Jakarta (VLF) – Kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng segera terbuka dalam persidangan. Salah satu terdakwa yaitu Indrasari Wisnu Wardhana selaku mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) akan duduk sebagai terdakwa.

“Pak Wisnu dalam keadaan baik dan sehat,” ucap Kresna Hutauruk, selaku kuasa hukum Indrasari Wisnu Wardhana, kepada wartawan, Senin (22/8/2022).

Kresna mengatakan sidang dengan agenda awal pembacaan dakwaan bakal digelar pada 24 Agustus 2022. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Pak Wisnu dan kami tim penasihat hukum dari Pak Wisnu siap untuk menghadapi sidang yang akan dimulai pada 24 Agustus nanti,” kata Kresna.

Pengacara dari kantor NKHP Law Firm ini berharap sidang kliennya nanti dapat berjalan lancar dan adil. Dengan begitu, kata Kresna fakta persidangan akan terungkap tanpa ada pengaruh atau tekanan di luar persidangan.

“Harapan kami agar sidang berjalan dengan adil dan benar sehingga nanti hasilnya adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tanpa ada pengaruh atau tekanan dari luar persidangan,” ujarnya.

Kelangkaan Minyak Goreng

Awal mula perkara ini diketahui pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar. Saat kelangkaan itu, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan menetapkan domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan ekspor minyak goreng tidak melaksanakan kebijakan pemerintah itu.

“Maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO serta DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah,” imbuhnya.

Setelah melakukan penyelidikan, Kejagung menjerat para tersangka. Diketahui, total saat ini ada lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus minyak goreng, yaitu:

1. Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag)

2. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia

3. Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG)

4. Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas; dan

5. Lin Che Wei selaku pihak swasta.

Burhanuddin menilai perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian negara. Tak hanya itu, mereka juga yang menyebabkan minyak goreng langka.

“Perbuatan para Tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya Kerugian perekonomian negara (mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat),” jelas Burhanuddin.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : Eks Dirjen Daglu Kemendag Diadili di Kasus Minyak Goreng 24 Agustus! )

Jakarta (VLF) – Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkap Irjen Ferdy Sambo dua kali menembak Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Dilansir detikNews, pengacara Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak meminta agar Ferdy Sambo mengakui tindakan itu dan meminta maaf kepada keluarga korban.

“Saya masih memiliki harapan bahwa para tersangka termaksud Bapak Ferdy Sambo dan Bu Putri Chandrawathi (istri Ferdy Sambo) mau segera bertobat, mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga korban,” kata Martin, saat dihubungi, Minggu (21/8).

Martin meminta Ferdy Sambo berhenti melakukan rekayasa dan mulai memberikan keterangan jujur.

“Dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya tanpa ada lagi kebohongan dan rekayasa, agar dapat terhindar dari ancaman Pidana maksimal sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 340 Kitab undang-undang Hukum Pidana,” imbuhnya.

Menurut Martin, fakta yang diungkap oleh Komnas HAM itu membuktikan Sambo bukan hanya merencanakan pembunuhan. Tapi juga menjadi pelaku pembunuhan tersebut.

“Tersangka Ferdy Sambo selain merencanakan dan menyuruh melakukan pembunuhan terhadap almarhum Brigadir J. Tersangka Ferdy Sambo juga ikut sebagai pelaku penembakan,” katanya.

Tim kuasa hukum Brigadir J mengaku, sejak awal curiga bahwa Sambo memang terlibat langsung. Dia tidak yakin jika ajudan saling tembak di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

“Sesuai analisa kami, jika ada ajudan yang berani menembak sesama ajudan lainnya dan peristiwa penembakan dan atau pembunuhan terjadi di rumah pimpinan ajudan tersebut, hampir mustahil jika tidak atas seizin pimpinan,” katanya.

Martin berharap, ada bukti lain selain pernyataan dari tersangka Bharada Richard Eliezer yang membuktikan bahwa Ferdy menembak dua kali. Salah satu bukti yang diharapkan oleh Martin adalah rekaman CCTV yang baru ditemukan oleh Polri.

“Tentunya temuan CCTV tersebut dapat memudahkan untuk mempersesuaikan dengan keterangan yang disampaikan oleh tersangka Richard Eliezer bahwa ada dua kali tembakan yang dilakukan oleh tersangka Ferdy Sambo,” katanya.

Komnas HAM: Sambo Dua Kali Tembak Brigadir J
Informasi baru kembali terungkap dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo disebut ikut menembak Yoshua sebanyak dua kali.

Keterangan itu disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat dikonfirmasi, Sabtu (20/8). Taufan mengungkap pengakuan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E saat diperiksa Komnas HAM.

“(Sambo tembak Yoshua dua kali) Itu keterangan Bharada E, tugas penyidik untuk mendalaminya lagi dengan bukti yang kuat,” kata Taufan.

Menurut Taufan, kejadian lengkap mengenai pembunuhan berencana Brigadir J bakal dibuka di pengadilan. Taufan menyebut ada eksekutor lain yang membuat Brigadir J tewas.

“Di pengadilan nantinya, tidak cukup hanya dengan pengakuan. Kami meyakini eksekutornya tidak satu orang, berdasarkan hasil forensik dan balistik. Tugas penyidik mencari bukti siapa lainnya eksekutor itu. Menurut Bharada E, ya FS” ujarnya.

“Sekali lagi, ingat di pengadilan akan sangat riskan kalau hanya berdasarkan keterangan itu,” tambahnya.

( Sumber : Pengacara Yoshua kepada Ferdy Sambo: Segera Bertobat dan Setop Rekayasa! )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang diketuai Rahman Rajaguguk menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa Indra Kesuma atau Indra Kenz. Hakim beralasan eksepsi tersebut tidak berdasar.

“PN Tangerang menjatuhkan putusan sela terhadap terdakwa Indra Kenz. Menyatakan eksepsi Indra Kenz ditolak seluruhnya,” ucap Rahman dalam persidangan di PN Tangerang, Senin (22/8/2022).

Hakim menjelaskan, karena eksepsi kuasa hukum ditolak, sesuai dengan Pasal 156 ayat 21 KUHAP, proses hukum perkara ini harus dilanjutkan dengan agenda berikutnya. Majelis pun meminta jaksa menghadirkan alat bukti dalam persidangan dalam sidang berikutnya.

“Sidang dilanjutkan,” tambahnya.

Sementara itu, sidang Indra Kenz akan kembali digelar pada Jumat (26/8). Dalam agendanya, hakim meminta JPU bisa menghadirkan para saksi.

“Menghadirkan para saksi,” ucap Rahman.

Sebelumnya, Indra Kenz mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum di kasus Binomo. Pengacara Indra Kenz, Brian Pranenda, menilai dakwaan jaksa terhadap Indra Kenz bukan tindak pidana kejahatan.

“Bahwa apa yang didakwakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat dakwaan yang didakwakan terhadap Indra Kenz bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran mengingat tidak ada unsur kesengajaan,” kata Brian di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Jumat (12/8).

“Tidak ada unsur melawan hukum dan bukan tindak pidana kejahatan, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata yang harus diselesaikan berdasarkan ketentuan pasal perjanjian klien antara pengguna dan Binomo dan kebijakan privasi dan ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sehingga patut dan beralasan hukum,” katanya.

Diketahui, Indra Kenz didakwa melakukan pidana judi online,penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik hingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik, penipuan atau perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indra Kenz didakwa pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo.

“Terdakwa Indra Kenz dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa,” kata jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Jumat (12/8).

Indra Kenz dalam kasus ini didakwa pasal berlapis. Pasal yang didakwakan adalah Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

( Sumber : Hakim Tolak Eksepsi Indra Kenz di Kasus Binomo, Sidang Lanjut Pembuktian )

Jakarta (VLF) – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, enam polisi diduga terbukti menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

Dugaan tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Tim Khusus Mabes Polri. Dari enam personel yang dimaksud, salah satunya adalah mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo yang kini telah berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan berencana.

Sementara, kata Dedi, untuk lima personel lainnya saat ini masih menunggu untuk dilimpahkan ke penyidik Bareskrim Polri guna dilaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kelimanya yaitu BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, Kompol CP.

“Masih menunggu penyidik untuk persangkaan pasal yang akan diterapkan,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Jumat (19/8/2022).

Saat ini, Ferdy Sambo telah dilakukan penahanan di Mako Brimob. Sedangkan lima personel yang diduga menghalangi penyidikan masih ditempatkan di tempat khusus.

Secara terpisah, Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan ancaman pidana yang dapat dipersangkakan terhadap personel yang terbukti menghalangi penyidikan atau obstruction of justice lumayan tinggi.

Mereka bisa dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 32 dan 33.

“Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE, ini ancamannya lumayan tinggi, dan juga pasal 221, 223 KUHP, dan 55 pasal 56 KUHP,” ungkap Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri.

( Sumber : Polri Tunggu Penyidik Soal Sangkaan Pasal 6 Polisi Terkait “Obstruction of Justice” Kasus Brigadir J )

Jakarta (VLF) – Satreskrim Polres Jombang akhirnya mengumumkan status hukum Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro AH yang ditangkap di sebuah hotel. AH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan (sodomi) seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha mengatakan AH sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Menurutnya, korban adalah seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun warga Jombang.

“Yang pertama saudara AH kami terapkan pasal tindak pidana pencabulan, yakni pasal 82 juncto pasal 76E UU SPPA (UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak),” kata Giadi kepada wartawan di Mapolres Jombang, Jumat (19/8/2022).

Giadi menjelaskan hari ini AH menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang. Hukuman berat bakal menanti Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro yang sudah dinonaktifkan itu.

“Tersangka pertama (ancaman hukuman untuk AH) minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara,” jelasnya.

AH digerebek polisi di Hotel Sentral, Jalan Gus Dur, Jombang pada Kamis (18/8) dini hari. Ia diduga mencabuli seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun. Tersangka dan korban sama-sama tinggal di Kabupaten Jombang.

( Sumber : Pejabat Kejari Bojonegoro Jadi Tersangka Sodomi Remaja Laki-laki )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kembali menerima pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi. Kali ini, datang dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS).

Terpidana korupsi di Surabaya kembalikan uang ke negara RP 500 juta.

Kepala Kejari Surabaya, Danang Suryo Wibowo mengatakan pemulihan keuangan negara dari perkara korupsi di PT Dok Perkapalan Surabaya itu berjumlah RP 500 juta. Ia menyebut ini adalah kado HUT KE-77 RI.

“Uang denda tersebut diterima Kasi Pidsus Kejari Surabaya (Ari Panca Atmaja), selaku Penyidik Pidsus Kejari Surabaya dari terpidana kasus korupsi PT. Dok Perkapalan Surabaya Riry Syareid Jetta melalui kuasa hukumnya,” kata Danang kepada detikJatim, Jumat (19/8/2022).

Danang menjelaskan, penyerahan itu tertuang dan tersurat dalam nomor PR-27/M.5-10/Dsp.1/08/2022 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1204 K/Pid.Sus/2020 tanggal 11 Mei 2020.

Sementara Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Khristiya Lutfiasandhi mengatakan, pengembalian uang itu bermula dari terpidana Riry Syareid Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok Perkapalan Surabaya periode 2014-2016.

Kala itu, ia terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi pengadaan floating dock kapasitas 8500 TLC eks Rusia.

Dalam perkara itu, terpidana merugikan keuangan negara sekitar Rp 63 miliar pada tahun 2019. Dalam perkara itu pula, terpidana harus menjalani pidana penjara selama 8 tahun, membayar denda sebesar Rp 500 juta, hingga membayar uang pengganti senilai Rp 132 juta.

Selain perkara itu, Kejari Surabaya juga telah menyelamatkan aset Pemkot Surabaya. Jumlahnya, mencapai Rp 3 Triliun.

Kasi Datun Kejari Surabaya, Arie Candra Dinata Noer mengatakan, penyelamatan aset Pemkot Surabaya senilai Rp 3.110.338.567.000 itu pun telah diterbitkan sertifikat. Yakni, oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebanyak 60 bidang dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebanyak 124 bidang dengan total luas 911.241 M².

“Saat ini, seluruh sertifikat aset tersebut telah diserahkan kepada Pemkot Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya,” kata Arie.

( Sumber : Terpidana Korupsi di Surabaya Kembalikan Uang Negara Rp 500 Juta )

Jakarta (VLF) – Tim khusus yang menangani kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat akan menyampaikan perkembangan terbaru penyidikan serta pemeriksaan yang dilakukan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC).

“Ya nanti disampaikan habis shalat Jum’at,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditanya soal pemeriksaan Putri Cendrawathi pada Jumat (19/8/2022).

Adapun nama Putri terseret dalam kasus ini karena sempat membuat laporan pelecehan dan penodongan yang dilakukan oleh Brigadir J.

Namun belakangan, dua laporan itu dihentikan Polri. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan dua kasus tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga pengusutan terhadap dua laporan dihentikan.

“Berdasarkan hasil gelar perkara tadi perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana,” kata Andi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/8/2022).

“Kami anggap dua laporan polisi ini menjadi satu bagian yang masuk dalam kategori obstruction of justice. Ini bagian dari upaya untuk menghalangi-halangi pengungkapan dari kasus 340 (pembunuhan berencana),” ujar Andi.

Diketahui, ada empat tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan seorang ART Sambo bernama Kuat Ma’ruf.

Brigadir J tewas setelah diduga ditembak Bharada E di rumah dinas Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Menurut keterangan polisi, Bharada E menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.

Kepada penyidik dan juga Komnas HAM, Ferdy mengaku memerintahkan Bharada E untuk menembak Brigadir J. Namun, apakah Ferdy turut terlibat menembak Brigadir J, penyidik masih mendalaminya.

( Sumber : Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J )

 

Jakarta (VLF) – Tersangka kasus dugaan korupsi lahan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Surya Darmadi batal diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Pemeriksaan terhadap Surya Darmadi awalnya akan dilaksanakan di Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini. Rencana pemeriksaan tersebut batal lantaran Surya Darmadi saat ini sedang dirawat di ICU RS Adhyaksa.

“Pemeriksaan terhadap tersangka SD dalam proses penyidikan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dijadwalkan pada Jumat 19 Agustus 2022 bertempat di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) ditunda hingga kondisi kesehatan Tersangka SD pulih kembali dan siap untuk menjalani pemeriksaan lanjutan,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/8/2022) dikutip dari detikNews.

“Tersangka SD sementara waktu harus menjalani perawatan intensif di ruangan Intensive Care Unit (ICU) RSU Adhyaksa,” ujarnya.

Untuk diketahui, Surya Darmadi telah diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, pada Kamis (18/8/2022). Namun, pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI itu dihentikan sementara karena Surya mengeluh sakit pada bagian dada.

“Dihentikan sementara untuk pemeriksaan medis. Ya benar (sakit) masih kita lakukan pengecekan medis. Pemeriksaan sudah jalan sebentar, tiba-tiba kondisi tersangka drop atau sakit mengeluh dadanya sakit,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat dihubungi, Kamis (18/8/2022).

Sementara itu, kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang, mengatakan kliennya meminta pemeriksaan tersebut dihentikan sementara. Dia menyebut Surya Darmadi perlu mendapat pemeriksaan kesehatan karena memiliki riwayat jantung akut.

“Namun mengingat fisiknya kondisinya yang tidak mengizinkan, beliau minta agar dihentikan suku pemeriksaan dan meminta dokter me-recheck kesehatannya yaitu jantung akut. Hasil ricek dari dokter tadi didatangkan dokter menyatakan perlu dibawa ke rumah sakit, yaitu RS Ceger, di bawah kontrol atau pengawasan dari kejaksaan,” kata dia.

“Oleh karenanya, pemeriksaan hari ini tidak bisa dilanjutkan dan kemudian kami berharap kesehatan beliau cepat pulih supaya bisa selesai proses ini dan beliau juga berharap bahwa kondisinya cepat pulih agar dia bisa menghadapi proses yang lebih lanjut inilah,” imbuh Juniver.

Surya Darmadi Kaget Disebut Rugikan Negara Rp 78 Triliun

Sebelumnya, Surya Darmadi diperiksa Kejagung RI terkait kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (18/8/2022). Melalui kuasa hukumnya, Juniver Girsang, Surya mengaku kaget dengan dasar tuduhan merugikan negara Rp 78 triliun.

“Tadi beliau juga sampaikan kepada saya tolong disampaikan bahwa ‘Saya terus terang saja kaget terhadap yang dikatakan dan opini yang berkembang bahwa saya ada merugikan negara sampai Rp 78 T’. Lantas dia katakan kepada saya, ‘Pak Juniver perlu saya beri catatan bahwa permasalahan yang ada sekarang, aset itu sudah maksimal Rp 5 T doang’,” kata Juniver di Gedung Bundar Kejagung RI, Kamis (18/8/2022).

Surya pun meminta penyidik untuk menjelaskan perhitungan kerugian negara Rp 78 triliun.

“Oleh karenanya dia sangat tertarik tadi menyatakan bahwa, ‘Saya pengen sebetulnya pihak penyidik bisa menjelaskan kepada saya bagaimana hitungan Rp 78 T itu’,” ujarnya.

Untuk diketahui, Surya Darmadi memiliki jejak ‘hitam’ dan berperkara di KPK. Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 2019. Perkara ini dalam kapasitas Surya sebagai Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma.

Di sisi lain, Kejagung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka. Surya Darmadi diduga melakukan kongkalikong dengan Thamsir Rachman yang menjabat Bupati Indragiri Hulu terkait perizinan kegiatan pengolahan kelapa sawit perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi.

Dalam perkara ini, Surya Darmadi dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

( Sumber : Surya Darmadi Dirawat di ICU, KPK Batalkan Pemeriksaan Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau, Surya Darmadi akan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (19/8/2022) di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung, Jakarta.

Adapun KPK menetapkan Surya sebagai tersangka kasus dugaan suap revisi alih fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan pada 2014.

“Jumat 19 Agustus 2022 bertempat di Gedung Bundar JAM-Pidsus, tersangka SD akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ketut dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022).

Ketut mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan KPK itu merupakan bentuk sinergitas antar-aparat penegak hukum. Adapun perkara Surya Darmadi yang ditangani KPK, juga menyeret Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun ke penjara.

Namun, Surya Darmadi lepas dari jerat hukum. KPK kemudian menetapkannya sebagai buron pada 2019.

Selain terjerat kasus di KPK, Surya Darmadi terjerat kasus di Kejagung pada awal Agustus.

Kejagung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau.

Selain itu, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam kasus penyerobotan lahan di Riau, negara diduga mengalami kerugian perekonomian hingga Rp 78 triliun.

( Sumber : KPK Akan Periksa Surya Darmadi di Kejagung Besok )

Jakarta (VLF) – KPK menahan eks Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna. Dia menjadi tersangka dalam perkara suap gratifikasi yang melibatkan mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, pukul 14.34 WIB, Kamis (18/8/2022). Ajay Priatna terlihat turun dari ruang pemeriksaan. Dia telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dengan tangan diborgol.

Dia terlihat digiring oleh penyidik KPK turun dari ruang pemeriksaan menuju ruang konferensi pers. Nantinya status penahanan Ajay diumumkan beserta konstruksi perkara yang menjeratnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan Ajay sudah berstatus tersangka. Dia menyebut Ajay dijerat dalam perkara yang berhubungan dengan suap yang menjerat Robin.

“Sudah lah (tersangka), kalau nggak salah tuh (kasusnya) pernah terungkap di sidangnya Robin ya, suap. Nanti akan disampaikan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/8).

Sementara itu, Plt Jubir KPK Ali Fikri menjelaskan, dari fakta persidangan AKP Robin, telah ditemukan adanya keterlibatan Ajay. Ali mengatakan pihaknya telah menetapkan perkara itu ke tahap penyidikan.

“Berdasarkan fakta-fakta hukum pada persidangan Stepanus Robin Patuju dan Maskur Husain, ditemukan adanya dugaan perbuatan pidana korupsi pihak lain,” kata Ali Fikri secara terpisah.

“Sehingga, setelah melalui proses penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti, maka KPK meningkatkan pada proses penyidikan, berupa dugaan perbuatan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Cimahi dan pemberian suap kepada Stepanus Robin Patuju dan Maskur Husain,” lanjutnya.

Ali menyebut saat ini KPK tengah memeriksa Ajay. Menurut Ali, konstruksi perkara Ajay akan diumumkan nanti.

“Tim KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dan perkembangannya secara rinci akan segera disampaikan,” tuturnya

Adapun Ajay sebelumnya telah divonis 2 tahun penjara pada 2021 lantaran terbukti menerima gratifikasi dalam pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda di Cimahi. Dia menjalani masa tahanannya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Pada Rabu (17/8), Ajay dinyatakan bebas setelah mendapat remisi. Namun Ajay langsung diamankan penyidik KPK di hari yang sama lantaran terjerat dengan kasus baru. Berdasarkan salah seorang sumber, Ajay diciduk KPK terkait perkara AKP Stepanus Robin Pattuju.

Nama Ajay memang sebelumnya muncul dalam perkara Robin. Saat itu, Ajay mengaku memberikan uang senilai Rp 500 juta lantaran diancam oleh Robin.

( Sumber : KPK Kembali Tahan Eks Wali Kota Cimahi! )