Jakarta (VLF) Eks Hakim PN Rangkasbitung Yudi Rozadinata dituntut 2 tahun penjara atas kepemilikan sabu sebesar 19,371 gram. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Yudi terbukti bersalah berdasarkan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.

“Menjatuhkan pidana selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,” kata JPU M Mahmud di Pengadilan Negeri Serang, Rabu (9/11/2022).

Dalam pertimbangannya di fakta persidangan, JPU Mahmud mengatakan bahwa pada 12 Mei pukul 19.30 WIB, terdakwa bersama saksi Raja Adonia Sumanggam Siagian menggunakan sabu di rumah terdakwa di Rangkasbitung. Pada 14 Mei 2022, pukul 19.00 WIB, terdakwa juga menggunakan sabu bersama sesama hakim yaitu Danu Arman di rumahnya.

“Terdakwa juga sering menggunakan sabu di lantai dua bersama Danu Arman di Pengadilan Negeri Rangkasbitung,” ujar JPU.

Pemesanan sabu, kata jaksa, menggunakan nama Raja melalui pemesanan TIKI dari Medan. Narkoba jenis sabu itu adalah patungan bersama Danu dan Raja.

“Pada 17 Mei diamankan di kantor, selanjutnya dibawa kembali ke PN Rangkasbitung dan penggeledahan dan ditemukan bong, terdakwa, Raja dan Danu dites urin dan positif menggunakan sabu,” paparnya.

Di persidangan sebelumnya, Yudi mengakui pemesanan sabu 20 gram dari Medan. Sabu dipesan bersama rekan sesame hakim PN Rangkasbitung Danu Arman.

“Sebelum saya ditangkap, saya ada melakukan pembelian narkotika sabu yang diajak saudara Danu dengan bahasa, ‘Bang yuk patungan lagi’, terjadi pemesanan, narkotika itu digunakan bersama-sama,” kata Yudi pada persidangan sebelumnya, Rabu (2/11) pekan lalu.

Ia juga mengakui bahwa sebelum ditangkap menggunakan sabu secara bersama-sama saksi Raja dan Danu, sering menggunakan sabu di PN Rangkasbitung.

“Saya konsumsi itu lebih dari 4 bulan gitu yang mulia, sepertinya lebih dari 4 bulan juga yang mulia,” ujarnya.

“Kalau konsumsinya iya lebih dari 4 kali (sepekan), saya sering menggunakan di tempat saudara Danu, atau kamar khususnya di rumah di bagian belakang atau sepulang kantor bersama-sama,” jelasnya.

(Sumber : Eks Hakim PN Rangkasbitung Nyabu Dituntut 2 Tahun Penjara.)

Jakarta (VLF) Konsultan Pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo, didakwa jaksa KPK menyuap eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji dan tim pemeriksa senilai SGD 3,5 juta atau setara dengan Rp 39 miliar. Suap itu diberikan untuk merekayasa penghitungan pajak.

“Memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang yang keseluruhannya sebesar SGD 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu dollar Singapura) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Angin Prayitno selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).

Selain Angin Prayitno, Agus Susetyo juga memberikan suap itu kepada Dadan Ramdani selaku Kasubdit Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Dirjen Pajak; Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak; Yulmanizar dan Febrian selaku anggota tim Pemeriksa Pajak. Uang tersebut diberikan agar pihak tersebut merekayasa penghitungan Pajak PT Jhonlin pada tahun pajak 2016 dan 2017.

“Agar Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian merekayasa hasil penghitungan pajak PT Jhonlin untuk tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya,” sambung Jaksa.

Jaksa menjelaskan, saat menjabat jadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Angin Prayitno membuat kebijakan agar bisa mendapat keuntungan dari pemeriksaan kepada wajib pajak. Hal itu turut disampaikannya kepada para Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, termasuk untuk mencari perusahaan potensial yang dapat mempercayai pribadinya.

“Menindaklanjuti arahan Angin Prayitno Aji untuk mencari wajib pajak yang potensial dan bagus, sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kav. 40-42 Jakarta Selatan, Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian, membuat Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak bidang pertambangan yaitu PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017 dengan maksud untuk mencari potensi pajak dari wajib pajak sekaligus mencari keuntungan pribadi,” ucap Jaksa.

Singkat cerita, Agus Susetyo ditunjuk sebagai Kuasa Pajak PT Jhonlin Baratama dalam pemeriksaan tahun pajak 2016 dan 2017. Jaksa menerangkan sejak awal sudah ada kesepakatan agar pemeriksaan lapangan PT Jhonlin untuk dikondisikan, sehingga kegiatan itu selesai dalam 1 hari.

Jaksa mengungkap Agus Susetyo menawarkan fee sebesar Rp 50 miliar untuk pemeriksa pajak, pejabat struktural dan pembayaran pajak Pt Jhonlin Baratama. Penawaran itu disampaikan Agus guna pemeriksa merekayasa kurang bayar pajak PT Jhonlin pada 2016 dan 2017.

“Kurang bayar PT Jhonlin Baratama tahun 2016 dan 2017 direkayasa dan dibuat pada kisaran sebesar Rp 10.000.000.000. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menjanjikan fee sebesar Rp 50.000.000.000 untuk pemeriksa pajak, pejabat struktural, dan pembayaran pajak PT Jhonlin Baratama (all in) serta fee untuk Terdakwa sendiri,” terang Jaksa.

Kemudian, setelah terjadinya kesepakatan, Agus Susetyo memberikan uang senilai SGD 3.500.000 secara bertahap dalam kurun waktu Juli 2019 hingga akhir September 2019. Penyerahan uang itu dilakukan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan Sudirman Central Business District (SCBD).

Adapun rincian penyerahan tersebut sebagai berikut:

– Pemberian pertama diserahkan pada akhir Juli 2019 di Gedung Setiabudi Atrium Lantai 2 Suite 209A, Kuningan, Jakarta Selatan, sebesar SGD 1.000.000
– Pemberian kedua diserahkan pada awal ¥Agustus 2019 di Gedung Setiabudi Atrium Lantai 2 Suite 209A, Kuningan Jakarta Selatan sebesar SGD 1.000.000
– Pemberian ketiga diserahkan pada akhir Agustus 2019 bertempat di Area parkir Gedung Electronic City SCBD Jakarta Selatan sebesar SGD 500.000
– Pemberian keempat diserahkan pada awal September 2019 di Gedung Setiabudi Atrium Lantai 2 Suite 209A, Kuningan Jakarta Selatan sebesar SGD 500.000
– Pemberian kelima diserahkan pada awal September 2019 di Area parkir Gedung Electronic City SCBD Jakarta Selatan

Jaksa menjelaskan, dari penyerahan tersebut, sebanyak 1,750 juta dolar Singapura diberikan kepada Angin Prayitno dan Dadan Ramdani. Uang tersebut diserahkan oleh Wawan Ridwan lewat Dadan Ramdani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak lantai 15.

“Dari total uang sebesar SGD 3.500.000 tersebut kemudian Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menerima SGD 1.750.000. Diserahkan oleh Wawan Ridwan melalui Dadan Ramdani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak lantai 15,” terang Jaksa KPK.

Adapun sisanya, tambah Jaksa, diterima oleh Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian. Sementara, sisa Rp 5 miliar dari kesepakatan itu dinikmati oleh Agus Susetyo.

“Kemudian sisa uang sebesar SGD 1.750.000 diterima oleh Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian yang masing-masing mendapatkan bagian fee sebesar SGD 437.500. Sedangkan sisa kesepakatan fee sebesar Rp 5.000.000.000 atau 10 persen dari nilai kesepakatan Rp 50.000.000.000 menjadi bagian fee untuk Terdakwa,” tambahnya.

Akibat perbuatannya, Agus Susetyo didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber : Konsultan Didakwa Suap Eks Pegawai Pajak Angin Prayitno Rp 39 M.)

Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua orang saksi terkait tindak pidana korupsi (TPK) suap alokasi anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018. Salah satu saksi yang diperiksa adalah mantan Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo atau Pakde Karwo.

“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan tupoksi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Pemprov Jatim,” ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (9/11/2022).

Selain memeriksa Soekarwo, KPK telah memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Ahmad Sukardi. Ali menyebut pemeriksaan kedua saksi itu juga untuk mengkonfirmasi pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Jatim kepada kabupaten dan kota di bawahnya.

“Dikonfirmasi terkait dengan proses pemberian Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim ke kabupaten maupun kota,” pungkasnya.

Baca juga:
Ini Kasus Suap Bankeu yang Bikin Pakde Karwo Dipanggil Jadi Saksi KPK
Pakde Karwo Diperiksa KPK
Sebelumnya, eks Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau Pakde Karwo telah menjalani pemeriksaan di KPK. Dia ditanyai soal Peraturan Gubernur (Pergub) No 13 Tahun 2011.

Diketahui, Karwo diperiksa KPK sekitar 3 jam. Dia masuk ruang penyidikan KPK pada pukul 15.05 WIB, lalu selesai diperiksa, dan sampai di lobi KPK sekitar pukul 18.15 WIB.

“Menjelaskan Pergub 13 Tahun 2011 tentang struktur dalam mengambil keputusan Bantuan Keuangan di daerah. Itu saja,” kata Pakde Karwo kepada wartawan di lobi gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (8/11/2022).

Dia mengaku sejatinya tak ada yang bermasalah dari pergub tersebut. Dia menjelaskan penyidik meminta konfirmasi soal status Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Budi Setiawan.

“Bukan pelaksanaannya dipermasalahkan. Ya, statusnya Pak Budi,” ujarnya.

Pakde Karwo irit bicara saat ditanyai awak media. Dia mengaku tak ditanya perihal lain oleh penyidik.

“Saya hanya menjelaskan Pergub 13 Tahun 2011. Nggak ada (soal tersangka lain), cuma pergub itu saja,” tutur Pakde Karwo.

(Sumber : Periksa Pakde Karwo, KPK Dalami Proses Pemberian Bankeu dari Pemprov Jatim.)

Jakarta (VLF) Kejati Sumut menyita 105,958 hektar tanah di Kabupaten Langkat. Penyitaan itu dilakukan dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan.

“Benar, penyidik Pidsus melakukan penyitaan tanah (seluas 105,958 hektare) di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa,” ucap Kasipenkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, Rabu (9/11/2022).

Penyitaan tanah itu, menurut Yos dilakukan pada Selasa (8/11) kemarin. Pelaksanaan penyitaan tanah itu juga berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas I A tanggal 14 Oktober No.39/SIT/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan.

Dalam penanganan perkara ini, Pidus juga telah memeriksa beberapa saksi dan pihak BPN dan Kementerian KLHK beserta ahli keuangan negara. Kemudian tim pidsus juga sedang menunggu perhitungan dan ahli lingkungan terkait potensi kerugian keuangan negara.

“Pidsus telah memeriksa saksi sebanyak 40 orang, dari pihak BPN, pihak yang menggunakan lahan, Kementerian KLHK dan beberapa ahli keuangan negara dan perekonomian negara,” ungkapnya.

“Untuk perkembangan selanjutnya akan disampaikan secepatnya. Dan terhadap lahan tersebut telah dititipkan ke BKSDA Wilayah 1 Sumut,” sambungnya.

Sebelumnya, lanjut Yos, tim Penyidik Kejati Sumut turun langsung dan meninjau lahan Suaka Margasatwa, namun pada faktanya di lapangan terdapat tanaman sawit yang disebutkan dikelola oleh kelompok tani, namun kelompok tani yang dimaksud diduga hanya kedok saja.

“Bahwa tanah tersebut adalah kawasan hutan Suaka Margasatwa dan di dalamnya ada kelompok tani yang bernaung di bawah Koperasi Serba Usaha atau KSU Sinar Tani Makmur (STU). Dalam pengelolaan lahan berkedok Koperasi ini, semakin memperkuat pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi mafia tanah,” tutupnya.

(Sumber : Usut Korupsi Alih Fungsi Hutan, Kejati Sita 105 Hektare Tanah di Langkat.)

Jakarta (VLF) Perkara pemukulan yang dilakukan anggota DPRD Palembang dari Fraksi Gerindra, M Sukri Zen telah sampai pada sidang putusan. Hasilnya, Sukri divonis 4 bulan penjara dalam perkara itu.

“Mengadili dengan ini, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Sukri Zen selama empat bulan penjara,” demikian putusan majelis hakim yang diketuai Hakim Agus Ariyanto dalam sidang yang digelar di PN Palembang, Selasa (8/11/2022).

Hakim menjelaskan hal yang memberatkan Sukri dalam perkara ini adalah statusnya sebagai anggota DPRD Palembang. Sukri dinilai seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat karena statusnya itu.

Sementara itu, hal yang meringankan Sukri adalah uang yang diberikannya kepada korban sebesar Rp 100 juta sebagai uang damai. Atas putusan ini, Sukri, korban dan JPU menerimanya.

Sukri Dituntut 7 Bulan oleh JPU

Dalam sidang sebelumnya, Sukri dituntut 7 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Artinya, putusan majelis hakim itu lebih ringan daripada tuntutan JPU.

“Menuntut, agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Sukri Zen selama 7 bulan penjara,” kata JPU membacakan tuntutan, kala itu.

JPU juga menilai status Sukri sebagai anggota DPRD Palembang yang memberatkannya dalam perkara ini. Sementara uang yang diberikan Sukri sebesar Rp 100 juta dinilai menjadi hal yang meringankan Sukri.

Awal Mula Kasus Pemukulan

Seorang perempuan, Tata (31) melapor ke polisi mengaku telah dianiaya seorang pria yang merupakan oknum Anggota DPRD Palembang yang merupakan Sukri Zen.

Diketahui, rekaman CCTV penganiayaan yang dilakukan oknum dewan berinisial MS terhadap Tata, viral di media sosial. Dalam video yang beredar itu MS terlihat tengah menggunakan kaos putih.

Peristiwa dugaan penganiayaan yang terjadi malam hari di SPBU Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Palembang itu disebut terjadi karena Tata dan ibunya tak memberikan izin mobil BG 7 UB berlambang jenderal bintang tiga milik MS untuk menyerobot antrean BBM subsidi jenis Pertalite.

Sukri Zen sendiri telah mengakui telah menganiaya seorang wanita, Tata, di SPBU Palembang, Sumatera Selatan. Dihadapan Ketua DPC Gerindra dia mengakui dan meminta maaf kepada korban.

“Aku pribadi meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai. Dan kepada yang bersangkutan (Tata) aku juga mohon maaf yang sebesar-besarnya,” kata Sukri, kepada wartawan, Rabu (24/8/2022).

(Sumber : 4 Bulan Penjara untuk Anggota DPRD Palembang Pukul Wanita di SPBU.)

Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik rencana Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyatakan akan berkoordinasi terkait pengakuan Ismail Bolong.

Sebagaimana diketahui, Ismail Bolong merupakan mantan polisi di Kalimantan Timur yang mengaku memberikan setoran Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Setoran diberikan terkait tambang ilegal.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya akan membantu mengusut dugaan korupsi di sektor pertambangan.

“KPK tentu akan menyambut baik inisiasi Menkopolhukam untuk menyelesaikan kebocoran penerimaan negara dari sektor tambang atau sektor lainnya,” kata Nurul Ghufron dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (7/11/2022).

Ghufron mengaku KPK telah mengkaji persoalan tambang, khususnya batubara dan membantu perbaikan melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara).

Sebab, Ia berharap rantai bisnis batubara bisa berjalan lebih pasti, transparan, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Pemenuhan kebutuhan dalam negeri didahulukan dengan mematuhi DMO (Domestic Market Obligation),” ujar Ghufron. Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan KPK menyambut baik rencana Mahfud MD menggandeng lembaga antirasuah membongkar kasus mafia tambang di Indonesia.

Ali menuturkan, KPK menilai pertambangan merupakan salah satu sektor yang menopang kebutuhan hidup banyak masyarakat, sumber energi pembangunan. Namun, di sisi lain sektor tersebut memiliki peluang besar terjadinya tindak pidana korupsi.

“(Sektor pertambangan) punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi,” ujar Ali Fikri.

Lebih lanjut, Ali Fikri mengungkapkan, KPK bersama Kementerian Investasi maupun Badan Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pemerintah Daerah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perbaikan Tata Kelola Pertambangan.

Satgas ini dibentuk untuk berkoordinasi dan melakukan evaluasi perizinan dan sektor pertambangan di Indonesia.

Persoalan lain yang melatarbelakangi pembentukan Satgas ini adalah banyaknya persoalan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga tumpang tindih hak guna usaha di wilayah tersebut.

“Pembentukan Satgas dilakukan, karena maraknya praktik korupsi di sektor pertambangan,” kata Ali.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut persoalan mafia pertambangan. Pernyataan ini menyusul pengakuan Ismail Bolong yang mengaku menyetorkan uang Rp 6 miliar ke Komjen Agus Andrianto.

Meski demikian, Mahfud mengaku, ia melihat adanya keganjilan dalam pernyataan tersebut.

Sebab, setelah Ismail menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah video yang direkam Februari lalu, ia mengajukan pensiun dini.

Ismail Bolong dinyatakan pensiun dini sebagaimana tertera dalam surat Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri Nomor kep/308/IV/2022 yang ditandatangani Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto pada 29 April 2022.

Kemudian, Ismail Bolong disebut menyampaikan pernyataan itu di bawah tekanan jenderal polisi, yakni Hendra Kurniawan.

Hendra Kurniawan diketahui merupakan bawahan Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Karo Paminal Divisi Propam.

Oleh karenanya, Mafhud menduga persoalan ini sebagai bagian dari perang bintang di dalam korps Bhayangkara.

“Isu ’perang bintang’ terus menyeruak. Dalam ’perang’ ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengakar masalahnya,” kata Mahfud MD.

(Sumber : KPK Sambut Rencana Mahfud Usut Mafia Pertambangan Terkait Ismail Bolong.)

Jakarta (VLF) Kebohongan menjadi berita minggu ini setelah Susi, salah satu saksi sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, mendapatkan peringatan keras dari majelis hakim. Netizen kembali riuh, kasus ini nangkring dalam puncak tagar media online. Media mainstream juga tak mau kalah cepat dan kembali menyajikan kasus ini. Terdapat beberapa hal yang membuat kasus Brigadir Yosua terus menarik atensi massal. Selain melibatkan otoritas kepolisian, kasus ini terus menjadi komoditas panas pemberitaan karena penuh dengan bumbu drama. Antara orang kuat dengan orang lemah, bagaikan David dan Goliath.

Sejatinya, sejak awal perhatian publik hanya tertuju pada satu hal, yaitu kebohongan.

Kebohongan besar, seperti yang diduga kental dalam kasus ini, dapat memiliki dampak yang luar biasa. Ilmuwan forensik dan psikologi telah mempelajari mengapa orang berbohong. Ada banyak motivasi, semuanya didasarkan pada apa yang dirasakan akan mendatangkan hasil menguntungkan bagi pelakunya. Masalahnya, pembohong juga bisa menipu diri sendiri dan tidak sepenuhnya menghargai tindakan mereka.

Strategi Kebohongan dan Ingatan Palsu

Bisakah tindakan berbohong mempengaruhi ingatan akan pengalaman aslinya? Telah banyak penelitian yang mengkaji tentang pembentukan distorsi memori tanpa niat, namun studi eksperimental tentang hubungan antara berbohong dan memori sangat terbatas, terutama mengingat kemungkinan konsekuensi bahwa berbohong mungkin bermain ke dalam arena hukum.

Studi terbaru memberikan kita gambaran tentang beberapa strategi yang sering digunakan untuk melakukan kebohongan dalam sebuah persidangan dengan membentuk ingatan palsu. Ilmu kognitif menyebutnya mnemonic, bagaimana seseorang membentuk ingatannya dan mekanisme yang mendasarinya.

Pertama, seseorang yang terlibat dalam pembuktian hukum terkadang secara keliru menyangkal bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi. Inilah yang disebut penyangkalan palsu (false denials). Penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa keadaan, tersangka secara salah menyangkal keterlibatan mereka dalam kejahatan untuk menghindari hukuman. Sementara korban secara keliru menyangkal bahwa mereka menjadi korban (biasanya korban pelecehan seksual) untuk tidak mengalami kembali ingatan traumatis, tekanan kehormatan keluarga atau karena takut menuduh seseorang.

Penelitian menarik dilakukan oleh Henry Otgaar dan tiga koleganya pada 2016. Peneliti dari Maastricht University tersebut meminta peserta penelitian melihat beberapa rangsangan (seperti, gambar, video pencurian) dan kemudian mereka diminta menjawab beberapa pertanyaan terkait rangsangan tersebut. Peserta kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama adalah kelompok kebenaran dan kelompok kedua diminta memberikan penyangkalan palsu. Kelompok pertama harus menjawab pertanyaan dengan jujur, sedangkan kelompok kedua diminta untuk menyangkal setiap pertanyaan secara salah (misalnya, dia tidak memukul temannya).

Setelah beberapa saat, ingatan peserta kembali diuji, kali ini semua peserta diminta jujur terkait apa yang pernah mereka saksikan sebelumnya. Peneliti menemukan dan menyimpulkan bahwa peserta dalam kelompok kedua menunjukkan gangguan memori untuk rincian yang dibahas dalam wawancara sementara memori untuk peristiwa yang sebenarnya tetap utuh. Hasil penelitian ini kemudian popular dengan istilah efek Denial-Induced Forgetting (DIF) atau efek mnemonic dari penolakan palsu yang membuat seseorang melupakan kejadian sesungguhnya. Tindakan menyangkal detail dari suatu peristiwa yang dialami membuat informasi tersebut lebih kecil kemungkinannya untuk disimpan dalam memori (jangka panjang), yang pada akhirnya membuat pengambilannya lebih sulit dari waktu ke waktu.

Hal kedua yang sering dilakukan merusak memori dalam proses hukum adalah pura-pura lupa ingatan (feigning amnesia). Natalie M. Pyszora Bersama dua rekannya dalam sebuah publikasi ilmiah pada 2010 menyebut bahwa sekitar 30% individu pura-pura lupa amnesia setelah kejadian pidana dan mencoba mendapatkan keuntungan dalam peradilan dengan tampil tidak kompeten. Selanjutnya, ketika strategi menipu ini diadopsi, informasi yang relevan dan asli dari peristiwa kejahatan dapat benar-benar dilupakan. Penelitian hampir serupa dilakukan Susanna Byli dan Sven-Ake Christianson pada 2010 dan juga Ivan Mangiulli beserta empat rekannya pada 2018.

Mereka meminta peserta membaca cerita naratif dan video kejahatan tiruan dengan instruksi bahwa peserta penelitian adalah pelaku kejahatannya. Setelah itu mereka membagi peserta dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pura-pura lupa (simulator) dan kelompok yang mengakui kejahatan. Seteleh seminggu semua peserta diminta kembali untuk mengingat kejadian sebenarnya. Temuan menunjukkan bahwa ketika diminta untuk melepaskan peran mereka sebagai sebagai simulator, peserta kelompok pertama memiliki memori yang lebih buruk terkait peristiwa dibandingkan peserta kelompok kedua.

Hal ketiga yang dapat merusak memori dan menumbuhkan memori palsu adalah pemalsuan (fabrication). Jenis kebohongan ini mengacu pada seseorang yang membuat pengakuan yang sepenuhnya salah untuk peristiwa tertentu, misalnya dengan memberikan alibi palsu seputar peristiwa kriminal. Beberapa penelitian mencoba mengungkap pemalsuan kesaksian dengan paradigma konfabulasi paksa (forced confabulation paradigm). Caranya peneliti meminta peserta menonton video dan mereka diberikan pertanyaan benar dan salah tentang video tersebut.

Satu kelompok diminta untuk menjawab dengan jujur, sementara kelompok kedua harus mengarang sendiri jawaban untuk setiap pertanyaan, bahkan saat mereka benar-benar tidak mengingat detailnya. Satu minggu kemudian, ingatan mereka diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengarang detail tentang video lebih mungkin untuk kemudian mengingat rekayasa mereka sendiri. Akibatnya mereka membuat kesalahan dalam pernyataan terkait memori akhir mereka (commission errors).

Menyikapi Kebohongan Persidangan

Terlepas bahwa saksi dan pelaku berbohong tentang sebuah peristiwa kejahatan, alasannya akan melulu tentang menghindari kesalahan, melindungi diri, dan meminimalkan keterlibatan. Kesemuanya berkaitan dengan bagaimana membuat posisi mereka lebih menguntungkan dalam hukum. Ini adalah mekanisme alamiah manusia.

Ilmuwan telah mengungkapkan bagaimana cara kerja memori serta menyebutnya sebagai bangunan yang mudah dibentuk dan rapuh. Tulisan pendek ini telah menunjukkan bahwa sangat memungkinkan kebenaran dikaburkan dengan cara-cara sistematis untuk mengubah jejak memori seseorang dan menumbuhkan ingatan palsu. Katakanlah, Susi mungkin saja berbohong dan sangat mungkin dia mempercayai kebohongannya. Begitu juga tersangka dan semua saksi lainnya. Akibatnya, fakta dan kebenaran akan menjadi misteri yang sangat menarik untuk diungkapkan.

Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi kerja panjang, terutama bagi saksi ahli forensik dan hakim. Memiliki gambaran lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi bisa jadi sulit. Namun, mengetahui efek mnemonic semacam itu dapat membantu mengurangi kesalahan oleh para profesional hukum. Hukum akan menemukan mitra untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Terlebih, saya percaya nurani hakim tidak akan salah pilih.

(Sumber : Kebohongan dan Forensik Peradilan.)

Jakarta (VLF) Ditresnarkoba Polda Sumut menangkap seorang pria asal Lhokseumawe, Aceh bernama Misrizal alias Ijal (36). Dia diringkus saat membawa 200 kg ganja yang hendak diantarkan kepada pembeli di Medan dan Pekanbaru.

“Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba jenis ganja seberat 200 kg ini dilakukan oleh Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumut,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (8/11/2022).

Hadi mengatakan, pada Minggu (6/11) personel memberhentikan satu unit mobil di Jalan Lintas Kutacane-Tiga Binanga, Kecamatan Tanah Pinem, Dairi. Kemudian, personel mengamankan seorang pria dan menggeledah isi mobilnya. Saat digeledah, ditemukan ganja seberat 200 kg.

“Mengamankan satu orang yang bernama Misrizal alias Ijal dan dilakukan penggeledahan mobil tersebut ditemukan enam karung goni plastik warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 200 kg,” sebut Hadi.

Saat diinterogasi, Ijal mengaku barang haram itu didapatkan dari seseorang berinisial B di Kutacane, Aceh. Barang itu disebut hendak diantar ke pembeli di Medan dan Pekanbaru.

“Ganja tersebut diperoleh dari B di Kutacane, Aceh dan mau diantar kepada pembeli yang belum diketahui namanya di Medan dan Pekanbaru, setelah sampai tujuan maka B akan memberikan alamatnya,” ujar Hadi.

Kepada petugas, Ijal pun mengaku bakal diupah sebanyak Rp 20 juta. Akan tetapi, dirinya baru mendapat uang sebesar Rp 1,5 juta sebagai uang jalan.

“Dijanjikan upah sebesar Rp 20 juta sampai Riau. Sudah diterima uang jalan sebesar Rp 1,5 juta,” tambah Hadi.

Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringannya.

(Sumber : Pria Aceh Ditangkap saat Bawa 200 Kg Ganja ke Medan dan Pekanbaru.)

Jakarta (VLF) Perselisihan anak pendiri Sinar Mas Group mendiang Eka Tjipta Widjaja masih berlanjut. Kali ini Freddy Widjaja melaporkan tiga saudara tirinya ke Bareskrim Polri terkait laporan kasus dugaan kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Otentik Dan/Atau Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik.

Berikut 3 faktanya:

1. Saudara Tiri Diduga Palsukan Akta Kelahiran
Freddy Widjaja datang ke Bareskrim Polri ditemani pengacaranya, Kamaruddin Simanjuntak dan Martin Lukas. Kasus ini sebelumnya sudah dilakukan gelar perkara dan dihenti lidik karena dianggap bukan peristiwa pidana, pihaknya pun tidak terima dan meminta kasus itu kembali dibuka gelar perkara.

Terlapor adalah Indra Widjaja, Muktar Widjaja dan Franky Oesman Widjaja. Mereka diduga menggunakan akta kelahiran palsu hingga status Freddy Widjaja sebagai anak Eka Tjipta Widjaja dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

“Sudah kita gelar tadi oleh Karowassidik Polri Brigjen Pol. Iwan Kurniawan, kemudian kita paparkan bukti-bukti baru dan kita sampaikan berbahaya buat negara dan keselamatan negara bila pemalsuan akta otentik dan/atau menempatkan keterangan palsu dalam otentik bukan merupakan peristiwa pidana,” kata Kamaruddin kepada detikcom di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2022).

2. Berharap Saudara Tiri Ditahan

Kamaruddin mewakili Freddy Widjaja berharap Bareskrim dapat meningkatkan laporan itu ke tahap penyidikan dan terlapor akhirnya bisa dilakukan penahanan.
“Kita minta ke penyidik untuk tangkap, tahan, jangan karena konglomerat memalsukan atau diduga menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik bukan merupakan peristiwa pidana,” ujarnya.

3. Freddy Widjaja Ogah Terima Warisan Lagi

Freddy Widjaja mengaku sampai saat ini hanya mendapat Rp 1 miliar. Padahal aset Sinar Mas Group sangat banyak yang diduga senilai kurang lebih Rp 737 triliun.
Saat ini, Freddy Widjaja mengaku tidak mempermasalahkan lagi soal warisan. Dia memilih menempuh jalur hukum atas apa yang telah diperbuat oleh saudara tirinya.

“Tidak ada, belum (ada tambahan warisan yang didapat). Sekarang saya hanya fokus ini tindak pidana mereka, saya nggak bicara warisan lagi,” kata Freddy Widjaja.

Seandainya diberikan tambahan warisan oleh saudara tirinya, Freddy Widjaja mengaku tidak mau terima sebelum mereka mendapat hukuman.

“Jadi ini bicara tindak pidana mereka kepada saya. Jadi kita mau tegakkan hukumnya, hanya itu saja. Nggak mau (terima warisan), tegakkin hukumnya dulu. Negara ini punya hukum,” tegasnya.

(Sumber : 3 Fakta Babak Baru Kasus Anak Eka Tjipta Vs Saudara Tiri.)

Jakarta (VLF) Polres Tangsel menangkap 7 orang tersangka kasus narkoba. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan 6.800 butir ekstasi dan 5 kilogram (kg) sabu senilai Rp 10 miliar.

“Tersangka sebanyak 7 orang atas nama MK, Y, S, E, H, AF dan AP,” kata Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan (Tangsel) AKP Retno Jordanus dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (8/11/2022).

Jordan mengatakan polisi awalnya menerima laporan dari masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkotika jenis ekstasi dan sabu dari wilayah Jakarta Utara dan Jambi ke wilayah Tangerang Selatan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan.

“Melakukan penyelidikan dan pengungkapan di dua tempat yaitu Tanjung Priok, Jakarta Utara dan wilayah Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi,” sebut Jordan.

Polisi kemudian bergerak ke Tanjung Priok. Polisi berhasil mengamankan satu tersangka di Jalan Yos Sudarso.

“Berhasil mengamankan tersangka MK dengan barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 6.800 butir,” sebutnya.

Jordan mengatakan dari keterangan dari MK, barang tersebut diperoleh dari tersangka Y dan S. Polisi pun melakukan pengejaran.

“Tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Y dan S di Belawan Dua, Medan. Sumatera Utara, dari pengakuan Y barang haram tersebut didapat dari B (DPO) yang merupakan jaringan dari Malaysia,” sebutnya.

Kasus Sabu
Jordan mengatakan polisi juga bergerak mengungkap kasus sabu di Jambi. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka berhasil ditangkap.

“Tim berhasil mengamankan 4 orang tersangka yaitu E, H, AF dan AP dengan barang bukti 5 bungkus teh China bertuliskan ‘GUANYINWANG’ yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 Kg, keterangan H, bahwa barang narkotika sabu tersebut didapat dari N (DPO) di Kota Jambi dengan cara ditempel di pinggir jalan,” sebut Jordan.

Jordan mengatakan total narkoba yang diamankan dari 2 lokasi tersebut adalah 6.800 butir pil ekstasi dan sabu seberat 5 kg. Dia menyebut barang haram itu akan diedarkan ke sejumlah wilayah.

“Akan diedarkan di daerah Sumatera dan Jawa, khususnya Jakarta dan Tangerang Raya, jaringan ini merupakan jaringan Malaysia-Medan-Jambi-Jakarta-Tangerang,” tuturnya.

“Jika diakumulasikan dalam rupiah barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 6800 butir dan sabu sebanyak 5 kg yaitu setara dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dan polisi berhasil menyelamatkan sekitar 26.800 jiwa warga Tangerang Selatan,” kata Jordan.

Jordan mengatakan 7 tersangka dikenakan pasal Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku terancam pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati dan pidana Rp 1.000.000.000 (miliar) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (miliar).

(Sumber : Polres Tangsel Ungkap Kasus Narkoba Senilai Rp 10 M, 7 Orang Ditangkap.)