Jakarta (VLF) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan telah mengeksekusi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap mantan Ketua dan Sekretaris Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Tabanan I Nyoman Bawa dan Cok Istri Adnyana Dewi.

“Sudah inkhracht. Sudah kami eksekusi,” jelas Kepala Seksi Intelijen pada Kejari Tabanan, I Gusti Ngurah Anom Sukawinata, Rabu (13/7/2022).

Ia menjelaskan, eksekusi terhadap kedua terdakwa dilakukan secara terpisah. Terdakwa I Nyoman Bawa menjalani pidana penjara di LP Kelas II B Tabanan. Sedangkan eksekusi terhadap Terdakwa Cok Istri Adnyana Dewi di LP Perempuan Kerobokan.

“Tempat eksekusinya terpisah. Yang terdakwa perempuan (Cok Istri Adnyana Dewi) di LP Perempuan Kerobokan. Sedangkan terdakwa yang laki-laki, I Nyoman Bawa, di LP Tabanan,” kata Anom.

Ia menambahkan, selain karena tidak ada upaya banding dari pihak terdakwa, eksekusi dilakukan karena putusan yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar tidak terpaut jauh dengan amar tuntutan yang diajukan JPU.

Terutama, tegasnya, dari sisi Pasal yang dituntut tim JPU yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Sesuai dakwaan primernya,” jelas Anom.

Adapun putusan hakim terhadap Terdakwa I Nyoman Bawa yakni tujuh tahun penjara, denda sebesar Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 2,8 miliar lebih subsider dua tahun kurungan.

Dalam amar tuntutan, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman selama delapan tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider enam bulan, uang pengganti sebesar Rp 2,8 miliar lebih subsider empat tahun.

Sementara Terdakwa Cok Istri Adnyana Dewi divonis empat tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider dua bulan, dan uang pengganti sebesar Rp 298,8 juta lebih subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan dalam tuntutan, JPU menuntut Terdakwa Cok Istri Adnyana Dewi divonis empat tahun sembilan bulan, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 298,8 juta subsider dua tahun enam bulan.

( Sumber : Kejari Eksekusi Eks Ketua-Sekretaris LPD Kota Tabanan ke Lapas )

Jakarta (VLF) – Hakim tunggal Asmudi mengabulkan permohonan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Rudy Hartono Iskandar, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Rudy Hartono tidak sah.

“Mengadili dalam eksepsi permohonan termohon sebelumnya dalam pokok perkara mengabulkan permohonan sebagian,” kata hakim Asmudi saat membacakan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Rabu (13/7/2022).

“Menyatakan surat ketetapan Dirtipidkor Bareskrim Polri Nomor S.Tap/05/I/2022 Tipidkor tertanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan tersangka atas nama Rudy Hartono dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk membangun rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 seluas 4,69 hektare dan tahun anggaran 2016 seluas 1,137 m2 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap,” imbuhnya.

Hakim juga mengabulkan permohonan Rudy Hartono yang menggugat penetapannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Menurut hakim, penetapan tersangka Rudy terkait TPPU juga tidak sah.

“Menetapkan surat penetapan Direktur Tindak Pidana Korupsi Ditipidkor Bareskrim Polri Nomor 06/IV/2022 Tipidkor tanggal 14 April 2022 tentang penetapan tersangka Rudy Hartono Iskandar dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 seluas 4,69 hektare dan tahun anggaran 2016 seluas 1.137 m2 di Kecamatan Cengkareng dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata hakim Asmudi.

Hakim menyatakan penyitaan-penyitaan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri terhadap Rudy Hartono tidak sah. Hakim meminta Dirtipidkor Bareskrim Polri untuk mengembalikan barang sitaan.

“Menyatakan segala penyitaan penetapan terhadap termohon menjadi tidak sah serta mengembalikan barang sitaan,” kata hakim Asmudi.

Seperti diketahui, polisi sebelumnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar). Dua tersangka itu adalah Rudy Hartono Iskandar dan Sukmana.

“Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016 waktu kejadian pada tahun 2015 dengan 2 tersangka atas nama S (Sukmana) dan RHI (Rudy Hartono Iskandar),” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam jumpa pers, Rabu (2/2).

Sukmana diketahui sebagai mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sedangkan Rudy Hartono merupakan terdakwa kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur (Jaktim).

Diduga keduanya terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015. Diketahui, saat itu Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Keduanya disangkakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya dokumen berupa girik, dokumen persyaratan penerbitan sertifikat hak milik (SHM), warkah terkait tanah Cengkareng, dokumen berkaitan dengan proses pengadaan tanah, dan dokumen berkaitan dengan proses pembayaran tanah.

Selain itu, turut disita uang tunai sejumlah Rp 1.451.000.000. Uang itu didapat dari sejumlah pihak, dengan rincian:
1. Rp 161.000.000 dari mantan Kasie Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Cengkareng, M Shaleh;
2) Rp 500.000.000 dari mantan Camat Cengkareng Tahun 2011-2014, Junaidi;
3) Rp 790.000.000 dari Camat Cengkareng Tahun 2014-2016, Mas’ud Effendi.

Ramadhan menjelaskan, kasus dugaan korupsi ini terkait pengadaan tanah seluas 4,69 hektare dan 1.137 meter persegi di Kecamatan Cengkareng, Jakbar, untuk pembangunan rusun TA 2015 dan 2016. Pengadaan lahan itu nilai pekerjaan totalnya Rp 684.510.250.000 dengan rincian Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 668.510.250.000 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 16.000.000.000.

Dia mengatakan perbuatan keduanya bertentangan dengan pedoman pengadaan tanah pemerintah sebagaimana diatur dalam UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) 40/2014 tentang perubahan atas Perpres 71/2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perbuatan keduanya menyebabkan kerugian keuangan negara setelah dilakukan pembayaran atas pengadaan tanah seluas 4,69 ha dan 1.137 meter persegi di Cengkareng tersebut.

( Sumber : Rudy Hartono Menang Praperadilan, Status Tersangka Korupsi Tak Sah! )

Jakarta (VLF) – Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia sebesar 74,5%. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai sudah seharusnya parlemen memperkuat anggaran Kejagung.

“Survei Indikator Politik itu menunjukkan bahwa di mata publik ada perbaikan kinerja Kejagung yang signifikan. Harapan kami di Komisi III adalah persepsi publik yang baik ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi. Ini merupakan modal yang baik bagi Kejagung dan jajarannya untuk juga mendapatkan kepercayaan yang lebih baik lagi, baik dari jajaran rumpun kekuasaan eksekutif maupun dari DPR yang memegang fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan,” kata Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (13/7/2022).

“DPR juga sudah seharusnya melakukan penguatan anggaran terhadap Kejagung ketika kinerjanya lebih baik,” imbuhnya.

Namun, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan hasil berbeda pada tingkat kepercayaan kepada KPK. Tingkat kepercayaan publik kepada KPK justru kalah dari Kejagung.

“Ketika KPK dibentuk 20 tahun lalu kan Polri maupun Kejaksaan diakui dalam UU KPK sebagai lembaga penegak hukum yang dinilai lemah dalam penegakan hukum tipikor (tindak pidana korupsi),” ujar Arsul.

Karena itu Arsul mengingatkan KPK untuk meningkatkan kinerjanya agar berdampak pada tingkat kepercayaan publik. Anggota DPR Fraksi PPP itu menyebut introspeksi jadi penting bagi KPK untuk ke depannya.

“Nah sekarang tingkat kepercayaan atau penilaian publik terhadap, baik Polri maupun Kejaksaan, bahkan lebih baik dari KPK. Ini artinya, bagi KPK perlu kerja lebih keras lagi. Karena, kalau tingkat kepercayaan publik merosot, maka suara yang meminta KPK dibubarkan akan makin naik juga,” sambung dia.

Tingkat Kepercayaan Kejagung 74,5%
Hasil survei Indikator Politik Indonesia terbaru mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung lebih tinggi dibanding pengadilan dan KPK. Survei Indikator Politik Indonesia dimaksud digelar pada 16-24 Juni 2022.

Survei tersebut melibatkan 1.200 responden, yang sampelnya berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Kejagung berada di posisi keempat sebagai lembaga negara paling dipercaya, setelah TNI, Presiden, dan Polri. Secara perolehan angka, jumlahnya meningkat dibanding angka survei sebelumnya.

Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung kini sebesar 74,5%. Sebelumnya tingkat trust terhadap lembaga penegak hukum itu mencapai 60,5%.

“Institusi yang paling dipercaya urutan pertama hingga ketiga tidak berubah, yang ada perbedaan adalah, di bulan Juni, Kejaksaan Agung itu merangsek ke atas. Trust publik-nya menyalip pengadilan dan KPK dibanding bulan April,” kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam agenda rilis survei secara virtual, Senin (11/7).

( Sumber : Anggota Komisi III: Kepercayaan Meningkat, DPR Perkuat Anggaran Kejagung )

Jakarta (VLF) – Sidang dugaan korupsi pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Medan digelar.

Sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi di gelar pada Senin (12/7/2022) di ruang Cakra VIII, PN Medan. Dalam sidang tersebut tiga saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan dengan terdakwa salah seorang notaris bernama Elviera.

Dua orang saksi yakni Ferry Sonefille selaku mantan pimpinan cabang BTN Medan dan Dayan Sutomo selaku penghubung antara debitur dengan pihak bank. Kemudian, satu saksi lainnya adalah Direktur PT KAYA yakni Canakya Suman.

Persidangan itu dipimpin majelis ketua Imanuel Tarigan dengan hakim anggota Eliwarti dan Rurita Ningrum. Sementara Jaksa Isnayanda dan penasehat hukum terdakwa Elviera, Tommy Sinulingga.

Dalam sidang itu, penasehat hukum terdakwa serta majelis hakim mencecar sejumlah pertanyaan terhadap Dayan. Salah satu pertanyaan itu menyangkut soal saksi menerima sejumlah uang dari PT Agung Cemara Realty (ACR).

“Kepentingan PT. ACR memberikan fee kepada bapak Rp 500 juta apa ya?,” tanya hakim.

“Itu dari persetujuan mereka,” jawab Dayan.

Kemudian, hakim juga mempertanyakan soal saksi menerima satu unit rumah dari PT KAYA.

Setelah beberapa pertanyaan dilayangkan kepada Dayan, barulah saksi Ferry mendapat pertanyaan. Ferry dicecar sejumlah pertanyaan terkait mekanisme pemberian kredit, perannya serta proses pencairan kredit tersebut.

Setelah sempat sidang di skors, barulah saksi Canakya Suman dimintai keterangannya. Awalnya dicecar soal dirinya telah pernah masuk penjara karena terlibat kasus penggelapan sertifikat.

“Sebelumnya bapak pernah di pidan ya pak?,” tanya hakim
“Iya yang mulia,” jawab Canakya
“Dalam kasus apa?,” tanya hakim
“Dalam kasus penggelapan sertifikat,” jawab Canakya.
“Sudah dihukum, sudah bebas?,”tanya hakim
“Sudah,” jawab Canakya.

Lalu jaksa dan hakim mencecar soal keterlibatan Canakya dalam peristiwa. Kemudian, hakim pun mempertanyakan soal Canakya memberikan satu unit rumah kepada saydara Dayan. Namun, dia membantah hal itu.

“Atas jasa Dayan Sutomo memperkenalkan bapak pada pihak BTN. Bapak ada memberikan satu rumah ke dia?,” tanya hakim
“Tidak ada,” jawab Canakya

Mendengar jawaban itu, hakim terus memperdalam soal hal itu. Selanjutnya, hakim juga bertanya soal uang Rp 100 juta yang diterima oleh saksi Ferry.

“Yang Rp 100 juta di Hotel Emerald, memberikan Rp 100 juta ke Ferry disitu di depan Pak Dayan, ada tidak?,” tanya hakim
“Itu Pak Dayan yang menyerahkan,” jawab Canakya.
“Uang siapa?,” tanya hakim
“Pak Dayan,” sebut Canakya.
“Tapi katanya uang saudara?,” tanya hakim
“Tidak,”jawab Canakya.
“Apa kaitanya Pak Dayan menyerahkan uang sama Ferry? Orang yang menerima kredit saudara?,” tanya hakim
“Dia yang inisiatif mengasih ke Pak Ferry,” jawab Canakya.

Setelah itu, JPU beserta penasehat hukum terdakwa terus mencecar pertanyaan terhadap Canakya.

Selain terdakwa Elviera, ada lima orang tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka dituntut dengan tuntutan terpisah.

LIRA Minta Segera Tersangka Lainnya Disidangkan

koordinator tim investigasi Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Medan, Andrian Siagian mengatakan bahwa ada keganjalan jika hanya Notaris Elviera yang baru menjadi terdakwa dan disidangkan.

Mereka mempertanyakan terhadap tersangka lainnya belum dihadapkan ke depan hakim. Padahal, ada sejumlah pejabat di BTN Cabang Medan yang menjadi tersangka.

“Bahwa proses peradilan sejauh ini baru menghadirkam notaris Elviera sebagai terdakwa. Kami menggarisbawahi ini sebagai kejanggalan. Mengapa pihak-pihak berwenang di BTN Kantor Cabang Medan justru belum diseret ke pengadilan? Demikian pula Canakya Suman selaku Direktur PT KAYA hingga kini belum dihadapkan pada hakim,” sebut koordinator tim investigasi Pemuda LIRA Kota Medan, Andrian Siagian.

( Sumber : Tiga Saksi Dugaan Korupsi di BTN Medan Dimintai Keterangan )

Jakarta (VLF) – Hakim Pengadilan Negeri Ciamis memvonis dua pemotor gede (pemoge) yang menabrak mati bocah kembar di Pangandaran 4 bulan penjara. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah dalam kecelakaan maut saat mengendarai moge.

Dua terdakwa bernama Angga Permana dan Agus Wandri yang hadir dalam sidang dinyatakan bersalah dalam kecelakaan maut saat mengendarai moge. Selain 4 bulan penjara, terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp 12 juta subsidair 1 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 bulan,” ujar hakim yang diketuai oleh Beny Sumarno dalam sidang yang berlangsung pada Rabu (6/7/2022).

Dalam perkara ini, keduanya dinyatakan bersalah sebagaimana Pasal 310 ayat 4 UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kasus ini berawal dari peristiwa kecelakaan tragis. Bocah kembar Hasan dan Husen tertabrak dua moge di dekat SDN 3 Tunggilis, Jalan Raya Banjar-Pangandaran, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, pada Sabtu (12/3/2022) pukul 13.15 WIB. Rombongan moge tersebut melaju ke arah Pangandaran.

Pada saat itu kedua bocah kembar hendak menyeberang jalan. Saat bersamaan rombongan moge melintas dan akhirnya kedua bocah malang itu tertabrak hingga tewas.

Usai kejadian dua pemoge itu sempat bertemu dengan orang tua korban. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak sepakat berdamai,

Meski begitu, proses penyelidikan tetap dilakukan oleh polisi. PolresCiamis kemudian menetapkan dua pengendara motor gede (moge) yang menabrak bocah kembar di KabupatenPangandaran, Jawa Barat, jadi tersangka.

Angga dan Agus ditetapkan sebagai tersangka setelah serangkaian penyelidikan oleh penyidik Polres Ciamis.
“Oleh penyidik sudah digelarkan (gelar perkara) dengan hasil sepakat dinaikan menjadi tersangka,” ujar Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro pada Selasa (15/3/2022).

Kemudian Kejaksaan Negeri Ciamis menyatakan berkas kasus dua pemoge sudah P21 pada Jumat (20/5/2022). Kasus tersebut pun dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk menjalani persidangan.

“Sudah dilaksanakan P21 terhadap perkara moge ini, kemudian sudah dilakukan tahap 2, penerimaan tersangka dan barang bukti,” ujar Kepala Kejari Ciamis Erny Veronica Maramba pada Jumat (20/5/2022).

Dalam rangkaian proses persidangan, Angga dan Agus dituntut 6 bulan penjara dan denda Rp 12 juta subsider 1 bulan oleh kejaksaan. Keduanya dinilai lalai hingga menyebabkan orang meninggal.

Dua Terdakwa dituntut dengan pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Akibat kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.

“Dua terdakwa atas nama Angga Permana dan Agus Wandri tuntutannya 6 bulan, denda Rp 12 juta subsider 1 bulan,” kata Humas Pengadilan Negeri Ciamis Indra Muharam kepada detikJabar, Rabu (29/6/2022).

Dua pemotor gede (Pemoge) yang menabrak mati bocah kembar di Pangandaran pun dinyatakan bersalah oleh hakim PN Ciamis. Dua terdakwa divonis 4 bulan penjara dan denda Rp 12 juta subsider 1 bulan.

Namun vonis 4 bulan bui ini lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Pertimbangannya karena perdamaian jadi salah satu pertimbangan hakim. Keluarga korban pun meminta agar terdakwa dihukum seringan-ringannya.

Menyikapi vonis ini, kedua terdakwa langsung menerima hukuman tersebut. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan sikap pikir-pikir.
Mengenai vonis tersebut, pihak keluarga korban tidak berkomentar. Keluarga hanya ingin tenang dan legowo menerima kepergian bocah kembar Hasan-Husen.

“Punten abdi moal tiasa komentar perkawis masalah proses hukum (Maaf saya tidak bisa komentar terkait proses hukum),” kata Iwa Kaka Ipar Hasan-Husen kepada detikJabar saat dihubungi pada Rabu (6/7/2022).

Setelah pikir-pikir beberapa hari, Jaksa Penuntut Umum kemudian menyatakan menerima putusan itu.

“Terima,” ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ciamis Rismanto melalui pesan singkat, Selasa (12/7/2022).

Rismanto menyebut pertimbangan menerima vonis tersebut karena lebih dari 2/3 dari tuntutan. Sebelumnya JPU menuntut dua terdakwa 6 bulan dan denda Rp 12 juta subsider 1 bulan. Vonis hakim tersebut 2 bulan lebih ringan dari tuntutan JPU.

“Lebih dari 2/3 tuntutan jaksa,” ungkap Rismanto.

Diketahui, Polisi menetapkan tersangka dan menahan kedua terdakwa Agus Wandri dan Angga Permana pada 15 Maret 2022. Artinya dua terdakwa tinggal menjalani sisa masa tahanan.

Humas Pengadilan Negeri Ciamis Indra Muharam mengatakan vonis otomatis dipotong masa tahanan. Kedua terdakwa sudah ditahan sekitar 3 bulan.

“Jadi pidana dijatuhkan dikurangi masa tahanan,” ujar Indra Muharam.

( Sumber : Jejak Kasus Pemoge Tabrak Mati Bocah Kembar hingga Divonis 4 Bulan Bui )

Jakarta (VLF) – Tim jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi terhadap barang bukti milik terpidana Benny Tjokrosapoetro terkait kasus korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya. Rumah Benny Tjokro di Kuningan, Jaksel, dan tanah di Menteng, Jakpus, disita eksekusi jaksa.

“Jaksa eksekutor seksi tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan sita eksekusi terhadap barang bukti milik Terpidana Benny Tjokrosapoetro dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang PT. Asuransi Jiwasraya Tahun 2008 sampai dengan 2018,” kata Kasi Intel Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, dalam keterangannya, Rabu (13/7/2022).

Pelaksanaan sita eksekusi itu dilakukan pada Selasa (12/7). Adapun aset Benny Tjokro yang disita eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2937 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 terkait hukuman tambahan uang pengganti terhadap Terpidana Benny Tjokrosapoetro dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tentang Pencarian Harta benda Milik Terpidana Nomor : Print-734/M.1.10/Fu.1/09/2021 tanggal 29 September 2021.

Berikut ini aset Benny Tjokro yang disita eksekusi:
1. 1 unit rumah tinggal di Jl. Patra Kuningan XI d/a Jl. Kuningan Timur,Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.108 M2 atas nama pemegang hak Benny Tjokrosapoetro sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 371 yang diterbitkan pada 12 Desember 2007 terdaftar pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan.

2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pandeglang Nomor: 41 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan alas hak sertifikat Hak Milik Nomor :1820 dengan luas 1158 M2 atas nama Benny Tjokrosaputro.

Bani mengatakan pelaksanaan sita eksekusi tersebut berlangsung aman dan lancar. Setelah itu barang bukti Benny Tjokro yang disita eksekusi itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Benny Tjokrosaputro sehingga tetap dihukum penjara seumur hidup. Benny bersama Heru Hidayat terbukti korupsi dan mencuci uang Rp 16 triliun hasil membobol Jiwasraya.

MA juga mengamini perampasan aset Benny untuk negara sebagaimana diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Saat ini Benny juga kembali diadili di kasus ASABRI.

( Sumber : Kasus Jiwasraya, Jaksa Eksekusi Rumah Benny Tjokro di Kuningan Jaksel )

Jakarta (VLF) – KPK memanggil Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso, yang juga adik ipar mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Rahmat Santoso akan diperiksa sebagai saksi di kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nurhadi.

“Hari ini (12/7) pemeriksaan saksi TPPU pengurusan perkara di MA,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (12/7/2022).

Rahmat Santoso akan menjalani pemeriksaan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Namun, Ali belum menjelaskan lebih lanjut soal pertanyaan yang akan dikonfirmasi kepada Rahmat Santoso.

Selain Rahmat Santoso, penyidik KPK memanggil 11 saksi lainnya. Berikut ini 11 saksi tersebut:

1. Donny Gunawan selaku Direktur PT Multi Bangun Sarana;
2. Handoko Sutjitro selaku swasta;
3. David Muljono selaku swasta;
4. Bagus Ramadhanarto Putra selaku pihak swasta;
5. Iwan Liman selaku pihak swasta;
6. Juliana Inggriani Liman selaku pihak swasta;
7. Hanjaya Adikarjo selaku wiraswasta;
8. Nurdiana Rahmawati selaku PNS/wiraswasta;
9. Rica Erlin Sevtria, mengurus rumah tangga;
10. Venina Puspasari, mengurus rumah tangga; dan
11. Melia Candra, mengurus rumah tangga.

Adapun Rahmat Santoso sebelumnya juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan TPPU Nurhadi pada Senin (4/7). KPK mencecar Rahmat soal aset milik Nurhadi.

“Para saksi didalami pengetahuannya soal penelusuran aset-aset bernilai ekonomis milik tersangka NHD,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (5/7).

Diketahui, KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspose kasus dugaan TPPU yang diduga dilakukan oleh Nurhadi. Nantinya, KPK segera mengumumkan status kasus TPPU itu.

“Sudah pernah ada ekspose, tinggal nunggu aja. Mungkin dalam waktu yang dekat,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2020).

Namun, Nawawi belum memastikan kapan status TPPU itu akan diumumkan. Menurutnya, KPK akan segera mengupayakan pengumuman kasus tersebut ke publik.

“Teman-teman lihat kan kondisinya kayak gini. Pasti kita terus bekerja, teman-teman Satgas (Satuan Tugas) semua terus bekerja seoptimal mungkin,” ucap Nawawi.

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, telah divonis bersalah di kasus perkara suap dan gratifikasi senilai sekitar Rp 49 miliar dalam pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Dia dan menantunya, Rezky Herbiyono, terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Dirut PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Sebelum ditangkap KPK, Nurhadi sempat jadi buron selama hampir 4 bulan. Kemudian pada 1 Juni 2020, KPK menangkap Nurhadi di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Nurhadi dan Rezky dinyatakan melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 dan 65 ayat 1 KUHP.

( Sumber : KPK Panggil Wabup Blitar Terkait Kasus TPPU Eks Sekretaris MA Nurhadi )

Jakarta (VLF) – Mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang menyoroti putusan Dewas KPK yang menyatakan Lili Pintauli Siregar tidak dapat diadili etik lantaran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua KPK. Rasamala meminta Dewas KPK mempertimbangkan untuk melanjutkan pemeriksaan etik Lili Pintauli terkait dugaan pemberian fasilitas tiket menonton MotoGp Mandalika itu.

“Untuk dugaan pelanggaran etiknya seharusnya bisa tetap diproses karena peristiwanya terjadi saat yang bersangkutan masih menjabat pimpinan, meskipun nanti tidak perlu dijatuhkan sanksi karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dan bukan lagi pimpinan,” kata Rasamala saat dihubungi detikcom, Selasa (12/7/2022).

Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan itu menyebut proses etik terhadap terlapor Lili Pintauli diperlukan untuk mengungkap kebenaran peristiwa dan menjadi preseden bagi KPK. Menurut pria yang kini tergabung dengan IM57+ itu, proses etik terhadap Lili bukan hanya untuk kepentingan Lili, tetapi juga bertujuan untuk mengungkap kepentingan publik tentang peristiwa sebenarnya terkait laporan etik itu.

“Jadi Dewas perlu mempertimbangkan kembali sikapnya untuk menyelesaikan pemeriksaan tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Rasamala mengatakan, apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka dapat langsung diusut oleh penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Sebab, dugaan suap atau gratifikasi tidak harus adanya laporan atau delik aduan.

“Apabila memang terdapat dugaan tindak pidana, maka seharusnya bisa langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum apakah kepolisian atau kejaksaan,” ungkapnya.

Pria yang kini juga tergabung dengan Visi Law Office besutan mantan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah itu menilai Dewas KPK dapat menyampaikan bukti terkait dugaan pelanggaran pidana ke penegak hukum.

“Penyidik bisa langsung menindaklanjuti tanpa ada laporan sekalipun apabila ada indikasi pidana suap atau gratifikasi, dan Dewas juga punya kewajiban hukum untuk menyampaikan bukti dan informasi jika memang ada indikasi pelanggaran pidana kepada penegak hukum,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Lili Pintauli Siregar tidak dapat diadili etik. Dewas beralasan Lili sudah mengundurkan diri.

“Menetapkan menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik atas nama terperiksa Lili Pintauli Siregar dan menghentikan penyelenggaraan etik,” ucap Tumpak H Panggabean selaku ketua majelis sidang etik, Senin (11/7).

Tumpak mengatakan surat pengunduran Lili sudah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Dewas menilai Lili bukan lagi orang yang bisa disidang oleh Dewas.

“Menimbang oleh karena terperiksa Lili Pintauli telah mengundurkan diri dari Wakil Ketua KPK RI, dan telah terbit keputusan Presiden RI Nomor 71/P/2022 yang telah memberhentikan terperiksa sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK RI, maka terperiksa tidak lagi berstatus insan komisi yang merupakan subjek hukum dari peraturan Dewas KPK RI,” beber Tumpak.

( Sumber : Eks Pegawai KPK Soroti Dewas soal Lili: Penegak Hukum Lain Usut Pidananya )

Jakarta (VLF) – Kejati Jatim akan menyiapkan 10 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani langsung JE terdakwa kasus kekerasan seksual SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu. Para jaksa itu akan dihadirkan dalam sidang agenda tuntutan.

Kajati Jatim Mia Amiati berharap 10 jaksa yang ditunjuk ini diharapkan bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik saat sidang tuntutan JE. Adapun sidang agenda tuntutan akan digelar pada Rabu 20 Juli 2022 mendatang.

“Nanti penuntutan akan dilaksanakan dengan membacakan tuntutan pada tanggal 20 Juli 2022,” kata Mia, Selasa (12/7/2022).

Mia menambahkan, pihaknya akan menganalisis secara saksama kasus itu. Terlebih, telah diteruskan kepada pimpinan di Kejaksaan Agung melalui Jampidum.

Sedangkan untuk saksi yang telah diperiksa dan dihadirkan, Mia menyebut sudah mencapai puluhan. Bahkan, ada 3 ahli juga yang turut dihadirkan dari pihak JPU.

“Di sini teman-teman JPU sudah memeriksa saksi sebanyak 20, kemudian ahli yang dihadirkan adalah 3 orang, ahli dr Mustika, Cita Juwita Jaoni psikolog, dan ahli pidana Dr Ahmad Sofyan,” ujar Mia.

Sementara itu, dari pihak terdakwa JE, juga menghadirkan saksi yang dianggap menguntungkan bagi dirinya sendiri. Saksi itu mulai dari saksi ahli hingga pihak sekolah.

“Jadi, yang perlu diketahui diantaranya, ada ahli sekolah anak. Beliau juga salah satu saksi juga ada untuk membela terdakwa. Ada 9 ahli yang dihadirkan oleh terdakwa untuk bisa dijadikan saksi de charge untuk bisa meringankan terdakwa,” tandas Mia.

( Sumber : 10 Jaksa Disiapkan Hadapi Sidang Tuntutan Bos SMA SPI Kota Batu )

Jakarta (VLF) –  RKUHP melindungi proses persidangan pengadilan agar berjalan tertib. Bagi yang tidak melaksanakan, maka siap-siap kena delik. Apa saja?

Salah satunya soal sikap hormat ke hakim saat sidang. Bila tidak hormat, pengunjung sidang siap-siap didenda Rp 10 juta.

“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan,” demikian bunyi Pasal 280 huruf b draf RKUHP yang dikutip detikcom, Selasa (12/7/2022).

Berikut ini beberapa ancaman pidana bagi yang mengganggu jalannya sidang pengadilan:

Denda Rp 1 Juta

Setiap orang yang membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang.

Denda Rp 10 juta.

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan

Penjara 6 Bulan

Setiap orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim dipidana.

Penjara 1 Tahun
Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan dipidana.

Penjara 5 Tahun

Setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan;

Setiap orang yang menyampaikan barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; atau setiap orang yang merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan barang bukti atau alat bukti.

( Sumber : Draf Final RKUHP: Tidak Hormat ke Hakim Didenda Rp 10 Juta )