Jakarta (VLF) – Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki tim inspektorat khusus (irsus) selain tim penyidik dalam kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Irsus ini akan melakukan pemeriksaan terhadap polisi-polisi yang memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) kematian Brigadir J saat awal pengungkapan kasus.

“Timsus ini, selain tim penyidik yang dipimpin Pak Dirtipidum, timsus ini memiliki irsus. (Tugasnya) melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut peristiwa TKP Duren Tiga (rumah dinas Irjen Ferdy Sambo),” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/8/2022) malam. Dedi menjelaskan, irsus milik timsus ini masih berproses.

Tim tersebut saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Nantinya, hasil pemeriksaan irsus akan disampaikan ke publik. “Tim ini masih bekerja secara maraton,” katanya.

Lebih jauh, Dedi mengatakan irsus akan mencari dugaan pelanggaran kode etik yang para polisi itu lakukan. Jika terbukti melanggar, kata Dedi, maka oknum polisi tersebut akan disidang etik. “Ya (akan dilakukan) sidang etik,” ucap Dedi saat dimintai konfirmasi, Kamis (4/8/2022).

Brigadir J tewas di rumah Kadiv Propam nonaktif Polri Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, sebelumnya mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan Polres Metro Jaksel, Brigadir J diduga melakukan pelecehan dan menodongkan pistol ke kepala istri Irjen Ferdy Sambo di dalam kamar.

Kejadian itu kemudian diketahui Bharada E yang ada di lantai atas. Lalu, disebutkan terjadi aksi saling tembak antara dua polisi itu yang berujung pada meninggalnya Brigadir J.

Namun, pihak keluarga menduga ada unsur penganiayaan dan dugaan pembunuhan berencana. Sebab, pihak keluarga menemukan ada bekas luka selain tembakan di jenazah Brigadir J. Teranyar, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuh Brigadir J.

( Sumber : Polisi-polisi yang Terlibat Pemeriksaan TKP Pembunuhan Brigadir J Dibidik Timsus Polri )

Jakarta (VLF) – Doni Salmanan didakwa melakukan penipuan saat menjadi afiliator platform Quotex. Doni Salmanan tak terima atas dakwaan jaksa hingga akan mengajukan eksepsi.

“Terkait dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kita akan mengajukan tanggapan atas dakwaan jaksa tersebut akan diajukan mungkin tadi sesuai dengan kesepakatan dari majelis hakim akan diajukan eksepsi Minggu depan masalah materi yang tertuang dalam dakwaan,” ujar Ikbar Firdaus kuasa hukum Doni Salmanan di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Kamis (4/8/2022).

Ikbar mengatakan saat ini pihaknya akan menyusun terlebih dahulu eksepsi yang akan dibacakan pekan depan. Nantinya ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh pengacara Doni Salmanan.

“Poin yang akan kita ajukan dalam surat eksepsi kita ya terkait materi yang tadi dituangkan, nanti jelasnya secara terbuka akan kita sampaikan pada saat sidang selanjutnya, pada saat penyerahan eksepsi atas dakwaan,” katanya.

Sementara itu, Doni Salmanan tak bicara banyak. Melalui layar monitor, Doni Salmanan menyerahkan sepenuhnya ke pengacara.

“Saya menyerahkan kepada penasehat hukum saya,” ujar Doni.

Seperti diketahui, Doni Salmanan dijerat pasal berlapis. Dia dikenakan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

Kemudian Doni Salmanan juga dijerat Pasal 378 KUHP Pidana tentang penipuan. Doni juga dijerat TPPU dengan Pasal 3 dan 4 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.

( Sumber : Didakwa Penipuan-TPPU, Doni Salmanan Ajukan Eksepsi! )

Jakarta (VLF) – Indra Kesuma atau Indra Kenz akan menjalani sidang pertamanya sebagai terdakwa kasus penipuan dan investasi bodong minggu depan. Sidang ini akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

“Tanggal 12 Agustus (sidang perdana Indra Kenz). Agenda pembacaan surat dakwaan,” ujar pejabat Humas PN Tangerang Arif Budi Cahyono saat dikonfirmasi, Kamis (4/8/2022).

Arif belum dapat memastikan sidang perdana ini akan dihadiri langsung oleh Indra Kenz atau tidak. Menurutnya, kepastian itu didapat nanti sesuai permintaan jaksa.

“Belum tahu. Tergantung jaksa apakah mau sidang online apa offline,” tambahnya.

Sidang ini akan dipimpin oleh Rahman Rajagukguk sebagai hakim ketua dan dua hakim anggota. Arif mengatakan pihaknya menerima pelimpahan berkas Indra Kenz dari Kejari Tangsel pada Rabu (3/8) kemarin.

“Hakim anggota Hengky Henry dan Luki Rombot. Kemarin (berkas Indra Kenz diterima). Sidangnya kemungkinan di ruang sidang utama,” ucapnya.

Sebelumnya, Indra Kenz bakal didakwa melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) dan/atau Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP.

“Bahwa setelah pelimpahan berkas perkara, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan Terdakwa serta saksi-saksi di persidangan setelah mendapatkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022).

Seperti diketahui, bekas afiliator Binomo, Indra Kenz, bakal diadili. Indra, yang merupakan tersangka kasus investasi bodong, malah merasa lega menyongsong sidang perdana.

Binomo adalah aplikasi binary option. Indra Kenz disangka menipu dengan menawarkan keuntungan investasi bodong aplikasi itu. Dia ditahan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dari kasus ini, kerugian korban investasi bodong ditaksir Rp 100 miliar, terdiri dari 25 korban merugi Rp 54,6 miliar dan 119 korban merugi Rp 46,6 miliar.

( Sumber : Indra Kenz Jalani Sidang Perdana di PN Tangerang Pekan Depan )

Jakarta (VLF) – Irjen Ferdy Sambo hadir di Bareskrim Polri. Kadiv Propam nonaktif itu akan menjalani pemeriksaan terkait kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat di rumah dinasnya.

Pantauan di lokasi Ferdy Sambo di Bareskrim Polri, Jakarta, sekitar pukul 09.55 WIB. Sambo tiba dengan mengenakan seragam polisi.

Begitu tiba di Bareskrim, Sambo sempat memberikan pernyataan terkait kehadirannya hari ini. Dia mengatakan ini merupakan pemeriksaan terhadapnya yang keempat.

“Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penyidik Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat,” kata Ferdy dikutip dari detikNews, Kamis (4/8/2022).

Bharada E Ditetapkan Sebagai Tersangka

Bharada Richard Eliezer alias Bharada E telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. Polisi mengenakan sangkaan Pasal 338 juncto Pasal 54 dan 56 KUHP.

Pasal 338 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

“Dengan persangkaan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan/atau 56 KUHP,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (3/8) malam.

Andi mengatakan pihaknya masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut. Bharada E sendiri nantinya masih akan diperiksa sebagai tersangka.

“Pemeriksaan belum selesai, masih dalam pengembangan terus,” kata Andi.

( Sumber : Kadiv Propam Nonaktif Irjen Ferdy Sambo Diperiksa Bareskrim Polri )

Jakarta (VLF) – Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Tjokrosapoetro divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Teddy dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama dalam kasus ASABRI.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primer dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai mana dakwaan kedua,” kata hakim ketua IG Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun,” imbuhnya.

Hakim juga meminta Teddy membayar pidana denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana badan selama 1 tahun.

“Pidana denda sejumlah Rp 1 miliar yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 tahun,” imbuhnya.

Tak hanya itu, hakim juga meminta Teddy membayar uang pengganti sebesar Rp 20.832.107.126.

Teddy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini, Teddy Tjokro merupakan pemegang saham, pemilik, sekaligus pengurus, antara lain:

1. PT Hokindo Mediatama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 17 tanggal 27 April 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Yudianto Hadioetomo, SH. MKn

2. Berubah nama menjadi PT Hokindo Properti Investama berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Nomor 8 tanggal 28 Juni 2016, Akta Notaris Yudianto Hadioetomo, SH. MKn

3. PT Rimo International Lestari Tbk berdasarkan akta Nomor 19 tanggal 29 Mei 2017

Dituntut 18 Tahun Penjara
Diketahui sebelumnya, Teddy Tjokrosapoetro dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar serta dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 20 miliar. Jaksa meyakini Teddy bersalah melakukan korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama dalam kasus ASABRI.

“Menuntut, menyatakan terdakwa Teddy Tjokrosapoetro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primer dan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai mana dakwaan kedua,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/7)

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Tjokrosapoetro dengan pidana selama 18 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,” tambah jaksa.

Jaksa juga menuntut Teddy membayar pidana denda sebesar Rp 5 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana badan selama 1 tahun.

“Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Teddy Tjokrosapoetro sebesar Rp 5 miliar subsider selama 1 tahun kurungan,” ucap jaksa.

Tak hanya itu, jaksa juga menuntut Teddy membayar uang pengganti sebesar Rp 20 miliar. Jumlah uang pengganti itu dengan memperhitungkan barang bukti.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap terdakwa Teddy sebesar Rp 20.832.107.126 (miliar) dengan memperhitungkan barang bukti,” ujar jaksa.

Teddy Tjokro diyakini jaksa bersalah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

( Sumber : Teddy Tjokrosapoetro Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus ASABRI! )

Jakarta (VLF) – Pejabat senior di PT Kilang Pertamina International Univ VI Balongan didakwa melakukan korupsi proyek software fiktif senilai Rp 8,1 miliar. Terdakwa atas nama Dedi Susanto selaku Pjs Senior Manager Operation and Manufacturing didakwa bersama empat orang lain termasuk dari swasta.

Di sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang, Dedi didakwa bersama Sabar Sundarelawan sebagai Presiden Direktur PT Indopelita Aircaft Service (IAS), Singgih Yudianto sebagai Finance and Business Support Director PT IAS, Imam Fauzi selaku Vice President PT IAS, dan Andrian Cahyanto dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (AKTN). PT IAS sendiri merupakan anak perusahaan PT Pertamina Persero.

Pada sidang dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) Subardi mengatakan terdakwa Dedi, Sabar, Singgih, dan Imam menggunakan jabatannya untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada 29 Juli 2021 atas spesifikasi beberapa pekerjaan software di Kilang Pertamina Balongan ke PT AKTN. Atas pekerjaan itu, terdakwa Andrian menjanjikan commitment fee Rp 500 juta ke Sabar, Rp 500 juta ke Singgih, Rp 3 miliar dan Rp 485 juta ke Dedi, dan Rp 120 juta ke Imam Fauzi.

“Terdakwa Dedi, Sabar, Singgih, Imam secara sendiri-sendiri dan bersama-sama menyetujui dan memerintahkan pembayaran SPK 29 Juli ke PT AKTN padahal pekerjaan itu belum ada kontrak induk dan tidak pernah dikerjakan atau fiktif,” kata Subardi, Rabu (3/8/2022).

JPU Subardi mengatakan proyek fiktif itu telah memperkaya terdakwa Dedi dan empat terdakwa lain. Rinciannya adalah terdakwa Dedi senilai Rp 3,4 miliar, Sabar Rp 500 juta, Singgih Rp 500 juta, dan Imam Rp 120 juta.

Selain terdakwa, ada saksi Ratna Sari diduga menerima Rp 1,6 miliar dan terdakwa Andrian Cahyanto Rp Rp 1,9 miliar.

“Jumlah itu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,1 miliar sesuai laporan tim internal audit PT Pertamina Persero,” kata Subardi.

Perkara Proyek Software Fiktif
Subardi mengatakan perbuatan para terdakwa ini bermula dari terdakwa Sabar yang bertemu dengan terdakwa Andrian yang membahas kerja sama bisnis bidang teknologi informasi khususnya digitalisasi kilang. Pertemuan itu dilanjutkan dengan dibuatnya MoU antara PT IAS sebagai anak perusahaan Pertamina dengan PT AKTN.

Proyek ini juga ditawarkan kepada saksi Djoko Priyanto selaku Direktur PT Kilang Pertamina Internasional. Kerja sama bisnis dua perusahaan ini pun disambut baik.

Terdakwa Dedi, lanjut JPU, kemudian menyusun rencana PT IAS sebagai pelaksana pekerjaan. Ia juga meminta Singgih, Imam, Andrian agar segera merealisasi percepatan pekerjaan dan realisasi anggaran.

“Terdakwa Dedi meminta agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari Pt IAS ke PT AKTN karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina VI Balongan sudah mendesak,” kata Subardi.

Dari situ kemudian terbit dan ditandatangani 5 SPK dan pembayaran uang muka 50 persen. Padahal penerbitan SPK itu, kata JPU, tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa. Termasuk tidak ada prosedur pengecekan dan PT AKTN yang tidak terdaftar sebagai daftar vendor di PT IAS.

Perbuatan para terdakwa sendiri diancam pidana Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3, atau kedua Pasal 12 B atau ketiga Pasal 11 Undang-Undang Tipikor.

Pantauan detikcom di Pengadilan Tipikor Serang, terdakwa Dedi Susanto dan Imam Fauzi melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan JPU. Para terdakwa sendiri dihadirkan secara online dari Rutan Pandeglang dan Serang.

( Sumber : Pejabat Senior Pertamina Balongan Didakwa Korupsi Proyek Fiktif Rp 8,1 M )

Jakarta (VLF) – Warga yang tergabung dalam Koalisi Sapu Bersih menggugat Wali Kota dan DPRD Pekanbaru terkait masalah tumpukan sampah di kota itu yang tak pernah tuntas. Warga pun memenangkan gugatan perdata itu.

“Selamat kepada seluruh warga Kota Pekanbaru karena pada 1 Agustus 2022, majelis hakim PN Pekanbaru mengabulkan gugatan warga negara terkait pengelolaan sampah di Pekanbaru,” tulis Walhi Riau melalui siaran pers yang diterima detikSumut, Selasa (2/7/2022).

Dalam putusan yang disampaikan lewat e-court menyatakan bahwa Wali Kota, DPRD dan DLHK Kota Pekanbaru telah melawan hukum. Majelis dalam putusan meminta Wali Kota, DPRD dan DLHK Kota Pekanbaru untuk menerbitkan Perda terkait sampah plastik hingga penanganan sampah.

Putusan nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr itu juga dibenarkan Direktur WALHI Riau, Even Sembiring. Menurutnya, keputusan tersebut sesuai kepentingan publik dan isu lingkungan.

“Pertama kita apresiasi majelis yang sudah memperhatikan kepentingan publik dan isu urban khususnya lingkungan,” katanya.

Walhi Riau kini masih menunggu respon para tergugat terkait putusan tersebut. Bahkan pihaknya juga mulai mempelajari isi putusan setelah diterima hari ini.

“Besok kami akan ada konfrensi dan siaran pers kami terkait putusan ini. Hari ini kami baru dapat putusan lengkap dan mau baca pertimbangannya dulu,” katanya.

Sebelumnya sejumlah warga di Pekanbaru, Riau, mengajukan gugatan terhadap Wali Kota Pekanbaru saat itu Firdaus, DLHK Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru. Gugatan itu terkait masalah tumpukan sampah yang sudah bertahun-tahun jadi masalah kota.

Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (15/12/2021). Gugatan yang diinisiasi Walhi Riau, LBH Pekanbaru, dan sejumlah organisasi peduli lingkungan terdaftar Nomor: 262/Pdt.G/2021/PN Pbr.

Gugatan dilayangkan karena persoalan sampah di Pekanbaru merupakan persoalan krusial. Bahkan persoalan sampah terjadi setiap tahun sejak 2016.

Penanganan sampah yang tidak beres di Pekanbaru menyebabkan sejumlah daerah di Pekanbaru kerap banjir saat hujan. Hal itu juga membuat pencemaran air, polusi udara dan gangguan keindahan kota.

( Sumber : Pemkot dan DPRD Pekanbaru Kalah Digugat Warga Soal Sampah )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan skenario persidangan in absentia untuk Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu. Bos PT Duta Palma itu diketahui saat ini masih menjadi buron dan telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan persidangan in absentia atau persidangan yang tidak dihadiri oleh terdakwa ini akan dilakukan bila Surya Darmadi tak bisa dipulangkan ke Tanah Air. Hal itu juga dilakukan mengingat penyidik memiliki batasan waktu untuk proses penyidikan.

“Kalau seandainya, nanti kita lihat kan kita ada batasan waktu juga nih untuk proses penanganan, ada SOP (standard operating procedure) kalau nanti kesulitan untuk menghadirkannya ya nanti kita absentia,” kata Febrie di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikutip, Rabu (3/8/2022).

Kendati demikian, kata Febrie, persidangan secara in absentia ini tidak akan menghalangi upaya Kejagung untuk memulangkan Surya Darmadi ke Indonesia. Justru, kata Febrie, keputusan yang berkekuatan hukum tetap dapat memperkuat Kejaksaan untuk melakukan ekstradisi terhadap Surya Darmadi.

“In absentia kan tidak menghilangkan nanti untuk bisa memulangkan dia (Surya Darmadi), malah itu sudah punya keputusan, kekuatan hukum yang tetap malah lebih kuat, untuk bisa minta dia diekstradisi,” kata Febrie.

Lebih lanjut, Febrie menyebut persidangan in absentia juga tidak akan menghalangi penyidik dalam upaya pemulihan aset di kasus yang merugikan negara Rp 78 triliun itu. Dengan atau tanpa Surya Darmadi, ucap Febrie, penyidik akan tetap merampas aset-aset yang berkaitan dengan kasus ini.

“Tetap (pemulihan aset), malah kita sudah in absentia malah dia (Surya Darmadi) yang rugi, dia kan tidak bisa melakukan pembelaan secara sempurna, in absentia kan kita sidangkan tanpa dia, tujuan kita adalah memang nanti akan kita rampas asetnya,” ujarnya.

Kasus PT Duta Palma Diduga Rugikan Negara Rp 78 Triliun
Pada Senin (1/8), Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan perkara korupsi yang ditangani dengan nilai dugaan kerugian keuangan negara yang sangat fantastis, yakni Rp 78 triliun.

Tersangka kasus tersebut adalah Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma dan Bupati Indragiri Hulu M Thamsir Rachman.

Dalam perkara tersebut, Surya Darmadi dan M Thamsir Rachman tidak ditahan. Thamsir tidak ditahan lantaran dia kini berada di penjara terkait kasus korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu 2005-2008.

“Terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena tersangka RTR sedang menjalani pidana untuk perkara lain di lapas Pekanbaru,” kata Burhanuddin melalui keterangan video yang diterima detikcom, kemarin.

“Tersangka SD masih dalam status DPO,” imbuh Burhanuddin.

Status DPO Surya berkaitan dengan kasus KPK. Surya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2019.

Surya Darmadi Masuk Red Notice Sejak Agustus 2020
Sosok Surya Darmadi, yang mulanya buron KPK, kini juga telah menjadi tersangka korupsi lahan sawit yang diusut Kejagung. Namun, hingga saat ini Surya Darmadi masih tidak diketahui keberadaannya.

Sejauh mana upaya pencarian Surya Darmadi?

Sekretaris National Central Bureau Brigjen Amur Chandra menyebut sejatinya Surya Darmadi telah masuk red notice Interpol. Dia menjelaskan Surya Darmadi resmi ditetapkan dalam red notice Interpol sejak Agustus 2020.

“Sejak Agustus 2020,” kata Sekretaris NCB Interpol Polri Brigjen Amur Chandra, Selasa (2/8).

( Sumber : Kejagung Buka Kemungkinan Sidang In Absentia untuk Surya Darmadi )

 

Jakarta (VLF) – PT Blue Bird Tbk mendapat gugatan dari salah satu ahli waris Pendiri Blue Bird dan salah satu pemegang saham perseroan.

Gugatan ini dilayangkan ke PN Jakarta Selatan dan tak cuma Blue Bird yang digugat ada juga Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Alkisah gugatan berawal dari kekerasan fisik yang diterima Elliana Wibowo dan Alm Ibu Janti Wirjanto dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Blue Bird yang digelar pada 23 Mei tahun 2000 lalu.

Tim Hukum dan Advokasi Elliana menjelaskan, kala itu kliennya yang mengklaim sebagai salah satu ahli waris Pendiri Blue Bird mendapat kekerasan dan intimidasi psikis dari H Purnomo Prawiro (Direktur Blue Bird), Noni Sri Aryati Purnomo (Komisaris Blue Bird), Endang Purnomo dan Indra Marki.

Dalam keterangan resmi yang diterima detikcom dari tim kuasa hukum Elliana, tak dijelaskan apa pemicu yang melatarbelakangi adanya kekerasan fisik dan intimidasi psikis yang terjadi di antara mereka.

Namun, dijelaskan bahwa pihak Elliana akhirnya membawa kasus dugaan kekerasan fisik tersebut ke ranah hukum dan telah dilakukan penyelidikan dan akhirnya tiga pejabat Blue Bird itu menjadi tersangka.

Bahkan penyidik Polres Jaksel juga telah mengirim berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun dikembalikan oleh Kejaksaan kepada penyidik Polres Jaksel melalui Surat Nomor B-78/P-1.13/E.2/08/2000 pada 4 Agustus 2000.

“Setelah berkas dikembalikan, pihak kepolisian tidak menindaklanjuti petunjuk jaksa dan mengabaikan perkara yang dilaporkan itu,” tulisnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (2/8/2022).

Kecewa laporannya tak ditindaklanjuti pihak berwajib, pihak Elliana kemudian mengajukan permohonan pra peradilan di PN Jaksel. Namun 4 Agustus 2000 terbit Telegram dari Kadis Serrse Polda Metro Jaya No Pol.TR/20/2001 Tanggal 4 Agustus 2000 yang pada pokoknya menyatakan menarik perkara dimaksud ke Polda Metro Jaya dengan alasan menjadi atensi pimpinan.

Berdasarkan penarikan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Ketetapan No : S.TAP/28/III/2001/Dit/Reserse tentang Penghentian Penyidikan (SP-3) terhadap Laporan Polisi No Pol : 1172/935/K/V/2000/RES.Jaksel tanggal 25 Mei 2000 dengan alasan tidak cukup bukti.

Selain mengajukan Permohonan Pra Peradilan, Ibu Elliana Wibowo juga sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai salah satu pemegang saham pendiri. Sebagai salah satu ahli waris pendiri perusahaan, pihak Elliana mengklaim memiliki hak atas 15,35% saham BlueBird.
Berpegang pada klaim tersebut, pihaknya mengaku berhak atas keuntungan yang timbul sebagai konsekuensi kepemilikan saham tersebut. Namun, sejak awal 2013 hingga saat ini, diakui pihaknya belum menerima dividen dari Blue Bird Group.

Untuk itu, Elliana Wibowo kembali mengajukan gugatan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH) yang didaftarkan di PN Jakarta Selatan pada hari Jumat, 22 Juli 2022 dengan register perkara perdata Nomor 677/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL.

Upaya hukum tersebut dilayangkan karena Elliana Wibowo merasa hak-hak ekonominya selaku pemegang saham pendiri dirugikan karena tidak menerima dividen selama 10 tahun enam bulan sampai dengan gugatan ini didaftarkan.

Adapun pihak-pihak yang digugat dalam perkara perdata PMH tersebut adalah Dr. H Purnomo Prawiro, Noni Sri Ayati Purnomo, Hj Endang Purnomo, Dr Indra Marki Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jenderal Polisi (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., PT Big Bird, PT Blue Bird Tbk sebagai para Tergugat dan Otoritas Jasa Keuangan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai para Turut Tergugat.

Gugatan Rp 11 Triliun
Dalam gugatannya, Elliana Wibowo berpendapat bahwa serangkaian peristiwa kekerasan fisik-Psikis (dugaan pidana penggeroyakan dan/atau penganiayaan) yang dihentikan penyidikannya serta tidak dibayarkankannya dividen selama 10 tahun enam bulan telah menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp 1.363.768.900.000 dan kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000.000.

“Upaya hukum ini dilakukan, agar Ibu Elliana yang merupakan korban kekerasan fisik-psikis segera mendapatkan hak-haknya kembali sebagai ahli waris dari pendiri Blue Bird Group,” jelasnya.

Tanggapan Blue Bird
Gugatan yang dilayangkan Elliana mendapat tanggapan dari manajemen BlueBird. Mereka membantah sejumlah klaim yang dilayangkan terhadap perusahaan. Termasuk yang berkaitan dengan klaim hak penguasaan 15,35% saham BlueBird oleh Elliana.

Corporate Secretary PT Blue Bird Tbk Jusuf Salman mengungkapkan penggugat yang tak lain adalah Elliana tak masuk dalam daftar pemegang saham.

“Jika berdasarkan data pemegang saham PT Blue Bird Tbk dari Biro Administrasi Efek Perseroan, Penggugat tidak tercatat sebagai pemegang saham Perseroan,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (2/8/2022).

Dia mengungkapkan Blue Bird sebagai perusahaan terbuka perseroan sudah mematuhi peraturan dan ketentuan pasar modal, termasuk ketentuan pembagian dividen sesuai dengan ketetapan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian perusahaan juga memastikan seluruh pemegang saham tercatat menerima haknya termasuk dividen sesuai dengan jumlah lembaran sahamnya.

“Bersama ini juga kami sampaikan bahwa perusahaan tetap fokus pada rencana pengembangan bisnis dan finansial, dimana manajemen meyakini bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional perusahaan,” ujar dia.

Hal ini seiring dengan kinerja perseroan yang terus menunjukkan tren positif di semester pertama tahun 2022. Sebagai perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kami menghormati regulasi serta kebijakan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan dan berkomitmen untuk tunduk serta mentaati seluruh ketentuan prosedur maupun regulasi yang berlaku.

“Kami akan memberikan tanggapan lebih lanjut berdasarkan peninjauan yang menyeluruh terhadap isu yang disebutkan di atas setelah menerima gugatan yang dimaksud,” jelas dia.

( Sumber : Memahami Alur Cerita Sengketa Saham Berujung Gugatan Rp 11 T ke Blue Bird )

Jakarta (VLF) – Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Mereka mengajukan 11 saksi serta membawa bukti surat terkait laporan dugaan pembunuhan berencana.

“Barang buktinya banyak. Pertama keterangan saksi. Ada 11 saksi yang kami ajukan. Kedua adalah bukti surat atau akta. Ketiga nanti pendapat ahli. Ahli pidana, ahli forensik, macam-macam nanti dipanggil penyidik,” kata kuasa hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, di gedung Bareskrim Polri, Selasa (2/8/2022).

“Berikutnya adalah petunjuk kesesuaian antara keterangan saksi dengan surat keterangan ahli, masuk kepada keterangan terlapor atau tersangka atau pengakuannya. Kan begitu,” tambahnya.

Kamaruddin mengatakan bukti surat itu merupakan akta notaris terkait hasil visum sementara yang dimiliki oleh pihaknya. Pencatatan medis ini, katanya, didapat dari proses autopsi kedua Brigadir Yoshua.

“Surat itu banyak. Akta juga ada. Akta notaris terkait dengan hasil pertama atau hasil sementara pemeriksaan visum et repertum kedua dan atau autopsi kedua, karena kami sudah menotariskan. Yang pertama kami kan nggak dapat,” katanya.

Kasus dugaan pembunuhan berencana ini telah naik ke tahap penyidikan. Bareskrim juga sempat memeriksa keluarga Brigadir Yoshua.

Sebelumnya, baku tembak antara Brigadir J atau Brigadir Yoshua dan Bharada E terjadi di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo di kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7) sore. Baku tembak itu menewaskan Brigadir J.

Polisi menyebut baku tembak diawali dugaan pelecehan oleh Brigadir J terhadap istri Irjen Ferdy Sambo. Brigadir J merupakan personel kepolisian yang ditugaskan sebagai sopir istri Ferdy Sambo.

Dugaan pelecehan itu disebut membuat istri Ferdy Sambo berteriak. Teriakan itu kemudian didengar Bharada E yang bertugas sebagai pengawal Irjen Ferdy Sambo. Bharada E pun bertanya tentang apa yang terjadi tapi direspons dengan tembakan oleh Brigadir Yoshua.

Brigadir Yoshua dan Bharada E kemudian disebut terlibat baku tembak. Brigadir Yoshua tewas dalam baku tembak.

Kasus ini baru diungkap ke publik tiga hari kemudian atau Senin (11/7). Sejumlah pihak, mulai dari Menko Polhukam Mahfud Md hingga Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, menilai ada kejanggalan dalam kasus ini.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit pun membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Selain itu, Komnas HAM dan Kompolnas ikut mengusut sebagai tim eksternal.

( Sumber : Pengacara Keluarga Brigadir J Ajukan 11 Saksi Dugaan Pembunuhan ke Bareskrim )