Jakarta (VLF) Nasib apes dialami pria bernama Mariono (45), warga Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Tabungannya Rp 250 juta raib dikuras 3 pria berinisial MF (28), DJ (28), dan AG (22) setelah dompetnya yang berisi kartu ATM hilang.

Kapolsek Loa Janan IPTU Aksarudin Adam mengatakan ketiga pelaku berhasil menguras isi tabungan Mariono setelah mengetahui pin ATM yang ada di dompet korban. Diketahui, PIN ATM tersebut merupakan tanggal lahir korban.

“Dari KTP korban (kata sandi diketahui). Kebetulan kodenya itu tanggal lahir sama bulannya, lalu ketiganya menguras tabungan korban sekitar Rp 250 juta,” kata Aksarudin kepada detikcom, Senin (14/11/2022).

Tabungan dikuras itu bermula saat ketiga pelaku kebetulan melintas dan menemukan dompet milik korban yang berisikan ATM, STNK, dan KTP, lalu membawanya pulang. Para pelaku kemudian mencoba menguras tabungan dengan menggunakan kata sandi dari tanggal lahir korban di KTP sehari setelahnya.

“Kasus pengurasan tabungan ini berawal saat korban kehilangan dompet yang terjatuh saat berkendara di KM 4 Loa Janan, Kukar pada Kamis (3/11),” ujar Aksarudin.

Dia menuturkan, korban Mariono baru menyadari tabungannya raib setelah melakukan transfer Rp 100 juta. Korban sempat mengecek tabungannya, dan langsung menyadari hanya tersisa Rp 32 juta yang seharusnya Rp 282 juta.

“Setelah itu korban menghubungi pihak bank dan memblokir permanen ATM selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2022 korban melaporkan ke kami,” ungkapnya.

Tim Alligator Polres Kukar kemudian melakukan penyelidikan setelah menerima laporan itu. Selanjutnya pada Jumat (11/11) polisi berhasil menangkap 3 pelaku di kediamannya masing-masing.

“Saat ketiganya ditangkap, kami juga mengamankan beberapa barang bukti hasil menguras tabungan korban seperti motor, emas, dan uang tunai puluhan juta,” bebernya.

Ketiga pelaku lantas mengaku menguras tabungan korban untuk digunakan berfoya-foya dan membeli sabu untuk dikonsumsi bersama.

“Uangnya digunakan berfoya-foya membeli barang dan dibelikan sabu,” ujarnya.

Atas perbuatannya ketiganya dijerat Pasal 363 KUHP dengan pidana pencurian paling lama 7 tahun penjara. Saat ini MF, DJ, dan AG telah ditahan di Polsek Loa Janan guna penyelidikan lanjut.

(Sumber : Apes Pria Kehilangan Rp 250 Juta gegara Dompet Hilang-PIN ATM Tanggal Lahir)

Jakarta (VLF) Tiga anggota geng motor yang melakukan penganiayaan kepada pengendara yang berpapasan dengan mereka di jalan Pabrik Tenun menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Vonis yang diberikan kepada ketiganya berbeda.

Tiga terdakwa tersebut bernama, Johnfrit Tua Panda, Reja Jogi Denis, dan Frans Dakner Sibarani, mereka dinyatakan secara sah bersalah bersama-sama karena melakukan penganiayaan dan kekerasan di depan umum. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Majelis Hakim Nelson Panjaitan membacakan vonis kepada mereka bertiga secara estafet di Cakra IX. Vonis hakim yang dijatuhkan kepada ketiganya berbeda.

Terdakwa Johnfirt dan Reza divonis 1 tahun oleh majelis hakim, vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Evi Yanti Panggabean yang menuntut mereka masing-masing 4 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johnfrit Tua Panda dengan pidana penjara selama 1 Tahun dikurangi terdakwa dalam masa tahanan,” ucap hakim membacakan putusannya.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Reza Joggi Denis dengan pidana 1 tahun penjara, dikurangi terdakwa selama masa dalam tahanan,” sambungnya.

Sementara rekannya Frans dijatuhi hukuman berbeda dengan keduanya. Vonis hakim kepada Frans lebih tinggi setahun.

“Menjatuhkan pidana kepada Frans Dakner Sibarani dengan pidana 2 Tahun penjara dikurangi terdakwa selama masa dalam tahanan,” ucap hakim.

Setelah membacakan putusanya, hakim bertanya kepada penasehat hukum terdakwa untuk keputusan yang diambil. Penasehat hukum terdakwa merespon putusan tersebut dengan pikir pikir.

Keluarga korban yang merasa terdakwa tidak melakukan kesalahan dalam perkara yang dituntukan kepadanya sempat histeris dengan putusan hakim.

Dalam dakwaan JPU dijelaskan, saat korban Suwandi dan Masnah sedang berboncengan mengendarai sepeda motor di Jalan Pabrik Tenun. Kemudian korban melihat ada segerombolan sepeda motor sedang ingin berpapasan dengan Suwandi dan Masnah.

Kemudian, melihat adanya gerombolan sepeda motor tersebut korban memutar meninggalkan gerombolan sepeda motor yang ada di seberang korban.

Setelah melihat gerombolan tersebut ingin pergi, korban kembali maju menuju ke depan. Kemudian, tiba tiba gerombolan sepeda motor itu kembali sekitar 6 unit motor masing-masing berboncengan. Saat itu Frans Dakner Sibarani melemparkan batu ke arah korban Suwandi dan Masnah.

Lalu Frans yang dibonceng oleh Johnfrit Tua Panda dan Jopin Wisnu (DPO) Gabe, mengayunkan parang yang dipegang mereka ke arah korban masnah, setelah itu mereka dan teman temannya pergi meninggalkan lokasi tersebut.

(Sumber : Aniaya Pengendara, 3 Anggota Geng Motor Divonis Berbeda di PN Medan)

Jakarta (VLF) Sidang putusan kasus Binomo dengan terdakwa Indra Kesuma atau Indra Kenz kembali digelar hari ini. Sebelumnya sidang pembacaan putusan sempat ditunda.

Diketahui, sidang pembacaan vonis sebelumnya dijadwalkan pada 28 Oktober 2022. Namun pembacaan vonis ditunda lantaran hakim belum selesai musyawarah.

“Putusan hari ini belum dapat dibacakan. Banyaknya pekerjaan di sini dan juga belum selesai musyawarah majelis hakim. Agar semua pihak dapat memaklumi,” ujar Hakim Ketua Rahman Rajaguguk dalam persidangan di Pengadila Negeri Tangerang pada Jumat (28/10) lalu.

Rahman mengatakan belum selesainya hakim bermusyawarah lantaran banyaknya pekerjaan yang dilakukan. Selain itu ia menilai tidak mudah untuk memberikan putusan.

Hakim lantas memutuskan sidang pembacaan vonis Indra Kenz ditunda dan kembali digelar pada hari ini, 14 November 2022.

“Untuk itu kita tunda sampai 14 November. Agar semua pihak dapat memahami,” ujarnya.

Diketahui, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan Indra Kenz terbukti menyebarkan berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian terhadap para korban serta melakukan pencucian uang. Atas perbuatanya Indra Kenz dituntut 15 tahun penjara.

“Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Indra Kesuma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan pencucian uang,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang, Rabu (5/10).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma dengan pidana selama 15 tahun penjara,” imbuhnya.

Selain dituntut hukuman penjara, Indra Kenz dituntut membayar denda Rp 10 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti pidana badan 12 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 10 miliar, bilamana tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan,” ucap jaksa.

Didakwa Judi Online-Hoax dan TPPU
Dalam kasus ini, Indra Kenz didakwa melakukan pidana judi online, penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik, penipuan, atau perbuatan curang, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indra Kenz didakwa pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo.

“Terdakwa Indra Kenz dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa,” kata jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Jumat (12/8).

Indra Kenz diyakini jaksa melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(Sumber : Sempat Ditunda, Indra Kenz Jalani Vonis Kasus Binomo)

Jakarta (VLF) Pemprov DKI menerbitkan aturan baru terkait penyelenggaraan konser dengan pembatasan waktu sampai jam 12 malam dan 70 persen kapasitas penonton. Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, setuju dengan aturan baru itu.

“Setuju. Sudah banyak kejadian soalnya,” ujar Dede kepada wartawan, Minggu (13/11/2022).

Diketahui, beberapa minggu terakhir, sejumlah konser di Tanah Air diberhentikan paksa karena adanya penonton yang mengalami sesak nafas. Hal ini diduga gegara kelebihan kapasitas.

Dede mengatakan aturan ini sebaiknya juga diterapkan di daerah lain. Apalagi kasus Corona akhir-akhir ini mulai ngegas kembali.

“Bagusnya begitu (aturan konser diterapkan di daerah selain Jakarta), Covid naik lagi. Kita harus tetap waspada,” kata Dede.

Dede kemudian menyinggung masalah sanksi. Menurutnya, sanksi tegas harus diberikan kepada promotor yang dianggap lalai.

“Perdata jika ringan, dicabut izinnya. Pidana jika mengakibatkan pihak penonton ada yang korban,” kata Dede.

Aturan Konser di DKI
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No e-1963/PW.01.02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 Pada Sektor Usaha Pariwisata.

Kepala Disparekraf DKI Jakarta, Andhika Permata mengatakan SK tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta Keputusan Gubernur Nomor 1109 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019.

“Beberapa hal perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan konser musik di Jakarta, yaitu penyelenggara event wajib membatasi pengunjung dengan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan jam operasional mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” kata Andhika dalam keterangannya, Jumat (12/11/2022).

Untuk mengadakan konser, panitia harus melengkapi surat rekomendasi dari Satgas COVID-19, Tanda Daftar Pertunjukkan Temporer (TDPT), serta izin keramaian dari polisi.

“Adapun hal lain yang turut menjadi perhatian adalah pengaturan alur kedatangan dan kepulangan pengunjung serta layout tempat pertemuan/event, seperti penempatan meja, kursi, booth, lorong, jalur evakuasi, serta penerapan 5M untuk mencegah penyebaran virus COVID-19,” kata Andhika.

(Sumber : Komisi X DPR Setuju Aturan Konser di DKI Diperketat, Singgung Covid Naik Lagi )

Jakarta (VLF) Pembunuh mahasiswa Unpad, berinisial FA (24), telah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana korban berinisial CAM (23). Tersangka mengaku teman lama korban yang kenal di komunitas anime.

Diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswa Unpad berinisial CAM (23) tewas ditusuk oleh orang tidak dikenal (OTK) di Kompleks Gading Tutuka 2, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung pada Jumat (11/11/2022). Seperti dilansir detikJabar, warga setempat sempat melihat wujud pelaku saat itu menggunakan jaket ojek online.

Kini pelaku pembunuh mahasiswa Unpad telah berhasil ditangkap. Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo mengatakan pelaku dengan inisial FA (24) diamankan polisi di kediamannya, Kampung Los Dago, Kelurahan Coblong, Kecamatan Dago, Kota Bandung, pada pukul 14.30 WIB. Pelaku juga sempat ingin menghilangkan alat bukti.

Berikut ini beberapa hal yang diketahui berdasarkan pengakuan pelaku pembunuh mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) usai diperiksa oleh pihak kepolisian, seperti dilansir detikJabar.

Modus Pembunuh Mahasiswa Unpad Nyamar Jadi Driver Ojol
Polisi mengungkap pelaku pembunuh mahasiswa Unpad berinisial FA (24) menyamar dengan mengenakan jaket driver ojek online (ojol). Diketahui, FA membeli senjata tajam secara online.

“Beli jaket ojek online 9 Oktober. Awalnya 5 Oktober sudah bertemu, tapi nggak menemui titik terang. Terus tanggal 9 Oktober sudah berniat ingin menghabisi korban, kemudian (beli) pisau tanggal 10 Oktober,” ujar FA, Sabtu (12/11).

Saat menjalankan aksinya, Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo mengatakan, modus pembunuh mahasiswa Unpad FA berpura-pura mengantarkan paket ke kediaman korban. Hal itu agar tidak ada gangguan dan kecurigaan dari masyarakat.

Motif Pembunuh Mahasiswa Unpad: Marah Karena Foto Aib
Motif pelaku pembunuh mahasiswa Unpad terungkap. Pelaku berinisial FA mengaku menusuk korban karena kesal lantaran korban berinisial CAM (23) mengancam akan menyebarkan foto-foto aib miliknya.

“Korban berupaya menyebarkan foto-foto milik tersangka, sehingga tersangka merasa marah dan kecewa. Kemudian merencanakan pembunuhan ini dengan cara membeli jaket ojek online dan senjata tajam,” kata Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo, Sabtu (12/11).

Tersangka FA Sempat Belajar Cara Membunuh Lewat Internet
Tersangka FA (24), pembunuh mahasiswa Unpad mengaku melakukan aksi pembunuhan dengan menusuk korban CAM (23). Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo mengatakan, sebelum melancarkan aksinya FA sempat mencari tahu cara membunuh di internet dan mencari tahu informasi menghilangkan barang bukti pembunuhan.

“Tersangka merencanakan akan menghabisi korban yang mana tersangka terlebih dahulu mencari tahu cara pembunuhan dan menghilangkan barang bukti di Google. Selanjutnya membeli peralatan berupa sebilah pisau untuk menganiaya korban dan membeli rompi ojek online untuk kamuflase,” ujar Kusworo, di Mapolresta Bandung, Sabtu (12/11).

Pembunuh Mahasiswa Unpad Terancam Hukuman Mati
Tersangka pembunuh mahasiswa Unpad berinisial FA (24) terancam hukuman mati atau seumur hidup. Lantaran FA melakukan aksinya dengan sadis dan telah terencana. Tersangka FA dijerat dengan pasal berlapis.

“Tersangka dijerat pasal 340 pembunuhan berencana, subsider pasal 338 pembunuhan, dan atau pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya seseorang,” ujar Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, Sabtu (12/11).

Kombes Kusworo menegaskan hukuman yang akan menjerat FA dipastikan hukuman penjara secara maksimal. “Atas perbuatannya diancam dengan pidana penjara maksimal hukuman mati atau seumur hidup,” katanya.

(Sumber : Pembunuh Mahasiswa Unpad Ditangkap: Ini Modus hingga Pengakuan Pelaku)

Jakarta (VLF) Kuasa hukum para terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat menyinggung perihal profil, kepribadian hingga sifat-sifat Yosua di persidangan. Pihak keluarga Yosua pun tak terima dengan itu.

Salah satu kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Lukas menyebut dalam kasus pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan seharusnya kepribadian terdakwa yang digali. Dia menyebut tidak ada di sistem peradilan pidana Indonesia yang menggali kepribadian korban.

“Jadi dalam sistem peradilan pidana kita ya, yang harus digali itu bukan korban, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan berencana ataupun pembunuhan, yang harus digali kepribadiannya itu pelaku, apakah ada permasalahan di kepalanya apa tidak,” kata Martin saat dihubungi, Minggu (13/11/2022).

“Jadi gini sistem peradilan pidana Indonesia yang hukum rakyat ini, tidak ada pernah yang digali itu korban kepribadiannya, kenapa, karena kita ini hukum tertulis ya, hukum kita itu hukum yang tertulis, yang digali itu adalah sesuai dengan Pasal 340 ya Kitab Undang-undang Pidana itu ya adalah apa yang dilakukan oleh terdakwa apa yang dilakukan oleh tersangka, bukan apa yang dilakukan oleh korban,” sambungnya.

Martin menyebut kepribadian terdakwa justru sangat penting untuk digali. Karena, kata, Martin, kepribadian terdakwa akan menentukan hukuman yang nanti diterima.

“Dalam hal ini kenapa yang paling penting itu untuk digali adalah kepribadian para terdakwa, siapa tahu para terdakwa punya masalah kegilaan atau semacam depresi semacam (Pasal) 44 KUHP tetap dihukum, tapi hukumannya bukan hukuman penjara tapi hukumannya dirawat di rumah sakit jiwa sampai dengan dia pulih seperti itu,” katanya.

Martin menegaskan tidak ada relevansinya antara kepribadian Yosua dengan kasus ini. Martin pun mengatakan tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal dunia.

“Seharusnya ya, almarhum Yosua sudah meninggal, apakah ada relevansinya sesuai dengan Pasal 340 (Pasal) 338 kan nggak ada. Tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal. Secara budaya ketimuran tidak baik membicarakan orang meninggal, yang diomongin adalah korban, sehingga korban tidaklah layak untuk diprofiling sebagai pelaku,” ungkap Martin.

Pengacara Ricky Rizal Tanya Sifat Yosua ke Ajudan Sambo
Tim kuasa hukum Bripka Ricky Rizal bertanya kepada para ajudan Ferdy Sambo apakah pernah dibentak oleh almarhum Brigadir Yosua Hutabarat. Ajudan Ferdy Sambo bernama Daden Miftahul Haq menjawab pernah dibentak Yosua.

Hal itu diungkap Daden saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di PN Jaksel, Selasa (8/11).

Mulanya, tim kuasa hukum Ricky membacakan BAP yang menyebutkan Yosua mempunyai sifat temperamen dan labil. Daden mengakui Yosua bersikap temperamental.

“Bagaimana dengan sikap Yosua sendiri ini karena di BAP disebutkan Yosua temperamen, labil gitu. Saya minta keterangan dari Daden dulu, yang saudara lihat dalam keseharian selama bekerja sama sebagai ajudan?” tanya tim kuasa Ricky.

“Siap, ketika saya ada masalah seperti itu dengan Yosua yang saya lihat saya menenangkan, karena saya tahu sifat labilnya Yosua, Pak. Bulan Desember itu banyak kegiatan suka pukul-pukul ART itu kadang saya sudah seperti itu si Pak,” jawab Daden.

Kemudian tim kuasa hukum Ricky bertanya apakah para ajudan pernah dibentak oleh Yosua. Daden mengaku pernah.

“Pernah nggak Saudara dibentak gara-gara selip ngobrol sama Yosua dalam keadaan capek begitu?” tanya tim kuasa hukum Ricky.

“Pernah,” jawab Daden.

Profil Yosua Diungkit di Sidang
Dalam sidang Ferdy Sambo, tim pengacara Putri juga menggali informasi perihal kepribadian Yosua. Pihak pengacara menggali informasi Yosua dari ART Sambo dan Putri.

ART yang digali tentang sosok Yosua adalah Damson dan Alfonsius Dua Lureng. Mereka mengatakan kepribadian Yosua dalam sidang terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di PN Jaksel, Selasa (8/11).

“Di pemeriksaan, pernah jelaskan ke psikolog tentang karakter Yosua?” tanya pengacara Putri, Febri Diansyah.

“Jadi kalau karakter Om Yosua orangnya kadang-kadang temperamen, kadang saya lagi duduk depan rumah, kadang marah-marah sendiri, saya tanya ‘ada apa lu, Jo’, tapi dia nggak bilang apa-apa, dia kadang pukul tempat duduk langsung pergi,” jelas Damson.
Meski begitu, Damson mengaku tidak pernah mendapat perlakuan kasar, seperti pemukulan, dari Yosua. Damson mengaku Yosua sikapnya berbeda sejak menjadi kepala rumah tangga (karumga).

“Perubahan apa?” tanya Febri.

“Ya dia merasa kayak pemimpin, gitu,” kata Damson.

Selain itu, Damson mengaku kerap diajak ke tempat hiburan malam Brexit di Kemang, Jaksel, oleh Yosua. Mereka ke hiburan malam setelah Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi istirahat.

Damson mengaku ditraktir oleh Yosua, mereka menghabiskan uang sekitar Rp 5-15 juta.

“Di Brexit ada nama lain Yosua?” tanya Febri.

“Kalau nama malamnya itu Bang Alex,” jawab Damson.

(Sumber : Profil dan Sifat Yosua Diungkit di Sidang Sambo, Pihak Keluarga Tak Terima)

Jakarta (VLF) Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok Mia Banulita menunjuk lima jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani kasus ayah bunuh putri sendiri di Cluster Jatijajar, Tapos, Depok. Dalam waktu dekat, kasus tersebut bakal disidangkan.

Berdasarkan surat bernomor PRINT-2518/M.2.20/Eoh.1/11/2022, Kajari Depok memerintahkan Kepala Seksi Intelejen (Kasintel) Kejari Depok Andi Rio Rahmatu untuk memimpin jaksa lainnya untuk melakukan tuntutan terhadap Rizky Noviyandi Achmad (RNA). Adapun ditugaskan keempat jaksa lain, yakni Putri Dwi Astrini, Alfa Dera, Tompian Jopi Pasaribu, dan Faisal Anwar.

“Tersangka RNA diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana Spdp diterima di Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 2 November 2022 dari Penyidik Polres Metro Depok,” jelas Kasintel Kejari Depok Andi Rio dalam keterangannya, Minggu (13/11/2022).

Andi Rio mengatakan pihaknya akan melakukan penelitian dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi. Kelima jaksa terpilih bakal melaksanakan tugasnya dengan profesional.

“Jaksa yang ditunjuk menjadi JPU merupakan jaksa yang telah berpengalaman menangani berbagai perkara-perkara yang menarik perhatian publik, khususnya di Kota Depok. Seperti kasus penyebaran berita hoax babi ngepet, kasus pembunuhan TNI, serta perkara-perkara menarik perhatian publik lainnya,” sambungnya.

Untuk diketahui, pada Senin, 1 November 2022, Rizky Noviyandi Achmad (31) tega membunuh anaknya. Putrinya yang masih berusia 11 tahun tewas di tangan sendiri, sementara sang istri kritis setelah dibacoknya secara membabi buta.

Motif Pembunuhan
Polisi mengungkapkan Rizky Noviyandi Achmad sempat cekcok sebelum pembunuhan terjadi. Sang istri memintanya bercerai karena kerap pulang pagi membuatnya emosi.

“Pelaku sering pulang pagi, sering cekcok, ditanya sama istri kenapa pulang pagi, kemudian terjadi cekcok mulut. Menjelang salat Subuh ke masjid dulu, karena istri minta cerai,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar.

Peristiwa berdarah itu terjadi di pagi hari ketika sang istri hendak hendak mengantar anaknya berangkat sekolah. Rizky, yang mengira istrinya bakal pergi dari rumah, lantas membacok korban dengan membabi-buta hingga anaknya menjadi korban.

“Cekcok hebat, langsung bacok ke anaknya. Menurut keterangan pelaku, anaknya melihat (cekcok kedua orang tuanya),” imbuh Imran.

(Sumber : Kejari Depok Tunjuk 5 JPU Tangani Kasus Ayah Bunuh Putri Sendiri di Depok.)

Jakarta (VLF) Geliat UMKM menjadi penyokong perekonomian Indonesia hingga bisa menjaga pertumbuhan positif di tahun 2022 ini. Insentif dan perlindungan dari pemerintah menjadi instrumen penting dalam upaya mendorong UMKM berkembang.

Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dapat mendukung keberlangsungan UMKM dengan memberikan kemudahan berusaha. Menurut Ari, UU Cipta Kerja dan turunannya mesti berorientasi pada sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

“Regulasi tingkat nasional (ada) UU Ciptaker dan turunannya. Tapi lokasi dari kegiatan ekonomi yang bisa menghidupi UMKM memberikan pekerjaan kepada rakyat banyak ada pada daerah, di mana daerah mempunyai regulasi tersendiri berdasarkan UU Otonomi Daerah,” terang Ari dalam FGD Pakar Hukum dan Ekonomi Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Minggu (13/11/2022).

“Jadi sebagai entitas daerah mempunyai otonomi juga. Berarti UU harus diarahkan supaya ada sinkronisasi pusat dan daerah. Di antaranya berupa insentif APBN melalui transfer pusat dan daerah bisa digunakan baik itu alokasi umum dan alokasi khusus,” imbuhnya.

Ari menjabarkan ada sejumlah sektor usaha di daerah dan berbasis ekonomi kerakyatan yang menyokong perekonomian nasional, antara lain transportasi, akomodasi, dan makanan, dan tentunya sektor perdagangan. Di samping itu, dampak disrupsi akibat pandemi mendorong pertumbuhan signifikan terhadap sektor informasi dan komunikasi.

Ari menegaskan momentum kebangkitan ekonomi melalui berbagai sektor tersebut mesti dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan regulasi yang dapat memetakan momentum tersebut.

“Dari segi regulasi untuk memetakan momentum ini harus ada, karena pekerja mayoritas ini ada di sektor informal yang dalam situasi normal akan sulit minta kredit. Jadi UU Ciptaker memungkinkan mereka dengan perlindungan untuk muncul ke sektor formal bisa mencari kredit sekaligus mendapatkan perlindungan. Mereka sangat berjasa menjaga kecepatan minimum dari perekonomian,” tutur Ari.

Mantan Komisaris Utama BNI itu juga mengulas soal aglomerasi di sektor pariwisata. Ia melihat saat ini konsep aglomerasi sangat diminati masyarakat. Hal itu membuka kesempatan bagi daerah di sekitar tempat wisata populer untuk mengembangkan pariwisata dan menggerakkan perekonomian.

“Ada konsep baru yang namanya aglomerasi. Dulu tujuan wisata Borobudur misalnya, tapi konsep sekarang sudah berubah jadi muncul yang namanya aglomerasi. Borobudur menjadi payung tapi kalau dilihat daerah sekitar Borobudur magelang, itu banyak area camping, glamping, glamour camping dan penginapan BUMDes yang tumbuh karena pemandangannya cukup indah ada beberapa gunung yang mengelilingi magelang,” beber Ari.

“Sehingga memberikan kesempatan pada sektor peradangan akomodasi, makanan dan manufaktur ringan kerajinan tangan untuk tumbuh,” lanjutnya.

Namun, ia menggarisbawahi praktik aglomerasi pariwisata ini mesti dipayungi regulasi yang jelas. Jangan sampai terjadi ketidakharmonisan antar daerah dalam hal regulasi yang menyebabkan wisata aglomerasi sulit berkembang.

“UU Cipta Kerja punya kesempatan baik secara insentif maupun regulasi untuk pemda pemda untuk berpikir secara aglomerasi karena mobilitas manusia tidak terbatas pada yurisdiksi pemerintahan daerah bahkan pemerintahan nasional,” ungkap Ari.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam Universitas Brawijaya Prof. Dr. Rachmad Syafaat mengingatkan pelaksanaan UU Cipta kerja mesti dilakukan dengan sangat berhati-hati. Sebab, ada banyak bidang yang diatur dalam beleid tersebut. Di samping itu, ada sejumlah sorotan pada UU ini, seperti soal kekhawatiran pelanggaran HAM dan pengabaian lingkungan.

Rachmad mengulas negara seperti Inggris, Kanada, Amerika dan beberapa negara Eropa pernah membuat UU dengan cara Omnibus. Omnibus Law, kata Rachmad, harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku, utamanya konstitusi.

“Di Eropa kalau mereka menggunakan omnibus sebagai perubahan. Itu dicari isu isu yang tunggal, isu pokok seusia apa yang dipakai di judul UU. Di Indonesia kelemahannya banyak ikutan-ikutan yang masuk ke dalamnya yang tidak termasuk Ciptaker masuk juga, sehingga sangat banyak isu yang diambil Ciptaker, ada 78 bidang dan membutuhkan ratusan PP (Peraturan Pemerintah). 500 lebih dari Keppres dibutuhkan juga termasuk Kepmen,” tutur Rachmad.

Agar UU Ciptaker tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, Rachmad mengimbau agar pemerintah menaati keputusan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, ia menggarisbawahi pelaksanaan UU Cipta Kerja mesti diikuti moralitas dari para stakeholder terkait.

“Saya kira ke depan pesan MK patut dicermati karean putusan MK itu kekuatan eksekutorialnya gak kuat disimpangi siapa yang ngontrol maka moralitas lah yang mengontrol,” cetus Rachmad.

Guru Besar Fakultas Hukum UI Andri Gunawan Wibisana menegaskan anggapan UU Cipta Kerja mereduksi perlindungan terhadap lingkungan tidak tepat. Sebab, kata dia, dalam UU tersebut diatur dengan jelas aturan-aturan mengenai perlindungan lingkungan dan sanksi hukum yang jelas buat para pelanggar.

“Tidak ada tidak terjadi penghapusan strict liability, tidak terjadi dekriminalisasi terhadap pasal-pasal yang terkait perbuatan melanggar, seperti membuat limbah tanpa izin semacam itu masih tetap pidana. Tadi malam saya baru cek peraturan-peraturan itu masih ada, belum berubah.

Ia pun tidak setuju jika UU Ciptaker dipandang dapat memunculkan krisis global akibat kerusakan lingkungan. Ia memandang UU tersebut dibuat untuk membuat kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Jadi kita kalau (Ada anggapan) UU Ciptaker didorong untuk mendorong krisis global itu salah sasaran,” ujar Andri.

(Sumber : Kata Pakar soal Faedah UU Ciptaker buat Dorong Kebangkitan Ekonomi RI.)

Jakarta (VLF) Aturan Visa Rumah Kedua (second home visa) yang diluncurkan pada 25 Oktober 2022 menjadi salah satu topik hangat bagi WNA yang berminat tinggal di Indonesia maupun masyarakat yang terkait dengannya. Namun bagaimana bila WNA itu sudah punya suami/istri WNI?

Sebab muncul pertanyaan dari WNI yang memiliki suami/istri dan anak berstatus WNA, apakah Second Home Visa juga diperuntukkan bagi keluarga mereka?

Pada prinsipnya, Visa Rumah Kedua dimaksudkan sebagai aktualisasi salah satu fungsi keimigrasian, yakni fasilitator pembangunan masyarakat. Dengan demikian, WNA atau ex0WNI yang ingin tinggal lama di Indonesia sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat menggunakan jenis visa ini.

Orang asing yang merupakan keluarga dari WNI dapat mengajukan Second Home Visa apabila dapat melampirkan semua persyaratan yang diperlukan, termasuk proof of fund senilai Rp 2 miliar atau bukti kepemilikan properti di Indonesia.

Sementara itu, apabila WNA ingin menyatukan diri dengan keluarga WNI dan tinggal di Indonesia tanpa melalui jalur tersebut maka dapat menggunakan Visa Penyatuan Keluarga (C317). Adapun Ex-WNI dapat mengajukan permohonan Visa Repatriasi (C318).

Untuk penyatuan keluarga dan ex-WNI sudah ada indeks visanya tersendiri. Jadi, silakan mengajukan permohonan visa dan izin tinggal sesuai dengan tujuan atau kegiatan masing-masing,.

Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang menggunakan paspor asing dapat mengajukan fasilitas affidavit di kantor imigrasi maupun perwakilan RI di luar negeri. Setelah mempunya affidavit, ABG bisa dibuatkan paspor RI.

Kami harap masyarakat tidak salah kaprah terkait Second Home Visa. Kami tekankan kembali bahwa Imigrasi mengakomodasi setiap jenis kegiatan WNA dengan berbagai jenis visa dan izin tinggal. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi kami melalui Live Chat di website Ditjen Imigrasi (www.imigrasi.go.id) pada hari dan jam kerja.

(Sumber : Apakah WNA yang Nikahi WNI Tidak Bisa Ajukan Second Home Visa?.)

Jakarta (VLF) Bareskrim Polri memeriksa Direktur PT Universal Pharmaceutical Industries (Unipharma), Boedjono Muliadi. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan perkara pidana dengan indikasi kandungan zat berbahaya di kasus gagal ginjal akut.

“Ya semuanya yang terkait diperiksa,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto saat dihubungi, Kamis (10/11/2022)

Sementara itu, kuasa hukum Unipharma, Hermansyah Hutagalung, mengungkapkan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik seputar bahan baku obat sirup.

“Hari ini pemeriksaan atas Direktur UPI Pak Boedjono. Kami dampingi hari ini mungkin ada 20 pertanyaan dari penyidik fokusnya tentang pengungkapan dari mana bahan baku itu dibeli, lalu kandungan bahan bakunya gimana, supglier-nya siapa,” katanya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (10/11).

Dalam pemeriksaan tersebut, Hermansyah mengaku telah menjelaskan bahwa kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan berasal dari bahan baku. Karena itu, ia berdalih turut menjadi korban dalam kasus cemaran EG dan DEG tersebut.

“Jadi kita mengungkapkan bahan baku itu sendiri sudah tercemar kandungan EG DEG. Jadi kita pastikan persoalannya ada di bahan baku bukan di-UPI nya,” jelasnya.

Hermansyah lantas mengklaim kesalahan tersebut bukanlah tanggung jawab kliennya, melainkan tanggung jawab dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pihak penyedia bahan baku obat sirup.

“Persoalan bahan baku itu haruslah menjadi tanggung jawab BPOM sendiri, supplier sendiri juga. Karena kita tidak punya alat untuk mengecek EG-DEG itu sendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hermansyah mengaku kliennya juga telah membawa sejumlah hasil uji laboratorium bahan baku yang digunakan dalam pembuatan obat. Di mana hasil uji laboratorium membuktikan bahan baku itu telah tercemar oleh kandungan EG dan DEG.

“Kita mengirim bahan ini ke Bogor, RS Saraswati karena hanya dua yang punya alat penguji itu, BPOM pusat sama Saraswati. Hasil dari Saraswati itu, kandungan itu tercemar,” tutur dia.

Baca juga:
Daftar 73 Obat Sirup yang Dicabut Izin Edarnya, Terkait Gagal Ginjal Akut
Hermansyah menambahkan, tidak semua obat yang ditarik BPOM dari perusahaannya mengandung prepilin glikol (PG) atau bahan baku pelarut pada obat sirup. Ia menyebut hanya 3 obat sirup yang mengandung PG dari total 14 obat sirup yang ditarik. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut nama-nama tiga obat tersebut.

“Obat kita dari produk farmasi kita semuanya walaupun tidak mengandung PG juga semuanya dicabut,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan hari ini, pihaknya juga melaporkan empat penyuplai bahan baku obat sirup. Selain itu, Hermansyah mengaku pihak kliennya mengalami kerugian karena banyak obat sirup produksi PT Universal yang ditarik BPOM. Hermansyah juga mengungkapkan, dampak dari ditariknya obat tersebut membuat banyak tenaga kerja di PT Universal kehilangan pekerjaan.

“Bisa sampai Rp 200 miliar. Efeknya seluruh tenaga kerja tidak bekerja keluarganya juga terancam juga tidak bekerja,” pungkasnya.

(Sumber : Direktur PT Unipharma Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut.)