Jakarta (VLF) – Polisi menangkap Kepala Kantor BPN Kota Palembang inisial NS (50) terkait keterlibatan dalam kasus mafia tanah di Bekasi pada 2016-2017. NS diketahui berperan dalam menerbitkan warkah palsu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan NS tidak bekerja sendiri. Dalam kasus ini, NS ditangkap bersama pejabat BPN Bandung Barat inisial RS dan pensiunan pejabat BPN inisial PS yang juga terlibat dalam sindikat mafia tanah di Bekasi pada medio 2016-2017.

“Ketiga tersangka terlibat kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada 2016-2017,” kata Kombes Zulpan saat dihubungi, Jumat (15/7/2022).

Dihubungi terpisah, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menambahkan tersangka NS dkk menerbitkan peta bidang yang cacat administrasi. Peta bidang pada sertifikat yang diterbitkan NS cs mencaplok tanah yang dimiliki secara sah warga lain.

“Peta bidang diterbitkan berdasarkan warkah palsu dan peta bidang tersebut menimpa sertifikat milik korban,” ujar Hengki.

Hengki menyebut total ada tujuh pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Para pelaku kini telah menjalani penahanan.

“Tersangka lain terkait modus ini sudah ditahan empat orang. Total pada modus ini sudah ditahan tujuh orang sindikat mafia tanah,” ucap Hengki.

Tersangka NS saat melakukan tindak pidana tersebut menjabat Kasi Infrastruktur Pengukuran pada Kantor BPN Kabupaten Bekasi. Sedangkan tersangka RS kala itu menjabat Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Bekasi Kabupaten.

Sementara itu, tersangka PS (59) pensiunan BPN, merupakan mantan Koordinator Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Bekasi.

Hengki menambahkan keberhasilan dalam pengungkapan kasus mafia tanah ini tak terlepas dari kerja sama dan koordinasi intens dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pengungkapan kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN ini menambah daftar pejabat BPN yang terlibat kasus mafia tanah. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap empat pejabat BPN yang terlibat kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi.

Dua pejabat BPN itu adalah MB selaku Ketua Tim Adjudikasi PTSL BPN Jakarta Utara dan PS selaku Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Jakarta Utara.

( Sumber : Peran Kepala Kantor BPN Palembang Ditangkap Terkait Mafia Tanah di Bekasi )

Jakarta (VLF) – Oknum pegawai di salah satu Kantor Pertanahan BPN ditangkap polisi karena diduga terlibat sindikat mafia tanah. Juru Bicara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teguh Hari Prihatono mengatakan, temuan ini berkat hasil kerja sama yang baik dari Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN.

“Keberhasilan pengungkapan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, khususnya Satgas Anti-Mafia Tanah, yakni meliputi Kementerian ATR/BPN, Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), dan Kejaksaan Agung,” ujar Teguh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/7/2022).

Untuk menghindari kasus serupa, Teguh mengimbau masyarakat agar menjaga sertifikat serta tanahnya. Dengan peran aktif seluruh pihak terkait, masyarakat tidak akan tersentuh oleh mafia tanah.

“Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen dan bekerja sama dalam memberantas mafia tanah. Namun, butuh dukungan dari masyarakat. Masyarakat pun harus berperan aktif dalam menjaga asetnya,” kata Teguh.

Teguh menambahkan, hal ini adalah bukti komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah, khususnya bagi pihak internal yang terlibat. “Di beberapa kesempatan, Pak Menteri mengatakan serius perangi mafia tanah. Baik itu oknum di internal ataupun pihak-pihak eksternal,” tegasnya.

Teguh menyebut telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Kasus ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal.

Sebagai informasi, para pejabat BPN tersebut diduga bermain dengan para mafia tanah di tingkat hulu, yakni pada proses penerbitan sertifikat. Mereka tidak hanya menyasar aset tanah dan bangunan milik masyarakat kecil, tapi juga mencaplok aset-aset pemerintah.

Total ada enam pejabat BPN yang ditangkap polisi. Mereka ditangkap di beberapa wilayah. Dua di antaranya PS, yang merupakan Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Jakarta Utara saat tindak pidana terjadi, dan MB, yang merupakan Ketua Tim Adjudikasi PTSL BPN Jakarta Utara.

PS dan MB serta dua pejabat lainnya ditetapkan tersangka bersama 25 orang lainnya. Puluhan tersangka itu terdiri atas pegawai tidak tetap di BPN wilayah Jakarta dan Bekasi, ASN pemerintahan, kepala desa, hingga orang jasa perbankan.

“Untuk saat ini sudah ada empat pejabat ASN BPN di wilayah Jakarta dan Bekasi yang sudah kami tangkap dan tetapkan sebagai tersangka,” ujar Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi saat dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (13/7).

( Sumber : Marak Kasus Mafia Tanah, Kementerian ATR Wanti-wanti Hal Ini )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membongkar pemalsuan tanda tangan di gugatan judicial review UU Ibu Kota Negara (IKN). Awalnya, para mahasiswa mengelak hingga akhirnya mengakuinya.

Mereka adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH UBL). Yaitu M Yuhiqqul Haqqa Gunadi, Hurriyah Ainaa Mardiyah, Ackas Depry Aryando, Rafi Muhammad, Dea Karisna, dan Nanda Trisua Hardianto. Untung majelis MK jeli dengan adanya kejanggalan tanda tangan berkas. Berikut pertanyaan hakim konstitusi Arief Hidayat yang membongkar pemalsuan tanda tangan itu, sebagaimana dikutip dari website MK, Jumat (15/7/2022):

Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Ada beberapa hal yang perlu saya minta konfirmasi. Ini Saudara ini tanda tangannya tanda tangan betul atau tanda tangan palsu ini? Ha? Kalau kita lihat kayak gini, tanda tangan ini mencurigakan, bukan tanda tangan asli dari Para Pemohon. Tulisannya…

Mahasiswa:
Ya, itu tanda tangan asli, Yang Mulia. Namun, kami…

Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Masa…

Mahasiswa:
Memakai tanda tangan digital.

Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Ha?

Mahasiswa:
Kami memakai …

Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Tapi tanda tangannya kok begini? Apa enggak ditandatangani satu orang ini? Benar? Kalau Anda dicek ini tanda tangan palsu, anu lho, ya, bisa dipersoalkan, lho.

Mahasiswa:
Ya, Yang Mulia. Itu tanda tangan asli, kami menggunakan tanda tangan digital.

Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Ini coba kita lihat di KTP, Dea Karisna. Dea Karisna… Dea Karisna tanda tangannya beda dengan di KTP dan tanda tangan di Permohonan. Gimana ini, Dea Karisna? Mana, Dea Karisna? Terus kemudian, tanda tangannya Nanda Trisua juga beda. Terus lagi, kita cek satu-satu.

Ini jangan bermain-main, lho, ya. Rafi. Rafi juga beda, tapi ya, beda, tapi tetap beda. Kemudian, tanda tangannya Ackas ini beda sekali. Ha? Kemudian, tanda tangannya Hurriyah. Hurriyah tanda tangannya beda. Gimana ini? Ini bisa dilaporkan ke polisi, kena pidana, lho, ini bermain-main di instansi yang resmi. Ha? Beda semua antara KTP dengan di permohonan. Jadi, tidak bisa bermain-main, lho, ya. Sebelum saya lanjutkan, saya minta klarifikasi yang betul, gimana? Kalau memang ini bukan tanda tangan asli, ya… ya, ini coba ditayangkan ini. Coba, ini beda sekali ini. Ini tanda tangan siapa?

Mahasiswa:
Dea

Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Dea. Di-zoom, coba di-zoom. Tanda tangannya Dea, ini di sini ada garis anu, lurus di akhir. Kayak begini ini, beda sama sekali, ya, beda sekali. Ini beda sekali ini.

Ini Anda sebagai mahasiswa kalau memang ini palsu, diakui palsu. Tapi kalau tidak, Anda bisa pertahankan dan nanti ini akan kita minta di… apa… dicek di kepolisian palsu atau tidak. Gimana? Siapa yang mau jawab?

Ya, ini semuanya tanda tangannya bukan tanda tangan sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan KTP. Anda mahasiswa fakultas hukum, dalam urusan resmi di peradilan, tanda tangannya harus tanda tangan asli dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini setelah kita cek dengan kasatmata, sudah terlihat begini, gimana ini pertanggungjawaban Saudara? Kok diam?

Mahasiswa:
Baik, Yang Mulia. Karena kami menggunakan tanda tangan digital lewat Word, gitu ya. Jadi mungkin memang tidak sesuai sama persis dengan apa yang ada di KTP. Jika memang tanda tangan ini bermasalah….

Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Nggak, kalau digital itu, saya itu selalu tanda tangannya juga digital, ini Mahkamah tanda tangannya juga digital, tetap sama. Karena itu kan, kayak difotokopi digital itu. Ha, gimana? Diakui saja bahwa ini tanda tangannya bukan, bukan tanda tangan anu, tanda tangan asli.

Mahasiswa:
Baik, Yang Mulia

Hakim konstitusi Arief Hidayat:

Digital itu malah kelihatan.

Mahasiswa:
Mohon maaf sebelumnya, Yang Mulia. Kami memang menggunakan mouse ketika menandatanganinya, Yang Mulia.

Hakim konstitusi Arief Hidayat:

Siapa yang melakukan? Satu orang atau semua orang?

Mahasiswa:
Kami. Kami bersama dengan menggunakan mouse, gitu.

Hakim konstitusi Arief Hidayat:

Masa sih, nggak bisa ini. Ini kalau tanda tangan digital itu kelihatan sama. Gimana? Ini anu loh, ya, akan kita minta lembaga resmi untuk melakukan pembuktian, minta-minta ini tanda tangannya asli atau tidak, nanti Saudara akan dilakukan pengecekan yang betul. Gimana?

Mahasiswa:
Baik, Yang Mulia, akan kami perbaiki.

Hakim konstitusi Arief Hidayat:

Loh nggak, ini palsu atau nggak? Bukan masalah perbaiki. Di dalam persidangan ini, Anda mengatakan ini palsu atau tidak? Atau hanya ditandatangani oleh satu orang? Gimana?

Mahasiswa:

Oke. Baik, Yang Mulia, izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf, gitu. Karena tidak semuanya tanda tangan dengan yang ada di KTP. Pertama, jadi ketika kami mengerjakan berkas permohonan tersebut, Hurriyah Ainaa itu tanda tangannya asli, Yang Mulia, Ackas Depry Aryando juga, Rafi Muhammad, dan Yuhiqqul Haqqa.

Namun, dengan tanda tangannya Dea Karisna dan Nanda Trisua itu memang sebenarnya sudah dengan atas kesepakatan, persetujuan dari yang bersangkutan, kami gunakan. karena yang bersangkutan tidak sedang berada bersama kami saat perbaikan permohonan tersebut. Begitu, Yang Mulia.

Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Ya, jadi kan ada yang tanda tangannya tanda tangan palsu, kan? Ya? Ditandatangani temannya kan, bukan tanda tangan sendiri, kan?

Mahasiswa:

Ya, Yang Mulia.

Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Nggak, sekarang saya minta yang jelas, yang tegas. Yang asli itu tanda tangannya siapa, yang tanda tangan sendiri?

Mahasiswa:
Yang asli tanda tangannya Hurriyah Ainaa Mardiyah, Muhammad Yuhiqqul Gunadi, Rafi Muhammad, dan Ackas Defry Aryando, Yang Mulia.

Hakim konstitusi Arief Hidayat:

Jadi ada tiga yang asli, tiga yang palsu?

Mahasiswa:
Empat yang asli, dua yang palsu, Yang Mulia.

Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Oke. Baik kalau begitu. Sebentar, saya akan minta persetujuan dari Panel. Baik. Ini kita bertiga setelah mempertimbangkan, begini. Permohonan ini dicabut dulu ya, semuanya yang mengajukan permohonan karena ada persoalan pemalsuan tanda tangan, dicabut dulu. Kemudian kalau Saudara akan mengajukan permohonan kembali, silakan mengajukan permohonan dengan tanda tangan yang asli. Atau yang memalsukan dan yang dipalsukan kita urus diurus kepolisian.

Bagaimana? Yang Saudara mau?

Jadi Anda itu mahasiswa harus tahu persis, apalagi mahasiswa fakultas hukum. Anda itu berhadapan dengan lembaga negara. Ini Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara. Anda memalsukan tanda tangan, ini perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Kalau Anda masalah urusan… apa… di tingkat bawah, apa-apa itu sudah. itu juga tidak boleh, tapi ini di lembaga negara, Anda mengajukan permohonan yang oleh lembaga negara ini dianggap serius, tapi ternyata Saudara memalsukan. Itu sesuatu hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum karena itu merupakan pelanggaran hukum.

Bagaimana? Kalau kita bertiga sepakat ini Anda cabut, nanti Anda kalau mau mengajukan lagi, silakan mengajukan lagi. Bagaimana? Siapa juru bicaranya?

Mahasiswa:
Baik, Yang Mulia. Maka dengan ini, kami mohon maaf atas kesalahan kami dan kelalaian kami. Kami akan mencabut permohonan kami, Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022.

( Sumber : Menegangkan! Detik-detik MK Ungkap Mahasiswa Palsukan Tanda Tangan Gugatan )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyunat vonis tiga terdakwa kasus lahan DP Rp 0 sebesar Rp 152 miliar. Mereka adalah petinggi PT Adonara, yaitu Direktur PT Adonara Tommy Adrian, pemilik PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Rudy Hartono Iskandar selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur sekaligus beneficial owner PT Adonara Propertindo.

Di tingkat pertama, Tommy dihukum 7 tahun penjara dan Anja dihukum 6 tahun penjara. Sedangkan Rudy dihukum 7 tahun penjara. Oleh PT Jakarta, hukuman itu disunat.

“Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, yaitu Terdakwa Tommy Adrian dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II Anja Runtuwene dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa III Rudy Hartono Iskandar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun,” demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dilansir website-nya, Kamis (14/7/2022).

Putusan itu diketok siang ini dengan ketua majelis Binsar Pamopo Pakpahan dengan anggota M Luthfi, Gunawan Gusmo, Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, dan Hotma Maya Marbun.

“Pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan,” ucap majelis hakim.

Alasan majelis menyunat adalah para terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang dikorupsinya.

“Bahwa meskipun dalam perkara a quo para Terdakwa dengan iktikad baik telah mengembalikan uang kerugian negara sehingga para Terdakwa tidak perlu lagi dihukum dan/atau di bebani membayar uang pengganti, maka sesuai rasa keadilan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa patut diubah dan/atau diperbaiki,” beber majelis.

Hakim Rampas Uang dan Aset
Selain itu, hakim merampas sejumlah uang dan aset yang dimiliki Rudy Hartono. Aset dan uang itu dirampas untuk negara:

– Menetapkan sejumlah uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa Anja Runtuwene dan Rudi Hartono sebesar Rp Rp 35.033.663.000 pada rekening penampungan KPK dan aset;

A. Satu bidang tanah berikut SHM di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali, seluas 5.150 meter persegi atas nama Rudi Hartono setelah dilakukan pelelangan senilai Rp 22 miliar dirampas untuk negara. Sedangkan sisa hasil penjualan tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak

B. Satu bidang tanah berikut asli SHM di Desa Kuta, Badung, Bali, dengan luas 690 meter persegi atas nama Rudy Hartono Iskandar dan 1 bidang tanah berikut asli SHM di Desa Kuta, Bali, dengan luas 1.437 meter persegi atas nama Rudy Hartono dengan jumlah keseluruhan senilai Rp 7 miliar dirampas untuk negara, sedangkan sisa hasil penjualan pelelangan tanah tersebut agar dikembalikan ke yang berhak

C. Terhadap sejumlah aset milik terdakwa Rudy Hartono Iskandar yang terdiri dari:

– satu unit mobil Mini Cooper S Type Convertible A/T warna biru atas nama PT Adonara Propertindo nilai aset Rp 1,2 miliar

– satu unit kendaraan roda dua jenis Honda PCX warna hitam atas nama M Wahyudi Hidayat dengan nilai aset Rp 56.878.000

– satu bidang tanah SHGB Pancoran Mas, Depok, seluas 6.625 meter persegi dengan nilai aset Rp 114.248.125.000 (NJOP)
Sehingga dijumlah Rp 115.505.003.000.

( Sumber : PT Jakarta Sunat Vonis 3 Petinggi PT Adonara di Kasus Lahan Rumah DP Rp 0 )

Jakarta (VLF) – KPK merespons alasan pihak Mardani Maming yang tidak hadir pada pemanggilan penyidik di kasus korupsi karena masih dalam proses gugatan praperadilan. KPK menilai praperadilan tidak dapat menghentikan proses penyidikan yang tengah berlangsung.

“Proses praperadilan sama sekali tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (14/7/2022).

Ali menjelaskan praperadilan bukan proses yang bertujuan untuk menguji materi pokok pidana yang tengah diusut KPK.

“Sebagai pemahaman bersama, praperadilan bukanlah ajang untuk menguji materi pokok proses penyidikan perkara ini,” terang Ali.

Ali mengaku pihaknya menghormati langkah praperadilan yang diajukan oleh pihak Mardani Maming lantaran ditetapkan sebagai tersangka di kasus izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Kami hargai pengujian syarat formil keabsahan penetapan tersangka dimaksud melalui permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan,” lanjutnya.

Namun, tambah Ali, materi pokok perkara tindak pidana korupsi Maming itu akan diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Terkait materi pokok perkara, silakan kita uji sama-sama di depan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK memanggil Mardani H Maming jadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi (TPK) izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Namun Maming enggan menghadiri pemeriksaan tersebut.

Hal itu diungkap oleh pengacara Mardani H Maming, Denny Indrayana. Dia telah bersurat kepada KPK atas ketidakhadiran Maming.

“Kami selalu tim kuasa hukum Mardani Maming hari ini telah mengirimkan surat kepada KPK, yang pada intinya meminta semua pihak menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung,” kata Denny Indrayana kepada detikcom, Kamis (14/7/2022).

Denny meminta KPK menunggu proses hukum yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena itu, Denny berharap KPK tidak melakukan pemanggilan terhadap kliennya.

“Dan karenanya, tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu menunggu proses di Pengadilan Negeri Jaksel,” sambungnya.

Sebelumnya, KPK memanggil Mardani H Maming di kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Maming diperiksa sebagai tersangka.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan Maming dipanggil terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK). Ali menyebut Maming akan diperiksa di gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan Kamis (14/7).

“Benar, hari ini (Kamis, 14/7) tim penyidik mengagendakan pemanggilan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan TPK pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (14/7/2022).

“Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih,” lanjutnya.

Ali mengatakan hingga saat ini penyidik KPK belum menerima konfirmasi kehadiran Mardani Maming. Ali mengimbau agar Maming kooperatif atas panggilan pertama tersebut.

“Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut perihal kehadiran tersangka dimaksud. Kami berharap tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan pertama dimaksud,” terang Ali.

( Sumber : KPK Jawab Mardani Maming yang Tak Hadir: Praperadilan Tak Setop Penyidikan )

Jakarta (VLF) – Rutan Kelas I Surabaya menerima pelimpahan Hasan Aminuddin, tahanan dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (14/7). Hasan merupakan mantan Bupati Probolinggo.

Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji mengatakan Hasan tiba di rutan yang berada di Medaeng, Sidoarjo sekitar pukul 10.00 WIB. Hasan diantar langsung oleh Jaksa KPK Arif Suhermanto.

“Sudah diterima tadi sekitar pukul 10.00 WIB,” ujar Zaeroji dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).

Menurut Zaeroji, Hasan dilimpahkan dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Pelimpahannya tetap ke rutan, tepatnya Rutan Surabaya karena statusnya masih sebagai tahanan.

“Karena masih ada upaya banding, statusnya masih sebagai tahanan A4 atau tahanan pengadilan tinggi,”terang Zaeroji.

Sementara itu, Karutan Kelas 1 Surabaya Wahyu Hendrajati Setyo Nugoroh mengatakan penitipan Hasan ini bersifat sementara. Kendati demikian, Hendrajati menegaskan bahwa Hasan harus tetap mengikuti SOP yang berlaku.”Karena masih ada upaya banding, statusnya masih sebagai tahanan A4 atau tahanan Pengadilan Tinggi,” terang Zaeroji.

Setelah diperiksa oleh petugas kesehatan, Hasan langsung dimasukkan ke blok isolasi mandiri selama minimal 7 hari ke depan. Ia mengaku belum bisa memastikan sampai kapan Hasan di Rutan Surabaya. Namun, Hasan akan dipindah jika sudah ada putusan dari pengadilan dan tidak ada upaya hukum lagi.

“Jika sudah tidak ada upaya hukum lanjutan, HA akan dipindah ke lapas, kemungkinan yang dekat dengan domisilinya,” kata Hendrajati.

Sebelumnya, Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari serta suaminya, Hasan Aminuddin divonis 4 tahun penjara. Diketahui, Puput dan suaminya terlibat kasus suap jual-beli jabatan kepada desa (kades).

Vonis tersebut dibacakan pada Kamis (2/6/2022), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Dju Johnson Mira.

Kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 A atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999. Vonis yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 8 tahun penjara.

( Sumber : Mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin Dititipkan KPK di Rutan Medaeng )

Jakarta (VLF) – Mantan Gubernur Riau Annas Maamun menjalani sidang tuntutan di PN Tipikor Kelas IA Pekanbaru. Annas Maamun dituntut dua tahun penjara dalam kasus suap anggota DPRD R-APBP tahun 2014 dan APBD tahun 2015.

Sidang tuntutan dibacakan jaksa KPK di PN Tipikor Pekanbaru Jalan Teratai. Pria yang akrab disapa Atuk Annas itu terlihat hadir secara virtual memakai baju kemeja putih.

“Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Menuntut agar mejelis hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah melakukan korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor,” ucap JPU dalam sidang.

Atas tindakan tersebut, jaksa menuntut Annas Maamun dua tahun penjara. Jaksa juga menuntut denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan.

“Agar majelis yang memeriksa dan mengadili kasus ini menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan,” tegas JPU.

Dalam tuntutan tersebut, ada beberapa hal yang memberatkan. Terdakwa dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi.

( Sumber : Annas Maamun Dituntut 2 Tahun Bui di Kasus Suap Anggota DPRD )

Jakarta (VLF) – Empat pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditangkap dan dijadikan tersangka kasus mafia tanah. Salah satu di antaranya adalah PS selaku Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Jakarta Utara.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Taufik Suroso Wibowo mengatakan PS langsung dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas.

“Ada pejabat pengganti dulu, ditunjuk Plt Bapak Yayan,” kata Taufik seperti dilansir dari detikFinance, Kamis (14/7/2022).

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan PS bekerja sama dengan beberapa pendana dalam menerbitkan sertifikat tanpa warkah yang benar.

“PS ini pejabat BPN yang berperan sebagai aktor intelektual dan dia bekerja sama dengan beberapa funder atau pendana,” jelas Hengki dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (13/7).

PS ditangkap di rumahnya di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/7) pukul 23.30 WIB. Sewaktu melakukan tindak pidana, PS menjabat Ketua Tim Adjudikasi PTSL BPN Jakarta Selatan.

“PS ini sekarang menjabat Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara, tapi sewaktu melakukan tindak pidana ini dia menjabat Ketua Adjudikasi PTSL di BPN Jakarta Selatan,” kata Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi, Rabu (13/7).

4 Pejabat BPN Tersangka Kasus Mafia Tanah
Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya telah menangkap empat pejabat BPN yang terlibat kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi.

“Untuk saat ini sudah ada empat pejabat ASN BPN di wilayah Jakarta dan Bekasi yang sudah kami tangkap dan tetapkan sebagai tersangka,” ujar Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi saat dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (13/7/2022).

Dua pejabat BPN di antaranya adalah MB selaku Ketua Tim Adjudikasi PTSL BPN Jakarta Utara dan PS selaku Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Jakarta Utara.

Hengki mengatakan keterlibatan pejabat di BPN disinyalir melibatkan sejumlah pejabat lainnya. Mafia tanah ini juga melibatkan sejumlah pegawai BPN, termasuk juga pendananya.

“Untuk pegawai BPN ada 10 orang berstatus pegawai tidak tetap dan ASN,” imbuhnya.

Pejabat BPN Diduga Terima Suap
Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan MB menerima uang ratusan juta rupiah dari pendana.

“Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, yang bersangkutan menerima uang mencapai ratusan juta rupiah dari pendana,” kata Hengki.

Hengki menyebutkan uang tersebut untuk memuluskan pemohon dalam pembuatan sertifikat tanah. Disinyalir menerima dana lebih dari Rp 200 juta.

“Ada dugaan lebih dari segitu (Rp 200 juta) karena bukan hanya satu, ada beberapa lainnya yang bermain dengan MB ini,” imbuhnya.

Modus Operandi
Polisi mengungkapkan modus operandi pejabat BPN dalam keterlibatannya di kasus mafia tanah ini menerbitkan sertifikat asli tapi palsu alias ‘aspal’ melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pejabat BPN tersebut menerbitkan sertifikat kepada oknum yang bukan pemohon hak PTSL.

“Jadi oknum BPN ini menerbitkan sertifikat atas nama pemohon yang bukan haknya melalui program PTSL,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (13/7/2022).

PTSL merupakan program sertifikat tanah gratis dari pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN. Program ini dilakukan dalam rangka percepatan pensertifikatan mengingat banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah/bangunan yang dimilikinya.

“Nah, program PTSL ini kan seharusnya gratis, tetapi oknum ini diduga menerima sejumlah uang untuk kemudian menerbitkan sertifikat dari pemohon yang bukan haknya dan dilakukan tanpa prosedur yang benar,” imbuhnya.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan modus operandi yang dilakukan pejabat BPN ini termasuk modus baru.

“Karena modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini tergolong baru dan belum pernah terungkap sebelumnya di daerah mana pun,” katanya.

Hengki mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait modus yang dilakukan oknum BPN berinisial PS dan MB ini. Namun ia menduga korban lebih banyak.

“Bahkan disinyalir telah menimbulkan banyak korban,” imbuhnya.

( Sumber : Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah, Pejabat BPN Jakut Dicopot! )

Jakarta (VLF) – Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memecat seorang hakim Pengadilan Agama (PA) Nabire, Papua Tengah, inisial MIM. Majelis ad hoc bentukan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) itu menyatakan MIM melanggar etik karena tidak masuk kerja berhari-hari tanpa alasan yang jelas.

“Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim,” kata Ketua MK Edi Riadi sebagaimana dilansir dalam siaran pers KY, Kamis (14/7/2022).

Hakim MIM dipecat sesuai usulan awal MA, yaitu sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim. Adapun susunan majelis terdiri atas hakim agung Edi Riadi, Busra, dan Suharto. Perwakilan KY adalah M Taufiq HZ, Sukma Violetta, Siti Nurdjanah, dan Joko Sasmito.

Sidang MKH itu dengan dibantu Sekretaris MKH, Inspektur Wilayah III pada Badan Pengawasan MA, Mustamar.

Proses MKH layaknya sidang pidana. Dimulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan hakim terlapor, dan mendengarkan pembelaan dari Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) serta saksi istri hakim terlapor. Setelah berunding, MKH memutus hakim terlapor terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin.

Selain itu, MKH menyidangkan pelanggaran etik hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado inisial MIT. Hakim MIT juga diusulkan untuk dipecat. Tapi, karena MIT tidak hadir, sidang ditunda sekali hingga MIT hadir.

( Sumber : MKH Pecat Hakim Pengadilan Agama Nabire Papua Tengah )

Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri telah menaikkan kasus dugaan penyelewengan donasi di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke tahap penyidikan. Polri akan kembali memeriksa mantan presiden dan petinggi ACT hari ini.

“Jadwal pemeriksaan Kamis, 14 Juli 2022, Ahyudin pukul 13.00 WIB, Ibnu khajar pukul 14.00 WIB,” kata Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmadi kepada wartawan, Kamis (14/7/2022).

Pemeriksaan Ahyudin dan Ibnu Khajar merupakan yang kelima kalinya. Keduanya mulai diperiksa pada Jumat (8/7).

Ahyudin setelah diperiksa pada Rabu (13/7) mengaku dicecar penyidik soal laporan keuangan ACT. Dia diperiksa sejak pukul 13.00 WIB hingga 21.36 WIB.

“Ya alhamdulillah proses hari ini berjalan dengan baik, meskipun tetap saja larut malam. Jadi hari ini salah satu yang digencang itu adalah soal laporan keuangan ACT,” kata Ahyudin saat keluar dari gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Bareskrim Polri telah menaikkan kasus dugaan penyelewengan donasi di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke tahap penyidikan. Polri menduga ACT telah melakukan tindak pidana dengan melakukan pengalihan kekayaan yayasan.

“Kasus tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana. Pertama, melakukan pengalihan kekayaan yayasan secara langsung maupun tidak langsung,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers, Rabu (13/7).

Ramadhan mengatakan hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana diubah menjadi Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Kedua, penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP.

“Selanjutnya. Dittipideksus membentuk tim khusus yang melibatkan lima subdit yang ada di Dittipideksus untuk menangani kasus ACT secara cepat, serius, dan profesional,” katanya.

Penyidik Bareskrim juga terus melakukan pemeriksaan terhadap Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin. Selain itu, ada delapan saksi lain yang turut diperiksa.

( Sumber : Presiden ACT dan Ahyudin Diperiksa Bareskrim untuk Kelima Kalinya Hari Ini )