Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman atas terdakwa kasus pengadaan masker COVID-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten atas nama Lia Susanti. Ia adalah mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada pengadaan masker jenis KN-95 pada 2020 yang merugikan negara Rp 1,6 miliar.

Di putusan kasasi, majelis hakim kasasi menolak permohonan kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang. MA memperbaiki putusan pada Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Serang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sra tanggal 29 November 2021.

“Menyatakan Terdakwa Lia Susanti telah terbukti sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan,” dalam putusan kasasi MA yang dikutip detikcom, Kamis (18/8/2022).

Ia juga dipidana dengan denda Rp 50 juta dengan ketentuan, apabila tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 2 bulan.

Majelis hakim pada perkara kasasi ini adalah hakim ketua Desnayeti, hakim anggota Soesilo dan panitera pengganti kasasi adalah Lismawati.

Putusan Pengadilan Tipikor sebelumnya: 4 Tahun

Di putusan tingkat Pengadilan Tipikor Serang, terdakwa dipidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 300 juta dengan ketentuan, jika tidak dibayar, dipidana 6 bulan penjara. Di tingkat Pengadilan Tinggi Banten, putusan ini dikuatkan dan meminta terdakwa tetap ditahan.

Sebagaimana diketahui, terdakwa lain dalam perkara ini adalah Wahyudin Firdaus sebagai Direktur PT Right Asia Medika (RAM). Ia divonis bersalah dan dipidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan.

Hukuman tambahan diberikan kepada Wahyudin berupa uang pengganti senilai Rp 200 juta. Jika tidak dibayar, harta benda disita menutupi uang pengganti. Bila tidak cukup, dipidana 2 tahun penjara.

Nama ketiga adalah terdakwa Agus Suryadinata, yang menggunakan PT RAM untuk pengadaan masker. Ia dipidana 6 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan penjara. Ia juga dihukum uang pengganti Rp 1,1 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar maka harta benda disita dan jika tidak mencukupi maka dipidana selama 3 tahun. Terdakwa Wahyudin dan Agus sendiri tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama.

( Sumber : MA Potong Hukuman Terdakwa Korupsi Masker COVID-19 Banten )

Jakarta (VLF) – Anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP Arsul Sani meminta Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Edi Nurdin Massa dijatuhkan pidana maksimal jika terbukti bersalah. Arsul juga mendorong agar Kasat Narkoba yang terlibat kasus narkoba itu diberikan pidana dengan pemberatan.

“Komisi III meminta jajaran penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan agar dalam kasus-kasus kejahatan yang melibatkan atau pelakunya adalah penegak hukum seperti halnya dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau narkoba seperti kasus Kasat Anti-narkoba Polres Karawang ini, maka selain pasal pidana pokoknya juga harus dirujuk pasal pemberatan pidana yang ada di KUHP,” kata Arsul kepada wartawan, Rabu (17/8/2022).

Arsul mengatakan pemberatan hukuman itu tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dia menyebut penegak hukum yang melakukan tindakan pidana, maka hukumannya dapat ditambah sepertiga.

“Kan ada aturan dalam KUHP kalau pelaku kejahatan itu pejabat atau penegak hukum maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Nah kemudian kita harapkan hakim akan jatuhkan pidana maksimal dengan ditambah pemberatan tersebut,” kata dia.

Menurut Arsul, pemberatan hukuman itu perlu dilakukan. Hal itu, kata dia, agar menunjukkan kepada publik bahwa penegak hukum akan dipidana lebih berat jika melakukan pelanggaran.

“Ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa penegak hukum sendiri akan dihukum lebih berat jika lakukan kejahatan,” tutur dia.

Kasat Narkoba Polres Karawang Terlibat Kasus Narkoba
Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno H Siregar mengatakan penangkapan dilakukan pada Kamis (11/8/2022) sekitar pukul 07.00 WIB, di sebuah apartemen di Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.

“Pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, ENM ditangkap di TKP basement Taman Sari Apartemen Mahogani Karawang,” kata Krisno kepada detikcom, Selasa (16/8).

Setelah Bareskrim melakukan pendalaman, Edi diduga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Berikut ini peran Edi.

“(Peran AKP Edi) pernah mengirim 2.000 butir pil ekstasi bersama-sama dengan saksi JS dan RH ke tersangka Juki (pemilik tempat hiburan malam Fox Club dan F3X KTV). Jumlah sabu yang di sita di apartemen tempat tinggal ENM 101 gram sabu, 2 butir ekstasi, dan alat timbang,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno H Siregar kepada detikcom, Selasa (16/8).

( Sumber : Kasat Narkoba Polres Karawang Ditangkap, PPP: Hukum dengan Pemberatan )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan kembali memeriksa Surya Darmadi hari Kamis lusa. Surya Darmadi akan kembali diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

“Pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka SD akan dilaksanakan pada Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).

Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada hari Kamis nanti. Selain itu, jaksa terus melacak aset tersangka dan aset PT Duta Palma Group.

“Pelacakan aset milik perusahaan PT Duta Palma Group dan milik Tersangka masih terus dilakukan, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri,” katanya.

Selain itu, penyidik akan memeriksa saksi-saksi dan ahli terkait perkara tersebut. Sementara itu, Kejagung juga berkoordinasi dengan KPK apabila KPK memerlukan untuk memeriksa Surya Darmadi di Kejagung.

“Bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pemeriksaan atas nama Tersangka SD,” kata Ketut.

“Apabila diperlukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan oleh penyidik KPK, akan dilaksanakan di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung,” ungkapnya.

Selanjutnya, Ketut mengatakan Kejagung sangat mendukung penuntasan kasus Surya Darmadi di KPK. Ketut mengatakan Kejagung akan memberi kesempatan seluasnya kepada penyidik KPK untuk memeriksa Surya Darmadi, yang juga berstatus tersangka di KPK.

“Kejaksaan Agung berharap dengan ditahannya Tersangka SD dapat mengakselerasi penuntasan perkara baik yang ditangani Kejaksaan Agung maupun KPK,” ungkapnya.

Diketahui, Surya Darmadi tiba di Tanah Air pada Senin (15/8). Surya Darmadi dijemput penyidik Kejagung di Bandara Soekarno-Hatta dan dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Surya Darmadi langsung di tahan setelah diperiksa.

“Hari ini kita sedang melakukan pemeriksaan atas Tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari,” kata Jaksa Agung St Burhanuddin saat jumpa pers di kantornya, Senin (15/8).

Surya Darmadi Jadi Tersangka di Kejagung

Kasus ini menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) R Thamsir Rachman dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka.

“Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dua orang tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam tindak pidana korupsi, ditetapkan dua orang tersangka, yaitu RTR selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008, dalam tindak pidana pencucian uang, ditetapkan satu orang tersangka, yaitu SD selaku pemilik PT Duta Palma Group,” kata Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/8).

Jaksa Agung St Burhanuddin kemudian menjelaskan soal dugaan kerugian negara dalam kasus ini. Dia menyebut dugaan korupsi ini merugikan negara Rp 78 triliun. Kasus ini pun menjadi kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara tertinggi.

“Menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp 78 triliun,” kata Jaksa Agung Burhanuddin dalam keterangannya melalui video yang diterima detikcom.

( Sumber : Lusa, Kejagung Kembali Periksa Surya Darmadi Tersangka Korupsi Rp 78 T )

Jakarta (VLF) – Tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi, kini ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Surya Darmadi juga punya jejak diburu KPK sejak 2019.

Berdasarkan catatan detikcom, Selasa (16/8/2022), Surya Darmadi dijerat sebagai tersangka sejak 2019 melalui pengembangan kasus yang diusut KPK dari perkara yang sebelumnya membelit mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Annas Maamun sendiri terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada September 2014. Seorang lain yang juga dijerat kala itu adalah Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap.

Kemudian KPK mengembangkan penyidikan hingga menjerat korporasi dan dua tersangka lagi. Korporasi yang dijerat sebagai tersangka adalah PT Palma Satu. Sedangkan 2 tersangka lainnya adalah Suheri Terta sebagai Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dan menetapkan 3 pihak sebagai tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK saat itu Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Duduk Perkara
Awalnya Annas menerima Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan. Dalam surat itu Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan saat itu membuka kesempatan pada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah.

“Tersangka SRT (Suheri Terta) yang mengurus perizinan terkait lahan perkebunan milik Duta Palma Group mengirimkan surat pada Gubernur Riau Annas Maamun yang pada pokoknya meminta Gubernur Riau mengakomodasi lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau,” ucap Syarif.

Setelahnya Surya diduga menawarkan Annas uang Rp 8 miliar melalui Gulat bila area perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan. Annas menyetujuinya.

“Perusahaan yang mengajukan permintaan pada Gubernur Riau Annas Maamun yaitu PT Palma Satu Dkk tersebut diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro. SUD (Surya Darmadi) diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri Terta) merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini,” kata Syarif.

Surya Darmadi
Sejak saat itu, Surya Darmadi menghilang bak ditelan bumi. Janji-janji KPK untuk terus meringkus para buronan termasuk Surya Darmadi tak terbukti.

“Terhadap DPO yang hingga saat ini belum ditemukan, KPK masih terus melakukan berbagai upaya agar para DPO tersebut dapat ditemukan,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada akhir Desember 2020.

Hal senada disampaikan Karyoto selaku Deputi Bidang Penindakan KPK. Karyoto menyinggung soal anggapan bahwa KPK terlihat diam terhadap para buron KPK itu.

“Ya pokoknya kita tidak diam, kita sedang mencari,” ujar Karyoto pada 27 Juni 2022.

Hal itu disampaikan Karyoto berkaitan dengan pencarian buron-buron termasuk Surya Darmadi. Namun, dia enggan menyampaikan proses pencarian para buron tersebut.

“Memang kelihatannya rekan-rekan memandang kita (KPK) diam, tapi kita sedang berupaya dan kalau bicara detail bagaimana pencariannya, ya sama saja kan kita memberitahukan,” ujarnya.

Surya Darmadi Tersangka Kejagung
Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin 1 Agustus 2022 menyampaikan perkara korupsi yang ditangani dengan nilai dugaan kerugian keuangan negara yang sangat fantastis Rp 78 triliun. Sebagai tersangka adalah Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma dan Bupati Indragiri Hulu M Thamsir Rachman.

Dalam perkara ini, baik Surya Darmadi dan M Thamsir Rachman tidak ditahan. Thamsir tidak ditahan lantaran dia kini berada di penjara terkait kasus korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu 2005-2008.

“Terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena tersangka RTR sedang menjalani pidana untuk perkara lain di lapas Pekanbaru,” kata Burhanuddin melalui keterangan video yang diterima detikcom, Senin (1/8/2022).

“Tersangka SD masih dalam status DPO,” imbuh Burhanuddin.

Kejagung Tahan Surya Darmadi
Terkini, pada Senin 15 Agustus 2022, Kejagung memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi. Kejagung juga menahan Surya Darmadi setelah dijemput di bandara.

“Hari ini kita sedang melakukan pemeriksaan atas Tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin saat jumpa pers di kantornya, Senin (15/8/2022).

Dia mengatakan pihaknya juga telah menjemput Surya Darmadi di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu, Surya Darmadi langsung dibawa ke gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Surya Darmadi telah tiba di gedung Jampidsus sekitar pukul 13.55 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja putih panjang dan bermasker. Surya Darmadi langsung dibawa ke dalam Gedung Bundar Jampidsus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tampak dia juga didampingi pengacaranya.

( Sumber : Surya Darmadi Diburu KPK Sejak 2019, Akhirnya Menyerah pada Kejagung )

Jakarta (VLF) – Viral kasus pencurian cokelat di Alfamart, pengutil mengancam pegawai Alfamart hingga berujung perdamaian kedua pihak. Berikut ini fakta-faktanya.

Dilansir dari detikInet, kejadian berawal dari video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang perempuan pengemudi Mercy bernama Mariana, mencuri cokelat di Alfamart. Kemudian viral video pegawai Alfamart diancam pelaku akan dipolisikan atas UU ITE.

Kasus ini ramai diperbincangkan dan mencuri perhatian netizen. Bahkan sampai Senin (15/8/2022) malam, kasus ini menjadi trending topic Twitter, Alfamart dengan 156 ribu tweet, diikuti UU ITE dengan 32.500 tweet, Maling 36.700 tweet, dan Klepto 21.200 tweet.

Alfamart Angkat Bicara

Alfamart membenarkan peristiwa pencurian yang terjadi pada 13 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, di Alfamart Sampora, Cisauk, Tangerang Selatan. Pegawai Alfamart melihat konsumen mengambil barang tanpa membayar dan dimintai pertanggungjawaban.

Namun setelah kejadian tersebut, pengutil cokelat justru menekan pegawai Alfamart untuk membuat permohonan maaf. “Alfamart sangat menyayangkan adanya tindakan lanjutan sepihak dari konsumen dengan membawa pengacara yang membuat pegawai Alfamart tertekan,” kata Alfamart.

Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Kasus ini menarik perhatian publik karena Hotman Paris ikut bersuara dan membela pegawai Alfamart tersebut. Hingga kemudian Alfamart menunjuk kantor hukum Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum mereka dan akhirnya melaporkan Mariana ke polisi.

Menurut Hotman Paris, pegawai Alfamart tersebut bertindak sesuai SOP jika ada konsumen mencuri barang. Sehingga tindakan pegawai tersebut menyebarkan fakta wanita mencuri cokelat, tidak bisa dijerat UU ITE. Pernyataan ini membuat Hotman Paris juga menjadi trending topic Twitter dengan 29.400 tweet soalHotman Paris.

Toko Ponsel Pengutil Cokelat Alfamart Diserbu Netizen
Usai kasus viral, beredar informasi nama, alamat, dan toko pengemudi Mercy pengutil cokelat tersebut. Mariana diketahui sebagai pemilik toko ponsel dan aksesori di ITC BSD.

Toko tersebut kemudian mendapat review bintang 1 di Google. Netizen rama-ramai memberikan review buruk akibat kejadian perempuan mengutil cokelat di Alfamart.

detikINET menelepon langsung dan dijawab Mariana, namun dia membantah sebagai orang yang diberitakan. Tidak lama detikNews mengkonfirmasi pengacara Mariana dan dibenarkan.

Apa Bisa Pegawai Alfamart Dijerat UU ITE

Netizen mempertanyakan, apakah kejadian pegawai Alfamart vs pengemudi Mercy bisa dijerat UU ITE? Pengamat teknologi dari ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan ada dua kondisi yang akan menentukan jerat UU ITE.

Menurut Heru, jika sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan, maka penyebaran video di internet adalah salah dan bisa kena UU ITE. Namun, jika ditingkatkan ke pidana pencurian, maka kasus ITE gugur.

“Kalau benar ada kasus pencurian dan belum selesai, harusnya tidak bisa dikenakan UU ITE karena bukan fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi, merupakan fakta dan pelajaran agar toko lain tidak kena pencurian juga,” kata.

Alfamart Cabut Laporan

Terbaru, pegawai Alfamart Amelia mencabut laporan terhadap Mariana, yang secara otomatis menghentikan proses penyelidikan polisi. Amelia mengatakan pencabutan laporan tidak ada paksaan. Ia juga mengaku sudah memaafkan pihak Mariana.

“Enggak ada (paksaan atau intimidasi). Iya semuanya jadi masalah ini sudah selesai dan kita juga udah mencabut laporannya jadi masalah ini udah selesai,” kata Amelia di Mapolres Tangerang Selatan, Senin (15/8/2022) malam.

Sebelumnya, Mariana diwakili anaknya Ivana Valenza meminta maaf kepada pihak Alfamart dan Amelia. Permintaan maaf dilakukan usai Mariana melakukan pencurian barang Alfamart dan melakukan pengancaman kepada Amelia.

“Dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah cokelat dan 2 buah sampo. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudara Amelia dan keluarganya,” kata Ivanza.

( Sumber : Viral Pencurian Cokelat Alfamart, Pengutil Ancam Pegawai-Berakhir Damai )

Jakarta (VLF) – Bharada Richard Eliezer alias Bharada E resmi menjadi justice collaborator (JC). Pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tidak mempersoalkan hal tersebut asal Bharada E jujur dalam memberikan keterangan demi mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J.

Pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak mengaku pihak keluarga Brigadir J menghargai keputusan LPSK memberikan perlindungan kepada Bharada E.

“Saya mewakili keluarga menghargai saja,” ungkap Martin dilansir dari detikSumut, Senin (15/8/2022).

Hanya saja Bharada E diminta tidak merekayasa kesaksiannya. Tersangka ditegaskan mesti jujur dalam memberikan informasi.

“Dalam artian begini, asalkan memang kesaksian nanti yang dituangkan di dalam BAP dan yang disampaikan di persidangan memang tidak ada rekayasa lagi, sesuai dengan fakta,” tegasnya.

Diketahui Bharada E resmi menyandang status JC di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Hal ini diumumkan langsung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelah melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.

“Bharada E memang memenuhi syarat sebagai justice collaborator,” ungkap Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dilansir dari detikNews, Senin (14/8).

Bharada E Bukan Tersangka Utama
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menegaskan, Bharada E memenuhi syarat menjadi JC karena dianggap bukan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

“Yang bersangkutan bukan pelaku utama,” tegas Hasto.

Bharada E dianggap hanya menuruti perintah atasannya, Irjen Ferdy Sambo. Mantan Kadiv Propam Polri itu kini ditetapkan sebagai tersangka dan dalang dalam kasus tewasnya Brigadir J.

“Menurut catatan kami memang Bharada E ini adalah pelaku tindak pidana tetapi dengan peran minor karena dia mendapatkan perintah dari atasannya,” imbuhnya.

Dengan ditetapkannya Bharada E sebagai JC, maka perlindungan darurat Bharada E sebelumnya otomatis dicabut diganti dengan perlindungan sepenuhnya.

“Oleh karena itu perlindungan darurat yang diberikan sejak 2 hari lalu dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi,” tegas Hasto.

Irjen Sambo Perintah Bharada E
Diketahui Bharada E merupakan salah satu dari 4 tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Hutabarat alias Brigadir J.

Dalam kasus itu, Bharada E disuruh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo ditetapkan tersangka sebagai dalang kasus pembunuhan Brigadir J.

Mantan Kadiv Propam Polri tersebut ditetapkan sebagai dalang dalam kasus tersebut. Irjen Ferdy Sambo diduga merekayasa kronologi kasus pembunuhan itu menjadi baku tembak.

Ada pun 2 tersangka lainnya juga merupakan bawahan Irjen Ferdy Sambo, di antaranya, Brigadir Ricky Rizal (RR), dan Kuat Ma’ruf (KM). Bripka RR dan KM berperan ikut membantu dan menyaksikan penembakan Bharada E terhadap korban.

( Sumber : Bharada E Jadi Justice Collaborator, Harus Jujur Ungkap Pembunuhan Yoshua )

Jakarta (VLF) – Mariana, wanita yang mengancam karyawan Alfamart Sampora, Cisauk, Tangerang, membayar cokelat yang diambilnya setelah ditegur pegawai. Hotman Paris selaku pengacara Alfamart mengatakan tindak pidana pencuriannya sudah terjadi meski wanita itu kemudian membayarnya.

“Suatu pencurian sudah selesai pada saat barang itu sudah dibawa. Artinya tindak pidananya sudah selesai,” kata Hotman Paris saat dihubungi detikcom, Senin (15/8/2022).

Hotman Paris mengatakan apa yang dilakukan Mariana masuk tindakan pencurian. Terlapor telah mengambil barang orang lain tanpa izin.

Hotman memastikan tindakan Mariana yang membayar cokelat yang diambilnya itu tidak akan menghentikan proses hukum yang tengah ditempuh pihak Alfamart.

“Soal kemudian dikembalikan itu hal lain. Ingat aja pelaku di mal yang ketangkap satpam, bukan berarti bebas kan. Tindak pidananya sudah terjadi. Tidak dipengaruhi walau sudah dikembalikan karena tindak pidana sudah terjadi, sudah selesai,” jelas Hotman.

Mariana Belakangan Bayar Cokelat yang Diambilnya
Pihak Mariana buka suara terkait kejadian mengambil cokelat tanpa bayar di Alfamart Sampora, Cisauk, Tangerang. Pihak Mariana mengaku membayar cokelat itu belakangan setelah diketahui oleh ‘Mbak’ Alfamart.

“Saya sudah katakan ibu dalam keadaan tidak sadar dan yang lainnya udah dibayar semuanya,” ujar Haji Amir selaku orang yang dikuasakan oleh Mariana, Senin (15/8/2022).

Menurut Amir, hal ini wajar terjadi karena tidak ada manusia yang sempurna. Ia meminta netizen memahami secara utuh persoalan tersebut.

“Ya namanya manusia biasa, namanya ciptaan Tuhan ada yang kurang ada yang lebih. Nah itu klarifikasi. Jadi tolong media dan netizen menyampaikan apa adanya untuk disebarluaskan itu saja permintaan saya.”

Amir menegaskan Mariana tidak mencuri. Mariana telah mengganti rugi cokelat yang diklaimnya terbawa ke dalam tasnya.

“Kata ‘mencuri’ di situ, tidak ada kata ‘mencuri’ di situ. Intinya sudah selesai, pada prinsipnya udah ibu bayar, udah selesai dong,” katanya.

Alfamart Polisikan Mariana
Kasus Mariana yang mengancam karyawan Alfamart usai ketahuan mencuri cokelat berbuntut panjang. Pihak Alfamart melaporkan sosok perempuan tersebut.

“Dari pihak Alfamart sedang membuat laporan di polres,” kata Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarly Sollu saat dihubungi, Senin (15/8/2022).

Sarly mengatakan ada dua laporan polisi yang tengah dibuat pihak Alfamart. Dua laporan itu terkait tindakan pencurian dan pengancaman.

“Dari pelapor tadi akan membuat dua LP (laporan polisi). Satunya pencurian dan lainnya intimidasi,” terang Sarly.

Lebih lanjut Sarly mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan menyeluruh perihal duduk perkara kasus tersebut. Laporan dari pihak Alfamart pun nantinya akan segera diselidiki.

“Segera akan dilakukan penyelidikan,” ujar Sarly.

( Sumber : Hotman Paris soal Wanita Ambil Cokelat di Alfamart: Pidana Sudah Terjadi )

Jakarta (VLF) – Surya Darmadi akhirnya tiba di Indonesia. Tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma itu dibawa tim penyidik Kejagung ke gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mengikuti proses hukum selanjutnya.

Dirangkum detikcom, Senin (15/8/2022), sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejagung, Surya Darmadi lebih dulu terjerat perkara di KPK. Dia merupakan pendiri dan Ketua Darmex Agro Group, yang didirikan di Jakarta pada 1987 melalui anak perusahaannya, PT Dutapalma Nusantara. PT Darmex Agro telah menjadi salah satu kelompok budi daya, produksi, dan pengekspor minyak sawit terbesar di Indonesia. Darmex Agro diketahui memiliki area perkebunan yang tersebar di Provinsi Riau.

April 2019: Surya Darmadi Tersangka KPK
Surya Darmadi memiliki jejak ‘hitam’ dan berperkara di KPK. Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 2019. Perkara ini dalam kapasitas Surya sebagai Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma.

Anak buah Surya Darmadi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Suheri Terta, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 25 September 2014, terhadap Annas Maamun sebagai Gubernur Riau saat itu dan Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap.

Hingga persidangan Annas Maamun selesai, Surya Darmadi pun tak kunjung datang memenuhi panggilan KPK. Dia kemudian ditetapkan sebagai buron, namanya masuk ke daftar pencarian orang (DPO).

KPK sendiri mengatakan telah berupaya mengejar dan menangkap buron yang belum diketahui keberadaannya, salah satunya Surya Darmadi. KPK juga telah membentuk tim pencarian DPO.

“Kemudian yang menyangkut DPO lainnya, saya pernah menyampaikan pada rekan-rekan bahwa kami telah membentuk tim pencarian DPO dan itu kita lepaskan dari tugas sehari-hari, ya saya tidak akan cerita keberadaan DPO lainnya,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/4/2021).

“Ya tapi mudah-mudahan ini adalah salah satu kerja dari tim itu. Kemudian, mudah-mudahan dalam waktu singkat yang akan datang juga masih bisa kita mencari DPO-DPO lain,” sambungnya.

Agustus 2022: Pengumuman Surya Darmadi Tersangka Kejagung
Di sisi lain, Kejagung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka. Surya Darmadi diduga melakukan kongkalikong dengan Thamsir Rachman yang menjabat Bupati Indragiri Hulu terkait perizinan kegiatan pengolahan kelapa sawit perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi.

Bahwa pada 2003, SD selaku Pemilik PT Duta Palma Group (di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani) melakukan kesepakatan dengan RTR selaku Bupati Indragiri Hulu (Periode 1999-2008) untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/8/2022).

Ketut menyebut perizinan itu berada di lahan kawasan hutan, yakni di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan penggunaan lainnya (HPL) maupun hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, kata Ketut, kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan dibuat secara melawan hukum tanpa adanya izin prinsip dengan tujuan agar izin pelepasan kawasan hutan bisa diperoleh.

Kejagung menduga PT Duta Palma Group tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau HGU hingga saat ini. Tak hanya itu, katanya, PT Duta Palma Group juga diduga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas area kebun yang dikelola.

“Selain itu, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan HGU serta PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20% dari total luas area kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007,” jelas Ketut.

Alhasil, perbuatan itu dinilai mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Ketut mengatakan perbuatan tersebut diduga mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu untuk memperoleh mata pencaharian dari hasil hutan tersebut.

Dalam perkara ini, Surya Darmadi dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tentang Kerugian Negara Rp 78 T
ST Burhanuddin mengungkap kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Kerugian itu diperoleh dari hasil penghitungan ahli.

“Menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp 78 triliun,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin menerangkan, dalam kasus ini, Thamsir telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu itu kepada lima perusahaan milik Surya Darmadi. Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani.

Surya Darmadi kemudian mendapat izin lokasi dan izin usaha yang diberikan dari Thamsir tersebut. Izin itu kemudian digunakan Surya Darmadi untuk membuka perkebunan dan produksi kelapa sawit tanpa adanya izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional.

“Izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit,” jelas Burhanuddin.

11 Agustus 2022: Kejagung Cegah Surya Damadi
Pada Kamis 11 Agustus, Kejagung meminta Surya Darmadi dicegah ke luar negeri. Kejagung sempat menyebut Surya Darmadi ada di luar negeri.

“Kita melakukan segala upaya untuk menemukan yang bersangkutan, di mana pun keberadaannya, sebelum opsi lain kita lakukan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, kepada wartawan, Kamis (11/8/2022).

Surya Darmadi sendiri diburu oleh dua aparat penegak hukum, yakni Kejagung dan KPK. Surya Darmadi dicegah ke luar negeri atas permintaan Kejagung. Padahal sebelumnya, KPK menyatakan Surya Darmadi berada di luar negeri.

“Hari ini kami menerima permohonan pencegahan dari Kejagung RI terhadap WNI bernama Surya Darmadi. Adapun masa pencegahan berlaku selama enam bulan hingga tanggal 11 Februari 2023,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan pers, Kamis (11/8).

15 Agustus 2022: Surya Darmadi Dibawa ke Kejagung
Surya Darmadi akhirnya tiba di Tanah Air. Dia langsung dibawa ke gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Pantauan detikcom, Senin (15/8/2022), jaksa membawa Surya Darmadi ke gedung Jampidsus sekitar pukul 13.55 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja putih panjang dan bermasker.

Surya Darmadi langsung dibawa ke dalam gedung bundar Jampidsus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tampak dia juga didampingi pengacara.

Kejagung menjemput Surya Darmadi ke Bandara Soekarno Hatta. Surya Darmadi sebelumnya disebut berada di luar negeri.

15 Agustus 2022: Surya Darmadi Ditahan Kejagung
Kejagung langsung memeriksa Surya Darmadi begitu tiba di Indonesia. Surya Darmadi juga langsung ditahan.

“Hari ini kita sedang melakukan pemeriksaan atas Tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin saat jumpa pers di kantornya, Senin (15/8).

Pengacara Surya Darmadi, Juniver Girsang, mengatakan kliennya akan mengikuti semua proses hukum di kejaksaan maupun penegak hukum lain.

“Ada informasi mengatakan dia kabur, itu tidak benar. Terbukti setelah dipanggil, kemudian berkoordinasi dengan kami, dan kemudian kami imbau untuk hadir untuk membela dirinya,” kata Juniver.

( Sumber :Jejak Surya Darmadi, Buron KPK yang Kini Ditahan Kejagung )

Jakarta (VLF) – KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta Selatan. Kegiatan itu terkait dengan tindak pidana korupsi (TPK) bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan itu dilakukan pada Sabtu (13/8) lalu. Adapun saat itu penyidik menggeledah dua tempat di wilayah Jakarta Selatan.

“Tim Penyidik, Sabtu (13/8), telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di 2 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (15/8/2022).

Ali menjelaskan kedua lokasi itu diduga berkaitan dengan perkara yang menjerat Mukti Agung Wibowo. Dua tempat itu merupakan rumah tempat tinggal dan sebuah kantor.

“Lokasi tersebut yaitu rumah tempat tinggal dan kantor yang diduga ditempat dimaksud terdapat beberapa bukti yang terkait dengan perkara ini,” jelas Ali.

Adapun dalam penggeledahan itu, kata Ali, penyidik menemukan bukti berupa dokumen dan barang elektronik. Nantinya, bukti tersebut bakal dianalisis dan ditambahkan ke dalam berkas perkara milik tersangka.

“Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan barang elektronik,” sebut Ali.

“Analisis disertai penyitaan segera dilakukan Tim Penyidik untuk melengkapi berkas perkara dari para Tersangka,” lanjut Ali.

Adapun dalam perkara ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (11/8) sore hingga malam di sejumlah tempat di Jakarta dan Pemalang, Jawa Tengah. Dalam OTT itu, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo beserta 33 orang lainnya diamankan KPK.

“Dari berbagai pengumpulan informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 6 tersangka,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/8/2022).

Adapun tersangka yang ditetapkan berjumlah enam orang, yakni:

Sebagai pemberi:

1. Sugiyanto selaku Kepala BPBD Kabupaten Pemalang
2. Yanuarius Nitbani selaku Kadis Kominfo Kabupaten Pemalang

3. Mohammad Saleh selaku Kadis PU Kabupaten Pemalang
4. Slamet Masduki selaku Pj Sekda Kabupaten Pemalang

Sebagai penerima:

1. Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang periode 2021 s/d 2026

2. Adi Jumal Widodo selaku Swasta atau Komisaris PD AU

( Sumber : KPK Geledah Rumah-Kantor di Jaksel Terkait OTT Bupati Pemalang )