Jakarta (VLF) Bulog Sulselbar telah mengantongi nama pihak ketiga atau mitra yang disebut meminjam beras sebanyak 500 ton. Mitra tersebut diminta dapat segera mengembalikan beras tersebut.

“Nah itu, kalau memang ada peminjaman tentu ada pengembalian. Semoga ada itikad baik (untuk mengembalikan),” ujar Pimwil Perum Bulog Sulselbar Bakhtiar AS kepada detikSulsel, Kamis (17/11/2022).

Bakhtiar memaparkan, laporan bahwa beras tersebut tidak hilang tetapi dipinjamkan diutarakan oleh mantan Kepala Gudang Bulog Pekkabata Pinrang Muh. Idris. Pernyataan ini yang kemudian menjadi bahan untuk penyelidikan.

“Bahasa yang disampaikan (Kepala Gudang Pekkabata Pinrang, Muh. Idris) seperti itu bahwa itu peminjaman ke pihak ketiga,” jelasnya.

Dia mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan internal sembari juga tetap koordinasi kepada pihak kepolisian. Unsur ada atau tidaknya pidana untuk kasus hilangnya beras tersebut menjadi ranah kepolisian.

“Yang terkait indikasi persoalan hukumnya, ya aparat yang tangani,” bebernya.

Pihak Bulog sendiri sudah mencopot dua orang yang diduga terlibat dalam kasus raibnya 500 ton beras di gudang Bulog Pinrang. Keduanya yakni mantan Kepala Gudang Pekkabata Pinrang, Muh. Idris dan mantan Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang, Radytio W Putra Sikado.

“Sebab memang prosedurnya begitu. Kalau ada indikasi pelanggaran, maka dibebastugaskan dulu,” jelasnya.

Sebelumnya, sebanyak 500 ton beras di Gudang Bulog Kabupaten Pinrang hilang. Polisi juga sudah turun tangan mengusut kasus itu.

“Kami masih dalam tahap penyelidikan (terkait laporan 500 ton beras di Bulog Pinrang) yang hilang),” ungkap Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Muhalis saat dikonfirmasi detikSulsel, Kamis (17/11).

Muhalis menjelaskan, pihaknya telah memanggil sejumlah saksi terkait hilangnya 500 ton beras di Gudang Bulog Pinrang. Termasuk pihak internal Bulog Pinrang dan juga rekanan yang diduga ikut terlibat dalam hilangnya beras tersebut.

“Sudah ada lima orang saksi kami periksa. Ada dari internal Bulog Pinrang dan juga rekanan,” jelasnya.

Pihaknya mengaku masih menyelidiki bagaimana motif dan kronologis sehingga beras 500 ton hilang di gedung Bulog Pinrang. Dia pun enggan membocorkan hasil penyelidikan sementara yang didapatkan dari saksi-saksi.

“Kami perlu cari fakta dulu terkait kejadian ini. Apalagi ini kan masih tahap penyelidikan jadi kami masih mencari fakta-fakta dan juga unsur jika ada pidana di dalamnya,” jelasnya.

(Sumber : Bulog Tunggu Itikad Baik Pihak Ketiga Kembalikan 500 Ton Beras yang Dipinjam)

Jakarta (VLF) Salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus suap Rektor Unila Karomani menceritakan soal salah satu aliran dana dari suap tersebut mengalir ke Muktamar NU ke-34 di Lampung. Namun kesaksian itu ditepis PBNU.

Dirangkum detikcom, Kamis (17/11/2022), Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Lampung Prof Asep Sukohar dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa Andi Desfiandi.

Dalam sidang tersebut, Asep Sukohar mengungkap kesaksian soal aliran dana suap Rektor Unila nonaktif Karomani. Asep juga mengungkap uang Rp 100 juta dari orang tua mahasiswa itu salah satunya dipergunakan untuk keperluan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung.

Hal itu disampaikan Asep Sukohar saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 yang menjerat Rektor Unila nonaktif dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu. Asep diketahui juga menjabat Ketua Perhimpunan Dokter NU Lampung.

“Jadi ada uang sebesar Rp 100 juta yang dipakai untuk kegiatan Muktamar NU ke-34,” kata Asep Sukohar yang jugaKoordinator Tim kesehatan Muktamar NU ke-34, dilansir Antara, Kamis (17/11/2022).

Asep menyebutkan terdapat tiga orang tua calon mahasiswa yang meminta tolong kepadanya untuk minta disampaikan kepada Rektor agar anak-anaknya bisa masuk ke Unila.

“Saya sampaikan ke Rektor, kemudian Pak Rektor menanyakan ada sumbangan atau tidak, kebetulan mereka mau,” kata dia.

Dia mengatakan sumbangan yang diberikan oleh para orang tua tersebut bervariasi, dari Rp 250 juta, Rp 100 juta, sampai Rp 300 juta.

“Ya, ada salah seorang yang memberikan Rp 350 juta, kemudian Rp 100 juta dipakai untuk kegiatan organisasi. Jadi yang diberikan ke Budi Sutomo waktu itu Rp 250 juta,” kata dia.

Adapun uang tersebut diperuntukkan guna melaksanakan tes cepat (rapid test), konsumsi, serta lainnya saat Muktamar NU ke-34 dilaksanakan di Lampung.

Selain itu, Asep mengatakan pemakaian uang Rp 100 juta tersebut sudah melalui persetujuan Karomani.

“Ya, sudah,” katanya saat menjawab pertanyaan dari salah satu penasihat hukum terdakwa Andi Desfiandi terkait apakah pemakaian uang Rp 100 juta tersebut sudah melalui persetujuan Karomani atau belum.

Diketahui, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghadirkan lima saksi dalam perkara suap penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan terdakwa Andi Desfiandi.

Namun hanya dua orang saksi yang hadir, yaitu Prof Asep Sukohar selaku Warek II Bidang Keuangan Unila dan Prof Budiono selaku Ketua Satuan Pengendalian Internal (SPI) Unila.

Sedangkan tiga saksi yang tak hadir adalah Cici dari kementerian, Nizam dari Universitas Syiah Kuala selaku pelaksana teknis penerimaan mandiri, dan Patah selaku panitia untuk penerimaan mahasiswa mandiri BKN TPN-Barat.

Sebelumnya, PBNU pernah dihubungi terkait dengan dugaan aliran uang suap Rektor Unila nonaktif Karomani. Saat itu PBNU membantah keterkaitannya dengan pembangunan Lampung Nahdliyin Center atau LNC yang dibangun oleh tersangka Karomani.

PBNU Tepis Kesaksian
Wakil Rektor IIBbidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Lampung Prof Asep Sukohar menyebut salah satu aliran uang suap Rektor Unila nonaktif Karomani dipergunakan untuk keperluan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung. PBNU membantah soal aliran dana tersebut.

“Intinya tidak ada bantuan dari kasus Unila ke panitia pelaksana Muktamar. Semuanya hanya klaim sepihak dari Terdakwa,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/11/2022).

Gus Fahrur mengatakan panitia Muktamar NU telah memiliki anggaran Muktamar sendiri. Menurutnya pelaksanaan Muktamar NU telah berlangsung secara tertib.

“Panitia Muktamar NU sudah selesai melaporkan semua anggaran pelaksanaan Muktamar, tidak boleh ada sumbangan yang tidak halal. Kesalahan Terdakwa pribadi tidak boleh mencatut pelaksanaan Muktamar NU. Pelaksanaan Muktamar NU sudah ada anggaran dan perencanaan secara tertib,” ungkapnya.

Gus Fahrur membantah terkait aliran dana dari Karomani untuk pelaksanaan Muktamar NU ke-34. Meski demikian, menurutnya, bisa jadi hal itu merupakan inisiatif Karomani sendiri tanpa dilaporkan ke panitia Muktamar NU.

“Kalau relawan secara pribadi dan spontanitas seperti itu, kita tidak tahu, karena tidak ada laporan resmi ke panitia. Yang jelas, tidak ada aliran dana dari dia ke panitia pelaksana Muktamar,” katanya.

“Mungkin dia menggunakan secara diam-diam untuk mendukung kandidat yang dia dukung, bukan untuk pelaksanaan Muktamar,” sambungnya.

Sementara itu Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan pernyataan saksi tersebut perlu diverifikasi terlebih dulu. Sebab, menurutnya, pengurus yang baru belum menerima laporan Muktamar NU.

“Kita ini semua pengurus baru dan kita sampai sekarang belum mendapatkan laporan dari panitia Muktamar, soal laporan lengkap acara Muktamar, tapi ya informasi dia (saksi) itu masih butuh waktu diverifikasi,” ujar Rahmat.

Dakwaan Andi Desfiandi
Pihak swasta bernama Andi Desfiandi didakwa memberi uang Rp 250 kepada Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif Karomani. Suap tersebut diberikan agar Karomani meluluskan dua calon mahasiswa dalam seleksi mandiri Fakultas Kedokteran Unila.

“Melakukan atau yang turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberikan uang sejumlah Rp 250 juta kepada Karomani, supaya Karomani selaku Rektor Universitas Lampung memasukkan Zalfa Aditia Putra dan Zaki Algifari menjadi mahasiswa baru tahun ajaran 2022 di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung melalui jalur seleksi mandiri,” kata jaksa KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).

Jaksa menyebut Andi Desfiandi berniat memasukkan Zalfa Aditia menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila pada Juni 2022. Kemudian, Andi menghubungi Karomani guna menyampaikan niatnya tersebut melalui pesan WhatsApp.

“Karomani menyampaikan bahwa jika ingin memasukkan Zalfa Aditia Putra menjadi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Lampung jalur seleksi mandiri, Terdakwa harus menyerahkan sejumlah uang kepada Karomani. Atas permintaan dari Karomani tersebut, Terdakwa menyanggupinya,” ujar jaksa.

Jaksa menyebut orang tua Zalfa Aditia, Lies Yulianti, mengirimkan nama lengkap dan nomor peserta Zalfa kepada Andi Desfiandi untuk diteruskan kepada Karomani. Andi juga menambahkan satu peserta lain, yakni Zaki Alghifari, yang merupakan titipan Ary Meizari Alfian.

Pada 15 Juli 2022, Karomani dan Heryandi selaku Wakil Rektor I dan Penanggung Jawab Tim Pengelola Penerimaan Mahasiswa Baru Unila 2022 serta Helmy Fitriawan selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung yang juga ketua Tim Pengelola Penerimaan Mahasiswa Baru Unila 2022 menerima username dan password dari Panitia Rapat Seleksi Mahasiswa Baru Barat. Akses itu bertujuan untuk mengakses sistem aplikasi penerimaan mahasiswa baru wilayah barat.

Pada 18 Juli 2022, Unila mengumumkan hasil penerimaan mahasiswa baru. Dalam pengumuman itu, nama Zalfa Aditia dan Zaki Algifari dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unila tahun ajaran 2022 lewat jalur mandiri.

“Sekitar tanggal 19 Juli 2022, Terdakwa menelepon Karomani dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak pergi ke rumah Karomani untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Atas hal ini Karomani mempersilakan Terdakwa untuk datang ke rumahnya,” jelas Jaksa.

Jaksa menyebut Andi Desfiandi dan Ary Meizari Alfian diminta Karomani membelikan perlengkapan furnitur seharga Rp 150-200 juta, yang bakal ditempatkan di gedung Lampung Nahdliyin Center (LNC). Selanjutnya, Karomani juga meminta Andi dan Ary berkomunikasi dengan Mualimin selaku orang kepercayaannya untuk teknis penyerahan uang.

“Selanjutnya Karomani meminta agar Terdakwa dan Ary Meizari Alfian dapat membelikan perlengkapan furnitur seharga Rp 150 juta sampai dengan seharga Rp 200 juta untuk ditempatkan di gedung Lampung Nahdliyin Center (LNC) yang didirikan Karomani dan selanjutnya Karomani meminta agar Terdakwa dan Ary Meizari Alfian dapat berkomunikasi dengan Mualimin terkait teknis penyerahan uang yang disetujui oleh Terdakwa dan Ary Meizari Alfian,” sebutnya.

Pada 23 Juli 2022, Andi Desfiandi menghubungi Ary Meizari Alfian guna membicarakan pengalihan furnitur LNC dialihkan menjadi uang tunai lantaran pemberian furnitur tak dapat direalisasikan karena LNC bakal diresmikan pada 15 Agustus 2022. Andi Desfiandi disebut mengajak Ary Meizari Alfian datang ke rumahnya guna mengambil uang yang bakal diserahkan kepada Karomani lewat Mualimin.

“Kemudian Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp 250 juta yang dibungkus dalam plastik warna putih untuk diserahkan kepada Karomani melalui Mualimin. Selanjutnya pada 24 Juli 2022 pada pagi harinya, Ary Meizari Alfian datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang tersebut dari Terdakwa,” terang jaksa.

Uang tersebut kemudian dititipkan Ary Meizari Alfian kepada Fitria Anwar selaku asisten rumah tangga (ART) di rumahnya dengan instruksi uang tersebut diberikan kepada Mualimin. Proses pengambilan uang itu oleh Mualimin disaksikan oleh Nur Laili dan Fajar, total sebanyak Rp 250 juta diberikan dalam proses ini.

“Bahwa pemberian uang oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ary Meizari Alfian kepada Karomani melalui dimaksudkan agar Karomani dapat memasukkan Zalfa Aditia Putra dan Zaki Alghifari menjadi mahasiswa baru tahun ajaran 2022 di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung jalur seleksi mandiri,” terang jaksa KPK.

Atas perbuatannya, Andi Desfiandi didakwa dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Klaim Suap Rp 100 Juta Rektor Unila ke Muktamar Ditepis Nahdlatul Ulama)

Jakarta (VLF) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pantun Marojahan Simbolon meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menangani dan mengadili perkara oknum polisi di Polrestabes Medan, Leonardo Sinaga untuk menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun.

JPU mengatakan hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya selama di persidangan. Dalam tuntutannya, terdakwa Leonardo Sinaga terbukti secara sah bersalah karena telah melakukan tindak pidana secara terang-terangan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Udang-Undang Hukum Pidana.

“Meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan pidana kepada Leonardo Sinaga dengan pidana penjara selama delapan tahun, dikurangi terdakwa selama dalam massa tahanan,” ucap Pantun membacakan tuntutannya, Kamis (17/11/2022).

Sekedar untuk diketahui, Polrestabes Medan mengungkapkan dugaan motif Aipda Leonardo Sinaga nekat menganiaya seorang tahanan bernama Hendra Syahputra bersama narapidana lainnya hingga tewas. Ada dua motif yang didapati polisi terkait aksi Leonardo. Pertama, lantaran jengkel. Kedua, ada faktor tidak diberikan uang.

“Untuk motif Aipda Leonardo Sinaga, dari hasil pemeriksaan karena rasa jengkel. Mungkin karena ada perkataan yang tidak pas ke Leo sehingga dilakukan pemukulan,” kata PS Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa saat dikonfirmasi, Kamis (16/6/2022).

(Sumber : Oknum Polisi, Leonardo Sinaga yang Aniaya Tahanan Dituntut 8 Tahun)

Jakarta (VLF) Mantan Pengelola UPT Syariah PT Pegadaian di Cibeber pada Cabang Syariah Kepandean Serang, Wardhiana, divonis 6 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan korupsi senilai Rp 2,6 miliar. PT Pegadaian mendukung langkah hukum tersebut untuk memberikan pelajaran bagi semua pihak.

“Kami sangat mendukung proses hukum yang berjalan. Hal ini untuk memberikan pelajaran bagi semua pihak, khususnya karyawan, untuk hati-hati serta amanah dalam bekerja,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Yudi Sadono dalam keterangan tertulis, Kamis (17/11/2022).

Ia menjelaskan Pegadaian mendukung program Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan bersih-bersih BUMN dari ulah oknum karyawan yang tidak mengikuti budaya AKHLAK, yang menjadi budaya perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN.

Ia melanjutkan bahwa pada dasarnya Pegadaian telah menjalankan program Ganyang Fraud, yang digagas untuk membangun komitmen bersama sebagai salah satu cara membersihkan fraud di tubuh Pegadaian. Sosialisasi program ini telah dikemas dalam bentuk webinar, podcast, dan materi pelatihan terintegrasi, yaitu Integrated Learning dan Development System/I-leads yang diperuntukkan bagi para karyawan internal Pegadaian.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja Pegadaian untuk tidak melakukan fraud. Kegiatan tersebut merupakan upaya preventif yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran karyawan untuk menjunjung integritas tinggi.

Di samping itu, sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bahwa program bersih-bersih BUMN untuk memperbaiki sistem yang ada di perusahaan- perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN melalui penyelamatan dan restrukturisasi organisasi.

“Bersih-bersih BUMN ini istilahnya bukan program hanya ingin menangkap. Yang terpenting bagaimana melalui program ini kami memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN,” pungkas Erick.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Pengelola UPT Syariah PT Pegadaian di Cibeber pada Cabang Syariah Kepandean Serang, Wardhiana, divonis 6 tahun penjara. Wardhiana dinyatakan bersalah melakukan korupsi uang PT Pegadaian untuk foya-foya senilai Rp 2,6 miliar.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana selama 2 bulan,” kata ketua majelis hakim, Slamet Widodo, di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (16/11/2022).

Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,2 miliar. Jika terdakwa tidak membayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, harta benda milik terdakwa disita. Jika harta benda tidak mencukupi, terdakwa akan dibui.

Sebagaimana diketahui, terdakwa Wardhiana mengakui menggunakan uang PT Pegadaian Syariah untuk foya-foya hingga bermain Bitcoin. Pencairan uang PT Pegadaian dilakukan dengan cara memalsukan pembuatan, penerbitan, dan pencairan dokumen pengajuan pegadaian.

Jaminan yang digunakan terdakwa adalah barang-barang palsu. Perhiasan yang dijaminkan di PT Pegadaian ia peroleh dari membeli secara online.

(Sumber : Eks Pegawai Divonis 6 Tahun Bui, Begini Respons Pegadaian)

Jakarta (VLF) Dua kantor pemerintah di Kabupaten Sarolangun Jambi digeledah oleh tim pihak kejaksaan terkait dugaan korupsi dana operasional dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19. Penggeledahan itu dilakukan di kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPKAD Kabupaten Sarolangun Jambi.

“Jadi ada dua kantor yang sudah kita lakukan penggeledahan, itu dari kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun dan Kantor BPKAD. Ini terkait adanya dugaan korupsi operasional dana COVID-19 seperti belanja makan-minum serta perjalanan dinas dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19,” kata Kasi Pidsus Kejari Sarolangun, Abdul Harris kepada detikSumut, Rabu (16/11/2022).

Penggeledahan ini dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi selama hampir 2 jam yakni pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sebelum dilakukan penggeledahan, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi juga sudah menjalankan proses penyelidikan terkait adanya dugaan korupsi di anggaran COVID-19 tahun 2021 lalu.

“Ini juga berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/L.5.16/Fd.1/11/2022 tanggal 15 November 2022 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor :Print-1724/L.5.16/Fd.1/11/2022 tanggal 16 November 2022,” ujar Harris.

Harris juga menjelaskan bahwa penggeledahan itu dilakukan dalam rangka penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan proses penyerahan dana operasional kegiatan vaksinasi Covid 19 di wilayah Kerja Puskesmas.

“Kalau dalam pagu anggarannya untuk dana penyelenggaraan operasional Covid-19 ini kurang lebih senilai Rp 3 miliar tetapi itu masih dalam perkiraan kita segitu ya. Yang jelas anggaran ini ditahun 2021 lalu,” terang Harris

Harris juga mengatakan aksi penggeledahan di dua dinas itu guna mencari barang bukti atau dokumen dan surat-surat yang berkaitan dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Bahkan, dalam penggeledahan itu, Jaksa sempat mengamankan sebanyak tiga kardus berukuran besar dan satu koper berisi dokumen serta surat-surat barang bukti hasil penggeledahan. Barang bukti itu kini sudah diamankan dan dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun untuk proses lebih lanjut.

“Hasil penggeledahan dokumen ini seperti pencairan, SPJ serta kwitansi tanda terima, DPA dalam kegiatan tersebut dan ini sudah kita amankan. Kedepan akan kita lakukan penyitaan terkait barang bukti ini guna proses lebih lanjutnya” sebut Harris.

“Saat ini untuk perkara tersebut tahapan proses naik ke tingkat penyidikan, setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan peristiwa pidana,” lanjut dia.

(Sumber : Jaksa Geledah Kantor Dinkes-BPKAD Sarolangun soal Dugaan Korupsi Dana COVID-19)

Jakarta (VLF) Mobil milik anggota keluarga yang tewas ‘mengering’ di Kalideres, Jakarta Barat, diketahui dijual oleh salah satu korban tewas, Budiyanto Gunawan (68), seharga Rp 160 juta. Lantas, apa hubungan mobil dijual dengan peristiwa tewasnya satu keluarga tersebut?

Pakar psikologi forensik lulusan UGM dan Universitas Melbourne, Reza Indragiri Amriel menilai penjualan mobil tersebut tidak bermasalah sebab kini uang tunai hasil jual mobil itu tengah ditelusuri pihak kepolisian.

“Berarti penjualannya tak bermasalah. Tinggal lagi uang hasil penjualannya,” kata Reza kepada wartawan, Rabu (16/11/2022).

Persoalan muncul jika mobil yang dijual itu tanpa sepengetahuan satu keluarga yang tewas tersebut. Reza menilai hubungan dijual mobil tersebut dengan tewasnya satu keluarga itu hanya sebatas petunjuk.

“Tapi andaikan mobil itu dijual tanpa seizin keluarga, dan uangnya ada di si penjual, itu persoalan pidana yang lain atau mungkin perdata. Baru sebatas petunjuk ke kemungkinan si penjual telah menjahati keluarga tersebut terkait meninggalnya mereka,” ujarnya.

Reza memperkirakan kasus ini adalah homocide-suicide (pembunuhan-bunuh diri). Reza menjelaskan maksud homocide-suicide atas tewasnya satu keluarga di Kalideres.

“Pertama, bagian dalam rumah tetap rapi. Kedua, keluarga meminta agar PLN memutus aliran listrik ke rumah. Ketiga, tiga dari empat jenazah tergolong lansia dan memiliki masalah kesehatan,” ucapnya.

Terakhir, dalam penjelasan Reza, terkait pada keyakinan keluarga yang mempraktikkan kremasi, bahwa kematian adalah transformasi dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Bunuh diri dinilai tidak absolut dipandang sebagai keburukan, sebagian di antaranya justru memiliki justifikasi moral.

“Keempat, ada keluarga mereka yang bilang bahwa jenazah akan dikremasi. Itu penanda tentang keyakinan mereka,” sebutnya.

Seperti diketahui, teka-teki mobil milik anggota keluarga yang tewas ‘mengering’ di Kalideres, Jakarta Barat, kini telah terungkap. Mobil itu dijual oleh salah satu korban tewas, Budiyanto Gunawan (68), seharga Rp 160 juta.

“Mobil jenis Brio dengan nomor polisi B-2601-BRK ini faktanya telah dijual langsung oleh Budyanto Gunawan pada 20 Januari 2022 kepada saudara R di showroom dengan harga Rp 160 juta,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce saat dihubungi, Rabu (16/11).

Keberadaan mobil milik Budyanto ini terungkap setelah tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat mendalami informasi terkait sekeluarga tewas di Kalideres tersebut.

Pasma mengatakan mobil tersebut milik Budiyanto Gunawan. Polisi mendapatkan informasi bahwa mobil itu dijual oleh Budyanto Gunawan sendiri. “Mobil itu atas nama Budiyanto Gunawan dan sudah dijual oleh yang bersangkutan,” katanya.

Pembayaran mobil seharga Rp 160 juta ini dilakukan secara tunai. Bukti-bukti penjualan mobil oleh Budiyanto Gunawan pun telah dikantongi penyidik.

“Pembayaran ini kan Rp 160 juta secara cash,” imbuhnya.

Lantas ke mana larinya uang tersebut? “Ini yang masih kita telusuri, ini yang kita lagi cari tahu uang ini ke mana,” katanya.

(Sumber : Analisis Kriminolog soal Temuan Penjualan Mobil di Kasus Sekeluarga Tewas)

Jakarta (VLF) Sekitar 300-an mahasiswa, termasuk 116 mahasiswa IPB University, terkena jerat penipuan toko online dan pinjaman online (pinjol). Nah Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI-OJK) punya tips nih biar para mahasiswa tidak jatuh ke lubang yang sama.

“Memang kami selalu katakan apabila ingin berinvestasi dengan iming-iming investasi tinggi cek 2 L, legal, dan logis,” tutur Ketua SWI OJK Tongam L Tobing saat dihubungi detikEdu, Rabu (16/11/2022).

Legal artinya memiliki izin yang jelas. Sedangkan logis yang dimaksud, secara rasionalitas masuk akal atau tidak.

“Mana mungkin 10% setiap transaksi kita diberikan, emang dia dapat untung berapa itu? Kemudian, ketika ditawari untuk mencontreng barang diterima padahal nggak diterima, kok mau? Nah itu, nggak rasional, nggak logis. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jangan mau diajak pelaku untuk kepentingan dia, kita yang rugi. Nah ini harus disadari lebih awal,” urai dia.

IPB University juga memberikan warning agar jangan meminjamkan kartu identitas seperti KTP atau kartu mahasiswa, hingga HP. Menurut Tongam, peringatan ini sangat masuk akal. Benda-benda yang memuat data pribadi itu mudah sekali untuk dimanfaatkan orang lain untuk, misalnya mengajukan paylater hingga pinjol.

“Iya, kami juga concern terhadap perlindungan data pribadi ini. Jangan sampai sembarangan menberikan informasi pada siapapun, terutama foto dengan KTP itu. Perlu kita lindungi data kita sendiri, karena bagaimanapun data kita kalau sudah tersebar, kita sendiri yang dirugikan. Jadi lindungi data pribadi itu,” imbaunya.

Adanya UU ITE , lanjut dia, merupakan tindak pidana apabila seseorang menggunakan data pribadi secara melawan hukum.

“Oleh karena itu, sebelum data-data pribadi ini diperoleh oleh orang lain, jaga sendiri data pribadi kita. Itu yang paling penting, tidak menyerahkan ke orang lain data-data kita. Jangan gampang dipinjam (kartu identitas/HP). Untuk apa dipinjam? Harusnya mahasiswa bertanya seperti itu,” imbau dia.

(Sumber : Tips Satgas Waspada Investasi OJK agar Mahasiswa Terhindar dari Penipuan-Pinjol)

Jakarta (VLF) Dua orang pria bersekongkol untuk menipu. Korbannya dijanjikan bisa lolos Akademi Kepolisian (Akpol) dengan menyetor duit miliaran rupiah.

Akal bulus dua orang pria berinisial J dan CB akhirnya terbongkar. Usai dua orang warga Garut, yang ditipu oleh keduanya melaporkan aksi penipuan itu ke polisi.

Cerita penipuan masuk Akpol ini bermula ketika dua orang remaja asal Garut, ditawari masuk Akpol ‘jalan belakang’ oleh kedua pelaku.

Modusnya, pelaku J mencari korban dan melakukan negosiasi dengan para korban. Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan J mencari mangsa mereka yang ingin mendaftar menjadi anggota Polri.

“Tersangka mengetahui jika korban ingin menjadi polisi, Akpol. Tersangka kemudian datang ke rumahnya untuk menawarkan,” kata Wirdhanto.

Aksi penipuan yang dilakukan J ini sistematis. Untuk meyakinkan para korbannya, J bersekongkol dengan temannya inisial CB.

Saat bersama korban, kata Wirdhanto, J menelepon CB yang disebut kepada korban adalah seorang polisi berpangkat AKP, yang saat ini bertugas di Mabes Polri.

Untuk melancarkan kelulusan anak korban menjadi taruna Akpol, J dan C kemudian meminta orang tua mereka menyetor sejumlah dana

“Selama sekitar 1 tahun, pembayaran dicicil, total kerugian dari kedua korban mencapai Rp 4,7 miliar,” ungkap Wirdhanto.

Untuk makin meyakinkan korban, kedua calon taruna itu sempat dibawa ke Semarang untuk melakukan pelatihan akademik dan psikologi.

Tapi, sejak 2021 hingga saat ini, mereka tak kunjung diterima sebagai anggota Akpol. Orang tua yang curiga, kemudian melaporkan kasus tersebut ke pihak Polres Garut.

Tim dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Sat Reskrim Polres Garut yang menangani kasus ini, kemudian dikerahkan untuk memburu pelaku. J dan C kemudian berhasil diamankan beberapa waktu lalu.

Dari tangan para tersangka, polisi menyita beragam alat bukti. Mulai dari uang tunai, kendaraan, hingga bangunan yang diduga kuat dibeli dari uang hasil menipu.

“Uang hasil menipu juga digunakan untuk berjudi dan prostitusi,” katanya.

J yang berusia 46 tahun serta CB yang berusia 37 tahun itu, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan.

“Ancaman hukumannya 4 tahun,” ucap Wirdhanto.

Pihak kepolisian sendiri saat ini tengah melakukan pendataan dan membuka pengaduan masyarakat yang merasa menjadi korban.

Sebab, kedua pelaku diketahui sudah menjalankan aksinya sejak 1 tahun terakhir. Saat ini, kedua tersangka diketahui sudah menipu tiga orang korban. Dua di antaranya merupakan warga Garut, sedangkan satu lainnya merupakan warga Bandung.

“Tentunya kami mengimbau kepada masyarakat, untuk tidak terperdaya dan menjadi korban penipuan dengan modus akan menyukseskan masuk polisi tanpa tes,” pungkas Wirdhanto.

(Sumber : Janjikan Warga Garut Masuk Akpol, 2 Pria Diciduk Polisi)

Jakarta (VLF) Seorang oknum TNI AD, Sertu HS (42), diamankan atas kasus penimbunan BBM ilegal jenis solar sulingan di Banyuasin, Sumatera Selatan. Di lokasi tersebut polisi menyita 10.600 liter solar hasil sulingan sejumlah tanki penampungan.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi mengatakan pengamanan tersebut bermula dari informasi dari masyarakat adanya informasi mengenai penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dari informasi tersebut, pada Selasa (15/11) kemarin anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan ke gudang penampungan BBM di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin.

“Saat anggota kita mendatangi gudang penampungan BBM bersubsidi tersebut, sudah terlebih dahulu anggota Polsek Talang Kelapa mendatangi TKP. Sehingga tim gabungan (Polres Banyuasin dan Ditreskrimsus Polda Sumsel) kita dan Polsek Talang Kelapa berhasil mengamankan pelaku dan beberapa barang bukti,” kata Kombes Supriadi berdasarkan data yang diterima detikSumut, Rabu (16/11/2022).

Adapun barang bukti yang diamankan yakni, satu unit mobil Mitsubshi Canter nopol BG 8406 CD bermuatan tangki petak besi yang berisi minyak solar sulingan sejumlah 9.800 Liter. Selain itu, diamankan juga satu buah tanki berisi minyak solar sulingan sejumlah 800 liter dan 8 buah baby tank dalam keadaan kosong.

Sementara, untuk oknum TNI tersebut saat ini sudah diamankan oleh Polisi Militer untuk dilakukan pemeriksaan dan penindakan lebih lanjut. Pengungkapan tersebut, kata dia, tidak lepas dari peran masyarakat yang memberikan informasi.

“Selain itu kita juga memberikan arahkan kepada penyidik Polsek Talang Kelapa, agar segera untuk berkoordinasi dengan pihak Polisi Militer (PM) atau Ankum Kodim Banyuasin dikarenakan pemilik BBM dan lokasi adalah personel TNI aktif,” jelasnya.

Kapolsek Talang Kelapa Kompol Sigit Agung Susilo pun membenarkan hal itu. Menurutnya, saat menuju ke lokasi gudang tersebut pihaknya tidak sendirian, melainkan bersama dengan Polres Banyuasin dan Ditreskrimsus Polda Sumsel.

“Di lokasi itu, kita turun bersama dari Polres dan Ditreskrimsus Polda Sumsel. Untuk sidiknya diserahkan ke POM,” katanya.

Atas ulahnya, HS dijerat tindak pidana Migas berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana di maksud dalam 55 UU nomor 22 Tahun2001 tentang Migas yang telah dirubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(Sumber : Polisi Gerebek Gudang BBM Ilegal di Banyuasin, Pemiliknya Oknum TNI)

Jakarta (VLF) Dua narapidana alias napi bernama Faisal dan Dhiahuddin bisa mengendalikan peredaran sabu meski berada di Rutan Kelas I Medan. Atas perbuatannya itu kedua napi itu dijatuhi hukuman 14 tahun penjara.

Majelis hakim yang menyidangkan kasus itu menyatakan kedua terdakwa yang merupakan napi itu secara sah bersalah. Hakim menyebut Faisal dan Dhiahuddin terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu seberat 778,28 Gram.

“Menjatuhkan pidana kepada Faisal dan Dhiahuddin masing masing dengan pidana penjara 14 tahun dan denda Rp 1 miliar, subsidair enam bulan penjara,” kata Hakim As’ad Rahim saat membacakan vonis di PN Medan, Rabu (16/11/2022).

Setelah membacakan vonisnya, hakim kembali menjelaskan putusan tersebut agar kedua terdakwa lebih memahami putusan yang diberikan kepada mereka.

Vonis yang dijatuhkan hakim kepada mereka berdua itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deypen Tommy yang sebelumnya menuntut mereka berdua dengan pidana penjara selama 17 tahun penjara.

Diketahui, Dhiahuddin adalah napi narkotika jenis sabu yang sudah diputus Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman selama 11 Tahun penjara denda Rp 1 miliar dan subsidair tiga bulan penjara pada tanggal 15 Februari 2022.

Sementara Faisal, rekannya yang ditemuinya di dalam Rutan juga sudah diputus Pengadilan Negeri Medan dengan pidana penjara selama 13 tahun denda Rp 1 miliar subsidair empat Bulan penjara pada Selasa 5 Oktober 2021 lalu.

Namun hal tersebut seakan tidak membuat kedua pria ini jera dan mati langkah untuk bertransaksi narkoba, mereka malah mengedarkan sabu melalui temannya di luar rutan.

(Sumber : 2 Napi Kendalikan Sabu dari Rutan Medan Divonis 14 Tahun Penjara)