Jakarta (VLF) – Pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabara atau Brigadir Yoshua, Kamaruddin Simanjuntak, menyebutkan ada dua kemungkinan lokasi tempat pembunuhan Yoshua.

Dikutip dari detikNews, Kamaruddin Simanjuntak menuturkan kemungkinan dua lokasi tersebut dicurigai dari sejumlah percakapan Yoshua dengan keluarganya. Adapun tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10.00 pagi hari sampai pukul 17.00. Locus delicti-nya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta.

“Itu alternatif pertama, alternatif kedua locus delicti-nya di rumah Kadiv Propam Polri atau rumah dinas di Duren Tiga, Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan,” ujar Kamaruddin di Bareskrim Polri, Senin (18/7).

Dia mengatakan alternatif kedua lokasi dugaan pembunuhan itu terkait lokasi penemuan mayat. Dia mengatakan lokasi penemuan mayat di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo itu diketahui dari surat permohonan visum.

“Alternatif pertama locus delicti-nya itu antara Magelang dan Jakarta. Alternatif kedua karena mayat ditemukan di situ, berdasarkan permohonan visum et repertum Kapolres Jakarta Selatan di rumah Kadiv Propam Polri, di Kompleks Polri Duren Tiga,” ucapnya.

Brigadir Yoshua disebut bertugas sebagai sopir istri Kadiv Propam. Pihak keluarga menyebut Brigadir Yoshua sempat berkomunikasi dengan ibunya sebelum baku tembak itu terjadi.

Menurut keluarga, Yoshua memberi kabar ke ibunya kalau dirinya sedang bersama keluarga Irjen Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Mereka disebut hendak bertolak ke Jakarta.

Keluarga mengatakan komunikasi ibu dan anak itu terus berlanjut. Menurut keluarga, ibu dan anak itu sering berkomunikasi, baik via telepon maupun pesan lewat WhatsApp.

Informasi soal perjalanan ke luar kota juga sempat disampaikan oleh Kapolres Metro Jaksel, Kombes Budhi Herdi Susianto, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (12/7).

Keluarga Brigadir Yoshua sudah membuat laporan dugaan pembunuhan itu teregister dengan nomor: LP/B/0386/VII/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 18 Juli 2022. Laporan itu terkait dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan, dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal.

( Sumber : Pengacara Sebut Dua Kemungkinan Lokasi Pembunuhan Brigadir Yoshua )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan, Sumatera Utara (Sumut) memusnahkan barang bukti narkoba senilai hampir 1 Rp miliar. Berbagai jenis narkoba itu dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar.

“Pada hari ini kita melakukan pemusnahan, untuk narkoba ada 78 perkara terdiri dari sabu 881 gram lebih, ganja 74 gram dan ekstasi 490 butir,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Dedyng Wibiyanto Atabay, kepada wartawan, Selasa (19/7/2022).

Seluruh barang bukti narkoba yang dimusnahkan tersebut, kata Dedyng, telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan hasil pengungkapan kasus lima bulan terakhir.

Satu persatu bungkus plastik klip dari berbagai ukuran dibuka dan dimasukkan ke dalam mesin blender berisi air. Begitu juga dengan pil ekstasi. Setelahnya, seluruh barang haram itu digiling hingga larutannya dibuang ke dalam septic tank.

Tak hanya narkoba, sejumlah barang bukti tindak kejahatan umum lainnya juga dimusnahkan seperti alat permainan dadu judi, hingga ponsel dimusnahkan dengan cara dibakar. Selain itu ada juga sejumlah senjata tajam seperti arit, parang, kapak, dan alat pendodos sawit.

“Sehingga jika ditambah dengan narkoba dan pidana umum ada 107 perkara yang disita. Barang-barang seperti senjata tajam itu dihancurkan dengan cara dipotong,” tambahnya.

Pemusnahan narkoba dan sejumlah barang bukti tindak kejahatan tersebut kata Dedyng merupakan komitmen pihaknya dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penuntutan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Sementara itu, diakuinya narkoba masih menjadi tindak perkara yang mendominasi dibandingkan pidana umum lain yang masuk ke Kejari Asahan.

( Sumber : Kejari Asahan Musnahkan Barang Bukti Narkoba Senilai Rp 1 Miliar )

Jakarta (VLF) – KPK memanggil Brigita Purnawati Manohara terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) di Pemkab Mamberamo Tengah. Dia dipanggil sebagai saksi.

“Benar, Jumat (15/7) bertempat di Gedung Merah Putih KPK. Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi atas nama Brigita Purnawati Manohara,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/7/2022).

Ali mengatakan Brigita absen pada panggilan pertamanya tersebut. Ali menyebut Brigita tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas.

“Informasi yang kami terima, yang bersangkutan tidak hadir dan belum mengkonfirmasi alasan ketidakhadirannya pada tim penyidik,” ujar Ali.

Ali mengatakan surat panggilan pertama telah sampai di kediaman Brigita. Ali mengatakan surat itu dikirimkan di kediaman Brigita di Surabaya.

“Dari penelusuran alamat yang bersangkutan di Surabaya, surat panggilan telah sampai di alamat dimaksud,” ucapnya.

Dia mengatakan KPK akan mengirimkan surat panggilan ulang. Ali menyebut Brigita akan dipanggil lagi pada 25 Juli mendatang.

“Penyidik telah menjadwal ulang pemanggilan yang bersangkutan untuk hadir tanggal 25 Juli 2022,” tutup Ali.

Sebelumnya, KPK tengah mengusut dugaan suap dan gratifikasi terkait pembangunan berbagai proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak merupakan tersangka dalam kasus ini.

Ricky Ham sendiri telah resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK. Ricky masuk DPO gara-gara kabur saat hendak dijemput paksa penyidik KPK.

“Salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan TPK berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah Provinsi Papua, benar, KPK nyatakan, telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (18/7).

Ali menjelaskan KPK juga telah mencecar sejumlah kerabat dekat Ricky Ham. Mereka ditanyai soal proses pelarian Ricky Ham ke Papua Nugini.

“Untuk mengungkap keberadaan Tersangka dimaksud, Tim Penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada berbagai pihak di antaranya orang-orang terdekat Tersangka yang diduga turut membantu proses pelarian Tersangka,” ujarnya.

“Saat ini tim masih menganalisa berbagai keterangan pihak dimaksud,” lanjut Ali.

( Sumber : Brigita Manohara Absen Panggilan KPK Terkait Kasus Bupati Mamberamo Tengah )

Jakarta (VLF) – KPK memastikan akan menghadiri sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming hari ini. Sidang tersebut merupakan sidang lanjutan dari sidang yang sebelumnya sempat ditunda.

“(Tim Biro Hukum KPK) hadir,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada detikcom, Selasa (19/7/2022).

Adapun sidang tersebut sejatinya digelar pada Selasa (12/7) lalu, tapi sempat ditunda lantaran pihak KPK tidak hadir saat itu. Sehingga sidang dilanjutkan kembali pada Selasa (19/7).

Mardani H Maming mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai Tersangka KPK. Dia diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi (TPK) Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Maming melalui pengacaranya sempat menolak panggilan pertama KPK. Saat itu, Denny Indrayana selaku pengacaranya menggunakan alasan praperadilan untuk mangkir dari panggilan sebagai tersangka.

Kendati demikian, Ali memastikan bahwa proses praperadilan tersebut tidak akan mengganggu pidana pokok yang diusut KPK. Ali menegaskan penyidikan itu sesuai dengan prosedur hukum.

“Kami tegaskan kembali bahwa proses penyidikan perkara ini telah sesuai mekanisme hukum,” kata Ali.

Soal Praperadilan, lanjut Ali, KPK berkeyakinan bahwa hakim akan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Mardani Maming.

“Sehingga kami yakin permohonan praperadilan tersebut akan ditolak hakim,” tutup Ali.

Diberitakan sebelumnya, sidang perdana gugatan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming ditunda karena KPK sebagai termohon tidak hadir. KPK beralasan tidak hadir lantaran sedang mempersiapkan dokumen. Sidang pun akan dilanjutkan pada Selasa (19/7).

Mardani Maming Ajukan Praperadilan
Diketahui, Mardani H Maming melawan KPK melalui sidang praperadilan atas status tersangkanya. Sidang sejatinya digelar hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Adapun pada petitum permohonan praperadilan itu, Mardani Maming meminta hakim mengabulkan gugatan praperadilannya. Politikus PDIP itu meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

“Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan, oleh karenanya, penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel.

( Sumber : Bakal Hadiri Sidang, KPK Yakin Praperadilan Mardani Maming Ditolak )

Jakarta (VLF) – Jumlah nama dalam daftar buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertambah. Jumlah buronan KPK bertambah setelah Bupati Mamberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak (RHP) dinyatakan kabur.

Ricky Ham Pagawak diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, yang bersangkutan kabur saat hendak dijemput paksa oleh penyidik KPK.

Ricky Ham ditetapkan sebagai kasus dugaan suap. Kini, namanya sudah tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan TPK berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah Provinsi Papua, benar, KPK nyatakan, telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

KPK telah melakukan serangkaian upaya untuk mencari keberadaan Ricky. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni memeriksa orang-orang dekat bupati yang tercatat sebagai kader Partai Demokrat (PD) itu.

Bukan tanpa alasan KPK memeriksa orang-orang dekat Ricky. Sebab, ada dugaan orang-orang itulah yang membantu Ricky kabur.

Untuk mengungkap keberadaan Tersangka dimaksud, Tim Penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada berbagai pihak di antaranya orang-orang terdekat Tersangka yang diduga turut membantu proses pelarian Tersangka,” ujarnya.

“Saat ini tim masih menganalisa berbagai keterangan pihak dimaksud,” lanjut Ali.

KPK mengingatkan seluruh pihak agar tidak membantu atau menghalang-halangi penyidikan dengan cara membantu Ricky bersembunyi atau melarikan diri. KPK memastikan ada jerat pidana bagi pihak yang merintangi proses penyidikan.

“KPK meminta para pihak tidak membantu Tersangka melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakkan hukum secara sengaja. Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara,” ucap Ali Fikri.

Dalam upaya pencarian Ricky, KPK juga dibantu sejumlah pihak, salah satunya Polda Papua. KPK pun mengapresiasi bantuan Polda Papua.

Karena tentu telah menjadi komitmen KPK, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat, bahwa korupsi adalah musuh pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera,” sebut Ali.

“Dalam pencarian ini, KPK juga mengapresiasi pihak Kepolisian khususnya Polda Papua yang turut membantu dalam pencarian DPO dimaksud,” imbuhnya.

Ricky disebut-sebut kabur karena informasi penangkapannya bocor. Dia diduga kabur ke Papua Nugini lewat jalur tikus.

Kaburnya Rizky menjadi pukulan telak bagi KPK. Diketahui, ada sejumlah nama yang hingga saat ini belum berhasil ditangkap oleh KPK, salah seorang di antaranya ialah Harun Masiku.

Berikut daftar terkini buronan KPK:

1. Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak masuk DPO KPK. Dia adalah tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah.

2. Harun Masiku
Harun Masiku sudah jadi buron sekitar dua tahun lebih. Mantan caleg PDIP ini merupakan tersangka kasus suap PAW anggota DPR RI 2019-2024.

Status buron bermula saat KPK melakukan OTT terkait perkara ini pada Januari 2020. Namun, Harun Masiku berhasil kabur sebelum KPK menangkapnya.

3. Surya Darmadi
Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau, tahun 2014.

Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta. KPK juga menetapkan korporasi PT Palma Satu sebagai tersangka dalam perkara ini.

Surya Darmadi masuk ke DPO sejak 9 Agustus 2019. Sama seperti Harun, belum diketahui di mana keberadaan Surya Darmadi.

4. Izil Azhar
Izil Azhar masuk dalam DPO terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya bersam Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh periode 2007-2012.

Azhar masuk DPO sejak 2018. Sudah hampir empat tahun dia menjadi buronan KPK selama hampir tiga tahun.

5. Kirana Kotama
Kirana Kotama ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait penunjukan Ashanti Sales sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan Kapal SSV untuk Pemerintah Filipina tahun 2014.

( Sumber : Kian Panjang Daftar Buronan KPK )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi 3 terdakwa dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando dan meminta jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Pengacara 3 terdakwa, Eggi Sudjana menyatakan tidak akan mengikuti sidang tahap pembuktian.

“Oleh karena itu, kami tidak ikuti sidang berikutnya untuk apa, karena sudah berbeda jauh dari segala rasa keadilan yang ada,” kata Eggi saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (18/7/2022).

Eggi bersama timnya mengaku akan menggugat polisi, jaksa dan hakim dengan gugatan perdata. Eggi menilai ada perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kasus ini.

“Maka oleh karena itu, upaya hukum kami, kami akan melakukan perlawanan, kami sudah sampaikan ini sudah terjadi perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang perdata memungkinkan tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan ganti rugi. Nah itu kami akan jadi jaksa, polisi, hakim kita gugat secara perdata, saya kira itu,” kata Eggi.

Eggi mengaku keberatan dengan pertimbangan hakim dalam putusan sela yang menyebut terdakwa Abdul Latif telah mendapatkan penasihat hukum. Kata Eggi, Abdul Latif belum didampingi kuasa hukum.

“Sebagaimana sidang minggu lalu bahwa klien saya belum pernah didampingi penasihat hukum, tetapi majelis membacakan ada bukti bahwa telah mendapatkan penasihat hukum, sudi kiranya untuk mengonfirmasi rasa keadilan dan tidak simpang siurnya informasi,” kata Eggi.

Hakim ketua Dewa Ketut Kartana lalu memberi tanggapan. Menurut hakim Dewa, majelis hakim sejatinya melihat apa yang sudah ada di berkas para terdakwa.

“Sudah ya, kita hanya lihat berkas ya pak, jadi berkas ini silakan dibacakan Abdul Latif ini,” kata hakim Dewa.

Eggi lalu menepis itu. Eggi meminta majelis hakim melihat fakta persidangan.

“Jadi tidak pernah didampingi, nah itu Yang Mulia maka kami membuat eksepsi. Dengan hormat jangan lihat berkas tapi fakta, ini lebih nilainya lebih fakta persidangan,” kata Eggi.

Sahut-sahutan antara Eggi dan hakim ketua Dewa terus terjadi. Hakim ketua Dewa menegaskan pihkanya tidak melihat peristiwa di lapangan, akan tetapi melihat apa yang ada di berkas dakwaan.

“Mohon maaf penasihat hukum, majelis itu melihat peristiwa di lapangan, kita hanya menilai apa yang ada di dalam berkas, kewenangan ada pada ketika penyidikan itu. Jika pada saat itu, tidak mempunyai penasihat hukum, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum,” kata hakim ketua.

Hakim Dewa meminta penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan jika tidak sependapat. Hakim menegaskan putusan sela terhadap 3 terdakwa pengeroyok Ade Armando telah diputus.

“Apakah tidak tahu apa tidak, yang jelas majelis berpendapat inilah silakan Saudara penasihat hukum untuk mengajukan keberatan. Kita memahami, nanti silakan penasihat hukum mengajukan keberatan, supaya tidak terlalu lama karena ini sudah dibacakan putusan selanya sudah selesai,” ujarnya.

Usai sidang, Eggi menyebut akan menggugat jaksa, polisi dan hakim masing-masing sebesar Rp 1 triliun. Hal itu, kata Eggi, karena penegak hukum telah menyebabkan kerugian negara terhadap salah seorang terdakwa yakni Abdul Latif yang sudah dipenjara 3 bulan dalam kasus ini.

“Bahwa majelis hakim mengabaikan fakta persidangan semua lihat dan menyaksikan bahwa di dalam BAP yang tertulis klien saya Abdul Latif katanya didampingi pengacara, di fakta persidangan tidak, menurut ilmu hukum harusnya yang dipakai di fakta persidangan. Di situ lah bukti telah terjadi perbuatan melawan hukum,” katanya.

“Karena telah terjadi perbuatan melawan hukum yang berentetan dari mulai polisi, jaksa, hakim memutuskan, melawan hukumnya adalah fakta persidangan klien kami tidak pernah didampingi penegak hukum tetapi dinyatakan telah didampingi. Berakibat kerugian terhadap Abdul Latif sudah dipenjara 3 bulan dan segala penderitaannya, kami menggugat secara perdata yaitu pasal 1365 kitab UU perdata perbuatan melawan hukum jaksa, hakim polisi diwajibkan ganti rugi bahwa masing masing-masing, polisi, jaksa, hakim Rp 1 triliun total Rp 3 triliun,” ujarnya.
Diketahui, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi 3 terdakwa dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Hakim memerintahkan sidang perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi.

“Mengadili, menolak eksepsi penasihat hukum Terdakwa Abdul Latif, terdakwa 4 dan terdakwa 5 untuk seluruhnya,” kata hakim ketua Dewa Ketut Kartana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakarta Pusat), Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (18/7).

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan para saksi.

“Memerintah kepada penuntut umum Terdakwa Abdul Latif, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 dengan penasihat hukumnya masing-masing menghadirkan pemeriksaan perkara ini,” katanya.

Dalam pertimbangannya, hakim ketua Dewa menilai eksepsi yang diajukan terdakwa tidak beralasan hukum. Selain itu, klaim tidak saling mengenal di antara terdakwa dinilai harus dibuktikan.

“Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, menimbang setelah majelis hakim mencermati pokok eksepsi dari penasihat Terdakwa, yaitu mengenai Terdakwa yang berasal dari Partai Masyumi, antara para Terdakwa tidak saling kenal satu dengan yang lainnya, mereka melakukan perbuatan secara sendiri, eksepsi penasihat Terdakwa telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga untuk mengetahui benar tidaknya tentu seharusnya melalui pembuktian terlebih dahulu, tidak bisa hanya dengan melihat surat dakwaan saja sudah dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, eksepsi penasihat hukum haruslah ditolak,” kata hakim.

Diketahui, total terdakwa dalam kasus ini berjumlah 6 orang. Akan tetapi, hanya 3 terdakwa yang mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.

( Sumber : Eksepsi Ditolak, Pengacara Pengeroyok Ade Armando Ancam Tak Hadiri Sidang )

Jakarta (VLF) – KPK akan mengirim ulang surat panggilan terhadap Mardani Maming yang sudah berstatus tersangka kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu. Ini merupakan panggilan kedua Maming setelah mangkir dengan alasan praperadilan.

“Saat ini kami segera kirimkan surat panggilan kedua, karena apa yang disampaikan penasihat hukum tersangka dimaksud bukan alasan yang dibenarkan menurut hukum,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

“Kami mengingatkan tersangka agar kooperatif hadir memenuhi panggilan kedua tim penyidik KPK dimaksud,” sambungnya.

Mardani Maming sejatinya akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis (14/7) lalu di gedung KPK Merah Putih. Namun Ali melaporkan Mardani Maming tidak hadir dalam pemeriksaan itu.

“Tim Penyidik KPK sebelumnya (14/7) mengagendakan pemanggilan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan TPK pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel,” terang Ali.

“Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta,” tuturnya.

Ali sempat menjelaskan Maming dipanggil terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK). Ali mengatakan saat itu penyidik KPK tidak menerima konfirmasi kehadiran Mardani Maming. Ali mengimbau Maming kooperatif atas panggilan pertama tersebut.

“Kami berharap tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan pertama dimaksud,” terang Ali, Kamis (14/7).

Mardani Maming Beralasan Praperadilan

Kuasa hukum Mardani Maming, yakni Denny Indrayana, memastikan kliennya tidak akan menghadiri pemeriksaan pertama sebagai tersangka KPK. Dia pun mengaku telah bersurat kepada KPK.

“Kami selalu tim kuasa hukum Mardani Maming hari ini telah mengirimkan surat kepada KPK. Yang pada intinya meminta semua pihak menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung,” kata Denny Indrayana kepada detikcom, Kamis (14/7/2022).

Denny meminta KPK menunggu proses hukum yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Denny berharap KPK tidak melakukan pemanggilan terhadap kliennya.

“Dan karenanya, tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu menunggu proses di Pengadilan Negeri Jaksel,” sambungnya.

( Sumber : KPK Panggil Mardani Maming, Praperadilan Tak Jadi Alasan Mangkir )

Jakarta (VLF) – KPK tengah mengusut pihak yang ikut membantu kaburnya Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak ke Papua Nugini (PNG). Ricky Ham kini resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan pihaknya telah memanggil dan memeriksa sejumlah orang terdekat Ricky Ham. KPK saat ini masih menganalisa keterangan para pihak tersebut.

“Untuk mengungkap keberadaan Tersangka dimaksud, Tim Penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada berbagai pihak di antaranya orang-orang terdekat Tersangka yang diduga turut membantu proses pelarian Tersangka,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

“Saat ini tim masih menganalisa berbagai keterangan pihak dimaksud,” lanjut Ali.

Dalam kesempatan itu Ali mewanti-wanti masyarakat agar tidak merintangi proses penyidikan perkara dengan cara membantu Ricky kabur atau bersembunyi. Ali mengatakan pihak yang terlibat itu bakal dijerat pidana.

“KPK meminta para pihak tidak membantu Tersangka melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakan hukum secara sengaja. Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara,” tegas Ali.

Adapun soal status DPO Ricky Ham, Ali mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada KPK atau aparat penegak hukum jika mengetahui keberadaan Ricky. Hal itu agar Ricky bisa segera ditangkap dan diproses hukum.

“Dengan status DPO ini, KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaannya dapat segera melaporkan kepada KPK atau aparat lainnya agar bisa segera dilakukan penangkapan,” tutur Ali.

Sebelumnya, KPK resmi memasukkan Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak dalam daftar pencarian orang (DPO). Dia kabur saat hendak dijemput paksa penyidik KPK.

“Salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan TPK berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah Provinsi Papua, benar, KPK nyatakan, telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak berstatus buronan KPK lantaran mangkir dan kabur dari pemanggilan sebagai Tersangka. Penyidik KPK telah melakukan upaya jemput paksa terhadap Ricky di wilayah Papua. Namun, saat hendak dijemput Ricky berhasil kabur dari penjemputan penyidik.

Ricky Kabur via Jalan Tikus ke Papua Nugini
Dirreskrimum Polda Papua Kombes Ramdhani Faizal menduga Ricky Ham Pagawak (RHP) diduga melarikan diri ke Papua Nugini saat hendak dijemput paksa oleh KPK. Dia diduga kabur lewat jalan tikus.

“Ternyata Bupati Ricky Ham Pagawak lebih dulu memperoleh informasi bakal dijemput paksa oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jayapura, sehingga memilih kabur ke Papua Nugini (PNG) melalui jalan tikus,” ujar Faizal di Jayapura seperti dilansir detikSulsel, Jumat (15/7/2022).

Faizal menyebut pihaknya membantu penyidik KPK mencari Ricky Ham yang diduga kabur ke Papua Nugini. Faizal mengatakan polisi belum bisa menemukan keberadaan RHP, yang pada Rabu (13/7) masih terdeteksi di Jayapura.

“Terakhir kita dapatkan informasi dia diantar di Pasar Skouw, Kamis (14/7) pagi. Kita masih upayakan, kita sebarkan jaringan kontak-kontak kita di sebelah,” ucap Faizal.

( Sumber : KPK Usut Pihak yang Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini )

Jakarta (VLF) – Kamaruddin Simanjuntak akan melapor ke Bareskrim soal dugaan pembunuhan berencana terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Kamarudin merupakan kuasa hukum keluarga Brigadir J. Pelaporan tersebut bakal dilakukan hari ini, Senin (18/7/2022.

Tak hanya itu, Kamaruddin juga bakal melaporkan hilangnya handphone Brigadir J hingga dugaan penyadapan handphone keluarga Brigadir J.

“Pembunuhnya yang mau saya lapor. Jadi besok saya pagi-pagi akan membuat laporan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, dugaan pencurian atau penggelapan handphone, sama dugaan tindak pidana kejahatan telekomunikasi,” ujar Kamaruddin, Minggu (17/7/2022) seperti dikutip dari detikNews.

“Iya, barang bukti hilang yang kejahatan telekomunikasi itu melakukan penyadapan tanpa izin ke Pengadilan Negeri. Karena ada penyadapan ada peretasan ke handphone orang tua korban, kaka dan adik-adiknya tanpa izin,” sambungnya.

Keluarga Brigadir J pun telah mengumpulkan bukti-bukti hingga saksi untuk mengawal laporan polisi yang akan dibuat tersebut. “Sudah kita susun, baik saksi maupun korban, maupun bukti-bukti surat sudah kita siapkan,” ujarnya.

Menurut Kamaruddin, pihak keluarga Brigadir Yoshua juga berencana datang ke Jakarta. Hanya saja, Kamaruddin mengaku belum dapat memastikan lebih lanjut karena adanya masalah komunikasi.

“Sedang dalam perjalanan informasinya tapi benar atau tidak saya belum ada komunikasi, karena handphone orang ini kan diretas sudah satu minggu lebih sejak peristiwa pembunuhan itu. Jadi Handphone mereka tidak bisa komunikasi, jadi saya hanya bisa komunikasi dengan mereka dari handphone tetangga. Dari handphone tetangga dikatakan bahwa ada rencana datang ke Jakarta,” ujarnya.

Untuk diketahui, insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo masih terus menjadi sorotan publik. Komnas HAM pun turut memberi atensi terhadap kasus polisi tembak polisi itu.

Terbaru, Komnas HAM telah mengantongi sejumlah informasi penting usai bertemu dengan keluarga Brigadir J di Jambi. Informasi tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk mengungkap tabir misteri kasus ini. Kepada Komnas HAM, keluarga Brigadir J disebut menjelaskan perihal dugaan peretasan yang dialami mereka.

“Apa yang didapatkan Komnas HAM dalam proses ini? Tentu saja Komnas HAM dapat lebih banyak dari apa yang beredar di publik, khususnya soal foto dan soal video,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam video yang dikutip detikNews, Minggu (17/7/2022).

Setelah menggali keterangan dari pihak keluarga, Komnas HAM juga akan memanggil Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo beserta sang istri, Putri Ferdy Sambo.

“Habis itu kami pasti akan panggil teman-teman di pihak yang lain, teman-teman polisi, teman-teman siber dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk juga pihak dari pak Sambo Irjenpol sambil termasuk kami berharap juga apa namanya akan bertemu dengan pihak istrinya,” tuturnya.

( Sumber : Hari Ini Pengacara Keluarga Brigadir J Laporkan Dugaan Pembunuhan )

Jakarta (VLF) – Mantan pejabat Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Selatan berinisial PS ditangkap terkait kasus mafia tanah. Polisi mengungkap siasat pelaku melakukan peralihan sertifikat tanah milik warga secara sepihak.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi mengatakan pihaknya menemukan peralatan yang digunakan oleh PS untuk mengubah data pada sertifikat PTSL. PS yang saat itu merupakan Ketua Tim Ajudikasi PTSL BPN Jakarta Selatan menghapus data pada sertifikat dengan cairan pemutih.

“Polisi temukan alat yang digunakan para tersangka untuk menghapus data tulisan yang sudah tercetak atas korban di sertifikat. Setelah dihapus kemudian ditimpa ketikan dengan atas nama tersangka lainnya di lembar sertifikat tersebut,” kata Petrus saat dihubungi, Jumat (15/7/2022).

Sementara itu, Kanit I Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Mulya Adhimara, menambahkan alat yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya itu cukup sederhana. PS hanya menggunakan cairan pemutih dan cotton bud.

Berbekal alat sederhana itu PS melakukan tindakan penipuan peralihan sertifikat. Dia menghapus nama pemilik sertifikat yang sah dan diganti dengan pihak lain yang sebelumnya telah menyerahkan uang kepadanya.

“Jadi untuk menghapus tulisan yang sudah diketik di sertifikat hanya butuh cairan pemutih, kayu kecil dengan dililit tisu atau bisa juga dengan cotton bud,” ucap Mulya.

Sertifikat Warga Tertahan Bertahun-tahun
Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menemukan sejumlah sertifikat yang tidak diserahkan kepada masyarakat selama bertahun-tahun dalam penggeledahan yang dilakukan pada Kamis (14/7) kemarin di Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Jaksel.

“Hari ini (kemarin), kita melakukan penggeledahan, ternyata kita temukan sertifikat-sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan dari tiga tahun lalu, tapi ternyata belum diserahkan. Ini kasihan masyarakat,” kata Hengki.

Polisi sebelumnya menangkap salah satu pejabat kantor BPN Jaksel inisial PS. Pelaku diketahui bekerja sama dengan beberapa pendana dalam menerbitkan sertifikat tanpa warkah yang benar.

PS ditangkap di rumahnya di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/7) pukul 23.30 WIB. Sewaktu melakukan tindak pidana, PS menjabat sebagai Ketua Tim Adjudikasi PTSL BPN Jakarta Selatan.

6 Pejabat BPN Ditangkap

Dalam sepekan terakhir polisi mengungkap adanya keterlibatan enam orang pejabat BPN dalam sindikat mafia tanah. Terbaru, polisi menangkap Kepala Kantah BPN Kota Palembang berinisial NS.

NS ditangkap atas keterlibatan mafia tahan di Kabupaten Bekasi ketika dirinya menjabat sebagai Kasi Infrastruktur Pengukuran pada Kantor BPN Kabupaten Bekasi. Ia terlibat kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada 2016-2017.

NS tidak bekerja sendiri. Dalam kasus serupa polisi juga menangkap pejabat BPN Bandung barat inisial RS dan pensiunan pejabat BPN inisial PS yang juga terlibat dalam sindikat mafia tanah di Bekasi pada medio 2016 hingga 2017.

“Ketiga tersangka terlibat kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2016-2017 dengan menerbitkan peta bidang berdasarkan warkah palsu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi, Jumat (15/7/2022).

Dihubungi terpisah, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menambahkan, peta bidang yang dikeluarkan pelaku cacat administrasi. Peta bidang itu pun juga ‘menyerobot’ sertifikat tanah yang dimiliki oleh warga lain secara sah.

“Peta bidang tersebut menimpa sertifikat milik korban,” ujar Hengki.

Sebelumnya, polisi telah menangkap 4 pejabat BP terkait mafia tanah ini. Dua pejabat BPN di antaranya adalah MB selaku Ketua Tim Ajudikasi PTSL BPN Jakarta Utara dan PS selaku Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Jakarta Utara. PS saat melakukan tindak pidana menjabat sebagai Ketua Tim Ajudikasi PTSL BPN Jakarta Selatan.

( Sumber : Siasat Eks Pejabat BPN Jaksel Ganti Sertifikat Bermodal Cairan Pemutih )