Jakarta (VLF) – Pengacara Brigadir Yoshua atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, dituntut untuk meminta maaf karena membawa-bawa nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus kliennya. Namun, hingga batas waktu 2×24 jam, Selasa (26/7) kemarin, Kamarudin Simanjuntak tak kunjung meminta maaf kepada Ahok.

“Belum (ada permintaan maaf dari Kamaruddin Simanjuntak). Dan pak BTP sudah mengetahui respons Kamarudin Simanjuntak tersebut,” ucap Ahmad Ramzy, pengacara Ahok, kepada detikcom, Rabu (27/7/2022).

Sebelumnya, Ramzy mengatakan akan melaporkan Kamarudin Simanjuntak ke polisi jika tak meminta maaf, pada hari ini, Rabu (27/7). Meski begitu, Ramzy mengatakan pihaknya baru akan memutuskan untuk ambil langkah hukum pada pekan depan.

“Terkait laporan polisi beliau menyampaikan akan diputuskan minggu depan untuk jadi buat laporan polisi atau tidak,” kata Ramzy.

Ramzy belum memerinci soal alasan penundaan laporan polisi dari Ahok. Dia hanya menyebut kesibukan Ahok menjadi pertimbangan laporan polisi itu akan diputuskan pekan depan.

“Karena kesibukan beliau,” ucap Ramzy.

Pengacara Ahok Telah Konsultasi ke Penyidik
Pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ahmad Ramzy, pada Senin (25/7) telah menyambangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi perihal rencana laporan Ahok ke pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak.

Ramzy mengaku berkonsultasi perihal Ucapan Kamarudin yang mengungkit nama Ahok dan istrinya, Puput Nastiti Devi. Menurut Ramzy, ucapan dari Kamarudin Simanjuntak memiliki muatan pidana.

“Saya sudah berkonsultasi dengan penyidik bahwa menurut penyidik telah cukup unsur mengaitkan pencemaran nama baik dan berita bohong,” kata Ramzy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/7).

Pernyataan Kamarudin Simanjuntak Dinilai Cemarkan Ahok
Pertanyaan Kamarudin yang dipersoalkan berupa ucapannya tentang hubungan Ahok dan Puput. Potongan pernyataan Kamarudin itu lalu beredar di media sosial.

Ramzy mengatakan Ahok telah melihat langsung video viral itu pada Minggu (24/7). Ahok telah merasa dicemarkan nama baiknya atas pernyataan Kamarudin.

“Pak BTP sendiri juga sudah menyatakan ini merupakan perbuatan fitnah, pencemaran nama baik,” kata Ramzy.

Ramzy menyebut Ahok lalu bertanya kepadanya apakah pernyataan Kamaruddin Simanjuntak itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

“Beliau menanyakan ‘apakah ini merupakan tindak pidana’? Ya betul (jawab Ramzy),” ucap Ramzy menirukan percakapannya dengan Ahok.

Kamarudin Simanjuntak Enggan Minta Maaf
Kamarudin pun telah angkat bicara soal somasi dari pihak Ahok. Kamarudin mengaku hanya bertanya soal hubungan Ahok dan istrinya, Puput Nastiti Devi.

“Tidak ada yang ngomong perselingkuhan. Saya cuma bilang kapan pacarannya. Kapan pacaran itu kan pertanyaan, kalau ada pertanyaan yang diperlukan itu jawaban,” kata Kamarudin saat dihubungi, Senin (25/7).

Kamarudin mengatakan dirinya tidak punya niat mencemarkan nama baik Ahok. Dia pun enggan meminta maaf seperti tuntutan dari pihak Ahok.

“Pertanyaan saya gini, minta maaf soal apa, karena saya bertanya? Misal gini satu tambah satu berapa? Kalau nggak minta maaf akan dilaporkan ke polisi gitu. Bertanya satu tambah satu itu kesalahan? Saya kan bertanya kapan pacaranya, masa saya minta maaf karena bertanya,” jelas Kamarudin.

( Sumber : Batas Waktu Habis, Tak ada Permintaan Maaf dari Pengacara Brigadir J ke Ahok )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di wilayah Riau. Hari ini Kejagung memeriksa mantan Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto.

“Saksi yang diperiksa yaitu YA selaku mantan Bupati Indragiri Hulu Tahun 2011, diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Selasa (26/7/2022).

Ketut menerangkan Yopi diperiksa untuk memperkuat pembuktian. Tak hanya itu, kata Ketut, pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” ujarnya.

Dugaan Korupsi PT Duta Palma

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di wilayah Riau. Kejagung menyatakan lahan yang dikelola secara melawan itu seluas 37.095 hektare (Ha).

“Kejaksaan melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan PT Duta Palma Group dengan uraian PT Duta Palma melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektare secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan perekonomian negara,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam jumpa pers di Gedung Kartika Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

“Di mana PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa,” sambungnya.

Burhanuddin mengatakan pemilik PT Duta Palma saat ini masih berstatus buron KPK. Burhanuddin menjelaskan pengelolaan lahan tersebut selama ini menguntungkan pemilik perusahaan PT Duta Palma dan operasional lahan tersebut diduga mengalir kepada buron itu.

“Kemudian pemiliknya adalah atau yang disebutkan dalam PT dulu, PT Duta Palma ini. pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK Selama dia melakukan perbuatan ini, bahkan selama DPO perusahaan ini menggunakan profesional, tapi keuangannya langsung dikirim, berada di mana DPO itu berada,” ujarnya.

Kejagung, kata Burhanuddin, juga telah menyita lahan tersebut. Penyitaan itu kemudian dititipkan ke PTPN V, Riau.

“Kemudian kira-kira dua minggu yang lalu, kami tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan atas lahan tersebut dan penyitaan itu kami titipkan ke PTPN V ini di daerahnya, daerah Riau. Artinya lagi kenapa saya juga mengundang Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) untuk di sini,” kata Burhanuddin.

“Kami sudah menitipkan lahan-lahan itu sehingga nanti dalam pengelolaannya dan menurut informasi yang kami terima, dalam sebulan itu sekitar Rp 600 miliar hasil pendapatan dari perkebunan itu dalam satu bulan,” imbuhnya.

Diketahui, Erick Thohir hadir dalam konferensi pers yang digelar Kejagung. Berdasarkan catatan detikcom, KPK sempat mengungkap pemilik PT Duta Palma yang menjadi buron. Pemilik PT Duta Palma itu ialah Surya Darmadi.

“Saat ini setidaknya ada sisa sekitar 4 orang DPO yang menjadi kewajiban KPK untuk segera menangkapnya yaitu Harun Masiku ( 2020) dan 3 DPO sisa periode KPK yang lalu, yaitu Surya Darmadi (2019), Izil Azhar (2018), dan Kirana Kotama (2017),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (10/12/2021).

“Kami pastikan KPK tetap melakukan pencarian para DPO KPK baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020,” katanya.

( Sumber : Kejagung Periksa Eks Bupati Indragiri Hulu di Kasus PT Duta Palma )

Jakarta (VLF) – Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menggugurkan persidangan etik atas terlapor Lili Pintauli Siregar (LPS) yang merupakan Wakil Ketua KPK Periode 2019-2023. Seyogianya persidangan etik tersebut akan dilakukan pada Senin, 11 Juli 2022 namun pada hari yang bersamaan, LPS secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya berdasarkan Keputusan Presiden No. 71/P/2022. Alhasil, sidang etik dugan gratifikasi fasilitas mewah dalam ajang balap Motor GP dari PT Pertamina kepada LPS pun akhirnya gugur, mengingat dirinya bukan lagi merupakan bagian dari korps KPK.

Di satu sisi, gugurnya persidangan tersebut memang dapat dipahami dari segi hilangnya wewenang Dewas KPK untuk mengadili subjek hukum pelanggar etik. Bahkan jika tetap dilanjutkan sidang etik tersebut, dapat dipastikan putusan yang dihasilkan adalah pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan, mengingat pelanggaran ini merupakan pelanggaran serius yang kedua dari LPS sebagai terlapor di Dewas KPK.

Sebagai catatan, pada Oktober 2021, LPS pernah dijatuhkan sanksi berat oleh Dewas KPK akibat perbuatan menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani KPK, dengan sanksi pemotongan gaji pokok 40% selama satu tahun.

Sedangkan di lain sisi, banyak pihak merasa kecewa terhadap kondisi demikian sebab dugaan gratifikasi tersebut hanya berhenti di proses etik tanpa lebih menjangkau unsur-unsur pidana, mengingat dugaan gratifikasi pelanggaran LPS secara normatif di samping termuat dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK juga termuat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (UU PTPK). Dengan demikian, sangat dimungkinkan adanya dugaan pidana dalam pelanggaran ketentuan tersebut.

Artikel ini mencoba menelisik lebih dalam mengenai kemungkinan kelanjutan proses hukum terhadap dugaan gratifikasi LPS pasca pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Ketua KPK.

Etika dan Hukum

Hubungan antara etika dan hukum sering disebutkan sebagai hubungan yang berjalan secara paralel. Earl Warren misalnya, salah seorang hakim senior di Amerika Serikat, menyebutkan bahwa hukum berlayar di atas lautan etika. Lebih lanjut, dalam perspektif demikian, hukum dianggap sebagai “onderdil” dari etika yang bersifat universal. Alhasil, jamak dikenal secara populer dalam beberapa kasus persidangan etik paradigma yang menyatkan bahwa ketika seorang melanggar etik belum tentu melanggar hukum, namun jika melanggar hukum sudah pasti melanggar etik.

Ternyata dalam perkembangannya paradigma tersebut mendapatkan pertentangan dari berbagai ahli hukum dan ahli filsafat dengan alasan bahwa mereka sangat anti terhadap konsep yang menggabungkan etika dan hukum. Franz Magnis-Suseno misalnya, sebagaimana dikutip oleh muridnya Fernando M Manulang mengatakan bahwa penggabungan antara etika dan hukum akan melahirkan sesat fikir (logical fallacy) dalam penggunaannya yang pada akhirnya berujung terhadap politisasi norma hukum dan norma etik.

Praktik yang terjadi selama ini, penegakan etika dilakukan melalui proses ajudikasi layaknya hukum, bahkan terdapat norma etik yang terkodifikasi dalam suatu peraturan yang tertulis sebagaimana yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan sanksi yang relatif sama dengan sanksi hukum. Padahal antara etika dan hukum cenderung memiliki perbedaan. Keduanya bermuara dari sumber yang berbeda; hukum berangkat dari aturan yang tertulis (hukum positif), sedangkan etika berangkat dari nilai masing-masing individu yang terakumulasi dalam rasio/akal budi sehingga bertitik tolak pada nilai kepatutan (based consequences).

Begitu juga proses penangananya, sanksi hukum dapat dinilai sebagai ekor yang beracun (in cauda venenum) dan bersifat memaksa. Berbeda dengan etik, proses etik menghasilkan rekonsiliasi berdasarkan standar rasio/akal budi yang pada akhirnya menciptakan rasa malu. Dengan demikian, terdapat garis demarkasi yang tegas dalam membedakan penegakan etika dan hukum.

Dapat Dilanjutkan

Dalam kasus LPS, sebenarnya sejak awal yang terjadi adalah dugaan pelanggaran hukum dan bukan pelanggaran etika. Sebab penerimaan gratifikasi tersebut dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 UU PTPK dengan ancaman sanksi berupa pidana paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp 350.000.000.
Secara umum, kedua pasal tersebut melarang pejabat untuk menerima hadiah atau perjanjian, yang berhubungan dengan kekuasaan jabatannya.

Sebagai catatan, KPK saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi Liquified Natural Gas (LNG) di Pertamina yang telah memasuki tahap Penyidikan. Sehingga, secara awam dapat dengan mudah ditarik benang merah bahwa gratifikasi tersebut dinilai sangat berhubungan dengan jabatan LPS sebagai Wakil Ketua KPK.

Namun demikian, instrumen penangan yang sejak awal dilakukan oleh para pelapor adalah instrumen etik yang merujuk pada Peraturan Dewas KPK dan Pasal 36 UU KPK. Mengingat dalam kedua ketentuan tersebut memang tidak ditemukan secara expressive verbis sanksi pidana. Kondisi demikian sejatinya dapat dipahami mengingat penangan gratifikasi tersebut pada akhirnya akan disidik oleh KPK, sedangkan terlapor adalah salah satu pejabat KPK. Dengan demikian, akan sulit untuk menjamin kemerdekaan penyelidikan maupun penyidikan.

Oleh karena itu, dalam perspektif pelapor penting untuk terlebih dahulu menjadikan proses etik sebagai dasar untuk selanjutnya ditindaklanjutkan menuju proses hukum. Namun demikian ternyata dalam praktiknya, sebelum proses persidangan etik berlangsung, LPS telah mengundurkan diri. Terlebih dalam Keppres tersebut tidak disebutkan bahwa yang bersangkutan berhenti dengan tidak hormat. Dengan demikian, upaya berikutnya tidak berjalan secara paralel dengan dasar putusan Dewas KPK akibat gugurnya proses etik LPS.

Saya berpandangan bahwa kondisi demikian tidak menghalangi keberlanjutan proses hukum kendati belum terdapat putusan Dewas KPK terhadap proses penegakan etik LPS. Dalam perspektif saya, etika dan hukum kendati saling berhubungan namun berada dalam ruang yang berbeda. Lebih lanjut, dengan tindakan LPS yang secara sadar (rationable) mengundurkan diri dari jabatannya, ditinjau dari dimensi etik merupakan dampak dari standar etika (based consequences). Dengan demikian secara tidak langsung sebenarnya telah terjadi proses penegakan etik yang berhasil menciptakan rasa malu sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri.

Mundurnya LPS dari Wakil Ketua KPK tidak menjadikan proses dugaan gratifikasi berhenti sebagaimana yang berlangsung pada penegakan etik. Lebih lanjut, penanganan dugaan gratifikasi tersebut kini dapat dilanjutkan ke tahap proses hukum (pidana). Namun demikian, untuk menjamin prinsip independensi proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan saya memberikan saran agar penanganan dalam dugaan gratifikasi tersebut dilakukan oleh Kejaksaan dan bukan KPK.

( Sumber : Melanjutkan Proses Hukum Kasus Gratifikasi Wakil Ketua KPK )

Jakarta (VLF) – Strategi KPK mengumumkan tersangka berbarengan dengan upaya penahanan berbuah simalakama. Setidaknya sampai detik ini ada 2 tersangka yang malah kabur sebelum secara resmi diumumkan KPK. Waduh!

Kebijakan ini memang menjadi pembeda KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri. KPK beralasan hal itu dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM dari para tersangka. Setidaknya alasan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 24 Agustus 2021.

“Pengumuman tersangka berbarengan dengan penahanan, kita nggak mau lagi seperti sebelumnya sudah kita umumkan tapi lama sekali baru ditahan, ini masalah HAM seseorang,” kata Alex.

Menurut Alex, ketika seseorang dijadikan tersangka, ada batas 120 hari untuk dilimpahkan ke pengadilan. Hal itu menjadi kendala penyidik karena banyak perkara yang ditangani.

“Masalah juga kalau langsung ditahan terkait dengan argo penahanan istilahnya, karena ada batasan waktu di mana penahanan sampai dilimpahkan ke pengadilan maksimal 120 hari. Begitu kita tahan dalam waktu 120 hari harus dilimpahkan, kendalanya penyidik banyak perkara yang ditangani, demikian juga JPU juga masih banyak yang berjalan,” kata Alex.

Selanjutnya, Alex mengatakan, jika dalam 120 hari tidak dapat dilimpahkan, akan percuma. Kepastian hukum tersangka tersebut tidak jelas.

“Jangan proses penyidikan masih lama tapi sudah ditahan sehingga 120 hari nggak ngejar, jadi otomatis lepas demi hukum percuma, jadi kami pastikan saat melakukan pemahaman paling lama 120 hari sudah limpah sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi para tersangka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alex menyebut tersangka juga berhak mendapatkan keadilan. KPK, kata Alex, menghindari ketidakpastian hukum tersangka bilamana proses perkara yang ditangani masih lama.

Ironisnya, seorang tersangka sudah pasti mendapatkan surat dari KPK sesuai dengan hukum acara pidana. Tentunya hal ini menjadi celah bagi tersangka untuk kemudian tidak akan memenuhi panggilan KPK.

Setidaknya hal ini terjadi 2 kali di KPK. Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak menjadi contoh.

1. Mardani Maming
Sebagaimana diketahui, Mardani H Maming menjadi tersangka dugaan korupsi dan dicegah ke luar negeri pada bulan lalu. Kabar penetapan pencekalan dan penetapan tersangka Mardani disampaikan Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh.

“Betul (pencekalan Mardani H Maming) berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh saat dimintai konfirmasi, Senin (20/6/2022).

“(Berstatus) tersangka,” sambungnya.

Mardani Maming sebelumnya sempat diperiksa KPK pada Kamis (2/6) terkait permasalahan dengan pemilik PT Jhonlin Group Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam.

Namun, Mardani mangkir dari panggilan sebanyak dua kali. KPK pun melakukan penjemputan paksa terhadap Maming.

“Hari ini (25/7) tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu, Kalsel,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Senin (25/7/2022).

Dia mengatakan Mardani sudah dua kali dipanggil KPK. Menurutnya, Mardani tidak hadir hingga dianggap tidak kooperatif.

“Kami telah berkirim surat panggilan kedua kepada tersangka untuk hadir tanggal 21 Juli 2022 yang lalu, namun tersangka tidak hadir dan kami menilai tersangka tidak kooperatif,” ucapnya.

Ali menegaskan gugatan praperadilan yang diajukan Mardani Maming tidak akan menghentikan proses penyidikan. Dia menegaskan setiap perkara akan ditangani hingga tuntas.

“Proses praperadilan hanya untuk menguji syarat formil keabsahan bukan untuk menguji substansi penyidikan dan tentu kami hargai proses dimaksud,” ucapnya.

Namun, KPK pun tak menemukan Maming. Mardani H Maminga akhirnya resmi menjadi buron setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang diminta KPK.

“KPK telah memanggil Tersangka MM (Mardani H Maming) sebanyak dua kali, namun tidak hadir sehingga kami menilai Tersangka dalam perkara ini tidak kooperatif,” ujar Ali.

“Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan, paralel dengan itu, KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud,” imbuh Ali.

2. Ricky Ham Pagawak
Hal serupa terjadi pada kasus Bupati Mamberamo Tengah. Ali Fikri saat itu menjelaskan bahwa Bupati Mamberamo Tengah Ricky tengah dalam proses pemanggilan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam dugaan perkara korupsi di Pemkab Mamberamo Tengah. Ricky diwajibkan hadir dalam pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Sebagaimana informasi yang kami terima, Kamis (14/7), Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap salah satu kepala daerah di wilayah Provinsi Papua yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk hadir di gedung Merah Putih KPK di Jakarta,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (16/7/2022).

Namun, Ricky Ham Pagawak diduga kabur ke Papua Nugini lewat jalur tikus. KPK membantah isu terkait bocornya upaya jemput paksa yang membuat Ricky Ham kabur.

“KPK memastikan isu lolosnya tersangka dari upaya penjemputan paksa oleh tim penyidik karena adanya kebocoran informasi adalah tidak benar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/7/2022).

Sementara itu, Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto menegaskan bakal memburu buron KPK, termasuk Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Saat ini, Ricky Ham masuk daftar pencarian orang (DPO) lantaran kabur ke Papua Nugini.

“Kita banyak tunggakan yang berkaitan dengan DPO, kami juga sedang berusaha untuk melakukan langkah-langkah yang signifikan,” kata Deputi Bidang Penindakan Karyoto dalam konferensi pers di gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022).

Karyoto menjelaskan pihaknya membuka peluang untuk melakukan ekstradisi atau Mutual Legal Assistance (MLA). Namun, hal ini masih bakal menjadi opsi.

“Apakah ada perjanjian ekstradisi atau apakah memungkinkan untuk MLA secara bersama agency to agency kita akan pertimbangkan,” jelas Karyoto.

Kendati demikian, Karyoto menyebut pihaknya masih memastikan hubungan Indonesia dan Papua Nugini terkait hal tersebut.

( Sumber : Kala KPK Tak Umumkan Tersangka Sebelum Ditahan Kini Malah Jadi Buronan )

Jakarta (VLF) – Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkap perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sepuluh perusahaan cangkang itu diduga untuk menggelapkan dana donasi.

“Iya (ada 10 perusahaan cangkang),” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).

Whisnu merinci 10 perusahaan cangkang tersebut, di antaranya PT Sejahtera Mandiri Indotama, PT Global Wakaf Corpora, PT Insan Madani Investama, dan PT Global Itqon Semesta.

Lalu, ada enam perusahaan lainnya yang merupakan turunan dari PT Global Wakaf Corpora, yakni PT Trihamas Finance Syariah, PT Hidro Perdana Retalindo, PT Agro Wakaf Corpora, PT Trading Wakaf Corpora, PT Digital Wakaf Ventura, dan PT Media Filantropi Global.

Diketahui perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang amal maupun bisnis. Namun Whisnu mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hal itu.

“Masih didalami satu per satu, mohon sabar,” kata Whisnu.

Pencucian Uang
Sebelumnya, Whisnu mengatakan perusahaan cangkang yang dibuat ACT itu dibentuk untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Perusahaan itu didirikan seolah-olah bergerak di bawah ACT.

“Adanya dugaan menggunakan perusahaan-perusahaan baru sebagai cangkang dari perusahaan ACT ini didalami. Jadi seolah-olah perusahaan itu bergerak di bawah ACT tapi sama saja bahwa yang menjadi dia-dia sendiri. Ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, ya dia-dia juga yang buat,” ujar Whisnu kepada wartawan, Kamis (14/7).

Whisnu menyebut perusahaan cangkang bentukan ACT itu berupa lembaga-lembaga amal. Di perusahaan tersebut, ACT diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Ada beberapa perusahaan cabang. Seperti itulah (lembaga amal). Yes (dugaan TPPU),” kata Whisnu.

Presiden ACT Jadi Tersangka
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi. Ahyudin dan Ibnu Khajar serta dua tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara.

“Kalau TPPU sampai 20 tahun,” kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Dua tersangka lainnya adalah Hariyana Hermain, yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Ada juga tersangka lain, yakni Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempatnya pun disangkakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP.

Selain itu, Ibnu Khajar dkk disangkakan Pasal 45 a ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

( Sumber : Daftar 10 Perusahaan Cangkang ACT Diduga Gelapkan Dana Donasi )

Jakarta (VLF) – Ahli hukum pidana Taufik Rachman mengatakan, untuk menentukan adanya tindak pidana suatu perkara tidak harus selalu ada saksinya. Menurut Taufik, penegak hukum bisa memperoleh dugaan tindak pidana suap dari alat bukti surat atau keterangan ahli.

Hal itu disampaikan Taufik saat menjadi saksi ahli di sidang praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/7/2022). Taufik dihadirkan dari pihak KPK.

Mulanya, Taufik mengibaratkan tindak pidana suap itu seperti kentut yang tercium hanya baunya. Taufik menyatakan suap termasuk tindak pidana yang susah untuk dibuktikan.

“Mungkin bisa dijelaskan begini, seperti suap itu seperti kentut yang tercium hanya baunya saja tapi susah untuk dibuktikan,” kata Taufik.

Taufik menyatakan yang paling penting dalam tindak pidana suap adalah tentang bagaimana proses ‘pemberian suap’. Pemberian suap, menurut dia, bisa dilihat melalui transfer dana.

“Yang paling penting dalam tindak pidana, hal yang khusus ini berkaitan dengan suap adalah berkaitan dengan apa yang menjadi core, nah core-nya ini adalah pemberian itu harus ada yang menunjuk pada pemberian itu. Jadi tidak selalu ada saksi yang melihat, bisa jadi ada alat bukti yang lain, berkaitan dengan transfer dana, ataupun hal-hal lain yang sifatnya memberikan terjadinya suap tersebut,” tuturnya.

Kemudian, sebut Taufik, untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak selalu harus ada saksi. Taufik merujuk Pasal 184 KUHAP, yang menyebutkan bahwa penunjukan alat bukti tidak hanya terpaku pada keterangan saksi, bisa juga diperoleh melalui petunjuk lain misalnya alat bukti atau keterangan ahli.

“Tidak harus ada saksinya. Ada kalanya suatu tindak pidana itu sama sekali tidak ada saksinya, itu ada, yang dimaksud dalam penunjukan alat buktinya adalah sebagaimana disebutkan di 184 KUHAP tersebut bisa jadi ada keterangan saksinya, bisa jadi diperoleh melalui petunjuk ataupun alat bukti surat, ataupun keterangan dari ahli,” ujarnya.

Mardani Maming Ajukan Praperadilan
Diketahui, politikus PDIP Mardani H Maming mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya oleh KPK. Mardani meminta hakim menggugurkan status tersangkanya dan menyatakan sprindik KPK batal.

“Kami memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya,” ujar pengacara Mardani, Denny Indrayana, saat membacakan permohonan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Selasa (19/7/2022).

Dalam praperadilan ini, termohonnya adalah KPK. Mardani keberatan atas penetapan tersangka.

Berikut ini permohonan Mardani H Maming di praperadilan:

– Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022;

– Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022;

– Menyatakan penyelidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022 tidak sah;

– Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

– Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

– Menyatakan tidak sah segala keputusan, penetapan, dan tindakan hukum yang dikeluarkan dan dilakukan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri pemohon;

– Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, dan harkat, serta martabatnya;

– Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan berpendapat lain, Pemohon sampaikan kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

( Sumber : Ahli di Sidang Maming: Pidana Suap Tak Harus Ada Saksi yang Lihat )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengatakan pihaknya telah menaikkan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT PLN (Persero) tahun 2016 ke penyidikan. Burhanuddin mengatakan jaksa penyidik telah menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana dalam perkara itu.

“Saat ini kejaksaan sedang fokus mengenai beberapa penyidikan perkara tindak pidana korupsi antara lain penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi ini tahun 2016 di PT PLN (Persero),” kata ST Burhanuddin dalam keterangan pers melalui video yang diterima detikcom, Senin (25/7/2022).

Burhanuddin lalu membeberkan perkembangan kasus yang sedang ditangani tim penyidik. Dia menyebut tim penyidik telah menemukan fakta-fakta perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tower transmisi PLN itu.

“Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana, dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen power production class track atau program tahap satu dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN, yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukannya,” jelasnya.

“Berdasarkan fakta tersebut, perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan sesuai dengan surat perintah penyidikan nomor SPRIN 39/F2FB2072022 tanggal 14 Juli 2022,” imbuhnya.

Kejagung Periksa 3 Saksi
Kejagung RI tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT PLN pada 2016. Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 3 orang terkait kasus ini.

“Kejaksaan Agung memeriksa 3 (tiga) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tower Transmisi Tahun 2016 pada PT PLN (persero),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Senin (24/7).

Ketut mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian terkait dugaan korupsi. Selain itu, pemeriksaan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.

( Sumber : Kejagung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Tower Transmisi PLN ke Penyidikan )

Jakarta (VLF) – Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak turut menyinggung nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat membahas kasus Brigadir J. Kini Kamarudin terancam dipolisikan karena hal tersebut.

Dilansir dari detikNews, pengacara Ahok, Ahmad Ramzy menyambangi Polda Metro Jaya hari ini untuk berkonsultasi perihal rencana laporan Ahok ke pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Lalu, apa hasil konsultasi tersebut?

Ramzy mengaku berkonsultasi perihal ucapan Kamarudin yang mengungkit nama Ahok dan istrinya, Puput Nastiti Devi. Menurut Ramzy, ucapan dari Kamarudin Simanjuntak memiliki muatan pidana.

“Saya sudah berkonsultasi dengan penyidik bahwa menurut penyidik telah cukup unsur mengaitkan pencemaran nama baik dan berita bohong,” kata Ramzy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/7/2022).

Pertanyaan Kamarudin yang dipersoalkan berupa ucapannya tentang hubungan Ahok dan Puput. Potongan pernyataan Kamarudin itu lalu beredar di media sosial.

Ramzy mengatakan Ahok telah melihat langsung video viral itu pada Minggu (24/7). Ahok telah merasa dicemarkan nama baiknya atas pernyataan Kamarudin.

“Pak BTP sendiri juga sudah menyatakan ini merupakan perbuatan fitnah, pencemaran nama baik,” kata Ramzy.

Ramzy menyebut Ahok lalu bertanya kepadanya apakah pernyataan Kamaruddin Simanjuntak itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

“Beliau menanyakan ‘apakah ini merupakan tindak pidana’? Ya betul (jawab Ramzy),” ucap Ramzy menirukan percakapannya dengan Ahok.

Akan Polisikan Kamarudin Jika Tak Minta Maaf
Kamarudin dituntut untuk menyampaikan permintaan maaf dalam tempo 2×24 jam. Jika tidak, tim pengacara Ahok akan membawa hal ini ke proses hukum.

“Kami akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi jika Kamarudin Simanjuntak tidak meminta maaf dan meralat omongannya saya menunggu rekan Kamarudin 2×24 jam untuk melakukan permohonan maaf kepada Pak BTP dan keluarga,” tegas Ramzy.

( Sumber : Pengacara Brigadir J Bawa-bawa Nama Ahok Kini Terancam Dipolisikan )

Jakarta (VLF) – Polisi menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang dimiripkan dengan wajah Presiden Joko Widodo. Roy Suryo dijerat dengan pasal ujaran kebencian bernuansaa SARA hingga penistaan agama.

“Pasalnya kena di UU ITE Pasal 28 ayat 2,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi detikcom, Jumat (22/7/2022).

Selain dijerat dengan UU ITE, mantan Menpora itu juga dijerat dengan Pasal 156A KUHP tentang penistaan agama.

“Kemudian dijerat di Pasal 156 A KUHP dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946,” ucap Zulpan.

Selengkapnya, Roy Suryo dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 156A KUHP dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bunyi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45A UU ITE berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 15 berbunyi:

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Penahanan Roy Suryo Tunggu Hasil Pemeriksaan
Zulpan mengatakan hingga saat ini Roy Suryo masih diperiksa. Penahanan kepada Roy menunggu hasil pemeriksaan tersebut.

“Nanti tunggu hasil pemeriksaan. Kalau sudah selesai diperiksa kan keputusan penyidik ditahan atau nggak. Sekarang masih menjalani pemeriksaan,” ucap Zulpan.

Dalam kasus meme stupa Candi Borobudur mirip Joko Widodo, Roy Suryo menjadi pelapor dan terlapor. Sebagai pelapor dia melaporkan tiga akun media sosial yang dianggapnya sebagai pembuat dan penyebar pertama meme tersebut.

Sementara sebagai terlapor, Roy Suryo dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha dan organisasi Dharmapala Nusantara atas dugaan penistaan agama. Laporan dengan Roy Suryo sebagai terlapor kini telah naik ke tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya.

Pelapor Sebut Roy Suryo Lecehkan Umat Buddha
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait unggahannya soal meme stupa Candi Borobudur. Pelapor menilai ada kalimat yang ditulis Roy Suryo dan dianggap telah melecehkan umat Buddha.

“Ada kata-kata yang sangat menyinggung kami sebagai Umat Buddha, kata-kata yang dicantumkan terlapor adalah mengubah ikonik Borobudur. Kalimat yang dia tambahkan adalah ‘lucu, he-he-he, ambyar’. Itu bahasa yang betul-betul melecehkan,” kata pelapor, Herna Sutana, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/6).

Menurut Herna, Roy Suryo diyakini mengetahui soal simbol agama yang melekat pada Candi Borobudur. Namun secara sadar Roy Suryo menambahkan kalimat yang dinilai pihaknya telah menyakiti umat Buddha.

“Dia tahu bahwa itu yang diedit itu simbol agama yang sangat sakral, dia tahu itu diubah tapi itu ditertawakan. Itulah bahasanya yang membuat kami bereaksi. Itu simbol agama kami dibuat seperti itu terus ditertawakan, dilecehkan karena itu kami bersikap membawa ini ke ranah hukum,” jelas Herna.

Laporan dari Herna telah diterima di Polda Metro Jaya. Roy Suryo dilaporkan atas Pasal 156 A, 28A ayat 2, dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/3042/VI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya. Laporan itu kini bakal ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

( Sumber : Jadi Tersangka, Roy Suryo Dijerat Pasal Penistaan Agama dan Hate Speech )

Jakarta (VLF) – KPK kembali memanggil anggota DPR RI Fraksi Demokrat Lasmi Indaryani terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) di Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara. Dia akan diperiksa sebagai saksi di perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Ayahnya, yakni mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS).

“Hari ini (22/7) pemeriksaan saksi TPK di pemerintahan kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2021, untuk Tsk BS dkk,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (22/7/2022).

Ali menjelaskan Lasmi Indaryani akan dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Mako Brimob Purwokerto, Jawa Tengah. Namun, Ali belum menjelaskan hal apa yang akan dikonfirmasi penyidik kepada Lasmi.

Adapun dalam pemeriksaan itu, Ali menjelaskan penyidik KPK juga turut memanggil sejumlah selain Lasmi. Setidaknya ada enam saksi yang akan dikonfirmasi penyidik.

“Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Purwokerto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah,” terang Ali.

Adapun keenam saksi tersebut antara lain:

– Lasmi Indaryani selaku Anggota DPR RI;
– Syamsudin selaku Wakil Bupati Banjarnegara;
– Yudi selaku Ajudan Bupati Banjarnegara;
– Indrareni Gandadinata selaku Notaris & PPAT;
– Koento Prijatno selaku Karyawan Swasta; dan
– Indra Perdana selaku pihak Swasta.

Adapun dalam perkara ini, KPK juga pernah memanggil anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Lasmi Indaryani, yang merupakan anak terdakwa kasus korupsi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. KPK akan meminta konfirmasi kepada Lasmi soal temuan baru KPK dalam pengembangan kasus korupsi di Banjarnegara.

Ali menjelaskan tim penyidik menemukan adanya alat bukti dugaan perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh Budhi Sarwono. Saat ini KPK tengah mengusut penyidikan perkara awal.

Dalam pengembangan ini, diduga adanya korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tindak pidana korupsi itu terjadi pada pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara tahun 2019-2022 serta adanya dugaan gratifikasi.

Budhi Sarwono Tersangka TPPU
Seperti diketahui , KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Selasa (15/3). Hal itu disampaikan setelah penyidik KPK menemukan alat bukti baru perkara pencucian uang.

Budhi, tambah Ali, diduga telah menyembunyikan harta kekayaannya yang berasal dari hasil korupsi. Harta tersebut berbentuk harta bergerak maupun tak bergerak.

“Dalam perbuatan pidana ini, diduga ada upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi, di antaranya dengan dibelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak,” ujarnya.

Diketahui, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebelumnya sudah divonis hukuman 8 tahun penjara. Dia divonis di kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya pada kurun waktu 2017 hingga 2018.

( Sumber : Anggota DPR Anak Eks Bupati Banjarnegara Dipanggil KPK Lagi di Kasus TPPU )