Category: Global

Kasus Penipuan Merajalela di Cianjur

Jakarta (VLF) Polres Cianjur mencatat ada 205 kasus penipuan selama tiga tahun terakhir. Penipuan online pun menjadi yang paling dominan di Kota Santri.

Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Septiawan Adi, mengatakan pada 2020 terjadi 69 kasus penipuan dengan kasus terbanyak terjadi pada bulan Januari dengan 10 kasus.

Sementara itu pada 2021, kasusnya naik menjadi 92 kasus dengan jumlah terbanyak terjadi pada bulan Februari dengan 12 kasus. Sedangkan di tahun ini tercatat ada 44 kasus dimana paling tinggi terjadi pada Februari dengan 10 kasus.

“Kasus penipuan selama tiga tahun terakhir mencapai 205 kasus, paling banyak terjadi di tahun lalu dengan 92 kasus dan di tahun ini turun lagi angkanya menjadi hanya 44 kasus,” kata dia, Kamis (3/11/2022).

Menurutnya kasus penipuan Cianjur banyak berkaitan dengan penipuan online, mulai dari paket yang sudah dibayar namun tidak sampai dan penipuan bermodus online lainnya.

“Kebanyakan kasus penipuan online kalau di Cianjur, biasanya terkait pembelian paket secara online,” ucap dia.

Adi mengungkapkan jika pihaknya belum menerima laporan langsung terkait kasus penipuan yang menyangkut TKW. “Kemungkinan ada tapi tidak latar belakang korban TKW atau bukan kita tidak ketahui, karena mungkin korban hanya fokus melapor kaitan penipuannya,” ucap dia.

Dia menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan terkait kasus tindak pidana, termasuk penipuan.

“Kami juga membuka layanan laporan khusus bagi warga yang menjadi korban tindak pidana. Kita pasti proses setiap laporan yang masuk,” kata dia.

(Sumber : Kasus Penipuan Merajalela di Cianjur.)

Sidang Tipiring Kasus Penamparan Sopir di Palembang Dipercepat

Jakarta (VLF) Polisi menyampaikan informasi terbaru terkait sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan Gunawan (51) terhadap sopir, Ripianto (31) di Palembang, Sumatera Selatan. Sidang yang rencananya akan digelar pekan depan itu dipercepat, dilangsungkan Jumat besok di Pengadilan.

“Informasi terbaru sidangnya dipercepat. Besok (4/11) insyaallah sidang tipiring,” kata Kapolsek Kemuning AKP Shisca Agustina memberikan klarifikasi, Kamis (3/11/2022).

Hal itu dilakukan dikarenakan berkas perkara sudah naik ke tahap penyidikan, dimana polisi juga telah menetapkan status Gunawan menjadi tersangka, hari ini.

Hal senada juga disampaikan Ripianto yang mengatakan telah mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait bahwa besok sidang sudah bisa dilaksanakan.

“Ripi baru dapat info, besok kita ke pengadilan untuk proses sidangnya. Ripi baru dapat kabar itu sore ini,” kata Ripianto, terpisah.

Sebelumnya, AKP Shisca menyampaikan bahwa Gunawan yang menampar sopir pikap karena tak terima ditegur menerobos kemacetan di Palembang, dijadwalkan menjalani sidang tipiring pada Jumat (11/11) pekan depan. Hel senada sebelumnya juga disampaikan Ripianto.

“Tadi informasi dari pengadilan sidang tipiringnya baru bisa dilakukan Jumat depan,” kata Kapolsek Kemuning AKP Shisca Agustina dikonfirmasi detikcom, Kamis (3/11/2022).

“Terkait kasusnya Ripi, pengadilan menetapkan tanggal sidang 11 November 2022,” kata Ripianto, terpisah.

(Sumber : Sidang Tipiring Kasus Penamparan Sopir di Palembang Dipercepat.)

Polisi Sebut Pulau Jawa Sarang Sindikat Pembuatan Uang Palsu

Jakarta (VLF) Tim Gabungan Polres Kediri bersama Ditreskrimsus Polda Jatim mengungkap produksi dan peredaran uang palsu jaringan antarprovinsi. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan Februanto menyebutkan Pulau Jawa memang menjadi sarang produsen upal di Indonesia.

“Dari data yang kami dapatkan se-Indonesia, yang paling banyak melakukan perbuatan uang palsu itu lokasinya di Pulau Jawa. Jadi ini salah satu pantauan kami dari Bareskrim,” kata Whisnu di Polda Jatim, Kamis (3/11/2022).

Dia memastikan bahwa dengan adanya temuan ini Bareskrim Polri akan mendata jaringan atau sindikat pembuat uang palsu di Indonesia untuk kemudian mengungkap dan menangkap orang-orang yang terlibat di dalamnya.

“Saya mengimbau, saya akan mendata jaringan ini se-Indonesia. Jadi jaringan Kediri, jaringan Bandung, Jakarta, itu kami punya database-nya. Itu akan kami gabungkan dan berkembang kembali kepada para pelaku-pelaku tindak pidana pembuatan uang palsu,” ungkap Whisnu.

Ia menambahkan bahwa uang palsu yang berhasil diungkap akan menjadi barang bukti dalam proses pengadilan terhadap para tersangka. Ia juga menegaskan bahwa upal yang telah dibuat dan diedarkan tersangka benar-benar tidak ada harganya.

“Saya sampaikan ini adalah uang palsu. Jadi ini tidak ada harganya. Ini uang palsu, hanya ada lembaran. Bukan (uang) sejumlah total Rp 2 miliar, ini hanya lembaran uang palsu,” kata Whisnu.

Mengenai keberhasilan pengungkapan upal jaringan antrprovinsi ini, Whisnu mengapresiasi Kapolres Kediri dan Direktur Reskrimsus Polda Jatim. Sebab dari pengungkapan upal tersebut banyak ditemukan peredaran upal didominasi di Pulau Jawa.

“Saya mengapresiasi kerja Kapolres (Kediri) didukung Pak Dirkrimsus (Polda Jatim). Ini menjadi contoh untuk para Kapolres yang lain,” katanya.

(Sumber : Polisi Sebut Pulau Jawa Sarang Sindikat Pembuatan Uang Palsu.)

Kapolsek Kalibaru Terlibat Kasus Teddy Minahasa Dicopot, Dimutasi ke Yanma

Jakarta (VLF) Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mencopot Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto yang terlibat kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Kompol Kasranto dimutasikan ke Pelayanan Markas (Yanma) Polda Metro Jaya.

Pencopotan Kompol Kasranto tertuang dalam Surat Telegram Kapolda metro Jaya bernomor ST/569/XI/KEP./2022 tertanggal 2 November 2022. Dalam surat telegram tersebut, Kompol Kasranto dimutasikan sebagai perwira menengah (pamen) Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membenarkan pencopotan Kompol Kasranto tersebut.

“Benar. Dimutasikan dalam rangka evaluasi jabatan serta dalam rangka pemeriksaan,” ujar Zulpan saat dihubungi detikcom, Kamis (3/11/2022).

Adapun untuk mengisi kekosongan jabatan Kapolsek Kawasan Kalibaru Polres Pelabuhan Tanjung Priok digantikan oleh Kompol Immanuel Sinaga. Sebelumnya, Immanuel Sinaga menjabat sebagai Kanit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Kompol Kasranto Tersangka
Kompol Kasranto ditangkap bersama 3 polisi lainnya dalam keterlibatan di kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa ini. Kompol Kasranto dkk kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah tersangka,” kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa saat dihubungi detikcom, Sabtu (15/10).

Sama halnya dengan Irjen Teddy Minahasa, Kompol Kasranto dkk juga dijerat dengan tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman mati.

“Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 juncto Pasal 55. Iya, sama,” kata Mukti.

(Sumber : Kapolsek Kalibaru Terlibat Kasus Teddy Minahasa Dicopot, Dimutasi ke Yanma.)

KPK Sita Dokumen Keuangan Usai Geledah Rumah Ketua DPRD Sulsel

Jakarta (VLF) KPK menyita sejumlah dokumen keuangan pelaksanaan anggaran di Pemprov Sulsel pasca menggeledah rumah pribadi Ketua DPRD Andi Ina Kartika Sari kemarin. KPK menyebut rumah Ketua DPRD Sulsel itu digeledah terkait kasus suap laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.

“Rabu (2/11) Tim Penyidik KPK telah selesai menggeledah kediaman pribadi yang berada di jalan Pelita Raya Kecamatan Rappocini Kota Makassar,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (3/11/20222).

“Dalam kegiatan tersebut, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen keuangan untuk pelaksanaan anggaran di Pemprov Sulsel,” tambah Ali.

Ali menjelaskan, dokumen tersebut bakal disita penyidik. Kemudian, KPK bakal menganalisis temuan itu untuk selanjutnya melengkapi berkas perkara.

“Analisis dan penyitaan atas bukti-bukti dimaksud segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan perkara ini,” tutup Ali.

Dilansir dari detikSulsel, rumah pribadi Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Ina Kartika Sari digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel. Andi Ina mengaku menghargai mekanisme hukum yang dijalankan KPK.

“Memang benar pagi tadi telah dilakukan penggeledahan oleh KPK di rumah pribadi saya,” ungkap Andi Ina seperti dilansir dari detikSulsel, Rabu (2/11).

Penggeladahan oleh tim penyidik KPK itu berlangsung di kediaman Andi Ina yang terletak di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (2/11).

“Kita menghargai dan mengikuti bagaimana mekanismenya, karena itu adalah bagian dari prosedur yang telah ditentukan KPK,” imbuhnya.

Andi Ina mengaku saat penggeledahan dia sedang tidak berada di rumah. Dia juga tidak mengetahui apakah ada barang-barangnya yang disita oleh KPK.

“Saya tidak tahu (soal barang yang diamankan), karena saya tidak di rumah,” papar Andi Ina.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan rumah pribadi pimpinan DPRD Sulsel tersebut. Lokasinya berada di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (2/11) hari ini.

“Hari ini Tim Penyidik KPK melaksanakan penggeledahan di salah satu kediaman pribadi (milik Andi Ina) yang berada di Jalan Pelita Raya Kecamatan Rappocini Kota Makassar,” ungkap Ali Fikri dalam keterangannya yang diterima wartawan, Rabu (2/11).

Namun Ali Fikri belum merinci apa hasil penggeledahan. Saat dimintai konfirmasi, Ali Fikri mengatakan penggeledahan masih berlangsung.

“Perkembangannya akan kami informasikan nanti,” katanya.

Pengembangan Kasus Nurdin Abdullah
Adapun perkara ini merupakan pengembangan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menduga para tersangka di kasus pengembangan ini menerima suap senilai Rp 2,8 miliar.

Adapun tersangka yang telah ditetapkan KPK adalah:

Sebagai pemberi:
– Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai penerima:
– Andy Sonny selaku Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara/mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel;
– Yohanes Binur Haryanto Manik selaku Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel;
– Wahid Ikhsan Wahyudin selaku mantan Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulsel/Kasubbag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulsel; dan
– Gilang Gumilar selaku Pemeriksa pada Perwakilan BPK Provinsi Sulsel/Staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel.

Akibat perbuatannya, keempat pegawai BPK itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Edy sebagai pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber : KPK Sita Dokumen Keuangan Usai Geledah Rumah Ketua DPRD Sulsel.)

Pengacara Sebut Lukas Enembe Diperiksa KPK di Papua Hari Ini, Firli Akan Hadir

Jakarta (VLF) Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya bakal diperiksa KPK di Koya, Jayapura, siang ini. Roy mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri juga akan hadir dalam pemeriksaan itu.

“Iya hari ini (diperiksa). Sekitar pukul 13.00 WIT di Koya. Pak Firli juga rencana hadir di Koya,” kata Stefanus Roy Rening saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (3/11/2022).

Dia mengatakan kedatangan tim KPK itu juga bakal dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan. Namun Roy belum membeberkan secara rinci soal teknis pemeriksaan kesehatan ataupun pemeriksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang menjerat Lukas.

“Iya. Begitu (termasuk pemeriksaan kesehatan),” tambah Rening.

Sebelumnya diberitakan, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyebut tim KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan terbang ke Papua pada minggu ini. Tujuan KPK dan IDI ke Papua adalah memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Keberangkatan tim KPK dan IDI ke Papua memang insya Allah minggu ini kita akan ke sana,” kata Karyoto dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (2/11).

Karyoto mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Dia pun meminta doa agar kunjungan KPK ke Papua itu bisa berjalan dengan lancar.

“Dan sudah dilakukan koordinasi antara aparat keamanan setempat dengan kita KPK, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada suatu halangan apapun,” ucapnya.

Lukas Enembe sudah bicara soal rencana KPK ke Jayapura untuk memeriksanya. Lukas Enembe sudah membahas rencana kedatangan KPK itu bersama pengacara dan melibatkan keluarganya.

Dilansir dari detikSulsel, foto Gubernur Papua Lukas Enembe tampak tersenyum. Dia santai saat membahas rencana kedatangan KPK di kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura. Dia terlihat tengah berbincang santai dengan mengenakan baju kaus dan celana pendek.

Diketahui, pertemuan itu untuk membahas rencana kedatangan KPK yang akan melakukan pemeriksaan. Pimpinan KPK akan datang ke Jayapura bersama tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Tadi kami sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, istrinya, anaknya dan keluarga untuk membahas agenda kehadiran Ketua KPK, penyidik KPK dan dokter independen IDI yang diutus KPK,” ungkap kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, dilansir detikSulsel, Selasa (25/10).

(Sumber : Pengacara Sebut Lukas Enembe Diperiksa KPK di Papua Hari Ini, Firli Akan Hadir.)

Komnas HAM Harap Tragedi Kanjuruhan Bisa Terang: 6 Tersangka Tidak Cukup

Jakarta (VLF) Komnas HAM berharap laporan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur bisa menerangkan peristiwa. Bagi Komnas HAM, enam tersangka tidak cukup.

“Siapapun pelakunya, ya harus bertanggung jawab, bagi kami 6 (tersangka) tidak cukup,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan di kantornya, Rabu (2/11/2022).

Anam memandang pentingnya rasa keadilan dalam tragedi Kanjuruhan yang tewaskan ratusan orang itu. Semoga, laporan Komnas HAM bisa menciptakan keadilan tersebut.

“Dengan laporan ini di-launching sekarang, kami berharap itu bisa memberikan terangnya peristiwa, dan menjadi daya dorong untuk mendorong rasa keadilan itu,” ujar Anam.

Anam juga menjelaskan dalam laporan itu telah disebut ada pelanggaran oleh pihak-pihak terkait dalam tragedi usai laga sepakbola Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022. Hal yang dilanggar bukan sekedar aturan, tapi juga ada unsur pidana.

“Kami tadi menjelaskan dengan sangat jelas, bahwa ada satu fakta, ada satu peristiwa, ada orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut (pelanggaran) yang tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif atau tidak hanya dipahami sebagai tindakan pelanggaran etik. Tapi itu harus dipahami sebagai tindakan pidana,” jelas Anam.

Diketahui, tersangka tragedi Kanjuruhan sudah diumumkan oleh polisi. Ada enam orang yang dijadikan tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, tersebut.

Berikut 6 tersangka terkait tragedi Kanjuruhan:

1. Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi

2. Komandan Kompi (Danki) Brimob Polda Jawa Timur, AKBP Hasdarman

3. Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Malang, Kompol Wahyu Setyo Pranoto

4. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita

5. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Abdul Haris

6. Security Officer, Suko Sutrisno.

(Sumber : Komnas HAM Harap Tragedi Kanjuruhan Bisa Terang: 6 Tersangka Tidak Cukup.)

Pura-pura Jadi Nelayan, Penyelundup PMI Ilegal di Batam Ditangkap

Jakarta (VLF) Polisi menggagalkan aksi penyelundupan calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di perairan Pulau Putri, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Para pelaku saat diamankan mengaku sebagai nelayan yang sedang memancing.

“Mereka diamankan di perairan Pulau Putri berdekatan dengan perbatasan Batam-Singapura pada Senin (31/10/2022) malam. Ada enam orang korban dan dua pelaku yang diamankan. Saat diamankan mereka mengaku sebagai nelayan,” Kata Dirpolarud Polda Kepri, Kombes Pol Boy Herlambang, Rabu (2/11/2022).

Untuk meyakinkan petugas, enam orang korban dan pengemudi speed boat tidak membawa barang berlebihan. Mereka hanya menggunakan baju dan celana yang melekat di badan. Para korban juga dibekali dengan alat pancing.

“Dua orang pelaku yang diamankan ini MT sebagai pengemudi speed boat dan TA sebagai penampung. Pelaku TA ini yang memiliki ide mengelabui petugas dengan berpura-pura sebagai nelayan. Ketahuan sebagai PMI ilegal karena ada salah satu korban yang mengaku akan ke Malaysia kepada petugas,” ujarnya.

Enam orang korban itu diketahui berjenis kelamin laki-laki. Para korban juga diketahui berasal dari daerah yang sama yakni Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Selain dua pelaku yang diamankan. Polisi juga tengah memburu dua orang yang melakukan penjemputan dan mengkoordinir kedua pelaku pelaku.

“Ada dua orang pelaku lagi. Saat ini masih kami dalami. Kedua pelaku upah berbeda, MT yang mengemudikan kapal dapat upah Rp100.000 per orangnya. Sedangkan TA yang menjadi penampung, mendapatkan upah Rp200.000 per orangnya. Sepertinya mereka dijanjikan upah tambahan oleh pelaku yang masih kita kejar, setelah berhasil akan ditambah,” ujarnya.

Atas perbuatannya tersebut, keduanya terancam dikenakan Pasal 81 Jo 69 atau pasal 83 Jo 68 UU No 18 Tahun 2017 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

(Sumber : Pura-pura Jadi Nelayan, Penyelundup PMI Ilegal di Batam Ditangkap.)

Kejagung: Kasus Dugaan Korupsi PT Surveyor Indonesia Naik Penyidikan

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi kegiatan skema kredit ekspor berbasis perdagangan (SKEPB) rajungan dan daging sapi pada PT Surveyor Indonesia. Kasus itu pun kini sudah naik ke tahap penyidikan.

“Tim penyelidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Jumat 21 Oktober 2022 telah melakukan gelar perkara/ekspose dengan hasil yaitu telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi kegiatan skema kredit ekspor berbasis perdagangan (SKEPB) rajungan dan daging sapi pada PT Surveyor Indonesia,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Kuntadi dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (2/11/2022).

Kuntadi menyebut penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Kuntadi menyebut penyidik juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Dari hasil penggeledahan, ditemukan dokumen penting yang saat ini masih dipelajari penyidik.

“Berdasarkan hasil ekspose, perkara tersebut dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan, dan selanjutnya guna kepentingan penyidikan, pada 27 Oktober 2022 dan 28 Oktober 2022, tim penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana dimaksud,” kata Kuntadi.

Kuntadi membeberkan beberapa tempat yang dilakukan penggeledahan antara lain Kantor PT Surveyor Indonesia, Kantor PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan kediaman Bambang Isworo.

“Kegiatan penggeledahan di beberapa tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana dimaksud antara lain Kantor PT Surveyor Indonesia, Kantor PT Asuransi Jasaraharja Putera, kediaman Bambang Isworo,” ungkap Kuntadi.

(Sumber : Kejagung: Kasus Dugaan Korupsi PT Surveyor Indonesia Naik Penyidikan.)

BPOM Pidanakan Perusahaan Farmasi soal Cemaran EG, Menkes Bilang Gini

Jakarta (VLF) Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menanggapi perusahaan farmasi yang tersandung cemaran etilen glikol di obat sirup. Senyawa ini dikaitkan dengan penyebab gagal ginjal akut pada anak di Indonesia.

“Terkait hal tersebut menjadi otoritas BPOM ya, kami mengurusi pasien-pasien,” sebut Menkes saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2022).

Sejauh ini Kemenkes melaporkan 309 anak mengalami gagal ginjal akut. Sebanyak 159 di antaranya meninggal dunia yang didominasi usia 1-5 tahun.

Dilaporkan sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) melakukan penindakan terhadap dua perusahaan farmasi yang diduga memproduksi obat sirup dengan cemaran etilen glikol di atas standar yang telah ditetapkan. Perusahaan disebut tidak melaporkan adanya perubahan bahan baku dan sumber pemasok tanpa mematuhi kualifikasi dan pengujian ulang secara mandiri.

Sejauh ini ada dua perusahaan yang terkena sanksi pencabutan izin edar obat sediaan cair yakni PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical. Kedua produsen juga dikenai sanksi hukum sesuai UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.

“Ditemukan bukti bahwa perusahaan mengganti sumber bahan baku tanpa adanya laporan,” terang Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers Senin (31/10).

Berikut sejumlah produk obat sirup dengan cemaran EG dan DEG dari tiga industri farmasi.

PT Afifarma
Paracetamol Drops
Paracetamol Sirup Rasa Peppermint
Vipcol Sirup

PT Yarindo Farmatama
Flurin DMP Sirup

PT Universal Pharmaceutical Industries
Unibebi Cough Syrup
Unibebi Demam Drop
Unibebi Demam Syrup

(Sumber : https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6382872/bpom-pidanakan-perusahaan-farmasi-soal-cemaran-eg-menkes-bilang-gini.)