Jakarta (VLF) Mantan Ketua Tim Teknis Pengadaan dan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) Husni Fahmi dan eks Direktur Utama Perum (Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dalam kasus korupsi e-KTP. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secara bersama-sama.

“Menyatakan terdakwa I Husni Fahmi dan terdakwa II Isnu Edhy Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua,” kata hakim ketua Yusuf Pranowo saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (31/10/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (Husni) dan terdakwa II (Isnu) berupa pidana penjara masing-masing selama empat tahun,” sambungnya.

Keduanya juga masing-masing dijatuhi hukuman untuk membayar denda Rp 300 juta. Jika denda ini tak dibayar, diganti dengan pidana tiga bulan penjara.

“Dan pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan menjalani pidana kurungan maksimal selama tiga bulan,” ucap hakim Yusuf.

Kedua terdakwa sepakat menyatakan pikir-pikir untuk banding atas putusan tersebut. Sementara itu, tim JPU juga masih pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum terhadap vonis majelis hakim.

“Sikap tim jaksa dan terdakwa pikir-pikir untuk banding,” ucap hakim.

Dalam sidang sebelumnya, diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan keduanya terjerag kasus korupsi e-KTP yang menjerat eks Ketua DPR Setya Novanto. Akibat perbuatannya, keduanya dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan.

“Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum,” kata Jaksa KPK Surya Tanjung, Senin (17/10/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 bulan kurungan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Jaksa juga menyampaikan hal yang meringankan terhadap Husni Fahmi. Jaksa menyebut Husni Fahmi telah mengembalikan seluruh uang hasil korupsi sebanyak USD 20.000.

“Husni Fahmi telah mengembalikan seluruh uang hasil korupsi yang diperolehnya, yaitu USD 20.000,” terang Surya.

Sementara itu, Surya juga menyampaikan hal yang meringankan bagi Isnu. Dia mengatakan Isnu belum menikmati hasil korupsi lantaran rekeningnya disita lebih dulu oleh KPK.

“Isnu Edhi Wijaya belum sempat menikmati hasil korupsi hasil keuntungan atas proyek e-KTP karena uang yang berada di rekening Manajemen Bersama sudah disita oleh KPK,” tuturnya.

(Sumber : Husni Fahmi dan Isnu Edhi Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Korupsi e-KTP.)

Jakarta (VLF) Ripianto (31) seorang sopir menjadi korban penganiayaan. Dia ditampar dan dimaki oleh pasangan sejoli di Jalan Torpedo, 20 Ilir, Kemuning, Palembang.

Peristiwa ini terjadi pada Kamis (26/10) kemarin. Tidak terima dimaki dan ditempeleng, Ripianto kemudian melaporkan insiden itu ke polisi.

Ripianto mengaku awalnya menegur pasangan sejoli itu karena menerobos kemacetan. Akibat aksi itu kemacetan semakin parah.

“Saya ini sopir ngangkat besi kebetulan kemarin lewat di sana. Karena kita tahu jalan itu sempit dan saat kejadian itu ada mobil yang berhenti di depan, jadi kita yang di belakang ikut mengantre sehingga kondisi jalanan memang agak macet,” kata Ripianto kepada detikSumut, Jumat (28/10/2022).

Kemudian tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh sejoli itu menerobos kemacetan dari jalur kanan dan membuat kondisi jalan bertambah macet.

“Saat menerobos kebetulan kan mobil pelaku ini berhenti di samping mobil saya. Kemudian saya tegur lah mobil tersebut,” tuturnya.

Karena kemacetan bertambah parah, warga sekitar membantu mengatur lalu lintas agar kemacetan dapat terurai. “Tapi setelah dibantu, bukannya mau berterima kasih pelaku dan istrinya malah turun dari mobil mendekati mobil saya,” ungkapnya.

“Pertama itu istrinya dulu yang turun memaki-maki saya, saya diamkan. Terus istrinya manggil-manggil suaminya, suaminya pun turun dan melakukan penganiayaan itu terhadap saya,” katanya.

Ripianto mengaku, saat itu dirinya tidak mau melawan. Hanya saja, dia tahu apabila dilawan urusan bakal bertambah panjang. Beruntungnya, rekan di sebelahnya merekam aksi tak terpuji sejoli itu. Malam harinya dia pun melaporkan kejadian itu ke polisi.

“Setelah kejadian itu saya selesaikan dulu pekerjaan saya. Semalam baru saya melapor ke Polsek Kemuning. Laporan saya sudah diterima, terus kata polisi di sana sedang ditindaklanjuti. Saya harap pelaku bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku,” jelasnya.

Laporan Ripianto terkait tindak pidana penganiayaan Pasal 352 KUHPidana itu telah diterima kemarin, dengan nomor: STTLPN/11/X/2022/Sumsel/Restabes/Sekkmg, yang ditandatangani Kepala SPK Aiptu Rison.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi mengatakan pihaknya tengah meneliti video yang merekam aksi itu tempeleng kepada sopir bernama Ripianto.

“Tim dari Unit Pidum (Pidana Umum) sudah kita turunkan untuk memburu pelaku,” kata Tri.

Tri mengaku telah menerima dan melihat rekaman video aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku. Wajah pria yang menampar dan seorang perempuan yang memaki terlihat jelas dalam video itu. “Kalau dari videonya, ya terlihat jelas,” kata Tri.

Saat ini, kata dia, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu identitas kedua pelaku. Penyelidikan dilakukan bersama dengan polsek setempat, dalam hal ini Polsek Kemuning Palembang. “Seperti apa kejadian yang sebenarnya sedang kita selidiki. Biar kami backup polsek,” tuturnya

(Sumber : Duduk Perkara Pria Tampar dan Maki Sopir di Palembang.)

Jakarta (VLF) Hari ini, Senin (31/10/2022) sidang Bharada Richard Eliezer atau Bharada E akan kembali digelar dengan menghadirkan 12 saksi dari pihak Ferdy Sambo. Pengacara Bharada E, Ronny Talapessy mengharapkan saksi dari pihak Ferdy Sambo berkata jujur.

“Kita ingatkan supaya saksi berkata jujur karena saksi-saksi yang dihadirkan besok akan di bawah sumpah,” kata Ronny dalam keterangannya, Minggu (30/10/2022) seperti dilansir dari detikNews.

Ronny mengingatkan potensi pemidanaan apabila saksi menyampaikan keterangan palsu. Sebab, keterangan saksi tersebut telah berada di bawah sumpah.

“Apabila bersaksi palsu ada pasal pidananya yaitu kesaksian palsu sesuai Pasal 174 KUHAP hakim bisa langsung memerintah saksi untuk langsung ditahan. Selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu,” ujarnya.

Bharada E sebelumnya telah dipertemukan dalam persidengan dengan 12 saksi dari pihak korban Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Saksi tersebut yakni Kamaruddin Simanjuntak, Samuel Hutabarat, Rosti Simanjuntak, Mahareza Rizky, Yuni Artika Hutabarat, Devianita Hutabarat, Novitasari Nadea, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak.

Dalam persidangan tersebut, pihak keluarga Yosua menyatakan telah memaafkan Bharada E. Pihak keluarga berharap Bharada E dapat bersaksi jujur terkait peristiwa yang sebenarnya terjadi terhadap Brigadir Yosua.

Bharada E juga meminta maaf secara langsung kepada keluarga Brigadir J dihadapan hakim. Bharada E sungkem dan memohon maaf atas kematian Yosua. Bharada E juga meyakini bahwa Yosua tidak mungkin melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Bharada E didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (18/10).

(Sumber : Pengacara Bharada E Ingatkan Saksi dari Pihak Sambo Agar Berkata Jujur.)

Jakarta (VLF) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua. Pihak keluarga Lukas Enembe menginginkan agar KPK tidak datang mendadak untuk melakukan pemeriksaan dan mesti ada penyampaian lebih dahulu.

“Hanya tadi yang disampaikan ke keluarga kepada kami menyangkut kehadiran dokter independen KPK dan Ketua KPK berpesan ketika hadir ke Papua lebih dahulu disampaikan kepada kuasa hukum Lukas Enembe,” tutur pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening kepada wartawan, Minggu (30/10/2022).

Roy beralasan pihaknya mesti mempersiapkan penyambutan kepada pimpinan KPK yang akan datang bersama tim dokter utusannya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pihaknya tidak ingin pimpinan KPK datang mendadak.

“Kenapa begitu agar kita di Papua ada persiapan dan mereka tidak boleh datang tiba-tiba. Inikan pejabat negara yang mau datang, jadi perlu kami siapkan penyambutan,” urai dia.

Sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait rencana kedatangan pimpinan KPK ke Jayapura. Kuasa hukum Lukas Enembe dan pihak KPK belum sekali pun membangun komunikasi.

“Sampai saat ini belum ada kabar resmi yang kami dapat terkait kapan tim dokter independen dan Ketua KPK kapan datang ke Papua dan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur. Termasuk secara formil belum ada telepon atau pemberitahuan langsung kepada kami selaku kuasa hukum,” urai dia.

Padahal Roy menuturkan, KPK sempat mengagendakan berkunjung ke Jayapura, Papua, dalam waktu dekat. Namun karena dianggap ada kesibukan internal di lembaga antirasuah itu, sehingga agenda pemeriksaan Lukas Enembe masih molor.

“Kalau tidak salah dua minggu lalu ketika tim kuasa hukum ketemu KPK disampaikan bahwa ketua KPK sendiri mau datang ke Papua. Namun kemungkinan karena ada kesalahan teknis seperti Jumat kemarin ada pelantikan Wakil Ketua KPK yang baru makanya ditunda,” sebutnya.

“Menurut saya ini karena mereka sibuk tentang kegiatan internal, kemungkinan minggu depan tidak ada kesibukan lagi dan bisa datang,” tambah Roy.

Roy melanjutkan, KPK masih mengatur jadwal tim dokter utusannya dengan tim dokter Lukas Enembe. Namun dirinya enggan berspekulasi lebih lanjut terkait pencocokan jadwal yang dimaksud.

“Saya hanya berandai-andai saja. Kalau tim KPK bersama penyidik datang. Maka itu akan berbarengan waktunya dengan tim dokter independen. Nah karena tim dokter ini masing-masing punya kesibukan, jadi perlu pencocokan waktu yang tepat,” beber Roy.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK bakal memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Jayapura, Papua. Pimpinan KPK bakal ikut.

“Kunjungan KPK dan IDI ke Papua akan dijadwalkan segera, dengan turut serta pimpinan KPK guna melakukan tugas pokok dan fungsi KPK dengan memperhatikan ketentuan UU,” kata Alexander Marwata kepada wartawan, dilansir dari detikNews, Senin (24/10/2022).

Alexander mengatakan tim dokter IDI dan Pimpinan KPK bakal datang ke Papua sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) Lukas Enembe yang telah menjadi tersangka. Dia menjamin mengatakan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas Enembe bakal dilakukan tim IDI.

“KPK memfasilitasi pemeriksaan kesehatan saudara LE (Lukas Enembe) sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK,” tuturnya.

(Sumber : Keluarga Lukas Enembe Minta KPK Tak Tiba-tiba ke Jayapura Agar Disambut.)

Jakarta (VLF) Menkopolhukam Mahfud Md menyentil soal gagalnya pembangunan mental legal structure atau reformasi penegakan hukum di Indonesia. Termasuk aturan di Polri hingga proses penangkapan narkoba.

“Teori sudah habis. Ndak usah berdebat lagi. Setiap ada seminar harus begini dibuat undang-undang, akhirnya hukumnya tumpang tindih, situasi tidak berubah. Karena kita gagal di dalam pembangunan mental legal structure,” kata Mahfud di acara Forum Rektor Indonesia (FRI) 2022 di Unair, Minggu (30/10/2022).

Dalam paparannya kepada para rektor di Indonesia, Mahfud juga menyinggung tentang aturan yang ada di tubuh Polri sendiri. Bahkan tugas Propam Polri yang harusnya menertibkan justru tidak tertib.

“Kurang apa coba di Polri itu hebat dan ketatnya? Bobol. Propam kan untuk menertibkan Polri, justru dia yang tidak tertib,” ujarnya.

Mahfud menjelaskan jika di Polri dibuat berbagai aturan agar tidak sampai ada penyelundupan. Kemudian tidak sampai ada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau tindak pidana narkoba. Di mana aturan itu banyak melibatkan polisi.

“Artinya banyak melibatkan hakim, jaksa, itu persoalan kita ada di legal structure. Kita ndak perlu lagi buat rekomendasi buat hukum ini, ini, sudah ada semua. Sudah habis,” jelasnya.

Mahfud mengatakan jika dahulu dikatakan harus ada undang-undang pencucian uang. Setelah dibuat, pencucian uang justru semakin banyak. Ini karena ada undang-undang yang sudah dibuat, jika tidak ada maka bisa langsung ditangkap.

“Kalau ada undang-undang dia tahu caranya. Isinya (kelemahan UU) pencucian uang begini, kita pakai ini saja,” tambahnya.

Sama halnya dengan penangkapan narkoba. Di mana ketika dilimpahkan ke lembaga lainnya, kasusnya bisa hilang begitu saja.

“Penangkapan narkoba kita nangkap sekian, polisi nangkap sekian, BNN nangkap sekian, jual beli narkoba, pengedaran narkoba. Masuk BNN tiba-tiba kasusnya hilang, pindah. Ndak jelas lagi mau ke mana. Ini persoalan kita,” katanya.

(Sumber : Mahfud Md Bongkar Borok Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia.)

Jakarta (VLF) Indonesian Corruption Watch (ICW) buka suara terkait pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengaku lembaga antirasuah itu terbuka untuk mengkaji penggunaan restorative justice dalam tindak pidana korupsi. ICW menilai pernyataan tersebut tidak konsisten.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut pernyataan Ghufron itu berbanding terbalik dengan pernyataannya yang menilai restorative justice tak dapat diterapkan dalam kasus korupsi. Kala itu, Ghufron menolak langkah jaksa agung soal konsep restorative justice Rp 50 juta.

“Pernyataan Pak Nurul Ghufron terkait KPK yang saat ini sedang mengkaji mengenai restorative justice korupsi pun semakin memperlihatkan sikap mencla-mencle seorang pimpinan KPK. Betapa tidak, Januari lalu secara eksplisit pak Ghufron menolak langkah Jaksa Agung tentang konsep restorative justice korupsi Rp 50 juta. Namun saat ini malah mengatakan sebaliknya dengan berdalih sedang mengkaji konsep tersebut,” kata Kurnia Ramadhana kepada detikcom, Minggu (30/10/2022).

Selain itu, dia menyinggung soal ide Wakil Ketua KPK yang baru, Johanis Tanak soal hal serupa. Menurutnya, Johanis Tanak semestinya memahami kondisi gawat darurat pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Indeks Persepsi Korupsi saja tak kunjung mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu sumber persoalannya sudah barang tentu menyangkut aspek penegakan hukum sehingga tak tepat jika restorative justice diterapkan untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Alih-alih membaik, bisa jadi dengan ide Pak Johanis itu para koruptor semakin bersemangat untuk melakukan praktik korupsi,” ujar dia.

Kurnia menyarankan agar Johanis Tanak mengusulkan soal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan muatan implementasi dari mandat Konvensi PBB melawan korupsi. Dia menyarankan Tanak untuk perbaikan delik korupsi di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Jauh lebih baik pak Johanis mengusulkan perbaikan UU Tipikor dengan muatan implementasi atas mandat Konvensi PBB Melawan Korupsi, mulai dari perdagangan pengaruh, illicit enrichment, dan korupsi sektor swasta. Atau, Pak Johanis dapat mewacanakan perbaikan delik korupsi di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana seluruh substansinya menguntungkan koruptor, ketimbang menggembar gemborkan restorative justice korupsi,” tutur Kurnia.

Dia menyampaikan, sejatinya UU Tipikor dari 2001 hingga saat ini belum dilakukan perubahan. Menurutnya, seluruh pasal di dalam undang-undang tersebut masih eksis dan tidak bisa disimpangi.

“Berkenaan dengan hal tersebut, jika dibaca lebih detail, Pasal 4 UU Tipikor sebenarnya sudah mengatakan bahwa mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Jadi, dalam kaitan ini, konsep restorative justice untuk delik korupsi secara hukum jelas tidak bisa dilakukan,” terangnya.

Selain itu, berdasarkan kajian ICW soal tren Vonis 2021, kata Kurnia, rata-rata koruptor di persidangan hanya divonis 3 tahun 5 bulan penjara dengan UU Tipikor. Dia menuding, jika restorative justice diterapkan, bukan tak mungkin masa pidana terpidana korupsi dapat lebih ringan.

“Dengan menggunakan UU Tipikor yang di dalamnya memuat pemidanaan penjara saja hukumannya masih rendah, apalagi ditambah mekanisme restorative justice, tentu pelaku akan semakin diuntungkan dan masyarakat sebagai korban tak kunjung mendapat keadilan,” tutup Kurnia.

KPK Sebut Masih Kaji
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut hingga kini lembaga antirasuah itu masih terus mengkaji soal penerapan restorative justice kasus korupsi. Pembahasan itu, kata dia, menjadi salah upaya penyelesaian dalam pemberantasan korupsi.

“Sampai saat ini kami masih melakukan kajian tentang penerapan restorative justice pada tindak pidana korupsi. Ini adalah proses pencarian bentuk bagaimana agar proses hukum itu benar-benar menyelesaikan masalah bangsa ini dari tindak pidana korupsi,” kata Ghufron dalam keterangannya, Jumat (28/10).

Dia mengatakan konsep restorative justice dalam tindak pidana korupsi tentunya berbeda dengan pidana umum. Misalnya, menurut dia, pelaku korupsi yang biasanya bersifat komunal atau lebih dari satu tersangka.

“Sehingga, melihat tindak pidana korupsi tidak hanya selalu menggunakan sudut pandang kerugian keuangan negara saja. Lebih dari itu, korupsi memberikan dampak kerugian besar bagi rakyat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang dimiliki,” ucapnya

(Sumber : ICW: Pernyataan Pimpinan KPK soal Restorative Justice Inkonsisten.)

Jakarta (VLF) Sebanyak 12 saksi dipanggil untuk hadir di sidang Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Salah satu saksi yang akan dipanggil memberikan keterangan adalah asisten rumah tangga (ART) Putri Candrawathi.

Dilansir dari detikNews, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Bharada E akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (31/10). Pengacara Bharada E, Ronny Talapessy mengingatkan agar para saksi bicara jujur.

“Kita ingatkan supaya saksi berkata jujur karena saksi-saksi yang dihadirkan besok akan di bawah sumpah,” kata Ronny dalam keterangannya, Minggu (30/10/2022).

Ronny menekankan akan adanya ancaman pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu. Mereka kan disumpah sebelum memberikan kesaksikan.

“Apabila bersaksi palsu ada pasal pidananya yaitu kesaksian palsu sesuai Pasal 174 KUHAP hakim bisa langsung memerintah saksi untuk langsung ditahan. Selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu,” tegasnya.

Berikut ini daftar saksi yang akan dihadirkan di sidang Bharada E besok berdasarkan keterangan Ronny:

A. Saksi yang bekerja di rumah Saguling

1) Susi (ART)
2) Sartini (ART)
3) Rojiah (ART)
4) Damianus Laba Kobam/Damson (Sekuriti)

B. Saksi yang bekerja di rumah Bangka

5) Abdul Somad (ART)
6) Alfonsius Dua Lurang (Sekuriti)

C. Saksi yang bekerja di rumah Duren Tiga

7) Daryanto/Kodir (ART)
8) Marjuki (Sekuriti Kompleks)

D. ADC/Ajudan/Supir Ferdy Sambo

9) Adzan Romer (Ajudan)
10) Daden Miftahul Haq (Ajudan)
11) Prayogi Iktara Wikaton (Sopir)

Dakwaan Bharada E
Dalam kasus ini, Richard Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan.

(Sumber : 12 Saksi Dihadirkan di Sidang Bharada E Besok, Termasuk ART Putri Candrawathi.)

Jakarta (VLF) Puluhan orang yang menjadi korban Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz berdemonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Mereka menyampaikan aspirasinya, meminta aparat hukum memenjarakan Indra Kenz dua dekade.

Demonstrasi digelar di luar pengadilan yang beralamat Jl TMP Taruna, Kota Tangerang itu, Jumat (28/10/2022). Diketahui, sidang Indra Kenz kembali digelar di PN Tangerang hari ini dengan agenda pembacaan vonis.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (28/10/2022) pukul 09.30 WIB massa pendemo membawa poster dan banner yang salah satunya tertulis agar uang korban kasus penipuan Binomo dikembalikan.

Poster dan banner tersebut dibawa pendemo sambil menyuarakan tuntutannya. Salah satu tulisan tersebut juga berisi permintaan agar Indra Kenz dihukum seberat-beratnya.

“Kami datang meminta keadilan jangan sampai terjadi hal hal tidak diinginkan. Kami akan menuntut keadilan, tida hanya dari Jakarta, Jawa ada dari Kalimatan, Sumatera, Jogja,” ujar salah satu orator.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Korban Indra Kenz, Maru Nazara, mengatakan pihaknya meminta kepada hakim untuk mengembalikan uang korban. Menurutnya aset yang disita juga perlu dikembalikan ke korban melalui paguyuban.

“Kami mohon kembalikan ke korban, aset yang disita kembalikan ke korban melalui paguyuban,” tuturnya.

Selain itu, Indra Kenz juga dinilai memberikan bukti palsu pada hakim berupa akun binpartner palsu. Oleh sebab itu, Maru Nazar meminta agar Indra Kenz dihukum minimal 20 tahun penjara.

“Bukti yang diberikan Indra Kenz dalam persidangan palsu. Ini kejahatan yang masif, jadi kami minta hukum seberat beratnya minimal 20 tahun atau seumur hidup,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya jaksa menyatakan Indra Kenz terbukti menyebarkan berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian terhadap para korban serta melakukan pencucian uang. Atas perbuatanya Indra Kenz dituntut 15 tahun penjara.

“Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Indra Kesuma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan pencucian uang,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang, Rabu (5/10).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma dengan pidana selama 15 tahun penjara,” imbuhnya.

Selain dituntut hukuman penjara, Indra Kenz dituntut membayar denda Rp 10 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti pidana badan 12 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 10 miliar, bilamana tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan,” ucap jaksa.

(Sumber : Korban Binomo Geruduk PN Tangerang, Minta Indra Kenz Dibui 20 Tahun.)

Jakarta (VLF) Tim Kejari Klaten dan Kejati Kalimantan Barat menangkap buronan kasus korupsi tingkat banding. Buronan tersebut merupakan terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam kasus pengadaan pekerjaan pengamanan (satpam) kantor dan rumah jabatan DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014.

“Bantuan pengamanan penangkapan DPO perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap terpidana Raden Dede Suharna Wijaya Sempurna (55). Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Klaten bersama-sama dengan Tim Intelijen Kejati Kalbar melakukan penangkapan,” jelas Kasi Intel Kejari Klaten Rully Nasrulloh kepada detikJateng, Kamis (28/10/2022) pagi.

Penangkapan, sebut Rully, karena kasus itu telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK dengan putusan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta. Dalam kasus pengadaan pekerjaan pengamanan (satpam) kantor dan rumah jabatan DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014.

“Kasus pengadaan pekerjaan pengamanan (satpam) kantor dan rumah jabatan DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014. Penangkapan dilakukan di Dukuh Kropakan, Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom kurang lebih jam 21.10 WIB,” jelas Rully.

Selepas dilakukan penangkapan, sambungnya, DPO diamankan di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten sebelum dibawa ke Kalimantan Barat guna eksekusi sesuai putusan pengadilan. Rully menyebut DPO ini dari swasta, pelaksana direktur PT PUM.

Kasus itu, papar Rully, berawal tahun 2014 terpidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan sebagai penyedia jasa pengamanan pada kantor dan rumah Jabatan DPRD Kota Pontianak tidak sesuai dengan spesifikasi. Selaku direktur terpidana tidak pernah mendaftarkan nama-nama tenaga satpam, tidak pernah membayar iuran BPJS ketenagakerjaan dan tidak pernah membeli alat peralatan dengan nilai kontrak Rp 476.400.000.

“Tidak pernah membeli alat peralatan dengan nilai kontrak Rp 476.400.000. Sehingga apa yang dilakukan terpidana mengakibatkan kerugian negara negara sebesar Rp 106.452.362,” lanjut Rully.

Terpidana, tambah Rully, terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK dengan putusan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 200.000.000. Penangkapan dilakukan dengan surat perintah.

“Kita laksanakan berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.OPS-21/O.1/Dti/10/2022 serta Surat Bantuan Penelusuran Keberadaan Buronan atau DPO Nomor: R-783/O.1/Dti/10/2021. Proses pengamanan penangkapan berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,” pungkas Rully.

(Sumber : Buron Korupsi Pontianak Ditangkap di Rumah Istri Klaten, Ini Kasusnya.)

Jakarta (VLF) AKBP Ari Cahya Nugroho alias Acay kembali bersaksi di persidangan terkait kasus merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat. Sejumlah fakta terkuak dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jaksel, Rabu (26/10/2022).

Untuk diketahui, Acay merupakan Kepala Unit 1 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Di dalam surat dakwaan, Acay disebut sebagai tim CCTV KM 50, peristiwa yang menewaskan enam anggota laskar FPI. Namun, Acay mengungkap dirinya sempat menjadi anggota Satgassus Merah Putih yang pernah dipimpin Ferdy Sambo.

Dilansir dari detikNews, jaksa tiba-tiba bertanya tentang peran Acay di kasus Km 50. Acay kemudian mengatakan dia bukan penyidik di kasus Km 50.

“Betul saudara penyidik Km 50?” tanya jaksa.

“Alhamdulillah bukan,” jawab Acay.

“Yang benar?” timpal jaksa dan dijawab ‘benar’ oleh Acay.

Saat masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Keamanan (Kadiv Propam), Ferdy Sambo sempat memimpin Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih di Polri. Acay sempat menjadi anggota Satgassus Merah Putih.

“Apa saksi anggota Tim Satgassus Merah Putih?” tanya tim pengacara Hendra dan Agus.

“Betul,” jawab Acay.

Berikut adalah sederet fakta soal kesaksian Acay dalam persidangan terkait kasus merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat:

1. Lihat Sambo teleponan lama

Acay yang hadir di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Duren Tiga Jakarta Selatan sempat melihat Ferdy Sambo berbicara via telepon dalam durasi yang cukup lama. Dia ada di lokasi pembunuhan Brigadir Yosua itu karena ditelepon Sambo terlebih dahulu.

“Saya melihat Pak FS menelepon di bawah pohon. Jadi ada taman, dia menelepon di situ cukup lama, dan saya tidak tahu menelepon siapa,” kata Acay di depan hakim, berbicara sebagai saksi.

2. Diminta Sambo angkat jenazah Yosua

Setelah melihat Sambo lama berkomunikasi lewat telepon, Acay diminta Sambo mengangkat jenazah Brigadir Yosua. Jenazah Yosua sudah berada di dalam kantong mayat.

“Saya lihat ke dalam posisi jenazah itu sudah ada di dalam kantong namun kesulitan untuk diangkat ke tandu,” ujar Acay tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah dirinya ikut mengangkat Yosua atau tidak.

3. Tak diperintah Sambo skrining CCTV

Acay mengaku tidak diberi perintah oleh Ferdy Sambo untuk skrining CCTV di lingkungan rumah Sambo usai terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, 8 Juli. Ini berbeda dari keterangan Brigjen Hendra Kurniawan yang menyebut Acay mendapat perintah Sambo.

“Ada Pak Sambo perintahkan CCTV ke yang bersangkutan, ada,” kata Hendra menanggapi kesaksian Acay.

Namun sebelumnya, Acay bersaksi tidak mendapat perintah semacam itu dari Sambo. Acay tidak mengubah keterangannya.

4. Acay kaget anak buahnya copot CCTV

Terlepas dari perdebatan apakah Acay diperintah mencopot CCTV di lingkungan rumah Sambo atau tidak, yang jelas pada akhirnya yang mencopot CCTV adalah anak buah Acay bernama AKP Irfan Widyanto. Acay sendiri mengaku terkejut.

“Saya sempat kaget, Yang Mulia. Saya sampaikan ‘waduh’, terus saya tanyakan Irfan barangnya sekarang ada di mana, apakah kamu simpan,” ungkap Acay.

“Waduh itu maksudnya bagaimana?” tanya hakim Ahmad.

“Kaget, kok Irfan baru lapor itu sekarang,” jawab Acay.

(Sumber : Terkuak! Sederet Kesaksian Acay Mantan Anak Buah Ferdy Sambo.)