Jakarta (VLF) – KPK mengeksekusi vonis mantan pimpinan DPRD Jawa Barat (Jabar) Ade Barkah Surahman dalam kasus suap proyek di Indramayu. Ade Barkah bakal menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung.

“Jaksa Eksekutor, (11/8) telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung yang berkekuatan hukum tetap dengan Terpidana Ade Barkah Surahman ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (15/8/2022).

Adapun Ade Barkah Surahman bakal menjalani pidana kurungan badan selama 4 tahun. Jumlah tersebut bakal dikurangi masa penahanan selama proses penyidikan.

“Terpidana tersebut akan menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi dengan masa penahanan saat proses penyidikan,” terang Ali.

Ali menerangkan Ade Barkah juga dibebani membayar uang pidana denda sebesar Rp 100 juta. Selain itu, dia dikenai uang pengganti sebesar Rp 750 juta.

Selain itu, hak politik Ade Barkah Surahman bakal dicabut. Hak politik itu dicabut selama dua tahun lebih lama dari pidana pokok Ade.

“Sekaligus adanya pencabutan hak pilih dalam pemilihan jabatan publik atau pejabat negara selama 2 tahun lebih lama dari pidana pokoknya,” tutup Ali.

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim memvonis eks Pimpinan DPRD Jabar Ade Barkah Surahman dua tahun penjara. Namun, Ade Barkah mengajukan banding.

Kemudian, Pengadilan Negeri Bandung memperberat vonis Ade Barkah menjadi empat tahun penjara. Putusan itu keluar pada 17 Januari 2022 dengan nomor 44/PID.TPK/2021/PT BDG.

( Sumber : KPK Jebloskan Eks Pimpinan DPRD Jabar ke Lapas Sukamiskin )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan kasus korupsi terkait lahan sawit PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu dengan dugaan kerugian negara Rp 78 triliun. Hari ini adik Surya Darmadi, berinisial JRT, kembali diperiksa jaksa.

“JRT, selaku adik tersangka SD, diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat (12/8/2022).

Selain memeriksa adik Surya Darmadi, jaksa penyidik memeriksa 3 saksi lainnya. Para saksi yang diperiksa adalah RD selaku Direktur PT Bahana Inti Sejahtera, PA selaku Direktur PT Darmex Biofuel, KG selaku Manager Finance PT Darmex Plantation, dan BW selaku Building Manager Gedung Menara Palma.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Ketut.

Sebelumnya, penyidik Kejagung juga telah memeriksa anak dari bos pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, berinisial AD; dan adik Surya Darmadi berinisial SW. SW diperiksa dalam kapasitas sebagai direktur di beberapa anak usaha milik Surya Darmadi.

Selain itu, Kejagung memeriksa keponakan Surya Darmadi berinisial AF dalam kapasitas sebagai pengurus PT DPN di Riau.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi dan kasus pencucian uang baru yang diusut Kejagung ini menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) R Thamsir Rachman dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka.

Ketut Sumedana mengatakan Thamsir sedang menjalani vonis dalam perkara dugaan korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu 2005-2008. Sementara itu, Surya Darmadi merupakan buron KPK.

Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi Lahan Duta Palma
Ketut Sumedana mengatakan kasus ini bermula pada 2003. Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma diduga melakukan kongkalikong dengan Thamsir Rachman, yang menjabat Bupati Indragiri Hulu saat itu. Dia mengatakan keduanya diduga kongkalikong terkait perizinan kegiatan pengolahan kelapa sawit perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi.

“Bahwa pada 2003, SD selaku pemilik PT Duta Palma Group (di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani) melakukan kesepakatan dengan RTR selaku Bupati Indragiri Hulu (periode 1999-2008) untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit ataupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Ketut Sumedana.

Dia mengatakan perizinan itu berada di lahan kawasan hutan, yakni di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan penggunaan lainnya (HPL), ataupun hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, menurut Ketut, kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan dibuat secara melawan hukum tanpa adanya izin prinsip dengan tujuan agar izin pelepasan kawasan hutan bisa diperoleh.

“Dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin lokasi dan izin usaha perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya izin prinsip, amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) dengan tujuan untuk memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dan HGU,” ujar Ketut.

Dia menyebutkan PT Duta Palma Group diduga tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau HGU hingga saat ini. Tak hanya itu, menurut dia, PT Duta Palma Group juga diduga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas area kebun yang dikelola.

Jaksa Agung St Burhanuddin menyebut kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam kasus dugaan korupsi ini ditaksir mencapai Rp 78 triliun.

( Sumber : Adik Surya Darmadi Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi Rp 78 T )

Jakarta (VLF) – Sebanyak dua mantan pimpinan Bank DKI resmi divonis 4 tahun penjara menyangkut kasus pemberian kredit pemilikan apartemen (KPA) tunai bertahap. Kasus tersebut terjadi pada 2011-2017 oleh Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke dan Bank DKI Cabang Permata Hijau kepada PT Broadbiz Asia.

Selain dua eks pimpinan cabang Bank DKI yang diadili, pihak swasta Roby Irwanto divonis 10 tahun penjara terkait kasus itu.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini menyampaikan, dirinya memastikan hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap operasional dan layanan perbankan. Pihaknya juga menghormati proses hukum yang sedang dijalankan saat ini.

“Bank DKI tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan menghormati seluruh keputusan yang telah dikeluarkan dari perangkat hukum,” tutur Herry dalam keterangan resmi, Jumat (12/8/2022).

Sebagaimana diketahui, vonis yang dijatuhkan kepada ketiga terdakwa telah dibacakan oleh majelis hakim di PN Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (10/8/2022). Para terdakwa yang divonis adalah mantan Kepala Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke M Taufik, mantan Kepala Bank DKI Cabang Permata Hijau Joko Pranoto, dan pihak swasta Roby Irwanto.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Taufik dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting, dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022).

Selain itu M Taufik juga dihukum membayar denda sebesar Rp 200.000.000, subsider 4 bulan. Hakim juga menjatuhkan vonis yang sama kepada Joko Pranoto.

Sedangkan terhadap terdakwa Robby Irwanto, majelis hakim menjatuhkan vonis selama 10 tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Selain itu Robby Irwanto dihukum membayar denda sebesar Rp 500.000.000, subsider 6 bulan. Hakim juga mewajibkan terdakwa Robby Irwanto membayar uang pengganti sebesar Rp 39.151.059.341.

Para terdakwa ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair.

Pada mulanya, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menemukan adanya penyimpangan dalam proses pemberian KPA tunai bertahap pada Bank DKI cabang Pembantu Muara Angke dan Cabang Permata Hijau. Hal itu dibuktikan dengan adanya pemalsuan data terhadap debitur dan tidak adanya jaminan yang dikucurkan oleh Bank DKI.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat Bima Suprayoga menuturkan, hal itulah yang kemudian menyebabkan kredit KPA tunai bertahap menjadi macet. Sementara itu, pihak Bank DKI tidak mempunyai jaminan untuk pemulihan terhadap kredit yang macet itu. Akibatnya kerugian keuangan negara dalam kasus ini sebesar Rp 39.151.059.341.

“Kredit KPA Tunai Bertahap menjadi macet sedangkan pihak Bank DKI tidak mempunyai agunan untuk pemulihan atas KPA tunai bertahap yang macet tersebut,” ujar Bima dalam keterangan pers tertulis, Rabu (17/11/2021).

( Sumber : Bank DKI Buka Suara Soal 2 Eks Pejabat Divonis 4 Tahun Terkait Kredit Macet )

Jakarta (VLF) – Deolipa Yumara eks pengacara Bharada Richard Eliezer atau Bharada E meminta fee fantastis hingga Rp 15 triliun. Dia bahkan mengancam akan menuntut Presiden apabila permintaannya tak dikabulkan.

“Ya kalau nggak ada kita gugat, catat aja,” ujar Deolipa sebagaimana dilansir detikNews, Jumat (12/8/2022).

Selain Presiden, dia juga akan menggugat Kapolri, Wakapolri hingga menteri. Gugatan, kata Deolipa, bisa dilakukan secara perdata.

“Kapolri kita gugat, semua kita gugat. Presiden, menteri, Kapolri, Wakapolri, semuanya kita gugat supaya kita dapat ini kan sebagai pengacara, secara perdata, Rp 15 triliun” katanya.

Deolipa mengatakan dirinya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dilakukan bisa secara perdata, katanya.

“Perdata bisa ke PTUN, bisa secara perdata,” katanya.

Dia menjelaskan alasannya meminta bayaran fantastis. Sebab, kata dia, Deolipa menjadi pengacara Bharada E ditunjuk oleh negara.

“Ya kan kita ditunjuk negara, negara kan kaya, masa kita minta Rp 15 triliun nggak ada,” katanya.

Sebelumnya, beredar surat bahwa Bharada E mencabut kuasa Deolipa Yumara dan Muhamad Boerhanuddin sebagai pengacaranya. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi.

“Iya, betul,” kata Andi saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/8). Andi menjawab pertanyaan terkait benar atau tidaknya surat pencabutan kuasa oleh Bharada E itu.

Andi mengatakan pencabutan merupakan wewenang Bharada E. Dia tak memberikan alasan detail terkait pencabutan kuasa ini.

“Ya namanya juga ditunjuk. Kalau penunjukannya ditarik, kan terserah yang nunjuk,” katanya.

Andi menyebut awalnya Deolipa dan Boerhanuddin memang ditunjuk oleh salah satu penyidik untuk membela Bharada E.

“Penyidik yang menunjuk untuk Bharada E,” katanya.

Sebagai informasi, Bharada Eliezer merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua. Selain Eliezer, Polri juga telah menetapkan tiga tersangka lain, yakni Irjen Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf.

( Sumber : Minta Fee Rp 15 T, Deolipa Ancam Gugat Presiden-Kapolri )

Jakarta (VLF) – Ronny Talapessy langsung bergerak cepat setelah ditunjuk sebagai pengacara baru Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dalam kasus kematian Brigadir J. Ronny pun saat ini sedang menyiapkan pembelaan bagi Bharada E, termasuk akan menghadirkan saksi yang meringankan.

“Rencananya kami ke depan akan mengajukan saksi yang meringankan, kemudian mengajukan saksi ahli bagi Bharada E,” ujar Ronny Talapessy, Jumat (12/8/2022) dikutip dari detikNews.

Dia menjelaskan, saksi meringankan yang disiapkan itu di antaranya beberapa teman dekat Bharada E.

“Saksi untuk mendukung profil Bharada E ini, dan saksi ahli juga. Ahli pidana dan ahli psikologi,” katanya.

Menurut Ronny, Bharada E masih muda dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia berharap kliennya itu bisa mendapat keringanan hukuman.

“Pertimbangannya masih muda, dia harapan keluarga. Masih jadi tumpuan keluarga dan juga bukan pelaku utama,” katanya.

Sebagai kuasa hukum Bharada E, Ronny mengatakan pihaknya saat ini fokus mendampingi kliennya. Termasuk memastikan agar hak-hak kliennya sebagai tersangka terpenuhi. Ronny juga menyatakan akan memberikan pembelaan bagi Bharada E agar mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

“Kami akan kawal kasus Bharada E agar Bharada E mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Bharada E adalah prajurit Polri yang berdedikasi , masih muda dan lulusan terbaik Tamtama Brimob di angkatannya,” tuturnya.

Ronny menambahkan pihaknya menghargai kinerja penyidik yang bekerja cepat dan profesional dalam menangani perkara ini.

“Penyidik Timsus sudah bekerja cepat dan profesional,” ucapnya.

Bharada E Dua Kali Ganti Pengacara

Dilansir dari detikNews, terhitung sudah dua kali Bharada E berganti pengacara untuk menghadapi kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Pengacara pertama Bharada E ialah Andreas Nahot Silitonga. Berdasarkan catatan detikcom, Andreas pertama kali muncul ke publik saat mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Senin (1/8/2022) lalu.

Dua hari kemudian, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya, dia disangkakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Terkini, Bharada E bersama tiga tersangka lain dijerat pasal pembunuhan berencana.

Bhadara E lalu ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saat masih menjadi tersangka tunggal, Bharada E diduga mengalami tekanan hingga sempat meminta perlindungan ke LPSK. Sejumlah asesmen dijalani Bharada E agar bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK.

Selanjutnya, Bharada E mendapatkan pengacara baru yakni Deolipa Yumara dan M Boerhanuddin. Keduanya ditunjuk penyidik Bareskrim untuk menjadi pengacara Bharada E.

Hanya saja, Deolipa dan Boerhanuddin tak lama mendampingi Bharada E. Keduanya mendampingi Bharada E selama 5 hari. Bharada E memberikan surat kuasa kepada Deolipa dan Boerhanuddin per Sabtu (6/8/2022). Kuasa atas keduanya dicabut per Rabu (10/8/2022).

Berikutnya, kabar Deolipa dan Boerhanuddin tak lagi menjadi pengacara Bharada E berawal dari beredarnya surat pencabutan kuasa. Kabar itu dibenarkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi.

“Iya, betul,” kata Andi saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/8/2022). Andi menjawab pertanyaan terkait benar atau tidaknya surat pencabutan kuasa oleh Bharada E itu.

Terbaru, Bharada E menunjuk advokat Ronny Talapessy sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. “Saya ditunjuk langsung oleh Bharada E dan keluarganya,” ujar Ronny Talapessy saat dihubungi detikcom, Jumat (12/8/2022).

Ronny Talapessy mengaku mendapatkan kuasa dari Bharada E sejak 10 Agustus 2022. Ronny meminta kepada para pihak untuk tidak lagi membuat pernyataan mengatasnamakan Bharada E selain dari pihaknya selaku kuasa hukum yang sah. Ia juga meminta seluruh pihak tidak membuat spekulasi-spekulasi terkait kasus penembakan di rumah Irjen Ferdy Sambo.

( Sumber : Pengacara Baru Bharada E Siapkan Saksi Meringankan di Kasus Brigadir J )

Jakarta (VLF) – Afiliator Binomo, Indra Kesuma atau Indra Kenz, akan menjalani sidang perdana hari ini. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan kasus penipuan dan investasi bodong.

Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

“Tanggal 12 Agustus (sidang perdana Indra Kenz) agenda pembacaan surat dakwaan pukul 10.00 WIB,” kata pejabat Humas PN Tangerang Arif Budi Cahyono kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).

Kendati demikian, Arif belum bisa memastikan sidang ini akan dihadiri Indra Kenz atau tidak. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum.

“Belum tahu. Tergantung jaksa apakah mau sidang online apa offline,” tambahnya.

Sidang akan dipimpin oleh Rahman Rajagukguk sebagai hakim ketua. Arif mengatakan pihaknya menerima pelimpahan berkas Indra Kenz dari Kejari Tangsel pada Rabu (3/8).

“Hakim anggota Hengky Henry dan Luki Rombot. Kemarin (berkas Indra Kenz diterima). Sidangnya kemungkinan di ruang sidang utama,” ucapnya.

Sebelumnya, Indra Kenz bakal didakwa melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) dan/atau Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP.

“Bahwa setelah pelimpahan berkas perkara, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan Terdakwa serta saksi-saksi di persidangan setelah mendapatkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8).

Sumber : Indra Kenz Jalani Sidang Perdana Kasus Binomo Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak hanya melakukan bersih-bersih kepada anggota kepolisian yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat namun juga menindak mereka yang diduga tidak profesional dalam melakukan penanganan perkara di awal kejadian. Di luar 3 anggota polisi yang tersangka pembunuhan berencana, ada 24 nama polisi yang diperiksa dan diduga melanggar kode etik. Jumlah ini bakal bertambah.

Komitmen mengenai penindakan sejumlah personel polisi yang diduga tak profesional dalam proses penanganan Brigadir J itu disampaikan langsung oleh Kapolri dalam jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (9/8/2022). Untuk diketahui, selain mengusut jalur pidana, Polri juga menginvestigasi pelanggaran kode etik dalam kasus ini melalui Inspektorat Khusus (Itsus).

Tim khusus sejauh ini telah memeriksa 56 personel. Sebanyak 31 personel di antaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik. Jumlah ini bertambah dari 25 personel yang sebelumnya diduga melanggar kode etik.

Puluhan polisi tersebut diduga berupaya melindungi Ferdy Sambo dengan cara merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti hingga mengaburkan fakta. Sebanyak 15 orang dari mereka telah resmi dimutasi Kapolri.

“Timsus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personel yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personel,” ujar Sigit.

Mahfud Ungkap 28 Polisi Langgar Etik
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud mengatakan Inspektorat Khusus (Irsus) memeriksa 28 anggota Polri yang diduga melanggar etik berkaitan dengan pembunuhan Brigadir J. Mahfud menyebut proses pidana juga bisa dilakukan kepada para polisi itu jika ditemukan bukti yang cukup.

“Penetapan mantan Kadiv Propam Irjen FS sebagai tersangka beserta 1 orang bintang dan 1 orang tamtama serta 1 orang sipil dan pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel lainnya adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat,” ujar Mahfud Md di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/8).

“Misalnya sengaja mencopot CCTV untuk hilangnya jejak dan alat bukti, itu bisa ke pidana juga. Yang penting sekarang telurnya sudah pecah, itu yang kita apresiasi dari Polri,” jelas Mahfud.

Mahfud mengapresiasi Kapolri yang telah mengungkap kasus penembakan Brigadir J. Dia mengatakan Polri telah bersungguh-sungguh mengungkap kasus ini agar terang benderang.

“Saya sebagai Menko Polhukam dan Ketua Kompolnas yang bertugas menjalankan perintah Presiden untuk mengawal dan mendorong agar kasus ini dibuka secara terang ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pemerintah mengapresiasi kepolisian RI, khususnya Kapolri Bapak Listyo Sigit Prabowo, yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang, khususnya di dalam mengungkap pelaku utama,” kata Mahfud.

Simak daftar polisi diduga melanggar etik di halaman berikutnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun eksklusif detikcom, berikut 27 personel Polri yang diduga melanggar kode etik:

Daftar Polisi Diduga Melakukan Tindak Pidana dan Melanggar Kode Etik

1. Irjen Ferdy Sambo selaku Kadiv Propam Polri (tersangka)
2. Bripka Ricky Rizal Wibowo selaku Satlantas Polres Brebes Polda Jateng/Ajudan Irjen Ferdy Sambo (tersangka)
3. Bharada Richard Eliezer (tersangka)

Daftar Polisi Diduga Melanggar Kode Etik:

1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri
2. Brigjen Benny Ali selaku Karoprovos Divisi Propam Polri
3. Brigjen Agus Budhiarto selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri
4. Kombes Susanto selaku Kabaggakum Biro Provos Divisi Propam Polri
5. Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri
6. Kombes Budhi Herdi Susianto selaku Kapolres Jakarta Selatan
7. Kombes Leonardus Simatupang selaku pemeriksa utama Biro Provos Divisi Propam Polri
8. AKBP Ari Cahya Nugraha selaku Kanit 1 Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri
9. Kompol Chuk Putranto selaku PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri
10. Kompol Baiquni Wibowo selaku PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri
11. AKP Irfan Widiyanto di Dittipidum Bareskrim Polri
12. AKBP Ridwan R Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jaksel
13. AKP Rifaizal Samual selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Jaksel
14. Ipda Arsyad Daiva Gunawan selaku Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Jaksel
15. AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri
16. Kombes Murbani Budi Pitono selaku Kabagrenmin Divisi Propam Polri
17. AKP Dyah Candrawati selaku Paurlog Bagrenmin Divisi Propam Polri
18. AKP Idham Faidilah selaku Pama Den A Ropaminal Divisi Propam Polri
19. Briptu Sigid Mukti Hanggono selaku Ropaminal Divisi Propam Polri
20. Iptu Hardista Tampubolon selaku Pama Den A Ropaminal Divisi Propam Polri
21. Iptu Januar Arifin selaku Pama Den A Ropaminal Divisi Propam Polri
22. Brigadir Frilliyan selaku Biroprovos Divisi Propam Polri
23. Briptu Firman selaku Biroprovos Divisi Propam Polri
24. Bharada Sadam selaku BKO Divisi Propam Polri

Berdasarkan informasi yang dihimpun, masih ada empat orang polisi lagi yang diduga melanggar kode etik dan sedang menjalani pemeriksaan. Empat orang polisi itu terdiri dari tiga perwira menengah (pamen) dan satu perwira pertama (pama). Sehingga jumlah polisi diduga melanggar kode etik ada 31 orang.

( Sumber :Eksklusif: Daftar 27 Nama Polisi yang Diduga Langgar Etik di Kasus Sambo! )

Jakarta (VLF) – Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 1 tahun penjara terkait kasus penganiayaan dan melumuri kotoran tinja kepada M Kace. Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini Napoleon bersalah baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

“Menuntut, agar majelis hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara, memutuskan, menyatakan Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan tindak penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu, kedua Pasal 351 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, dan dakwaan kedua Pasal 351 ayat 1 KUHPidana,”,” kata jaksa Andi Jaya Aryandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/8/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun,” imbuhnya.

Napoleon diyakini jaksa melanggar Pasal 351 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus ini, Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menganiaya M Kace di Rutan Bareskrim. Napoleon juga melumuri M Kace dengan kotoran manusia.

Dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Napoleon melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Dedy Wahyudi, Djafar Hamzah, Himawan Prasetyo, dan Harmeniko alias Choky alias Pak RT. Tuntutan untuk tiap terdakwa itu dilakukan terpisah.

( Sumber : Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Bui di Kasus Aniaya M Kace! )

Jakarta (VLF) – Kasus dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus bergulir. Penyidik memeriksa seorang pegawai Disdik Jabar sebagai saksi.

“Kemarin betul kami panggil dan periksa orang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, seorang saja sebagai saksi,” kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Hasbullah saat dihubungi detikJabar, Kamis (11/8/22).

Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tersebut dimintai keterangan terkait alur pengusulan bantuan Program Indonesia Pintar hingga diterima siswa.

“Terkait dugaan pemotongan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2020 ditingkat SMA/SMK di Kabupaten Tasikamalaya kami periksa pegawai ini untuk mengungkap alur pengusulan bantuan Program Indonesia Pintar sampai uangnya diterima para siswa,” kata Hasbullah.

Dugaan pemotongan dana PIP terjadi ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah 130 sekolah lebih.

Dari informasi awal, besaran potongan mencapai 10 hingga 20 persen dari setiap siswa. Bantuan yang diterima siswa pun beragam, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1 juta rupiah tergantung tingkatan siswa.

Dugaan pemotongan dana PIP itu disinyalir menelan kerugian negara milyaran rupiah.

Program PIP ini diberikan oleh Kementrian Pendidikan melalui rekening siswa. Tetapi dalam kasus ini sejumlah oknum di sekolah melakukan pemotongan dana sebesar 10 hingga 20 persen. Meski gunakan rekening siswa, namun pencairan dilakukan kolektif oleh sekolah dengan kuasa pelajar. Hal ini dilakukan akibat kasus COVID-19 yang tidak memperbolehkan kerumunan di Bank.

“Pemotongan itu pada dana PIP tahun 2020, saat itu masih tinggi COVID-19. Saat itu pengambilan dana PIP siswa itu dikuasakan kepada pihak sekolah karena saat pengambilan tidak boleh ada kerumunan,” kata Hasbullah.

Menurutnya, dari dana PIP tersebut setiap siswa kelas 1 mendapat Rp500 ribu, kelas 2 mendapat Rp1 juta sedangkan kelas 3 Rp500 ribu. “Dari total uang yang harus diterima siswa dipotong oleh oknum ini,” ucap Hasbullah, Kamis (4/8/22).

Dugaan korupsi dana Program Indonesia Pintar itu, berdasarkan temuan dari tim pendidik Kejaksaan Negeri dengan adanya beberapa informasi berkaitan siswa yang mendapatkan bantuan namun ada pemotongan.

Termasuk saat ini, pihaknya masih terus melakukan penyidikan terhadap beberapa sekolah yang diduga melakukan pemotongan dana PIP itu.

( Sumber : Usut Dugaan Sunat Dana PIP di Tasik, Kejaksaan Periksa 1 Saksi )

Jakarta (VLF) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satunya adalah aturan remisi yang tidak bisa diberikan kepada terpidana penjara seumur hidup dan mati. Kasus ini pernah ramai saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurangi hukuman pembunuhan wartawan Nyoman Susrama.

Berdasarkan UU Pemasyarakatan yang dikutip detikcom, Rabu (10/8/2022), Pasal 10 ayat 1 berbunyi:

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
a. remisi;
b. asimilasi;
c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. cuti bersyarat;
e. cuti menjelang bebas;
f. pembebasan bersyarat; dan
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun hak di atas tidak berlaku bagi terpidana seumur hidup dan terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi.

“Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati,” demikian bunyi Pasal 10 ayat 4.

Ahli hukum Agus Riewanto menegaskan UU Pemasyarakatan terbaru itu otomatis menggugurkan peraturan di bawahnya terkait remisi, termasuk Kepres 174/1999.

“Otomatis sudah tidak berlaku lagi pasca-diberlakukannya UU Pemasyarakatan dan UU P3,” kata Agus.

Sebagaimana diketahui, kasus remisi pengurangan hukuman penjara seumur hidup menjadi hukuman waktu tertentu pernah diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Nyoman Susrama, yaitu dari penjara seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara.

Alasannya, Jokowi memberikan remisi perubahan hukuman berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 soal remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara. Remisi ini mendapat penolakan dari banyak pihak sehingga Jokowi menganulir remisi itu.

( Sumber : UU Pemasyarakatan: Terpidana Seumur Hidup dan Mati Tak Bisa Dapat Remisi! )