Jakarta (VLF) – ICW menolak pengesahan RKUHP karena melemahkan pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, ICW menolak draf RKUHP itu. Berikut sejumlah alasan yang disodorkan.

“Mayoritas pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukuman pokok berupa pidana badan dan denda dikurangi,” kata penggiat ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).

Pertama, Pasal 607 RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Aturan ini ternyata memuat penurunan pidana badan dari 4 tahun menjadi 2 tahun penjara.

“Tidak cukup itu, denda minimalnya pun serupa, turun dari Rp 200 juta menjadi hanya Rp 10 juta,” ujarnya.

Kedua, Pasal 608 RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 3 UU Tipikor. Sekalipun pidana badan mengalami kenaikan dari 1 tahun menjadi 2 tahun penjara, tapi tidak sebanding dengan subjek hukum pelaku, yakni pejabat publik.

“Ini sekaligus upaya menyamakan hukuman antara masyarakat dengan seorang yang memiliki jabatan publik tertentu,” ucapnya.

Ketiga, Pasal 610 ayat (2) RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 11 UU Tipikor. Hampir serupa dengan ketentuan lain, hukuman yang ditujukan kepada penerima suap ini pun mengalami penurunan, dari 5 tahun menjadi 4 tahun penjara. Untuk hukuman pokok lain, seperti denda juga menurun, dari Rp 250 juta menjadi Rp 200 juta.

“Spesifik menyangkut hukuman denda, penting disampaikan bahwa salah satu pidana pokok tersebut masih terbilang rendah di dalam naskah RKUHP. Bagaimana tidak, denda maksimal yang bisa dijatuhkan kepada pelaku hanya Rp 2 miliar. Berbeda jauh dengan UU tindak pidana khusus lain, seperti UU Narkotika atau UU Anti Pencucian Uang yang dendanya bisa mencapai Rp 10 miliar,” bebernya.

Berpijak pada latar belakang korupsi sebagai kejahatan ekonomi, semestinya pidana denda dapat ditingkatkan.

“Dalam banyak literatur ditegaskan bahwa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sayangnya, ketentuan itu dihilangkan dari RKUHP, misalnya, Pasal 610 ayat (2) terkait tindak pidana suap. Atas kondisi substansi aturan semacam ini, bukan tidak mungkin hakim dapat memanfaatkan diskresinya secara berlebihan guna menghukum ringan para pelaku,” pungkasnya.

( Sumber : ICW Nilai RKUHP Lemahkan Pemberantasan Korupsi )

Jakarta (VLF) – Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid pidana penjara 9 tahun. Abdul Wahid juga diwajibkan membayar denda pengganti senilai Rp 26 miliar.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Wahid berupa pidana penjara selama 9 tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah, subsider 1 tahun kurungan),” kata Jaksa Penuntut Umum KPK dalam tuntutannya, Selasa (2/8/2022).

“Membebankan kepada Terdakwa Abdul Wahid untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 26.071.920.250,00 yang akan dikurangkan dengan nilai aset berupa tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 6 (enam) tahun,” tulis tuntutan itu.

Abdul Wahid didakwakan dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Jaksa juga mendakwa Abdul Wahid dengan Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Serta, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Abdul Wahid sendiri dijerat sebagai tersangka dalam perkara gratifikasi dan pencucian uang. Abdul Wahid sebelumnya juga telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di HSU, Kalimantan Selatan (Kalsel), tahun 2021-2022.

( Sumber : Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Dituntut 9 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Abdul Waheed, terdakwa pembunuhan selingkuhan istrinya divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Lalu bagaimana reaksi istri terdakwa?

Penasihat hukum terdakwa, Dwi Nopianto menyebut nama istri kliennya adalah Maimunah. Istri terdakwa ini menghilang sejak awal kasus kliennya diproses di meja hijau.

“Istri menghilang sejak awal kasus klien saya disidangkan,” kata Dwi kepada detikJatim, Selasa (2/8/2022).

Menurut Dwi, tak hanya pihaknya, keluarganya juga sudah mencari keberadaan Maimunah. Namun hingga saat ini masih belum ditemukan.

“Seluruh keluarganya tidak tahu keberadaannya sampai sekarang, sempat saya dan keluarga klien saya datangi, memang tidak ada,” ujarnya.

Sementara, untuk anak hasil selingkuhan istrinya dengan korban dirawat keluarga terdakwa. Begitu juga dengan seluruh biaya hidup si bayi.

“Anak hasil hubungan gelap Maimunah dengan selingkuhannya, malah dirawat oleh klien saya dan keluarga, dibiayai juga,” tuturnya.

Kendati demikian, ia dan kliennya mengikhlaskan hal tersebut. Menurutnya terdakwa telah siap menjalani pidana 7 tahun penjara.

Kasus pembunuhan ini berawal saat terdakwa mengetahui istrinya telah dihamili oleh korban. Saat itu ia baru saja keluar dari penjara.

Mengetahui hal ini, terdakwa langsung mencari korban dan langsung membacoknya dengan celurit. Saat pencarian, terdakwa bahkan selalu membawa celurit yang dipersiapkan untuk membunuh korban.

“Awalnya saya bacok bagian tangan, punggung di bagian belakang, dan dada. Setiap keluar rumah, saya selalu membawa clurit,” ujar terdakwa.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya lantas menjatuhkan vonis 7 tahun pidana penjara. VOnis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara.

( Sumber : Suami Divonis 7 Tahun, Istri yang Selingkuh Hingga Melahirkan Menghilang )

Jakarta (VLF) – UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara sebelumnya digugat oleh Partai Buruh, kini digugat YLBHI dkk. Sejumlah alasan diajukan, salah satunya UU PPP melegalkan omnibus law.

Gugatan kali ini, selain diajukan YLBHI, diajukan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dosen UIN Jakarta Ismail Hasani, dosen Universitas Ekasakti Laurensius Arliman, dan mahasiswa bernama Bayu Satrio Utomo.

“Kebermanfaatan metode omnibus dalam UU Cipta Kerja mash perlu dipertanyakan lebih lanjut,” demikian bunyi permohonan pemohon yang dilansir website MK, Senin (1/8/2022).

Setidaknya, ada tiga hal yang menjadi basis argumentasi pemohon. Pertama, metode omnibus cenderung pragmatis dan kurang demokratis. Kedua, minimnya akomodasi terhadap proses deliberatif. Ketiga, proses penyusunannya cenderung abai terhadap ketelitian dan kehati-hatian dalam perumusan setiap norma.

“Ketiga sisi lemah metode omnibus ini setidaknya telah nampak dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja,” ungkap pemohon.

Pertama, pragmatis karena hanya menjadi saluran pemenuhan hasrat kepentingan investasi tapa prodemokrasi. Kedua, minim terhadap proses deliberatif karena hanya melibatkan elite penguasa tanpa memberikan ruang partisipasi pada masyarakat yang berkepentingan.

“Dan mengabaikan ketelitian yang terefleksikan pada banyaknya kesalahan penulisan pada UU Cipta Kerja,” ujar pemohon.

Selain itu, UU PPP membolehkan UU salah ketik. Menurut pemohon, perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan sangat berpotensi pada terjadinya disrupsi legislasi yang makin mengkhawatirkan.

“Setidaknya, pemerintah bersama DPR telah memperagakan disrupsi legislasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir,” kata pemohon.

Contohnya, revisi UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kedua revisi tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketiga revisi UU tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir UU Cipta Kerja.

“Beberapa undang-undang hasil disrupsi legislasi tersebut terutama UU Cipta Kerja telah menjadi bukti bahwa undang-undang hasil proses legislasi yang prematur tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat,” ucap pemohon.

Dimuatnya norma yang memberikan kesempatan untuk perbaikan kesalahan teknis, kata pemohon, hanya akan makin melonggarkan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Dapat dibayangkan apabila setiap RU yang telah disetujui bersama kemudian diubah dengan dalil kesalahan teknis. Di satu sisi, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan kesalahan teknis seperti apa yang dimaksud. Bukan tidak mungkin perubahan terhadap RU yang telah disetujui bersama tersebut akan berdampak pada perubahan makna dan maksud dari norma RU. Kondisi demikian akan mengarah pada terjadinya kekacauan hukum dan pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan,” papar pemohon.

Permohonan ini sudah didaftarkan ke MK dan masih diproses kepaniteraan.

( Sumber : Lagi! UU PPP Digugat ke MK karena Legalkan Omnibus Law )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) R Thamsir Rachman dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait lahan PT Duta Palma.

“Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dua orang tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam tindak pidana korupsi, ditetapkan dua orang tersangka, yaitu RTR selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 sampai dengan 2008, dalam tindak pidana pencucian uang, ditetapkan satu orang tersangka, yaitu SD selaku Pemilik PT Duta Palma Group,” kata Ketut dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/8/2022).

Ketut mengatakan Thamsir Rachman diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Surya Darmadi dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketut mengatakan Thamsir saat ini sedang menjalani vonis dalam perkara dugaan korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu 2005-2008. Sementara itu, Surya Darmadi merupakan buron KPK.

“Adapun dua orang tersangka yaitu tersangka RTR sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008 Sementara itu, Tersangka SD dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya.

Dugaan Korupsi PT Duta Palma
Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di wilayah Riau. Kejagung menyatakan lahan yang dikelola secara melawan itu seluas 37.095 hektare (Ha).

“Kejaksaan melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan PT Duta Palma Group dengan uraian PT Duta Palma melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektare secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan perekonomian negara,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam jumpa pers di Gedung Kartika Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

“Di mana PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa,” sambungnya.

Burhanuddin mengatakan pemilik PT Duta Palma saat ini masih berstatus buron KPK. Burhanuddin menjelaskan pengelolaan lahan tersebut selama ini menguntungkan pemilik perusahaan PT Duta Palma dan operasional lahan tersebut diduga mengalir kepada buron itu.

“Kemudian pemiliknya adalah atau yang disebutkan dalam PT dulu, PT Duta Palma ini. pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK Selama dia melakukan perbuatan ini, bahkan selama DPO perusahaan ini menggunakan profesional, tapi keuangannya langsung dikirim, berada di mana DPO itu berada,” ujarnya.

Kejagung, kata Burhanuddin, juga telah menyita lahan tersebut. Penyitaan itu kemudian dititipkan ke PTPN V, Riau.

“Kemudian kira-kira dua minggu yang lalu, kami tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan atas lahan tersebut dan penyitaan itu kami titipkan ke PTPN V ini di daerahnya, daerah Riau. Artinya lagi kenapa saya juga mengundang Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) untuk di sini,” kata Burhanuddin.

“Kami sudah menitipkan lahan-lahan itu sehingga nanti dalam pengelolaannya dan menurut informasi yang kami terima, dalam sebulan itu sekitar Rp 600 miliar hasil pendapatan dari perkebunan itu dalam satu bulan,” imbuhnya.

( Sumber : Kejagung Tetapkan Surya Darmadi dan Eks Bupati Inhu Jadi Tersangka Korupsi )

Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri melimpahkan tahap II berkas tersangka Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Medan. Tersangka kasus Binomo itu akan segera disidangkan.

“Pagi juga hari ini tersangka Fakar dilimpahkan untuk tahap dua,” Kanit 5 Subdit II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri Kompol Karta saat dikonfirmasi, Senin (1/8/2022).

Karta menyebut berkas Fakarich dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti pada Jumat (29/7) lalu. Fakarich akan disidang di Medan lantaran banyak korban dan saksi di wilayah sana.

“Ya karena banyak korban Fakar dan saksinya di Medan,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk berkas perkara lima tersangka lainnya, Brian Edgar Nababan, Wiky Mandara Nurhalim, Nathania Kesuma, Vanessa Khong, dan Rudiyanto Pei, hingga kini masih diteliti jaksa. Sebab, beberapa waktu lalu jaksa sempat mengembalikan ke penyidik.

“Sudah kita lengkapi dan minggu kemarin dah kita kirim kembali ke JPU,” katanya.

Diketahui sebelumnya, Indra Kesuma atau Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong aplikasi Binomo oleh Bareskrim Polri. Indra Kenz terancam hukuman penjara selama 20 tahun.

Indra Kenz disangkakan melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5, serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Berkas perkara Indra Kenz sendiri telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Dari kasus ini, kerugian korban investasi bodong ditaksir Rp 100 miliar, terdiri dari 25 korban merugi Rp 54,6 miliar dan 119 korban merugi Rp 46,6 miliar.

( Sumber : Segera Disidang, Bareskrim Limpahkan Tersangka Fakarich ke Kejari Medan )

Jakarta (VLF) – Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara telah membayar hukuman pidana tambahannya berupa uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar ke KPK. KPK pun kini telah menyetorkan uang pengganti dari Juliari tersebut ke kas negara.

“Jaksa Eksekutor KPK Suryo Sularso dan Andry Prihandono melalui Biro Keuangan telah selesai menyetorkan uang pengganti Terpidana Juliari P Batubara ke kas negara sejumlah Rp 14,5 miliar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (1/8/2022).

Ali menjelaskan Juliari Batubara melunasi uang pengganti tersebut dengan cara mencicil. Juliari membayarkan Rp 14,5 miliar tersebut secara bertahap dengan tiga kali pembayaran.

“Terpidana melunasi pembayaran uang pengganti ini secara bertahap dengan tiga kali cicilan. KPK hargai inisiatif Terpidana tersebut sebagai bentuk ketaatan atas tuntutan tim Jaksa KPK dan putusan hakim Tipikor,” terang Ali.

Adapun penyetoran uang pengganti itu, kata Ali, selaras dengan upaya KPK mengoptimalkan asset recovery dalam penanganan perkara. Ali menilai penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak cukup dengan menghadirkan efek jera saja.

“Bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku melalui pidana penjara, namun juga bagaimana mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah timbul akibat perbuatan korupsi ataupun perampasan harta yang dinikmati koruptor dari hasil korupsinya,” jelasnya.

Ali turut mengimbau para terpidana korupsi lainnya dapat segera melunasi pembayaran uang penggantinya. Nantinya, asset recovery itu akan berdampak baik dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama.

“Oleh karena itu, KPK juga mengimbau para Terpidana korupsi lainnya untuk segera melakukan pembayaran uang pengganti sesuai putusan hakim agar asset recovery dari hasil tindak pidana dapat terpenuhi untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama,” tutup Ali.

Juliari Divonis 12 Tahun Bui dan Bayar Uang Pengganti Rp 14,5 M
Untuk diketahui, dalam kasus ini, Juliari Batubara terbukti bersalah lantaran melakukan korupsi dana bansos COVID-19. Dia divonis 12 tahun penjara dan diminta membayarkan uang pengganti sebanyak Rp 14,5 miliar.

“Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000 (miliar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara tetap, maka harta terdakwa dirampas. Apabila harta terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 2 tahun,” kata hakim M Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (23/8/2021).

Tak hanya itu, hakim juga menjatuhkan pencabutan hak politik untuk dipilih selama 4 tahun. Pencabutan hak politik berlaku setelah Juliari menjalani masa pidana pokoknya.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” tegas hakim.

Hakim menganggap putusan Juliari sudah memenuhi rasa keadilan. Hakim meyakini putusan ini sudah layak diberikan ke Juliari Batubara.

“Menurut majelis hakim pidana sebagaimana amar sudah layak dan setimpal memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada terdakwa,” ucap hakim Damis.

( Sumber : Dicicil 3 Kali, Juliari Batubara Lunasi Uang Pengganti Rp 14,5 M ke Negara )

Jakarta (VLF) – Claudia Senduk melaporkan Razman Arif Nasution atas dugaan pelecehan seksual dan pencabulan. Mantan asisten pribadi Razman Nasution itu, membuat laporan polisi di Mabes Polri, ditemani Denise Chariesta.

“Saya telah melaporkan tentang tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dan atau pelecehan seksual fisik dan pencabulan terhadap orang dewasa,” kata Claudia Senduk saat melakukan konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2022), dilansir dari detikHot.

Sebelumnya, Claudia Senduk membuat laporan di Polda Metro Jaya, namun ditolak karena lokasi kejadian di Medan, Sumatera Utara. Ia kemudian melanjutkan membuat laporan di Mabes Polri.

Alasan Caudia Senduk tidak membuat laporan di Medan, karena masih trauma. Ia mengaku takut akan teringat dan terbayang lagi dengan peristiwa tersebut.

“Saya lapor di Mabes karena dengan Medan-nya saja saya sudah trauma, karena kejadiannya kan di Medan. Saya takut kebayang-bayang lagi,” tutur Claudia Senduk.

Keputusan Claudia Senduk untuk melaporkan mantan bosnya ini mendapat dukungan dari keluarganya. Menurut orang tuanya, Claudia Senduk sudah membuat pilihan tepat.

“Mama bilang sudah bagus dilaporin, sudah pilihan yang terbaik buat laporin beliau (Razman),” ujarnya.

Meski mengaku sudah memaafkan Razman Nasution, Claudia Senduk berharap laporannya berlanjut dan diproses hukum. “Saya itu tuh baik hati, saya itu masih mau maafin, tapi proses hukum tetap berjalan,” pungkas Claudia Senduk.

Adanya laporan Claudia Senduk ini, Razman Nasution dijerat Pasal 5 dan 6 UU no.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 289 KUHP.

Dilecehkan Sejak Awal Kerja

Claudia Senduk mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan sejak hari kedua bekerja sebagai asisten pribadi Razman Nasution. “Itu hari pertama di Medan. Hari kedua kerja malamnya, langsung ‘disikat’,” katanya.

Ia juga mengatakan mendapat pelecehan seksual secara verbal. Mendapat beberapa perlakuan tersebut, Claudia Sendik memutuskan mengundurkan diri sebagai asisten pribadi Razman Nasution sejak 13 Juli 2022.

“(Pelecehan secara) Verbal ada, dia minta cium-cium. Dia nggak pernah kasar sama saya karena mau ambil hati saya. Jadi mau cium, ‘Minta cium dong’. Surat resign saya aktif tanggal 13 Juli, tapi saya sudah tidak bekerja tanggal 10 Juli,” tutur Claudia Senduk.

( Sumber : Eks Aspri Laporkan Razman Nasution atas Dugaan Pelecehan Seksual )

Jakarta (VLF) – Tim gabungan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menangkap Harry Suganda (49). Harry merupakan terpidana tindak pidana pencucian uang (TPPU) dua bank dengan nilai Rp 400 miliar.

“Tim Tabur Kejaksaan telah mengamankan buronan atas nama Harry Suganda terpidana tindak pidana pencucian uang dalam perkara permohonan kredit modal kerja,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Jakut, Sofyan Iskandar Alam, seperti dilihat di Instagram Kejari Jakut, @kejari.jakartautara, Jumat (29/7/2022).

Terpidana Harry Suganda ditangkap karena tidak memenuhi panggilan untuk pelaksanaan eksekusi. Pihak jaksa lalu memasukkan Harry Suganda ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejari Jakut bersama Tim Tabur Kejagung dan Tim Tabur Kejati DKI Jakarta.

Harry ditangkap di rumahnya kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (28/7) kemarin siang. Hary buron selama 4 bulan.

Setelah ditangkap, jaksa menyerahkan Harry ke Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim).

Harry menjadi terpidana melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 422 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Februari 2022. Lalu, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menerima putusan itu pada Maret 2022.

Saat upaya pemanggilan, selama empat bulan Harry Suganda tidak diketahui keberadaannya. Akhirnya terpidana tersebut ditangkap di rumahnya.

“Kami bawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk kami selesaikan administrasinya. Setelah itu kami bawa ke Rutan Cipinang,” kata Sofyan.

Harry Suganda terbukti bersalah karena telah melanggar pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU dalam perkara permohon kredit modal kerja kepada Bank Mandiri sebesar Rp 250 miliar dan Bank QNB sebesar Rp 150 miliar.

Dia dijatuhi vonis hukuman selama sembilan tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama delapan bulan.

( Sumber : 4 Bulan Menghilang, Harry Suganda Buron Kasus TPPU Rp 400 M Ditangkap! )

Jakarta (VLF) – Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut melimpahkan berkas perkara dan tersangka Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR), Mujianto ke Pengadilan Tipikor PN Medan. Mujianto diseret ke meja hijau atas dugaan tindak pidana korupsi kredit macet sebesar Rp 39,5 miliar di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan.

Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengungkapkan, jaksa menyerahkan berkas perkara itu ke pengadilan pada Selasa (26/7) lalu.

“Saat ini Kejati Sumut masih menunggu penetapan penunjukan majelis hakim. Kemudian, sidang akan dilaksanakan secara terbuka untuk umum, untuk itu silahkan masyarakat ikut mengawasi dan mengawal prosesnya,” kata Yos kepada wartawan, Jumat (29/7/2022).

Diketahui, sebelumnya jaksa menetapkan Mujianto menjadi tersangka dugaan korupsi kredit macet di Bank Tabungan Negara (BTN) Medan. Jaksa lalu menahan Mujianto di Rutan Tanjung Gusta.

“Direktur PT ACR, M ditetapkan tersangka dan ditahan dalam perkara kredit macet di Bank BTN yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp39,5 miliar,” kata Yos.

Yos mengatakan tim penyidik telah menemukan dua alat bukti terhadap Mujianto yang punya keterkaitan dugaan korupsi di Bank BTN sehingga kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan.

Yos menyebut bahwa pada tahun 2011, Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada CS seluas 13.680 meter persegi yang terletak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian, PT KAYA mengajukan kredit di Bank BTN Medan dengan plafon Rp 39,5 miliar guna pengembangan perumahan.

“Seiring waktu berjalan, PT KAYA dengan Direkturnya CS mengajukan kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Kredit Yasa Griya di Bank BTN Medan dengan plafon Rp 39,5 miliar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono dan menjadi kredit macet serta diduga terdapat peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” sebut Yos.

Kemudian, mantan Kasi Pidsus Deli Serdang ini menuturkan diduga dalam proses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan, akibatnya ditemukan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 39,5 miliar.

Atas perbuatannya, tersangka diduga melanggar Pasal 2 Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU (Undang Undang) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 5 ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

( Sumber : Berkas Perkara Korupsi Kredit Macet BTN Lengkap, Mujianto Segera Disidang )