Jakarta (VLF) – Mantan Kepala SMK 53 Jakarta, Widodo dihukum 5 tahun penjara karena terbukti korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) tahun anggaran 2018. Hukuman serupa juga dijatuhkan ke staf Sudin Pendidikan wilayah I Jakarta Barat, Muhamad Faisal.

Kasus bermula saat SMKN 53 Jakarta Barat memperoleh bantuan dana BOS dan BOP Tahun Anggaran 2018 yaitu untuk bantuan dana BOP TA 2018 senilai Rp. 6.469.315.928 dan dana BOS TA 2018 senilai Rp 1.300.673.898. Ternyata dana ini bocor di sana-sini sehingga Widodo dan Muhammad Faisal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hakim.

Pada 24 Maret 2022, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Widodo. Selain itu juga denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan. Widodo juga diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 619 juta. Atas putusan itu, Widodo mengajukan banding.

Adapun Muhamad Faisal juga mendapatkan hukuman serupa. Muhammad Faisal dihukum 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta sibsidair 200 juta. Adapun uang yang harus dikembalikan sebesar Rp 750 juta. Muhamad Faisal tidak terima dan mengajukan banding.

“Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 24 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut,” kata ketua majelis tinggi Muhammad Yusuf sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (4/7/2022).

Duduk sebagai anggota majelis Haryono, Sugeng Hiyanto, Anthon Saragih dan Margareta Setyaningsih. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menilai putusan PN Jakarta Pusat sudah benar dan benar.

“Mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sepadan/setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dipandang adil, demikian pula mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sudah tepat dan benar seperti yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,” beber majelis tinggi.

( Sumber : Korupsi Dana BOS, Eks Kepala SMK 53 Jakarta Dihukum 5 Tahun )

Jakarta (VLF) – Promosi kontroversial yang dilakukan oleh Holywing bagi yang bernama “Muhammad dan Maria” berbuntut panjang. Selain penutupan dan proses hukum bagi 6 tersangka, kini ada dua orang yang bernama Muhammad menggugat dan meminta ganti rugi senilai Rp 100 miliar.

Dikutip dari detikNews, dua orang tersebut bernama Muhammad Faisal dan Muhammad Husni Mubarak. Keduanya menggugat secara perdata PT ABG yang menaungi unit usaha Holywings. Penggugat mengaku dirugikan promo minuman keras (miras) untuk warga bernama ‘Muhammad’ dan ‘Maria’.

Koordinator pengacara penggugat, Hendarsam Marantoko, mengatakan kedua kliennya merasa tersinggung, tersakiti, terhina, dan dirugikan. Dia merasa berhak menggugat karena nama Nabi Muhammad yang juga nama kedua kliennya dipakai untuk promo miras oleh Holywings.

“Kedua latar belakang kita mengajukan gugatan secara perdata karena kami melihat dan menyerap aspirasi dan keluhan para publik yang terkesan dan patut diduga manajemen Holywings terkesan lepas tangan dan melimpahkan semua masalah ke karyawannya,” kata Hendarsam kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Kamis (30/6/2022).

Selain soal karyawan yang ‘dikorbankan’ atas promo miras hingga menjadi tersangka, dia menyoroti soal nasib ribuan karyawan Holywings lainnya.

Hendarsam menyampaikan ada dua hal yang pokok. Pertama, ketika terjadi masalah pidana, karyawan disalahkan diduga dikorbankan dan dikambinghitamkan. Dan yang kedua, terkait masalah penutupan Holywings yang karyawannya dijadikan tumbal lagi bahwa ini nasib 2.800 sekian karyawan.

“Nah hal seperti ini kami menyerap aspirasi supaya manajemen Holywings dalam artian pengurusnya direktur, komisaris ikut bertanggung jawab. Boleh saja masalah pidana tersebut tidak sampai pada mereka, tapi lihat. Tapi mereka tidak bisa lepas secara keperdataan,” tambahnya.

Para penggugat menuntut meminta ganti rugi imateriil dan materiil sebesar Rp 100 miliar. Dia mengatakan, jika gugatan dikabulkan majelis hakim, uang ganti rugi itu akan disumbangkan ke Baznas untuk kepentingan umat dan masyarakat banyak. Namun, Hendarsam tidak dapat merinci uang senilai tersebut atas kerugian apa saja.

Selain itu, penggugat menuntut manajemen Holywings, direktur, dan perusahaannya melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak berskala nasional selama tujuh hari berturut-turut.

“Tidak ada hitungan yang baku, sebenarnya sudah kita uraikan dalam gugatan mungkin nanti dalam materi gugatan. Ada hitungannya itu nanti kita jabarkan di dalam persidangan,” ucapnya.

Hendarsam menambahkan, kedua kliennya juga merasa dirugikan secara materiil atas promo miras dari Holywings. Namun, ia juga tidak dapat menjabarkan kerugian tersebut dalam hal apa saja.

“Ada. Ada kerugian materiilnya. Itu nanti ada materi gugatan kita tidak bisa nanti kita jabarkan di dalam persidangan,” jelasnya.

detikcom telah menghubungi Co-Founder Holywings Ivan Tanjaya dan Hotman Paris Hutapea mengenai gugatan perdata ini. Namun hingga berita ditulis, keduanya belum memberikan respons.

( Sumber : Buntut Promosi Miras, 2 Warga Bernama Muhammad Gugat Holywing Rp 100 M )

Jakarta (VLF) – Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan menggelar sidang etik Lili Pintauli pada 5 Juli mendatang. Lili akan disidang soal dugaan gratifikasi fasilitas MotoGP Mandalika yang diterimanya Maret lalu.

“Ya (sidang etik Lili Pintauli Siregar dijadwalkan tanggal 5 Juli)” kata Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (1/7/2022).

Nantinya Dewas KPK akan memutuskan vonis terhadap dugaan fasilitas MotoGP yang didapat Lili. Jika terbukti bersalah, Dewas KPK akan kembali menghukum Lili.

Dewas KPM Albertina Ho sebelumnya memastikan dugaan pelanggaran kode etik Lili menemui babak baru. Albertina Ho menyebut Lili akan menjalani sidang etik.

“Dilanjutkan ke sidang etik,” kata anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (28/6).

Lili sudah kesekian kalinya dilaporkan ke Dewas KPK. Terbaru, Lili diduga menerima fasilitas serta akomodasi menonton gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022.

Dalam laporan itu, Lili Pintauli diduga menerima tiket penginapan dan tiket MotoGP Mandalika. Diketahui, Dewas KPK telah meminta konfirmasi pihak BUMN, yakni PT Pertamina, untuk membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini.

Dokumen itu antara lain tiket MotoGP pada Grandstand Premium Zone A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort. Lili sebelumnya juga pernah dijatuhi sanksi etik pemotongan gaji terkait penyalahgunaan pengaruh dan hubungannya dengan pihak beperkara di KPK, yakni Walkot Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

Lili Didesak Mundur

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Lili jika terbukti bersalah.

“Jika persidangan kode etik memutuskan Saudari Lili bersalah, maka lengkap sudah bukti konkret kehancuran KPK pada rezim Firli Bahuri,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (30/6).

“Bagaimana tidak, selain kinerja lembaga yang terbilang buruk selama tiga tahun terakhir, ternyata juga diikuti dengan rendahnya integritas para pimpinannya,” lanjutnya.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Kurnia, pimpinan KPK periode 2019-2023 telah empat kali melanggar kode etik. Dia menyebut pelanggaran etik itu dilakukan oleh Firli Bahuri dan Lili, sama-sama sebanyak dua kali.

“Patut diingat, jika ditambah dengan dugaan kesalahan Lili, maka selama tiga tahun terakhir Pimpinan KPK periode 2019-2023 telah empat kali terbukti melanggar kode etik. Masing-masing dilakukan oleh Firli (dua kali) dan Lili (dua kali),” ujar Kurnia.

Kurnia mengatakan jika Lili terbukti melanggar terkait dugaan penggunaan fasilitas MotoGP, ICW meminta agar Dewas KPK tidak segan menjatuhi sanksi berat berupa permintaan pengunduran diri Lili, sebagaimana yang tertuang di Pasal 10 ayat (4) huruf b Peraturan Dewas KPK No 2/2020. Ada dua argumentasi ICW dalam desakan tersebut.

“Ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan permintaan ICW kepada Dewan Pengawas. Pertama, perbuatan yang diduga dilakukan oleh Saudari Lili tidak sekadar melanggar etik, melainkan termasuk ranah pidana, yakni gratifikasi,” lanjut Kurnia.

“Kedua, ini merupakan bentuk pengulangan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili. Oleh karena itu, atas argumentasi tersebut, sudah sewajarnya Dewan Pengawas berani untuk meminta Saudari Lili segera hengkang dari KPK,” sambungnya.

ICW mendesak agar nantinya dalam sidang etik Lili, komposisi majelis sidang terbebas dari konflik kepentingan. Menurut Kurnia, terdapat salah seorang Dewas yang pernah menjadi bagian dari panitia seleksi pimpinan KPK.

“ICW mendesak agar komposisi majelis sidang etik Saudari Lili Pintauli Siregar bebas dari konflik kepentingan. Sebab, salah satu anggota Dewan Pengawas ada yang pernah menjadi Panitia Seleksi Pimpinan KPK,” tegas Kurnia.

“Jika kemudian Ia ditunjuk menjadi majelis, bukan tidak mungkin sikap yang bersangkutan akan subjektif guna mempertahankan pilihannya terdahulu,” tuturnya.

( Sumber : Sidang Etik Lili Pintauli soal Fasilitas Nonton MotoGP Digelar 5 Juli )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar pemerintah soal regulasi yang membuat minyak goreng (migor) mahal dan langka. Hal itu disampaikan dalam judicial review UU Perdagangan yang diajukan oleh seorang pedagang pecel lele bernama Hasan Basri.

Pemohon menggugat Pasal 29 Ayat (1) UU Perdagangan. Pasal itu berbunyi:

Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

“Pemohon itu merasa karena ada sanksi pidana, maka berkaitan dengan pasal yang diujikan Pasal 29 ayat (1), itu multitafsir. Bahasa Jawanya bisa mulur mungkret, tidak menjamin adanya kepastian hukum, bisa menjadi pedang bermata dua, sekaligus melindungi konsumen, melindungi produsen/pedagang, tapi sekaligus juga saya sebut pedang bermata dua, bisa membahayakan dalam pengertian sangat cair, menjadi tidak ada kepastian hukum bagi pedagang atau produsen,” kata hakim konstitusi Arief Hidayat sebagaimana dikutip dari website MK, Jumat (1/7/2022).

Arief Hidayat meminta alasan pemerintah, yang diwakili Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menjelaskan mengapa menolak permohonan pemohon.

“Oleh karena itu, mohon bisa dijelaskan, posisi kalau Pemerintah menjelaskan tadi di Petitumnya supaya ini ditolak, itu sebenarnya posisi konstruksi hukum yang diinginkan oleh Pemerintah itu bagaimana? Bukan pada tataran produk hukum di bawahnya, tapi penjelasan yang menyangkut pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi, itu di mananya?” cecar Arief Hidayat.

Adapun hakim MK Suhartoto meminta penjelasan lebih detail dari pemerintah soal kelangkaan minyak yang mengakibatkan gejolak harga.

“Nah yang perlu dijelaskan lebih detail barangkali, kelangkaan barang itu seperti apa, Ibu? Kemudian gejolak harga seperti apa? Danatau hambatan lalu lintas perdagangan barang itu seperti apa? Sehingga ada relevansinya pembatasan itu ataukah tidak ada relevansinya?” tanya Suhartoyo tajam.

Berdasarkan Perpres 71 Tahun 2015, seharusnya barang tetap mengalir, apalagi ada penimbunan.

“Nah, ini kan ada sesuatu yang harus dijelaskan karena kalau tidak, bisa kemudian tidak match, Ibu,” kata Suhartoyo.

Suhartoyo meminta Kemendag menjelaskan peraturan turunan UU Kemendag.

“Nah, sekarang bagaimana Pasal 107 bisa bekerja kalau sebenarnya itu adalah mengcover pelanggaran Pasal 29 ayat (1)? Kok kemudian seolah-olah menjadi ini mengcover Perpres Pasal 11 atau hal-hal lain yang berkaitan dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu yang ada di perpres, yang kemudian sanksinya ada di undang‐undang. Bagaimana dengan harmonisasi normanya sendiri?” tanya Suhartoyo.
Dari berbagai pertanyaan itu, kuasa Kemendag Frida Adiati mengatakan akan menjawab secara tertulis.

“Baik, Yang Mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih tadi atas pertanyaan‐pertanyaannya. Apabila diperkenankan, kami akan menyampaikan jawaban secara tertulis. Terima kasih, Yang Mulia,” kata Frida.

Sebelumnya, Muhammad Hasan Basri yang sehari-hari berjualan ayam goreng/lele goreng, merasa harga migor sudah tidak terjangkau. Padahal, dia harus berjualan untuk bertahan hidup mencari nafkah.

“Pemohon sebagai manusia dan warga negara sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945 berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan,” ucap Muhammad Hasan Basri yang memberikan kuasa kepada Ahmad Irawan.

Muhammad Hasan Basri menolak dalih pemerintah yang menyatakan harga migor mahal karena perang Rusia-Ukraina. Juga dalih harga CPO dunia yang naik. Termasuk kebijakan harga minyak kemasan dan minyak curah.

“Menyatakan Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dapat disimpan oleh pelaku usaha dalam hal tidak terjadi kelangkaan barang, tidak terjadi gejolak harga dan/atau tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan,” demikian permohonan Muhammad Hasan Basri.

( Sumber : MK Cecar Kemendag Soal Regulasi yang Bikin Migor Mahal dan Langka )

Jakarta (VLF) – Mantan Bupati Indragiri Hilir periode tahun 2003-2013, Indra Mukhlis ditahan jaksa. Dia ditahan setelah hadir pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi dana penyertaan modal di BUMD.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Haza Putra mengatakan Indra datang ke Kejari memenuhi panggilan sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah pemeriksaan sebagai tersangka, Indra menjalani cek kesehatan.

“Hasil cek kesehatan setelah kita periksa sebagai tersangka tadi normal dan sehat. Pukul 18.00 WIB kita putuskan ditahan,” kata Haza Putra, Kamis (30/6/2022).

Proses penahanan sendiri dilakukan Korps Adhiyaksa itu setelah Indra resmi ditetapkan tersangka, 16 Juni lalu. Sebelum diperiksa dan ditahan, eks bupati 2 periode itu juga sempat datang memenuhi panggilan pada pekan lalu.

“Sebelum hari ini sudah pernah kita minta keterangan sebagai saksi. Setelah resmi jadi tersangka juga ada datang, tapi saat itu kondisinya kurang sehat,” katanya.

Setelah ditahan, Indra Mukhlis dititipkan ke Lapas Kelas II A Tembilahan. Penahanan dilakukan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan.

Sebelumnya jaksa menetapkan Indra Mukhlis sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu terkait dugaan korupsi dana penyertaan modal di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Bahwa hari ini, Kamis (16/6), tim penyidik Kejari Indragiri Hilir melakukan ekspose dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Indragiri
Hilir, yakni PT Gemilang Citra Mandiri,” ujar Kasi Penkum Kejati Riau, Bambang kepada wartawan.

Bambang menyebut dugaan korupsi dana penyertaan modal itu terjadi di tahun 2004-2006 lalu. Di mana sebelumnya telah dilakukan penyidikan umum.

Berdasarkan hasil penyidikan umum tim penyidik Kejari Indragiri Hilir melakukan pemeriksaan sekitar 40 orang saksi dan 2 orang ahli. Termasuk telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal pada PT Gemilang Citra Mandiri atau GCM.

“Telah dilakukan pemeriksaan saksi dan penyitaan dokumen terkait penyertaan modal PT GMC tahun 2004-2006 yang berasal dari APBDP Tahun 2004 Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 4,2 miliar,” kata Bambang.

Dari hasil ekspose tersebut tim penyidik Kejari Indragiri Hilir berpendapat bahwa telah menemukan pelaku tindak pidana korupsi dengan menemukan dua alat bukti. Berdasarkan alat bukti tersebut penyidik mengeluarkan surat penetapan tersangka.

“Kedua tersangka yaitu ZI selaku Direktur PT Gemilang Citra Mandiri (GCM) dan IM (Indra Mukhlis) selaku Bupati Indragiri Hilir periode 2003-2013,” kata Bambang.
Setelah penetapan tersangka penyidik mengeluarkan sprindik khusus atas nama kedua tersangka. Di mana diduga ada kerugian negara Rp 1,1 miliar lebih.

( Sumber : Eks Bupati Inhil Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Dana BUMD )

Jakarta (VLF) – Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah pada Kemendagri Yuniar Dyah Prananingrum dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap terkait dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjerat mantan Dirjen Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto. Yuniar bercerita gelagat aneh Ardian saat ditanya soal dana PEN Kabupaten Muna, seperti apa?

Awalnya, Yuniar cerita tentang pencairan dana PEN Kabupaten Muna yang tertunda padahal dokumen pengajuan dan persyaratan pengajuan PEN sudah lengkap. Yuniar mengatakan dana PEN Muna itu tertunda lantaran dokumen mandek di Ardian.

“Tadi disinggung ketua majelis kaitan dengan Muna, jadi untuk Muna dokumen lengkap?” tanya hakim anggota di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (30/6/2022).

“Sudah,” jawab Yuniar.

“Cuma terdakwa menyimpulkan ada kekurangan?” tanya hakim lagi dan diamini Yuniar.

Yuniar mengaku tidak tahu alasan Ardian menyimpulkan adanya kekurangan, padahal dia melihat syarat pengajuan dana PEN Muna sudah lengkap. Yuniar pun pernah menanyakan perihal alasan kekurangan itu ke Ardian, tapi tak mendapatkan jawaban lugas dari Ardian.

Namun dia melihat gelagat aneh Ardian, ketika Ardian melipat dokumen kemudian mengatakan dokumen itu seakan-akan amplop tebal. Gelagat aneh itu dikonfirmasi Yuniar ke ajudan Ardian bernama Okta.

“Saya berinisiatif nanya ke Okta (ajudan Ardian) karena beliau (Ardian) nggak jawab ke saya,” kata Yuniar.

“Okta sampaikan bahwa apabila panjang nanti urusannya nanti dokumennya… saya (awalnya) bertanya pada Okta ‘apa maksud Pak Dirjen sampaikan dokumen? pertimbangannya kan sudah ditandatangani Pak Menteri’, Pak Dirjen kemudian mengambil dokumen Muna kemudian melipatnya, saya tanya ke Okta ‘maksudnya apa karena saya kurang paham’. Kemudian Pak Okta sampaikan ‘itu dokumennya ini nanti ada di meja itu’, saya katakan saya tidak mengetahui hal itu,” papar Yuniar.

“Apakah saat melipat itu disampaikan ada amplop tebal segini gitu?” tanya hakim.

“Ada. Saya sampaikan (ke Okta) bahwa Pak Dirjen melipat ini, saya contohkan ke Okta saya ambil dokumennya dilipat segini, terus kata Okta ‘jangan dilipat lagi ibu, kurang lebih seperti ini tebalnya gitu’,” lanjut Yuniar.

Yuniar mengaku tidak tahu yang dimaksud tebal itu. Hingga saat ini dia tidak mengetahui maksud itu.

“Saya kurang paham, saya sampaikan kalau dokumen semua melalui tata usaha,” jelas Yuniar.

“Maksud tebal itu apakah dokumen atau uang?” ucap hakim.

“Saya nggak tahu,” jawab Yuniar.

Menurut Yuniar, setiap daerah yang mengajukan PEN agar disetujui itu harus mendapat tanda tangan atau paraf Ardian. Jika tidak, dana itu tidak bisa sampai ke Mendagri dan Kemenkeu sehingga dana tidak cair.

Eks Dirjen Marah-marah
Lebih lanjut, Yuni juga mengatakan Ardian pernah marah-marah ketika disinggung perihal permohonan PEN Kabupaten Enrekang. Diketahui, Kabupaten Enrekang mengajukan permohonan tapi tidak disetujui Ardian.

“Kalau Kabupaten Bone kami nggak paham, kalau Kabupaten Enrekang beliau pernah menanyakan ‘ada yang kenal atau tidak?’, saya bilang nggak kenal, beliau juga karena Kemenkeu juga bersurat menanyakan pertimbangan Enrekang disampaikan (Ardian) bahwa Kasubdit sebelum saya menerima dolar Singapura, itu yang beliau sampaikan ke saya,” ujar Yuniar.

“Gimana kalo terdakwa ditanya paraf itu? Terdakwa marah-marah?” tanya hakim lagi.

“Kalau beliau diingatkan, beliau marah, Pak izin,” ucap Yuniar.

Dia mengaku tidak tahu alasan Ardian marah. Yuniar mengatakan salah satu alasan yang dia tahu Ardian marah lantaran Kasubdit sebelum Yuniar pernah menerima uang dolar Singapura.

“Kurang tahu, tidak tahu (kenapa Ardian marah). Terdakwa menyebutkan Bu Ana menerima dolar Singapura, jadi beliau belum memarafnya,” jelas Yuniar.

Dakwaan Ardian
Duduk sebagai terdakwa adalah M Ardian dan Laode M Syukur. Ardian didakwa menerima suap Rp 2,405 miliar dari Bupati Kolaka Timur Andi Merya dan LM Rusdianto Emba berkaitan dengan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kolaka Timur 2021.

Ardian didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Saksi Cerita Gelagat Aneh Eks Dirjen Kemendagri Saat Ditanya Dana PEN Muna )

Jakarta (VLF) – Penemuan bungkusan sandal mencurigakan dengan kabel-kabel di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang kini sedang didalami lebih lanjut oleh polisi. Densus 88 Antiteror Polri memastikan penemuan sandal itu tidak berkaitan dengan terorisme.

“Berdasarkan hasil penyelidikan petugas Densus 88, hal ini tidak terkait dengan tindak pidana terorisme,” ujar Kabag Operasional Densus 88 Kombes Aswin Siregar saat dimintai konfirmasi, Kamis (30/6/2022).

Dipastikan Bukan Bom
Sebelumnya, bungkusan berisi sandal mencurigakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten, dipastikan bukan bom. Polisi juga telah mengamankan seorang pembesuk yang membawa sandal mencurigakan tersebut.

“Memang benar tadi ada penemuan benda mencurigakan itu (berupa) bungkusan, kemudian setelah dibuka bungkusan itu berisi sandal. Sandalnya dibuka, ada benda mencurigakan, kabel-kabel gitu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi detikcom, Rabu (29/6).

Petugas lapas kemudian menghubungi Polres Metro Tangerang Kota. Polisi datang ke lokasi dan mengamankan seorang pembesuk yang membawa sandal mencurigakan itu.

“Polres mengamankan pelakunya, kemudian diturunkan Tim Jibom. Sekarang sudah selesai dilakukan tahapan dalam sterilisasi,” kata Zulpan.

Lebih lanjut, Zulpa mengatakan Tim Jibom telah melakukan pemeriksaan terhadap sandal itu. Hasilnya, dipastikan tidak mengandung bahan peledak atau bom.

“Hasilnya tidak ditemukan hal-hal berkaitan bahan peledak dan lain sebagainya begitu. Tidak ada bom,” tegas Zulpan.

( Sumber : Densus 88: Sandal Mencurigakan di LP Wanita Tangerang Tak Terkait Terorisme )

Jakarta (VLF) – Komisi III DPR RI menyepakati 2 calon hakim agung dan 2 calon hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung (MA) 2021/2022 lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Padahal Komisi Yudisial (KY) mengirimkan 7 nama calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc tipikor.

Kesepakatan Komisi III DPR itu tak sesuai dengan harapan Komisi Yudisial (KY).

“Yang pasti, KY sudah melakukan seleksi dengan standar kualitas dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata juru bicara Miko Ginting kepada wartawan, Kamis (30/6/2022).

Miko menjelaskan, calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor yang menjalani uji kelayakan di Komisi III DPR merupakan hasil seleksi yang dilakukan KY selama 6 bulan. Miko memastikan seleksi dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Dengan demikian, semua calon yang diajukan KY kepada DPR adalah calon-calon yang sudah diputuskan melewati standar kualitas dan integritas itu,” sebutnya.

KY, sebut Miko, pada dasarnya menghormati keputusan Komisi III DPR, meskipun sebenarnya KY berharap seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc tipikor pada MA hasil seleksi KY lulus uji kelayakan.

“Kalau DPR berpendapat lain, KY tetap menghormati keputusan itu, meskipun harapannya semua calon yang diajukan oleh KY dapat disetujui,” terangnya.

Harapan KY itu juga bukan tanpa dasar. Sebab, menurut Miko, MA saat ini membutuhkan hakim agung dan hakim ad hoc baru agar tak berdampak terhadap penanganan perkara di MA.

“Saat ini, persoalan yang perlu segera dijawab dari keputusan ini adalah kebutuhan yang sangat riil di MA terkait hakim agung dan hakim ad hoc tipikor, karena hal ini sangat berdampak pada penanganan perkara dan kepentingan pencari keadilan,” pungkasnya.

Diketahui, ada 7 bakal calon hakim agung dan 3 bakal calon hakim ad hoc tipikor pada MA tahun 2021/2022 yang lulus seleksi KY. Namun, setelah uji kelayakan di DPR tuntas, Komisi III DPR memutuskan untuk meloloskan 2 calon hakim agung dan 2 calon hakim ad hoc tipikor MA 2021/2022.

Hasil uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor MA 2021/2022 di Komisi III juga sudah disetujui DPR. Persetujuan DPR didapat dalam rapat paripurna yang digelar siang tadi.

Berikut ini nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc yang disepakati:

1. Calon Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati
2. Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak Cerah Bangun
3. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Agustinus Purnomo Hadi
4. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Arizon Mega Jaya

Adapun total nama calon yang diusulkan adalah:

1. Calon Hakim Agung Kamar Agama Abd. Hakim
2. Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak Triyono Martanto
3. Calon Hakim Agung Kamar Pidana Subiharta
4. Calon Hakim Agung Kamar Pidana Suradi
5. Calon Hakim Agung Kamar Pidana Willem Saija
6.. Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak Cerah Bangun
7. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Rodjai S. Irawan
8. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Agustinus Purnomo Hadi
9. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Arizon Mega Jaya
10. Calon Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati

( Sumber : KY Hormati DPR Hanya Loloskan 2 Calon Hakim Agung )

Jakarta (VLF) – KPK masih akan mengembangkan kasus dugaan suap eks Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS), terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membuka kemungkinan adanya kasus lain terkait Haryadi Suyuti.

“Kami selalu ketika mendapatkan mengungkapkan dugaan tindak pidana selalu mengembangkan pada dugaan-dugaan pidana yang lain yang sebelumnya,” ujar Ghufron usai rapat koordinasi dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan pimpinan daerah lain se-DIY di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (30/6/2022).

Ghufron menyatakan bisa saja kasus suap yang terungkap menjadi pintu dari pengungkapan kasus lainnya. Termasuk, kata Ghufron, kasus gratifikasi hingga pemerasan.

“Selalu KPK mengembangkannya dugaan-dugaan tindak pidana lainnya, bukan hanya suap saja. Mungkin pintunya suap, mungkin ada suap lainnya, mungkin ada gratif-gratif, atau ada pemerasan-pemerasan, atau bahkan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang lain sedang kami kembangkan. Nanti kalau pada saatnya kalau sudah selesai kami ungkapkan,” katanya.

Hingga saat ini KPK masih mendalami kasus dugaan suap Haryadi Suyuti. KPK telah memanggil Ketua RT dan RW setempat di tempat Apartemen Royal Kedhaton akan dibangun.

“Tentu itu (pemanggilan Ketua RT dan RW) adalah untuk mengungkapkan karena perizinan apakah ada persetujuan dari lingkungan? Kan itu secara teknis dinas apa PUPR atau Cipta Karya harus melampirkan rekomendasi. Salah satu syarat formal itu kan rekomendasi dari lingkungan setempat. Nah itu, apakah yang bersangkutan benar enyetujui atau benar menolak. Itu bagian dari teknis untuk mengungkapkan apakah ada yang dilanggar atau tidak,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya lokasi pembangunan apartemen yang jadi perkara yakni di pusat Kota Jogja, dekat Malioboro. Lokasi ini juga sekaligus merupakan cagar budaya.

Apartemen Royal Kedhaton di Malioboro ini terungkap dibangun tidak sesuai dengan aturan. Spesifikasinya menyalahi ketentuan dan diketahui lewat taksiran Dinas Pekerjaan Umum DIY.

Pihak pengembang mengajukan IMB apartemen ini ke Pemkot Jogja pada tiga tahun silam. Pengembang Apartemen Royal Kedhaton di Malioboro adalah PT Summarecon Agung atau KPK menyebutnya sebagai PT SA Tbk. Ada pula PT Java Orient Property (PT JOP) yang merupakan anak usaha dari PT SA Tbk.

Apartemen Royal Kedhaton di Malioboro ini belum berdiri. Berdasarkan pantauan detikcom, lahan calon apartemen ini masih dikelilingi pagar seng. Dari jalan sisi luar pagar, tampak masih ada pohon di dalam area pagar seng.

Berdasarkan gambar animasi rancangan apartemen tersebut, didapat detikcom dari KPK, terlihat bangunannya bertingkat-tingkat dengan atap warna cokelat. Bila dihitung berdasarkan jumlah kotak per lantai, ada 10 lantai di bangunan dalam gambar rancangan apartemen itu.

( Sumber : KPK Bicara Kemungkinan Adanya Korupsi Lain Eks Walkot Jogja )

Jakarta (VLF) – Salah satu pengacara mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte bertanya kepada saksi bernama Maulana perihal di mana saat ini kotoran tinja yang dipakai Napoleon untuk melumuri ke wajah YouTuber M Kace. Mendengar itu, hakim ketua Djuyamto langsung menegur pengacara Napoleon.

Mulanya, salah satu pengacara Napoleon bertanya dari mana Maulana tahu bahwa plastik putih yang dibawa oleh tahanan lain ke sel tahanan M Kace itu berisi tinja. Maulana yang duduk sebagai saksi mengaku tahu karena bertanya langsung kepada Djafar yang membawa plastik itu.

“Yang masuk ke ruangan itu Djafar, Djafar membawa plastik? Apa yang dibawa itu?” tanya salah satu pengacara Napoleon saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Kamis (30/6/2022).

“Tahi,” jawab Maulana.

“Tahu dari mana?” tanya pengacara Napoleon.

“Karena waktu pas masuk itu saya tanya, bawa apa itu? Tahi,” jawab Maulana.

“Hanya tahu itu tahi, tapi tidak tahu punya siapa? Warnanya apa?” tanya pengacara Napoleon lagi.

“Tidak tahu,” jawab Maulana.

Pengacara terus mencecar Maulana perihal siapa ‘pemilik’ kotoran tinja itu. Maulana mengaku mendengar kotoran tinja itu milik Irjen Napoleon.

“Punya siapa feses itu?” tanya pengacara Napoleon.

“Tidak tahu,” jawab Maulana.

“Yang mengatakan itu feses jenderal itu siapa?” tanya pengacara.

“Dengar-dengar dari orang saja,” jawab Maulana.

Pengacara Napoleon kemudian berbicara mengenai pembuktian dan fakta di persidangan. Hakim Djuyamto lalu mengingatkan tugas pengacara Napoleon untuk bertanya.

“Baik Yang Mulia hari ini sidang adalah saksi dengan pembuktian. Pembuktian itu sendiri dalam KUHAP adalah memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai suatu hal tentang fakta-fakta atas nama, atas penilaian tersebut didasarkan gitu, jadi tidak boleh ngawur tidak boleh ngasal, ini pidana, arena nasib seseorang akan digadaikan, kalau salah dalam kesaksian,” kata pengacara Napoleon,” kata pengacara Napoleon.

“Tugas saudara bertanya bukan…,” kata hakim Djuyamto.

“Saya ingin memastikan Yang Mulia Bab I Pasal 1 angka 16 KUHAP menyatakan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan penting untuk, jadi bunyi pasal itu adalah kepentingan pembuktian,” kata pengacara Napoleon.

Hakim kembali menegur pengacara Napoleon untuk bertanya hanya yang berkaitan dengan saksi yang dihadirkan hari ini di persidangan. Pengacara Napoleon lalu mempertanyakan barang bukti ‘kotoran tinja’ yang tidak diperlihatkan di persidangan.

“Kaitannya dengan dua saksi ini apa?” tanya hakim Djuyamto.

“Kaitannya adalah Yang Mulia, tentu saja berkaitan dengan dua saksi ini. Saya beberapa kali mengikuti persidangan pidana walaupun tidak sering ya, ketika itu tentang pembunuhan maka ada barang bukti berupa pisau misalnya, kalau dia dipukul dengan batu ada batunya. Maka pada hari ini mohon maaf Yang Mulia, saya tidak melihat kotoran yang dimaksud atau feses itu. Ke mana kotoran itu?” kata pengacara Napoleon.

Tak cukup sampai di situ, pengacara Napoleon terus bertanya kepada Maulana di mana kotoran tinja itu sekarang. Maulana menyebut kotoran tinja itu tidak ada karena sudah hilang.

“Ke mana kotoran itu?” tanya pengacara Napoleon.

“Ya nggak ada Ibu, sudah hilang,” jawab Maulana.

“Mengapa bukan fakta…,” kata pengacara.

Hakim Djuyamto kembali menegur pengacara Napoleon. Menurut hakim Djuyamto, bukan tugas Maulana untuk menjelaskan itu.

“Bukan tugas saksi menjelaskan. Saksi ini dihadirkan untuk Saudara kupas, Saudara tanya tentang pengetahuannya mengenai apa yang dilakukan terdakwa,” kata hakim Djuyamto.

Lagi-lagi, pengacara Napoleon mempertanyakan di mana kotoran tinja itu. Pengacara Napoleon keberatan karena barang bukti itu tidak dihadirkan.

“Jadi kotoran tersebut di mana Anda tidak tahu? Sebagai lawyer beliau, saya agak keberatan itu adalah barang bukti Yang Mulia,” kata pengacara Napoleon.

“Ya keberatan Saudara dicatat ya,” kata hakim Djuyamto.

Diketahui dalam kasus ini, Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menganiaya M Kace di Rutan Bareskrim. Napoleon juga melumuri M Kace dengan kotoran manusia.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Napoleon melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Dedy Wahyudi, Djafar Hamzah, Himawan Prasetyo, dan Harmeniko alias Choky alias Pak RT. Tuntutan untuk tiap terdakwa itu dilakukan terpisah. Napoleon didakwa dengan Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP atau Pasal 170 ayat 1 atau Pasal 351 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 351 ayat 1 KUHP.

( Sumber : Pengacara Napoleon Keberatan Bukti Tinja Tak Dibawa ke Sidang, Hakim Menegur )