Category: Global

Kajati Jatim Beberkan Pasal Berlapis yang Bisa Jerat Mas Bechi

Jakarta (VLF) – Berkas kasus pencabulan santriwati, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi (42) untuk disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, diserahkan sejak Jumat (8/7). Selanjutnya Kejati Jatim menanti jadwal sidang terhadap Bechi.

“Karena, sudah ada fatwa dari MA bahwa proses persidangan dialihkan yang semula di Jombang dialihkan ke PN Surabaya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajati) Jatim Mia Amiati saat ditemui, Senin (11/7/2022).

Dalam prosesnya, Mia menjelaskan, jaksa penuntut umum (JPU) diterjunkan sebagai tim. Ia mengaku sudah siap melaksanakan persidangan, termasuk sudah membuat dakwaan alternatif dan berupaya menjerat, hingga bagaimana meyakinkan majelis hakim jika tidak memenuhi jeratan pasal awal.

“Kemudian, naik pada pasal berikutnya, kemudian sampai pasal terakhir yang kita gunakan dalam penanganan proses perkara tersebut,” ujarnya.

Mia menuturkan, pihaknya masih menunggu majelis terkait sidang perdana Bechi. Mengingat, hal ini merupakan kewenangan majelis hakim.

“Saat ini, melaksanakan kegiatan penahanan terhadap terdakwa, di mana majelis hakim sejak kewenangan menahan 30 hari. Tentu, kami yakin majelis melakukan proses sesuai waktu yang diberikan. Jadi, diupayakan dalam tempo 30 hari sebelum masa tahanan habis sudah ada putusan majelis tentunya,” tuturnya.

Jika proses itu belum selesai, sambungnya, maka akan menyebabkan terdakwa bisa lepas dari hukum. Maka dari itu, ia ingin agar persidangan dan mendakwa Bechi bisa segera berlangsung.

Sementara soal dakwaan yang dijeratkan, Mia menyatakan Bechi dikenakan dakwaan berlapis. Bahkan, terancam pidana hingga 12 tahun.

“Kemudian pasal 289 KUHP masih dengan kategori tindak pidana pencabulan dengan ancaman pidana 9 tahun dan pasal 294 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidananya 7 tahun,” katanya.

Ketika disinggung apakah pidana dari Bechi bisa diperberat atau tidak, Mia menegaskan masih melihat terlebih dulu proses persidangan seperti apa. Termasuk pembuktian dalam persidangan.

“Nanti proses pembuktian yang bisa membuktikannya. Jadi, sudah kami pelajari dari berkas perkara yang dituangkan dalam surat dakwaan, nanti di dalam proses pengadilan ada pemeriksaan. Nah, ini mungkin saja ada alat bukti baru atau ada saksi baru atau ada hal-hal lain yang bisa memperberat atau bisa meringankan, itu bisa membuktikan hasil persidangan,” ujar dia.

Mia mengungkapkan, pihaknya bakal memberikan tuntutan yang maksimal, yakni 12 tahun. Namun, tidak demikian dengan hukuman kebiri.

“Dalam hal ini, belum berlaku UU tersebut, karena belum sampai diterbitkannya UU tersebut, dimana UU ini tidak berlaku, belum diterbitkan saat itu,” tutur dia.

( Sumber : Kajati Jatim Beberkan Pasal Berlapis yang Bisa Jerat Mas Bechi )

Jaksa Jerat Eks Kepsek di Tangsel Jadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 699 Juta

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan satu tersangka kasus dugaan korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 17 Tangsel tahun anggaran 2020. Tersangka merupakan mantan kepala sekolah (kepsek) di sekolah tersebut.

“Pada hari ini telah dilakukan penetapan tersangka terhadap Marhaen Nusantara. Bahwa tersangka selaku Kepsek SMPN 17 Tangsel,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Tangsel Aliansyah kepada wartawan, Senin (11/7/2022).

Aliansyah mengatakan dana PIP tahap 5 tahun anggaran 2020 disalurkan pada 13 Juli 2020 untuk 1.218 siswa penerima di SMPN 17 Tangsel. Menurutnya, 1.109 dari 1.218 siswa itu merupakan usulan pemangku kepentingan.

Dia mengatakan tersangka melakukan aktivasi dan menarik dana secara kolektif dari salah satu bank. Total dana yang ditarik berjumlah Rp 699 juta.

“Sebanyak 1.077 siswa dengan jumlah yang ditarik Rp 699 juta sebanyak 11 kali ada rinciannya. Pertama Rp 126,7 juta, yang kedua Rp 22,8 juta, ketiga Rp 103,1 juta, keempat Rp 58,1 juta kelima Rp 52,8 juta, Rp 77,2 juta, Rp 112,8 juta, Rp 105,3 juta, Rp 37,5 juta, Rp 750 ribu, terakhir Rp 1,5 juta itu ada 11 kali penarikan,” ujar Aliansyah.

Aliansyah mengatakan tersangka selaku Kepala SMPN 17 Tangsel saat itu tidak pernah menerima surat kuasa dari orang tua siswa penerima PIP 2020 untuk melakukan pencairan dana PIP secara kolektif. Dia mengatakan dana PIP untuk SMPN 17 Tangsel yang ditarik oleh tersangka sebesar Rp 699 juta dan 800 buku tabungan penerima dana PIP di 2020.

“Tersangka tidak memiliki bukti penarikan dana PIP 2020 untuk SMPN 17 Tangsel Rp 699 juta karena segala sesuatunya sudah diatur oleh saudara Mugni dan Tizki untuk urusan ke bank adalah Mugni untuk penarikan dana adalah Rizki,” tuturnya.

Menurutnya, jaksa telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita dokumen. Tersangka Marhaen diduga melanggar Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang PIP jo lampiran peraturan Setjen Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk PIP yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 699 juta.

Selain itu, kata Aliansyah, tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor.

“Bahwa tersangka berdasarkan surat perintah telah dilakukan penahanan selama 20 hari di Lapas Pemuda Klas 2A Tangerang penahannya mulai hari ini selama 20 hari ke depan,” jelas Aliansyah.

( Sumber : Jaksa Jerat Eks Kepsek di Tangsel Jadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 699 Juta )

Teddy Tjokrosapoetro Jalani Sidang Tuntutan Kasus ASABRI Hari Ini

Jakarta (VLF) – Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Tjokrosapoetro hari ini akan menghadapi sidang tuntutan terkait kasus korupsi PT ASABRI. Sidang tuntutan akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dilansir SIPP PN Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (11/7/2022), sidang tuntutan akan digelar di Ruang Kusuma Atmadja. Sidang rencananya dimulai pukul 09.00 WIB. Tuntutan akan dibacakan jaksa penuntut umum Lenny Sebayang.

“Senin, 11 Juli 2022, untuk tuntutan,” tulis SIPP PN Jakpus.

Dalam kasus ini, Teddy Tjokro merupakan pemegang saham, pemilik, sekaligus pengurus antara lain:
1. PT Hokindo Mediatama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 17 tanggal 27 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Yudianto Hadioetomo, SH. MKn.
2. Berubah nama menjadi PT Hokindo Properti Investama berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Nomor 8 tanggal 28 Juni 2016, Akta Notaris Yudianto Hadioetomo, SH. MKn.
3. PT Rimo International Lestari Tbk berdasarkan akta Nomor 19 tanggal 29 Mei 2017.

Diketahui sebelumnya, Teddy Tjokrosapoetro didakwa merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun di kasus korupsi PT ASABRI. Selain itu, Teddy didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu dana-dana yang bersumber dari hasil investasi saham dan reksadana pada PT ASABRI yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi,” ujar jaksa Zulkipli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/3).

Jaksa menyebutkan, dari kerugian negara Rp 22,7 triliun tersebut, Teddy bersama Benny Tjokro dan Jimmy Sutopo menikmati Rp 6 triliun. Menurut jaksa, uang itu adalah uang korupsi dari transaksi saham ASABRI.

“Bahwa dari kerugian negara sebesar Rp 22.788.566.482.083 (Rp 22,7 triliun) tersebut Benny Tjokrosaputro, Jimmy Sutopo, dan Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro memperoleh keuntungan yang tidak sah kurang-lebih sejumlah Rp Rp 6.087.917.120.561 (Rp 6 triliun) yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dari transaksi saham dan reksa dana pada PT ASABRI yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2019,” kata jaksa Zul.

Jaksa mengatakan keuntungan yang diperoleh Teddy ditampung di sejumlah rekening. Tak hanya itu, Teddy bersama Benny Tjokro juga mengalihkan sejumlah uang melalui setoran tunai dengan mengatasnamakan Timewell Enterprise Limited yang merupakan perusahaan Benny Tjokro.

( Sumber : Teddy Tjokrosapoetro Jalani Sidang Tuntutan Kasus ASABRI Hari Ini )

Bareskrim Bakal Periksa Presiden-Eks Presiden ACT Lagi Hari Ini

Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin. Keduanya diperiksa terkait dugaan penyelewengan dana umat di ACT.

“Iya benar (dipanggil lagi hari ini),” kata Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji saat dimintai konfirmasi, Senin (11/7/2022).

Andri mengatakan keduanya dijadwalkan pemeriksaannya pada sekitar jam 10.00 WIB dan 13.00 WIB. Selain itu, penyidik juga akan memeriksa manajer operasional dan bagian keuangan ACT.

“Hari ini termasuk manajer operasional dan bagian keuangan ACT,” ujarnya.

Ibnu Khajar dan Ahyudin telah diperiksa pada Jumat (8/7) lalu. Ahyudin kala itu mengaku diperiksa penyidik terkait legalitas yayasan ACT.

Sementara, Bareskrim Polri terus menyelidiki dugaan penggelapan dana yang bantuan yang melibatkan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Terbaru, Polri menemukan adanya dugaan penggelapan dana bantuan bagi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada 2018.

“Bahwa pengurus yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam hal ini saudara Ahyudin selaku pendiri merangkap ketua, pengurus, dan pembina serta Ibnu Khajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana sosial/CSR dari pihak Boeing tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (9/7).

Dalam tragedi kecelakaan Lion Air pada 2018, pihak maskapai memberikan dana kompensasi kepada ahli waris korban. Dana bantuan itu terdiri dari santunan tunai senilai Rp 2,06 miliar dan dana sosial atau CSR dengan jumlah serupa.

Hasil penyelidikan yang dilakukan jajaran kepolisian menemukan adanya dugaan penggelapan dana bantuan tersebut yang dilakukan oleh ACT. Pihak ACT disebut tidak pernah melibatkan ahli waris dalam penyusunan hingga penggunaan dana CSR yang disalurkan pihak Boeing.

“Pada pelaksanaan penyaluran dana sosial/CSR tersebut para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana sosial/CSR tersebut dan pihak yayasan ACT tidak memberi tahu kepada pihak ahli waris terhadap besaran dana CSR yang mereka dapatkan dari pihak Boeing serta penggunaan dana CSR tersebut,” ujar Ramadhan.

( Sumber : Bareskrim Bakal Periksa Presiden-Eks Presiden ACT Lagi Hari Ini )

Draf Final RKUHP: Teriak ‘Ganti Pancasila’ Dihukum 5 Tahun Penjara

Jakarta (VLF) – Salah satu isi RKUHP yaitu memagari ideologi Indonesia yaitu Pancasila agar tidak bisa berubah. Bagi yang berani menyerukan penggantian Pancasila dengan ideologi lain, maka siap-siap diancam 5 tahun penjara.

Hal itu diatur dalam Parafgraf 2 tentang ‘Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila’.

“Setiap orang yang menyatakan keinginannya di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apapun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,” demikian bunyi Pasal 190 ayat 1 RKUHP yang dikutip detikcom, Jumat (8/7/2022).

Pelaku tersebut hukumannya akan diperberat, bila:

1. mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
2. Mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau
3. Mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selain itu diatur juga larangan penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Berikut pengaturannya:

Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Selain itu, juga dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun setiap orang yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme; atau mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.

Dari Manakah KUHP yang Berlaku Saat Ini?
KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Code Napoleon Perancis yang berlaku tahun 1810. Prancis kemudian menjajah Belanda dan Prancis memberlakukan KUHP di Belanda pada 1881.

Kemudian KUHP dibawa Belanda ke Indonesia saat menjajah Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda punmemberlakukan code itu secara nasional pada 1918 dengan nama Wet Wetboek van Strafrecht.

Wet Wetboek van Strafrecht itu lalu menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara, dari hukum adat hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal juga tergerus hukum penjajah. Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta mengubah hukum yang berlaku.

( Sumber : Draf Final RKUHP: Teriak ‘Ganti Pancasila’ Dihukum 5 Tahun Penjara )

Kejati Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Berat di Bina Marga DKI

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta tahun 2015. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini diduga mencapai Rp 13,6 miliar.

“Penyidik pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 2 orang tersangka dalam pelaksanaan pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan, yakni HD dan IM,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam dalam keterangannya, Jumat (8/7/2022).

Tersangka HD merupakan PPK dari UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan IM dari pihak swasta. Penetapan tersangka keduanya dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nomor: TAP-65/M.1/Fd.1/07/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan Nomor: TAP-66/M.1/Fd.1/07/2022 tanggal 7 Juli 2022.

Ashari mengatakan berdasarkan hasil penyidikan, pada tahun 2015, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Perbekalan (Alkal) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan berdasarkan perjanjian kontrak kerja nomor 30/-007.32 dengan nilai kontrak sebesar Rp 36.100.000.000 (tiga puluh enam milyar seratus juta rupiah).

Ashari menyebut tersangka HD adalah PPK yang bertindak selaku pihak pertama mewakili UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagai pengguna barang. Sedangkan tersangka IM adalah Direktur Perusahaan selaku pihak kedua mewakili PT DMU sebagai penyedia barang/jasa.

Ashari mengatakan pada penyidikan itu ditemukan fakta Folding Crane Ladder yang dikirimkan oleh tersangka IM, bukan merk PAKKAT dari Amerika, melainkan merk HYVA dari PT HYVA INDONESIA dengan mengganti merk HYVA dengan stiker merk PAKKAT, menyerahkan peralatan Baby Roller Double Drum, Jack Hammer, Stamper Kodok, Tampping Rammer, Asphalt Cutter Concetre, dan Air Compresor yang diimpor dari China bukan merk PAKKAT dari Amerika.

“Sementara itu tersangka HD tetap menerima alat-alat berat tersebut setelah ia diduga melakukan intervensi terhadap petugas pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) saat menerima dan memeriksa alat-alat berat yang dikirimkan oleh tersangka IM,” ucap Ashari.

Setelah mendapat intervensi dari HD, petugas PPHP disebut menandatangani berita acara penerimaan dan berita acara pemeriksaan barang dan memproses permohonan pembayaran dari PT DMU dengan menandatangani SPP.

Ashari mengatakan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 13.673.821.158 (tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan Rupiah) berdasarkan laporan akuntan independen.

Ashari menyebut perbuatan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing; dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diterapkan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Kejati Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Berat di Bina Marga DKI )

Kejati Jatim Siap Terima Penyerahan Mas Bechi dari Polisi

Jakarta (VLF) – Usai menyerahkan diri, tersangka DPO pencabulan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) telah dibawa ke Polda Jatim lalu dititipkan di Rutan Medaeng. Selanjutnya, tersangka segera diserahkan ke Kejati Jatim.

Kasipenkum Kejati Jatim Fathur Rohman mengatakan pihaknya siap menerima penyerahan MSAT pada Jumat (8/7/2022) ini.

Hal tersebut, kata Fathur, sudah sesuai teknis atau alur pelimpahan tersangka pidana.

“Pada intinya, kami siap menerima penyerahan tersangka,” kata Fathur kepada detikJatim, Jumat (8/7/2022).

Fathur menjelaskan pihaknya tengah berkoordinasi dengan seluruh jajaran Polda Jatim perihal kasus tersebut.

“Kami koordinasikan dengan pihak Polda Jatim, saya juga sudah komunikasikan lebih lanjut dengan Aspidum dan Asintel Kejati Jatim terkait penyerahan (MSAT),” ujarnya.

( Sumber : Kejati Jatim Siap Terima Penyerahan Mas Bechi dari Polisi )

Sosok Martin Ginting, Hakim yang Jatuhkan Vonis Mati 2 Pengedar Sabu 43 Kg

Jakarta (VLF) – Ketua Majelis Hakim perkara peredaran sabu 43 kg, Martin Ginting telah menjatuhkan pidana mati kepada 2 terdakwa dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya hari ini. Kedua terdakwa itu yakni Dwi Vibbi Mahendra dan Ikhsan Fatriana.

“Mengadili, menyatakan, terdakwa 1, Dwi Vibbi Mahendra dan terdakwa 2, Ikhsan Fatriana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dalam peredaran narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram. Menjatuhkan kepada para terdakwa pidana mati,” kata Martin membacakan amar putusan di Ruang Candra, PN Surabaya, Kamis (7/7/2022).

Martin Ginting mulanya dikenal sebagai Humas PN Surabaya. Sepanjang ia menjabat sebagai hakim dan memimpin sidang ia sudah mengeluarkan putusan yang dinilai cukup mengejutkan.

Berdasarkan data yang didapat detikJatim, ada sejumlah putusan perkara yang menarik perhatian. Putusan itu bahkan semakin dikuatkan dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Pertama adalah perkara pencabulan yang menjerat pendeta Hanny Layantara. Saat itu, vonis yang dijatuhkan Martin kian diperkuat MA. Kala itu Hanny menempuh upaya kasasi. Namun, MA justru menghukum pidana 11 tahun penjara yang mulanya diputus 10 tahun penjara.

Perkara kedua adalah putusan perdata antara PT Antam dan Budi Said perihal sengketa emas 1,1 ton. Gugatan itu sempat dibatalkan Pengadilan Tinggi Surabaya. Di PN Surabaya, Martin mengabulkan gugatan Budi Said diperkuat MA pada tingkat kasasi dengan menolak kasasi dari Antam.

Bila dibandingkan dengan hakim lain, putusan pidana mati yang ia ambil bisa dibilang berani. Mengingat, dalam sejumlah kasus serupa, seperti yang menjerat Saiful Yasan yang telah mengedarkan 85,5 kilogram, hanya dijatuhi vonis 20 tahun pidana penjara.

Sebelumnya, setelah Martin menjatuhkan vonis pidana mati itu Dwi Vibbi Mahendra dan Ikhsan Fatriana terlihat menangis sesenggukan. Ekspresi terlihat jelas meski keduanya mengikuti sidang teleconference di Ruang Candra, Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengacara kedua terdakwa yakni Syamsoel Arifin dan Adi Chrisianto langsung mengajukan banding terhadap putusan mati pada kliennya. Ia menilai putusan itu dapat digugurkan.

“Atas putusan itu (vonis mati), kami akan mengajukan banding. Kami lakukan karena mengacu pada UU HAM, kami rasa putusan itu tidak bisa diterima, karena hukuman mati sudah banyak yang digugurkan,” tuturnya.

( Sumber :Sosok Martin Ginting, Hakim yang Jatuhkan Vonis Mati 2 Pengedar Sabu 43 Kg )

Hakim Beberkan Alasan Tolak Eksepsi Eks Bupati Tabanan

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar menjelaskan alasan menolak eksepsi yang diajukan Eks Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti. Terdakwa korupsi Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2018 itu, hari ini Kamis (7/7/2022) menjalani sidang putusan sela.

Sebelum menetapkan putusan sela, majelis hakim menguraikan satu per satu poin keberatan terdakwa berikut tanggapan dari tim penuntut umum. Dalam pertimbangannya, majelis hakim pada prinsipnya memandang poin-poin keberatan yang diajukan Terdakwa Eka Wiryastuti telah masuk ke dalam materi pokok perkara.

“Telah menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa dalam persidangan,” ungkap Hakim Anggota, Nelson.

Dalam putusannya, Majelis hakim juga meminta tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan persidangan terhadap Mantan Bupati Tabanan itu dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi.

Dengan keputusan majelis hakim tersebut, selanjutnya sidang perkara gratifikasi pengurusan DID Tabanan tahun anggaran 2018 dengan Terdakwa Eka Wiryastuti akan memasuki tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi.

Eka Wiryastuti Terima Putusan Sela Hakim

Usai sidang, Eka Wiryastuti tidak banyak memberikan pernyataan. Ia hanya mengaku menghargai putusan sela yang sudah ditetapkan majelis hakim.

“Ya kita hargai itu karena memang dibutuhkan proses pembuktian. Ya kita ikuti proses itu sampai selesai,” ujarnya singkat seraya bergegas ke ruang tahanan sementara.

Di bagian lain, koordinator penasihat hukum Terdakwa Eka Wiryastuti, Gede Wija Kusuma, menegaskan lagi dasar pengajuan eksepsi yang disampaikan terdakwa.

“Dalam dakwaan itu tidak dijelaskan kapan Saudara Eka Wiryastuti bersama Dewa Wiratmaja melakukan penyuapan. Tempatnya ada. Waktunya tidak ditentukan,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap menghargai putusan sela yang sudah ditetapkan majelis hakim. “Dan kami siap lanjut ke (tahap) pembuktian,” pungkasnya.

( Sumber : Hakim Beberkan Alasan Tolak Eksepsi Eks Bupati Tabanan )

KPK Cecar Eks 7 Anggota DPRD Tulungagung soal Pembahasan APBD 2015-2018

Jakarta (VLF) – KPK memeriksa sejumlah mantan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung terkait di kasus dugaan korupsi bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2014-2018. Para saksi diperiksa terkait proses pembahasan APBD kabupaten Tulungagung pada 2015-2018.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik KPK mengonfirmasi mereka soal proses pembahasan APBD 2015-2018. Eks anggota DPRD itu diperiksa pada Rabu (6/7) di Polres Tulungagung.

“Hari Rabu (6/7) pemeriksaan saksi TPK Bantuan Pemprov Jatim untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2014-2018,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).

“Para saksi hadir dikonfirmasi pengetahuannya soal proses pembahasan anggaran APBD 2015-2018 Kabupaten Tulungagung Jawa Timur,” lanjutnya.

Selain itu, tambah Ali, KPK juga mencecar mereka soal anggaran pokok pikiran atau Pokir. KPK menduga adanya fee dalam anggaran pokok pikiran tersebut.

“Didalami juga soal anggaran Pokok Pikiran atau Pokir dan terkait dugaan Fee terkait hal tersebut,” tutur Ali.

Sejatinya, penyidik KPK memeriksa sebanyak 8 orang. Namun, seorang saksi bernama Riyanah dijadwalkan ulang lantaran tidak hadir dalam pemeriksaan.

Adapun para saksi yang hadir antara lain:

1. Lilik Herlin, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
2. Marikan Al Gatot Susanto, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
3.Michael Utomo, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
4.Nurhamim, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
5. Samsul Huda, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
6.Sofyan Heryanto, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
7. Suharminto, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019

Puluhan Anggota DPRD Tulungagung Diperiksa KPK
Dalam pengusutan kasus dugaan suap alokasi anggaran bantuan keuangan Jawa Timur periode 2014-2018 ini, KPK telah memanggil sejumlah anggota DPRD Tulungagung. Dari data yang dirangkum detikcom, setidaknya ada 21 orang yang sudah menerima surat pemanggilan KPK.

Anggota DPRD Tulungagung yang sempat dimintai keterangan KPK antara lain:

1. Supriyono, Mantan Ketua DPRD Tulungagung 2014-2019
2. Imam Sapingi, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
3. Amang Armanto Angio, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
4. H. Mashud, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
5. SusilowatI Anggota, DPRD Tulungagung periode 2014-2019
6. Widodo Prasetyo, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
7. Basroni, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
8. Subani Sirab, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
9. Saiful Anwar, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
10. Sumarno, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
11. Heru Santoso, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
12. Imam Sukamto, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
13. Mutiin, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
14. Choirurrohim Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
15. Faruuq Trifauzi, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
16. Fendy Yuniar M, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
17. Gunawan, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
18. Imam Koirudin, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
19. Imam Ngaqoib, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
20. Joko Tri Asmoro, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019
21. Leman Dwi Prasetyo, Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019

Tersangka Suap Bankeu Jatim
Adapun dalam perkara ini, KPK tengah mengusut kasus dugaan suap alokasi anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Tulungagung. KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka di kasus ini.

“KPK sedang melaksanakan penyidikan berupa pengumpulan alat bukti terkait dugaan suap pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (28/6).

“Dalam penyidikan ini, KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka,” ujarnya.

KPK segera mengumumkan nama-nama tersangka di kasus ini, termasuk konstruksi perkaranya.

“Namun nanti saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan, KPK akan mengumumkan pihak-pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk konstruksi perkara dan pasal pidana yang disangkakan,” ujar Ali.

( Sumber : KPK Cecar Eks 7 Anggota DPRD Tulungagung soal Pembahasan APBD 2015-2018 )