Jakarta (VLF) – Jaksa menggeledah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. Penggeledahan diduga berkaitan dengan kasus dugaan penyelewengan dana reses yang sedang ditangani.

Penggeledahan berlangsung Rabu (10/8/2022) siang. Pantauan detikJabar di lokasi, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, sekitar jam 12.50 WIB, sejumlah petugas masih berada di salah satu ruangan gedung.

Para petugas yang ada di lokasi tampak menggunakan seragam pegawai Kejari. Ada juga yang menggunakan rompi berwarna merah.

Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus DPRD Garut yang tengah ditangani Kejaksaan.

Sekitar satu jam kemudian, sekira pukul 13.50 WIB, tim jaksa kemudian keluar dari gedung DPRD Garut. Mereka terlihat membawa dua buah koper setelah keluar dari kantor DPRD Garut.

Tim langsung bergegas menunggangi mobil meninggalkan gedung DPRD Garut. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Garut Yosef irit bicara saat ditanya wartawan.

Namun, Yosef memastikan pihaknya akan segera memberikan keterangan berkaitan dengan kasus ini.

“Nanti di kantor saja,” kata Yosef kepada wartawan.

( Sumber : Jaksa Geledah Kantor DPRD Garut! )

Jakarta (VLF) – Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut, Putri Candrawathi, istri tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo malu dan menangis saat menjalani proses asesmen psikologis.

Dari asesmen yang berlangsung di kediamannya di Kompleks Pertambangan, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2022), LPSK belum mendapatkan keterangan yang signifikan karena Putri masih dalam kondisi terguncang.

“Sebetulnya belum ada apa pun yang kami peroleh, sempat yang disampaikan bahwa Ibu P malu untuk mengungkapkan,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam Sapa Indonesia Pagi, Rabu (10/8/2022).

Edwin mengatakan, LPSK menerjunkan psikolog dan psikiater beserta staf dalam asesmen tersebut. Kepada pimpinan LPSK, para psikolog dan psikiater tersebut melaporkan bahwa mereka tidak banyak memperoleh keterangan dari Putri.

Edwin mengatakan, faktor yang membuat tim LPSK tak mendapatkan keterangan yang signifikan karena Putri secara penampakan masih shock, sebagaimana yang dilaporkan oleh psikiater kepada pimpinan LPSK. Saat proses asesmen tersebut, Edwin mengatakan, Putri juga lebih banyak diam. “Lebih banyak diam, masih beberapa kali menangis.

Sedikit informasi yang kami peroleh baik wawancara maupun intruksi tertulis, seharusnya pemohonan melakukan, itu juga tidak dikerjakan,” kata dia. Sebelumnya, psikolog dan psikiater LPSK melakukan asesmen terhadap Putri di kediamannya.

Di sisi lain, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, empat tersangka termasuk mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana. Keempatnya dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 jo 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

“Penyidik menerapkan Pasal 340 subsider Pasal 338 jo Pasal 55, 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya maksimal 20 tahun,” ucap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers, Selasa, (9/8/2022).

Agus menyebutkan, keempat tersangka yang ditetapkan Bareskrim Polri memiliki peran masing-masing dalam pembunuhan.

Bharada Richard Eliezer atau Bharada E memiliki peran menembak Brigadir J. Sementara itu, Bripka RR dan KM turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J.

Adapun Irjen Pol Ferdy Sambo adalah pihak yang memerintah Bharada E untuk menembak Brigadir J. “Irjen Pol Ferdy Sambo menyuruh dan melakukan dan men-skenario seolah-olah terjadi tembak menembak (antara Bharada E dengan Brigadir J) di rumah dinas,” kata Agus.

( Sumber : LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan )

Jakarta (VLF) – Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Mantan Kadiv Propam Polri itu saat ini ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok.

Pantauan detikcom di sekitar gerbang Mako Brimob, Rabu (10/8/2022), pukul 09.55 WIB, sejumlah anggota Brimob tampak berjaga di pintu masuk. Tujuh motor trail disiagakan di sana.

Satu kendaraan taktis (rantis) juga terlihat di sekitar lokasi. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding hari sebelumnya, yakni sebanyak dua unit.

Sementara itu, aktivitas di sekitar Mako Brimob pagi ini nampak sepi. Tidak banyak kendaraan yang keluar masuk Mako Brimob.

Irjen Ferdy Sambo Tersangka
Sebelumnya, Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto mengatakan Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka seusai pemeriksaan mendalam di Mako Brimob, Depok.

Sambo diperiksa oleh Timsus di Mako Brimob pada Senin (8/8) kemarin. Pemeriksaan itu dipantau langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

“Kemarin kami laporkan ke Kapolri bahwa Timsus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Mako Brimob,” kata Agung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (9/8).

Setelah diperiksa di Mako Brimob, Ferdy Sambo kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengatakan telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Polisi juga telah melakukan gelar perkara setelah memeriksa Sambo di Mako Brimob.

“Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tindak pidana. Maka tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan melakukan gelar perkara dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Ditahan di Mako Brimob
Sambo saat ini ditahan di Mako Brimob. Selain Sambo, ada dua jenderal yang juga ditempatkan di Mako Brimob. Mereka adalah eks Karo Paminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan eks Karo Provost Div Propam Polri Beigjen Benny Ali.

“Ya betul,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi. Dedi menjawab pertanyaan ‘apakah tiga perwira tinggi yang ditempatkan di Mako Brimob itu eks Kadiv Propam, eks Karo Panimal, dan eks Karo Provost?’

( Sumber : Suasana Mako Brimob Pagi Ini Usai Irjen Ferdy Sambo Jadi Tersangka )

Jakarta (VLF) – Polri menetapkan 4 tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriasnyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Mereka dijerat pasal berlapis dalam kasus ini. Berikut penjelasan hubungan satu pasal dengan pasal lainnya menurut pakar.

Dilansir detikNews, keempat tersangka itu ialah Bhadara Eliezer, Bripka Ricky, Kuat dan Irjen Ferdy Sambo. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut para tersangka dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto 55 dan 56 KUHP.

Guru besar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Profesor Hibnu Nugroho menjelaskan konstruksi atau hubungan antarpasal yang digunakan dalam kasus ini. Hibnu mengatakan, pasal 340 merupakan pasal primer atau yang utama, yakni dugaan pembunuhan berencana.

“Jadi kontruksi pasal 340 itu kan Pak Sambo ada dugaan tadi disampaikan ada sengaja merencanakan. Jadi, ada sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Rencananya bagaimana dengan para ajudan yang ada tadi disebutkan dan ini hukumannya hukuman mati sampai seumur hidup,” kata Hibnu kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).

Hibnu lantas menjelaskan Pasal 338 sebagai pasal subsider. Pasal 388 ini terkait kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

“Subsider Pasal 338 adalah sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Primer dulu 340, kemudian subsider 338 itu namanya berlapis,” kata Hibnu.

Hibnu mengatakan pasal 55 merupakan pasal terkait dugaan menyuruh melakukan pembunuhan. Sementara, pasal 56 merupakan dugaan ikut melakukan pembunuhan.

“Bagaimana dengan memerintahkan, menembak dan sebagainya, dan itu dikontruksikan di dalam pasal 55-56. Pak Sambo bisa kena pasal 55 juga, karena menyuruh melakukan, menyuruh Bharada E untuk menembak. Kemudian juga membantu melakukan (pasal 56), atau memberikan kesempatan kejahatan, memberikan sarana terhadap mungkin senjata atau sebagainya,” tuturnya.

“Jadi ini kontruksi yang dibangun sementara terhadap dugaan tersangka itu adalah pertama merencanakan, kedua membunuh yang bisa dilakukan dengan dia meyuruh melakukan. Jadi otaknya ada di Pak Sambo,” sambungnya.

Dalam pembuktiannya, polisi perlu membuktikan keterlibatan Ferdy Sambo Cs dalam pasal primer atau pasal 340. Hibnu menyebut bila pasal primer tidak terbukti, maka Ferdy Sambo dkk dapat dikenakan hukuman dalam pasal subsider atau pasal 338.

“Kalau primer terbukti, maka subsider tidak perlu dibuktikan. Pertama primer dulu 340 baru kalau tidak terbukti 338. Tapi kalau 340 terbukti maka 338 tidak perlu dibuktikan,” tuturnya.

( Sumber : Penjelasan Rentetan Pasal yang Jerat Sambo Cs di Kasus Brigadir J )

Jakarta (VLF) – Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan menilai KPK mengada-ada saat menyebut dirinya tak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan praperadilan.

Menurut dia, setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama untuk mendapatkan keadilan terhadap lembaga penegak hukum.

“Kita ini masyarakat yang punya hak mencari keadilan, jadi tidak tepat jika KPK mengatakan tidak punya legal standing. Saya ini masyarakat, warga negara, saya punya legal standing mengadukan apa saja kepada penegak hukum (KPK),” kata Nizar di PN Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2022).

“Jadi saya rasa KPK cuci tangan, mengada-ada memberikan jawaban yang tidak profesional,” ucap politikus PPP itu. Kuasa hukum Nizar, Rezekinta Sofrizal, mengatakan, laporan dugaa gratifikasi yang dibuat kliennya terhadap Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa merupakan bentuk dari partisipasi aktif masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Ia menilai, pernyataan KPK yang menyinggung legal standing sama saja membantah Undang-Undang KPK yang menyebutkan adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Pada pokoknya permohonan kami adalah melaporkan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Suharso sebagai pejabat negara. Bahwa masyarakat punya partisipasi aktif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Rezekinta.

“KPK menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing itu sangat tidak argumentatif karena jelas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu peran serta masyarakat secara partisipasi aktif sangat dibutuhkan dan sudah terbantahkan sendiri dengan dalil KPK,” ucapnya.

Dalam persidangan, Tim Biro Hukum KPK menyinggung legal standing Nizar Dahlan untuk mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

“Yang mengajukan permohonan sebagai pemohon adalah Nizar Dahlan bertindak sebagai kapasitasnya selaku perseorangan atau invidu, maka kedudukan legal standing pemohon yang merupakan legal standing individu pribadi tidak dapat dikualifikasikan,” kata  Hafiz.

Hafiz mengatakan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 98/PUU-X/2012, pada intinya menyebutkan pemohon praperadilan bukan hanya saksi korban atau pelapor, melainkan juga mencakup masyarakat luas.

Dalam hal ini, ujar dia, diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum atau public interest, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya.

“Dengan demikian, permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah tanpa alasan berdasarkan undang-undang karena pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan praperadilan,” papar Hafiz.

“Sehingga, permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” ucapnya. Dalam petitumnya yang teregistrasi dengan nomor 60/Pid.Pra/2022/PN.Jkt-sel itu, Nizar meminta hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Nizar meminta KPK menerbitkan surat perintah penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang dilakukan Suharso Monoarfa sebagai tersangka sebagaimana diatur Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam petitum itu, KPK juga diminta segera menetapkan Suharso Monoarfa sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Hakim PN Jakarta Selatan juga diminta menghukum KPK sebagai termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

“Atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” tulis petitum tersebut.

( Sumber : Dinilai Tak Punya “Legal Standing” Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada )

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menilai bahwa Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap terkait munculnya desakan kalangan masyarakat sipil yang meminta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mundur dari jabatannya.

Menurut Desmond, Presiden memiliki kewenangan untuk mencopot Arief sebagai hakim konstitusi melalui pembatalan keputusan presiden (keppres).

“Sekarang urusannya ke Pak Jokowi. Pak Jokowi yang cabut keppres. Saya pikir desakannya harus ke Pak Jokowi,” ujar Desmond saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Desmond pun mencontohkan saat Presiden Jokowi batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Presiden Jokowi mengusulkan calon baru, yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang saat itu menjabat wakil kepala Polri.

Pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden Jokowi pun memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan.

“Kan ada contohnya, Pak Budi Gunawan sudah dipilih oleh Komisi III. Keppres-nya tidak jadi turun dan tidak jadi kapolri. Sekarang tinggal di tangan Pak Jokowi,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, sebanyak 54 guru besar dan profesor dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia mendesak agar Arief Hidayat mundur dari jabatannya sebagai ketua dan hakim MK.

Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengatakan, pernyataan agar Arief mundur dari jabatannya akan disampaikan dalam bentuk surat kepada Arief dan tembusan kepada delapan hakim konstitusi.

Pernyataan surat tersebut dilatarbelakangi adanya penjatuhan dua sanksi etik yang diberikan Dewan Etik MK kepada Arief Hidayat, sekaligus menjaga martabat dan kredibiltas MK di mata publik.

Selama menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Pada 2016 lalu, Arief Hidayat pernah mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK.

Pemberian sanksi dilakukan lantaran Arief dianggap melanggar etika dengan membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk “membina” seorang kerabatnya.

Dalam katebelece yang dibuat Arief itu terdapat pesan kepada Widyo Pramono agar bisa menempatkan salah seorang kerabatnya dengan bunyi pesan, “mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak”.

Kerabat Arief yang “dititipkan” itu saat ini bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, dengan pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIC.

Untuk kali kedua, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan. Arief dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR, Rabu (6/12/2017).

Atas putusan tersebut, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief.

( Sumber : Jokowi Diminta Sikapi soal Desakan Arief Mundur sebagai Hakim MK )

Jakarta (VLF) – KPK terus mencari Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang diduga kabur ke Papua Nugini. KPK kini berkoordinasi dengan National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia.

“Sejauh ini kami masih terus berkoordinasi dengan NCB Interpol Indonesia terkait bantuan pencarian DPO atas nama Ricky Ham Pagawak,” kata Plt Juru Bicara KPK kepada wartawan, Selasa (8/8/2022).

Ali menyebut KPK telah bersurat kepada NCB Interpol terkait bantuan pencarian Ricky Ham. KPK berharap Ricky Ham segera ditemukan.

“Surat permohonan dimaksud telah kami kirimkan beberapa waktu yang lalu,” ujar Ali.

Dalam perkara ini, KPK tengah mengusut tindak pidana korupsi (TPK) berupa penerimaan hadiah atau janji di sejumlah proyek di Mamberamo Tengah. Perkara yang diduga melibatkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Mamberamo Tengah.

Namun, sebelum sempat diumumkan statusnya sebagai tersangka KPK, Ricky Ham diduga kabur ke Papua Nugini lewat jalur tikus. Kemudian, pada 18 Juli 2022, KPK resmi memasukkan Ricky Ham Pagawak ke daftar pencarian orang atau DPO.

Ricky Ham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

( Sumber : KPK Koordinasi dengan NCB Interpol Cari Bupati Mamberamo Tengah )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) merombak pejabat eselon II dan III di lingkungan Korps Adhyaksa dalam rangka penyegaran jabatan.

Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung (JA) Nomor: 245 tahun 2022 fan Nomor: KEP -IV-515/C/ tertanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani Jaksa Agung Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono.

Dalam surat tersebut, ada 5 pejabat utama di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang dimutasi. Mereka semua dimutasi dalam rangka promosi.

Yang pertama ada nama Asnawi Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Lampung yang ditunjukkan menduduki jabatan baru yakni sebagai Wakajati Sumut. Jabatan Asnawi sendiri diisi oleh Yuni Daru Winarsih yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Jampidum Kejagung RI.

Pejabat lainnya yang diganti adalah Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Lampung, Edy Winarko yang menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Malang. Jabatan Edy digantikan oleh Aliansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Tangerang Selatan.

Kemudian, ada nama Nurmajayani yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Kejati Sumatera Selatan dipercaya menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur yang sebelumnya diisi oleh Ariana Juliastuty. Ariana sendiri dipromosikan menjadi Kabag TU pada Kejati DI Yogyakarta.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Menggala, Azi Tyawhardana menjadi Kajari Mesuji. Pengganti Azi yakni Devi Freddy Mustikka yang sebelumnya menjabat Koordinator Kejati Maluku.

Lalu, Kajari Way Kanan, Susilo menjadi Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Bali. Penggantinya adalah Affrilliana Purba yang sebelumnya menjabat Kajari Konawe Selatan di Andolo.

Kemudian Sri Haryanto menjadi Kajari Tulangbawang Barat di Panaragan yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Kejati DKI Jakarta.

Untuk posisi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung yang sebelumnya kosong kini dijabat oleh Hutamrin, yang sebelumnya menjabat Kajari Cirebon.

Kasi Penkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra saat dihubungi detikSumut membenarkan adanya pergantian struktur jabatan di Kejati Lampung.

“Iya benar ada mutasi dibeberapa jabatan struktural di lingkungan Kejati Lampung. Hal itu biasa dalam rangka penyegaran jabatan,” kata dia, Selasa (9/8/2022).

( Sumber : Jaksa Agung Mutasi Wakajati dan 4 Kajari di Lampung )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung ST Burhanudin melakukan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Korps Adhiyaksa. Salah satunya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Jaja Subagja.

SK Mutasi sejumlah pejabat itu diterima detikSumut, Selasa (9/8/2022). Merujuk SK Jaksa Agung Nomor: 254 itu tertulis sejumlah nama yang diberhentikan dan diangkat dalam jabatan baru.

SK ditandatangani Burhanuddin, Senin 8 Agustus kemarin. Ada 39 pejabat masuk daftar diberhentikan dan dimutasikan ke posisi baru.

Nama Jaja Subagja masuk dalam urutan ke-16 yang dimutasi. Jaja dimutasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau ke Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung di Jakarta.

Sementara penggantinya adalah Supardi. Supardi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta.

Mutasi Jaja tersebut turut dibenarkan oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Raharjo. Raharjo juga membenarkan jika Supardi kini yang menggantikan Jaja.

“Betul (soal mutasi Jaja dan digantikan Supriadi),” kata Raharjo.

Selain Jaja, ada beberapa nama lain yang dimutasikan sesuai SK Nomor: KEP-IV-515/C/08/2022. Dalam SK tersebut pejabat Kejati diganti adalah Asdatun Dzakiyul Fikri dan Koordinator Zulkifli.

Sementara di jajaran Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) ada empat orang. Keempat Kajari tersebut adalah Kajari Bengkalis Rakhmat Budiman, Kajari Indragiri Hulu Furkom Syah Lubis, Kajari Rokan Hulu Pri Wijeksono dan Kajari Pelalawan Silpia Rosalina.

( Sumber :Kajati dan 4 Kajari di Riau Dimutasi Jaksa Agung )

Jakarta (VLF) – Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J terus diusut. Dalam kasus ini, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua tersangka tersebut ialah Bharada Richard Eliezer (R) dan Brigadir Ricky Rizal (RR). Berbeda dari Bharada E, Brigadir Ricky disangkakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

“(RR disangkakan) dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, Minggu (11/8/2022).

Brigadir Ricky ditahan di Rutan Bareskrim. Untuk diketahui, Bharada Eliezer dan Brigadir Ricky merupakan sopir dan ajudan dari istri Ferdy Sambo.

Diketahui, Brigadir J tewas pada Jumat (8/7) sore lalu di rumah dinas Kadiv Propam Polri. Rumah itu sedianya dijadikan Irjen Ferdy Sambo sebagai rumah singgah.

Kasus ini masih terus diusut Tim Khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tim Khusus ini diharapkan membuat terang kasus yang sejak awal dipenuhi kejanggalan.

Cerita Brigadir Ricky Sembunyi di Balik Kulkas
Berdasarkan keterangan dari Komnas HAM, Brigadir Ricky turut berada di lokasi kejadian saat Brigadir J tewas. Keterangan awal kepolisian, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Bharada E.

Setidaknya ada lima orang yang ada di TKP saat Brigadir J tewas. Selain Brigadir J dan Bharada E, disebutkan ada Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), Bripka Ricky (ajudan), dan S (asisten rumah tangga).

Saat dimintai keterangan oleh Komnas HAM, Ricky mengaku menyaksikan aksi baku tembak Brigadir J dan Bhadara E. Tetapi dia tidak tahu persis siapa orang yang sedang adu tembak dengan Yoshua.

Saat itu Ricky mendengar istri Ferdy Sambo teriak-teriak meminta tolong dengan memanggil namanya dan Bharada E. Ricky yang saat itu berada satu lantai dengan istri Sambo, berlari menuju ruang utama lokasi istri Sambo berteriak.

Ricky melihat Yoshua atau Brigadir J sedang mengacungkan senjata ke arah tangga, namun dia tidak melihat siapa sosok yang berada di tangga dan sedang dibidik Brigadir J. Saat Brigadir J melepaskan beberapa tembakan ke atas, Ricky langsung bersembunyi di balik kulkas.

“Belakangan dia baru tahu bahwa itu ternyata tembak-tembakan antara Bharada E (dan Yoshua),” jelas Ketua Komnas HAM Taufan Damanik saat menceritakan ulang pengakuan Ricky.

Cerita Ricky ini, kata Taufan, mirip dengan keterangan yang disampaikan Bharada E kepada Komnas HAM. Saat itu, Bharada E mengaku berada di lantai dua dan tengah membantu ART berinisial S yang sedang bersih-bersih kamar.

Dia mendengar istri Sambo berteriak minta tolong dan memanggil-manggil namanya. Bharada e lalu berlari turun tangga dan melihat Yoshua sedang berada di ruang utama.

Bharada E bertanya ke Brigadir J namun saat itu Brigadir J mengacungkan senjatanya dengan dua tangan ke arahnya. Brigadir J melepas tembakan dan Bharada E berlari ke atas.

Bharada E mengeluarkan pistol Glock 17, menuruni beberapa anak tangga dan membalas tembakan Brigadir J. Tembakan pertama Bharada E langsung mengenai Brigadir J yang membuatnya mundur sampai membentur kursi pijat sehingga membuat dia sempoyongan dan tubuhnya berputar ke belakang.

Baku tembak terjadi hingga Brigadir J tewas. Setelah suasana mulai senyap, Ricky datang dan bertanya kepada Richard.

“Ada apa?” tanya Brigadir Ricky. Namun Bharada E diam dan tidak menjawab karena dia masih syok dengan peristiwa yang dialaminya.

“Kemudian tiba-tiba sudah datang Pak Sambo karena ditelepon istrinya. Baru setelah itu, Pak Sambo telepon macam-macam itu, tidak tahu ia telepon ke mana saja. Tapi, setelah itu ada petugas datang, Provos datang,” jelas Taufan.

“Perkara percaya atau tidak, kita cek lagi nanti. Saya juga tidak akan serta-merta percaya juga,” tambahnya.

( Sumber : Brigadir R Ngakunya di Balik Kulkas, Kini Tersangka Pembunuhan Berencana )