Jakarta (VLF) Pengacara keluarga Yosua, Kamaruddin Simanjuntak ditegur majelis hakim gegara membawa persoalan judi online di persidangan. Majelis hakim sempat meminta Kamaruddin berhenti berbicara terkait hal tersebut.

Dilansir dari detikNews, teguran majelis hakim tersebut bermula saat Kamaruddin berbicara terkait judi online dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (1/11/2022).

“Saat saya investigasi ini ada informasi besar lainnya ada judi online dan lain-lain,” tutur Kamaruddin saat menjadi saksi dalam persidangan.

Kamaruddin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusut judi online ini. Pusat Pelaporan Analisisi dan Transaksi Keuangan (PPATK) juga diminta bertindak.

“Oleh karena itu, saya meminta Presiden Jokowi supaya diusut PPATK. Kemudian kami dapat informasi,” sebutnya.

Namun Hakim langsung meminta Kamaruddin berhenti berbicara. Hakim meminta Kamaruddin fokus pada kasus tindak pidana pembunuhannya.

Hakim pun mewanti-wanti akan menghentikan keterangan saksi bila keluar dari konteks pembunuhan. Kamaruddin diminta fokus memberi kesaksian terkait pembunuhan Yosua.

“Ini setop, ini perkara 338, 340. Saudara bicara lain, saya akan hentikan,” tegas hakim.

Bantahan Ferdy Sambo
Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, membantah Satgassus Merah Putih terlibat dalam narkoba dan judi online. Sambo menyebut, di bawah kepemimpinannya, Satgassus Merah Putih justru memberantas narkoba dan judi online.

Sebagai informasi, Ferdy Sambo sebelumnya juga bertugas menjadi Kepala Satgassus Merah Putih sejak 2020. Satgassus itu kemudian dibubarkan setelah Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

“Terkait laporan yang diinformasikan, saya perlu luruskan bahwa saya tidak pernah melibatkan institusi dalam kejadian ini, tetapi pribadi saya karena sudah terjadi. Saya selaku kasatgas, ini terlibat narkoba judi online tidak ada, justru saya memberantas,” ungkap Ferdy Sambo.

Sambo juga membantah keterangan pengacara keluarga Brigadir Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak, terkait keberpihakan penyidik di kepolisian. Sambo menyebut, bila penyidik berpihak, tidak mungkin ia dan istri duduk di kursi pesakitan.

“Terkait dengan penyidik berpihak kepada saya ini juga saya sanggah karena kalau penyidik berpihak kepada saya dan istri, saya tidak mungkin ada di sini,” imbuhnya.

Ferdy Sambo Didakwa Pembunuhan Berencana
Untuk diketahui, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di PN Jaksel, Senin (17/10).

Ferdy Sambo diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ferdy Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

(Sumber : Teguran Hakim ke Kamaruddin gegara Bawa-bawa Judi Online ke Sidang Yosua .)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyebut tindak pidana korupsi tidak bisa diselesaikan melalui restorative justice. Sebab, kata dia, korupsi termasuk tindak pidana yang merusak sendi-sendi dan tatanan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Didik mengatakan restorative justice muncul sebagai produk hukum peralihan dari positivisme ke progresif, dan secara umum hanya berisi pemulihan kembali hak korban dan keseimbangan perlindungan hukum bagi pelaku. Namun, kata dia, restorative justice memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam penerapannya.

“Tidak semua tindak pidana menurut hemat saya bisa diselesaikan melalui restorative justice. Banyak hal yang harus juga menjadi pertimbangan yang mendalam terkait dengan penerapannya,” kata Didik kepada wartawan, Selasa (1/11/2022).

Dia menyebut bahwa kasus korupsi harus dikecualikan dari tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan restorative justice. Sebab, kata dia, korupsi termasuk extra ordinary crime atau tindak pidana yang membutuhkan upaya luar biasa dalam penanggulangannya.

“Mengapa? Tindak pidana korupsi merusak sendi-sendi dan tatanan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, serta berdampak luas dan korbannya masyarakat. Tidak mungkin korban yang sangat banyak dan masyarakat luas ini bisa diidentifikasi satu per satu, didamaikan dengan pelaku, dan kemudian kepentingan dari korban ini misalnya diganti oleh pelaku,” ucapnya.

Didik menjelaskan korban tindak pidana korupsi tidak bisa diwakili oleh aparat penegak hukum. Karena restorative justice bukan perdamaian antara penegak hukum dengan pelaku, tapi pelaku dengan korban.

“Apalagi sesuai Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan penuntutannya. Artinya, penuntutan tetap dilanjutkan walau pelaku sudah mengakui perbuatannya dan mengembalikan hasil kejahatannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan penerapan restorative justice juga harus mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan residivis, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, serta tindak pidana terhadap nyawa orang.

“Idealnya restorative justice bisa dijalankan terhadap pidana umum yang ringan dengan didasarkan kepada perdamaian dari kedua belah pihak, harus mengandung pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarganya juga pihak terkait. Hal itu bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak,” imbuhnya.

(Sumber : Anggota DPR: Korupsi Tak Bisa Diselesaikan Melalui Restorative Justice.)

Jakarta (VLF) Ucak, seorang petani warga kelahiran Kota Cane kini diadili di PN Medan setelah ditangkap karena membawa ganja kering seberat 20 Kilogram dari Kota Cane ke Kota Medan.

Dia menjual Narkotika jenis ganja itu kepada polisi yang menyamar. Polisi memesan kepada Ucak ganja seberat 20 Kilogram itu dengan harga Rp 1,2 juta per kilogram.

Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut, mengatakan mereka memesan kepada Ucak saat dirinya berada di Kota Cane. Saat itu mereka sepakat penjualan dengan harga Rp 1,2 juta per Kg.

Kemudian, setelah itu Ucak mencari narkoba jenis ganja tersebut. Ucak diketahui mendapatkan ganja seberat 20 kilogram itu dari seorang bernama Pian.

“Kami lakukan udervcer buy dengan harga Rp 1,2 juta per kilo, Dia sebutkan nama orangnya, dia dapat dari saudara Pian. Lalu kami lakukan penangkapan di dekat Perumahan Ngumban Surbakti, di pinggir jalan,” ucap Dedek saksi dari Polda Sumut saat bersaksi di persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (1/11/2022).

Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi mengatakan mereka menemukan ganja tersebut di dalam mobil yang dikendarainya. Saat mengantarkan barang tersebut, Ucak ditemani istrinya.

“Ada dua orang di dalam mobil, cuman istrinya tidak mengetahui kalau itu adalah ganja. Kami temukan dalam mobil dua goni plastik yang di balut dengan terpal dan ada dua 20 kilogram ganja kering Mobil nya kijang kapsul warna hijau,” tambah Saksi.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, Hakim menunda persidangan hingga minggu depan Dalam agenda tuntutan.

“Baik ya, sudah benar kan semua keterangan saksi itu. Minggu depan kita tuntutan,” ucap Hakim sembari menutup Sidang.

Di dalam dakwaan JPU, terdakwa dihubungi oleh calon pembeli (informan) dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) gram dan sepakat dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah per gramnya dan saat itu terdakwa mengatakan akan mencari dulu narkotika jenis ganja tersebut.

Kemudian terdakwa menghubungi pian untuk mendapatkan ganja tersebut. Setelah itu pian memberikan ganja seberat 20 Kg kepada terdakwa. Kemudian, setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa menghubungi calon pembeli untuk bertransaksi.

Sampai di Medan, terdakwa diarahkan calon pembeli untuk menunggu di Jalan Ngumban Surbakti. Tak beberapa lama petugas kepolisian mendatangi terdakwa dan menanyakan apa yang dibawa oleh terdakwa.

Saat itu terdakwa langsung menunjukkan ganja seberat 20 Kg yang dibungkus di dalam dua bal goni di badut dengan terpal berwarna biru. Saat ditimbang, ganja tersebut berat total 20 Kg.

Kemudian, terdakwa dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

(Sumber : Bawa 20 Kg Ganja Kering dari Kota Cane, Ucak Diadili di PN Medan.)

Jakarta (VLF) Dua orang pelajar yang membegal pengendara sepeda motor siang bolong di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan dijadikan tersangka. Sementara 23 pelajar yang ikut-ikutan konvoi diberikan pembinaan.

“Ada dua orang (pelajar) yang terbukti melakukan tindak pidana (dijadikan tersangka),” kata Kapolrestabes Medan Kombes Valentino Alfa Tatareda saat diwawancarai, Selasa (1/11/2022).

Diketahui dua pelajar itu berinisal JL (17) dan R (16). JL berperan ikut menjual motor dan R mengambil sepeda motor serta menjual. Keduanya berada dalam satu SMA.

“Mereka diduga melakukan penganiayaan dan perampasan. Mereka mengejar menggunakan senjata tajam seperti celurit, ger, serta lainnya,” ucapnya.

Mereka dikenakan pasal 365 KUHPidana dengan ancaman di atas tujuh tahun. Sementara itu, untuk 23 orang lain yang diamankan diduga ikut-ikutan konvoi.

“Masih ada 7 orang yang DPO, nama-namanya sudah kita identifikasi. Kita akan cari dan perkembangan lebih lanjut segera diinformasikan,” jelasnya.

Pihaknya pun sampai saat ini masih mencari dua sepeda motor yang dicuri oleh komplotan pelajar ini.

Pantauan detikSumut, para orang tua berada di Polsek Sunggal untuk mendengar pembinaan dari pihak kepolisian.

Setelah itu, 23 pelajar yang ikut-ikutan dilepaskan kembali kepada keluarganya masing-masing. Para pelajar ini pun sempat memeluk orang tuanya sembari meneteskan air mata.

Sebelumnya diberitakan, puluhan siswa melakukan aksi konvoi hingga membegal dua pengendara sepeda motor terekam kamera pengawas milik Dishub Kota Medan. Aksi puluhan siswa tersebut terjadi di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan, pada Jumat (21/10) lalu.

Dalam video yang dilihat detikSumut, Jumat (28/10), terlihat awalnya dua pengendara sepeda motor tersebut terjebak kemacetan di jalan tersebut. Dari arah yang berlawanan, muncul puluhan siswa yang sebagian memakai seragam pramuka.

Saat berpapasan, puluhan siswa tersebut terlihat langsung mengayunkan pemukul bisbol hingga celurit ke arah korban yang diduga masih remaja. Merasa terancam, mereka terlihat berlari dan meninggal sepeda motornya di tengah jalan.

Para gerombolan siswa tersebut terus mengejar dan melayang pukulan hingga tebasan celurit ke arah remaja itu. Terlihat empat remaja yang menjadi korban begal di siang bolong tersebut ketakutan dan menyelamatkan diri.

Setelah itu, terlihat beberapa siswa tersebut membawa sepeda motor korban yang tergeletak di tengah jalan. Dua sepeda motor yang dibawa oleh para pelaku adalah Scoopy berwarna merah dan Beat berwarna biru.

Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, para pelaku langsung bergegas meninggalkan lokasi kejadian. Sedangkan para korban terlihat masuk ke salah satu warung di dekat lokasi.

(Sumber : 2 Pelajar Kasus Begal Siang Bolong di Medan Jadi Tersangka .)

Jakarta (VLF) Polisi mengagendakan untuk memeriksa beberapa orang terkait Tragedi Kanjuruhan pada pekan ini. Salah satu yang akan diperiksa adalah Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah menyebut pihaknya telah menyiapkan agenda pemeriksaan.

“Rencana pada hari Rabu 2 November 2022 akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana,” katanya seperti dikutip dari detikNews, Selasa (1/11/2022).

Selanjutnya, di hari yang sama, polisi juga akan melakukan pemeriksaan ahli dari Kemenpora dan ahli hukum dari Kemenkumham.

“Kemudian Kamis 3 November 2022, akan dilakukan pertama pemeriksaan tambahan saksi Ketua Umum PSSI,” kata Nurul Azizah.

Pemeriksaan terhadap Iwan Bule yang akan digelar lusa merupakan pemeriksaan kali kedua. Sebelumnya, Iwan Bule juga pernah menjalani pemeriksaan polisi terkait Tragedi Kanjuruhan.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule telah diperiksa sebagai saksi Tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule diperiksa selama 5 jam di Mapolda Jatim pada Kamis (20/10).

Iwan Bule diperiksa sejak pukul 13.00 WIB. Dia keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Jatim sekitar pukul 18.00 WIB. Iwan Bule keluar didampingi juru bicara PSSI Ahmad Riyadh.

(Sumber : Lusa, Polisi Kembali Periksa Iwan Bule Soal Tragedi Kanjuruhan.)

Jakarta (VLF) KPK memanggil aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan sekaligus ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni Achmad Zikrulah. Dia bakal diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi untuk Bupati Mimika Eltinus Omaleng di kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun anggaran 2015.

“Hari ini (Selasa, 1/11) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pelaksanaan dalam pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap I tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika untuk Tersangka EO,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (1/11/2022).

Selain Achmad Zikrulah, kata Ali, penyidik KPK juga turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang pihak wiraswasta. Pihak tersebut bernama Ariadi.

Ali menerangkan keduanya bakal diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Namun dia belum menjelaskan seputar apa kedua pihak tersebut bakal dikonfirmasi penyidik KPK.

Dalam perkara ini, KPK telah memanggil sejumlah pihak guna mendalami perkara pembangunan Gereja Kingmi Mile 31 Mimika, Papua. Terakhir, KPK memanggil Bupati Toraja Yohanis Bassang.

Saat itu, Yohanis Bassang mengaku penyidik mengkonfirmasi soal tindak pidana korupsi Eltinus. Namun dia mengklaim sama sekali tidak mengetahui perkara tersebut.

“Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali itu. Saya kabur, buta, gelap,” kata Yohanis Bassang setelah diperiksa penyidik di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (18/10/2022).

“Ya ditanya ‘apakah Bapak tahu?’, tidak tahu soal itu,” imbuhnya.

Dia mengaku juga ditanya soal Pilkada 2013. Dia mengklaim pertanyaan itu berhubungan dengan jabatannya saat menjadi Wakil Bupati Mimika 2014-2019.

“Dimintai keterangan seputar tentang Pilkada 2013, proses penyusunan kabinet para pejabat, itu saja,” tuturnya.

Yohanis menyebut diperiksa selama 12 jam. Menurutnya, ada 15 pertanyaan yang disampaikan penyidik.

“Iya kan (diperiksa) selama 12 jam. Tapi kita ketawa-ketawa saja. Beliau (penyidik) banyak habis waktunya pergi sembahyang. Nggak banyak. 15 saja,” tutur Yohanis.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika. KPK menduga kasus dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara Rp 21,6 miliar.

Selain Eltinus, KPK menetapkan dua tersangka lain, yakni Marthen Sawy (MS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Teguh Anggara (TA) selaku Direktur PT Waringin Megah (PT WM). Total kontrak terkait proyek ini Rp 46 miliar.

“Mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah sekitar Rp 21,6 miliar dari nilai kontrak Rp 46 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kamis (8/9).

Firli mengatakan ketiga tersangka diduga melanggar ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dia menyebut Eltinus bersama Teguh diduga menerima fee masing-masing 7 persen dan 3 persen.

“Untuk mempercepat proses pembangunan, EO kemudian menawarkan proyek ini ke TA dengan adanya kesepakatan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek di mana EO mendapat 7 persen dan TA 3 persen,” sebutnya.

Firli mengatakan Gereja Kingmi Mile 32 tidak dibangun sesuai dengan kontrak. Padahal pembayaran proyek sudah dilakukan.

(Sumber : KPK Periksa ASN di Kemenkeu Terkait Kasus Korupsi Gereja Mimika.)

Jakarta (VLF) Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebutkan asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo, Susi dapat dijerat dengan pasal 242 KUHP. Pasal tersebut mengatur sanksi terhadap seseorang yang keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu.

“Saksi yang disumpah, jika keterangannya dinyatakan palsu, bisa diproses melanggar Pasal 242 KUHP yang ancaman maksimalnya 7 tahun penjara, dan hakim bisa memerintahkan jaksa untuk menahan saksi,” kata Abdul Fickar saat dihubungi, Senin (31/10/2022) seperti dilansir dari detikNews.

Diketahui, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa kali menuding saksi ART Ferdy Sambo, Susi, berbohong saat memberikan keterangannya di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

Abdul Fickar menilai hakim memiliki kewenangan untuk memproses kebohongan saksi. Dia menyebut hakim bahkan bisa meminta jaksa untuk memproses saksi.

“Hakim mempunyai kewenangan mengingatkan bahkan memutuskan untuk memproses seorang saksi yang memberikan keterabgan palsu atau berbohong. dan memerintahkan jaksa untuk memprosesnya,” ucap Abdul Fickar.

Namun demikian, Abdul Fickar juga mengingatkan terkait latar belakang pendidikan Susi sebagai saksi. Menurutnya, tingkat pemikirannya pasti dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya.

“Susi itu ART yang tingkat pemikirannya pasti sesuai dengan tingkat pendidikannya, meski pergaulan bisa meningkatkan nalar seseorang menjadi lebih,” tuturnya.

Abdul Fickar Hadjar menilai Susi bisa terancam hukuman penjara jika memang berbohong dalam persidangan.

“Saksi yang disumpah, jika keterangannya dinyatakan palsu, bisa diproses melanggar Pasal 242 KUHP yang ancaman maksimalnya 7 tahun penjara, dan hakim bisa memerintahkan jaksa untuk menahan saksi,” katanya.

(Sumber : Pakar Hukum Sebut ART Sambo Dapat Dijerat Pidana.)

Jakarta (VLF) Polisi menangkap Yulio Kristian (29) dan Loura Francilia (29), pasangan suami istri asal Kabupaten Bandung Barat (KBB). Keduanya menjadi tersangka setelah menyiksa hingga menyekap Rohimah (29), perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di rumah pasutri tersebut.

Perbuatan keji pasutri ini rupanya disebabkan hanya karena ketidakpuasan mereka terhadap kerja Rohimah sebagai ART. Berikut rangkuman detikJabar mengenai 10 fakta penyiksaan pasutri asal KBB tersebut:

Terungkap Lewat Video yang Viral di Medsos
Aksi pasutri ini mulanya terungkap setelah video penyekapan dan penyiksaan terhadap korban viral di media sosial. Video itu menunjukkan warga bersama personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas sedang mendobrak pintu rumah di Perumahan Bukit Permata, RT 04/RW 22, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB yang menjadi lokasi penyekapan ART.

Setelah pintu didobrak, muncul seorang ART perempuan yang dievakuasi ke rumah warga lainnya. Di tubuhnya terdapat luka-luka bekas penyiksaan, bahkan terlihat jelas matanya mengalami luka lebam. Korban diketahui berasal dari Garut seperti percakapan antara ia dengan warga yang menyelamatkannya.

Kerap Disiksa Majikan
Kepala Desa Cilame Aas Mohamad Asor mengatakan korban diketahui kerap mendapat tindak kekerasan dari majikannya sejak beberapa bulan belakangan. Namun, warga belum bisa bertindak karena tidak mendapat bukti yang cukup.

“Sudah 3 bulanan ini kabarnya (disekap dan disiksa), karena warga itu sering dengar suara tangisan. Dari bukti-bukti itu akhirnya kecurigaan warga menguat,” ujar Aas.

Polisi Amankan Pasutri Penyiksa ART
Polisi yang mendapat laporan atas kejadian ini, lalu mengamankan pasutri yang melakukan penyiksaan terhadap Rohimah. Sejumlah saksi juga turut dimintai keterangan untuk melengkapi bukti-bukti atas kejadian tersebut.

“Terduga pelaku penyekapan disertai tindak pidana penganiayaan sudah diamankan oleh warga dibantu Babinsa dan Babinkamtibmas kemudian diserahkan ke Polres Cimahi,” ujar Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Rizka Fadilla, Minggu (30/10/2022).

Korban Alami Luka di Sekujur Tubuh
Akibat ulah majikannya itu, Rohimah langsung dilarikan ke RS Sartika Asih. Ia mengalami luka di sekujur tubuhnya.

“Saat ini korban sudah mendapatkan perawatan medis di RS Sartika Asih karena terlihat jelas ada luka di sekujur tubuhnya,” kata Rizka.

Pasutri Penyiksa ART Jadi Tersangka
Setelah melengkapi berkas penyelidikan, polisi menetapkan Yulio Kristian dan Loura Francilia, pasangan suami istri di KBB sebagai tersangka. Keduanya diamankan pada Sabtu (29/10/2022) di rumahnya usai warga mengevakuasi korban Rohimah yang dikunci di dalam rumah.

“YK dan LF sudah jadi tersangka, diamankan karena perbuatannya yaitu melakukan penganiayaan terhadap ART di rumah atau di TKP di salah satu perumahan di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB,” ungkap Wakapolres Cimahi Kompol Niko N Adiputra, Senin (31/10/2022).

Sekap Korban Selama 3 Bulan
Niko mengungkap, Yulio dan Loura melakukan tindak kekerasan dan penyekapan terhadap korban Rohimah selama tiga bulan belakangan. Sementara korban diketahui menjadi ART baru selama lima bulan.

“Kejadiannya dari Agustus sampai Oktober. Jadi mereka ini selama itu berulang kali melakukan penyiksaan terhadap korban, bentuknya apa saja kita masih dalami dan nanti disampaikan waktu per waktu,” kata Niko.

Korban Alami Trauma
Rohimah sendiri saat ini masih dirawat di RS Sartika Asih Bandung. Selain mengalami luka fisik, Rohimah juga diketahui mengalami trauma secara psikis selain luka di sekujur tubuhnya. Dari hasil visum, ditemukan bekas luka penganiayaan di bagian wajah, lengan, dan punggung.

“Kami sudah agendakan trauma healing untuk pemulihan psikis korban karena penyiksaan itu. Sekarang sedang penanganan untuk luka fisiknya dulu,” ungkap Niko.

Motif Pasutri Karena Ketidakpuasan Kinerja Korban
Niko mengatakan penyebab Yulio dan Loura menyiksa Rohimah hingga mengalami luka di sekujur tubuh karena mereka tak puas terhadap pekerjaan korban sebagai ART.

“Contohnya nyapu tidak bersih, setrika kurang rapi, tidak mencuci tangan saat menggendong anaknya atau membuat makanan, dan kesalahan lainnya. Intinya ketidakpuasan terhadap hasil kerja korban,” ujar Niko.

Korban Disiksa Pakai Perabotan Dapur
Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti yang dipakai tersangka menyiksa korban, mulai dari sapu dengan gagang alumunium, teflon, panci, ember, peniti, dan perabot dapur lainnya.

“Ini yang pasti barang bukti diamankan dari rumah tersangka karena terkait tindak pidana tersebut,” kata Niko.

Digaji Tak Sesuai Perjanjian
Kuasa hukum Rohimah, Asep Muhidin mengatakan, Rohimah bekerja di rumah Yulio dan Loura selama lima bulan. Rohimah bekerja di tempat tersebut usai diajak salah seorang tetangganya di Kecamatan Balubur Limbangan, Garut. Sang tetangga, menawari Rohimah bekerja di Bandung sebagai ART.

“Karena pada awalnya dijanjikan akan digaji Rp 2 juta, klien kami berpikir lumayan untuk menghidupi. Akhirnya ibu Rohimah menyetujui ajakan itu,” katanya.

Akan tetapi, selama lima bulan bekerja, kata Asep, Rohimah baru menerima upah tiga bulan. Itu pun, jumlahnya tidak sesuai yang dijanjikan. Rohimah diketahui hanya dibayar Rp 1,2 juta di bulan pertama, kemudian Rp 1 juta dan Rp 800 ribu di bulan selanjutnya.

“Ternyata, itu karena, kalau ada kesalahan sedikit, gaji dipotong Rp 100 ribu. Contohnya kalau telat nyabut pompa air, telat masak, itu didenda. Alhasil gajinya tidak tetap,” ucap Asep.

(Sumber : Fakta-fakta ART Disekap-Disiksa Pasutri di Bandung Barat.)

Jakarta (VLF) Kegiatan prostitusi di dekat kawasan hutan kota Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) hidup kembali meski telah ditutup. Kini kawasan tersebut dijaga ketat agar prostitusi benar-benar hilang.

Satpol PP Jakut telah menyambangi lokasi tersebut setelah menerima laporan kegiatan prostitusi kembali hidup. Kegiatan patroli itu telah berlangsung selama tiga hari.

“Dari tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober. Tiga kali (razia),” kata Kepala Satpol PP Jakarta Utara Yusuf Madjid saat dihubungi, Senin (31/10/2022).

Yusuf mengatakan, tidak ditemukan adanya praktik prositusi di Rawa Malang. Dia menyebut para pelaku prostitusi tidak ditemukan karena diduga informasi razia bocor.

“Tidak (ditemukan), mereka tutup kalau kami ada. Tempatnya kan sangat jauh dari keramaian, jadi kalau kami menuju ke sana mereka sudah bisa monitor,” ujar Yusuf.

Patroli Ketat
Yusuf menuturkan pihak Satpol PP Jakut akan melakukan patroli dua kali sehari untuk mencegah kegiatan prostitusi di tempat tersebut muncul lagi. Patroli dilakukan pada malam hari untuk memastikan tidak ada lagi praktik prostitusi.

“Terus (patroli). Setiap hari termasuk Sabtu-Minggu. Kami lakukan dua kali sehari. Dari jam 21.00-24.00 WIB, nanti kami berganti orang, nanti jam 01.00-04.00 WIB baru balik kanan. Dia nggak mungkin buka lagi,” kata dia.

Yusuf mengatakan bila masih ditemukan pelaku prostitusi di Rawa Malang, pihak Satpol PP Jakut akan mengambil tindakan. Pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Sosial untuk menindak para pelaku prostitusi.

“Ya pasti kalau ada pidana di dalamnya ya kami serahkan ke polsek. Tapi untuk pekerja-pekerjanya kita bawa ke Panti Sosial,” ucapnya.

Kucing-kucingan
Kanit Reskrim Polsek Cilincing AKP Alex Chandra mengatakan Sejak mendapatkan informasi kegiatan prostitusi yang beroperasi kembali, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi tersebut. Namun tak ada apa-apa di sana.

Alex mengatakan pelaku prostitusi di Rawa Malang tersebut bersembunyi ketika petugas menggerebek lokasi tersebut. Namun saat tak ada petugas, kegiatan haram tersebut kembali dilakukan.

“Mereka tuh kucing-kucingan kalau nggak ada (aparat) mulai (praktik prostitusi) lagi. Kita tinggal, mulai ada itu (praktik prostitusi),” ujarnya.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, sudah dilakukan perubahan penjagaan di sana. Kini petugas gabungan mulai dari kepolisian, Satpol PP, hingga polisi militer berjaga selama 24 jam.

“Makanya sekarang diubah polanya. Jadi ditempatkan di sana. Sekarang ini sudah ditongkrongi 24 jam,” tuturnya.

Alex mengatakan total sebanyak 30 petugas diturunkan setiap malam. Para petugas yang berjaga berkeliling untuk mencegah terjadi kembali praktik prostitusi di sana.

“Per malam itu 30 personel Satpol PP, polsek, koramil. Mulai jam 21.00 apel digelar di sana, sampai pagi jam 04.00 WIB. Keliling, karena kalau sudah ditempatkan di sana yakin nggak akan ada giat lagi,” tutupnya.

(Sumber : Kini Rawa Malang Diawasi Ketat Demi Prostitusi Benar-benar Hilang.)

Jakarta (VLF) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) buka-bukaan mengungkap tiga perusahaan yang membat dan pengedaran obat mengandung etilen glikol-dietilen glikol (EG-DEG) di luar batas normal, yaitu PT Yarindo, PT Universal Pharmaceutical Industry, dan PT Afi Pharma. Ketiganya tengah ditelusuri lebih lanjut dan akan ditindak tegas melalui jalur hukum.

Sebelumnya hanya dua perusahan yang tidak memenuhi standar ketentuan. Namun baru-baru ini, PT Afi Pharma telah dikonfirmasi juga melakukan kesalahan terhadap produksi obat sirupnya.

“Kami menemukan produk obat sirup paracetamol drop dan paracetamol syrup rasa peppermint produksi PT Afi Pharma. Jadi, ada tiga produsen yang diduga melakukan unsur pidana. Tapi berdasarkan pengujiannya kandungan dari produk dan bahan baku sudah menunjukkan kandungan EG dan DEG melebihi ambang batas,” kata Penny K Lukito, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) saat konferensi pers, Senin (31/10/2022).

Sempat mendapat bantahan dari dua perusahaan terkait, Penny mengungkapkan terdapat cemaran yang sangat tidak wajar dari produk-produk obat sirup mereka.

“Menggunakan propilen glikol atau polietilen yang ada kandungan EG dan DEG, dan kami sudah mendapatkan bukti bahwa itu jauh dari standar yang seharusnya,” jelas Penny pada konferensi pers Senin (31/10/2022).

Setelah diteliti, produk PT Yarindo bernama Flurin DMP sirup ternyata mengandung 48 mg/ml, padahal standar yang diperbolehkan hanya 0,1 mg/ml. Hal ini sungguh jauh melampaui ketentuan yang telah ditetapkan BPOM.

Para perusahaan tersebut pun tidak melaporkan adanya perubahan bahan baku dan sumber pemasok tanpa mematuhi kualifikasi dan pengujian ulang secara mandiri terlebih dahulu. Untuk itu, BPOM telah memberikan sanksi administrasi berupa penarikan dan pemusnahan produk terkait.

Pelanggaran PT Yarindo dalam Produksi Obat Sirup

Penny menambahkan PT Yarindo memang beberapa kali telah melakukan pelanggaran, tetapi pelanggaran terbesarnya kini adalah mengubah Bahan Baku Obat (BBO) yang tidak memenuhi syarat dan tidak melapor ke BPOM.

“Kesalahan pelanggaran PT Yarindo Farmatama dalam hal ini adalah mengubah bahan baku dengan menggunakan bahan baku yang tidak memenuhi syarat. Dengan cemaran etilen glikol (EG) di atas ambang batas aman, hingga produk tidak memenuhi persyaratan,” kata Penny dalam konferensi pers, Senin (31/10/2022).

Tidak hanya itu, pelanggaran lain yang dilakukannya meliputi:

Mengubah bahan baku obat dengan bahan baku yang tidak memenuhi syarat.

Tidak melaporkan apabila dilakukan perubahan bahan baku obat.
Tidak melakukan kualifikasi pemasok supplier bahan baku obat (BBO).
Tidak melakukan metode analisa untuk pengujian bahan baku sesuai dengan kompendia referensi yang terkini.

Dengan demikian, perusahaan tersebut telah dicabut izin edarnya terkait obat sediaan oral dan cairan. PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical juga dikenai sanksi hukum sesuai UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.

Sumber Bahan Baku Tercemar Etilen Glikol
Di kesempatan yang sama, BPOM menuturkan asal usul sumber bahan baku yang dipakai oleh PT Yarindo dan PT Universal Pharmaceutical Industry.

PT Yarindo menggunakan propilen glikol (PG) dari Dow Chemical Thailand yang didapat melalui distributor CV Budiarta. Sementara itu, PT Universal Pharmaceutical Industry yang memproduksi Unibebi mendapatkan bahan baru dari PT Logicom Solution dan PT Mega Setia.

“Ini akan terus ditelusuri dan lihat apakah ada penyaluran ke industri farmasi lainnya,” tutur Penny.

(Sumber : 3 Produsen Sirup Obat Tercemar EG Diungkap, BPOM Telusur Pemasok Bahan Baku!.)