Jakarta (VLF) – KPK menerima aduan atas dugaan korupsi impor bawah putih. Nilai kerugian diduga mencapai Rp 900 miliar.

“Terkait laporan dimaksud, informasi yang kami peroleh benar telah diterima bagian pengaduan masyarakat KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (30/6/2022).

Ali mengatakan tengah dilakukan verifikasi terkait wewenang KPK untuk mengusut kasus tersebut. KPK memastikan akan menindaklanjuti laporan itu.

“KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan tersebut. Verifikasi dan telaahan penting agar diketahui apakah pengaduan tersebut sesuai ketentuan UU yang berlaku masuk ranah tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK,” tutur Ali.

Ali turut mengapresiasi laporan pihak-pihak yang gigih dalam membantu KPK memberantas korupsi.

“KPK mengapresiasi pihak- pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi,” sambung Ali.

Laporan terkait dugaan korupsi impor bawang itu dilakukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam surat aduannya menyebutkan adanya rangkaian dugaan korupsi terhadap impor bawang putih selama tahun 2020 hingga 2021.

“Bersama ini disampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi atas rangkaian kegiatan importasi Bawang Putih tahun 2020-2021,” kata Boyamin Saiman dalam surat aduannya kepada KPK, Kamis (30/6/2022).

“Dugaan kerugian dalam perkara ini sekitar Rp 900 miliar,” sambungnya.

Dugaan korupsi itu dilaporkan via surat elektronik. Boyamin juga sudah melampirkan saksi, bukti hingga terduga pelaku dalam kasus dugaan impor bawang.

“Mengenai modus, pihak-pihak terkait, dugaan pelaku, saksi dan bukti-bukti lainnya terlampir,” kata Boyamin.

Boyamin dalam laporan menyebutkan para terduga pelaku melakukan modusnya dengan menarik atau menyetor fee per kilogram bawang. Dia menduga ada oknum dari lembaga pemerintah yang terlibat.

“Diduga modusnya dengan menarik dan atau menyetor fee tiap kilo oleh pihak oknum lembaga pemerintahan dan/atau pihak swasta,” kata Boyamin.

( Sumber : KPK Terima Aduan Dugaan Korupsi Impor Bawang Putih )

Jakarta (VLF) – Kepala Dinas Kesehatan Padang Sidempuan, Sopian Subri Lubis ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelewengan dana COVID-19. Selain Sopian, Bendahara Pengeluaran Dinkes Padang Sidempuan Purnama Hasibuan juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Yos A Tarigan mengungkapkan, penetapan status dua pejabat di Dinkes Padang Sidempuan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Sidempuan pada 24 Juni lalu.

“Bahwa penetapan tersangka ini terkait penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan biaya tidak terduga (BTT) untuk kegiatan biaya operasional monitoring COVID-19 pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan tahun anggaran 2020,” sebut Yos dalam keterangannya, Kamis (30/6/2022).

Yos mengatakan SSL yang merupakan Kadis Kesehatan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), sementara PH selaku bendahara pengeluaran.

Setelah penghitungan kerugian negara oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen, akibat ulah mereka, negara mengalami kerugian ditaksir Rp 352 juta lebih.

“Penghitungan kerugian negara oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen. Kerugian negara Rp 352.200.000,” sebut Yos.

Para tersangka akan disangkakan Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

( Sumber : Kadis Kesehatan Padang Sidempuan Tersangka Korupsi Dana COVID-19 )

Jakarta (VLF) –  Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menyebut pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menuntut kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat. Sosialisasi masif sejumlah aturan teknis harus dilakukan.

“Setelah lahirnya UU TPKS, proses yang dilakukan DPR bergeser dari legislasi ke proses pengawasan. Bagaimana instansi yang berkewajiban menghadirkan aturan-aturan teknis bisa segera merealisasikannya,” kata Willy dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

Hal itu diungkapkannya dalam dalam diskusi daring bertema ‘Sampai Di Mana Tindak Lanjut UU TPKS? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12’.

Menurut Willy, pelaksanaan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus didukung kesiapan sejumlah aparat perangkat hukum, kementerian dan instansi, serta kepastian dukungan dana dari APBN dan APBD agar tahapan-tahapan perlindungan terhadap korban yang diamanatkan UU TPKS bisa direalisasikan di lapangan.

Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak sependapat dengan Willy. Menurut Barita, kesiapan para aparat hukum dalam melaksanakan UU TPKS sangat penting. Bahkan ujar Barita, bila perlu dilakukan semacam pelatihan bersama antar aparat penegak hukum dan kementerian terkait pelaksanaan teknis UU TPKS.

Untuk mengisi kekosongan sebelum hadirnya sejumlah aturan pelaksanaan teknis, Barita mengusulkan Kementerian PPPA untuk menginisiasi pembuatan keputusan bersama pelaksanaan UU TPKS agar para aparat pelaksana di lapangan dapat menjalankan amanat UU tersebut dengan baik.

Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA, Ali Khasan mengungkapkan saat ini pihaknya sudah melakukan rapat-rapat koordinasi untuk menyusun 5 Peraturan Pemerintah (PP)dan 5 Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam rapat-rapat tersebut, ada usulan simplifikasi jumlah PP dari 5 menjadi 3 PP dan dari 5 Perpres menjadi 4 Perpres, tanpa mengurangi subtansi yang diamanatkan UU TPKS. Kementerian dan lembaga sangat berharap sejumlah aturan teknis tersebut dapat segera disahkan agar UU TPKS bisa segera diterapkan.

“Kesiapan anggaran, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana harus memadai dalam pelaksanaan UU TPKS,” ujarnya.

Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Bandung Ihat Subihat mengingatkan agar aturan pelaksanaan nantinya harus mewaspadai adanya sanksi yang berbeda pada kejahatan yang sama dalam penindakan kasus kekerasan seksual.

Selain itu, Ihat juga menyarankan agar hakim dimungkinkan melakukan pendekatan restoratif justice dalam upaya mengadili tindak pidana kekerasan seksual, jadi tidak semata-mata mengedapankan efek jera dalam menjatuhkan sanksi.

Menanggapi pendapat sejumlah narasumber itu, Nafa Urbach, Sonya Helen dan Masnu’ah mendorong agar dilakukan sosialisasi masif terkait implementasi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual pasca hadirnya UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nafa juga mendorong agar public figure aktif menyosialisasikan undang-undang tersebut, agar membantu masyarakat memahaminya.

Jurnalis senior Saur Hutabarat menilai lambatnya penerapan undang-undang yang disebabkan lambatnya pembuatan aturan teknis merupakan penyakit lama di negeri ini. Kondisi itu harus segera diakhiri dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas lahirnya sejumlah aturan teknis yang diamanatkan undang-undang.

Sebagai informasi, Forum Diskusi Denpasar 12 adalah sebuah forum diskusi yang digagas Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat.

( Sumber : Masyarakat & Aparat Hukum Harus Dipersiapkan dalam Pelaksanaan UU TPKS )

Jakarta (VLF) – Situs berita Filipina, Rappler, yang didirikan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Maria Ressa, telah diperintahkan untuk ditutup, kata perusahaan itu pada Rabu (29/06), sehari sebelum Presiden Rodrigo Duterte mengakhiri masa jabatannya pada Kamis (30/06).

Maria Ressa telah menjadi kritikus vokal Duterte dan perang narkoba mematikan yang diluncurkan presiden Filipina itu yang diluncurkan 2016. Sikap kritis ini, memicu apa yang dikatakan oleh para pembela media sebagai rangkaian tuduhan kriminal, penyelidikan, dan serangan online terhadap Maria Ressa dan Rappler.

Keputusan terbaru Presiden Duterte disampaikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC). Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (29/06), lembaga itu mengonfirmasi pencabutan sertifikat pendirian Rappler karena melanggar “pembatasan konstitusional dan undang-undang tentang kepemilikan asing di media massa.”

Rappler menyebutkan, keputusan itu secara efektif mengonfirmasi penutupan perusahaan dan bertekad untuk mengajukan banding.

“Kami telah mendiskusikan semua kemungkinan skenario dengan Rapplers (staf) sejak SEC mengeluarkan perintah pertamanya pada 2018,” kata Editor Eksekutif Glenda Gloria kepada wartawan.

“Tidak ada yang mempersiapkan organisasi untuk perintah ‘pembunuhan’,” tambahnya.

Dituduh kantor berita palsu
Rappler harus berjuang untuk bertahan hidup, ketika pemerintah Duterte menuduhnya melanggar larangan konstitusional atas kepemilikan asing dalam mengamankan dana, serta penghindaran pajak.

Rappler juga telah dituduh melakukan pencemaran nama baik di dunia maya, berdasarkan undang-undang pidana baru yang diterapkan pada tahun 2012, tahun yang sama ketika kantor berita itu didirikan.

Duterte bahkan pernah menyebut situs web Rappler sebagai “outlet berita palsu”, terkait sebuah laporan tentang salah seorang asisten terdekatnya.

Portal berita tersebut dituduh, telah mengizinkan orang asing untuk mengambil alih situs webnya, melalui penerbitan “tanda terima penyimpanan” oleh perusahaan induk Rappler Holdings. Di bawah konstitusi, investasi di media hanya diperuntukkan bagi orang Filipina atau entitas yang dikendalikan orang Filipina.

Kasus ini mencuat pada 2015, terkait investasi dari Jaringan Omidyar yang berbasis di Amerika Serikat, yang didirikan oleh pendiri eBay Pierre Omidyar.

Omidyar kemudian mengalihkan investasinya di Rappler ke manajer lokal situs tersebut, untuk mencegah upaya Duterte untuk menutupnya.

Upaya banding
Ressa, yang juga warga negara AS, dan jurnalis Rusia Dmitry Muratov dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada Oktober 2021 atas upaya mereka untuk “menjaga kebebasan berekspresi.”

Ressa sendiri telah berjuang setidaknya menghadapi tujuh kasus pengadilan. Termasuk banding dalam kasus pencemaran nama baik di dunia maya, di mana dia menghadapi vonis enam tahun penjara dan masih bebas dengan jaminan.

Ressa mengatakan, Rappler akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. “Kami melakukan upaya hukum sesuai aturan yang ada, sampai ke pengadilan tertinggi di negara itu,” ujarnya.

Pusat Jurnalis Internasional (ICFJ) telah mendesak pemerintah Filipina untuk membatalkan perintahnya untuk menutup Rappler.

“Pelecehan hukum ini tidak hanya menghabiskan waktu, uang, dan energi Rappler. Ini memungkinkan kekerasan online tanpa henti dan mengerikan, yang dirancang untuk membungkam reportase independen,” kata ICFJ dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter.

Ferdinand Marcos Jr., putra mantan diktator Filipina, akan dilantik menjadi presiden Filipina, menggantikan Duterte pada hari Kamis (30/06). Aktivis khawatir, di bawah presiden Marcos Jr. situasi hak asasi manusia dan kebebasan berbicara di negara itu, akan semakin memperburuk.

( Sumber  : Duterte Tutup Situs Berita Rappler, Maria Ressa Ajukan Banding )

Jakarta (VLF) – Polisi turun tangan menyelidiki viral promo ‘threesome’ di sebuah bar di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemilik hingga manajer bar tersebut dimintai keterangan.

“Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap manajer serta pemilik kafe tersebut kemarin,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi detikcom, Rabu (29/6/2022).

Dalam pemeriksaan tersebut, pemilik dan manajer membenarkan bahwa promo tersebut diunggah ke akun Instagram @mr.braid666 pada 10 Juni 2022. Pihak bar juga menjelaskan maksud tulisan ‘threesome’ pada promonya itu.

“Terkait postingan/unggahan Instagram @mr.braid666 bertuliskan ‘PROMO 3 SOME , 2X GOLD 550.000 DURASI MAKSIMAL 70 MENIT , 1X GOLD 450.000 DURASI MAKSIMAL 55 MENIT, HANYA DI MR. BRAID’ adalah benar, diunggah di story akun Instagram @mr.braid666 tanggal 10 Juni 2022,” jelas Zulpan.

Promo ‘Threesome’ Viral di Medsos

Sebelumnya diberitakan, promosi bertulisan ‘threesome’ sebuah bar di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Promosi tersebut diposting melalui Insta Story diduga bar di Jl Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jaksel.

“Promo 3some. 2x Gold 550.000 Durasi Maksimal 70 Menit. 1x Gold 450.000 Durasi Maksimal 55 Menit. Hanya di M****d,” demikian tulisan dalam promosi yang ditawarkan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan pihaknya akan mendalami terlebih dahulu. Polisi akan mendalami apakah ada unsur pidana terkait promo threesome tersebut.

“Kita dalami dulu, apakah ada unsur pidananya,” kata Budhi kepada wartawan, Selasa (28/6).

( Sumber : Polisi Periksa Manajemen Bar di Kebayoran Lama soal Promo ‘Threesome’ )

Jakarta (VLF) – Tersangka pegawai minimarket Amri (AM) sempat diultimatum KPK atas kasus suap Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Usai ditetapkan sebagai tersangka, sampai saat ini Amri belum ditahan oleh KPK.

Plt Jubir KPK Ali Fikri menjelaskan alasan KPK belum menahan Amri usai ditetapkan sebagai tersangka. Ali mengatakan proses penahanan merupakan kewenangan tim penyidik KPK.

“Bagian dari strategi proses penyidikan. Soal kapan dilakukan penahanan merupakan kewenangan sepenuhnya tim penyidik,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (29/6/2022).

Ali menuturkan sampai saat ini Amri cukup kooperatif pada saat pemeriksaan. KPK, sambung Ali, memastikan akan melakukan penahanan terhadap Amri apabila proses penyidikan sudah dianggap cukup.

“Sejauh ini yang bersangkutan juga cukup koperatif. Namun pada saatnya bila proses penyidikan dianggap cukup, kami pastikan juga dilakukan penahanan,” ujar Ali.

Lebih lanjut, KPK telah memeriksa Amri dalam perkara suap Richard Louhenapessy (RL). Amri hadir dan dimintai keterangan terkait dugaan sumber uang untuk Richard agar izin pembangunan cabang retail di Pemkot Ambon tahun 2020 dapat disetujui.

“Amri hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan sumber uang yang diperuntukkan bagi tersangka RL agar izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dapat disetujui,” ucap Ali.

KPK Ultimatum Amri
Sebelumnya, KPK mengultimatum tersangka swasta, Amri (AR), untuk memenuhi panggilan KPK di kasus dugaan suap terkait izin pembangunan minimarket AM di Ambon. KPK juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya menyembunyikan keberadaan Amri.

“Berdasarkan dan sesuai ketentuan perundang-undangan, KPK memerintahkan kepada saudara untuk segera memenuhi kewajiban untuk hadir di dalam panggilan KPK. Tentu kami juga mengimbau kepada para pihak yang tahu akan keberadaan tersangka AR suap memberitahukan kepada KPK, dan tentu juga kami imbau jangan pernah ada pihak yang menyembunyikan terhadap keberadaan AR. Karena sesungguhnya menghambat, menghalangi proses penyidikan juga termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Jumat (13/5/2022).

KPK menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Andrew Erin Hehanussa selaku Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, dan Amri selaku pihak swasta.

Atas perbuatannya, tersangka Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Sumber : Kata KPK soal Pegawai Minimarket Tersangka Suap Eks Walkot Ambon Tak Ditahan )

Jakarta (VLF) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.

Gamawan diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) atau E-KTP.

Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, atas nama Gamawan Fauzi mantan Menteri Dalam Negeri RI,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (29/6/2022).

Sebagai informasi, KPK menahan dua orang tersangka terkait pengembangan kasus korupsi e-KTP itu pada 3 Februari lalu.

Keduanya adalah mantan Direktur Utama Perum PNRI, Isnu Edhy Wijaya, dan eks Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Husni Fahmi. Isnu dan Husni sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota DPR RI 2014-2019 Miryam S Haryani dan Paulus Tanos pada Agustus 2019.

Dalam perkara pokoknya, KPK sudah memproses delapan orang dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun.

Mereka adalah mantan Ketua DPR Setya Novanto serta dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Selain itu, ada pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Kemudian, ada pengusaha Andi Naragong dan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo. Semuanya telah diproses di persidangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan melakukan tindak pidana korupsi.

( Sumber : KPK Periksa Eks Mendagri Gamawan Fauzi sebagai Saksi Kasus E-KTP )

Jakarta (VLF) – Eks Dirut RSUD Wonosari, II, langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana jasa pelayanan yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Hingga 20 hari ke depan, II dititipkan 20 hari di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, menyusul pelimpahan tahap dua dari Polda DIY ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gunungkidul.

“Kami sudah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (kasus korupsi di RSUD Wonosari) kemarin (28/6/2022),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejari Gunungkidul Guntur Triyono kepada wartawan di Kabupaten Gunungkidul, Rabu (29/6/2022).

Setelah menerima pelimpahan tersebut, pihaknya menunjuk tujuh jaksa penuntut umum (JPU). Ketujuh JPU merupakan gabungan dari Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dan Kejari Gunungkidul.

“Usai menjalani pemeriksaan, berdasarkan alasan subjektif maupun objektif untuk tersangka II ditahan selama 20 hari. Saat ini II dititipkan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sejak kemarin,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gunungkidul Indra Saragih menambahkan, saat ini pihaknya tengah menyusun draf surat dakwaan terhadap II. Apabila draf tersebut selesai, pihaknya segera mendaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DIY untuk sidang.

“Yang jelas secepatnya akan kami limpahkan agar bisa disidangkan untuk pembuktian,” katanya.

Sebelumnya, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengamankan eks Direktur RSUD Wonosari yakni perempuan berinisial II (63) warga Wonosari. Dia terseret dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di RSUD Wonosari pada tahun 2015 lalu.

“Mengenai dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang, terkait adanya pungutan dan penyimpangan di RSUD Wonosari. Tersangka perempuan inisial II warga Wonosari beliau pada saat terjadi peristiwa itu menjabat sebagai direktur. Laporan polisi sendiri tanggal 11 November 2019,” kata Dirreskrimsus Polda DIY Kombes Roberto Gomgom Pasaribu kepada wartawan di Mapolda DIY, Selasa (28/6).

( Sumber : Jadi Tersangka Korupsi, Eks Dirut RSUD Wonosari Langsung Ditahan )

Jakarta (VLF) – Kasus postingan meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi yang diunggah oleh Roy Suryo memasuki babak baru. Kini pihak kepolisian telah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dia mengatakan kasus itu juga dilimpahkan dari Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya.

“Statusnya dari proses penyelidikannya sudah dilakukan ditingkatkan penyidikan,” kata Dedi kepada wartawan, Selasa (28/6/2022).

Sebagai informasi, kasus tersebut menjadi polemik ketika foto stupa candi Borobudur mirip Presiden Jokowi diunggah oleh Roy Suryo melalui akun Twitternya, @KMRTRoySuryo2. Banyak pihak lalu melaporkan Roy Suryo atas unggahannya tersebut.

Sementara itu, Dedi mengatakan pihaknya tentu menangani kasus tersebut dengan profesional.

“Yang jelas komitmen penyidik tetap akan profesional di dalam proses penyidikan terkait menyangkut masalah pelaporan Saudara RS (Roy Suryo),” katanya.

Polda Metro Periksa Saksi Ahli
Polda Metro Jaya langsung memeriksa saksi ahli usai kasus tersebut dilimpahkan oleh Bareskrim Polri. Gelar perkara juga dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Telah dilakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan.

Zulpan menerangkan pihaknya sudah meminta keterangan dari berbagai ahli saat menyelidiki kasus tersebut. Polda Metro Jaya juga melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Kemudian melakukan permintaan keterangan ahli juga sudah kita lakukan baik terhadap ahli agama, bahasa, sosiologi, hukum, siber, ahli terkait uu ITE, ahli pidana,” ungkap Zulpan.

“Sudah dilakukan koordinasi juga dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam hal ini pihak jaksa penuntut umum,” imbuhnya.

Pelapor Roy Suryo Diperiksa
Tak hanya itu, pihak kepolisian juga memeriksa pelapor Roy Suryo. Yang terbaru, salah satu saksi, Kurniawan Santoso, dicecar 24 pertanyaan oleh polisi.

“Sekitar 24 pertanyaan,” ungkap pengacara Kurniawan, Herna Sutana, kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

Herna mengatakan kliennya dimintai keterangan perihal meme stupa Candi Borobudur yang diunggah Roy Suryo. Dia tidak menjabarkan secara detail terkait materi pertanyaan yang diajukan penyidik.

“Pertanyaannya tadi pasti seputar unggahannya terlapor itu. Kalau untuk masalah pertanyaan saya sangat menghormati sekali proses penyidikan karena itu bersifat konfidensial itu ranahnya penyidik,” ucap Herna.

Herna mengaku belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara tersebut. Dia berharap Polda Metro Jaya dapat menangani kasus itu secara profesional.

“Kita belum dapat informasi (SPDP) seperti itu. Kan baru awal, tadi baru pemeriksaan, baru keterangan awal saja. Kami yakin sekali bahwa pihak kepolisian Indonesia yang dalam hal ini menangani penegakan hukum itu bertindak berlaku profesional,” tuturnya.

( Sumber :Kabar Baru Kasus Roy Suryo Posting Meme Stupa Naik Penyidikan )

Jakarta (VLF) – Adam Deni Gearaka dan Ni Made Dwita Anggari masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan terkait kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE) mengunggah dokumen pembelian sepeda milik Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Keduanya menyatakan banding.

Mulanya hakim ketua Rudi Kindarto bertanya apakah Adam Deni dan Ni Made akan mengajukan upaya hukum lain terkait vonis 4 tahun penjara. Hakim Rudi mempersilakan kedua terdakwa berkonsultasi kepada penasihat hukum.

“Kalau sudah paham, Saudara berdua punya hak untuk terima boleh, untuk pikir-pikir selama 7 hari sejak besok boleh, ataupun menyatakan upaya hukum lain, silakan konsultasi dengan penasihat hukum masing-masing. Hak yang sama dengan penuntut umum, kami silakan,” kata hakim Rudi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (28/6/2022).

Adam Deni dan Ni Made kemudian berkonsultasi dengan penasihat hukumnya masing-masing. Hasilnya, kedua terdakwa mengajukan banding.

“Banding, Yang Mulia,” kata Adam Deni.

“Ni Made? Sama ya?” tanya hakim Rudi.

“Iya,” jawab Ni Made.

Sementara itu, jaksa penuntut umum masih pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum terhadap vonis majelis hakim.

“Pikir-pikir, Yang Mulia,” ujar jaksa.

Diketahui, Adam Deni Gearaka dan Ni Made Dwita Anggari divonis 4 tahun penjara terkait kasus ini. Keduanya juga didenda Rp 1 miliar yang, apabila tidak dibayar, diganti pidana selama 5 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Deni dan Ni Made masing-masing dengan pidana penjara selama 4 tahun denda masing-masing sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan, apabila tidak dibayar, maka diganti hukuman kurungan masing-masing 5 bulan,” ujar hakim ketua Rudi Kindarto di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Jalan Sawah Besar, Jakpus, Selasa (28/6).

Hakim menyatakan Adam Deni dan Ni Made bersalah dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan dan menyembunyikan dokumen elektronik orang lain yang bersifat rahasia.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Adam Deni Gearaka dan Ni Made Dwita Anggari telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan dan menyembunyikan suatu dokumen elektronik orang lain yang bersifat rahasia yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi yang bersifat rahasia,” kata hakim ketua Rudi Kindarto.

Adam Deni dan Ni Made dinyatakan bersalah melanggar Pasal 48 ayat 3 juncto Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : Adam Deni Banding Vonis 4 Tahun Penjara Kasus Unggah Dokumen Sahroni! )