Jakarta (VLF) – KPK kembali melakukan penahanan terhadap satu tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tahun 2016-2017. Tersangka itu adalah Heri Sukamto (HS), selaku Dirut PT PNN dan PT DMI.

Pantauan detikcom, Kamis (28/7/2022), di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Heri terlihat turun dari ruang pemeriksaan penyidik KPK pada pukul 17.10 WIB. Heri tampak diborgol dan memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Nantinya, KPK akan segera mengumumkan status penahanan terhadap Heri Sukamto. Kemudian, KPK akan menahan Heri Sukamto selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Heri Sukamto datang dan diperiksa penyidik pada hari ini. Heri diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, tahun anggaran 2016-2017 di Pemprov DIY.

“Hari ini (28/7) pemeriksaan tersangka tindak pidana korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama HS,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (28/7).

Heri Sukamto diketahui telah ditetapkan tersangka pada Kamis (21/7). Namun, KPK menyebut saat itu Heri Sukamto tidak bersikap kooperatif terhadap panggilan KPK.

Dalam kasus yang menjerat Heri, KPK juga menetapkan Edy Wahyudi selaku PNS dan Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) DIY dan Sugiharto selaku Dirut PT Asigraphi. Kedunya telah ditahan KPK lebih dulu.

( Sumber : KPK Kembali Tahan 1 Tersangka Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida )

Jakarta (VLF) – Bos PStore Putra Siregar dan Rico Valentino akan menghadapi sidang vonis terkait kasus penganiayaan terhadap Muhammad Nur Alamsyah. Sidang vonis akan digelar pada 11 Agustus.

“Jadi para terdakwa ya, majelis hakim bermusyawarah dan pembacaan putusan akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus,” kata ketua majelis hakim, Kamijon, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Kamis (28/7/2022).

Majelis hakim akan bermusyarawah sebelum membacakan amar putusan. Sidang ditunda dan akan kembali digelar dua pekan lagi.

“Saudara penuntut umum dan terdakwa dan penasihat hukum pembacaan putusan ini kita bacakan dua minggu kemudian,” kata Kamijon.

Dituntut 10 Bulan Penjara
Putra Siregar dan Rico Valentino dituntut 10 bulan penjara terkait kasus penganiayaan terhadap Muhammad Nur Alamsyah. Jaksa penuntut umum meyakini bos PStore itu dan Rico Valentino bersalah menganiaya Muhammad Nur Alamsyah.

“Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terangan-terangan melakukan kekerasan,” kata jaksa penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 10 bulan,” imbuhnya.

Putra Siregar dan Rico Valentino diyakini jaksa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan
Bos PStore, Putra Siregar, didakwa bersama-sama dengan Rico Valentino menganiaya Muhammad Nur Alamsyah. Akibatnya, Nur Alamsyah mengalami bengkak di bibir.

“Bahwa terdakwa I Putra Siregar bersama-sama dengan terdakwa II Rico Valentino dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,” ucap jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (23/6).

Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 2 Maret 2022, pukul 03.00 WIB, di Kafe Code di Senopati, Jakarta Selatan. Awalnya Nur Alamsyah sedang nongkrong bersama Saputra Aditya, Satya Cendikia Putra Patrama, dan Nabila Maharani Sukandar di meja 4. Setelah itu, datang Chandrika Sari Jusman menghampiri Nabila Maharani Sukandar.

“Lalu keduanya mengobrol karena saling kenal sambil berpelukan dan menangis terharu karena ada temannya yang mau pergi ke luar negeri,” kata jaksa.

Di meja lain, yaitu meja 7, Rico Valentino bersama Putra Siregar juga sedang duduk-duduk dengan teman-teman lainnya. Rico Valentino, yang mengenal Chandrika Sari Jusman, lantas menghampirinya tetapi tidak mengenal orang-orang yang bersama Chandrika Sari Jusman di meja 4.

“Terdakwa II menghampiri Chandrika Sari Jusman di meja nomor 4 dan mengajak Chandrika Sari Jusman dengan menarik tangan. Tindakan terdakwa II tersebut memancing reaksi dari Muhammad Nur Alamsyah dengan menegur tindakan terdakwa II yang memaksa dan menarik-narik tangan Chandrika Sari Jusman,” ucap jaksa.

“Dan atas teguran tersebut, terdakwa II menjadi emosi dan langsung mendorong badan Muhammad Nur Alamsyah dengan menggunakan tangan, lalu memukul bagian dada dan wajah Muhammad Nur Alamsyah dengan menggunakan tangan kanan mengepal,” imbuhnya.

Terjadilah keributan yang kemudian membuat Putra Siregar menyambanginya. Putra Siregar ikut memukul Muhammad Nur Alamsyah dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian wajah.

“Kejadian tersebut menimbulkan kegaduhan di dalam Kafe Code Senopati sehingga pemilik kafe tersebut, yaitu Reza Rabbani, berusaha melerai keributan tersebut dan akhirnya keributan di dalam kafe tersebut berhenti,” kata jaksa.

Muhammad Nur Alamsyah lantas melaporkan hal ini. Dia turut melakukan visum yang hasilnya tampak bengkak di sudut bibir kanan.

( Sumber : Sidang Vonis Bos PStore di Kasus Penganiayaan Digelar 11 Agustus )

Jakarta (VLF) – Habib Bahar bin Smith dituntut 5 tahun penjara. Jaksa menilai Bahar terbukti melakukan penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung, Jawa Barat.

Tuntutan terhadap Bahar diucapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (28/7/2022).

“Menuntut terdakwa HB Assayid Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ujar JPU, seperti dilansir detikJabar.

Jaksa menilai habib Bahar menyebarkan berita bohong saat ceramah di Bandung. Dia dianggap melanggar sebagaimana Pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 Tahun 1946 Jo Pasal 55 KUHPidana.

Sekedar diketahui, Bahar diseret ke meja hijau atas ucapannya saat ceramah di Bandung. Dalam ceramahnya, Bahar disebut menyebarkan berita bohong.

( Sumber : Habib Bahar Smith Dituntut 5 Tahun Bui! )

Jakarta (VLF) – Hukuman Munarman diperberat Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dari 3 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Munarman diadili dengan dakwaan UU Terorisme.

“Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/PN.Jkt.Timn tanggal 6 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dikutip dari website-nya, Kamis (28/7/2022).

Duduk sebagai ketua majelis tinggi Tony Pribadi dengan anggota Yahya Syam dan Sugeng Hiyanto. Majelis juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Munarman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

“Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/ Pid. Sus / 2021 / PN.Jkt.Tim tanggal 6 April 2022 untuk selebihnya. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 10 ribu,” ucap majelis.

Kasus bermula saat polisi menangkap Munarman dengan sangkaan pasal terorisme. Lalu diproses secara hukum dan diadili di PN Jaksel.

Di persidangan, jaksa menuntut Munarman selama 8 tahun penjara. Pada April 2022, PN Jaktim memutuskan Munarman secara hukum telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 3 tahun,” putus majelis PN Jaktim.

Munarman dinyatakan bersalah melanggar Pasal 13 C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

( Sumber : Hukuman Munarman Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara di Kasus Terorisme )

Jakarta (VLF) – Roy Suryo hari ini kembali menyambangi Polda Metro Jaya. Kedatangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu dalam rangka agenda pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus meme stupa Candi Borobudur.

Pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni, mengatakan kliennya sudah tiba di Polda Metro Jaya. Roy Suryo saat ini masih menunggu proses pemeriksaan.

“Iya sudah datang. Ini masih mau berlangsung (pemeriksaan),” kata Pitra saat dihubungi, Kamis (28/7/2022).

Pitra mengaku Roy Suryo pun sempat menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Namun, Pitra enggan membeberkan hasil pemeriksaan kesehatan Roy Suryo.

“Beliau cek kesehatan dulu tadi ke rumah sakit karena tahulah kondisi kesehatan beliau itu kurang baik,” katanya.

“Kondisi (kesehatan) nanti kita dengarkan dari Dokkes Polda Metro Jaya,” tambah Pitra.

detikcom sempat menemui Roy Suryo di gedung Siber Polda Metro Jaya, akan tetapi Roy Suryo tidak memberikan keterangan. Catatan buku tamu di gedung Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pun telah tertera keterangan Roy Suryo telah hadir untuk diperiksa.

Pemeriksaan hari ini merupakan kali kedua Roy Suryo sebagai tersangka. Dia sebelumnya telah diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (22/7).

Pemeriksaan itu berlangsung selama 12 jam. Roy Suryo tersangka kasus meme stupa dicecar 8 pertanyaan oleh penyidik seputar identitas dirinya.

Pemeriksaan dengan durasi panjang itu rupanya belum selesai. Roy Suryo sakit sehingga penyidik harus menghentikan pemeriksaan tersebut.

Kondisi Roy Suryo Membaik
Polda Metro Jaya kemudian mengagendakan pemeriksaan lanjutan kepada Roy Suryo hari ini. Roy Suryo, melalui salah satu pengacaranya, Elza Syarief, sebelumnya telah memastikan kliennya akan menghadiri pemeriksaan tersebut.

Elza menyebut kondisi kesehatan Roy Suryo telah membaik dibandingkan pada pekan lalu.

“Ya sudah agak membaik,” katanya dihubungi, Rabu (27/7).

Elza menyebut tidak ada persiapan khusus yang disiapkan oleh kliennya tersebut. Elza juga menjawab indikasi penahanan yang bisa menjerat Roy Suryo. Menurutnya, pihaknya akan kooperatif terhadap tiap keputusan penyidik.

“Ya kita lihat gimana keadaannya deh. Kan itu kewenangan penyidik masa kita mau melawan,” katanya.

Roy Suryo Tersangka Penistaan Agama
Polisi telah menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang dimiripkan dengan wajah Presiden Joko Widodo. Roy Suryo dijerat dengan pasal ujaran kebencian bernuansa SARA hingga penistaan agama.

“Pasalnya kena di UU ITE Pasal 28 ayat 2,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi detikcom, Jumat (22/7).

Selain dijerat dengan UU ITE, mantan Menpora itu dijerat dengan Pasal 156A KUHP tentang penistaan agama.

“Kemudian dijerat di Pasal 156 A KUHP dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946,” ucap Zulpan.

Selengkapnya, Roy Suryo dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 156A KUHP dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

( Sumber : Tiba di Polda, Roy Suryo Siap Diperiksa Lanjutan sebagai Tersangka )

Jakarta (VLF) – Ipda Oky Septian Hermanto atau Ipda OS divonis 2 tahun penjara atas penembakan yang menewaskan 1 orang dan melukai 1 orang lainnya di exit Tol Bintaro pada November 2021. Namun hingga kini Ipda Oky belum menjalani sidang kode etik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan sidang kode etik terhadap Ipda Oky dijadwalkan pada Agustus 2022. Sidang kode etik ini yang akan menentukan dipecat-tidaknya Ipda Oky terkait kasus penembakan tersebut.

“Bahwa terhadap terduga pelanggar akan dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri pada tanggal 4 Agustus 2022 terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar Ipda Oky Septian,” kata Zulpan kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Zulpan mengatakan Ipda Oky Septyan saat ini masih berstatus anggota Polda Metro Jaya. Saat ini dia dimutasi sebagai perwira Pelayanan Markas (Yanma) Polda Metro Jaya.

“Terkait penanganan perkara kode etik profesi Polri atas nama Ipda Oky Septian jabatan saat ini Pama Yanma Polda Metro Jaya. Sebelumnya mantan Kanit 2 Iduk Jaya 4 Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya,” jelas Zulpan.

Menurut Zulpan, Ipda Oky Septian atau Ipda OS terbukti melakukan pelanggaran etik. Pelanggaran itu terkait tindakan pengeroyokan atau penganiayaan hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.

“Melakukan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan dan atau kealpaan menyebabkan orang mati dan atau kealpaan menyebabkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 360 ayat (1) KUHP,” jelas Zulpan.

Ipda Oky Divonis 2 Tahun Penjara
Ipda Oky Septyan Hermato atau Ipda OS telah divonis atas kasus penembakan yang menewaskan Poltak Pasaribu di exit Tol Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Oky Septyan Hermanto dinyatakan telah lalai hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dan divonis 2 tahun penjara.

Dalam amar putusan yang dilansir sipp.pn-jakartaselatan.go.id, Oky Septyan divonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Mei 2022. Oky dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

“Mengadili terdakwa Oky Septyan Hermanyo (Ipda OS) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang,” bunyi amar putusan yang tertera dalam situs resmi PN Jakarta Selatan seperti dilihat detikcom, Rabu (27/7/2022).

Sidang kasus penembakan Ipda OS itu terdaftar dengan nomor perkara 153/Pid B/2022/PN JKT.SEL. Ipda OS atau Oky Septyan Hermanto lalu divonis 2 tahun penjara.

“Menetapkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” demikian bunyi putusan tersebut.

“Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa satu unit mobil merek Daihatsu Ayla warna hitam,” sambungnya.

Kasus Penembakan Ipda OS
Kasus penembakan yang melibatkan Ipda OS terjadi di exit Tol Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/11/2021) lalu. Penembakan itu berawal ketika pria berinisial O dibuntuti korban dkk menggunakan 3 mobil dari Sentul, Kabupaten Bogor.

Pria berinisial O saat itu merasa terancam akibat kendaraannya dipepet oleh korban. Ipda OS kemudian mengeluarkan tembakan peringatan kepada kendaraan yang membuntuti. Namun tembakan peringatan itu tidak digubris.

Ipda OS mengeluarkan tiga kali tembakan, dua di antaranya mengenai dua korban. Satu korban diketahui telah meninggal dunia dan satu orang terluka akibat insiden tersebut.

Keluarga Korban Tuntut Ipda OS Dipecat
Keluarga Poltak Pasaribu, korban tewas dalam penembakan Ipda OS, hari ini menyambangi Polda Metro Jaya. Keluarga korban menuntut Ipda OS dipecat dari satuannya.

“Yang dituntut itu sesuai aturan lah. Kalau seorang polisi menembak hukumnya apa? Nggak ada ampun, pecat. Jangan dikasih kesempatan, sudah nggak benar itu. Itu tuntutan kami,” kata perwakilan keluarga korban, Silitonga, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Tuntutan pemecatan kepada Ipda OS itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Mei lalu. Saat itu Ipda OS divonis bersalah dan dikenakan hukuman 2 tahun penjara.

Istri Poltak Pasaribu, Listi Silitonga, mengungkap kejanggalan proses persidangan kasus Ipda OS. Dia menyebut pihak korban tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.

Selain itu, dia merasa tidak ada rasa empati yang diberikan pihak Polda Metro Jaya setelah suaminya menjadi korban penembakan dari Ipda OS, yang merupakan anggota Ditlantas Polda Metro Jaya.

“Ini kan permasalahan suami saya ini kan sudah mau sembilan bulan tapi titik temunya sampai sekarang saya nggak tahu, pertanggungjawaban institusi ini nggak ada ke keluarga saya gitu lo. Nggak ada sama sekali boro-boro santunan. Kita semua juga nggak ada (diucapkan) sama sekali turut berdukacita,” terang Listi.

Untuk itu, Listi berharap pihak adanya transparansi dalam kasus tersebut. Dia meminta Polda Metro Jaya tidak menutup-nutupi penanganan kasus Ipda OS.

“Kalau udah penjahat, ya, penjahat, kenapa ditutupin. Sampai sekarang kita nggak tahu prosedurnya apa, kita nggak tahu kalau kita tanya siapa yang di mana, dipenjara, kita juga nggak dijelaskan. Di mana ini posisinya di penjara kan kita nggak tahu si oknumnya di mana si pelaku,” ucap Listi.

( Sumber : Nasib Ipda OS Penembak di Jaksel Ditentukan di Sidang Kode Etik 4 Agustus )

Jakarta (VLF) – Ketua Umum LSM GMBI M Fauzan Rahman divonis 6 bulan penjara. Atas vonis tersebut, Fauzan yang dianggap terlibat demo ricuh di Mapolda Jabar bakal segera bebas.

Sekadar diketahui, aksi demo ricuh tersebut berlangsung pada Januari 2022. Fauzan pun ditangkap di bulan yang sama.

Kasus itu berproses selama sekitar lima bulanan. Dengan vonis 6 bulan ini, artinya Fauzan akan bebas dalam waktu dekat.

Soal Fauzan yang akan bebas dalam waktu dekat ini juga diungkapkan Sayyid M Iqbal, kuasa hukum Fauzan. Dia mengatakan Fauzan akan bebas kurang dari dua pekan.

“Paling 10 harian lagi Fauzan Rahman akan bebas. Karena sebelum ditahan klien kami sakit dirawat di RS Kartika Asih,” ujar Sayyid usai persidangan.

Terdakwa Lain Divonis 8 Bulan
Selain Fauzan, perkara ini juga turut menyeret 12 terdakwa lainnya yang juga anggota GMBI. Ke-12 orang itu divonis lebih lama dari Fauzan.

“Mengadili, menjatuhkan pidana selama 8 bulan kepada terdakwa,” ucap hakim.

Adapun ke-12 orang tersebut yaitu Asep Rahmat, Ganda Purnama, Moh Mashur alias Abah, Ir Mulawarman, Wendy Napitupulu, Toni Syaripudin Hidayat, Siin, Syafaat, Chepy, Gugun Gunawan, Warmah dan Setia Bambang Irawan.

Sebelumnya, Ketua Umum LSM GMBI M Fauzan Rahman dijatuhi vonis 6 bulan penjara. Fauzan terbukti bersalah atas keterlibatan dalam demo ricuh di Mapolda Jabar.

Vonis terhadap Fauzan dibacakan majelis hakim yang dipimpin oleh Dalyursa dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung pada Rabu (27/7/2022).

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama enam bulan,” ucap hakim saat membacakan amar putusannya.

( Sumber : Ketum GMBI Segera Bebas Usai Divonis 6 Bulan Bui )

Jakarta (VLF) – KPK mengapresiasi hakim PN Jaksel Hendra Utama Sutardodo yang telah menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan. Sikap kooperatif Mardani Maming pun ditunggu KPK.

“KPK mengapresiasi putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan pada sidang praperadilan terkait penetapan Tersangka MM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

“Hakim telah objektif dan independen memutus perkara permohonan dimaksud,” tambahnya.

Ali meyakini sedari awal bahwa penyidikan oleh KPK ini sudah sesuai prosedur. Jadi KPK tetap melanjutkan penyidikan dengan mengagendakan pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti lainnya.

“Termasuk menunggu sikap kooperatif tersangka sebagaimana dijanjikan kuasa hukumnya yang disampaikan kepada publik bahwa tersangka akan hadir di Gedung Merah Putih KPK pada tanggal 28 Juli 2022,” ucapnya.

Ali menyebut sikap kooperatif Mardani Maming tentu akan memudahkan dan memperlancar proses penegakan hukum. Ia pun mengajak kasus itu diuji bersama di pengadilan tindak pidana korupsi.

“KPK akan selalu menyampaikan perkembangan setiap proses penanganan perkara sebagai bentuk transparansi sekaligus pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Seperti diketahui, hakim PN Jaksel Hendra Utama Sutardodo tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan. Hakim menilai permohonan Mardani prematur.

“Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal Hendra Utama Sutardodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2022).

Hakim menilai perkara ini masih dalam tahap penyidikan dan proses penyidikan juga masih berlanjut. Oleh karena itu, menurut hakim, permohonan Mardani prematur. Petitum yang diajukan Mardani juga dinilai hakim prematur, tidak jelas, dan kabur.

Mardani Maming Buron KPK
Diketahui, Mardani H Maming resmi menjadi buron setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang diminta KPK. Mardani H Maming sebelumnya dianggap tidak kooperatif hingga hendak dijemput paksa KPK.

“KPK telah memanggil Tersangka MM (Mardani H Maming) sebanyak dua kali, namun tidak hadir sehingga kami menilai Tersangka dalam perkara ini tidak kooperatif,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (26/7).

“Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan, paralel dengan itu, KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud,” imbuh Ali.

BW Bela Mardani Maming yang Disebut Tak Kooperatif
Pengacara Mardani Maming, Bambang Widjojanto (BW), membela kliennya yang dinilai tak kooperatif hingga hendak dijemput paksa KPK. BW membeberkan bukti ini.

BW menuding KPK menyembunyikan konfirmasi kehadiran Mardani Maming untuk memberikan keterangan terkait kasusnya. BW mengatakan Mardani Maming bersedia diperiksa KPK pada lusa.

Hal itu disampaikan Bambang dengan melampirkan surat Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU). Surat tersebut dikirim ke KPK pada 25 Juli kemarin.

Dalam surat yang dilampirkan BW kepada detikcom disebutkan bahwa LPBH PBNU selaku tim hukum Mardani Maming menyatakan Mardani Maming akan kooperatif. Mardani Maming juga bersedia memenuhi panggilan KPK pada 28 Juli.

Berdasarkan surat itu, BW mengatakan KPK telah menyembunyikan informasi terkait konfirmasi kehadiran kliennya pada 28 Juli. Diketahui, 28 Juli merupakan satu hari setelah sidang putusan praperadilan Mardani Maming melawan KPK.

BW kemudian menilai KPK tengah unjuk kekuatan dengan menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Mardani Maming.

“Kenapa ada informasi dari lawyer-nya MHM seperti di atas, tapi disembunyikan KPK dan membuat show of force seolah MHM sengaja tidak mau hadir dan men-DPO-kan,” kata BW, Selasa (26/7/2022).

( Sumber : Kalah Praperadilan, Sikap Kooperatif Mardani Maming Ditunggu KPK! )

Jakarta (VLF) – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Mardani H Maming. Sebab, hakim menilai perkara Mardani ini masih dalam tahap penyidikan dan proses penyidikan juga masih berlanjut.

“Mengingat perkara masih dalam tahap penyidikan, proses penyidikan masih berlanjut hingga putusan ini dibacakan dengan memeriksa sejumlah saksi, maka permohonan adalah prematur. Petitum yang diajukan oleh pemohon adalah prematur, tidak jelas, dan kabur,” ujar hakim tunggal Hendra Utama Sutardodo saat membacakan putusan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Rabu (27/7/2022).

Karena itu, hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan praperadilan Mardani Maming. Menurut hakim, permohonan praperadilan itu prematur.

“Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” lanjut hakim Hendra.

Dalam praperadilan ini, termohonnya adalah KPK. Mardani keberatan atas penetapan tersangka.

Berikut ini permohonan Mardani H Maming di praperadilan:

– Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022;

– Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022;

– Menyatakan penyelidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022 tidak sah;

– Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

– Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

– Menyatakan tidak sah segala keputusan, penetapan, dan tindakan hukum yang dikeluarkan dan dilakukan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri pemohon;

– Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, dan harkat, serta martabatnya;

– Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan berpendapat lain, Pemohon sampaikan kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

( Sumber : Alasan Hakim PN Jaksel Tak Terima Praperadilan Mardani Maming )

Jakarta (VLF) – KPK telah memeriksa pemilik PT Hoatyk Victor Alexander Loupatty terkait adanya dugaan pemberian hadiah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait izin pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. KPK mengkonfirmasi adanya aliran uang dari Victor kepada mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL).

“Victor Alexander Loupatty (wiraswasta pemilik PT Hoatyk) hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran dan penerimaan uang oleh tersangka RL dari beberapa pihak swasta yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkot Ambon,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Walkot Ambon Dijerat TPPU
KPK mulanya menetapkan Richard Louhenapessy jadi tersangka di kasus suap persetujuan izin pembangunan gerai minimarket di Ambon pada Jumat (13/5). Selain Richard, KPK menetapkan AEH selaku staf Tata Usaha Pemkot Ambon dan AR selaku pihak swasta karyawan minimarket AM di Kota Ambon.

Kemudian, Richard Louhenapessy kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

“Selama proses penyidikan dugaan perkara awal Tersangka RL, tim penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (4/7).

Ali menerangkan Richard sengaja menyembunyikan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas lain. KPK, kata Ali, akan terus melengkapi bukti-bukti.

“Di antaranya kesengajaan menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu. Pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” ujar Ali.

Ali melanjutkan pihaknya akan terus menginformasikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Ali berharap masyarakat yang memiliki informasi mengenai aset terkait perkara ini dapat menyampaikan ke penyidik maupun call center di 198.

( Sumber : KPK Usut Aliran Duit di Kasus Suap dan TPPU Eks Walkot Ambon )