Jakarta (VLF) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara terkait penggeledahan kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penggeledahan kantor Kominfo tersebut terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo tahun 2020-2022.

Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong membenarkan telah terjadi penggeledahan kantor Kominfo oleh Kejagung. Kominfo pun bersikap kooperatif

“Betul bahwa hari ini Kejaksaan Agung mendatangi kantor Kementerian Kominfo di Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kedatangan Kejaksaan Agung di Sekretariat Jenderal Kominfo tersebut dilakukan terkait dengan pengumpulan dokumen mengenai proyek BTS Bakti Kominfo 2020-2022,” ujar Usman kepada detikINET, Senin (7/11/2022).

“Kementerian Kominfo kooperatif atas upaya ini dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan segera terselesaikan,” sambungnya.

Sebelumnya, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kejagung pun telah memeriksa 60 saksi.

Kasus dugaan korupsi BTS Kominfo ini naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Kejagung.

Kemudian, Kejagung melakukan penggeledahan kantor Kominfo dan penyitaan di dua lokasi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4,dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022.

Adapun dua lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu Kantor Kementerian Kominfo di Jl Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat. Satu lagi adalah Kantor PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Jl Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

“Dari penggeledahan tersebut, telah dilakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan resminya.

Kejagung mengatakan, penggeledahan dan penyitaan berjalan lancar dan aman dengan mematuhi protokol kesehatan.

(Sumber : Digeledah Kejagung Soal Korupsi BTS, Kominfo: Kami Kooperatif.)

Jakarta (VLF) Sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat untuk pertama kalinya akan mempertemukan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan terdakwa lainnya yakni Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal. Kuasa Hukum Eliezer, Ronny Talapessy, menyebut kliennya siap bertemu dengan Ricky dan Kuat di sidang hari ini.

Bharada Eliezer dalam perkara ini didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (18/10/2022).

Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kembali ke sidang, majelis hakim pada Rabu, 2 November lalu menyebut sidang Bharada Eliezer, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal akan digabung pada hari ini. Sidang lanjutan pembunuhan Yosua itu masih agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.

“Saudara penasihat hukum dan jaksa penuntut umum (JPU) sidang Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal ini akan kita gabung dengan sidangnya Eliezer, jadi minggu depan kita akan sidang dua kali yaitu hari Senin dan hari Rabu, hari Senin gabung dengan Eliezer,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santosa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (2/11).

Pihak Eliezer Minta Saksi Hari Ini Berkata Jujur
Ronny menjabarkan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum hari ini antara lain asisten rumah tangga (ART) keluarga Ferdy Sambo, yakni Rojiah alias Jiah dan Sartini, kemudian ada saksi Anita Amalia Dwi Agustine, Bimantara Jayadiputro, Viktor Kamang, Tjong Djiu Fung, Raditya Adhiyasa, Ahmad Syahrul Ramadhan, Ishbah Azka Tilawah, Nevi Afrilia, dan Novianto Rifa’i.

Ronny meminta para saksi berkata jujur dan tidak berbelit-belit. Ronny memperingatkan ada ancaman pidana bila saksi memberikan keterangan palsu, sebab telah disumpah di muka persidangan.

“Karena keterangan saksi-saksi besok di persidangan di bawah sumpah, maka saya ingatkan agar saksi untuk tidak bersaksi palsu atau berbelit-belit karena bisa kena sanksi pidana Pasal 242 KUHP dengan penjara maksimal 9 tahun,” kata Ronny kepada wartawan, Minggu (6/11).

Bharada E Siap Bertemu Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal
Sidang lanjutan pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Eliezer akan digabungkan dengan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf, hari ini. Kuasa hukum Bharada Eliezer, Ronny Talapessy, menyebut kliennya siap bertemu dengan Ricky dan Kuat Ma’ruf.

“Klien saya sudah sampaikan siap bertemu RR (Ricky Rizal) dan Kuat Ma’ruf (KM),” kata Ronny kepada wartawan, Minggu (6/11).

Ronny mengatakan pihaknya menghormati keputusan majelis hakim untuk menggabungkan sidang Eliezer dengan Kuat dan Ricky. Bharada Eliezer, kata Ronny, akan kooperatif mengikuti proses persidangan.

“Kita prinsipnya siap dan kita menghormat kebijakan majelis hakim menggabungkan sidang bersama KM, dan RR. Setiap proses persidangan dari awal Bharada E kooperatif dan kita tim penasihat hukum menghargai sikap dari Bharada E,” ungkapnya.

(Sumber : Kesiapan Eliezer Berjumpa Kuat Ma’ruf dan Ricky di Sidang Hari Ini .)

Jakarta (VLF) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda Tahun Anggaran 2022. Sebanyak 120 aparatur Pemda dari berbagai OPD menjadi peserta diklat.

“Kerja sama ini dijalin tak terlepas sebagai upaya Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pemerataan jumlah PPNS Penegak Perda pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia,” kata Plh Direktur Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Edi Samsudin Nasution dalam keterangan tertulis, Minggu (6/11/2022).

Merujuk ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

Diklat PPNS Penegak Perda dilaksanakan selama 45 hari terhitung sejak 25 Oktober sampai dengan 8 Desember 2022 bertempat di Diklat Reserse Lemdiklat Polri. Sebelumnya di tahun yang sama, Ditjen Bina Adwil Kemendagri telah memfasilitasi 120 aparatur Pemda lainnya. Pelaksanaan Diklat ini telah difasilitasi oleh Ditjen Bina Adwil Kemendagri bekerja sama dengan Lemdiklat Polri sejak tahun 2014.

“Dalam kurun waktu 8 tahun, terdata 2.444 orang aparatur Pemda yang telah mengikuti Diklat PPNS Penegak Perda dan terbentuk sebagai PPNS Penegak Perda,” jelasnya.

Plt Kepala Diklat Reserse Lemdiklat Polri membuka kegiatan Diklat pada Selasa (25/8). Turut hadir Plh Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Ditjen Bina Adwil Kemendagri serta perwakilan Biro Korwas PPNS Bareskrim dan Lemdiklat Polri. Pelaksanaan rangkaian Diklat selanjutnya juga akan melibatkan Kemenkumham serta Kejaksaan sebagai pemberi materi pada peserta Diklat.

“Diharapkan para peserta Diklat dapat memperoleh pengetahuan dan kompetensi yang mumpuni dari berbagai perspektif sehingga nantinya dapat menjalankan kewenangan sebagai penyidik yang handal,” imbuhnya.

(Sumber : Kemendagri Bentuk PPNS Penegak Perda .)

Jakarta (VLF) Sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat dengan terdakwa Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf akan digelar besok. Asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo yang akan menjadi saksi di sidang besok diwanti-wanti agar tak berbohong.

Sebagaimana diketahui, kesaksian dua ART Ferdy Sambo lainnya yakni Susi dan Diryanto alias Kodir, membuat jaksa, hakim, hingga pengunjung sidang yang menyaksikan heran. Sampai hakim dan jaksa mengingatkan mereka berdua bisa menjadi tersangka sumpah palsu.

Catatan detikcom, Jumat (4/11/2022), Susi dan Kodir memberi kesaksian di tempat berbeda. Susi saat itu bersaksi di sidang Bharada Richard Eliezer, sedangkan Kodir bersaksi di sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria.

Kesaksian Susi Dinilai Bohong oleh Hakim
Majelis hakim dalam sidang pemeriksaan saksi terdakwa Bharada E sempat memberikan teguran kepada Susi. Susi dinilai hakim banyak berbohong dalam memberikan keterangan.

Sidang digelar pada Senin (31/10). Hakim mencecar Susi yang dinilai kerap berbohong dan menjawab tidak tahu. Selain itu, gestur Susi kerap terdiam tidak langsung menjawab saat ditanya hakim sehingga ditegur hakim.

Susi bahkan mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP-nya) saat dicecar hakim. Susi, kata hakim, akan dikonfrontir dengan saksi Kuat Ma’ruf yang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga ditetapkan sebagai tersangka. Hakim juga sempat mengancam Susi bakal dipidana keterangan palsu sebab telah disumpah.

Hal itu terjadi saat hakim mencecar apakah para ajudan Sambo dan Putri sering berkumpul bersama. Susi mengaku tak tahu. Setelah itu hakim lanjut ke pertanyaan lain.

“Selama saudara tinggal di Bangka sama Putri Candrawathi sama Sambo apakah semua ajudan tinggal di Bangka?” tanya hakim.

“Saya tidak tahu, Yang Mulia,” jawab Susi.

“Terus apa yang kamu tahu?” tanya hakim lagi.

Susi tak menjawab pertanyaan itu. Hakim kembali bertanya hal yang sama dan Susi tetap diam.

“Kamu mikir, kalau kamu mikir itu bohong,” ucap hakim.

“Kan saya masak, nggak ngurusin omnya,” ujar Susi.

Hakim juga mengancam Susi akan ditetapkan sebagai tersangka jika terus berbohong. Momen hakim mengancam Susi ini ketika Susi dianggap berbelit-belit memberi keterangan berbeda antara BAP Kuat Ma’ruf dan kesaksian Susi.

“Saudara Penuntut Umum, besok dia akan diproses dengan Saudara Kuat, besok Rabu. Nanti kita lihat sendiri. Sudah biarin aja, nanti pada saat dia berubah, baru kita tetapkan tersangka di situ,” tegas hakim Wahyu Iman Santosa.

Kesaksian Kodir Dinilai Jaksa Tak Masuk Akal
Sedangkan Kodir, kesaksiannya dianggap tidak masuk akal di sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sehingga jaksa meminta hakim mengeluarkan surat penetapan tersangka untuk Kodir.

Hal yang dinilai jaksa tidak masuk akal adalah ketika Kodir bersaksi di sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dalam kasus merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat.

Kodir mengaku mengecek CCTV pada 15 Juni 2022 dan mengetahui kalau CCTV rusak. Letak CCTV itu, kata Kodir, berada di kamar utama lantai satu, yakni di kamar Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

“Saya lihat kau lantang, cepat jawab,” kata jaksa dalam sidang di PN Jaksel, Kamis (3/11).

“He-he-he…, siap, Pak,” jawab Kodir.

“Jangan bohonglah. Jangan ketawa. Jangan cepat-cepat jawabnya, jangan bohong, kejebak lho,” ujar jaksa.

Jaksa mengatakan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Kodir mengklaim mendapat izin dari Ferdy Sambo untuk melihat CCTV. Dalam BAP itu juga, Kodir mengaku melapor ke Yosua perihal CCTV yang rusak.

“Di sini bilang Bu Putri kan ada di situ, ini kamu bisa lihat kalau ngapa-ngapain, itu kan kamar pribadi Ibu. Lancang kali, Saudara, kalau tiba-tiba Bu Putri lagi ngapa-ngapain, kamu bisa lihat, dong?” tanya jaksa, dan dijawab Kodir, “Tidak.”

“Logikanya, Saudara mendapat wewenang dari Ferdy Sambo untuk lihat CCTV. Kenapa Saudara bisa cek 15 Juni, nggak logic, kamu ini diperiksa September 2022, nggak logic. Ingat kau. Kau di BAP bilang Yosua ini begitu dekatnya dengan Ferdy Sambo, dia saja nggak bisa cek CCTV, kau lancang banget,” tutur jaksa.

Jaksa menilai Kodir banyak berbohong. Keterangan Kodir pun diragukan jaksa.

“Saudara terlalu lancang jawabnya ya, jangan bohong! Di penyidik boleh aja, di sini sudah disumpah. Saudara diperiksa September, hebat banget 15 Juni rusak, saudara diperiksa September. Kedua kecurigaan JPU, bisa-bisanya saudara bisa di kamar utama, CCTV itu di ruang rias Ibu, kan nggak masuk akal!” kata jaksa.

Wanti-wanti Agar ART Sambo Tak Berbohong
Kuasa hukum Bharada Eliezer, Ronny Talapessy meminta para saksi berkata sejujur-jujurnya. Sidang lanjutan itu akan digelar Senin (7/11) besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ronny menjabarkan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum besok antara lain asisten rumah tangga (ART) keluarga Ferdy Sambo, yakni Rojiah alias Jiah dan Sartini, kemudian ada saksi Anita Amalia Dwi Agustine, Bimantara Jayadiputro, Viktor Kamang, Tjong Djiu Fung, Raditya Adhiyasa, Ahmad Syahrul Ramadhan, Ishbah Azka Tilawah, Nevi Afrilia, dan Novianto Rifa’i.

Ronny meminta para saksi berkata jujur dan tidak berbelit-belit. Ronny memperingatkan ada ancaman pidana bila saksi memberikan keterangan palsu, sebab telah disumpah di muka persidangan.

“Karena keterangan saksi-saksi besok di persidangan di bawah sumpah, maka saya ingatkan agar saksi untuk tidak bersaksi palsu atau berbelit-belit karena bisa kena sanksi pidana Pasal 242 KUHP dengan penjara maksimal 9 tahun,” kata Ronny kepada wartawan, Minggu (6/11/2022).

(Sumber : Wanti-wanti Agar Tak Ada Kebohongan dari ART Sambo di Sidang.)

Jakarta (VLF) Reza Shahrani alias Reza Paten ditetapkan sebagai tersangka kasus robot trading Net89. Ia ditetapkan tersangka setelah Bareskrim Polri menyimpulkan adanya tindak pidana dalam kasus ini berupa penipuan, penggelapan, dan pencucian uang.

Penetapan tersangka pria yang dikenal sebagai crazy Rich Surabaya itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan. Wisnu menyebut penyidik telah mengantongi bukti kuat untuk menjadikan Reza sebagai tersangka.

Status tersangka ini kemudian berlanjut terhadap pemblokiran rekening milik Reza. Pembekuan dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikut fakta-fakta mengenai Reza Paten seperti dilansir dari detikNews.

1. Pedagang Mata Uang Asing Dekat dengan Selebgram
Siapa Reza Paten itu? Pria yang dikenal dengan nama Reza Paten ini memiliki nama asli Reza Shahrani. Ia sudah dikenal sebagai pedagang mata uang asing dan menggeluti dunia trading sejak 2019. Reza Paten yang berusia 38 tahun ini merupakan lulusan Teknik Informatika.

Reza Paten tak jarang melakukan hal-hal yang membuat orang heran akan kekayaannya. Berikut beberapa hal yang pernah dilakukan Reza Paten:

Memenangkan lelang bandana milik Atta Halilintar senilai Rp 2 miliar lebih.

Memenangkan lelang sepeda brompton milik Taqy Malik seharga Rp 777 juta.

Memberikan uang sebesar Rp 85 juta cuma-cuma kepada selebgram Razka Nabililian yang digunakan untuk membeli food truck bagi-bagi makanan gratis di jalan.

Selain itu, tak banyak informasi tentang sosok Reza Paten, terutama pekerjaan utamanya. Hanya saja di media sosial Instagramnya (@rezapaten89), Reza Paten nampak dekat dengan banyak selebgram.

2. PPATK Bekukan 150 Rekening Milik Reza Paten
Reza Paten kini ditetapkan sebagai tersangka kasus robot trading Net89. Buntut laporan ratusan orang atas penipuan investasi di Net89, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan rekening Reza Paten

“Benar, sudah kami bekukan,” kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/11).

Diketahui, rekening Reza Paten yang telah dibekukan PPATK sebanyak 150 rekening. “(Rekening Reza Paten yang dibekukan ada) 150-an rekening di lebih dari 25 bank,” kata Ivan.

Ivan juga mengungkap nilainya mencapai triliunan rupiah. “Perputarannya di beberapa rekening para pihak nilainya mencapai lebih dari Rp 1 triliun,” ungkapnya.

3. Keberadaan Reza Paten Kini Masih Belum Diketahui
Sampai saat ini, keberadaan Reza Paten masih belum diketahui. Tentang siapa Reza Paten ini sempat diduga sebagai pemilik atau pendiri Net89, namun kuasa hukum Reza Paten, Slamat Tambunan, membantah hal itu. Slamat menyebut, kliennya hanya berstatus sebagai anggota sejak 2019.

“Klien kami bukanlah pemilik atau owner Net89 melainkan dia hanya member. Dia juga bukan founder Net89, jika melihat akun jajaran direksi sudah terlampir di situ. Tidak ada namanya Reza Paten, mengklarifikasi pemberitaan tidak ada namanya Reza Paten. Jadi jelas Reza Paten bukan founder melainkan member biasa,” kata Slamat Tambunan dalam konferensi pers di Bekasi, Sabtu (29/10).

4. Reza Paten Dijerat Pasal Berlapis Buntut Kasus Net89
Bareskrim Polisi menjerat Reza Shahrani atau Reza Paten dengan pasal berlapis atas kasus penipuan dan penggelapan robot trading Net89. Hal ini disampaikan pada Sabtu (5/11)

“Reza Shahrani (Reza Paten) sudah jadi tersangka di Net89,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan.

Whisnu mengaku penyidik sudah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan Reza Paten sebagai tersangka. Whisnu menerangkan siapa Reza Paten yang dijerat pasal berlapis mulai dari penipuan hingga pencucian uang.

(Sumber : 4 Fakta Reza Paten Crazy Rich Surabaya Tersangka Robot Trading.)

Jakarta (VLF) Aksi tak manusiawi dilakukan Yulio Kristian (29) dan Loura Francilia (29). Pasangan suami istri ini dengan keji menyiksa Rohimah (29) yang tak lain adalah asisten rumah tangga (ART) mereka.

Perilaku kejam pasangan suami istri ini terbongkar setelah warga menyelamatkan Rohimah yang disekap di rumah majikannya itu di Perumahan Bukit Permata, Cilame, Ngamprah, Bandung Barat, pada Sabtu (29/10/2022) lalu.

Ketika itu, warga nekat mendobrak pintu rumah tempat bekerja Rohimah. Proses penyelamatan Rohimah terekam dalam rekaman video amatir yang tersebar di media sosial. Saat diselamatkan warga, Rohimah tampak babak belur. Dia mengalami luka di bagian wajah, yang diduga akibat dari penganiayaan yang dilakukan Yulio dan Loura.

Rohimah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi sebelum dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan polisi, Yulio dan Loura ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya terbukti melakukan tindakan penganiyaan terhadap Rohimah. Keduanya diamankan di rumahnya usai warga mengevakuasi korban.

“YK dan LF sudah jadi tersangka, diamankan karena perbuatannya yaitu melakukan penganiayaan terhadap ART di rumah atau di TKP di salah satu perumahan di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB,” kata Wakapolres Cimahi Kompol Niko N Adipura, Senin (31/10/2022).

Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah menganiaya Rohimah selama tiga bulan terakhir. Rohimah sendiri baru menjadi ART sejak lima bulan lalu. “Kejadiannya dari Agustus sampai Oktober. Jadi mereka ini selama itu berulang kali melakukan penyiksaan terhadap korban, bentuknya apa saja kita masih dalami dan nanti disampaikan waktu per waktu,” kata Niko.

Niko menjelaskan, motif dari Yulio dan Loura yang tega menyiksa Rohimah hingga mengalami luka di sekujur tubuh karena mereka tak puas terhadap pekerjaan korban sebagai ART. “Contohnya nyapu tidak bersih, setrika kurang rapi, tidak mencuci tangan saat menggendong anaknya atau membuat makanan, dan kesalahan lainnya. Intinya ketidakpuasan terhadap hasil kerja korban,” ujar Niko.

Niko mengatakan, pihaknya masih mendalami apabila ada faktor lain yang melatarbelakangi kedua tersangka tega menyiksa korban sampai akhirnya berhasil dievakuasi oleh warga setempat. Tak sampai di situ saja, pihaknya juga tengah mendalami kemungkinan adanya ART sebelum korban Rohimah yang bekerja pada tersangka dan sempat mendapatkan tindakan kekerasan serupa.

Dari hasil penyidikan sementara, Yulio mengaku bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Baleendah, Kabupaten Bandung. Sedangkan istri Yulio, Loura Francilia bekerja di salah satu perusahan properti di Kabupaten Bandung.

Namun, Niko tak mau percaya begitu saja. Ia mengatakan jika ditemukan ada tindak pidana lain berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, maka segala temuan itu akan langsung ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil penelusuran detikJabar dari laman LinkedIn, Yulio diketahui bekerja di perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang produksi peralatan gelas laboratorium sejak Mei 2017 hingga saat ini. Ia sempat juga bekerja di sebuah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak dalam bidang manufaktur komponen dan suku cadang kendaraan pada tahun 2015 sampai 2017.

Sedangkan istrinya, Loura saat ini bekerja di bidang developer properti di Kabupaten Bandung. Ia juga sempat bekerja sebagai investigator di kantor pemerintah daerah pada tahun 2015, tapi hanya bertahan dua bulan. Loura sempat bekerja sebagai staf biro pengelolaan barang daerah di salah satu kantor pemerintah daerah di tahun 2014 selama tiga bulan.

Sementara keluarga Rohimah menuntut keadilan. Mereka meminta polisi untuk menghukum para tersangka seberat-beratnya. Hal tersebut, diungkap kuasa hukum korban, Asep Muhidin. “Yang pertama, tentunya kami, keluarga berharap adanya keadilan. Karena, hemat kami, setidaknya ada tiga pasal yang bisa dijeratkan penyidik kepolisian kepada dua tersangka ini,” kata Asep.

Selain mendapatkan keadilan secara hukum, kata Asep, pihak keluarga juga berharap agar pemerintah ikut hadir. Keluarga meminta Rohimah didampingi agar kondisi psikisnya dipulihkan. “Karena kami yakin, setelah sembuh dari luka, kondisi Bu Rohimah ini tidak akan bisa bekerja lagi karena trauma,” ungkap Asep.

Asep menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap Rohimah. Dia mendapatkan beberapa pesan dari pihak tersangka, yang disampaikan pengacaranya agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. “Kami sempat berhubungan dengan tersangka, melalui pengacaranya. Mereka menyampaikan akan menanggung biaya pengobatan Rohimah,” ucap Asep.

Kendati demikian, pihak Rohimah sendiri menolak upaya damai dari para tersangka. Asep mengatakan, pihaknya tetap ingin kasus tersebut dilanjut proses hukumnya. “Tetap, kami ingin pelaku ini dihukum seberat-beratnya,” pungkas Asep.

Masih kata Asep, sebenarnya warga sudah curiga ada yang tak beres di rumah tempat Rohimah bekerja sejak lama. Sebab ada warga yang sempat melihat Rohimah hujan-hujanan beberapa kali di malam hari. “Selain itu, ada juga anak kecil yang ketakutan. Anak itu ngadu ke mama-nya. Kenapa si bibi itu, mukanya seperti pocong,” kata Asep.

Asep menjelaskan, hal tersebut karena wajah Rohimah babak belur. Terdapat luka lebam di bagian wajahnya. Untuk menutupi itu, Rohimah menggunakan bedak, agar terlihat samar. Namun, rupanya terlihat seperti pocong sehingga membuat anak kecil tersebut ketakutan. “Nah dari situ, warga mulai mengawasi. Mereka juga sempat mendengar sering ada suara jeritan dan tangisan di malam hari, dari rumah tersebut,” katanya.

Usai kasus itu mencuat, media sosial diramaikan dengan profesi Yulio yang ternyata merupakan admin judi online atau judi slot. Itu terlihat dalam tangkapan layar akun salah satu akun Twitter. Yulio Kristian mencantumkan pekerjaannya sebagai admin di website Freebet Slot sejak 28 September 2022 pada profil Facebook-nya.

Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Rohimah pulang ke rumah orang tuanya di kawasan Kecamatan Blubur Limbangan, Garut. Dengan wajah yang masih dipenuhi luka memar, Rohimah menceritakan kejadian memilukan, yang dialaminya itu.

Rohimah mengatakan semula, tidak ada yang aneh kala dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga tersebut. Awalnya, bahkan Rohimah disambut hangat oleh majikannya. Tapi, semuanya berubah di sekitaran bulan Agustus.

“Awal disiksa itu, pas bulan Agustus, saya telepon keluarga untuk dijemput. Dijemput karena nggak betah, mau pulang,” kata Rohimah, Jumat (4/11/2022).

Niat Rohimah untuk pulang diketahui oleh majikannya. Sang majikan kemudian menyita ponsel milik Rohimah sehingga komunikasi dengan keluarga akhirnya terputus. Dia pun akhirnya tak bisa kemana-mana karena dikurung di dalam rumah.

Sejak saat itu, Rohimah sering disiksa majikannya. Pukulan hingga tendangan, diterimanya setiap kali sang majikan pulang ke rumah di akhir pekan. Rohimah mengatakan, aksi penyiksaan itu dilakukan, saat dia dianggap lalai dalam mengerjakan tugasnya. “Kalau telat cabut listrik dipukul, kalau telat cabut pompa air ditendang. Ya seperti itu,” katanya.

Tak hanya mendapatkan kekerasan. Rohimah juga merasa ditipu oleh majikannya. Sebab, gaji Rp 2 juta yang dijanjikan di awal perjanjian kerja, tak diberikan oleh majikannya. Dia mengaku hanya menerima gaji tiga kali. Itu pun, dengan nominal yang berbeda. “Rp 1,2 juta, Rp 1 juta dan Rp 800 ribu. Awalnya janji Rp 2 juta,” ungkap Rohimah.

Rohimah kini kembali memulai hidupnya yang sederhana, di gubuk reyot belakang rumah orang tua. Kepulangannya bahkan disambut para tetangga dan warga kampung setempat. Masyarakat di sana, sangat bersimpati dengan kejadian nahas yang dialami Rohimah.

Rohimah mengaku saat ini kondisinya sudah mulai pulih kembali. Dia sudah bisa berbincang dan bercengkrama dengan keluarga, meskipun masih tak beranjak dari tempat tidur. “Alhamdulillah, udah agak mendingan. Tinggal ngilu-ngilunya saja,” ucap Rohimah.

Rohimah untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya. Lokasinya, saling berdampingan dengan rumah Rohimah sendiri. Kondisi rumah milik orang tuanya, jauh lebih baik ketimbang rumah milik Rohimah. Sebab, rumah orang tua sudah diperbaiki melalui program rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Tapi, kondisi yang berbanding terbalik, terjadi pada rumah Rohimah. Seperti dilihat detikJabar, rumah milik Rohimah sangat tidak layak ditempati. Rumah dibuat dari bilik bambu beratapkan genting yang sudah lapuk.

Sedangkan Yulio dan Loura harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya dijerat pasal 44 tahun 2021 dan 23 tahun 2004 dengan ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara.

(Sumber : Ancaman 10 Tahun Bui Hantui Pasutri Penyiksa ART di Bandung Barat .)

Jakarta (VLF) Rudi Suryanto menembak Aipda Ahmad Karnain hingga tewas. Atas perbuatannya itu, mantan Ps Kanit Provos Polsek Pengubuan itu hanya didakwa dengan pasal 338 KUHPidana.

Dakwaan itu diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Gunung Sugih Kelas I B, Lampung Tengah.

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” tulis dakwaan jaksa seperti dilihat detikSumut di SIPP PN Lampung Tengah, Minggu (6/11/2022).

Dalam dakwaan itu Rudi menembak Aipda Ahmad hingga tewas karena sakit hati kepada korban. Di mana, korban disebut sering mengejek terdakwa.

“Adapun persoalan yang membuat terdakwa Rudi Suryanto Bin SUYANI merasa sakit hati terhadap korban Aipda Ahmad Karnain (alm), karena sering menjelekkan terdakwa antara lain yang terjadi sekira tahun 2018 yang lalu pada saat terdakwa berdua masih berdinas di pos pol lempuyang Bandar polsek Way Penggubuan,” tulis isi dakwaan jaksa.

Setelah menembak Aipda Karnain, Rudi kemudian menuju menuju rumah Lurah Putra Lempuyang sebelum pulang ke rumah.

Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu (4/9) lalu sekira pukul 21.30 WIB, saat itu Rudi menembak Aipda Karnain di rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi, Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Padahal Kapolres Lampung Tengah AKBP Doffie Fahlevi sebelumnya menjelaskan Aipda Rudy akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

“Berdasarkan fakta dan hasil pendalaman penyidik saat rekonstruksi digelar, maka pasal yang disangkakan terhadap pelaku, berubah menjadi pasal 340 Junto 338,” ujar Doffie, Selasa (6/9) lalu.

Doffie mendapati fakta baru tersebut usai kegiatan rekonstruksi peristiwa polisi tembak polisi. Maka dari itu, Ps Kanit Provos Polsek Pengubuan Aipda Rudi terancam pidana hukuman mati.

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun,” terang Doffie.

(Sumber : Polisi Tembak Polisi di Lampung, Rudi Tak Didakwa Pembunuhan Berencana.)

Jakarta – PT Universal Pharmaceutical Industries selaku produsen obat sirup Unibebi keberatan terhadap keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) yang menjatuhkan sanksi administratif pencabutan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Hal ini dilakukan oleh BPOM sebagai buntut obat sirup mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DG), zat berbahaya yang diduga memicu ratusan kasus gagal ginjal akut.

“Hari ini BPOM sudah mencabut CPOB kita, sudah mencabut izin kita. Saya harap BPOM jangan cepat-cepat menjatuhkan sanksi kepada farmasi, mencabut sertifikat CPOB, perusahaan ini punya sertifikat CPOB. Dia sudah mendapat sertifikat ini beberapa tahun lalu yang sudah teruji,” ungkap kuasa hukum Unibebi, Hermansyah Hutagalung, dikutip dari detikSumut, Kamis (3/11/2022).

Terlebih lagi, produsen obat sirup Unibebi ini juga terancam tindak pidana yang mengacu pada UU Nomor UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Hermansyah mengungkap, BPOM terlalu cepat menjatuhkan pidana tanpa melakukan penyelidikan mendalam. Karenanya, ia menyebut pihak BPOM tak adil langsung mempidanakan perusahaan farmasi.

“Menjadi tidak fair ketika mempidanakan perusahaan farmasi saja. Jangan sampai nanti perusahaan farmasi dipidana dan di kemudian hari ditemukan hal yang sama di mana anak-anak mengalami gagal ginjal akut. Terus yang tanggung jawab siapa? Sementara perusahaan farmasi sudah dilabel menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak,” ungkap Hermansyah.

“Tolong jangan buat ini sesederhana mempidanakan perusahaan farmasi. Ini persoalan yang luar biasa dan ini harus dikaji lebih dalam dari Mabes Polri,” lanjutnya.

Di sisi lain, Hermansyah menyebut ada oknum tertentu yang sengaja menjebak PT Universal Pharmaceutical Industries dengan memasukan kandungan EG dan DEG ke dalam bahan baku.

“Kita minta kepada pemerintah untuk dikaji lebih dalam. Manatahu ada oknum tertentu yang memang sengaja memasukkan bahan baku yang khusus merusak bangsa ini. Kami meminta melalui persoalan mempidanakan farmasi bukan satu-satunya jalan untuk menjawab persoalan-persoalan ini,” ujarnya.

Dalam penyelidikan ini, Hermansyah menyebutkan jika kliennya yaitu PT. Universal Pharmatical Industries sudah kooperatif dalam melakukan pemeriksaan dalam beberapa hari ini.

“Besok akan diperiksa bagian laboratorium yaitu Imanuel Sinaga. Baru satu lagi ada perempuan karena urusan keluarga dia tidak hadir. Kami taat tapi mohon kami menjadi pihak korban yang harus dilindungi. Kaji betul bukti yang ada agar ditemukan penyebab utama persoalan gagal ginjal anak,” ucapnya.

(Sumber : BPOM Cabut Sertifikat CPOB Buntut Cemaran EG, Unibebi Merasa Dijebak.)

Jakarta (VLF) Momen keakraban Ketua KPK Firli Bahuri saat mendampingi penyidik memeriksa Gubernur Papua yang juga tersangka KPK, Lukas Enembe, menjadi sorotan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai tidak ada yang salah dalam momen tersebut.

“Soal akrab itu ya biasa lah, gesture boleh lah, gitu kan. Nggak boleh kereng-kerengan juga gitu. Jabatan erat juga boleh aja. Penyidik juga selalu ramah kok, setiap memeriksa ya jabatan erat segala macem ya biasa aja,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Kamis (3/11/2022).

Namun Boyamin menilai tindakan Firli yang ikut mendatangi Lukas Enembe berpotensi melanggar aturan UU KPK. Boyamin menyebut dalam UU KPK pasal 36 menyebutkan pimpinan KPK dilarang bertemu dengan orang-orang yang tengah diperiksa KPK.

“Undang-undang KPK yang baru maupun yang lama Pasal 36, bahwa pimpimpinan KPK dilarang bertemu dengan orang-orang yang sedang diperiksa atau ‘pasien’nya KPK, bahkan itu ancaman hukumannya adalah 5 tahun kalau menemui,” tuturnya.

“Tapi kan karena ini Pak Firli rombongan mungkin ya nggak terlalu berlaku lah, pasal 36 ini. Tapi bisa jadi perdebatan bahwa Pak Firli ini dalam konteks sebagai pimpinan tidak boleh ketemu,” sambungnya.

Boyamin mengatakan selama ini tidak pernah ada pimpinan KPK yang menemui orang yang tengah diperiksa. Menurut Boyamin, selama ini pimpinan KPK hanya memantau pemeriksaan di tempat berbeda melalui laptop.

“Karena nggak pernah ada ceritanya pimpinan KPK itu menemui orang yang diperiksa di ruangan-ruangan yang ada di kantor KPK, nggak ada ceritanya. Hanya memantau dari laptop, dari internet. Gitu aja, tidak menemui,” kata Boyamin.

Boyamin berpendapat bahwa Firli memahami ketentuan pasal-pasal di UU KPK lama, dimana dalam UU tersebut menyebutkan bahwa pimpinan KPK dalah penyidik dan penuntut. Boyamin menilai tindakan Firli yang ikut mendampingi penyidikan sebagai kabar gembira, sebab Firli dinilai aka mengembalikan UU KPK lama dengan memperjuangkan pembatalan revisi UU KPK.

“Saya sangat gembira dengan adanya berita terkait Pak Firli ketemu Lukas Enembe hari ini. Kerena ini artinya Pak Firli setuju kembali ke UU KPK yang lama, berarti setuju revisi UU KPK No 19 tahun 2019 itu dibatalkan. Karena apa? bahwa UU KPK yang lama lah yang mengatakan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menemui Gubernur Papua Lukas Enembe, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Kedatangan Firli Bahuri dalam rangka meminta keterangan Lukas Enembe terkait tindak pidana korupsi yang menjeratnya.

Berdasarkan foto yang diterima detikcom, terlihat Firli Bahuri bertemu langsung dengan Lukas Enembe dalam sebuah ruangan. Lukas terlihat duduk di sebuah kursi dan bersalaman dengan Firli, terlihat juga pengacara Lukas Enembe, Aloysius Renwarin.

Dalam foto lain, terlihat seseorang mengenakan rompi KPK tengah duduk di sebuah kursi. Di samping kirinya terlihat Lukas Enembe di meja yang sama.

Pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening, membenarkan Firli Bahuri telah tiba di kediaman Lukas. “Pak Firli sudah ketemu Pak Gub,” kata Roy Rening kepada wartawan.

(Sumber : MAKI Nilai Ketua KPK Berpotensi Langgar UU Temui Lukas Enembe.)

Jakarta (VLF) Nasib malang menimpa Bripka Darvan, seorang Bhabinkamtibmas di Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang babak belur dikeroyok sejumlah pelajar SMA. Padahal Bripka Darvan hanya hendak membubarkan tawuran antarsiswa.

Insiden pengeroyokan tersebut terjadi di depan SMPN 6 Kota Palopo, Kecamatan Mungkajang, Selasa (1/11). Bripka Darvan yang dikeroyok pelajar membuat tubuhnya luka-luka kena bogem mentah dan ditendang.

“Keluar darah dari hidungnya karena ditendang, didorong masuk di got baru ditendang (hidungnya) na berdarah,” ungkap Kasi Humas Polres Palopo AKP La Simeng kepada detikSulsel, Kamis (3/11/2022).

La Simeng menjelaskan Bripka Darvan awalnya mendapat laporan dari warga soal adanya tawuran yang terjadi di depan SMPN 6 Palopo. Lokasi itu merupakan wilayah tugas Bripka Darwan sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang.

“Masyarakat laporkan kalau anak-anak mau tawuran di sana, akhirnya dilaporkan ke Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas lalu turun,” paparnya.

Menurutnya, Bripka Darvan buru-buru ke lokasi tawuran. Korban tidak sempat mengenakan pakaian dinas, hingga menuju ke tempat kejadian perkara hanya mengendarai motor dinasnya.

“Pergi mi dia tidak pakai rompi cuma pakai motor dinas karena tiba-tiba,” ujarnya.

Setibanya di lokasi, Bripka Darvan berusaha membubarkan tawuran dan melerai pelajar yang bertikai. Namun kata La Simeng, entah bagaimana Bripka Darvan justru diserang pelajar yang tawuran.

“Bukan polisi yang mulai, meleraikan ji itu, tidak na sangka-sangka dari belakang itu lawannya,” ungkap La Simeng.

La Simeng melanjutkan, korban saat itu didorong hingga ditendang. Bahkan Bripka Darvan disebut dilempari helm.

“Di situ berdiri langsung ada dorong, baru dilempari helm itu Bhabin,” katanya.

La Simeng menduga para pelajar yang tersulut emosi tidak mengetahui jika yang melerai adalah seorang polisi. Apalagi Darvan ke lokasi tidak mengenakan atribut kepolisian.

“Jadi mungkin dia tidak tahu kalau yang lerai itu polisi,” urai La Simeng.

5 Pelajar SMA Ditangkap
Sebanyak lima pelajar SMA ditangkap usai diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap Bripka Darvan. Mereka diamankan ke Mapolres Palopo tidak lama setelah insiden itu.

“Korbannya Bripka Darvan, pelakunya anak SMA,” kata Kasi Humas Polres Palopo AKP La Simeng, Rabu (2/11).

Kelima pelaku yang diamankan masing-masing berinisial AWP (17), RSA (15), MI (15), AS (17) dan R (17). Atas perbuatannya mereka terancam dijerat pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

“Atas tindakannya itu, kelima pelajar dijerat Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana penganiayaan,” imbuhnya.

Polisi Mediasi Pelaku Pengeroyokan
La Simeng mengatakan, para pelaku masih ditahan di Mapolres Palopo. Pihaknya masih akan melakukan mediasi atas kasus dugaan penganiayaan ini dengan turut memanggil kepala sekolah para pelaku.

“Rencananya Pak Kapolres untuk panggil Kepala SMA-nya bicarakan bagaimana baiknya, apakah mau diproses atau cari solusi lainnya karena polisi itu selalu ada kebijakan-kebijakannya,” beber La Simeng.

La Simeng menuturkan, dari hasil pemeriksaan kelima pelaku mengakui perbuatannya. Mereka terlibat saat mengeroyok Bhabinkamtibmas Bripka Darvan.

“Dari hasil interogasi kelima pelaku mengakui aksi perbuatannya telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama,” ujarnya.

(Sumber : Malang Bhabinkamtibmas di Palopo Babak Belur Dikeroyok Pelajar Tawuran.)