Jakarta (VLF) – Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak telah mengantongi sejumlah temuan terkait kematian Brigadir J. Temuan itu memperkuat dugaan Brigadir J dibunuh secara sadis.

Sebagaimana diketahui, Brigadir J dikabarkan meninggal dunia dalam insiden polisi tembak polisi. Insiden itu terjadi di rumah Irjen Ferdy Sambo pada Jumat (8/7).

Setelah insiden itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono memimpin langsung tim khusus tersebut.

Tidak hanya itu, Komnas HAM dan Kompolnas juga disertakan dalam tim khusus ini. Kapolri menjamin proses penyelidikan, penyidikan, hingga temuan terkait kasus itu akan disampaikan secara transparan.

Berikut 3 temuan pengacara keluarga soal dugaan pembunuhan sadis Brigadir J dirangkum detikSulsel.

1. Kuku Brigadir J Dicabut
Kamaruddin mengungkapkan, ada beberapa kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir J. Salah satunya terhadap hasil autopsi yang dilakukan RS Polri.

Menurut Kamaruddin, semestinya hasil autopsi dari RS Polri yang mengatakan kematian Brigadir J karena tembak menembak menuai protes. Namun, Polri justru dianggap diam saja.

“Harusnya ketika penjelasan Karo Penmas Polri yang mengatakan meninggal karena tembak menembak harusnya mereka protes berdasarkan hasil autopsi bukan begitu bro, bukan begitu kawan. Tapi mereka diam saja, mereka tidak protes mereka menikmati saja bahwa almarhum mati karena tembak menembak,” kata Kamaruddin seperti dilansir detikNews, Selasa (20/7/2022).

Kamaruddin selanjutnya mengungkap sejumlah temuan terkait dugaan Brigadir J dibunuh. Di antaranya, temuan kuku Brigadir J yang diduga dicabut.

“Kemudian kukunya dicabut, nah kita perkirakan dia masih hidup waktu dicabut jadi ada penyiksaan,” kata Kamaruddin Simanjuntak di Gedung Bareskrim Polri, seperti dilansir dari detikNews, Kamis (21/7).

Kamaruddin selanjutnya mengungkap sejumlah temuan terkait dugaan Brigadir J dibunuh. Di antaranya, temuan kuku Brigadir J yang diduga dicabut.

“Kemudian kukunya dicabut, nah kita perkirakan dia masih hidup waktu dicabut jadi ada penyiksaan,” kata Kamaruddin Simanjuntak di Gedung Bareskrim Polri, seperti dilansir dari detikNews, Kamis (21/7).

2. Tangan Bolong-Jari Patah Semua
Selain kuku yang dicabut, Kamaruddin mengungkapkan jika terdapat luka bolong di bagian tangan Brigadir J. Luka tersebut menurutnya bukan diakibatkan oleh senjata.

“Kemudian di tangan ada semacam bolong, menurut teman-teman itu diperkirakan bukan akibat senjata tapi entah apalah penyebabnya tapi ada bolongan, kemudian sampai jarinya patah semua ini sehingga tidak lagi kenapa tidak copot hanya karena kulitnya aja dia sudah remuk hancur,” ungkapnya.

Kamaruddin menilai tindakan yang diduga penyiksaan terhadap Brigadir Yoshua terlalu kejam untuk dilakukan oleh orang normal. Makanya dia yakin penyiksaan ini merupakan ulah psikopat.

“Oleh karena itu saya sangat yakin betul bahwa ini adalah ulah psikopat, atau penyiksaan. Oleh karena itu kita menolak cara-cara seperti ini di negara Pancasila. Oleh karena itu karena Indonesia ini sangat banyak polisi yang masih baik sangat banyak kita harus lindungi,” ujarnya.

“Jangan sampai gara-gara satu dua orang institusi kepolisian yang baik menjadi rusak,” tambahnya.

3. Bekas Luka Lilitan di Leher
Kamaruddin juga mengungkap jika ada bekas luka lilitan di bagian leher Brigadir J. Hal ini menambah keyakinannya jika Brigadir J dibunuh sadis.

“Kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher, artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir Yoshua ini dijerat dari belakang,” kata Kamaruddin di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, seperti dilansir detikNews, Rabu (20/7).

Kamaruddin mengatakan, bekas luka yang terdapat di leher Brigadir J berbentuk seperti goresan. Luka itu berada di bagian leher sebelah kanan hingga kiri seperti luka lilitan tali.

“Jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang, dan meninggalkan luka memar,” ungkapnya.

Dengan temuan itu, Kamaruddin semakin yakin Brigadir Yoshua dibunuh secara terencana. Pembunuh Brigadir Yoshua juga diduga lebih dari satu orang.

“Kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu, dan tidak mungkin satu orang karena ada orang yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya,” ujarnya.

“Sekiranya ini perkelahian satu lawan satu, atau tembak-menembak satu lawan satu maka tidak mungkin ada jerat tali di leher. Itulah perkembangan baru kami dapatkan lagi,” lanjutnya.

( Sumber : 3 Temuan Pengacara Keluarga soal Dugaan Pembunuhan Sadis Brigadir J )

Jakarta (VLF) – Salah satu pengacara mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte bertanya kepada saksi ahli pidana bernama Mompang L Panggabean perihal bukti kotoran tinja yang tidak dihadirkan di persidangan. Belum sempat dijawab saksi ahli, hakim ketua Djuyamto langsung menegur pengacara tersebut dan memintanya berpikir menggunakan logika hukum.

Hal itu terjadi dalam persidangan kasus penganiayaan dengan terdakwa Irjen Napoleon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022). Saksi Mompang dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai ahli pidana.

Mulanya, salah seorang pengacara Napoleon itu diberi kesempatan untuk bertanya. Pengacara itu mengakui sempat membuat heboh di persidangan lantaran beberapa waktu lalu keberatan karena bukti tinja tidak dihadirkan di persidangan.

“Saya juga tidak ingin membuat kesalahan dengan pertanyaan itu, beberapa persidangan yang lalu, saya bertanya yang sempat membuat heboh, akhirnya persidangan tertawa. Hakim dengan kebijaksanaannya menertibkan, tapi hari ini saya menemukan untuk bertanya yaitu mengenai barang bukti,” kata pengacara tersebut.

Pengacara Napoleon mengatakan barang bukti dalam perkara ini adalah kotoran tinja. Akan tetapi, katanya, tinja itu tidak bisa dihadirkan jaksa penuntut umum, padahal itu adalah barang bukti yang dilumurkan kepada korban.

“Jadi begini, Pak, barang bukti dalam perkara ini yaitu feses atau kotoran atau apalah namanya itu, tidak dihadirkan dalam persidangan. Itu tentu dikarenakan kaitannya dengan kondisi bahkan daripada si barang bukti itu sendiri. Nah masalahnya barang bukti itu disebutkan terus-menerus dalam pemeriksaan. Ya kan dilumuri, diolesi, dan segala macam, karena dia feses yang dilumuri wajah daripada korban,” kata pengacara Napoleon.

Panjang lebar menjelaskan, pengacara tersebut lalu bertanya kepada Mompang yang hadir sebagai saksi ahli pidana. Pengacara Napoleon bertanya bagaimana posisi barang bukti, dalam hal ini kotoran tinja, yang tidak bisa diselamatkan atau diamankan jaksa.

“Pertanyaan saya, bagaimana posisi barang bukti yang tidak diselamatkan atau diamankan oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini? Karena ini menyangkut mens rea juga. Bisa dikatakan tidak punya niat dari awal untuk membungkusnya lalu melumuri padahal itu unconditional. Mohon dijawab, terima kasih,” kata pengacara Napoleon.

Hakim ketua Djuyamto langsung menegur pengacara tersebut. Hakim Djuyamto menyebut pertanyaan yang diajukan bagus, tetapi pengacara seharusnya memakai logika hukum.

“Sebelum dijawab sebenarnya kan, pertanyaannya bagus, cuma kan harus pakai logika hukum gitu lho,” kata hakim Djuyamto.

Hakim Djuyamto menerangkan bahwa pengacara mencermati dan mengikuti alur persidangan perihal kotoran tinja pada saat kejadian dibungkus dan dilumurkan kepada Kace. Kotoran itu lalu disemprot dan hilang sehingga tidak bisa diselamatkan lagi.

“Sekarang kan kalau Saudara Penasihat Hukum mengikuti alur dari sidang ke sidang, itu betul memang dibungkus. Setelah dibungkus, dilumurkan. Nah dilumurkan, habis disemprot hilang ke mana tidak tahu lagi. Bagaimana mau diselamatkan, gitu lho,” kata hakim Djuyamto yang kemudian disambut gelak tawa hadirin yang menyaksikan sidang.

Kata hakim Djuyamto, pengacara boleh bertanya kepada saksi ahli. Namun dengan catatan, harus disertai logika hukum yang berasal dari fakta persidangan.

“Jadi kita boleh bertanya, tapi kita juga pakai logika hukum yang kemudian berasal dari mana, fakta persidangan. Bagaimana mau diselamatkan, itu pertama,” kata hakim Djuyamto.

Hakim mengingatkan pengacara tersebut mengenai perkara pidana yang tidak selalu harus menghadirkan barang bukti. Hakim mencontohkan hal itu seperti pada kasus yang menyangkut sianida atau racun.

“Yang kedua, tidak harus begitu. Dalam perkara-perkara sidang pidana, katakanlah dalam hubungan dengan racun seperti contoh perkara sianida, Munir. Mana ada itu diperlihatkan, itu tidak kan. Tidak bisa,” kata hakim Djuyamto.

“Jadi tidak harus seperti itu, lihat dulu faktanya seperti apa. Kalau Ibu menanyakan itu, ya itu tadi, faktanya sudah disemprot tidak tahu lagi ke mana, mana bisa diselamatkan,” imbuhnya.

Ahli pidana Mompang pun turut menanggapi. Kata Mompang, barang bukti kotoran tinja itu juga tidak bisa digantikan dengan kotoran tinja milik orang lain.

“Dan saya tambahkan sedikit Yang Mulia, mungkin digantikan oleh feses,” kata Mompang.

“Nah itu kan bukan lagi, nah tidak boleh,” sahut hakim Djuyamto.

Diketahui, pengacara ini beberapa waktu lalu pernah bertanya kepada saksi bernama Maulana perihal di mana saat ini kotoran tinja yang dipakai Napoleon untuk melumuri wajah YouTuber M Kace. Mendengar itu, hakim ketua Djuyamto langsung menegur pengacara Napoleon.

Pengacara Napoleon terus bertanya kepada Maulana di mana kotoran tinja itu sekarang. Maulana menyebut kotoran tinja itu tidak ada karena sudah hilang.

“Ke mana kotoran itu?” tanya pengacara Napoleon saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Kamis (30/6).

“Ya nggak ada Ibu, sudah hilang,” jawab Maulana.

“Mengapa bukan fakta…,” kata pengacara.

Hakim Djuyamto kembali menegur pengacara Napoleon. Menurut hakim Djuyamto, bukan tugas Maulana untuk menjelaskan itu.

“Bukan tugas saksi menjelaskan. Saksi ini dihadirkan untuk Saudara kupas, Saudara tanya tentang pengetahuannya mengenai apa yang dilakukan terdakwa,” kata hakim Djuyamto.

( Sumber : Hakim Semprot Pengacara Napoleon soal Bukti Tinja: Pakai Logika Hukum )

Jakarta (VLF) – Terpidana kasus raibnya dana kas daerah (kasda) Pemkot Semarang, Diyah Ayu Kusumaningrum (46) kembali menjalani persidangan dengan kasus yang berbeda. Mantan banker ini kini disidangkan atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sidang itu digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (21/7/2022). Dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Kukuh Subyakto.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Emanuel Yogi mendakwa terdakwa atas kasus TPPU yang diduga hasil korupsi yang dilakukan pada periode 2008 hingga 2014 ketika menjabat sebagai karyawan bank BTPN.

Saat itu, dia menyelewengkan uang yang seharusnya disetor untuk kasda Pemkot Semarang. Atas hal itu, dirinya divonis 12 tahun penjara dan diminta membayar uang pengganti subsider 6 tahun penjara pada 2016.

Kini, Diyah didakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menempatkan, mentransfer, harta kekayaan yang patut diduga hasil tindak pidana,” kata jaksa.

“Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 21 miliar yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” imbuhnya.

Uang hasil korupsi itu diduga telah dipindahkan ke berbagai aset atas namanya atau keluarganya. Jaksa lalu merinci sejumlah barang bukti berupa aset yang diduga terkait dengan TPPU seperti tanah, rumah, apartemen, dan rumah.

Terdakwa sendiri tengah menjalani penahanan dalam kasus lain dan hadir secara virtual dalam persidangan tersebut. Mendengar dakwaan itu, terdakwa juga terlihat menangis.

Diyah menyebut sudah menjalani hampir tujuh tahun masa tahanan. Karena itu, ia sempat meminta kepada majelis hakim untuk mempercepat sidang.

“Izin yang mulia saya kan sudah menjalani 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Bisa enggak sidangnya seminggu dua kali saja, biar cepat selesai yang mulia,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, perempuan mantan banker bernama Diah Ayu Kusumaningrum divonis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dengan hukuman sembilan tahun penjara. Ia dihukum terkait kasus dugaan raibnya uang kas daerah Kota Semarang Rp 21,7 miliar.

“Menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata hakim ketua, Antonius Wididjanto dalam putusannya, Jumat (21/10/2016).

Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan. Selain itu hakim juga memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 21,5 miliar.

Hakim menilai terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang bertugas mengurusi simpanan dana dari pajak dan retribusi. Ia juga terbukti memberikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud tertentu. Pemberian yang dimaksud adalah uang Rp 152 juta kepada Mantan Kepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang, Suhantoro yang sebelumnya sudah divonis 2,5 tahun penjara.

( Sumber : Terpidana Korupsi Kasda Pemkot Semarang Rp 21,7 M Kini Didakwa Kasus TPPU )

Jakarta (VLF) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membenarkan telah menerbitkan rekomendasi penundaan penyidikan terkait kasus Roy Suryo ke penyidik Polda Metro Jaya. LPSK menilai Roy Suryo itu sudah melaporkan terlebih dahulu dan berstatus sebagai saksi.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi mengungkapkan rekomendasi LPSK ke Polda Metro Jaya itu merujuk pada Pasal 10 Undang Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Sudah, jadi kami merekomendasikan agar Polda Metro Jaya memperhatikan ketentuan dalam pasal 10 UU 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. pasal 10 itu saksi, korban, pelapor dan ahli termasuk saksi pelaku, itu tidak boleh digugat baik pidana maupun perdata, itu satu,” papar Edwin di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Kamis (21/7/2022).

Ia menyebut kasus yang menempatkan Roy Suryo sebagai terlapor harus ditunda. Pasalnya, Roy disebut melaporkan terlebih dahulu ke Polda Metro Jaya terkait 3 akun pengunggah pertama meme stupa.

“Yang kedua bahwa kalau ada gugatan pidana atau perdata itu harus ditunda sampai inkrah dulu laporannya. Posisi Pak Roy itu diawal sebagai saksi, dia sudah laporkan terlebih dahulu yang menempatkan dia sebagai saksi. Tapi kemudian, laporan setelah itu masuk yang menempatkan dia sebagai terlapor,” ujarnya.

Maka dari itu, Edwin berharap laporan yang dibuat Roy ke Polda Metro Jaya pada 16 Juni 2022 untuk diproses terlebih dahulu. Terkait tindaklanjut di kasus lainnya, ia serahkan kepada penyidik.

“Posisi dia sebagai saksi di laporan pertama itu harus dihormati dulu. Diproses terlebih dahulu oleh kepolisian, yaitu diungkap dulu,” kata Edwin.

“Kalau kemudian setelah itu, nanti memang sebagai terlapornya (Roy Suryo) masih membutuhkan untuk ditindaklanjuti, silakan saja sepanjang masih relevan. Tapi, posisi dia sebagai saksi di kasus yang sudah dilaporkan terlebih dahulu, itu harusnya dihormati dulu,” tandasnya.

Untuk diketahui, Roy Suryo mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK setelah membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada 16 Juni 2022. Roy mengaku khawatir karena tengah melaporkan sejumlah akun.

“Perlindungan itu kita buat sesaat setelah kita melakukan laporan ke Polda. Kenapa? Karena saya melaporkan orang-orang dan ternyata benar (diserang). Tanggal 22 Juni mulailah surat menyurat administratif dengan LPSK kami lakukan,” ungkap Roy Suryo.

Roy Suryo kemudian memperlihatkan surat rekomendasi dari LPSK tersebut kepada wartawan. Berikut inti keputusan LPSK terkait permintaan perlindungan Roy Suryo sebagai saksi dan korban:

Hasil Penelaahan telah mendapatkan keputusan dalam Sidang Majelis Pimpinan LPSK. LPSK memutuskan merekomendasikan kepada Direktur Kriminal Khusus/Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam penanganan perkara untuk memperhatikan ketentuan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada ayat (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Pada ayat (2), dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Serta memperhatikan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/1/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif serta memberikan perhatian atas penanganan perkara Pemohon sebagai Saksi.

Roy Suryo telah menerima jawaban atas permohonan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam surat rekomendasi tersebut disebutkan bahwa Roy Suryo tidak dapat dituntut secara hukum karena kapasitasnya sebagai saksi dan pelapor.

Hal tersebut disampaikan Roy Suryo setelah mendatangi kantor LPSK. Ia menyebut rekomendasi dikeluarkan LPSK pada 18 Juli 2022.

“Bertepatan dengan 54 tahun saya lahir, terbitlah rekomendasi LPSK dan yang paling penting menyebutkan pada Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU Nomor 31 Tahun 2014 dari LPSK tentang perlindungan kepada saksi dan korban yang menyatakan LPSK memang bertujuan untuk melakukan perlindungan tidak dapat dituntut, apabila ada tuntutan, maka harus menunggu sampai kasus tersebut mendapat kekuatan hukum yang tetap atau inkrah,” jelas Roy Suryo di kantor LPSK, Ciracas Jakarta Timur, Kamis (21/7/2022).

“Jadi kasus kami harus diproses dulu sampai dengan selesai, clear sampai dengan apabila ada tuntutan terhadap saya. Sehingga pembuat pertama ini clear, tahu siapa, dan teman-teman juga sudah tahu bahwa saya 14 Juli yang lalu sudah menjelaskan secara detail siapa sebenarnya di balik tiga akun itu,” sambungnya.

Roy Suryo mengatakan hanya menerima tembusan terkait rekomendasi LPSK tersebut. Adapun surat rekomendasi LPSK dialamatkan kepada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya selaku penyidik terkait kasus yang dilaporkan oleh Roy Suryo.

“Kami hanya akan terima tembusannya, tapi surat itu akan dialamatkan kepada Polda Metro Jaya yang memeriksa kasus kami dan juga intinya adalah kepada tadi yang disampaikan Pak Pitra Romadoni (pengacara) soal adanya Pasal 10 ayat 1 di dalam UU LPSK,” kata Roy Suryo.

( Sumber : LPSK Rekomendasi ke Polisi Tunda Penyidikan Kasus Roy Suryo, Ini Alasannya )

Jakarta (VLF) – Polri mengungkap alasan di balik penonaktifan Kepala Biro (Karo) Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Budhi Herdi Susianto terkait kasus penembakan Brigadir Yoshua.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menjaga transparansi dan objektivitas tim khusus Kapolri dalam mengusut kasus penembakan di rumah Irjen Ferdy Sambo.

“Yang pertama timsus terus bekerja. Dalam rangka menjaga objektivitas, transparansi, independensi, tim harus betul-betul menjaga marwah itu sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri,” ujarnya dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/7/2022), dilansir dari detikNews.

“Ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya, untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, Bapak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Pertama, Karo Paminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan kedua, Kapolres Jaksel Kombes Pol Budhi Herdi” kata Dedi.

Kapolri juga meminta tim khusus yang telah dibentuk bekerja profesional dengan pembuktian ilmiah. Sementara pengganti Kapolres Metro Jaksel akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil.

Tim khusus Kapolri, diungkap Dedi, terus bekerja secara maksimal. Seperti kemarin, tim khusus menerima kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Perkembangan kasus penembakan Brigadir Yoshua, akan dilakukan autopsi ulang. Tim Khusus Kapolri juga telah menemukan rekaman CCTV terkait kasus yang menewaskan Brigadir Yoshua.

“Kami sudah menemukan CCTV dan bisa mengungkap jelas tentang konstruksi jelas kasus ini. CCTV ini sedang didalami timsus, nanti akan dibuka apabila serangkaian proses telah dilakukan,” ujarnya.

Tanggapan Keluarga Brigadir Yoshua

Pihak keluarga dan pengacara Brigadir Yoshua menyampaikan terima kasih karena penonaktifan kedua anggota Polri tersebut. Menurut kuasa hukum keluarga Brigadir Yoshua, Kamaruddin Simanjuntak, pihaknya bersyukur dan mengapresiasi Kapolri yang mendengarkan permintaan pihak Brigadir Yoshua.

Sebelumnya, pihak Brigadir Yoshua meminta kepada Kapolri agar menonaktifkan orang-orang yang diduga terkait kasus penembakan ini. Tujuan usulan penonaktifan itu, kata Kamaruddin, agar Polri bisa bekerja secara objektif dalam mengusut kasus tewasnya Brigadir Yoshua.

“Puji tuhan, apa yang dikehendaki keluarga dan sudah kami sampaikan dengan baik kepada pimpinan Polri, sudah diakomodir, yaitu supaya perkara dugaan tindak pidana pembunuhan jo penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain atau pelanggaran berat, supaya penyidikannya berjalan dengan baik, maka kami mohon orang-orang yang diduga terkait dengan perkara ini, supaya dinonaktifkan dulu supaya penyidik bisa objektif, bekerja dengan mengatasnamakan asas praduga tak bersalah,” katanya, di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (20/7/2022).

Lanjutnya, jika memang mereka yang dinonaktifkan ini tidak terlibat kasus, maka bisa kembali aktif dan hak-haknya bisa dipulihkan.

( Sumber : Polri Ungkap Alasan Penonaktifan Karo Paminal dan Kapolres Jaksel )

Jakarta (VLF) – Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) berinisial M menjadi tersangka dugaan korupsi kredit macet di Bank Tabungan Negara (BTN) Medan. Jaksa lalu menahan M di LP Tanjung Gusta.

“Direktur PT ACR, M ditetapkan tersangka dan ditahan dalam perkara kredit macet di Bank BTN yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp39,5 miliar,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan.

Yos mengatakan tim penyidik telah menemukan dua alat bukti terhadap inisial M yang punya keterkaitan dugaan korupsi di Bank BTN sehingga kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan.

Kronologisnya, Yos menyebut bahwa pada tahun 2011, M melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada CS seluas 13.680 M2 yang terletak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian, PT KAYA mengajukan kredit di Bank BTN Medan dengan plafon Rp 39,5 miliar guna pengembangan perumahan.

“Seiring waktu berjalan, PT KAYA dengan Direkturnya CS mengajukan kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Kredit Yasa Griya di Bank BTN Medan dengan plafon Rp39,5 miliar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono dan menjadi kredit macet serta diduga terdapat peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” sebut Yos

Kemudian, mantan Kasi Pidsus Deli Serdang ini menuturkan diduga dalam proses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan, akibatnya ditemukan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp39,5 M.

Atas perbuatannya, tersangka diduga melanggar Pasal 2 Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU (Undang Undang) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 5 ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Tersangka ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan 20 hari ke depan sejak Rabu (20/7/2022),” ujar Yos.

( Sumber : Kejati Sumut Tahan Direktur PT ACR Terkait Kasus Kredit Macet di BTN )

Jakarta (VLF) – Seorang oknum pejabat bank pelat merah berinisi AI (31) ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri. Tersangka yang ditahan di Rutan Kelas IIB Sumenep selama 20 hari ke depan ini terancam hukuman di atas 5 tahun.

Kepala kejaksaan negeri Sumenep Trimo mengatakan bahwa pejabat bank pelat merah di Sumenep itu sudah bekerja sejak 2016-2018 sebagai pejabat kontrak. Akibat perbuatan tersangka negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 500 juta.

“Tersangka ini menyalahgunakan kewenangan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di atas 500 juta,” kata Trimo, Rabu (20/07/2022).

Modus tersangka adalah memanipulasi data UMKM penerima bantuan dari tempat tersangka bekerja. Setelah mendapatkan dana untuk UMKM tersangka menggunakan uang itu untuk kepentingan sendiri.

Kejari Sumenep melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan sejak hari ini 20 Juli 2022 dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Sumenep dan terancam pidana hukuman di atas 5 tahun penjara.

“Ini kami tahan dengan pertimbangan subyektif dan obyektif. Objektif adalah pasal yang disangkakan kepada tersangka ini melanggar pasal 2 ayat 1 UU tindak pidana korupsi UU nomer 31 tahun 1999 junto UU nomor 20 tahun 2011. Ancamannya di atas 5 tahun,” katanya.

Penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat bukti dugaan Tersangka melakukan Korupsi hingga nilainya di atas 500 juta rupiah.

( Sumber : Oknum Pejabat Bank Pelat Merah Sumenep Jadi Tersangka Korupsi Bantuan UMKM )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang memusnahkan barang bukti dari 164 perkara pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti ini berupa tumpukan ganja, sabu, hingga peluru.

Kajari Serang Freddy Simanjuntak mengatakan pemusnahan barang bukti dilakukan sesuai putusan pengadilan yang sejak awal tahun hingga 20 Juli 2022. Pada akhir tahun nanti, barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap juga akan dimusnahkan.

“Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari sabu, ganja, senjata tajam, senpi rakitan, tembakau Gorilla, Hexymer, obat-obatan terlarang ada juga tangkapan dari Bea Cukai berupa rokok,” kata Freddy di halaman Kejari Serang, Rabu (20/7/2022).

Kejari juga bekerja sama dengan BPOM memusnahkan jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar. Barang-barang ini disebut banyak tersebar di kabupaten dan Kota Serang.

Untuk jenis narkotika, seperti sabu, ganja, dan ekstasi sendiri dikumpulkan dari 81 perkara. Sedangkan Tramadol dan Hexymer dari 48 perkara pidana umum.

Untuk sabu-sabu, total beratnya mencapai 207 gram, ganja 283 gram, Tramadol 5 ribu butir, serta Hexymer 12 ribu butir.

Ada juga senjata rakitan dua unit dengan 10 butir peluru. Jamu ribuan botol dan rokok terdiri dari 205 karton dengan jumlah ribuan batang. Total barang bukti ini adalah hasil pengungkapan dari 164 perkara pidana umum di wilayah Kejari Serang.

Kepala Kantor Bea Cukai Merak Beni Novri mengatakan rokok yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang disita saat ada pengiriman dari Jawa Timur ke Merak. Rokok tanpa cukai itu akan dikirim menuju Sumatera.

“Kita ada beberapa penegakan yang memang di wilayah Serang and Cilegon, ini kerja sama penindakan dengan Kejari Serang,” uja Beni.

( Sumber : Kejari Serang Musnahkan Barang Bukti Kasus Pidana, Ada Sabu hingga Peluru )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) terus memantau progres reformasi di lembaganya dengan menugaskan Badan Pengawas (Bawas) memonitor pengadilan di seluruh Indonesia. Dari monitoring dalam kurun waktu 2021, masih banyak ditemui berbagai kesalahan putusan hingga biaya salinan putusan, yang harusnya gratis.

“Terdapat biaya penyerahan salinan putusan kepada para pihak,” demikian temuan yang tertuang dalam Laporan Tahunan 2021 yang dilansir website Bawas MA, Selasa (20/7/2022).

Mirisnya, ada juga temuan amar putusan tidak sesuai, yaitu antara yang diucapkan hakim dalam sidang dengan lembar putusan berbeda, sehingga pihak menjadi bingung, mana amar yang benar. Apakah yang diucapkan hakim di sidang atau yang ada di berkas putusan.

“Terdapat beberapa amar dalam berita acara sidang tidak sama dengan amar dalam putusan,” urai Bawas.

Selama 2021, dari pengaduan yang masuk ke SIWAS MA mengenai pungli, di pengadilan sebanyak 21 (dua puluh satu) pengaduan. Dari 21 pengaduan tersebut, 19 pengaduan tidak terbukti dan 2 pengaduan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pemeriksa Badan Pengawasan.

Berikut temuan lengkap Bawas MA:

Administrasi Persidangan
1. Jadwal sidang tidak diinput dalam SIPP,
2. Ketidaktelitian dalam pembuatan berita acara persidangan,
3. Penyelesaian Perkara yang terlalu lama,
4. Hakim belum menandatangani berita acara sidang,
5. Biaya pemeriksaan setempat yang tidak terperinci,
6. Dalam daftar isi berkas tidak mencantumkan penunjukan juru sita oleh paniteraan,
7. Terdapat biaya penyerahan salinan putusan kepada para pihak,
8. Terdapat pelaksanaan persidangan perkara pidana yang tidak sesuai dengan jadwal sidang,
9. Ketidaksesuaian penetapan hari sidang dengan pelaksanaan sidang,
10. Terdapat pelaksanaan sidang perkara yang tidak sesuai agenda,
11. Terdapat putusan dan penetapan yang tidak tertulis tanggal putusan/penetapan di atas meterai,
12. Ketidaksesuaian penulisan tanggal sidang pembacaan sidang dalam berita acara,
13. Terdapat beberapa amar dalam berita acara sidang tidak sama dengan amar dalam putusan,
14. Belum dipublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan pada situs website.

Administrasi Perkara
1. SK Penetapan Panjar Perkara,
2. Ketidaksesuaian penulisan tanggal minutasi perkara dengan SIPP, 3. Pemberitahuan Sisa Panjar, Pemungutan Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar,
4. Ketidaktertiban Pengisian Buku Register,
5. Pengiriman Salinan Putusan,
6. Laporan atas Perkara yang tidak dapat diselesaikan,
7. Ketidaksesuaian dengan ketentuan antara SK Panjar Biaya dan Biaya Hak Kepaniteraan,
8. Sisa Panjar Perkara yang tidak disetor ke Kas Negara,
9. Pengelolaan Biaya (ATK),
10. Penerimaan Uang secara Tunai tidak melalui bank,
11. Ketidaktertiban Pelaksanaan Minutasi,
12. Pengelolaan Biaya Proses tidak seperti sebagaimana mestinya,
13. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara,
14. SK Penggunaan Biaya Proses.

Administrasi Umum
1. Sarana dan prasarana kurang memadai,
2. Kekurangan tenaga,
3. Tidak disiplin (dalam penggunaan tanda pengenal),
4. Jadwal piket belum ada,
5. Kedisiplinan kehadiran belum maksimal,
6. Terdapat kuitansi di mana meterai tidak diberikan dengan sesuai waktu tanda tangan,
7. Laporan Keuangan belum memberikan informasi yang memadai,
8. Belum membuat BAST penyerahan barang,
9. Sasaran kerja pegawai yang disusun oleh hakim dan pegawai tidak berdasarkan RKT,
10. Fasilitas perpustakaan belum ada dan pengelolaan perpustakaan belum maksimal,
11. Kuitansi perjalanan dinas tidak mencantumkan tempat asal dan tempat tujuan.

( Sumber : MA Temukan Masih Ada Salah Ketik Amar hingga Biaya Salinan Putusan )

Jakarta (VLF) – KPK akan hadir dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, atas penetapan tersangka. KPK akan membacakan jawaban untuk menanggapi permohonan yang diajukan Mardani Maming.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan sidang praperadilan dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Tim KPK akan bacakan jawaban atas dalil pemohon. Kami sudah siapkan semua jawabannya dan akan disampaikan secara utuh di depan hakim,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (20/7/2022).

Ali menegaskan pihaknya akan menyampaikan jawaban secara utuh. Ali mengatakan di depan majelis hakim pihaknya akan menjabarkan proses penyelidikan maupun penyidikan perkara sudah sesuai aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Di antaranya soal penegasan kembali bahwa apa yang dilakukan KPK baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara ini sudah sesuai aturan dan mekanisme hukum,” ujar Ali.

Dengan begitu, kata Ali, alasan dan dalih Mardani Maming yang menggugat penetapan tersangka sama sekali tidak berdasar. Tak hanya itu, kata Ali, KPK juga akan menguraikan kedudukan dan keabsahan kuasa dari Mardani Maming dalam permohonan praperadilan tersebut.

“Sehingga alasan dan dalil pemohon sama sekali tidak berdasar. Kami juga akan uraikan kedudukan dan keabsahan kuasa pemohon dalam permohonan praperadilan dimaksud,” ungkapnya.

Diketahui, politikus PDIP Mardani H Maming mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya oleh KPK. Mardani meminta hakim menggugurkan status tersangkanya dan menyatakan sprindik KPK batal.

“Kami memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya,” ujar pengacara Mardani, Denny Indrayana, saat membacakan permohonan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Selasa (19/7).

Dalam praperadilan ini, termohonnya adalah KPK. Mardani keberatan atas penetapan tersangka.

Berikut permohonan Mardani H Maming di praperadilan:

– Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022;
– Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022;
– Menyatakan penyelidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022 tidak sah;
– Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
– Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan
mengikat;
– Menyatakan tidak sah segala keputusan, penetapan, dan tindakan hukum yang dikeluarkan dan dilakukan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri
Pemohon;
– Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, dan harkat, serta martabatnya;
– Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan berpendapat lain, Pemohon sampaikan kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Denny mengatakan proses penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah. Sebab, KPK tidak pernah memeriksa Mardani dan saksi lainnya dalam proses penyidikan.

“Terdapat fakta yang tak dapat dibantah bahwa ternyata penetapan tersangka dilakukan tanpa pernah memeriksa Pemohon dan saksi-saksi lain dalam proses penyidikan yang dilakukan Termohon,” katanya.

Denny juga menyoroti penetapan tersangka yang dinilainya singkat. Kemudian, dia juga menyoroti soal upaya pencegahan Maming.

( Sumber : KPK Bakal Beberkan Bukti Penyelidikan di Praperadilan Mardani Maming )