Jakarta (VLF) – KPK mengusut kasus dugaan suap alokasi anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Tulungagung. KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka di kasus ini.

“KPK sedang melaksanakan penyidikan berupa pengumpulan alat bukti terkait dugaan suap pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (28/6/2022).

“Dalam penyidikan ini, KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka,” ujarnya.

KPK segera mengumumkan nama-nama tersangka di kasus ini, termasuk konstruksi perkaranya.

“Namun, nanti saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan, KPK akan mengumumkan pihak-pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk konstruksi perkara dan pasal pidana yang disangkakan,” ujar Ali.

Hingga saat ini KPK masih melakukan pemanggilan saksi terkait pengembangan perkara ini. Hal itu sebagai upaya KPK dalam pengumpulan alat bukti.

“Pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi merupakan salah satu upaya pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh tim penyidik dan saat ini sedang berjalan,” tuturnya.

Dalam pengumpulan alat bukti, Ali berharap masyarakat ikut serta mengawasi, termasuk melaporkan kepada KPK jika memiliki informasi terkait perkara ini.

“KPK berharap dukungan masyarakat yang apabila memiliki berbagai informasi terkait perkara ini untuk segera dapat menyampaikan kepada tim penyidik KPK untuk segera kami dalami info dimaksud,” tutupnya.

( Sumber : KPK Usut Kasus Suap Bankeu Jatim untuk Tulungagung, Sudah Ada Tersangka )

Jakarta (VLF) – Komisi III DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung dan hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung tahun 2021/2022. Ada 7 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc yang mengikuti uji kelayakan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima detikcom, jadwal uji kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc dilakukan selama 2 hari. Uji kelayakan itu dimulai sejak Selasa-Rabu, 28-29 Juni 2022. Proses uji kelayakan itu dilakukan di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Diketahui tahap pengambilan keputusan pemberian persetujuan atas calon hakim agung dan calon hakim ad hoc itu dilakukan Rabu (29/6/2022) pukul 19.00 WIB.

Berikut nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung tahun 2021/2022 yang mengikuti fit and proper test:

Selasa (28/6/2022)

1. Calon Hakim Agung Kamar Agama Abd. Hakim
2. Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak Triyono Martanto
3. Calon Hakim Agung Kamar Pidana Subiharta
4. Calon Hakim Agung Kamar Pidana Suradi
5. Calon Hakim Agung Kamar Pidana Willem Saija

Rabu (29/6/2022).

1. Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak Cerah Bangun
2. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Rodjai S. Irawan
3. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Agustinus Purnomo Hadi
4. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Arizon Mega Jaya
5. Calon Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati

( Sumber : Komisi III DPR Mulai Uji Kelayakan Calon Hakim Agung-Hakim Ad Hoc )

Jakarta (VLF) – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat masih memproses dugaan korupsi revitalisasi dan dana hibah Taman Pramuka. Kasus itu sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

“Masih dalam pemeriksaan. Tapi sudah masuk proses penyidikan,” ucap Kasipenkum Kejati Jabar Sutan Harahap di Kantor Kejati Jabar, Jalan Riau, Kota Bandung, Selasa (28/6/2022).

Meski sudah ditingkatkan ke penyidikan, Sutan mengatakan tim penyidik belum menetapkan tersangka. Menurutnya, masih ada rangkaian proses lainnya untuk penetapan tersangka.

“Sudah penyidikan tapi untuk tersangka belum. Masih proses,” kata dia.

Pemeriksaan saksi sudah dilakukan oleh penyidik Kejati Jabar. Terakhir, seorang kepala dinas diperiksa.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi di pramuka Kota Bandung.

Kasus ini terjadi sejak tahun 2017. Pemkot Bandung memberikan dana hibah kegiatan ke Kwartir cabang gerakan Pramuka Kota Bandung. Duit miliaran rupiah mengalir dalam tiga tahun yakni 2017, 2018 hingga 2020.

( Sumber :Kasus Dugaan Korupsi Revitalisasi Taman Pramuka Bandung Naik Penyidikan )

Jakarta (VLF) – Mardani H Maming resmi mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya. KPK mengaku siap menghadapi proses praperadilan itu.

“Hak yang bersangkutan mengajukan praperadilan. KPK melalui biro hukum tentu siap hadapi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (28/6/2022).

Meski demikian, hingga saat ini Ali mengaku KPK belum menerima surat maupun panggilan resmi dari pihak Pengadilan. Disebutkan, Mardani Maming mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sejauh ini kami belum menerima surat pemberitahuan maupun panggilan sidang dari PN Jakarta Selatan,” lanjutnya.

KPK, kata Ali, memastikan akan mengikuti proses tersebut sebagaimana mestinya. Ali mengatakan kewenangan pengadilan untuk menilai praperadilan itu layak diajukan atau tidak.

“Pengadilan tentu akan memeriksanya apakah yang diajukan tersebut memenuhi syarat atau tidak terkait ketentuan diajukannya praperadilan,” sebut Ali.

Ali menegaskan bahwa penetapan tersangka Mardani Maming sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Namun demikian, kami tegaskan bahwa seluruh proses penyidikan perkara ini kami pastikan telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan maupun hukum acara pidana,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, politikus PDIP Mardani H Maming resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK atas status tersangkanya. Sidang perdana gugatan praperadilan itu akan digelar pada 12 Juli mendatang.

“Sidangnya Selasa, 12 Juli 2022, jam 10 pagi ruang sidang 1,” kata pejabat Humas PN Jaksel, Haruno, saat dihubungi detikcom, Senin (27/6/2022).

Adapun pada petitum permohonan praperadilan itu, Mardani Maming meminta hakim mengabulkan gugatan praperadilannya. Mardani meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

“Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan, oleh karenanya, penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel.

Selain itu, Mardani Maming meminta hakim menyatakan penyelidikan-penyidikan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dinyatakan tidak sah.

“Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” bunyi petitum tersebut.

Sebelumnya, Mardani Maming mengaku telah menerima salinan resmi dari KPK terkait status tersangkanya. Surat itu diterima pada Rabu (22/6).

“Sudah (terima lampiran soal tersangka KPK). Terima hari Rabu, 22 Juni kemarin. Kita pelajari dulu,” ujar pengacara Mardani H Maming, Ahmad Irawan, kepada detikcom, Jumat (24/6/2022).

Mardani Maming Dipanggil KPK
Diketahui, Mardani H Maming diperiksa KPK pada Kamis (2/6). Dia dimintai konfirmasi terkait permasalahan dengan pemilik PT Jhonlin Group Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku perkara yang berkaitan dengan Mardani H Maming sudah sampai di tahap penyidikan. Namun KPK belum mau membeberkan nama tersangkanya.

“Cuma memang secara resmi belum kita umumkan karena seperti yang kawan-kawan tahu kita akan mengumumkan ketika sudah ada upaya paksa penahanan, tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian kepada para tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kepada wartawan, Senin (20/6).

( Sumber : Mardani Maming Ajukan Praperadilan Status Tersangka, KPK Siap Hadapi )

Jakarta (VLF) – Emirsyah Satar kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi. Padahal, dia belum menuntaskan masa hukumannya di bui.

Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia itu masih menjalani hukuman delapan tahun penjara dari kasus korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls Royce PLC. Dari kong kalikong, dia juga menerima duit dari Rp 46 miliar dari Soetikno Soedarjo, Dirut PT Mugi Rekso Abadi (MAR).

Kabar terbaru, dia menyandang tersangka di kasus lain lagi, namun kasus ini masih ada hubungannya dengan urusan pesawat. Gara-gara korupsi kasus pesawat ini, negara rugi triliunan rupiah.

Berikut adalah fakta-fakta seputar Emirsyah Satar yang menjadi tersangka lagi:

1. Kasus sebelumnya: pengadaan pesawat
Kasus pengadaan pesawat itu bermula saat Garuda Indonesia membeli sejumlah pesawat. Namun ternyata Emirsyah Satar mendapatkan suap dari pihak Rolls-Royce. Uang diputar Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo.

Kasus ini ditangani KPK. Atas hal itu, Emirsyah dan Soetikno dimintai pertanggungjawaban di depan pengadilan. Pada 8 Mei 2020, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Emirsyah karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Emirsyah juga diwajibkan mengembalikan uang korupsi ke negara senilai SGD 2,1 juta. Uang pengganti tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, asetnya akan disita oleh negara. 17 Juli 2020, vonis diketok oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, namun lantas Emirsyah Satar tidak terima dan mengajukan permohonan kasasi. MA menolak kasasi itu. Emirsyah Satar tetap dihukum delapan tahun penjara.

2. Emirsyah Satar tersangka di kasus sewa pesawat
Yang terbaru, Emirsyah Satar menjadi tersangka di kasus korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia. Dia tidak sendiri, ada juga Dirut PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedardjo yang menjadi tersangka. Sudah ada tiga tersangka lain pula yang ditetapkan oleh Kejagung sebelumnya.

Kasus ini bermula pada 2011 sampai 2021. Garuda Indonesia melakukan pengadaan pesawat antara lain Bombardier CRJ-100 dan ATR 72-600. Kajian pengadaan dua jenis pesawat itu tidak memadai. Proses lelang juga mengarah untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu, yakni Bombardier dan ATR. Indikasi suap-menyuap juga terendus Kejaksaan.

Emirsyah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.

3. Kerugian negara Rp 8,8 T
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan kasus korupsi ini merugikan negara triliunan rupiah. Kerugian ini muncul akibat penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

“Kejaksaan telah melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi PT Garuda, ini tindak lanjut pertama. Hari ini kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai kalau di Indonesia-kan Rp 8,8 triliun, itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers, Senin (27/6).

4. Emirsyah tidak ditahan
Meski Emirsyah menjadi tersangka di kasus ini, namun Emirsyah tidak ditahan. Soalnya, Emirsyah sedang menjalani pidana di kasus Garuda yang sebelumnya.

“Tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK,” kata Burhanuddin dalam jumpa pers di Gedung Kartika, Jakarta Selatan, Senin (27/6). Emirsyah sudah dibui di Lapas Sukamiskin dalam rangka menjalani pidana dari kasus sebelumnya.

( Sumber :4 Fakta Emirsyah Satar Tersangka Lagi Saat Masih di Balik Jeruji )

 

Jakarta (VLF) – Dua pencuri meriam Isa Ali Maksum dan Toppo Setyo Nugroho Pramono diadili di Ruang Tirta, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Mereka menjalani sidang tuntutan,

Dalam sidang tuntutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dewantoro, keduanya hanya pasrah. Sebab, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sri Rahayu dan Wahyuning Dyah menuntutnya dengan hukuman kurungan pidana 2 tahun 6 bulan penjara.

“Memohon kepada majelis hakim, menuntut terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan,” kata JPU saat membacakan surat tuntutannya, Senin (27/6/2022).

Kemudian, Dewantoro menanyakan kepada kedua terdakwa perihal tuntutan itu melalui sidang teleconference.

“Kamu dituntut JPU 2 tahun 6 bulan penjara, bagaimana tanggapannya? mengajukan pembelaan atau permohonan?,” tanya hakim.

Kedua terdakwa pun mengakui perbuatannya secara bergantian. Lalu, memohon keringanan terkait pidana yang dijatuhkan.

“Kami mengaku bersalah, kami menyesal, kami mohon keringanannya yang mulia, tidak akan kami ulangi sampai kapan pun yang mulia,” jawab terdakwa, bergantian.

Dalam dakwaannya, kedua terdakwa merupakan pekerja pada sebuah gudang restoran di Jalan Ketintang Baru Gang 14 Nomor 1 Surabaya. Aksi keduanya berlangsung pada bulan Februari 2022.

Saat itu, Isa Ali Maksum mempunyai inisiatif untuk mencuri 2 buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan. Kala itu, ia melihat target curiannya berada di dalam gudang restoran milik korbannya, Adnas.

Kemudian, Isa Ali Maksum menghubungi Toppo Setyo Nugroho Pramano. Keduanya pun saling berinteraksi tentang harga dan pasaran dari 2 meriam itu.

Selanjutnya, Isa mengajak Toppo untuk mengambil 2 buah Meriam. Pada 3 Februari 2022 pukul 10.00 WIB, Isa pergi ke gudang resto itu dan menyiapkan 1 pikap warna putih.

Pukul 11.00 WIB, keduanya kompak mengambil meriam yang terbuat dari kuningan dalam keadaan sudah terbungkus koran dan lakban coklat beserta dudukannya yang terbuat dari kayu tanpa seizin saksi pemiliknya.

Mereka mengangkut 2 dua buah meriam pajangan yang terbuat dari kuningan itu dan membawanya ke tempat loakan yang beralamat di Dusun Karang, Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Di sana, keduanya menerima uang senilai Rp 4 juta dari hasil penjualan barang curian.

Uang itu lantas dibagi berdua. Sementara, korban menderita kerugian hingga Rp 350 juta.

( Sumber : 2 Pencuri Meriam di Surabaya Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan perkara korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) berbeda dengan yang pernah ditangani KPK. Apa perbedaannya?

Dirangkum detikcom, Senin (27/6/2022), perkara mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang dulu ditangani KPK adalah berkaitan dengan penerimaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK saat itu mendakwa Emirsyah Satar dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

berikut bunyinya:

Pasal 12; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar

huruf b: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kedua, Emirsyah didakwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan bunyi pasal 3 UU TPPU:
Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dakwaan Emirsyah-Soetikno
Dalam dakwaan yang disampaikan KPK, Emirsyah menerima suap yang jumlahnya sekitar RP 46 miliar dari Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedardjo, dalam perkara ini Soetikno juga turut diadili.

Emirsyah menerima suap secara bertahap, dengan rincian;

– Rp 5.859.794.797
– USD 884.200 (atau sekitar Rp 12,3 miliar)
– EUR 1.020.975 (atau sekitar Rp 15,9 miliar)
– SGD 1.189.208 (atau sekitar Rp 12,3 miliar)

Suap berasal dari Airbus S.A.S, Rolls-Royce PLC, Avions de Transport Regional (ATR), dan Bombardier Inc. Untuk pemberian dari Airbus, Rolls-Royce, dan ATR mengalir melalui Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedardjo, sedangkan dari Bombardier disebut melalui Hollingsworld Management International Ltd Hong Kong dan Summerville Pacific Inc.

Selain didakwa menerima suap, Emirsyah dan Soetikno didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Emirsyah menerima suap dari Soetikno, kemudian mentransfer uang itu ke sejumlah rekening atas nama orang lain dan menitipkan uang itu ke orang lain di rekening bank luar negeri.

Terkait kasus ini, Emirsyah dan Soetikno sudah menjalani masa pidana di Lapas Sukamiskin. Emirsyah menjalani pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Sedangkan Soetikno Soedardjo divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Keduanya juga sempat mengajukan upaya kasasi namun kandas.

Lalu, bagaimana dengan perkara yang kini ditangani Kejagung?
Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan perkara yang kini ditangani pihaknya berbeda dengan yang pernah ditangani oleh KPK. Perbedaannya adalah perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan penerimaan suap.

“Jadi untuk kasus ES ini tentunya adalah dalam rangka zaman direksi dia, ini kan terjadinya pada waktu itu, ini pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja selama dia menjabat sebagai direktur karena yang di KPK adalah sebatas mengenai suap,” kata Burhanuddin dalam jumpa pers di gedung Menara Kartika Kejagung, Jaksel, Senin (27/6).

Burhanuddin menerangkan kasus Garuda Indonesia yang ditangani Kejagung saat ini berkaitan dengan pengadaan dan kontrak-kontrak yang terjadi pada zaman kepemimpinan Emirsyah Satar. Burhanuddin memastikan tidak ada asas nebis in idem dalam kasus yang ditangani Kejagung dan KPK.

“Ini mulai dari pengadaannya dan tentunya tentang kontrak-kontrak yang ada, itu yang minta pertanggungjawaban, yang pasti bukan nibes in idem,” kata Burhanuddin.

Emirsyah dan Soetikno ditetapkan tersangka oleh Kejagung terkait pengadaan pesawat Garuda. Perbuatan mereka telah merugikan negara Rp 8,8 triliun.

“Kejaksaan telah melakukan penyidikan TPK PT Garuda, ini tindak lanjut pertama. Hari ini kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai kalau diindonesiakan Rp 8,8 triliun, itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda,” papar Burhanuddin.

Karena itu, pasal yang disangkakan di perkara ini adalah Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat 1 diketahui tentang kerugian negara. Berikut bunyinya:

Pasal 2 ayat 1;
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 3:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Duduk Perkara
Perkara ini bermula pada kurun waktu 2011-2021, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pengadaan pesawat dari berbagai jenis tipe pesawat, antara lain Bombardier CRJ-100 dan ATR 72-600, yang mana untuk pengadaan Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang dilaksanakan dalam periode tahun 2011-2013 terdapat penyimpangan dalam proses pengadaannya antara lain:

1. Kajian feasibility study/business plan rencana pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) yang memuat analisis pasar, rencana jaringan penerbangan, analisis kebutuhan pesawat, proyeksi keuangan dan analisis resiko tidak disusun atau dibuat secara memadai berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel;

2. Proses pelelangan dalam pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) mengarah untuk memenangkan pihak penyedia barang/jasa tertentu, yaitu Bombardier dan ATR;

3. Adanya indikasi suap-menyuap dalam proses pengadaan pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) dari manufaktur.

Dengan demikian, penyimpangan dalam proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 tersebut mengakibatkan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk mengalami kerugian dalam mengoperasikan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

“Atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tersebut, diduga telah menguntungkan pihak terkait dalam hal ini perusahaan Bombardier Inc, Kanada, dan perusahaan Avions de Transport Regional) (ATR), Prancis, masing-masing selaku pihak penyedia barang dan jasa serta perusahaan Alberta SAS, Prancis, dan Nordic Aviation Capital (NAC), Irlandia, selaku lessor atau pihak yang memberikan pembiayaan pengadaan pesawat tersebut,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.

( Sumber : Bikin Rugi Negara Rp 8,8 T! Ini Beda Kasus Garuda di Kejagung dengan KPK )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau oleh PT Duta Palma Group. Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengatakan, kasus ini tengah naik ke tahap penyidikan.

“Kejaksaan melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan PT Duta Palma Group,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers, Senin (27/6/2022).

Burhanuddin menjelaskan, PT Duta Palma melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektare secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan perkonomian negara di wilayah Riau.

Menurutnya, rincian kerugian perekonomian negara itu masih dalam proses penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu (37.095 hektar) tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, pemilik PT Duta Palma itu adalah seorang buronan atau orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, menurutnya, keuntungan dari perusahaan itu juga mengalir kepada DPO itu.

Namun, Burhanuddin belum mau menyebutkan siapa DPO yang dimaksudkannya. “Pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK. Selama dia melakukan perbuatan ini, bahkan selama DPO perusahaan ini menggunakan profesional,” tuturnya.

Dalam perkara tersebut, Burhanuddin menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan penyitaan terhadap tanah seluas 37.095 hektar tersebut.

Burhanuddin mengatakan pihaknya melakukan penyitaan pada dua minggu lalu. “Kami tim penyidik dari Kejagung telah melakukan penyitaan atas lahan tersebut dan penyitaan itu kami titipkan ke PTPN V ini di daerahnya, daerah Riau,” ucap dia.

Diketahui, KPK masih memburu empat orang koruptor yang belum tertangkap dan masuk dalam DPO sejak Desember 2021 lalu. Keempatnya adalah politisi PDI-P Harun Masiku, pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi.

Kemudian, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar dan pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Aotama. Keempatnya berada dalam kasus yang berbeda.

( Sumber :Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Penyerobotan Lahan 37.095 Hektar PT Duta Palma Group )

Jakarta (VLF) – Emirsyah Satar lagi-lagi berurusan dengan hukum usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Padahal Emirsyah saat ini masih menghuni sel di Lapas Sukamiskin, Bandung atas perkara yang sebelumnya diusut KPK.

Setali tiga uang, nasib serupa dialami Direktur PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo. Dia dan Emirsyah Satar menjadi tersangka anyar dari perkara dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia yang saat ini ditangani Kejagung.

Sejatinya baik Emirsyah maupun Soetikno sudah lebih dulu diusut KPK. Berikut perkara di KPK yang menjerat keduanya:

1. Korupsi Pengadaan dan Mesin Pesawat
Perkara suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC saat itu ditangani oleh KPK. Kasus ini hingga diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Emirsyah saat itu didakwa menerima suap yang jumlahnya sekitar RP 46 miliar dari Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo.

Emirsyah menerima suap secara bertahap, dengan rincian;

– Rp 5.859.794.797
– USD 884.200 (atau sekitar Rp 12,3 miliar)
– EUR 1.020.975 (atau sekitar Rp 15,9 miliar)
– SGD 1.189.208 (atau sekitar Rp 12,3 miliar)

Sumber uang itu berasal dari Airbus S.A.S, Rolls-Royce PLC, Avions de Transport Regional (ATR), dan Bombardier Inc. Untuk pemberian dari Airbus, Rolls-Royce, dan ATR mengalir melalui Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo, sedangkan dari Bombardier disebut melalui Hollingsworld Management International Ltd Hong Kong dan Summerville Pacific Inc.

Emirsyah menerima uang itu atas perbuatannya melakukan intervensi pengadaan dan perawatan pesawat di PT Garuda Indonesia. Rinciannya:
– Pengadaan pesawat Airbus A330 series;
– Pengadaan pesawat Airbus A320;
– Pengadaan pesawat ATR 72 serie 600;
– Pengadaan pesawat Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG; dan
– Pembelian dan perawatan mesin Rolls-Royce Trent 700

Soetikno Soedarjo juga turut diadili dalam kasus ini. Selain Emirsyah dan Soetikno, Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno juga ikut terjerat dalam kasus ini karena ikut menerima suap.

2. TPPU
Selain didakwa menerima suap, Emirsyah dan Soetikno juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Emirsyah menerima suap dari Soetikno kemudian mentransfer uang itu ke sejumlah rekening atas nama orang lain dan menitipkan uang itu ke orang lain di rekening bank luar negeri.

Emirsyah juga membeli sejumlah aset di Australia dan di beberapa tempat. Kemudian dia juga membeli sejumlah kendaraan mewah.

Vonis Emirsyah-Soetikno
Terkait kasus ini, baik Emirsyah dan Soetikno sudah divonis. Di pengadilan tingkat pertama, Emirsyah diadili 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai SGD 2,1 juta. Sedangkan, Soetikno Soedarjo divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Emirsyah dan Soetikno sama-sama melawan putusan hakim itu. Namun, di tingkat kasasi permohonan mereka ditolak.

Alhasil, Emirsyah tetap divonis 8 tahun penjara. Soetikno juga tetap divonis 6 tahun penjara.

3. Kasus Pengadaan Pesawat Garuda
Terbaru, Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda. Kali ini, Kejaksan Agung (Kejagung) yang menangani kasus ini.

“Sejak Senin, 27 Juni 2022, hasil ekspose kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda, kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers, Senin (27/6/2022).

Burhanuddin mengatakan korupsi yang dilakukan Emirsyah dan Soetikno telah membuat negara merugi. Diduga total kerugian negara Rp 8,8 triliun.

“Kejaksaan telah melakukan penyidikan TPK PT Garuda, ini tindak lanjut pertama. Hari ini kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai kalau di Indonesia-kan Rp 8,8 triliun, itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda,” paparnya.

Emirsyah dan Soetikno disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : Jejak Tersangka Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo, Dulu KPK Kini Kejagung )

Jakarta (VLF) – Kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia memasuki babak baru. Jaksa Agung St Burhanuddin akan mengumumkan langsung tersangka anyar kasus Garuda hari ini.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah:

1. Setijo Awibowo (SA) selaku VP Strategic Management Office Garuda Indonesia 2011-2012
2. Agus Wahjudo selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia 2009-2014
3. Albert Burhan (AB) selaku VP Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2012

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Penetapan tersangka kasus Garuda ini mulanya disampaikan Burhanuddin pada Kamis, 24 Februari 2022 lalu. Burhanuddin menyebut ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Tadi pagi enam orang telah kita lakukan pemeriksaan. Dan dari enam orang itu, kami telah menetapkan dua orang menjadi tersangka,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/2).

Kedua tersangka itu adalah Setijo Awibowo dan Agus Wahjudo. Tersangka Setijo ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel, sedangkan tersangka Agus ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan.

Selain itu, tim penyidik telah menyita 580 dokumen terkait proyek pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Burhanuddin mengatakan kala itu pihaknya saat ini masih menghitung kerugian negara dalam perkara ini bekerja sama dengan BPKP.

“Kerugian negara ini masih kita masih diskusikan. Kita meminta BPKP melakukan penghitungan dan insyaallah dalam waktu dekat akan disampaikan juga berapa nilai kerugiannya,” imbuhnya.

Kemudian pada Kamis, 10 Maret lalu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyebut Kejagung telah menetapkan satu tersangka baru. Tersangka yang dijerat ialah VP Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (persero) Tbk periode 2005-2012 Albert Burhan.

“Pada hari ini telah ditetapkan tersangka AB dan sekaligus telah mengeluarkan surat perintah penahanan kepada tersangka AB,” kata Ketut Sumedana dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/3).

AB diperiksa dan langsung ditetapkan tersangka dan ditahan. AB ditahan di Rutan Kejagung selama 20 hari ke depan.

Dalam kasus ini, peran tersangka Albert adalah bersama-sama dengan tersangka lainnya, Setijo Awibowo dan Agus Wahjudo, tidak melaksanakan suatu perencanaan yang baik terhadap pembelian pengadaan Garuda.

Duduk Perkara
Perkara ini bermula pada kurun waktu 2011-2021, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pengadaan pesawat dari berbagai jenis tipe pesawat, antara lain Bombardier CRJ-100 dan ATR 72-600, yang mana untuk pengadaan Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang dilaksanakan dalam periode Tahun 2011-2013 terdapat penyimpangan dalam proses pengadaannya antara lain:

1. Kajian Feasibility Study / Business Plan rencana pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) yang memuat analisis pasar, rencana jaringan penerbangan, analisis kebutuhan pesawat, proyeksi keuangan dan analisis resiko tidak disusun atau dibuat secara memadai berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel;

2. Proses pelelangan dalam pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) mengarah untuk memenangkan pihak penyedia barang / jasa tertentu, yaitu Bombardier dan ATR;

3. Adanya indikasi suap-menyuap dalam proses pengadaan pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) dari manufacture.

Dengan demikian, akibat penyimpangan dalam proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 tersebut mengakibatkan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. mengalami kerugian dalam mengoperasionalkan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

“Atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tersebut, diduga telah menguntungkan pihak terkait dalam hal ini perusahaan Bombardier Inc -Kanada dan perusahaan Avions de transport regional) (ATR)- Perancis masing-masing selaku pihak penyedia barang dan jasa serta perusahaan Alberta S.A.S. -Perancis dan Nordic Aviation Capital (NAC) – Irlandia selaku lessor atau pihak yang memberikan pembiayaan pengadaan pesawat tersebut,” kata Ketut Sumedana.

3 Tersangka Segera Diadili
Penyidik Kejagung menyerahkan berkas tahap I tersangka dan barang bukti tersangka Albert Burhan dkk kepada jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Tim JPU nantinya akan meneliti berkas perkara kasus tersebut.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menyerahkan 3 berkas perkara atas nama 3 orang Tersangka yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Udara pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. Tahun 2011 s/d 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus),” kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu (11/5).

Adapun berkas 3 tersangka yang diserahkan ke JPU adalah Setijo Awibowo, Agus Wahjudo dan Albert Burhan.

“Selanjutnya berkas perkara tersebut di atas akan dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum secara formil maupun materiil (P.18) dan 7 (tujuh) hari untuk memberikan petunjuk (P.19) apabila berkas perkara belum lengkap,” katanya.

Ketut mengatakan, kasus dugaan korupsi itu terkait proyek pengadaan 18 unit pesawat Sub 100 seater tipe jet kapasitas 90 seat jenis Bombardier CRJ-100 pada 2011. Dalam rangkaian proses pengadaan pesawat CRJ-1000 tersebut, Ketut menyebut pengadaan pesawat itu tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan armada (PPA) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, baik di tahap perencanaan maupun tahap evaluasi.

Selanjutnya, dalam tahapan perencanaan yang dilakukan Tersangka SA, tidak terdapat laporan analisa pasar, laporan rencana rute, laporan analisis kebutuhan pesawat, dan tidak terdapat rekomendasi BOD dan Persetujuan BOD. Lalu dalam tahap pengadaan pesawat evaluasi, dilakukan mendahului RJPP dan/atau RKAP dan tidak sesuai dengan konsep bisnis ‘full service airline’ PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Selain itu, Ketut mengatakan proses penetapan pemenang tender tidak dilakukan secara transparan. Oleh karena proses pengadaan pesawat tidak dilakukan secara prosedur, Kejagung meyakini terdapat kerugian keuangan negara mencapai Rp 8,8 triliun.

“ES selaku Direktur Utama, H selaku Direktur Teknik, Tersangka AW, Tersangka AB dan Tersangka SA bersama tim pengadaan melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang Bombardier CRJ-1000 secara tidak transparan, tidak konsisten dalam penetapan kriteria, dan tidak akuntabel dalam penetapan pemenang,” tutur Ketut.

Kasus Garuda Kerugian Negara Rp 8,8 Triliun
Tim penyidik Kejagung menyerahkan tahap II berkas dan barang bukti tersangka kasus korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia ke jaksa penuntut umum (JPU). Kejagung mengungkap kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut senilai Rp 8,8 triliun.

Akibat proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan pesawat ATR72-600 yang dilakukan tidak sesuai dengan PPA, prinsip-prinsip pengadaan BUMN dan prinsip business judgment rule, mengakibatkan performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD 609.814.504 atau nilai ekuivalen Rp 8.819.747.171.352,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/6).

Tersangka Baru Kasus Garuda Akan Diumumkan Hari Ini, Siapa?
Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengumumkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia. Rencananya, Burhanuddin akan mengumumkannya hari ini.

“Penetapan tersangka dalam perkara PT Garuda Indonesia,” kata Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Minggu (26/6)

Ketut menerangkan, nantinya konferensi ini akan dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Konferensi pers akan digelar di Gedung Kartika Kejaksaan Agung.

“Pernyataan akan disampaikan oleh Jaksa Agung RI, Menteri BUMN, dan Ketua BPKP,” ujar Ketut.

( Sumber : Menanti Jaksa Agung Umumkan Tersangka Baru Pengadaan Pesawat Garuda )