Uang baru yang masih bersegel Bank Indonesia (BI) ini akan dijual JRS ke para pengepul di bawahnya yang tersebar di beberapa daerah di Jatim. Selanjutnya, para pengepul menjual ke jasa penukaran uang baru yang marak di pinggir jalan menjelang lebaran. JRS dan kawan-kawan mengaku hanya mendapatkan keuntungan 1,3 persen.

Kelompok pengepul besar uang baru ini sudah beraksi sejak 2018. JRS dan kawan-kawan beraksi setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri saat permintaan uang baru dari masyarakat sedang tinggi. Mereka bekerja sama dengan pegawai bank BUMN di Bandung berinisial RF (29), warga Jatinagor, Sumedang untuk mendapatkan uang baru dalam jumlah besar.

( Sumber : Kejari Mojokerto Kembalikan SPDP Kasus Uang Baru Rp 3,7 M ke Polisi )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming melakukan praperadilan terkait status hukumnya.

Hal itu, disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menanggapi pernyataan Maming yang menilai dirinya tengah dikriminalisasi karena dikabarkan telah menjadi tersangka.

“Silakan saja kalau memang waktunya yang bersangkutan tidak terima, ada lembaganya, praperadilan, dan lain-lain, silakan,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Kendati menyinggung praperadilan, KPK hingga kini belum mengumumkan status dan merinci kasus yang menyeret nama Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur (PDIP Kaltim) itu.

Karyoto menegaskan, lembaganya tidak akan mengumumkan status tersangka seseorang sebelum melakukan upaya paksa penahanan. “Kami tidak akan pernah mengumumkan, tersangka dan lain-lain. Tidak ada. Pada saat ekspose nanti saatnya,” ucap Karyoto.

Informasi mengenai penetapan status tersangka Maming diketahui dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, setelah KPK diketahui mengajukan permohonan pencegahan terhadap Maming agar tidak bepergian ke luar negeri.

Meski demikian, Karyoto tak mau menegaskan pernyataan Ditjen Imigrasi itu. “Itu yang sudah mungkin disampaikan oleh Imigrasi, ya, mungkin itu datanya ada ya seperti itu keadaannya dan kami tidak akan berkomentar panjang lebar,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pengumuman status tersangka oleh KPK akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penahanan.

Menurut dia, hal itu telah menjadi kebijakan pimpinan KPK pada saat ini. “Jadi, sebagaimana policy kami, mohon dipahami bahwa kami tidak akan mengumumkan proses penyelidikan, bahkan penyidikan dan pengumuman tersangka kami tidak akan mengumumkan,” kata Ghufron.

“Yang kami umumkan adalah mulai proses adanya upaya paksa, sejak penangkapan, penahanan dan selanjutnya upaya-upaya paksa yang lainnya,” ujar dia.

Kendati demikian, KPK menghormati informasi dari lembaga lain yang beredar di media massa terkait kasus yang tengah ditangani KPK. “Kalau teman-teman (media) mendapatkan informasi dan dokumen yang valid dari tempat lain, ya enggak masalah, yang penting, kami porsinya tidak akan menyampaikan,” kata Ghufron.

“Kalau anda dapat info dari tempat lain, berarti ya rujuk saja, yang penting tempat lain tersebut, ternyata telah memiliki dokumen yang valid, yang sah, Itu kami hormati saja,” tuturnya.

Sebelumnya, Maming yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu merasa dikriminalisasi setelah disebut Ditjen Imigrasi Kemenkumham sebagai tersangka KPK. Ia juga mengatakan, negara harus diselamatkan dari mafia hukum yang mengganggu investasi di Indonesia.

“Hari ini giliran saya dikriminalisasi, yang akan datang bisa jadi giliran Anda, sudah banyak yang menjadi korban, tetapi semua media bungkam,” kata Mardani dalam keterangan tertulis tim media HIPMI, dikutip Kompas.com, Selasa (21/6/2022).

“Dan ini sangat mengganggu investasi di Indonesia, semua tidak ada kepastian hukum lagi, dan hukum bisa dimainkan sama mafia,” kata dia.

( Sumber : KPK Persilakan Mardani Maming Ajukan Praperadilan jika Merasa Dikriminalisasi )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri belum melakukan pendampingan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin digugat kontraktor senilai Rp 9,8 miliar. Kejaksaan masih melakukan kajian.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negeri (Datun) Kejaksaan Negeri Trenggalek Eka Hariadi mengaku telah menerima surat dari Pemkab Trenggalek terkait permintaan menjadi pengacara negara.

Permintaan menjadi pengacara negara itu untuk kasus gugatan yang diarahkan kepada Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin cq Direktur RSUD dr Soedomo serta PPK RSUD dr Soedomo Trenggalek.

“Iya ada surat masuk, tapi masih proses, kami telaah dan sebagainya. Artinya belum jadi JPN-nya,” kata Eka Hariadi, Rabu (22/6/2022).

Menurutnya permintaan menjadi JPN tidak serta-merta langsung dikabulkan, karena membutuhkan proses telaah maupun kajian yang mendetail, sehingga pendampingan dapat berjalan dengan lancar.

Sebelumnya Kukuh Yulianto kontraktor Ceria Multimedia Sleman Yogyakarta menggugat Bupati Trenggalek cq Direktur RSUD dr Soedomo Trenggalek (tergugat satu) dan PPK RSUD dr Soedomo Trenggalek (tergugat dua) ke Pengadilan Negeri Trenggalek.

Kontraktor itu menggugat atas kerugian material dan immaterial senilai Rp 9,8 miliar. Gugatan dilayangkan karena kontrak kerja pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit tahun anggaran 2020 senilai Rp 1.529.000.000 diputus dan tidak dibayarkan.

Pihak rumah sakit beralasan pemutusan kontrak telah sesuai aturan, karena dilakukan karena hingga akhir masa kontrak, pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Sejumlah fungsi yang diharapkan bisa dijalankan.

( Sumber : Bupati Trenggalek Digugat Rp 9,8 Miliar, Kejari Belum Bisa Dampingi )

Jakarta (VLF) – Tersangka kasus penipuan dan investasi bodong Indra Kenz tiba di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan. Indra Kenz diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejari Tangerang Selatan setelah berkasnya dinyatakan lengkap.

Pantauan detikcom, Indra Kenz tiba di Kejari Tangerang Selatan (Tangsel), sekitar pukul 08.49 WIB, Jumat (24/6/2022). Indra Kenz memakai kemeja berwarna putih dengan tangan diborgol dan diapit oleh dua petugas kepolisian.

Indra Kenz akan ditahan di Kejaksaan Negeri Tangsel selama menunggu sidang perdananya digelar. Saat ini dia mengaku dalam kondisi baik.

“Baik-baik,” ucap Indra Kenz menjawab pertanyaan wartawan saat hendak memasuki Kejari Tangsel.

Indra Kenz mengatakan akan menjalani proses hukum ini secara kooperatif. Ia mengaku sudah lega dengan kondisi saat ini yang sudah tahap dua.

“Pastinya dari awal kan kooperatif selalu jawab dengan kooperatif tidak pernah tidak mau jawab, saya juga udah lega ya udah tahap 2 ya cepat selesai,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas Indra Kenz telah lengkap. Indra akan segera disidang.

“Berkas perkara atas nama Tersangka IK telah lengkap secara formil dan materiil (P-21) setelah dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti (P.16) pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum),” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (23/6).

Indra Kenz disangkakan melanggar Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

( Sumber : Indra Kenz Tiba di Kejari Tangerang Selatan )

Jakarta (VLF) – JPU KPK menuntut terdakwa Bupati Musi Banyuasin (Muba) nonaktif, Dodi Reza Alex Noerdin 10 tahun dan 7 bulan penjara dalam kasus dugan suap. Dalam pembelaamnya, Dodi menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

Hal itu disampaikan Dodi dalam sidang agenda pembacaan nota pembelaan (peldoi) yang digelar virtual di PN Tipikor Palembang. Sidang itu berlangsung dengan dipimpin Yoserizal selaku Ketua Majelis Hakim, Kamis (23/6/2022).

Anak mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin itu didakwa menerima suap fee proyek di Dinas PUPR Muba tahun 2021 lalu, sebesar Rp 2,9 miliar.

“Demi Allah, tuduhan itu tidak benar,” ucap Dodi membacakan pembelaannya.

Dodi yang nampak tenang selama persidangan dengan tegas membantah jika dirinya disebut telah menerima aliran dana dari sejumlah kontraktor di Muba sebagaimana tertuang di tuntutan JPU.

Adapun isi bantahan tersebut, yakni uang Rp 270 juta dari OTT KPK di Kabupaten Muba bersamaan dengan ditangkapnya eks Kadis PUPR Muba Herman Mayori dan Kabid SDA PUPR Muba Eddy Umari.

Selain itu, Dodi juga membantah uang Rp 1,5 milar yang menurut KPK yang didapat dari ajudannya bersumber dari dana tidak jelas. Dodi masih berpegang teguh dengan pengakuan awalnya di persidangan jika uang tersebut bukan hasil pemberian atau suap dari kontraktor di Muba.

Menurutnya, uang Rp 1,5 miliar itu didapat dari sang ibu yang akan dipergunakan untuk membayar jasa pengacara yang menangani perkara hukum yang sedang dihadapi ayahnya, Alex Noerdin.

Dodi mengungkapkan tuntutan terhadap itu sangatlah kejam. “Tuntutan 10 tahun itu sungguh kejam. Kalau memang uang haram, pasti akan saya sembunyikan dan tutup-tutupi, tidak mungkin saya menyuruh ajudan saya untuk datang ke Gedung KPK dengan membawa uang tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam sidang agenda tuntutan beberapa waktu lalu, JPU KPK menuntut Dodi dengan hukuman 10 tahun 7 bulan penjara dalam perkara tersebut. JPU menyebut, selama persidangan Dodi tidak mengakui perbuatannya serta memberi keterangan yang berbelit-belit, oleh karena itu JPU memberatkan tuntutannya.

“Dodi juga sama sekali tidak mengembalikan kerugian negara dan tidak kooperatif. Sedangkan Herman dan Eddy Umari mengembalikan itu (kerugian negara),” kata JPU ditemui wartawan setelah sidang tuntutan, Kamis (16/6) pekan lalu.

Dijelaskan dalam tuntutan, Dodi Reza disebut telah menerima suap sebesar Rp 2,9 miliar. Oleh karenanya, JPU juga menuntut hak politiknya dicabut terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

“Pencabutan hak politik karena kami menilai kasus ini terjadi secara bersama-sama dan berkelanjutan, makanya kami juga menuntut agar hak politik terdakwa Dodi dicabut. Hal ini diharapkan bisa menjadikan efek jera ataupun pengingat bagi yang lain agar tidak melakukan hal serupa,” katanya.

Meski uang Rp 1,5 miliar dalam OTT diakui Dodi bersumber dari sang ibu dan keluarganya sebagai uang untuk membayar biaya pengacara sang ayah, akan tetapi, JPU secara tegas membantahnya dan menyebut uang itu bersumber dari dana yang belum jelas alias tidak diketahui.

“Maka dari itu kami meminta uang tersebut dirampas untuk negara karena berdasarkan fakta persidangan sumbernya tidak jelas. Kami berkesimpulan uang itu berbeda dengan yang ditarik di bank,” jelas JPU.

( Sumber :  Bantah Terima Suap Rp 2,9 M, Anak Alex Noerdin: Demi Allah, Itu Tidak Benar )

Jakarta (VLF) – Hakim Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan vonis terhadap trio Jenderal Negara Islam Indonesia (NII). Ketiganya divonis hukuman 1,5 tahun hingga 4,5 tahun bui.

Vonis terhadap tiga terdakwa yaitu Sodikin alias Odik, Jajang Koswara dan Ujer Januari dibacakan ketua majelis hakim Harris Tewa dalam sidang yang berlangsung di PN Garut, Kamis (23/6/2022) siang.

“Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan makar dan menghina lambang negara,” kata Harris saat membacakan amar putusannya.

Ketiga terdakwa dianggap secara sah melanggar Pasal 110 KUHP Tentang Makar dan Pasal 66 Jo Pasal 24 UU RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penghinaan Lambang Negara sebagaimana dalam dakwaan primer.

Majelis hakim menyatakan, ketiganya dijatuhi hukuman yang berbeda. Sodikin dan Jajang dihukum bui 4,5 tahun sedangkan Ujer lebih ringan yakni 1,5 tahun bui.

“Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa 1 Jajang Koswara, terdakwa 2 Sodikin alias Odik masing-masing selama 4 tahun dan enam bulan. Dan terdakwa tiga Ujer Danuari dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan,” katanya.

Sidang vonis terhadap ketiga terdakwa dalam kasus video propaganda trio Jenderal NII ini akhirnya berlangsung usai tertunda sekitar satu bulan. Majelis hakim dalam sidang menjelaskan hak tersebut wajar terjadi. Sebab, para pemangku kebijakan mempertimbangkan dengan matang vonis terhadap ketiganya.

( Sumber : Tok! Hakim Vonis Jenderal NII Garut 4,5 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi menghabiskan belasan jam di Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau bahan baku minyak goreng. Sejauh ini status M Lutfi disebut jaksa masih sebagai saksi.

“Ini kan (M Lutfi) sebagai saksi, saya nggak bicara tersangka,” ucap Supardi selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung di kantornya.

Hal itu disampaikan Supardi pada Rabu, 22 Juni 2022 selepas pemeriksaan terhadap M Lutfi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB. Memangnya apa saja yang menjadi materi pemeriksaan terhadap M Lutfi yang baru-baru ini diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Zulkifli Hasan dari kursi Mendag?

Sebelum beranjak mengenai pemeriksaan M Lutfi, perlu diketahui bila kasus ini sudah menjerat setidaknya 5 tersangka. Salah satu dari tersangka yang dijerat adalah anak buah M Lutfi sewaktu aktif sebagai Mendag yaitu Indrasari Wisnu Wardhana.

Berikut nama-nama 5 tersangka tersebut:

1. Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag);
2. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia;
3. Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG);
4. Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas; dan
5. Lin Che Wei selaku swasta.

Awal mula perkara ini diketahui pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar. Saat kelangkaan itu, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan menetapkan domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan ekspor minyak goreng tidak melaksanakan kebijakan pemerintah itu.

“Maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO serta DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, beberapa waktu lalu.

“Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah,” imbuhnya.

Burhanuddin menilai perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian negara. Tak hanya itu, mereka juga yang menyebabkan minyak goreng langka.

“Perbuatan para Tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya Kerugian perekonomian negara (mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat),” jelas Burhanuddin.

Kini kembali pada pemeriksaan M Lutfi. Dirdik Kejagung Supardi menyebut pemeriksaan terhadap M Lutfi penting untuk pembuktian pidana bagi para tersangka.

“Jadi (M Lutfi) diperiksa sebagai saksi terkait apa yang dia ketahui, apa yang dia alami untuk pembuktian terhadap 5 tersangka. Kalau saksi yang diberikan pertama IWW (Indrasari Wisnu Wardhana) dan LCW (Lin Che Wei). Pemeriksaan pertanyaan seputar, pertama terkait latar belakang dan implementasi peraturan yang terbit dari Kemendag menyangkut HET, ketentuan ekspor, ketentuan IMO dan lain beberapa ketentuan yang menyangkut terbitnya PE, dan juga ditanya terkait dengan pengetahuan yang dialami, didengar oleh saksi terkait para tersangka tadi, juga dikonfrontir dengan berbagai bukti-bukti yang telah disita sebelumnya. Kan ada beberapa bukti sebelumnya,” ucap Supardi.

Salah satu yang menarik ditelisik adalah tentang hubungan Lin Che Wei dengan M Lutfi. Silakan ke halaman selanjutnya.

Tentang Lin Che Wei sempat menarik perhatian publik lantaran perannya yang dianggap begitu sentral dalam perkara ini. Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati disebut Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah pada Kamis, 15 Mei 2022 tidak mempunyai posisi apa pun di Kemendag.

“Yang bawa sampai saat ini masih Wisnu (Dirjen Daglu Kemendag),” kata Febrie.

Febrie menyebut Lin Che Wei ada di lingkaran Kemendag sejak Januari lalu. Penyidik, menurut Febrie, menemukan dugaan konflik kepentingan yang dilakukan Lin Che Wei.

“Kalau itu kan dia karena konsultan. Kita membuktikan kan karena sebelah kaki dia dibayar sebagai konsultan di bawah swasta, sehingga ada konflik kepentinganlah, kalau dia ngurus terus ekspor di Kemendag,” imbuhnya.

Yang bikin bertanya-tanya adalah Lin Che Wei selalu turut dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait minyak goreng. Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Supardi menyebut Lin dibayar sebagai konsultan di tiga perusahaan eksportir CPO yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO. Kejagung mengaku memiliki bukti pembayarannya.

“Maksudnya gini, dia (Lin Che Wei) itu juga mendapatkan bayaran terkait dengan dia menjadi konsultannya di perusahaan swasta. Artinya, dari berbagai bukti yang kita peroleh itu, dia minta pembayaran dan ada bukti pembayarannya,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Supardi kepada wartawan, Rabu (18/5) malam.

“Ya ke beberapa perusahaan itu yang tersangka itu, iya (tiga perusahaan eksportir CPO),” sambungnya.

Lantas bagaimana hubungan M Lutfi dengan Lin Che Wei?

“Begini, kalau saya jawab yang sampai detail-detail itu materiil. Jadi itu nggak saya jawab yang gitu-gitu tapi prinsipnya bahwa ya diperiksa apa yang didengar, dilihat, dialami terkait dengan proses-proses tadi. Latar belakang terbitnya ketentuan dan siapa yang terlibat di sana dan kenapa kok terbit,” kata Supardi.

Ketika ditanya mengenai ada tidaknya pengakuan M Lutfi mengenai Lin Che Wei kerap merekomendasikan eksportir, Supardi tak menjawab gamblang. Dia hanya menyampaikan bila M Lutfi sudah mencoba membuka semua yang diketahuinya.

“Pak Lutfi itu sudah membuka semua, artinya dia mencoba terbuka, dia terbuka betul apa yang dia dengar, dia lihat dan alami. Cuma saya ndak bisa sampaikan. Dia sudah buka semua, dia buka semua,” kata Supardi.

Di sisi lain, M Lutfi enggan blak-blakan mengenai materi pemeriksaan padanya. Ada pula dokumen yang dibawa M Lutfi yang lantas disita jaksa.

“Tadi saya sudah datang tepat waktu, tepat hari dan melaksanakan semua yang ditanyakan saya jawab dengan sebenar-benarnya,” ujar Lutfi.

“Saya berterima kasih juga kepada teman-teman media yang menunggu sejak jam 09.00 WIB pagi. Tetapi saya tidak akan jawab karena semua materinya silakan tanyakan kepada penyidik,” imbuhnya.

( Sumber : Kaitan Lin Che Wei dengan Eks Mendag Lutfi Masih Ditutup Rapat Jaksa )

Jakarta (VLF) – KPK kembali memanggil petinggi PT Summarecon Agung di kasus suap yang menjerat eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS). Kali ini, KPK memanggil General Manager (GM) Perencanaan PT Summarecon Agung.

“Hari ini (21/6) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Tersangka HS, dan kawan-kawan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (23/6/2022).

Nantinya, para saksi tersebut akan diperiksa di gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Ali enggan membeberkan apa saja materi yang akan dikonfirmasi oleh penyidik terhadap yang bersangkutan.

Adapun para saksi yang diperiksa berjumlah enam orang. Mereka adalah:

1. Bryan Tony selaku GM Perencanaan PT Summarecon Agung;

2. Dwi Putranto Wahyuning selaku Manager Perizinan PT Summarecon Agung;

3. Danang Yulisaksono selaku Kepala Bidang Tata Rung Kota Yogyakarta;

4. Aris Eko Nugroho selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pemda DIY;

5. Raditya Satya Putra selaku Perencana PT Summarecon Agung; dan

6. Triatmojo selaku Perencana PT Summarecon Agung.

Sebelumnya, KPK juga memanggil sejumlah Direktur Utama Summarecon Agung terkait kasus suap eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS). Dalam pemeriksaan itu PT Summarecon mengalokasikan sejumlah dana khusus guna memperlancar penerbitan izin di wilayah Yogyakarta.

“Seluruh saksi hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik dan dikonfirmasi antara lain terkait aktivitas keuangan dari PT SA Tbk dan dugaan adanya peruntukan dana khusus untuk memperlancar pengusulan penerbitan izin ke Pemkot Yogyakarta,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/6/2022).

Dalam pemeriksaan itu, tambah Ali, penyidik juga mendalami adanya pemberian fasilitas khusus dari Summarecon Agung kepada Haryadi Suyuti. Diduga, fasilitas itu diberikan selama proses pengurusan izin milik Summarecon Agung.

“Selain itu didalami juga terkait dugaan adanya fasilitas khusus untuk Tersangka HS selama proses pengurusan izin dari PT SA Tbk,” sambung Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin apartemen di Yogyakarta. Selain Haryadi, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya.

Tersangka pemberi:

– Vice President Real Estate PT SA Tbk (Summarecon Agung), Oon Nusihono

Tersangka penerima:

– Wali Kota Yogyakarta 2017-2022, Haryadi Suyuti
– Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana
– Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono.

( Sumber : KPK Panggil Petinggi Summarecon Agung Terkait Suap eks Walkot Yogya )

Jakarta (VLF) – Tamara Bleszynski telah melaporkan pengurus hotel di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat atas dugaan penggelapan ke Polda Jawa Barat. Hotel itu adalah peninggalan mendiang ayah Tamara.

Selama 19 tahun, Tamara merasa tak menerima keuntungan. Padahal dia adalah pemegang saham sebesar 20% di hotel itu.

Lantas sudah sejauh apa kasus itu ditangani Polda Jawa Barat? Djohansyah pengacara Tamara mengatakan akan ada naik status terhadap para tersangka.

“Polisi bekerja profesional dan cukup baik. Menurut alur hukumnya, rasanya tidak akan lama lagi akan naik status atas dugaan tindak pidana ini. Karena menurut kami cukup alat bukti untuk naik ke sidik. 19 tahun laporan keuangan tidak pernah diberikan secara patut dan wajar rasanya sudah pasti ada yang salah,” kata Tamara Bleszenzky di Kemang, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, Djohansyah mengatakan hotel tersebut dalam kondisi baik dan berkembang. Bukan hotel yang mengalami kerusakan ataupun sepi tamu.

“Sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik. Okupansi cukup baik. Ini bukan hotel yang sudah mau rubuh, tapi sangat baik. Ada di puncak pass. Selamat Jadi rasanya kalau kita bicara ini hotel tidak berfungsi ini jauh (masih buka hotelnya),” katanya.

Disinggung apakah pengurus hotel itu sama seperti sejak awal berdiri, Djohansyah mengatakan demikian.

“Setahu kami dengan pengurus yang sama. Setahu kami,” katanya.

Sementara itu, disinggung pihak Tamara sudah berkomunikasi dengan terlapor, Djohansyah mengatakan sudah tak ada komunikasi. Namun yang pasti Djohansyah menegaskan meski cuma 20% sebagai pemegang saham, seharusnya Tamara mendapatkan keuntungan

“Kami belum ada komunikasi, sejak membuat laporan belum ada komunikasi,” katanya.

“20 persen itu sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas itu sangat besar. 1 persen saja haknya harus dicover apalagi 20 persen. Jadi saya pikir bukan dalam konteks memiculah,” pungkasnya.

( Sumber : Pengacara Ungkap Akan Ada Perubahan Status Terkait Laporan Tamara Bleszynski )