Jakarta (VLF) – Penggeledahan KPK dalam perkara yang menjerat mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, berlanjut. Dari Plaza Summarecon di Jakarta Timur (Jaktim), tim KPK melanjutkan penggeledahan di Plaza Summarecon, tapi kali ini di Bekasi, Jawa Barat.

“Hari ini tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan bertempat di Plaza Summarecon Bekasi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (8/82022).

Hingga saat ini, Ali menjelaskan proses upaya paksa penggeledahan itu masih terus berlangsung. Ali memastikan bakal terus memberikan perkembangan terkait hasil penggeledahan itu.

“Kegiatan saat ini masih berlangsung dan perkembangan dari kegiatan ini, nantinya akan kami update kembali,” lanjutnya.

Sebelumnya, tim KPK menggeledah Plaza Summarecon Jaktim pada Jumat, 5 Agustus 2022. Dari situ, tim KPK mendapatkan sejumlah dokumen dan alat elektronik.

“Di lokasi tersebut, selanjutnya ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen hingga alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara,” kata Ali.

Nantinya, barang tersebut bakal disita oleh penyidik KPK untuk dilakukan analisis. Kemudian, akan ditambahkan ke dalam berkas perkara milik Haryadi Suyuti.

“Analisis berikut penyitaan atas temuan bukti-bukti ini segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara Tersangka HS dkk,” tutup Ali.

Adapun perkara ini bermula saat KPK menjaring Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (2/6). Dia diringkus bersama Vice President Summarecon Agung Oon Nusihono.

Kemudian, pada Jumat (3/6) KPK menetapkan Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin apartemen di Yogyakarta. Selain Haryadi, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan ketiga tersangka tersebut, Jumat (3/6). Berikut ini rincian tersangka kasus suap yang menjerat Haryadi:

Tersangka Pemberi:

– Vice President Real Estate PT SA Tbk (Summarecon Agung), Oon Nusihono

Penerima:

– Wali Kota Yogyakarta 2017-2022, Haryadi Suyuti
– Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana
– Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono

Alex menyebut Oon sebagai tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lalu ketiga tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Alex mengatakan, dalam penangkapan Haryadi dkk, KPK mengamankan sejumlah uang dalam pecahan dolar sebagai barang bukti. Totalnya ada USD 27.258.

( Sumber : Dari Jaktim, Tim Penyidik KPK Geledah Plaza Summarecon di Bekasi )

Jakarta (VLF) – KPK memanggil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Elly Toisutta. KPK bakal memeriksa Elly terkait perkara korupsi yang menjerat eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Elly akan dikonfirmasi soal dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Richard. Elly bakal diperiksa sebagai saksi.

“Hari ini (8/8) pemeriksaan saksi TPK dan TPPU persetujuan prinsip pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon. Tersangka RL dkk,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (8/8/2022).

Adapun pemeriksaan akan dilakukan di Kantor Markas Komando Brimob Polda Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Ambon, Maluku. Selain Elly, KPK memeriksa sejumlah Kepala Dinas hingga pihak Swasta.

Adapun pihak yang diperiksa penyidik KPK di Mako Brimob Polda Maluku di kasus korupsi Richard Louhenapessy berjumlah 13 orang. Mereka adalah:

1. Ely Toisutta selaku Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Everd H Kermite selaku Anggota DPRD Kota Ambon
3. Joy Reinier Adriaansz selaku Kadis Kominfo Ambon;
4. Sirjhon Slarmanat selaku Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
5. Enrico R Matitaputty selaku Kepala Bappeda;
6. Wendy Pelupessy selaku Kepala Dinas Kesehatan;
7. Apries Gaspezs selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
8. Rolex Segfried De Fretes selaku Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah;
9. Izaac Jusak Said selaku Kepala Uptd Parkir;
10. Hervianto selaku PNS;
11. Grivandro Louhenapessy selaku Swasta;
12. Martha Tanihaha selaku Pemilik RM Sari Gurih; dan
13. Sieto Nini Bachry selaku Pemilik Toko Buku NN.

Adapun dalam perkara ini, KPK awalnya menetapkan Richard Louhenapessy jadi tersangka di kasus dugaan suap persetujuan izin pembangunan gerai minimarket di Ambon pada Jumat (13/5). Selain Richard, KPK menetapkan AEH selaku staf Tata Usaha Pemkot Ambon dan AR selaku pihak swasta karyawan minimarket AM di Kota Ambon.

Kemudian, Richard Louhenapessy kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

“Selama proses penyidikan dugaan perkara awal Tersangka RL, tim penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (4/7).

Ali mengatakan Richard sengaja menyembunyikan asal-usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas lain. KPK, menurut dia, akan terus melengkapi bukti-bukti.

“Di antaranya kesengajaan menyembunyikan maupun menyamarkan asal-usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu. Pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” ujar Ali.

Ali melanjutkan, pihaknya akan terus menginformasikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Ali berharap masyarakat yang memiliki informasi mengenai aset terkait perkara ini dapat menyampaikan ke penyidik maupun call center di 198.

( Sumber : KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon di Kasus Walkot Richard Louhenapessy )

Jakarta (VLF) – PT Arjuna Utama Sawit (AUS) didenda Rp 342 miliar kepada AUS karena membakar hutan. Perlawanan AUS kandas, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK).
Berikut ini kronologi kasus tersebut yang dirangkum detikcom, Senin (8/8/2022):

2014
Terjadi terbakarnya lahan di dalam wilayah izin perkebunan sawit AUS seluas 970 hektare di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Berdasarkan data rekaman hot spots satelit Modis (Terra-Aqua) periode Agustus-November 2014 diketahui adanya kebakaran lahan, yang mana dilihat dari titik koordinatnya termasuk dalam lahan perkebunan PT AUS.

26 April 2016
Dilakukan verifikasi oleh petugas dengan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Estate Manager dan Humas AUS, dan Staf Direktorat Jenderal Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK.

Akibat kejadian itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian melakukan penyidikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

31 Desember 2018
Kasus mulai diadili di PN Palangkaraya. KLHK membawa setumpuk berkas menjerat AUS.

Pada 23 Oktober 2019
PN Palangkaraya mengabulkan gugatan dan menyatakan AUS telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, AUS dijatuhi hukuman membayar secara tunai denda Rp 261 miliar, yaitu untuk kerugian lingkungan hidup dan tindakan pemulihan lingkungan hidup atas lahan yang terbakar.

22 Januari 2020
Akibat putusan itu, AUS dan KLHK sama-sama mengajukan banding. Hukuman diperberat menjadi denda Rp 342 miliar. Rinciannya:

1. Ganti kerugian materiil kepada Penggugat, secara tunai dan seketika berupa Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sejumlah Rp115.855.407.000.
2. Tindakan pemulihan lingkungan hidup atas lahan yang terbakar seluas 970 hektare dengan biaya sejumlah Rp 227.120.281.369.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000 ribu.

10 Desember 2020
AUS mengajukan permohonan kasasi. Tapi putusan itu dikuatkan majelis kasasi pada Desember 2020.

28 Juli 2022
Dua tahun setelah itu, AUS mengajukan PK dan kandas.

“Tolak,” demikian bunyi putusan MA. Duduk sebagai ketua majelis Hamdi dengan anggota Haswandi dan Ibrahim. Putusan itu diketok dengan panitera pengganti Rudi Rafli Siregar.

Agustus 2022
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani akan segera berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Katingan untuk mengeksekusi putusan ini, karena yang berwenang melakukan eksekusi putusan perdata yang sudah berkeputusan tetap (inkracht van gewisdje) adalah Ketua PN.

“Sekali lagi kami ingatkan kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan, khususnya korporasi. Kami tidak akan berhenti untuk menegakkan keadilan dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hukuman ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang dijatuhkan majelis hakim MA kepada PT AUS, harus menjadi pembelajaran bagi perusahaan lain untuk tidak mencemari dan merusak lingkungan apalagi membahayakan kesehatan. Penegakan hukum terhadap Pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya digugat perdata, tapi dapat juga dipidana penjara dan denda, serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan,” tegas Rasio Sani.

( Sumber : Kronologi Perusahaan Pembakar Hutan Kalteng Didenda Rp 342 Miliar )

Jakarta (VLF) – Untuk pertama kalinya sejak kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, Putri Candrawathi (PC) istri dari Irjen Ferdy Sambo memperlihatkan diri ke publik. Putri didampingi anak dan kuasa hukumnya datang ke Mako Brimob untuk bertemu suaminya mantan Kadiv Propam.

Sayangnya, rencana yang dilakukan pada hari Minggu (7/8/2022) tersebut tidak membuahkan hasil. Pasalnya Putri, anak dan kuasa hukumnya tidak mendapatkan izin untuk bertemu dengan Irjen Ferdy Sambo yang saat ini berada di tempat khusus guna pemeriksaan dugaan pelanggaran etikl terkait kematian Brigadir J di rumah dinasnya.

Putri mengaku ikhlas dengan apa yang tengah keluarganya alami. Putri tidak banyak berkomentar ketika memberikan keterangan kepada media. Sambil terisak menahan tangis, Putri mengaku telah memaafkan peristiwa yang kini menimpa keluarganya.

“Saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami,” kata Putri di Mako Brimob, Depok.

Di hari yang sama, Polri juga melakukan penahanan terhadap ajudan dan sopir putri. Bahkan kabar mengejutkan juga diinformasikan dari Mabes Polri bahwa ajudannya Bigadir Ricky Rizal, atau Brigadir RR ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Ricky disangkakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

“Namanya sudah ditahan, pasti sudah tersangka,” kata Ketua Tim Penyidik Timsus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi, saat dikonfirmasi di Bareskrim Polri, seperti dilansir Antara.

“(RR disangkakan) dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,” kata Andi yang juga Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri itu.

Penahanan terhadap Brigadir RR, kata Andi, terhitung mulai hari ini (Minggu-red), ditempatkan di Rutan Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Tim penyidik Timsus Bareskrim Polri telah menetapkan Bhayangkara Dua Richard Eliezir Pudihang Lumiu atau Bharada E sebagai tersangka, dengan sangkaan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal ini berbeda dengan dengan yang disangkakan kepada Brigadir RR.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, yakni terkait dugaan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP juncto 338, juncto 351 ayat (3) juncto 55 dan 56 KUHP.

( Sumber : PC Ditolak Bertemu Sambo, Ajudan Tersangka Pembunuh Berencana Brigadir J )

Jakarta (VLF) – Konsultan pajak Foresight Consulting dan Lim Poh Ching selaku General Manager PT Gunung Madu Plantations (GMP), Aulia Imran Magribi dan Ryan A Ronas, divonis 2,5 tahun dan 3,5 tahun penjara. Keduanya dinyatakan bersalah menyuap mantan Direktur P2 Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dkk sebesar Rp 15 miliar.

“Menyatakan terdakwa I Aulia Imran Magribi dan terdakwa II Ryan Ahmad Ronas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi,” ujar hakim ketua Fahzal Hendri saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jumat (5/8/2022).

Aulia Imran dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Ryan divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Keduanya juga divonis membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Aulia Imran Magribi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dan kepada terdakwa II Ryan Ahmad Ronas dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda masing-masing Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” katanya.

Selain itu, keduanya diminta membayar uang pengganti masing-masing senilai Rp 750 juta. Jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah, hartanya akan disita. Jika hartanya tidak mencukupi, dipenjara selama 6 bulan.

“Dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan,” tegas hakim Fahzal.

Diketahui, vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, Aulia dituntut 3 tahun penjara dan Ryan dituntut 4 tahun penjara.

Keduanya dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pidana.

Dakwaan
Dalam sidang ini, Aulia Imran dan Ryan Ronas didakwa menyuap mantan Direktur P2 Ditjen Pajak Angin Prayitno dkk. Jaksa KPK menyebut keduanya memberi suap senilai Rp 15 miliar.

“Terdakwa I Aulia Imran Magribi bersama-sama terdakwa II Ryan Ahmad Ronas selaku konsultan pajak Foresight Consulting dan Lim Poh Ching selaku General Manager PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) memberi uang yang keseluruhannya sebesar Rp 15 miliar,” ujar jaksa KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Selasa (24/5).

– Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019
– Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019
– Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak
– Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak
– Yulmanizar serta Febrian selaku Tim Pemeriksa Pajak

( Sumber : Suap Eks Pejabat Ditjen Pajak, 2 Konsultan Ini Divonis 2,5 dan 3,5 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – KPK menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa suap di Kantor Pajak Pratama (KPP) Pare, Jawa Timur. Perkara ini berkaitan dengan pembangunan Tol Solo-Kertosono.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pukul 16.31 WIB, Jumat (5/8/2022), para tersangka turun dari ruang pemeriksaan penyidik. Mereka terlihat mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dengan tangan telah diborgol. Ada 3 orang yang menggunakan rompi oranye itu.

Berikut data para tersangka:

Pemberi
1. TA selaku Swasta, Kuasa Joint Operation PT Wika dan PT PP Serta CRB

Penerima
2. AR selaku supervisor penerima Pajak KPP Pare
3. SHR selaku swasta

Adapun dalam perkara ini, KPK tengah mengusut kasus dugaan suap pengurusan restitusi pajak dalam proyek pembangunan Tol Solo-Kertosono. KPK mengaku telah mengantongi cukup alat bukti dalam perkara ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti. Salah satunya keterangan sejumlah saksi yang berasal dari pemeriksaan dalam perkara ini.

“Proses penyidikan perkara ini pun telah dilakukan pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik, di antaranya pemeriksaan berbagai saksi yang dapat menerangkan dugaan perbuatan pidana dimaksud,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ali Fikri menyebut, berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti permulaan yang cukup, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Namun, penjelasan soal kasus ini bakal disampaikan saat pengumuman penetapan dan penahanan tersangka nantinya.

“KPK tentu akan menyampaikan rilis resmi terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidananya termasuk pasal-pasal pidana yang disangkakan, saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan,” kata Ali.

( Sumber : KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Korupsi Restitusi Pajak Tol Solo-Kertosono )

Jakarta (VLF) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Ferdy Sambo dari Kadiv Propam. Pencopotan Irjen Ferdy Sambo dilakukan hanya 2 jam setelah diperiksa Dittipidum Bareskrim Polri.

Irjen Ferdy Sambo mulai diperiksa Dittipidum Bareskrim Polri Kamis (4/8) pada pukul 10.00 WIB. Kemudian Irjen Ferdy Sambo baru selesai dimintai keterangan pada pukul 17.14 WIB.

Pada pukul 19.08 WIB, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan 25 personel yang diperiksa tim Irsus langsung dimutasi. Termasuk Irjen Ferdy Sambo.

“Malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Yoshua ke depan akan berjalan dengan baik dan saya yakin timsus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi,” kata Kapolri dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, sekitar pukul 19.08 WIB dikutip dari detikNews.

Sigit memastikan tim khusus yang sudah dibentuk akan bekerja dengan transparan. Dirinya mendorong kasus ini secepatnya dapat terungkap.

“Terhadap 25 personel yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud,” sambungnya.

Irjen Ferdy Sambo Diperiksa Dittipidum Bareskrim Polri

Irjen Ferdy Sambo diperiksa Dittipidum Bareskrim Polri dengan mengenakan seragam dinas lengkap. Irjen Ferdy Sambo diperiksa 7 jam lamanya.

“Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan keempat,” ujar Ferdy Sambo sesaat sebelum menjalani pemeriksaan.

Ferdy Sambo mengaku sebelumnya telah menjalani serangkaian pemeriksaan. Dia telah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya.

“Saya sudah memberikan keterangan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim,” kata Ferdy.

( Sumber :Irjen Ferdy Sambo Dicopot dari Kadiv Propam 2 Jam usai Diperiksa )

Jakarta (VLF) – KPK memanggil General Manager License PT Midi Utama Indonesia, Agus Toto Geneffian. Dia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL).

“Pemeriksaan saksi TPK dan TPPU persetujuan prinsip pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon untuk Tersangka RL dkk,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (5/8/2022).

Ali belum menjelaskan lebih lanjut Agus akan ditanyai soal apa saja.

Walkot Ambon Dijerat TPPU
KPK mulanya menetapkan Richard Louhenapessy jadi tersangka di kasus dugaan suap persetujuan izin pembangunan gerai minimarket di Ambon pada Jumat (13/5). Selain Richard, KPK menetapkan AEH selaku staf Tata Usaha Pemkot Ambon dan AR selaku pihak swasta karyawan minimarket AM di Kota Ambon.

Kemudian, Richard Louhenapessy kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

“Selama proses penyidikan dugaan perkara awal Tersangka RL, tim penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (4/7).

Ali mengatakan Richard sengaja menyembunyikan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas lain. KPK, kata Ali, akan terus melengkapi bukti-bukti.

“Di antaranya kesengajaan menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu. Pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” ujar Ali.

Ali melanjutkan pihaknya akan terus menginformasikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Ali berharap masyarakat yang memiliki informasi mengenai aset terkait perkara ini dapat menyampaikan ke penyidik maupun call center di 198.

( Sumber : KPK Panggil GM License Midi Utama Terkait Kasus Suap Eks Walkot Ambon )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal membacakan putusan terhadap dua konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) Aulia Imran Maghribi dan Ryan Ahmad Ronas, Jumat (5/8/2022) siang.

Ryan dan Aulia merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Untuk putusan,” demikian jadwal sidang yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Ryan selama 4 tahun penjara dan Aulia selama 3 tahun bui. Selain pidana badan, jaksa juga menuntut mereka dipidana denda sebesar Rp 200 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.

Dua konsultan pajak DJP itu dinilai jaksa terbukti melakukan kesepakatan jahat dengan tim pemeriksa Pajak DJP Kementerian Keuangan tahun 2017. Kesepakatan itu terkait manipulasi nilai pajak PT GMP pada tahun 2016.

Kuasa hukum Ryan, Mangaranap Sirait berharap, hakim PN Tipikor Jakarta dapat melihat secara jernih perkara yang menjerat kliennya .

Mangaranap menilai, ada asas unus testis nullus testis yang melarang pemidanaan seseorang hanya berdasarkan kesaksian satu orang tanpa didukung bukti yang lain.

Menurut dia, saksi-saksi kasus suap pemeriksa pajak yang diajukan JPU KPK seluruhnya mengatakan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Ryan Ahmad Ronas.

Namun, hanya ada satu saksi bernama Yulmanizar yang mengatakan mengenal dekat dengan Ryan.

Akan tetapi, ketika dikonfrontir hakim untuk memberi keterangan yang sebenarnya dalam persidangan, Yulmanizar mengakui tidak mengenal dan “hanya tahu”.

“Di mana sesuai permintaan kami di persidangan, kesaksian seorang Yulmanizar itu pun dipersangkakan palsu sebagaimana Pasal 174 KUHAP,” papar Mangaranap. “Karena itu, kami berharap Ryan Ahmad Ronas dilepaskan atau dibebaskan demi hukum dalam putusan hakim sebab Ryan memang tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa korupsi tersebut,” ucapnya.

Perkara ini juga menyeret Angin Prayitno dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani. Angin divonis 9 tahun dan Dadan divonis 6 tahun penjara.

Kemudian, dua tim pemeriksa pajak bernama Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak juga terjerat kasus ini. Dadan divonis 9 tahun penjara dan Alfred divonis 8 tahun penjara.

( Sumber : Dua Konsultan Jalani Sidang Putusan Kasus Suap di Ditjen Pajak Siang Ini )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan aliran dana fiktif dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke Bupati Penajam Paser Utara (PPU) non aktif Abdul Gafur Mas’ud (AGM).

Plt Juru Bicara KPk Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mendalami aliran dana tersebut kepada Manager Representative and Reporting PT Benuo Taka Wailawi Ramadhani. Selain itu, penyidik KPK juga memeriksa Direktur Utama PT Benuo Taka Wailawi Indra Rismanto.

“Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk tersangka AGM dkk yang berasal dari kas BUMD dan diduga pengeluaran uang tersebut fiktif,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan.

Dalam profilnya, PT Benuo Taka Wailawi merupakan perusahaan produksi gas dan minyak. Perusahaan ini mengelola Blok Wailawi yang terletak di Penajam Paser Utara (PPU).

Selain itu, kata Ali, KPK sedianya juga memanggil Direktur Pembinaan Program Migas, Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggoro. Namun, Dwi tidak memenuhi panggilan penyidik. KPK kemudian penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap dia.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah menemukan kasus baru dalam perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Abdul Gafur Mas’ud. Temuan ini bermula dari pengembangan kasus yang saat ini sedang bergulir di pengadilan Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur.

KPK menduga AGM terlibat penyalahgunaan wewenang dalam penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah PPU tahun 2019-2021.

( Sumber : Usut Dugaan Aliran Dana FIktif Bupati PPU, KPK Periksa Pimpinan Perusahaan Migas )