Jakarta (VLF) – KPK mencecar sejumlah saksi di kasus suap perizinan prinsip pembangunan cabang retail di Ambon yang menjerat mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL). Mereka dikonfirmasi soal aset milik Richard hingga penerimaan gratifikasi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan Tim Penyidik KPK memeriksa empat saksi dalam dugaan suap Richard. Kemudian, penyidik juga menelusuri aset milik Richard terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Diperiksa terkait dugaan penerimaan uang oleh RL selaku Wali Kota Ambon dan penelusuran aset-aset untuk pembuktian dugaan TPPU,” kata Plr Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).

Adapun para saksi tersebut, kata Ali, diperiksa di gedung KPK Merah Putih pada Rabu (6/7). Mereka adalah:

1.Shinta Mangkoedidjojo selaku Wiraswasta;
2.Patrick Alexander Hehuwat selaku Wiraswasta;
3.Olla Ruipassastaf selaku Perkim Kota Ambon; dan
4. Fahri Anwar S selaku Swasta.

Dalam pemeriksaan itu, tambah Ali, penyidik juga mencecar Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase. Dia dikonfirmasi soal penghasilan Richard hingga dugaan gratifikasi yang diterima Richard.

“Dikonfirmasi soal tupoksi RL selaku Wali Kota Ambon, penghasilan Wali Kota Ambon, prosedur perijinan di Kota Ambon dan pengetahuan dugaan penerimaan gratifikasi oleh RL selaku Wali Kota Ambon,” kata Ali.

Sebelumnya, Richard Louhenapessy kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka. Kali ini, Richard ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

“Selama proses penyidikan dugaan perkara awal tersangka RL, tim penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (4/7).

Ali menerangkan Richard sengaja menyembunyikan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas lain. KPK, kata Ali, akan terus melengkapi bukti-bukti.

“Di antaranya kesengajaan menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu. Pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” ujar Ali.

Ali melanjutkan pihaknya akan terus menginformasikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Ali berharap masyarakat yang memiliki informasi mengenai aset terkait perkara ini dapat menyampaikan ke penyidik maupun call center di 198.

( Sumber : KPK Periksa 4 Saksi Cek Aset Eks Walkot Ambon Terkait TPPU )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa korupsi Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2018, Ni Putu Eka Wiryastuti.

“Mengadili, satu, keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa (Eka Wiryastuti) tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim, I Nyoman Wiguna, saat membacakan putusan sela dalam sidang, Kamis (7/7/2022).

Masih dalam putusannya, majelis hakim juga meminta tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan persidangan terhadap Mantan Bupati Tabanan itu dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi.

Dengan keputusan majelis hakim tersebut, selanjutnya sidang perkara gratifikasi pengurusan DID Tabanan tahun anggaran 2018 dengan Terdakwa Eka Wiryastuti akan memasuki tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi.

Usai sidang, Eka Wiryastuti tidak banyak memberikan pernyataan. Ia hanya mengaku menghargai putusan sela yang sudah ditetapkan majelis hakim.

“Ya kita hargai itu karena memang dibutuhkan proses pembuktian. Ya kita ikuti proses itu sampai selesai,” ujarnya singkat seraya bergegas ke ruang tahanan sementara.

Di bagian lain, koordinator penasihat hukum Terdakwa Eka Wiryastuti, Gede Wija Kusuma, menegaskan lagi dasar pengajuan eksepsi.

“Dalam dakwaan itu tidak dijelaskan kapan Saudara Eka Wiryastuti bersama Dewa Wiratmaja melakukan penyuapan. Tempatnya ada. Waktunya tidak ditentukan,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap menghargai putusan sela yang sudah ditetapkan majelis hakim. “Dan kami siap lanjut ke (tahap) pembuktian,” pungkasnya.

( Sumber : Hakim Tolak Eksepsi Mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti )

Jakarta (VLF) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencabut predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 4 unit kerja instansi pemerintah. Salah satunya Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Begini penjelasannya.

Dilansir detikNews, ada 4 instansi yang dicabut predikat WBK. Yakni PN Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, dan Polres Ogan Komering Ulu Timur.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa pencabutan ini terkait maladministrasi unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM. Informasi tersebut bersumber dari masyarakat dan media massa kemudian selanjutnya Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan konfirmasi kebenaran atas informasi maladministrasi tersebut kepada Tim Penilai Internal (TPI).

“Predikat Zona Integritas harus benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan, maka saat unit kerja/satuan kerja atau kawasan sudah tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM, predikatnya harus dicabut,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/7/2022).

Tidak hanya dilakukan pencabutan predikat, Kementerian PAN-RB juga melarang unit/satuan kerja atau kawasan tersebut diajukan lagi untuk mendapatkan predikat menuju WBK selama 2 tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan.

Hal ini sesuai dengan poin C Bab IV yang termaktub dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 90/2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah terkait Pencabutan Predikat WBK/WBBM.

Predikat WBK pada Pengadilan Negeri Surabaya diberikan pada 2019 dan dicabut sejak 3 Februari 2022. Pencabutan ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka kasus penyuapan.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta juga kehilangan predikat WBK sejak 14 Juni 2022 karena ditetapkannya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sebagai tersangka kasus penyuapan oleh KPK. Unit kerja ini mendapat predikat WBK pada 2014.

Predikat WBK Polres Ogan Komering Ulu Timur juga dicabut sejak 30 Juni 2022 akibat ditetapkannya Kapolres Ogan Komering Ulu Timur sebagai terdakwa tindak pidana gratifikasi dan pemerasan atas proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur menyandang WBK sejak 2020.

Sementara pada 2019, predikat WBK KBRI Singapura dicabut. Kementerian PANRB mengimbau kepada seluruh unit/satuan kerja atau kawasan yang dicabut predikatnya untuk segera melakukan perbaikan pada sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pimpinan unit/satuan kerja atau kawasan juga harus meningkatkan pengawasan terhadap integritas aparatur di wilayahnya.

“Kami minta unit/satuan kerja atau kawasan penerima WBK maupun WBBM untuk betul-betul menjaga integritas, bertindak sesuai dengan predikat yang disandangnya, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” imbuh Erwan.

( Sumber :KemenPAN-RB Cabut Status Wilayah Bebas Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya )

Jakarta (VLF) – Emirsyah Satar dan Soetikno Soedardjo menjadi 2 nama baru tersangka kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 dan CRJ-1000 di PT Garuda Indonesia. Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan perkara ini tidak berhenti pada nama-nama itu saja.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana membuka kemungkinan pengusutan kasus ini dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dari situlah lantas ada kemungkinan nama-nama lain muncul akan ditelusuri.

“Bisa saja (menerapkan TPPU), kami masih lihat perkembangannya,” ucap Ketut kepada wartawan, Rabu (6/7/2022).

Hanya, Ketut belum berbicara lebih jauh mengenai hal ini. Perkembangan lebih lanjut disebut Ketut akan menjadi kuncinya.

“Kita lihat perkembangannya ke depan,” imbuh Ketut.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penetapan Emirsyah Satar sebagai tersangka bisa menjadi babak baru dalam pengusutan perkara. Soal siapa saja yang diduga terkait dengan aliran dana, belakangan mulai dikaitkan dengan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, Uchok menilai kasus Garuda memang kental dengan muatan politis.

“Kesan politiknya memang terasa. Satu hal, apa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu untuk menyelamatkan Garuda. Terpenting, kasus ini terbongkar dulu oleh Kejaksaan,” ungkap Uchok.

Ketua DPP Serikat Karyawan Garuda Indonesia, Tomy Tampatty, menilai dugaan keterlibatan Emirsyah Satar dalam pusara kasus telah lama diketahui. Pihaknya bahkan telah melaporkan dugaan perkara sejak 2006 dan 2010 atau di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami mengirimkan laporan kepada Bapak Presiden SBY, tapi semuanya tidak ada tanggapan,” kata Tomy.

Duduk Perkara
Emirsyah, selaku mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, dijerat sebagai tersangka bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (PT MAR). Menurut Kejagung, Emirsyah Satar adalah orang yang pertama kali membocorkan rencana pengadaan pesawat kepada Soetikno. Hal itu bertentangan dengan pedoman pengadaan armada (PPA) milik PT Garuda Indonesia.

Sedangkan peran Soetikno Soedardjo (SS) dalam kasus ini adalah mempengaruhi Emirsyah untuk menyetujui analisis dari pihak manufaktur. Akhirnya Emirsyah Satar pun menginstruksikan jajarannya untuk membuat analisis hingga memilih Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah:

1. Setijo Awibowo (SA) selaku VP Strategic Management Office Garuda Indonesia 2011-2012
2. Agus Wahjudo selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia 2009-2014
3. Albert Burhan (AB) selaku VP Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2012

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

( Sumber : Kejagung Buka Peluang Usut Nama-nama Baru di Kasus Korupsi Garuda )

Jakarta (VLF) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan perlawanan dengan menggugat putusan International Chambers of Commerce (ICC) Singapore yang menjatuhkan denda ratusan miliar rupiah ke Kemhan. Sidang perdana gugatan ini akan digelar besok Rabu (6/7/2022).

Dilansir SIPP PN Jakpus, Selasa (5/7/2022), sidang perdana digelar besok di Ruang Oemar Seno Adji pukul 09.00 WIB. Agenda sidang ialah memeriksa kelengkapan berkas dengan kehadiran penggugat dan tergugat.

Dalam gugatan ini, penggugatnya adalah Kemhan. Sedangkan tergugatnya Navayo International AG dan Hungarian Exsport Credit Insurance PTE LTD.

Adapun Kemhan mengajukan empat permohonan. Berikut ini permohonan Kemhan:
1. Menerima Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – International Chambers of Commerce (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 Penetapan No:103/2015.eks jo. Putusan Arbitrase Internasional-Putusan Sela Final (Interim Final Award) tanggal 26 Maret 2014 dan Putusan Final (Final Award) tanggal 28 Mei 2014 Jo No 07/PDT/ARB-INT/2015/PN.JKT.PST tidak dapat dieksekusi batal demi hukum.
3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional – International Chambers of Commerce (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG tidak dapat diakui dan tidak dapat dilaksanakan.
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Awal Mula Perkara
Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat satelit Garuda-1 keluar dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia pada 19 Januari 2015. Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Untuk mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit 123 derajat BT itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Singkat cerita, Kemhan meneken kontrak dengan sejumlah vendor, yaitu Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran. Akhirnya Avanti dan Navayo pun menggugat pemerintah Indonesia.

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut sejauh ini negara diwajibkan membayar kepada dua perusahaan itu dengan nilai ratusan miliar rupiah.

“Kemudian Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani sehingga pada 9 Juni 2019 Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling sebesar Rp 515 miliar. Jadi negara membayar Rp 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya,” kata Mahfud pada 13 Januari 2021.

“Nah, selain dengan Avanti, pemerintah baru saja diputus oleh arbitrase di Singapura untuk membayar lagi nilainya sampai sekarang itu 20.901.209 dolar (USD) kepada Navayo, harus bayar menurut arbitrase. Ini yang USD 20 juta ini nilainya Rp 304 (miliar),” imbuh Mahfud Md.

Di sisi lain, kasus ini sudah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menemukan apakah ada unsur pidananya atau tidak. Sejumlah nama sudah dipanggil Kejagung, salah satunya mantan Menkominfo Rudiantara.

“Saksi yang diperiksa yaitu R selaku Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014-2019, dan sebagai pemegang hak pengelolaan filling(HPF) slot orbit 123° Bujur Timur (BT), diperiksa terkait tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (11/2/2022). Leonard menyebut Rudiantara sekaligus pemegang hak pengelola filling (HPF) slot orbit 123° Bujur Timur (BT).

( Sumber : Sidang Gugatan Kemhan Lawan Vendor Satelit Digelar Besok di PN Jakpus )

Jakarta (VLF) – Kasus promo minuman beralkohol oleh pengelola Holywings yang dinilai menghina agama digugat secara perdata. Akhir bulan Juni lalu, ada dua warga bernama Muhammad yakni Muhammad Faisal dan Muhammad Husni Mubarak menggugat secara perdata PT ABG yang menaungi unit usaha Holywings tersebut.

Dua warga yang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangeran tersebut merasa tersinggung, tersakiti dan terhina atas promo minuman beralkhol gratis untuk pengunjung bernama Muhammad dan Maria.

Muhammad Faisal dan Muhammad Husni Mubarak menggugat karena merasa berhak menggugat karena nama Nabi Muhammad yang juga nama kedua kliennya dipakai untuk promo miras oleh Holywings.

“Kedua latar belakang kita mengajukan gugatan secara perdata karena kami melihat dan menyerap aspirasi dan keluhan para publik yang terkesan dan patut diduga manajemen Holywings terkesan lepas tangan dan melimpahkan semua masalah ke karyawannya,” kata Koordinator pengacara penggugat, Hendarsam Marantoko di PN Tangerang, baru-baru ini.

Selain soal karyawan yang ‘dikorbankan’ atas promo miras hingga menjadi tersangka, dia menyoroti soal nasib ribuan karyawan Holywings lainnya.

Ketika terjadi masalah pidana, karyawan disalahkan diduga dikorbankan dan dikambinghitamkan. Lalu, terkait masalah penutupan Holywings yang karyawannya dijadikan tumbal lagi bahwa ini nasib 2.800 sekian karyawan.

“Nah hal seperti ini kami menyerap aspirasi supaya manajemen Holywings dalam artian pengurusnya direktur, komisaris ikut bertanggung jawab. Boleh saja masalah pidana tersebut tidak sampai pada mereka, tapi lihat. Tapi mereka tidak bisa lepas secara keperdataan,” tambahnya.

Para penggugat menuntut meminta ganti rugi imateriil dan materiil sebesar Rp 100 miliar. Dia mengatakan, jika gugatan dikabulkan majelis hakim, uang ganti rugi itu akan disumbangkan ke Baznas untuk kepentingan umat dan masyarakat banyak. Namun, Hendarsam tidak dapat merinci uang senilai tersebut atas kerugian apa saja.

Selain itu, penggugat menuntut manajemen Holywings, direktur, dan perusahaannya melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak berskala nasional selama tujuh hari berturut-turut.

Hendarsam menambahkan kedua kliennya juga merasa dirugikan secara materiil atas promo miras dari Holywings. Namun, ia juga tidak dapat menjabarkan kerugian tersebut dalam hal apa saja.

“Ada. Ada kerugian materiilnya. Itu nanti ada materi gugatan kita tidak bisa nanti kita jabarkan di dalam persidangan,” jelasnya.

Holywings Digugat Rp 36, 5 triliun
Selain gugatan yang dilayangkan dua warga bernama Muhammad tersebut, Holywings juga digugat secara perdata oleh empat orang bernama Pangeran M Negara S, Teofilus Mian Parluhutan, Andreas Saut Simanjutak dan Mufty Dwitama.

Tidak tanggung-tanggung keempat orang itu menggugat PT Aneka Bintang yang menaungi operasional Holywings sebesar Rp 36, 5 triliun. Dikutip dari SIPP PN Jakarta Pusat, Senin (4/7/2022), gugatan dengan nomor perkara375/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu telah didaftarkan pada 1 Juli 2022.

Dalam petitum yang dilayangkan, penggugat menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penghinaan terhadap simbol agama Islam dan Nasrani untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Penggugat juga menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan promosi minuman beralkohol gratis dengan membawa nama Muhammad dan Maria.

Karena itu, penggugat meminta pengadilan menghukum tergugat, yakni perusahaan pengelola Holywings, untuk membayar kepada penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp 36.500.000.000.000 yang disebut akan digunakan untuk memperbaiki dan membangun rumah ibadah.

( Sumber : Holywings Digugat dari Rp 100 milliar Hingga Rp 36,5 Triliun )

Jakarta (VLF) – Menko Polhukam Mahfud Md turut mengomentari soal hebohnya isu Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang disebut menilap dana. Mahfud meminta agar ACT dipidana jika terbukti melakukan hal itu.

Dikutip dari detikNews, hal itu disampaikan Mahfud melalui akun Twitternya seperti dilihat, Selasa (5/7/2022). Mahfud awalnya bercerita soal dirinya diminta ACT untuk endorsement. Kemudian dia membahas soal isu ACT yang disebut menilap dana.

“Pada 2016/2017 saya pernah memberi endorsement pada kegiatan ACT karena alasan pengabdian bagi kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua. Tapi jika ternyata dana-dana yang dihimpun itu diselewengkan maka ACT bukan hanya harus dikutuk tapi juga harus diproses secara hukum pidana,” tulis Mahfud Md. Cuitan Mahfud sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.

Mahfud mengatakan endorsement itu dia lakukan karena ‘ditodong pihak ACT setelah melakukan ceramah di masjid. Mahfud kini sudah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantu Polri mengusut dugaan penyelewengan dana dalam tubuh ACT.

“Saat meminta endorsement pihak ACT tiba-tiba datang ke kantor saya dan pernah menodong ketika saya baru selesai memberi khotbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera. Mereka menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan. Saya sudah meminta PPATK untuk membantu Polri dalam mengusut ini,” ujarnya.

ACT Pernah Dipolisikan pada 2021

Terkait dugaan penyelewengan dana yang dilakukan ACT, Bareskrim Polri tengah menyelidiki hal itu. Bareskrim telah memintai klarifikasi dari Presiden ACT Ibnu Khajar dan eks petinggi Ahyudin.

“Klarifikasi sudah (Ibnu Khajar dan Ahyudin),” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian kepada wartawan, Selasa (5/7). Pernyataan Andi menjawab pertanyaan soal pihak yang diklarifikasi Bareskrim di kasus dana ACT.

Andi juga membenarkan adanya laporan terkait kasus dana ACT dengan nomor LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim tertanggal 16 Juni 2021. Andi mengatakan terlapor dalam kasus tersebut Ibnu Khajar dan Ahyudin.

“Pelapornya bukan donatur, PT Hydro,” katanya.

Andi mengatakan laporan tersebut masih diselidiki.

“Dugaan penipuan atau keterangan palsu dalam akta attentik (378 atau 266 KUHP). Sedang dalam penyelidikan untuk memfaktakan unsur pidana,” katanya.

Penjelasan ACT

Kasus dana ACT mengemuka saat muncul tagar #AksiCepatTilep setelah majalah Tempo mengeluarkan laporan utama berjudul ‘Kantong Bocor Dana Umat’. Tagar #JanganPercayaACT pun ramai.

Terkait hal itu, Presiden ACT Ibnu Khajar dalam jumpa pers buka-bukaan pihaknya mengambil 13,7 persen dari donasi yang terkumpul untuk operasional gaji pegawai. Pemotongan dana untuk gaji dari donasi itu dilakukan sejak 2017 hingga 2021.

“Kami sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai di ACT dari 2017-2021 rata-rata yang kami ambil 13,7 persen. Kepatutannya gimana? Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil untuk dana operasional?” ujar Ibnu dalam konferensi pers, Senin (4/7).

“Kalau teman mempelajari, dalam konteks lembaga zakat, karena dana yang dihimpun adalah dana zakat. Secara syariat dibolehkan diambil secara syariat 1/8 atau 12,5 persen. Sebenarnya patokan ini yang dijadikan sebagai patokan kami, karena secara umum tidak ada patokan khusus sebenarnya berapa yang boleh diambil untuk operasional lembaga,” sambung dia.

( Sumber : Mahfud Minta ACT Dipidana Jika Terbukti Tilap Dana )

Jakarta (VLF) – KPK memeriksa Hindria Kusuma yang merupakan pihak swasta, sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK mencecar Hindria soal dugaan aliran uang yang diterima keluarga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

“Saksi Hindria Kusuma swasta. Yang bersangkutan hadir dikonfirmasi pengetahuan saksi antara lain terkait dugaan adanya aliran uang yang diterima oleh keluarga tersangka NHD,” kata kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/7/2022).

Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/7). Selain Hindria, KPK juga sejatinya akan memeriksa tiga pihak swasta lainnya, yakni Dion Hardie Tandi, Soepriyo Waskito Adi, dan Yoga Dwi Hartiar. Namun, ketiga pihak swasta itu tidak hadir. KPK, sambung Ali, akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.

“Hari Selasa (5/7) pemanggilan saksi TPPU pengurusan perkara di MA. Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan atas nama Dion Hardie Tandi, Soepriyo Waskito Adi, dan Yoga Dwi Hartiar,” ujar Ali.

“Ketiga saksi mengkonfirmasi tidak bisa hadir, akan dijadwal ulang,” sambungnya.

Diketahui, KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspose kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Nurhadi. Nantinya, KPK segera mengumumkan status kasus TPPU itu.

“Sudah pernah ada ekspose, tinggal nunggu aja. Mungkin dalam waktu yang dekat,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2020).

Namun, Nawawi belum memastikan kapan status TPPU itu akan diumumkan. Menurutnya, KPK akan segera mengupayakan pengumuman kasus tersebut ke publik.

“Teman-teman lihat kan kondisinya kayak gini. Pasti kita terus bekerja, teman-teman Satgas (Satuan Tugas) semua terus bekerja seoptimal mungkin,” ucap Nawawi.

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, telah divonis bersalah di kasus perkara suap dan gratifikasi senilai sekitar Rp 49 miliar dalam pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Dia dan menantunya, Rezky Herbiyono, terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Dirut PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Sebelum ditangkap KPK, Nurhadi sempat jadi buron selama hampir 4 bulan. Kemudian pada 1 Juni 2020, KPK menangkap Nurhadi di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Nurhadi dan Rezky dinyatakan melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 dan 65 ayat 1 KUHP.

( Sumber : KPK Cecar Pihak Swasta soal Aliran Uang ke Keluarga Nurhadi )

Jakarta (VLF) – Doni Salmanan segera menjalani persidangan di PN Bale Bandung, Jawa Barat. Doni bakal disidang atas kasus penipuan situs Quotex.

Kasus ‘Crazy Rich Soreang’ ini mulai dilimpahkan dari Mabes Polri ke kejaksaan. Pelimpahan tahap II itu diawali di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Selasa (5/7/2022).

Doni Salmanan turut hadir menggunakan kemeja batik berwarna hitam dengan tangan tak diborgol. Tak banyak yang dibicarakan Doni saat masuk ke gedung Kejati Jabar.

Wakil Kepala Kejati Jabar Didi Suhardi mengatakan pihaknya menerima pelimpahan tahap dua yang dilakukan Mabes Polri. Perkara ini akan langsung dilimpahkan ke Kejari Bale Bandung.

“Kami menerima penyerahan tahap dua tersangka dan barang bukti. Ini merupakan penyerahan tersangka dan barang bukti. Karena locus delicti di PN Bale Bandung, maka perkara diteruskan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung,” ucap Didi.

Pada pelimpahan tahap II, Doni akan dititipkan di Rutan Kebonwaru Bandung. Jaksa memiliki waktu 20 hari untuk pelimpahan berkas dakwaan ke pengadilan.

“Terhadap tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas Satu Kebonwaru, Kota Bandung. Secepatnya dilimpahkan. Masa penahanan 20 hari. Diupayakan sebelum 20 hari akan dilimpahkan. Dakwaan sudah siap,” kata Didi.

Untuk barang bukti, disimpan sementara di Kantor Kejari Bale Bandung. Diketahui ada lebih dari 100 item barang bukti yang berkaitan dengan perkara Quotex tersebut.

“Barang bukti sebagian sudah disimpan di Kejari Bale Bandung dan sebagian dalam proses penyerahan termasuk mobil mewah ke Kejari Bale Bandung,” katanya.

Selain itu, 17 jaksa juga disiapkan untuk menangani kasus Quotex Doni Salmanan. Jaksa terdiri dari Jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung.

“Sesuai informasi yang disampaikan. Tim jaksa ada 17 orang. Gabungan Kejagung dan Kejari Bale Bandung,” ujar Didi.

Modus Doni Salmanan
Didi turut mengungkap modus yang dilakukan Doni Salmanan saat menjadi afiliator. Selama beberapa tahun, Doni diduga melakukan penyebaran berita bohong hingga penipuan menggunakan platform Quotex.

“Tersangka dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, atau melakukan penipuan kepada masyarakat yang mendaftar trading di platform Quotex,” ucapnya.

Didi menuturkan dalam perkara ini, Doni menyebarkan konten video. Dalam video tersebut, Doni diketahui menampilkan video trading seolah dirinya mendapat keuntungan besar.

“Seakan-akan mendapatkan keuntungan yang besar dari bermain trading di platform Quotex dan berhasil memiliki barang-barang mewah dari hasil trading tersebut,” tutur dia.

Aksi itu membuat masyarakat tertarik untuk ikut dan mendaftar di platform tersebut. Di sisi lain, Doni juga mengajak masyarakat untuk ikut bermain.

“Tersangka mengajak masyarakat bermain trading melalui link pendaftaran yang diberikan oleh tersangka dengan iming-iming bahwa masyarakat yang bermain trading bersama dengan tersangka, akan mendapat keuntungan yang besar,” katanya.

Didi menambahkan berdasarkan penelusuran ternyata platform Quotex tersebut tak terdaftar atau tak berizin. Apalagi diketahui, Quote, merupakan platform broker dan merupakan binary option yang transaksinya bukan berupa trading.

“Melainkan sebuah transaksi menggunakan produk keuangan yang mekanismenya mirip dengan perjudian,” ujarnya.

Dari perbuatannya itu, Doni diduga telah menipu masyarakat. Sehingga para korban mengalami kerugian mengikuti cara yang diberikan oleh tersangka.

“Karena diketahui bahwa pada mekanisme transaksi yang dimaksud, terdapat kecurangan,” katanya.

Raup Cuan Rp 3 M per Bulan
Selama menjalankan modus tersebut, Doni Salmanan mendapat keuntungan Rp 3 miliar per bulan. Hal itu diungkapkan Didi dalam uraian kasus penipuan platform Quotex Doni Salmanan.

“Tersangka mendapatkan keuntungan lima persen dari setiap orang yang mendepositokan uangnya untuk bermain dengan tidak berpengaruh kalah menangnya pemain,” ucap Didi.

Doni diketahui menjadi afiliator selama beberapa tahun. Menurut Didi, pria berjuluk ‘Crazy Rich Soreang’ itu mendapatkan penghasilan total Rp 40 miliar.

“Tersangka mendapatkan keuntungan sebagai afiliator sebesar Rp 40 miliar atau sebesar Rp 3 miliar per bulannya,” kata dia.

Jumlah itu juga berdasarkan perhitungan oleh ahli akuntansi yang dilibatkan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Menurut Didi, total korban Doni Salmanan mencapai 142 orang.

“Sebanyak 142 orang korban yang melapor melalui posko pengaduan trading,” katanya.

Doni Salmanan Diduga Berbuat Curang
Jaksa turut mengungkap akal bulus yang dilakukan Doni Salmanan. Menurut Didi, melalui media sosial, Doni Salmanan kerap mengunggah kemewahan hingga praktik trading.

Hal itu membuat masyarakat tertarik dan akhirnya mengikuti jejak Doni Salmanan. Masyarakat lalu mendaftar melalui link pendaftaran yang disebar oleh Doni Salmanan.

“Masyarakat yang mendaftar sebagai trader dari Quotex melalui link dari tersangka mengalami kerugian setelah mengikuti cara yang diberikan oleh tersangka, karena diketahui bahwa pada mekanisme transaksi yang dimaksud, terdapat kecurangan,” tutur Didi.

“Pada menit tertentu menjelang keputusan akhir, dimanipulasi. Agar membuat posisi pemain salah dan trader merugi,” kata dia menambahkan.

Pasrah dan Siap Jalani Sidang
Sementara, Doni Salmanan pasrah mengikuti persidangan kasus Quotex. Doni mengaku siap disidang dan menyerahkan semuanya kepada pihak pengadilan.

“Saya serahkan semuanya ke pengadilan,” ucap Doni Salmanan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Jalan Riau, Kota Bandung, Selasa (5/7/2022).

Doni enggan berbicara banyak mengenai perkaranya. Dia mengatakan akan menunggu waktu persidangan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung.

“Saat ini juga semua sudah diserahkan ke pengadilan. Jadi nanti untuk diadilinya tunggu di persidangan,” katanya.

“Saya serahkan semuanya ke proses pengadilan, saya nggak bisa terlalu banyak ngomong gitu ya,” tutur Doni menambahkan.

Doni mengaku saat ini dirinya dalam kondisi sehat. Dia juga sudah siap untuk menghadapi proses persidangan.

“Ya sudah menyiapkan secara matang,” katanya.

Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan menggunakan situs Quotex. Doni dijerat Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

( Sumber : Gelimang Cuan Doni Salmanan yang Segera Berujung Hukuman )

Jakarta (VLF) – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho menilai konsep Polri Presisi yang diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah ke arah yang lebih baik. Dia meminta masyarakat ikut mengawal agar perbaikan yang dilakukan Polri tidak dinodai oleh oknum.

Hibnu menilai, kinerja Polri terkait pelayanan masyarakat saat ini sudah baik. Polisi bergerak cepat dan tanggap ketika ada persoalan terjadi di tengah masyarakat.

“Yang sudah dinilai baik itu pelayanan masyarakat. Artinya polisi hadir ketika masyarakat membutuhkan. Ini sudah mulai, artinya gerak cepat polisi tanggap terhadap suatu masalah,” ujar Hibnu kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).

“Contoh misalkan adanya berita viral-viral, itu langsung diselesaikan. Karena viral itu juga harus kita nilai positif, mungkin mampet di tengah, dengan konsep viral ini langsung ditanggapi. Nah bagaimana untuk tidak viral? Ya peningkatan profesionalisme dan kapabilitas yang harus selalu dikedepankan. Karena viral itu jalan yang dilalui masyarakat untuk diketahui, supaya tidak terjadi. Peningkatan profesionalisme, kapabilitas di lapangan sangat menentukan,” sambungnya panjang lebar.

Hibnu menyatakan, untuk mewujudkan Polri yang Presisi, polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus betul-betul diimplementasikan. Di mana masyarakat membutuhkan, harus cepat tanggap. Penyelesaian perkara juga tidak boleh tebang pilih.

“Polisi sebagai penegak hukum harus juga ekstra hati-hati, perkara ini masuk ranah yang suatu pidana atau bukan pidana, perkara ini bisa diselesaikan atau harus masuk penyidikan. Nah target perkara-perkara itu harus betul-betul transparansi, sehingga jangan sampai suatu penyelesaian perkara berlarut-larut dan menimbulkan yang sekarang ini kalau orang Jawa ‘Hilang bebek, hilang kandang’. Jadi azas penyelesaian harus betul-betul dilaksanakan dengan konsep penegakan hukum,” ucapnya.

“Presiden menginginkan polisi hadir dalam setiap permasalahan, sehingga apa yang diinginkan masyarakat sebagai bentuk pelindung penegak hukum itu tidak terkendala sedikit pun. Jadi kecepatan pelayanan itu menjadikan suatu yang diinginkan masyarakat. Presiden hadir dalam rangka mensupport, presiden hadir dalam rangka memberikan suatu apresiasi yang selama ini sudah mulai baik ke depannya harus menjadi lebih baik lagi,” sambungnya.

Menurut Hibnu, penerapan konsep Presisi saat ini sudah ke arah yang lebih baik. Kinerja Polri dia nilai sudah cukup baik, mendekati Presisi.

“Sampai sekarang dengan konsep presisi mendekati, belum terwujud sekali. Karena kalau mendekati itu kan bisa angka 70-80, gitu lho,” ujarnya.

Hibnu berharap Jenderal Sigit terus bekerja keras mewujudkan Polri yang presisi. Dia juga meminta masyarakat mendukung dan mengawal agar Polri sebagai institusi penegak hukum bisa makin lebih baik ke depan.

“Ternyata banyak juga masih profesionalisme di lapangan yang belum seperti yang disampaikan Pak Kapolri. Contoh penanganan kasus-kasus di wilayah. Kedua, kemarin terhadap kasus Brotoseno, nah ini juga saya kira kalau itu dievaluasi mendekati suatu presisi yang kita harapkan,” ujar Hibnu

“Artinya konsep presisi ini juga harus dikawal masyarakat, masyarakat mengingatkan, jadi cita-cita yang baik jangan sampai ternodai dalam implementasi oleh oknum tertentu, karena apapun yang terjadi masalah oknum itu pasti ada,” sambungnya.

( Sumber : Pakar Hukum Minta Masyarakat Kawal Polri Presisi, Jangan Sampai Ternodai Oknum )