Jakarta (VLF) Camat Sosoh Buay Rayab, Kabapetan Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel, MAB dan ASN Inspektorat OKU, AH ditahan jaksa dalam kasus korupsi dana desa senilai Rp 3,6 miliar. Mereka ditahan bersama dua tersangka lain, PPPK Dinas Pertanian OKU, RY dan TA Kabupaten, HS, di kasus serupa.

“Penahanan dan penetapan tersangka merupakan tindak lanjut setelah tim penyidik melakukan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi tersebut,” kata Kasi Penkum Kejati Sumsel Mohd Radyan, Rabu (16/11/2022).

Para tersangka, kata Radyan, dinyatakan bersalah terlibat dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari dana desa 2019. Hal itu juga sesuai denga surat keputusan penahanan yang dikeluarkan oleh Kejari OKU.

“Sumber yang diduga dikorupsikan merupakan dari anggaran dana desa tahun 2019,” katanya.

Penetapan tersebut, lanjutnya, berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Sumsel Nomor : 127/LHP-V/ITDAPROV.V/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

“Penghitungan kerugian keuangan negara senilai Rp.3.688.674.401,00,” katanya.

Selain menahan keempat tersangka, kejaksaan saat ini tengah memburu seorang tersangka lagi yang masih buron, yakni mantan Direktur CV Mitra Seluyu yang merupakan kontraktor penyedia.

“R Belum dilakukan penahanan dikarenakan yang bersangkutan buron masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” katanya.

Atas perbuatannya, para tersangka kini dijerat Pasal Primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 dan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

(Sumber : Korupsi Dana Desa Rp 3,6 M Camat dan ASN Inspektorat OKU Sumsel Ditahan)

Jakarta (VLF) Puncak pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi The Groups of Twenty (KTT G20) dirangkai dengan meriahnya acara welcoming dinner mewah nan meriah di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, Selasa (15/11/2022) malam. Namun, di balik kemewahan pelaksanaan KTT G20, ada mahasiswa yang diintimidasi hingga wanita asal Cimahi yang diamankan aparat.

Sebanyak tujuh orang mahasiswa diamankan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali. Para mahaswa itu diamankan di Jalan PB Sudirman, Denpasar, Bali, karena memasang spanduk yang intinya mengkritisi pelaksanaan KTT G20.

“Kami dapatkan dari beberapa laporan dari masyarakat bahwa mereka adik-adik mahasiswa menyampaikan kegiatan aspirasi di depan umum dengan menyampaikan spanduk menyatakan tidak ada manfaatnya lah kegiatan G20 ini untuk Bali,” kata Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi kepada detikBali di kantornya, Selasa (15/11/2022).

Penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak dari masyarakat. Namun Dewa Dharmadi menegaskan agar kegiatan itu tidak dilakukan sementara waktu hingga Presidensi G20 selesai.

“Karena apapun yang akan di-update oleh para admin atau mungkin staf dari beberapa negara, jangan sampai mengesankan bahwa Bali itu ada konflik. Kalau penyampaian aspirasi di depan umum setelah ini, setelah G20 berlangsung,” pintanya.

Mahasiswa yang memasang spanduk penolakan KTT G20 hingga berujung diamankan di Kantor Satpol PP Provinsi Bali akhirnya buka suara. Mereka mengaku melakukan aksi tersebut sebagai bagian dari penyampaian narasi kritis.

“Sebenarnya tadi itu hanya menyampaikan narasi kritis,” kata penanggung jawab aksi, Excel Bagaskhara saat ditemui wartawan di Kantor Satpol PP Provinsi Bali, Selasa (15/11/2022).

Menurut Excel, dalam aksi itu pihaknya membawa pamflet yang salah satunya berisi tulisan bahwa G20 membuat ribet masyarakat Bali. Selain itu, di salah satu banner juga tertulis bahwa ‘pembahasan G20 tidak akan menyelesaikan masalah Indonesia secara keseluruhan’ dalam bahasa Bali.

“(Aksi yang dilakukan) hanya penyampaian narasi kritis,” tegas Excel yang mengaku berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana (FMIPA Unud) itu.

Di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali menyebut mahasiswa yang melakukan aksi dengan memasang spanduk penolakan terhadap KTT G20 sempat diancam dibawa ke kantor polisi. Mereka diancam dibawa ke polisi dengan dalih mengganggu ketertiban umum.

“Ada lontaran juga bahwa ‘untung kami gak bawa ke kepolisian’,” kata pendamping hukum mahasiswa tersebut, Ni Kadek Vany Primaliraning dari LBH Bali saat ditemui wartawan, Selasa (15/11/2022) malam.

Vany sempat mempertanyakan tindak pidana yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut bisa dibawa ke pihak kepolisian. Menurutnya, para mahasiswa itu tidak bisa dibawa ke kepolisian jika tidak melakukan pelanggaran berupa tindak pidana.

“Nah kalau dibawa ke sana (polisi) berarti ada tindak pidana yang dilanggar. Tidak bisa kemudian dibawa ke Polres tanpa ada tindak pidana,” tegas Vany.

Menurut Vany, membawa para mahasiswa tersebut ke kepolisian dengan alasan mengganggu ketertiban umum tidaklah tepat. Hal itu sama saja membenturkan sikap kritis terhadap alasan mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, menghalangi masyarakat untuk menyatakan pendapat di muka publik juga sebagai bentuk pelanggaran hukum. Hal itu jelas dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), konstitusi Pancasila dan juga undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.

“Itu tidak bisa dikatakan mengganggu ketertiban umum. LBH juga membela kawan-kawan bahwa ini bukan sesuatu yang mengganggu atau meresahkan masyarakat. Ini mereka mengikuti mandat undang-undang,” tandasnya.

Wanita Cimahi Ditangkap
Seorang wanita asal Kabupaten Cimahi, Jawa Barat (Jabar) bernama Kutscher (54) ditangkap gegara membentangkan spanduk ke delegasi KTT G20. Ia diamankan oleh petugas dan pecalang di Simpang Peminge, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

“Telah masuk kawasan Sawangan di Simpang Peminge, saat hujan reda terdapat satu orang perempuan membawa satu pamflet terbuat dari kardus,” Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (15/11/2022).

Pamflet yang dibawa perempuan tersebut belum sempat ditunjukkan kepada para delegasi. Ia langsung diamankan petugas bersama pecalang untuk kemudian diinterogasi.

Informasi sementara, diketahui bahwa perempuan tersebut tinggal di sebuah penginapan di kawasan Benoa dari Jumat, 11 November 2022. Ia mengaku ke Bali dalam rangka liburan bersama temannya. Perempuan itu diketahui bekerja sebagai perawat panti jompo.

“Pekerjaan perawat panti jompo di Pertez Jermaz,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (15/11/2022).

(Sumber : Di Balik KTT G20 Bali: Mahasiswa Diintimidasi-Wanita Cimahi Ditangkap)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyebut bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan disahkan pada periode ini. Sebab, dia khawatir DPR akan di-bully jika terburu-buru mensahkan draft RKUHP tersebut.

“Jika melihat perkembangan terakhir di rekan-rekan DPR, menurut saya RKUHP gak bakal disahkan di periode ini,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/11/2022).

“Ini karena sebaik apapun draft yang disepakati DPR akan dibully oleh media dan LSM,” tambahnya.

Sementara di sisi lain, Habiburokhman menduga semua fraksi di DPR menghindari hal tersebut karena sudah mendekati Pemilu 2024.

“Sekarang kita nikmati saja KUHP buatan kolonial Belanda yang tegas mengatur hukuman mati sebagai pidana pokok, yang tidak mengenal restoratif justice, yang sudah banyak sekali mengantarekan kaum aktivis kritis ke penjara,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan pembahasan RKUHP akan rampung tidak lama lagi. Pacul mengatakan pihaknya akan menggelar rapat ‘penghalusan’ terakhir pada agenda rapat tanggal 21 November mendatang.

“RUU KUHP itu nanti tanggal 21 kita penghalusan terakhir dengan pemerintah. Sebelum itu, sekali lagi, kita bicara dengan para pihak yang punya kepentingan, namanya di-RDPU-kan, saya pimpin sendiri. Saya dengerin mereka, apa masukan terakhirnya karena RKUHP ini sudah di-upload sudah dibuka semua, silakan dibaca,” kata Pacul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11).

Pacul menerangkan tidak semua masukan dari berbagai elemen masyarakat dapat diserap dalam penggodokan produk tersebut. “Bahwa seluruh aspirasi tentu tidak bisa kita serap, wong yang memberikan aspirasi juga beda. Tapi inilah harapan kita untuk mendapatkan KUHP produk anak bangsa,” katanya.

Menurutnya, RKUHP ini akan segera dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan tingkat II. Pacul mengatakan seluruh fraksi di parlemen telah dirembuk agar pembahasan RKUHP segera selesai.
“Kan tingkat 1 udah selesai, masuknya tinggal paripurna. Maka di rapat ini seluruh fraksi sudah kita wanti-wanti bahwa ini nanti diharapkan dapat selesai masuk paripurna,” katanya.

“Ya tadi makanya kan di situ kalau nanti full, bahwa harus ada pendapat fraksi lagi diulangi sudah ada ini fraksinya, gitu, loh. Dua hari ke depan, 21-22 itu. Maka kita udah umumin pada pimpinan fraksinya bahkan agar supaya ini tidak loss, artinya kalau nanti KUHP ini kemudian mendapat kritik banyak dari masyarakat, mari, kita sudah sepemikiran. Pemerintah dan DPR sudah sepemikiran gitu loh, sehingga solid,” lanjutnya.

Pacul mengatakan pada agenda rapat 21 November nanti tidak akan ada perombakan RKUHP terkait usulan-usulan yang baru muncul. Dia menduga salah satu usulan, seperti isu pidana rekayasa kasus, tak akan dimasukkan ke RKUHP.

Sebabnya, kata dia, usulan itu masih belum ada tindak lanjut dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Meski begitu, keputusan soal usulan itu akan ditentukan dalam rapat 21 November.

“Karena ini sudah kita berikan masukan kepada pemerintah. Pemerintah masih menggodok belum memberikan jawaban. Kenapa? Ya kan ditanya pemerintah. Tetapi itu pasti akan disahkan dalam rapat dua hari ini. Pasti akan keluar itu. Tetapi kalau itu nanti dibongkar lagi, tempur lagi, panjang lagi. Understand?” ujar dia.

(Sumber : Habiburokhman: RKUHP Nggak Bakal Disahkan di Periode Ini)

Jakarta (VLF) Aset yang disita dari mantan afiliator Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz, dirampas untuk negara hingga membuat korban Bimono menangis. Selain persoalan judi, pembagian harta dinilai jadi pertimbangan hakim.

“Selain hasil dari judi, teknis pembagiannya (aset Indra Kenz) bagaimana? Siapa yang punya? Misalnya motor, mobil mewahnya, apartemennya, tidak mudah pembagiannya,” ujar ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Profesor Suparji Ahmad kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).

Selain itu, kata Suparji, barang bukti kasus Indra Kenz tidak jelas sehingga sulit membagikan aset secara rata kepada korban Binomo. Transaksi yang dilakukan oleh korban, tambah Suparji, juga bertentangan dengan hukum, dalam hal ini perjudian.

“Maka hakim harus menemukan hukum. Apa tindakan terhadap aset tersebut, dalam hal ini disita oleh negara,” imbuh Suparji.

“Faktor teknis distribusi pembagian itu jadi pertimbangan (hakim),” sambungnya.

Dihubungi terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan hakim menganggap korban Indra Kenz sebagai pemain judi yang mana pilihannya hanya dua, yakni menang atau kalah.

“Jadi jika diserahkan kepada negara, maka masyarakat sebagai penjudi dianggap kalah,” ucap Fickar.

Hakim menyatakan aset yang disita merupakan hasil judi dan trader Binomo merupakan pemain judi.

Fickar mengatakan trader Binomo bisa menempuh jalur hukum perdata untuk menggugat Indra Kenz. Korban disebut dapat menuntut aset Indra Kenz yang tersisa dan meminta aset Indra Kenz yang disita negara.

“Jika masyarakat merasa tidak seperti diasumsikan pengadilan, maka masyarakat bisa menempuh jalur hukum perdata menggugat Indra Kenz dan secara perdata. Dan meminta pengadilan perdata menyita harta Indra Kenz yang masih tersisa dan meminta sita harta Indra Kenz yang disita untuk negara,” jelasnya.

Aset Indra Kenz Dirampas Negara
Majelis hakim yang mengadili Indra Kenz menyatakan barang bukti hasil tindak pidana dalam kasus Binomo dirampas untuk negara. Alasannya, aset yang disita merupakan hasil judi dan trader Binomo merupakan pemain judi.

Hakim awalnya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa yang meminta barang bukti kasus Indra Kenz dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Hakim menyatakan para trader merupakan pemain judi yang berkedok trading Binomo.

“Menimbang bahwa penuntut umum menuntut agar barang bukti tadi dari dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Menimbang bahwa mengenai hal itu, majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa sesungguhnya trader pada perkara a quo pemain judi yang berkedok trading Binomo,” kata hakim.

Hakim juga menjelaskan Pasal 303 KUHAP tentang judi. Hakim menyebut perjudian meresahkan masyarakat.

“Bahwa menurut Pasal 303 KUHAP yang diartikan main judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu berpengaruh besar dikarenakan permintaan tunai. Harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan. Bahwa perbuatan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat,” kata hakim.

(Sumber : Saran Pakar Pidana bagi Trader Binomo soal Aset Indra Kenz Dirampas Negara)

Jakarta (VLF) Ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) terjerat pinjaman online (pinjol). Kemendikbudristek menyoroti soal meleknya literasi finansial.

“Saya banyak mendapat cerita mahasiswa (selain masyarakat umum) yang terjebak pinjol. Ini menyadarkan kita kalau literasi finansial masyarakat masih perlu ditingkatkan,” ujar Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).

Nizam menyebut pihaknya sudah bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan (OJK) demi meningkatkan literasi finansial mahasiswa.

“Tapi kejadian tersebut (ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol) menyadarkan kita untuk lebih banyak lagi meningkatkan literasi finansial bagi mahasiswa,” lanjutnya.

Polisi Terima 29 Aduan
Polresta Bogor telah menerima 29 aduan terkait penipuan investasi fiktif yang berujung ratusan mahasiswa IPB University terjerat pinjol. Total kerugian yang dialami para mahasiswa itu mencapai miliaran rupiah.

“Jadi dapat saya jelaskan, sampai dengan hari ini Polresta Bogor Kota sudah menerima dua laporan polisi, jadi yang sudah bentuk laporan polisi ada dua LP. Kemudian dalam bentuk laporan pengaduan ada 29 laporan pengaduan,” kata Wakapolresta Bogor AKBP Ferdy Irawan kepada wartawan di Bogor.

“Jadi terkait dengan masalah perkembangan laporan, ini rata-rata pelapor ataupun korban berasal dari mahasiswa IPB yang mengalami tindak pidana penipuan,” tambahnya.

Modus Jeratan Pinjol: Ditawari Kerja Sama
Ferdy menjelaskan awal mula hingga modul raturan mahasiswa IPB terjerat pinjol. Para korban ini terikat kerja sama dalam bentuk bisnis belanja online (online shop) oleh pelaku dengan iming-iming bagi hasil 10 persen.

“Kemudian, modusnya jadi sebenarnya kenapa terkait dengan pinjol, ini sebenarnya kerja sama antara korban dengan terlapor tidak terkait dengan pinjol awalnya. Terlapor menawarkan kerja sama secara online dengan cara bagi hasil dijanjikan 10 persen,” katanya.

Pelaku menjanjikan keuntungan 10 persen itu dengan syarat para korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dulu. Saat ini sudah ada 5 aplikasi pinjol yang terdata polisi.

“Kemudian, hasil daripada pinjaman online tersebut dikirimkan atau ditransferkan kepada terlapor SAN ini. Dengan iming-iming akan dibayarkan 10 persen daripada bagi hasil keuntungan,” katanya.

Faktanya, setelah para korban mengajukan pinjol dan mengirimkan dana kepada pelaku, keuntungan yang dijanjikan tidak ada. Walhasil, kini para mahasiswa IPB terjerat pinjol.

(Sumber : Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Kemendikbud Soroti Literasi Finansial)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta SH.,MH merespon positif terkait pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme (TPPT).

Menurutnya, TPPT yang kini telah disusun melalui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di DPR RI dibentuk agar pengawasan lebih efektif.

Hal ini kata Wayan berdasarkan Pasal 43 J Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang diamanatkan agar DPR RI membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme.

Sudirta menjelaskan pembentukan TPPT pada saat ini telah disusun melalui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme di DPR RI.

“Rancangan Peraturan DPR RI tersebut antara lain mengatur mengenai pembentukan atau susunan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Tim, Hak dan Kewajiban, serta Mekanisme Kerja,”terang Wayan Sudirta, SH, MH, melalui rilis tertulisnya yang diterima detikBali usai menghadiri rapat Komisi III DPR RI untuk pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme DPR RI, Selasa (15/11), di gedung DPR RI, Jakarta.

”Kami dalam hal ini menanggapi secara positif pembentukan TPPT dan Rancangan Peraturan DPR RI tersebut sebagai salah satu cara untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Terorisme oleh Penyelenggara Penanggulangan Terorisme yang sesuai dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rangkaian tindakan Penanggulangan Terorisme tersebut meliputi Pencegahan (kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi), Pemberantasan (Penindakan dan Penegakan Hukum), dan Pelindungan terhadap Korban (Pemulihan Hak Korban),” ujar Sudirta.

Kata Sudirta, selama ini, Komisi III DPR RI telah melakukan fungsi pengawasan terhadap para mitra kerja yang berwenang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun begitu, diperoleh informasi masih banyaknya aspirasi dari masyarakat yang mempersoalkan berbagai hal yang masih sering terjadi seperti: penanganan atau penindakan yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kurang efektifnya program deradikalisasi, dan pemulihan hak Korban Terorisme yang masih sering terkendala aturan, lanjut Sudirta.

Diantaranya, tentang Program Pemulihan Korban Terorisme, Komisi III DPR RI melihat bahwa saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Aturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban).

PP tersebut kemudian juga telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Tindak Pidana Terorisme).

Hanya saja, ada informasi bahwa PP Nomor 7 Tahun 2018 pada prakteknya masih memberikan persoalan di lapangan dalam pemberian Kompensasi Korban Terorisme.

Pada Pasal 18 PP Nomor 35 Tahun 2020 diatur mengenai Pemberian Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan Pasal 44B mengatur mengenai Pemberian Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis, Santunan, dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana Terorisme di masa lalu.

Oleh sebab itu, Tim ini diharapkan akan mampu mengawasi, memantau, dan mengoptimalkan seluruh penyelenggaraan Program Penanggulangan Terorisme, yang termasuk pemulihan korban terorisme di masa lalu.

Imbuh Sudirta, TPPT ini nantinya akan berwenang untuk mendapat seluruh data dan informasi terkait rangkaian penyelenggaraan program tersebut dan menyerap seluruh aspirasi dan pengaduan dari setiap orang terkait dengan penyelenggaraan Penanggulangan Terorisme.

Dalam hal ini TPPT akan berwenang menerima pengaduan terkait dengan permasalahan pemberian kompensasi bagi Korban Terorisme, termasuk korban di masa lalu.

Banyaknya korban terorisme seperti di daerah Bali, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta dan lainnya dapat memberi masukan dan pengaduan kepada TPPT ini.

TPPT juga akan berwenang berkoordinasi dengan LPSK maupun BNPT dan seluruh pihak terkait untuk dapat membantu korban dan keluarganya mendapat kompensasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, pada prinsipnya TPPT ini akan menjadi salah satu harapan bagi masyarakat khususnya Korban Terorisme di berbagai daerah atau wilayah yang masih belum mampu atau mendapatkan hak-haknya.

TPPT yang terdiri dari Anggota DPR RI dari seluruh fraksi dengan hak dan kewenangan Konstitusionalnya diharapkan akan mampu mengawasi seluruh pelaksanaan program Pemerintah yang masih kurang atau terkendala berbagai hambatan baik dari aturan, dukungan anggaran atau sumber daya, maupun mekanisme pelaksanaannya.

TPPT ini pada prinsipnya akan mendukung program penanggulangan terorisme yang diselenggarakan oleh negara agar berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(Sumber : Respons Positif Pembentukan TPPT, Sudirta: Pengawasan Lebih Efektif)

Jakarta (VLF) Indra Kesuma alias Indra Kenz divonis 10 tahun penjara di kasus penipuan dan pencucian uang terkait aplikasi Binomo. Kasus penipuan ini berawal dari laporan salah satu korban hingga Indra Kenz ditetapkan tersangka dan kini harus mendekam di sel tahanan.

detikcom merangkum perjalanan kasus Indra Kenz mulai dilaporkan hingga diadili di Pengadilan Negeri Tangerang. Berikut perjalanan kasusnya:

1. Dilaporkan ke Polisi
Pada 3 Februari lalu, ada delapan orang yang mengaku korban aplikasi Binomo melaporkan Indra Kenz ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah Rp 2,4 miliar.

Laporan tersebut teregister dengan nomor STTL/29/II/2022/BARESKRIM tertanggal 3 Februari 2022. Pengacara korban, Finsensius Mendrofa menyebutkan sejumlah pasal yang dilaporkannya.

“Iya, kita baru saja ini dari SPKT Bareskrim Mabes Polri. Kita baru saja membuat laporan polisi terkait dengan binary option. Ini khususnya aplikasi Binomo kita di sini sebagai penasihat hukum para korban,” kata Finsensius kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (3/2/2022).

“Ini Pasal 27 ayat 2 terkait dengan perjudian online, kemudian Pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik itu, dan 378 itu berkaitan dengan penipuan, serta kalau Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 TPPU itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang ya, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia,” jelasnya.

2. Indra Kenz Diperiksa dan Ditahan
Indra Kenz kemudian dipanggil untuk diperiksa. Setelah sempat absen dengan alasan berobat di Turki, Indra Kenz akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri.

Indra Kenz hadir di Bareskrim Polri pada Kamis (24/2) pukul 13.12 WIB. Setelah diperiksa selama kurang lebih 7 jam oleh penyidik, pria dengan nama lengkap Indra Kesuma itu ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan.

“Sudah ditahan,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan saat dimintai konfirmasi, Jumat (25/2/2022).

Whisnu mengatakan Indra Kenz baru ditahan Jumat (25/2) dini hari. Indra Kenz dijerat pasal berlapis, yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga penipuan.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Kemudian Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 3 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

3. Aset Indra Kenz Disita
Aset Indra Kenz juga disita. Total aset yang disita mencapai Rp 57,2 miliar.

“Total nilai aset yang sudah disita milik IK sebanyak Rp 43,5 miliar, nilai total aset yang akan disita sebanyak Rp 57,2 miliar,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli dalam jumpa pers virtual, Jumat (11/3/2022).

Berikut aset-aset yang disita Bareskrim dari Indra Kenz:

1. Beberapa barang bukti antara lain satu dokumen bukti setor dan tarif berikut rekening koran korban
2. Akun YouTube dan G-Mail tersangka
3. Video konten YouTube
4. Satu unit handphone
5. Satu unit kendaraan Tesla
6. Satu unit kendaraan Ferrari
7. Dua bidang tanah bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara
8. Satu unit rumah di Medan Timur

Polisi saat itu juga menelusuri aset Indra Kenz lainnya. Misalnya mobil mewah hingga jam tangan mewah.

“Lalu akan dilakukan penyitaan terhadap sembilan rekening milik Saudara IK. Kemudian akan dilakukan tracing terhadap 5 unit kendaraan mewah, 2 buah jam tangan mewah, kemudian dilakukan pemblokiran terhadap 1 akun milik Saudara IK,” ujarnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memblokir rekening Indra Kenz. Berdasarkan yang diungkap polisi ke publik sejauh ini, isi rekeningnya senilai Rp 1,8 miliar.

4. Didakwa Penipuan dan Pencucian Uang
Seiring bergulirnya waktu, Indra Kenz pun diadili di Pengadilan Negeri Tangerang. Indra Kenz didakwa melakukan pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik hingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik dan/atau penipuan atau perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Indra Kenz didakwa pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo.

“Terdakwa Indra Kenz dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa,” kata jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Jumat (12/8).

Jaksa mengungkapkan Indra Kenz dalam kasus ini mulanya mengadakan permainan di aplikasi Binomo dan mengabarkan permainan tersebut melalui konten video di akun YouTubenya. Merasa tertarik setelah melihat konten tersebut, para korban pun langsung berdatangan mendaftar dan bergabung pada permainan Binomo.

“Dalam rangka mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bertambahnya jumlah member yang bergabung pada permainan Binomo melalui link referral Terdakwa, maka Terdakwa mengabarkan permainan tersebut dengan menggunakan media internet, yaitu dengan menggunakan channel YouTube, akun Instagram dan juga pada setiap deskripsi video edukasi trading yang di-upload di akun channel YouTube,” kata jaksa.

Setelah korban mendaftar permainan tersebut, kata jaksa, korban dimasukkan ke grup Telegram milik Indra Kenz dengan nama grup ‘Indra Kesuma Official’. Dalam grup tersebut, Indra Kenz harus terus menjaga antusiasme para korban agar tetap tertarik untuk menambah deposit pada akun deposit dengan cara memberikan tips atau cara trading agar menang.

“Kemudian memberikan aba-aba untuk melaksanakan permainan Binomo secara berbarengan atau yang disebut dengan istilah trading bareng atau traba,” lanjut jaksa.

Saat trading bareng itu, Indra Kenz bertindak sebagai pemandu dalam permainan itu. Setelah melalui beberapa permainan, ternyata para korban yang ikut tidak pernah menang alias selalu kalah.

Jaksa menyebut Indra Kenz selaku afiliator Binomo telah menyebarkan informasi berupa video yang membuat korban ikut permainan bermuatan perjudian itu. Jaksa juga menyebut Indra Kenz mendapatkan keuntungan besar saat para pemain kalah ataupun menang.

Keuntungan itu lalu dicairkan Indra Kenz ke rekening pribadinya. Perbuatan Indra Kenz, sebut jaksa, telah memberikan harapan palsu kepada masyarakat untuk bisa kaya raya secara instan.

“Keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas keikutsertaan pada pemain tersebut selanjutnya dicairkan terdakwa ke beberapa rekening milik Terdakwa melalui payment gateway dan juga dicairkan, bahwa Terdakwa trading di masyarakat, Terdakwa memberikan harapan palsu akan menjadi kaya secara instan,” kata jaksa.

Indra Kenz, kata jaksa, juga membuat para korban seolah-olah sedang mengikuti trading. Padahal, Indra Kenz tahu Binomo tidak memiliki izin dari Bappebti.

“Seolah-olah korban sedang trading, padahal Terdakwa mengetahui Binomo tidak mempunyai izin dari Bappebti sehingga tanpa sadar mempertaruhkan pada permainan ini,” katanya.

Akibat perbuatan Indra Kenz, para trader Binomo disebut mengalami kerugian Rp 83.365.707.894.

5. Dituntut 15 Tahun Penjara
Jaksa menuntut Indra Kenz 15 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar di kasus Binomo. Jaksa meyakini Indra Kenz bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan melakukan pencucian uang.

“Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Indra Kesuma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan pencucian uang,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang, Rabu (5/10).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma dengan pidana selama 15 tahun penjara,” imbuhnya.

Jaksa juga menuntut Indra Kenz membayar denda Rp 10 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti pidana badan 12 bulan penjara.

Indra Kenz diyakini jaksa melanggar Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6. Indra Kenz Divonis 10 Tahun Bui
Namun majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan. Indra Kenz divonis 10 tahun penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Indra Kesuma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik dan pencucian uang,” ujar hakim ketua Rahman Rajagukguk di PN Tangerang, Senin (14/11/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara,” imbuhnya.

Indra Kenz juga divonis membayar denda sebesar Rp 5 miliar yang bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 5 miliar, bilamana tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan,” kata hakim.

Indra Kenz dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

7. Aset Indra Kenz Dirampas Negara
Dalam petikan putusannya, majelis hakim menyatakan barang bukti hasil tindak pidana dalam kasus Binomo harus dirampas untuk negara. Hakim menyatakan aset yang disita merupakan hasil judi dan trader Binomo merupakan pemain judi.

Hakim awalnya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa yang meminta barang bukti kasus Indra Kenz dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Hakim menyatakan para trader merupakan pemain judi yang berkedok trading Binomo.

“Menimbang bahwa penuntut umum menuntut agar barang bukti tadi dari dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Menimbang bahwa mengenai hal itu, majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa sesungguhnya trader pada perkara a quo pemain judi yang berkedok trading Binomo,” kata hakim ketua Rahman Rajagukguk saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (14/11).

Hakim kemudian menjelaskan Pasal 303 KUHAP tentang judi. Hakim menyebut perjudian meresahkan masyarakat. Menurut hakim, trading ini masuk kategori judi.

“Bahwa menurut Pasal 303 KUHAP yang diartikan main judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu berpengaruh besar dikarenakan permintaan tunai. Harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan. Bahwa perbuatan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat,” kata hakim.

Setelah itu, hakim mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta judi diberantas.

“Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pengarahannya kepada pejabat Polri pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 melalui akun YouTube resmi Sekretariat Presiden mengatakan ‘urusan judi online bersihkan’,” kata hakim.

Hakim memerintahkan barang bukti hasil tindak pidana kejahatan kasus Indra Kenz harus dirampas untuk negara. Hakim menyatakan hal itu dilakukan sebagai edukasi agar semua pihak tidak terlibat judi.

“Bahwa sebagai upaya serta memberikan edukasi benar kepada masyarakat atas permainan judi dan ketidakcermatan akan ingin cepat mendapat uang dengan cara mudah tanpa bekerja keras maka barang bukti sebagai hasil kejahatan dan oleh karena itu harus dirampas untuk negara,” tegas hakim.

(Sumber : Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara)

Jakarta (VLF) Keindahan alam dan geografis Indonesia membuat banyak WNA ingin menjadi WNI. Lalu bagaimana cara naturalisasi WNA agar agar jadi WNI?
Hal ini menjadi pertanyaan pembaca detik’s Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya:

Saya WNA dah telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun tidak berturut-turut. Selama ini saya memegang KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap).

Lalu bagaimana cara menjadi WNI?

JAWABAN:
Kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh melalui Pewarganegaraan yang dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Secara umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa permohonan Pewarganegaraan Indonesia dapat diajukan oleh pemohon dengan kriteria sebagai berikut:

1. Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Orang Asing yang telah berjasa kepada Negara Indonesia;
3. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda; dan
4. WNI yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan ingin memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesi

Pengajuan Permohonan Pewarganegaraan untuk setiap kriteria pemohon memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda.

NATURALISASI
Pewarganegaraan melalui pemberian kewarganegaraan. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia bisa diberi kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui pernyataan untuk memiliki kewargaengaraan. Cara ini hanya berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah.

Menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi terbagi ke dalam dua jenis, yakni naturalisasi istimewa dan naturalisasi biasa.

Naturalisasi istimewa adalah untuk warga asing yang telah berjasa kepada Indonesia dan menyatakan diri ingin menjadi warga negara Indonesia, ataupun diminta oleh negara menjadi warga negara. Sementara naturalisasi biasa adalah proses naturalisasi yang diajukan seorang warga asing selama bisa memenuhi persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh.

Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara asing yang ingin dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2006. Persyaratan tersebut antara lain:

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah pada waktu permohonan menjadi WNI
2. Sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI paling singkat selama 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan menjadi WNI tidak membuat orang asing tersebut memiliki kewarganegaraan ganda karena Indonesia menganut prinsip satu kewarganegaraan
6. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap
7. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
8. Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Perwakilan RI di luar negeri yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, kewarganegaraan pemohon, nama lengkap suami atau istri, tempat dan tanggal lahir suami atau istri, dan kewarganegaraan suami atau istripidana penjara 1 tahun atau lebih

Surat permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan melampirkan beberapa dokumen yang diperlukan, antara lain

• Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
• Fotokopi kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau istri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
• Fotokopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
• Surat keterangan dari kantor imigrasi tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian tempat tinggal pemohon Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka akan kehilangan kewarganegaraan dari negara asal
• Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 serta akan membela dengan sungguh-sungguh serta menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas
• Menyertakan pas foto terbaru berwarna berukuran 4×6 sebanyak 6 lembar

Apabila pemohon telah menyertakan persyaratan naturalisasi tersebut, maka bisa untuk diproses menjadi warga negara Indonesia serta menanggalkan kewarganegaraan lamanya.

Terima kasih

(Sumber : Saya Sudah Memegang KITAP, Bagaimana Agar Bisa Jadi WNI?)

Jakarta (VLF) Dewa Perangin Angin, anak Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, dituntut 3 tahun pidana penjara dalam kasus kerangkeng manusia. Hendra Surbakti, rekan Dewa Perangin, juga dituntut 3 tahun bui.

Dilansir detikSumut, Selasa (15/11/2022), surat tuntutan itu dibacakan jaksa dalam sidang di PN Stabat pada Senin (14/11). Sidang tuntutan tersebut dilangsungkan di Ruang Sidang Prof Dr Kusumah Admadja, SH, dipimpin oleh majelis hakim Halida Harini dan dibacakan oleh JPU Baron Sidik.

“Benar, tadi pukul 18.00 tuntutan Dewa dan kawan-kawan sudah selesai dibacakan di Pengadilan Negeri Stabat. Dia dan Hendra Surbakti dituntut 3 tahun penjara,” ucap Sabri saat dimintai konfirmasi.

Jaksa menyatakan Dewa dan Hendra terbukti melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, menderita rasa sakit, dan merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan kematian.

“Jaksa menyatakan Terdakwa Dewa dan Hendra terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 351 ayat 3 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” sambungnya.

Dalam kasus ini Dewa dan Hendra didakwa melanggar hukum sesuai Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP atau 351 ayat 3 KUHP, atas kematian Sarianto Ginting, penghuni kerangkeng manusia milik Terbit Rencana. Namun kedua terdakwa telah mengabulkan permohonan restitusi untuk tunjangan kematian ahli waris para korban kerangkeng tersebut.

(Sumber : Kasus Kerangkeng Manusia, Anak Bupati Langkat Dituntut 3 Tahun Penjara)

Jakarta (VLF) Penemuan mayat pria dengan kondisi tangan dan kaki terikat bikin geger warga Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengungkap sejumlah fakta baru terkait kasus itu.

Mayat korban ditemukan di dalam toko kelontong pada Jumat (11/11). Penemuan mayat itu berawal dari laporan masyarakat bahwa diduga adanya tindak pidana pembunuhan.

Saat ditemukan, posisi korban ada di kamar tidur. Selain itu, ada bercak darah di sekitar korban.

Berikut sejumlah fakta baru terkait kasus itu:

1. Ada Luka Benda Tumpul di Kepala
Polisi telah mengautopsi korban. Hasilnya ditemukan luka diduga bekas benda tumpul di bagian kepala korban.

“Sudah (diautopsi), ada luka akibat benda tumpul. Ada ditemukan luka, di bagian kepala. Hasil autopsi ada luka benda tumpul,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Ivan Adhitira saat dihubungi, Senin (14/11/2022).

Ivan mengatakan, dengan temuan luka tersebut, polisi menduga ada indikasi tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban sebelum meninggal.

“Ya, betul (ada indikasi kekerasan terhadap korban),” ujarnya.

Kendati demikian, Ivan belum bisa mengungkap motif kasus itu. Dia menyebut saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

2. Keluarga Korban Diperiksa
Sejumlah saksi diperiksa polisi. salah satunya keluarga korban.

“Sudah diperiksa. Ada lima saksi,” kata Ivan.

Meski demikian, pemeriksaan tersebut belum lengkap. Pasalnya, pihak keluarga masih berduka. Polres Metro Bekasi rencananya akan melakukan pemeriksaan lanjutan pekan ini.

“Belum intensif saja, karena sedang berduka,” ujarnya.

“Dalam waktu dekat. Pasti minggu ini,” tambahnya.

3. Barang Bukti Diamankan
Polisi sudah mengumpulkan sejumlah bukti, di antaranya handphone korban.

“Ada decoder CCTV sama HP korban,” katanya.

4. Kondisi Sekitar Mayat
Polisi mengungkap kondisi sekitar korban saat pertama kali ditemukan. Barang-barang di sekitar korban dalam keadaan berantakan.

“Berantakan, tapi bagi saya itu normal,” imbuh Ivan.

(Sumber : 4 Fakta Baru Pemilik Toko di Bekasi Tewas dengan Kaki-Tangan Terikat)