Jakarta (VLF) Polisi telah memeriksa Mario Teguh terkait kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang robot trading Net89 yang menjerat Reza Paten sebagai tersangka. Mario Teguh diberondong 28 pertanyaan.

“Kita menjawab 28 pertanyaan,” kata kuasa hukum Mario Teguh, Elza Syarief, di Bareskrim Polri, Kamis (10/11/2022).

Elza mengatakan penyidik menanyakan hal-hal terkait pengetahuan kliennya di kasus robot trading Net89. Dia menegaskan kliennya tersebut bukan member aktif dan tidak memiliki akun trading Net89 tersebut.

“Seputar pengetahuan tentang apa yang terjadi masalah Net89. Yang jelas klien saya sama sekali tidak mengetahui dan bukan member dan tidak memiliki akun dan tidak terlibat aktivitas dalam Net89 atau PT SMI,” ujarnya.

Elza mengatakannya kliennya kaget ketika terseret kasus tersebut. Selain itu, kliennya tidak mengenal dan tidak pernah berbicara langsung dengan Reza Paten yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Yang jelas dibawa-bawa namanya itu benar. Ya itu agak kaget-kaget juga karena ini adalah kasus cukup besar. Tidak (kenal), tadi sudah ditanyakan apakah kenal dengan Reza Paten, tidak pernah kenal. Apalagi berbicara langsung,” tuturnya.

Bahkan, lanjut dia, kliennya hanya pernah bertemu sekali dengan Reza Paten saat mengisi acara dan memberikan edukasi terhadap beberapa pengusaha. Elza menegaskan, komunitas tersebut tidak ada hubungannya dengan Net89.

“Pak Mario di-hire sebagai memberikan edukasi. Itu pun komunitas yang tidak ada hubungannya dengan Net89 atau PT SMI. Itu kumpulan dari pengusaha yang bisa dapatkan link pada masa pandemi itu tahun 2021,” imbuhnya.

Reza Paten Dijerat Pasal Berlapis
Bareskrim Polri resmi menetapkan Reza Shahrani atau Reza Paten sebagai tersangka di kasus penipuan dan penggelapan robot trading Net89. Polisi menjerat Reza Paten dengan pasal berlapis.

“Reza Shahrani (Reza Paten) sudah jadi tersangka di Net89,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dihubungi, Sabtu (5/11/2022).

Whisnu mengaku penyidik sudah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan Reza Paten sebagai tersangka. Meski begitu, Whisnu tak memaparkan alat bukti yang dimaksud.

“Kalau statusnya sudah ditingkatkan menjadi tersangka, tentunya penyidik sudah bisa membuktikan adanya alat bukti yang sah terhadap tersangka Reza,” ujarnya.

Whisnu menerangkan, Reza Paten dijerat pasal berlapis, yaitu 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 dan/atau Pasal 34 ayat 1 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 79.

Reza Paten juga dijerat Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 198 tentang Perbankan dan/atau Pasal 8 dan/atau Pasal 9 Jo Pasal 62 ayat (1) dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau.

Terakhir, tambah Whisnu, Reza Paten dijerat Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 90 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 65 KUHP.

(Sumber : Mario Teguh Diberondong 28 Pertanyaan Saat Diperiksa Kasus Robot Trading Net89.)

Jakarta (VLF) Kabar baik bagi korban investasi bodong. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah sedang menggodok ketentuan pidana soal kejahatan di sektor keuangan. Dalam ketentuan tersebut korban kejahatan akan dimungkinkan untuk mendapatkan ganti rugi.

Hal ini bakal masuk dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Rencana tersebut sudah dipaparkan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Sri Mulyani menyebutkan beberapa potensi kejahatan di sektor keuangan mulai dari investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam.

“Keberpihakan masyarakat akan diwujudkan dengan pengaturan ketentuan pidana yang berpihak pada pencegahan perlakuan kejahatan yang menikmati hasil kejahatannya serta penggantirugian kepada masyarakat yang dirugikan oleh lembaga keuangan seperti pinjol ilegal, investasi bodong, dan juga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (10/11/2022).

Pemerintah ingin konsep penegakan hukum kejahatan di sektor ekonomi mengedepankan pemulihan kerugian terhadap korban atau restorative justice.

“Konsep penegakkan hukum tidak selalu dengan pemberian sanksi pidana, namun mengedepankan agar keadaan pihak yang dirugikan dapat dipulihkan dahulu atau kita kenal dengan prinsip restorative justice,” ungkap Sri Mulyani.

Ada Penghindaran Pidana
Sri Mulyani juga menjelaskan apabila kerugian dari korban kejahatan di sektor keuangan bisa dipulihkan, pemerintah juga ingin mempertimbangkan penghindaran pidana kepada pihak yang melakukan kejahatan.

Pihak yang melakukan kejahatan akan terlebih dahulu diminta untuk mengakui kesalahannya dan memberikan ganti rugi kepada para korban. Namun, apabila hal itu tidak bisa dilakukan, pemidanaan akan menjadi opsi terakhir bagi pihak yang melakukan kejahatan.

“Selanjutnya dalam hal pihak yang telah melakukan kerugian atau pelaku tidak pidana ekonomi mengakui dan memberikan ganti rugi sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga keadaan kerugian korban pulih pada keadaan semula, maka penghindaran sanksi pidana berupa penjara perlu dipertimbangkan terhadap tidak pidana tersebut,” ungkap Sri Mulyani.

“RUU ini menetapkan prinsip keadilan dan restorative, dalam hal langkah tersebut tidak dapat diselesaikan maka penggunaan sanksi pidana benar-benar sebagai upaya terakhir,” lanjutnya.

RUU PPSK Mulai Dibahas DPR
Perlu diketahui, pemerintah sudah memberikan Surat Presiden Nomor R-53/Pres/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 ke DPR untuk membahas RUU PPSK. Dalam surat itu Presiden Joko Widodo telah menunjuk menteri-menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU PPSK dan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPSK.
Jokowi menugaskan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melakukan pembahasan RUU PPKS dengan DPR.

Dalam pembahasan pertama dengan Komisi XI, Sri Mulyani telah memberikan DIM yang dibagi ke dalam lima kategori. Mulai dari DIM tetap, DIM dengan perubahan redaksional, DIM dengan perubahan substansi dan penambahan substansi, serta usul penghapusan DIM.

“DIM tersebut didominasi dengan kategori DIM yang bersifat tetap serta perubahan redaksional yang menunjukkan adanya kesamaan pandangan pokok-pokok pengaturan dari rumusan RUU yang disampaikan DPR dengan pandangan pemerintah,” ujar Sri Mulyani.

(Sumber : Bikin Lega! Korban Investor Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi di RUU PPSK)

Jakarta (VLF) Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) Kabupaten Kediri tahun 2022 mencapai 90%. Dia pun menargetkan capaian MCP tahun ini lebih baik dari tahun 2021, yang sebesar 83,68%.

Diketahui, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

“Capaian MCP Kabupaten Kediri pada 2021 sebesar 83,68 persen, saya berharap capaian MCP tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021 sesuai dengan yang dicanangkan yaitu 90 persen,” katanya dalam keterangannya, Kamis (10/11/2022).

Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan koordinasi pemberantasan korupsi tahun 2022 dan program tematik oleh KPK RI di Kabupaten Kediri. Acara tersebut digelar di Gedung Graha Saba DPRD Kabupaten Kediri.

Hanindhito atau yang akrab disapa Mas Dhito berharap kegiatan bersama KPK itu dapat mewujudkan terciptanya Kabupaten Kediri yang baik dan bersih dari korupsi.

“Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kediri dan saya yakin teman-teman DPRD Kabupaten Kediri juga pasti akan satu irama, kami berkomitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya melalui pemantauan dan perbaikan pada 8 area intervensi MCP. Yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, manajemen ASN, tata kelola dana desa, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, hingga manajemen aset daerah.

Sementara itu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Penindakan Wilayah III KPK Sri Kuncoro Hadi mengatakan KPK membuat program MCP dalam rangka meminimalisir sekaligus deteksi dini perbuatan yang bisa mengarah terhadap penyimpangan, baik administrasi maupun pidana.

“Di sini kita mengedepankan pencegahan,” tuturnya.

Dia pun berharap MCP bukan semata-mata hanya pada capaian data, melainkan harus diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat, baik melalui pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kediri.

(Sumber : Bupati Kediri Dorong Capaian Bebas KKN Tahun 2022 Naik Jadi 90%)

Jakarta (VLF) Taqy Malik diperiksa sebagai saksi kasus penipuan terkait robot trading Net89 setelah menjual sepeda Brompton kepada Reza Paten dengan harga Rp 777 juta. Kuasa hukum Taqy Malik, Dedy DJ, menyebut uang itu sudah digunakan untuk membangun masjid di Kota Bogor.

“Uangnya yang diterima Taqy Malik ini dipergunakan untuk membangun masjid yang ada di wilayah Kota Bogor. Artinya uang tersebut tidak digunakan secara pribadi ataupun dia memakan uang tersebut,” kata Dedy di Bareskrim Polri, Kamis (10/11/2022).

“Rp 777.777.770,” kata Dedy saat ditanya jumlah uang yang diterima dari lelang itu.

Dedy mengklaim penyidik juga tidak menuntut Taqy mengembalikan uang tersebut. Dia mengatakan uang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Oh, tidak (pengembalian uang). Tidak ada karena uang itu sudah digunakan untuk keperluan masjid. Kebutuhan kepentingan masyarakat banyak, karena Taqy Malik ini sebagai penceramah ya dan mendidik juga para santri yang ada di sana,” ujarnya.

Reza Paten Dijerat Pasal Berlapis
Bareskrim Polri resmi menetapkan Reza Shahrani atau Reza Paten sebagai tersangka di kasus penipuan dan penggelapan robot trading Net89. Polisi menjerat Reza Paten dengan pasal berlapis.

“Reza Shahrani (Reza Paten) sudah jadi tersangka di Net89,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dihubungi, Sabtu (5/11).

Whisnu mengaku penyidik sudah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan Reza Paten sebagai tersangka. Whisnu mengatakan Reza Paten dijerat pasal berlapis, yaitu 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 dan/atau Pasal 34 ayat 1 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 79.

Reza Paten juga dijerat Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 198 tentang Perbankan dan/atau Pasal 8 dan/atau Pasal 9 Jo Pasal 62 ayat (1) dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau.

Terakhir, tambah Whisnu, Reza Paten dijerat Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 90 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 65 KUHP.

(Sumber : Pengacara Taqy Malik: Uang Rp 777 Juta dari Reza Paten Dipakai Bangun Masjid.)

Jakarta (VLF) Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan Mario Teguh dan Adri Prakarsa hari ini. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang robot trading Net89.

“Sudah kita layangkan panggilan untuk di hari Kamis. Jam 10 (pagi),” kata Kasubdit II Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Chandra Sukma Kumara saat dihubungi, Selasa (8/11/2022).

Chandra mengatakan, nantinya polisi bakal mendalami keterangan dari Mario Teguh. Sebab, kata dia, Mario Teguh sempat memberikan pelatihan kepada tersangka Reza Paten. Sementara itu, saksi Adri Prakarsa bakal diperiksa terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut.

“Yang sesuai dengan keterangan dari tersangka. Bahwa Pak Mario sempat sampaikan semacam coaching gitu, kita uraikan hubungannya apa,” ujarnya.

“Karena dari beberapa saksi lain belum ada (peran Adi). Makannya kita tanyakan keterlibatan dia apa dengan PT SMI itu. Apa sebagai maker, atau influencer saja itu yang mau kita gali,” imbuhnya.

Chandra menuturkan, total hingga kini ada sekitar 40 orang saksi yang sudah diperiksa di kasus tersebut, termasuk di dalamnya para publik figur. Di antaranya Atta Halilintar, Taqy Malik, dan Kevin Aprilio.

“Saksi jumlah kurang lebih ada 40 an, saksi korban. Taqy Malik Kevin aprilio dan Atta sudah pemeriksaan minggu lalu. Kalau yang Atta kan menjual handband kepada tersangka Reza yang bandana. Si Kevin justru dia korban dari, dia member, dan dia korban dari SMI. Taqy Malik itu dia melelang sepeda,” jelasnya.

Reza Paten Dijerat Pasal Berlapis
Bareskrim Polri resmi menetapkan Reza Shahrani atau Reza Paten sebagai tersangka di kasus penipuan dan penggelapan robot trading Net89. Polisi menjerat Reza Paten dengan pasal berlapis.

“Reza Shahrani (Reza Paten) sudah jadi tersangka di Net89,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dihubungi, Sabtu (5/11).

Whisnu mengaku penyidik sudah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan Reza Paten sebagai tersangka. Meski begitu, Whisnu tak memaparkan alat bukti yang dimaksud.

“Kalau statusnya sudah ditingkatkan menjadi tersangka, tentunya penyidik sudah bisa membuktikan adanya alat bukti yang sah terhadap tersangka Reza,” ujarnya.

Whisnu menerangkan Reza Paten dijerat pasal berlapis, yaitu 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 dan/atau Pasal 34 ayat 1 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 79.

Reza Paten juga dijerat Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 198 tentang Perbankan dan/atau Pasal 8 dan/atau Pasal 9 Jo Pasal 62 ayat (1) dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau.

Terakhir, tambah Whisnu, Reza Paten dijerat Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 90 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 65 KUHP.

(Sumber : Mario Teguh Dijadwalkan Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Trading Net89 )

Jakarta (VLF) Jumlah obat sirup yang dicabut izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) bertambah. Terbaru, tercatat ada 73 obat sirup dari lima perusahaan farmasi yang dicabut izin edarnya.

Dengan kata lain ada tambahan empat obat sirup dari semula 69 obat sirup, berdasarkan pengumuman Kepala BPOM Penny K Lukito di Rabu (9/11/2022). Empat obat sirup terbaru yang dilarang merupakan produksi PT Ciubros Farma (PT CF) dan PT Samco Farma (PT SF). Hal ini lantaran keempat jenis obat tersebut teridentifikasi cemaran etilen glikol dan dietilen glikol di luar ambang batas aman.

Rupanya, bets pelarut yang digunakan kedua perusahaan tersebut serupa dengan PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries dan PT Afi Farma, tiga perusahaan yang sudah lebih dulu dikenakan sanksi pencabutan izin edar.

“Kepada PT CF dan PT SF, BPOM memerintahkan penarikan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan terhadap seluruh bets produk sirup obat yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas, serta larangan produksi dan distribusi seluruh sirup obat dari kedua industri farmasi tersebut,” demikian keterangan resmi BPOM RI, Rabu (9/11/2022) dikutip dari detikHealth

Berikut Jenis Obat yang Dimusnahkan
Obat sirup produksi PT Ciubros Farma (PT CF) yang ditarik izin edarnya:

Citomol (obat demam), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 mL dengan nomor izin edar DBL9304003837A1.
Citoprim (antibiotik), bentuk sediaan suspensi kemasan dus, botol plastic @60 mL dengan nomor izin edar DKL9604004633A1.
Obat sirup produksi PT Samco Farma (PT CF) yang ditarik izin edarnya:

Samcodryl (obat batuk), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 ml dan @120 ml dengan nomor izin edar DTL8821904637A1.
Samconal (obat demam), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 ml dengan nomor izin edar DBL8821905137A1.
Sanksi Keras!

BPOM RI menarik izin edar obat sirup di seluruh gerai yakni pedagang besar farmasi (PBF), instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Obat tersebut juga dimusnahkan dan produksi dengan pelarut propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan/atau gliserol/gliserin dihentikan hingga ada perkembangan lebih lanjut terkait hasil uji dan pemeriksaan cara produksi obat yang baik (CPOB).

Selain itu, BPOM juga tengah mendalami kemungkinan pemberian sanksi pidana akibat potensi pelanggaran hukum pada dua perusahaan farmasi baru yang menjual obat tercemar EG dan DEG. Zat toksik yang menjadi penyebab terbanyak anak terkena gagal ginjal akut.

“Kepada PT CF dan PT SF, BPOM memerintahkan penarikan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan terhadap seluruh bets produk sirup obat yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas, serta larangan produksi dan distribusi seluruh sirup obat dari kedua industri farmasi tersebut,” demikian keterangan resmi BPOM RI, Rabu (9/11/2022) dikutip dari detikHealth

Berikut Jenis Obat yang Dimusnahkan
Obat sirup produksi PT Ciubros Farma (PT CF) yang ditarik izin edarnya:

Citomol (obat demam), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 mL dengan nomor izin edar DBL9304003837A1.
Citoprim (antibiotik), bentuk sediaan suspensi kemasan dus, botol plastic @60 mL dengan nomor izin edar DKL9604004633A1.
Obat sirup produksi PT Samco Farma (PT CF) yang ditarik izin edarnya:

Samcodryl (obat batuk), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 ml dan @120 ml dengan nomor izin edar DTL8821904637A1.
Samconal (obat demam), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 ml dengan nomor izin edar DBL8821905137A1.
Sanksi Keras!

BPOM RI menarik izin edar obat sirup di seluruh gerai yakni pedagang besar farmasi (PBF), instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Obat tersebut juga dimusnahkan dan produksi dengan pelarut propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan/atau gliserol/gliserin dihentikan hingga ada perkembangan lebih lanjut terkait hasil uji dan pemeriksaan cara produksi obat yang baik (CPOB).

Selain itu, BPOM juga tengah mendalami kemungkinan pemberian sanksi pidana akibat potensi pelanggaran hukum pada dua perusahaan farmasi baru yang menjual obat tercemar EG dan DEG. Zat toksik yang menjadi penyebab terbanyak anak terkena gagal ginjal akut.

PT Ciubros Farma

1. Citomol (Sirup, kemasan dus, botol plastik @ 60 mL)
2. Citoprim (Suspensi kemasan dus, botol plastik @ 60 mL)

PT Samco Farma

1. Samcodryl (Sirup, kemasan dus, botol plastik @ 60 ml)
2. Samconal (Samconal, sirup kemasan dus, botol plastik @ 60 ml)

PT Yarindo Farmatama

1. Cetirizine HCI (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL)
2. Dopepsa (Suspensi, Dus, Botol @ 100 mL)
3. Flurin DMP (Sirup, Dus, Botol plastik @ 60 mL)
4. Sucralfate (Suspensi, Dus, 1 Botol @ 100 mL)
5. Tomaag Forte (Suspensi, Dus, 1 Botol @ 100 mL)
6. Yarizine (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL)

PT Universal Pharmaceutical Industries

1. Antasida DOEN (Suspensi, Botol @ 60 mL)
2. Fritillary & Almond Cough Mixture (Sirup, Dus, 1 Botol @ 100 mL)
3. Glynasin (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL)
4. New Mentasin (Sirup, 1 Botol plastik @ 110 mL)
5. New Mentasin (Sirup, 1 Botol plastik @ 60 mL)
6. Unibebi Cough Syrup ( Sirup, Dus, 1 Botol plastik @ 60 mL)
7. Unibebi Cough Syrup Rasa Jeruk (Sirup, Dus, 1 Botol plastik @ 60 mL)
8. Unibebi Demam (Drops, Dus, 1 Botol @ 15 mL)
9. Unibebi Demam (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL)
10. Unidryl (Sirup, Dus, Botol @ 60 mL)
11. Uniphenicol (Suspensi, Dus, 1 Botol @ 60 mL)
12. Univxon (Sirup, Dus @ 15 mL)
13. Uni OBH (Sirup, Botol @ 100 mL)
14. Uni OBH (Sirup, Botol @ 300 mL)

(Sumber : Terbaru! Daftar 73 Obat Sirup dari 5 Perusahaan yang Dicabut Izin Edarnya.)

Jakarta (VLF) Tiga orang pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tarakan Kelas III, Kalimantan Utara (Kaltara) diamankan Ditreskrimsus Polda Kaltara. Mereka terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait pungutan liar (pungli).

Dirkrimsus Polda Kaltara Kombes Hendy F Kurniawan mengatakan OTT dilakukan atas dugaan pungli atau pemerasan. Ketiga orang yang diamankan masih sebagai saksi.

“Hasil OTT pungli atau pemerasan di KSOP Kelas III Tarakan sementara tiga orang pegawai diamankan dan masih diperiksa sebagai saksi,” kata Hendy F Kurniawan kepada detikcom, Rabu (9/11/2022).

Hendy mengatakan OTT ini dilakukan pada Selasa malam (8/11). OTT dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya pungli dan pemerasan di KSOP Kelas III Tarakan di wilayah Pelabuhan Tarakan.

“Adapun persangkaan adalah dugaan tindak pidana korupsi pemerasan atau gratifikasi dalam pelaporan warta kedatangan dan warta keberangkatan kapal pada Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut,” ungkapnya.

Selain 3 orang yang diamankan, polisi juga mengamankan beberapa dokumen dan satu unit mobil dinas Toyota berplat merah dengan nomor polisi KU 1127 J. Barang tersebut telah diberi tanda garis polisi.

“Ada diamankan mobil dinas juga, kasus ini sudah kita naikkan ke tahap penyelidikan,” ungkapnya.

“Nanti hasilnya akan kita sampaikan, karena kami masih melakukan penggeledahan lanjutan,” pungkas Hendy.

(Sumber : OTT 3 Pegawai KSOP Tarakan Kelas III terkait Pungutan Liar.)

Jakarta (VLF) Sistem akumulasi poin bagi pelanggar lalu lintas belakangan mulai disosialisasikan oleh polisi. Dengan mekanisme tersebut, SIM (Surat Izin Mengemudi) pelanggar lalu lintas yang sudah mencapai jumlah poin tertentu bisa dicabut.

Aturan penerapan sistem poin tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1), Polri berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap SIM milik pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 34 ayat 1 bahwa pemberian tanda yang dimaksud dilakukan dengan memberikan poin untuk setiap pelanggaran.

“Jika si pengendara sudah mencapai poin tertinggi atau angka penalti maka nanti SIM-nya akan dicabut, entah itu sementara atau permanen sesuai dengan putusan dari pengadilan,” ucap Kasi Standar Pengemudi Ditregident Korlantas Polri Ajun Komisaris Besar Arief Budiman dikutip dari CNN Indonesia.

Adapun dalam pasal 35 dijelaskan, poin untuk pelanggaran lalu lintas meliputi 5 poin, 3 poin, dan 1 poin. Kemudian pada pasal 38 disebutkan, pemilik SIM yang mencapai 12 poin akan dikenai sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM sebelum putusan pengadilan. Kalau sudah begitu, untuk mendapatkan SIM kembali maka pemilik SIM harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi.

Lalu pada pasal 39 disebutkan bahwa pemilik SIM yang mencapai 18 poin dikenai sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah masa waktu sanksi pencabutan SIM berakhir, pemilik SIM dapat mengajukan permohonan SIM kembali dengan ketentuan harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi, serta mengikuti prosedur pembuatan SIM baru.

Berikut ini rincian pelanggaran lalu lintas yang mendapat poin dan bila diakumulasi, SIM bisa dicabut:

Hukuman 5 Poin:

1. Tidak memiliki SIM – Pasal 281 jo ayat 1
2. Berkendara atau mengemudi tidak konsentrasi – Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1),
3. Kendaraan bermotor (ranmor) beroda empat atau lebih tidak dilengkapi persyaratan teknis – Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)
4. Ranmor beroda empat atau lebih tidak laik jalan Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3),
5. Melanggar aturan perintah, rambu atau marka jalan – Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c,
6. Langgar aturan perintah atau larangan alat pemberi isyarat lalu lintas – Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf b,
7. Langgar aturan gerakan lalu lintas – Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c,
8. Ranmor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan Parkir -Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf d,
9. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah – Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a,
10. Ranmor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain – Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a,
11. Ranmor berbalapan di Jalan – Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b

Hukuman 3 Poin :

1. Ranmor yang dipakai di jalan dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas – Pasal 279,
2. Ranmor yang dipakai di jalan tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia – Pasal 280,
3. Ranmor tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda – Pasal 284,
4. Sepeda Motor yang dipakai di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
   yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu
   rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat
   pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban – Pasal 285 ayat (2),
5. Ranmor beroda empat atau lebih di Jalan tidak memenuhi persyaratan laik jalan – Pasal 286,
6. Ranmor langgar marka jalan, alat pemberi isyarat, dan batas kecepatan – Pasal 287 ayat (1), (2), dan (5),
7. Ranmor tanpa STNK dan STCK, mobil roda empat atau lebih tanpa Surat Uji Berkala dan Tanda Lulus Uji Berkala – Pasal 288 ayat (1) dan (3),
8. tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di jalan – Pasal 298,
9. Mengemudikan ranmor angkutan barang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait – Pasal 305,
10. mengemudikan Ranmor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi
    kendaraan – Pasal 307, dan
11. Mengemudikan ranmor umum tanpa izin – Pasal 308

Hukuman 1 poin:

1. Perilaku yang mengganggu fungsi rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat, fasilitas pejalan kaki, alat pengaman pengguna jalan – Pasal 275 ayat (1),
2. Ranmor umum dalam trayek tak singgah di terminal – Pasal 276,
3. Ranmor tanpa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan p3k – Pasal 278,
4. Pengemudi tidak patuhi petugas kepolisian di jalan – Pasal 282,
5. Mengemudikan sepeda motor tak laik jalan- Pasal 285 ayat (1),
6. Melanggar aturan gerakan lalu lintas, parkir, tak memberi hak utama ranmor yang dapat prioritas, langgar aturan bergandengan dan penampatan dengan kendaraan lain – Pasal 287 ayat (3), (4), (6) ,
7. Tidak bisa menunjukan SIM yang sah – Pasal 288 ayat (2),
8. Tidak menggunakan sabuk pengaman – Pasal 289,
9. Tak pakai helm untuk ranmor selain sepeda motor tanpa rumah-rumah Pasal 290,
10. Pengendara dan penumpang sepeda motor tanpa helm – Pasal 291,
11. Berboncengan sepeda motor lebih dari 2 orang – Pasal 292,
12. Tidak menyalakan lampu ranmor di malam hari dan sepeda motor di siang hari – Pasal 293,
13. Belok dan balik arah tanpa sein – Pasal 294,
14. Berpindah lajur tanpa isyarat atau sein – Pasal 295,
15. Langgar jalur, tak berhenti saat turun naik penumpang, tidak menutup pintu saat jalan – Pasal 300,
16. Ranmor angkutan barang tidak menggunakan sesuai dengan kelas jalan – Pasal 301,
17. Ranmor angkutan penumpang umum ngetem sembarangan, tidak berhenti di halte, keluar trayek – Pasal 302,
18. Ranmor barang angkut orang – Pasal 303,
19. Penyalahgunaan izin ranmor angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikan atau menurumkan penumpang lain sepanjang perjalanan- Pasal 304,
20. Ranmor angkutan barang tanpa dokumen perjalanan – Pasal 306.

(Sumber : Polisi Kini Pakai Sistem Poin, Pelanggaran-pelanggaran Ini Bisa Bikin SIM Dicabut.)

Jakarta (VLF) Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang Banten heran Kepala Samsat Kelapa Dua Bayu Adi Putranto tidak tahu tiga anak buah melakukan penggelapan uang pajak, padahal penggelapan itu dilakukan selama 9 bulan, dari Juni 2021 hingga Februari 2022. Hakim anggota Ibnu Anwarudin awalnya menanyakan kepada Bayu soal lokasi kerja dirinya dan ketiga terdakwa satu atap atau tidak.

“Di Samsat Induk, di kantor UPT, di satu atap” kata Bayu di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (9/11/2022).

Bayu dihadirkan jadi saksi fakta untuk terdakwa mantan Kasi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan Zulfikar; mantan Pengadministasian Penerimaan Samsat Achmad Pridasya; honorer Samsat M Bagza Ilham; dan pembuat sistem aplikasi pembayaran Samsat Budiyono. Keempat terdakwa didakwa penggelapan pajak Rp 10,8 miliar.

Hakim lalu bertanya soal isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan terdakwa Zulfikar pernah mengembalikan uang penggelapan di Desember 2021, namun Bayu mengaku baru tahu ada penggelapan di Maret 2022.

“Saya tidak tahu, saat itu penyidikan mengatakan ada pengembalian. Mereka mengembalikan secara langsung,” ujarnya.

Hakim mencecar lagi Bayu dengan bertanya sistem pengawasan di Samsat Kelapa Dua. Bayu lalu menjawab dia baru tahu adanya penyimpangan dari Bidang Rendalev (Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi) Bapenda.

“Saudara tidak lihat keanehan dan selisih?” tanya hakim.

“Tidak, saya hanya mengecek penerimaan bendahara setelah posting,” jawab Bayu.

Bayu menerangkan dirinya hanya menerima laporan pendapatan harian setelah posting dari Bendahara Penerimaan di Samsat Kelapa Dua. Nominal pendapatan yang di-posting Bendahara Penerimaan itulah yang disetorkan ke rekening kas daerah.

Bayu mengaku tak punya akses ke sistem data penerimaan pajak yang digelapkan atau diubah para terdakwa. “Tidak yang mulia, karena tidak memiliki akses tersebut,” tutur Bayu.

Hakim kembali heran lantaran Bayu sebagai Kepala Samsat Kelapa Dua tak punya akses ke sistem data. Bayu menjelaskan dirinya hanya memastikan teknis pelayanan pajak kendaraan berjalan baik.
“Saudara kan kepala UPTD kewenangan kok bisa terbatas?” tanya majelis.

“Memang SOP-nya seperti itu. Saya di UPT teknis menjalankan proses pelayanan bagaimana berjalan dengan baik,” tutur Bayu.

(Sumber : Hakim Cecar Kepala Samsat Kelapa Dua di Sidang Korupsi Pajak Kendaraan.)

Jakarta (VLF) Draf RKUHP terbaru telah diserahkan pemerintah ke DPR siang tadi. Dalam draf RKUHP terbaru tetap mempertahankan pasal penghinaan kepada Polri, Jaksa, dan DPR dengan ancaman 18 bulan penjara.

Draf RKUHP terbaru diserahkan Wamenkumham Edward OS Hiariej atau Eddy, tim penyusun RKUHP dari pemerintah, Albert Aries, serta tim ahli RKUHP, yakni Harkristuti Harkrisnowo, Yenti Garnasih ke Komisi III DPR, Rabu (9/11/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir.

“Pada draf RKUHP versi 6 Juli 2022 sebanyak 632 pasal, sedangkan versi 9 November ada 627 pasal,” papar Eddy dalam rapat dilansir dari detikNews, Rabu (9/11).

Berdasarkan draf yang diterima wartawan, pasal yang masih dipertahankan dari draf RKUHP sebelumnya adalah pasal penghinaan kepada kekuasaan umum. Ancamannya 18 bulan penjara. Selengkapnya berbunyi:

Pasal 349 ayat 1

Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Hukuman akan diperberat bila penghinaan menyebabkan kerusuhan.

“Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV,” demikian bunyi Pasal 349 ayat 1.

Di ayat 3 ditegaskan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Hukuman akan diperberat lagi bila penghinaan itu dilakukan menggunakan sosial media dengan ancaman 2 tahun penjara. Pasal 350 ayat 1 berbunyi:

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina,” demikian bunyi Pasal 350 ayat 2.

Kekuasaan Umum yang dimaksud?
Dalam penjelasan disebutkan tegas, yaitu Polri hingga Kejaksaan. Berikut penjelasannya:

Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini.

Yang dimaksud dengan “kekuasaan umum atau lembaga negara” antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, atau pemerintah daerah.

(Sumber : Draf RKUHP Baru: Hina Polri, Jaksa, DPR Akan Dihukum 18 Bulan Penjara.)