Jakarta (VLF) Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) Kombes Helmi Kwarta Kusuma Putra diadukan ke Propam Polri atas dugaan ketidakprofesionalan penanganan kisruh antar-perusahaan tambang. Kombes Helmy mengaku belum tahu terkait pengaduan itu.

“Enggak tahu gua (saya tidak tahu diadukan ke Propam Polri),” ujar Kombes Helmy saat dihubungi detikSulsel, Senin (21/11/2022) malam.

Kombes Helmy awalnya ditanya terkait pengaduan yang dilayangkan oleh PT Asia Pasific Mining Resources yang diwakili kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat. Henry menyebutkan keduanya diduga berpihak terhadap pihak perusahaan tambang PT Aserra Mineralindo Investama.

“Gua enggak tahu (soal itu). Gua belum baca berita,” kata Kombes Hełmy.

Helmy kemudian meminta link berita terkait pengaduan yang diajukan oleh pihak PT Asia Pasific Mining Resources. Henry mengaku perlu membaca informasi pengaduan itu.

“Gua belum baca berita. Belum baca berita apa yang mau ditanggapi. Oke (kirim beritanya dulu),” katanya.

Namun hingga 30 menit kemudian, Helmy belum memberikan tanggapan lebih lanjut saat dimintai konfirmasi kembali soal berita pengaduan itu.

Kombes Helmy Diadukan ke Propam Bareng Kapolres Luwu Timur
Sebelumnya diberitakan, Kombes Helmy diadukan ke Propam Polri bersama Kapolres Luwu Timur AKBP Luwu Timur AKBP Silvester Simamora. Pengaduan itu dilakukan hari ini.

“Saya melaporkan Dirkrimsus Polda Sulsel ya, dan Kapolres Luwu Timur. Kemudian karena kedua pejabat itu melakukan keberpihakan dalam sengketa keperdataan masalah tambang nikel di Luwu Timur,” kata kuasa hukum PT Asia Pasific Mining Resources, Henry di Mabes Polri, dikutip dari detikNews, Senin (21/11/2022).

Henry juga menjelaskan bahwa keduanya diduga berpihak pada saat melakukan pengawalan Dirut baru PT Aserra hingga terdapat kekerasan. Namun saat itu pihak kepolisian disebut malah membiarkan adanya kekerasan oleh preman-preman yang terlibat kisruh antar perusahaan tambang ini.

“Bentuk keberpihakannya mereka ini datang bersama dengan sekelompok preman mengawal Dirut baru perseroan berdasarkan akta yang kami anggap tidak sah, yaitu pak siapa gitu dirut baru, itu tanggal 5 November, itu hari Sabtu lho bukan hari apa, itu nggak ada perkara pidana urusan apa mereka ngawal-ngawal ke situ,” katanya.

“Kemudian di sana preman-preman itu melakukan kekerasan, ada yang mendobrak pagar, kemudian segala macam, mereka malah anggota polisi yang foto-foto, bukan memisah atau menjamin memberikan kenyamanan keamanan bagi orang yang dilakukan malam itu,” tambahnya.

Henry bahkan menyebut bahwa 11 hari setelah kejadian itu, Helmi Kwarta disebut tiba-tiba menerbitkan LP dan sprindik di hari yang sama. Dia menilai hal ini menyalahi aturan.

“Kemudian selanjutnya 11 hari setelah tanggal itu 5 November, Dirkrimsus tiba-tiba berdasarkan laporan tanggal 16 November, entah inisiatif siapa nggak tahu, ada orang bikin LP di Polda. Kemudian tanggal 16 itu juga langsung ada sprindik, yang menurut ketentuan hukum KUHAP, sprindik itu baru keluar setelah berdasarkan laporan ada lidik dulu, dari lidik ini harus ada gelar perkara untuk menentukan perkara naik sidik layak atau nggak, ini hari itu juga keluar tanpa SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari kejaksaan,” ujarnya.

“Hari itu dibuat surat panggilan kepada satu pihak, kemudian surat panggilan itu besoknya diantarkan agar menghadap pada tanggal 18 hari Jumat jam 9 pagi,” sambungnya.

Henry juga menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini, dan dia berharap aduannya ini bisa diproses.

“Pertama atas dugaan keberpihakan dalam sengketa keperdataan, bentuknya ya itu tadi nganterin direktur, mendiamkan kekerasan, kemudian ditambah lagi surat-surat yang saya sampaikan tadi, ada sprindik tanggal 16 LP tanggal 16,” katanya.

“Buat saya sih ngawal nggak masalah, itu membiarkan terjadi kekerasan. Itu keberpihakan dalam penanganan perkara,” sambungnya.

(Sumber : Respons Dirkrimsus Polda Sulsel Usai Diadukan ke Propam terkait Kasus Tambang)

Jakarta (VLF) Jaksa penuntut umum sempat adu argumen dengan saksi dari polisi AKP Rifaizal Samual. Sebab, pertanyaan jaksa dinilai aneh dan terkesan menyalahi anak buah Samual.

Samual adalah mantan Kasubnit 1 Reskrimum Polres Metro Jaksel. Samual yang membawahi penyidik Polres Jaksel.

Momen debat itu terjadi ketika jaksa mencecar anggota Reskrimum Polres Metro Jaksel, Aiptu Sullap Abo, perihal surat perintah penyidikan. Tiba-tiba Samual langsung memotong pembicaraan.

“Kami datang ke TKP, kami mendapatkan apa yang ada di TKP kemudian akhirnya kita membuat laporan hasil penyelidikan. Saat itulah terbit sprindik,” kata Abo saat bersaksi dalam sidang di PN Jaksel, Senin (21/11/2022).

“Tapi, sebentar saya potong, Pak. Kami juga ada sprindik bulanan di mana kejadian tersebut itu di wilayah Jakarta Selatan. Kedua, itu domain kami di kriminal umum karena ada pidana umum di situ. Jadi kalau mereka ada kurang-kurang apa jangan ditekan,” potong Samual.

Jaksa pun menegaskan dia tidak menekan siapa pun dalam sidang ini. Samual menegaskan anak buahnya tidak bisa disalahkan karena anak buahnya bergerak atas perintahnya.

“Bukan ditekan, nanti ada pertanyaan yang lain,” kata jaksa.

“Betul. Kalau memang mereka salah, salahkan komandannya, saya komandannya,” kata Samual.

“Saksi jangan menyimpulkan. Saya kan bertanya,” tegas jaksa.

Hakim pun langsung menengahi perdebatan keduanya. Hakim mengingatkan jaksa agar tidak bertele-tele.

“Jaksa penuntut umum jangan berputar, langsung saja apa yang ingin saudara tanyakan? Sudah saya ingatkan berkali-kali,” kata hakim ketua Wahyu Iman.

Jaksa kemudian melanjutkan pertanyaan lagi, jaksa bertanya perihal pembersihan darah di TKP yang dilakukan orang lain. Jaksa bertanya apakah seseorang membersihkan darah di TKP yang sudah digaris polisi.

“Pada saat itu kami sudah melakukan police line, jenazah sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Terus Anda tolong mengerti juga, yang memerintahkan itu Kadiv Propam. Kadiv Propam itu polisinya polisi, pangkatnya bintang dua,” kata Samual dengan nada sedikit meninggi.

“Dari tadi pertanyaannya aneh menurut saya yang mulia. Tadi nanya masalah Adzan Romer (soal BAP), sudah dijelaskan. Kami saksi di sini sudah disumpah, jadi kami menyatakan keterangan kami sesuai sumpah. Jadi kalau memang anda merasa kurang tepat…,”timpal Samual.

“Saya tidak mengatakan ini kurang tepat, saksi jangan menyimpulkan terus,” potong jaksa.

Hakim kemudian kembali menengahi keduanya. Hakim yang mengambil alih pertanyaan jaksa.

“Tadi saudara jaksa kan menanyakan, apakah boleh TKP dibersihkan? Itu dulu,” tanya hakim mengambil alih.

“Tidak boleh,” jawab Samual singkat.

Dalam sidang ini, duduk sebagai terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kuat Ma’ruf, dan Bripka Ricky Rizal. Ketiganya didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo.

(Sumber : Jaksa Vs Saksi dari Polisi Debat soal Penyidikan Kasus Sambo, Hakim Tengahi)

Jakarta (VLF) Mantan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) yang juga tersangka narkoba Irjen Teddy Minahasa menyebut barang bukti sabu yang akan dirilis Polres Bukittinggi mengalami penyusutan. Kuasa hukum Irjen Teddy, Hotman Paris, menyebut penyusutan itu diklaim sebesar 1,9 kg.

Diketahui, Polres Bukittinggi menyita barang bukti sabu 41,4 kg dari para tersangka narkoba. Sebelum press release, polisi melakukan penimbangan ulang terhadap barang bukti sabu. Namun, setelah ditimbang, barang bukti sabu itu, klaim Hotman, mengalami penyusutan.

“Tapi pada saat ditimbang beberapa hari kemudian di Pegadaian di Bukittinggi berkurang 1,9 kg atau hilang 1,9 kg karena waktu ditimbang cuma 39,5 kg. Jadi diduga hilang 1,9 kg,” kata Hotman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Hotman menyebut Irjen Teddy langsung menanyakan kepada AKBP Doddy Prawiranegara, yang kala itu menjabat Kapolres Bukittinggi, terkait penyusutan itu. Irjen Teddy, sebut Hotman, terheran-heran.

“Padahal itu narkoba dibungkus dengan plastik bahasa China itu sudah mungkin berbulan-bulan di laut, berbulan-bulan di perjalanan ke Indonesia, tidak ada penyusutan,” tutur Hotman.

“Masa saat ditimbang 41,4 kg, masa di Indonesia cuma beberapa hari penyusutan 1,9 kg? Makanya sekarang Teddy diduga sudah ada oknum yang mengambilnya 1,9 kg pada saat sebelum rilis,” tegasnya.

Barang Bukti Sabu Diklaim Utuh di Kejaksaan
Hotman Paris menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam rilis pemusnahan barang haram itu di Polres Bukittinggi. Hotman mengatakan jumlah sabu dengan berat 5 kg yang diperkarakan itu masih utuh di Kejaksaan Agam dan Bukittinggi.

“Teddy sekarang sangat terkejut setelah ditemukan ternyata 5 kg yang diduga selama ini dipakai untuk penjebakan Anita (pengedar) ternyata barang itu masih utuh di kejaksaan Agam dan kejaksaan Bukittinggi. Ada berita acara penyitaannya lengkap semuanya,” kata Hotman Paris.

Oleh karena itu, pihaknya mengaku heran dengan barang haram yang ditemukan di rumah Anita dan eks Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara. Dia mempertanyakan narkoba yang diperdagangkan di Jakarta selama ini kepunyaan siapa.

“Menjadi pertanyaan berarti yang ditemukan di rumah Anita dan Doddy di Jakarta itu barang yang mana?” ucap dia.

Hotman menuding Polres Bukittinggi dibawah pimpinan AKBP Doddy menyita sabu dari para tersangka narkoba bukan 40 kg, tapi hampir 46 kg.

“Kok bisa 39 kg menjadi 40 kg pada saat rilis… Jadi kemungkinan besar yang ditangkap itu adalah bukan 41,4 kg tapi mungkin dengan 5 kg yang beredar di Jakarta, mungkin bisa hampir 46-47 kg,” ungkap dia.

Teddy Minahasa Cabut BAP
Irjen Teddy mencabut keterangan pada berita acara pemeriksaan (BAP) semula. Meski Teddy Minahasa mencabut BAP tersebut, polisi memastikanhal itu tidak menggugurkan pidana.

“Untuk pencabutan BAP, silakan saja, itu hak Pak TM dan pengacara. Namun bukan berarti menggugurkan atau menghilangkan tindak pidana yang terjadi,” kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa kepada detikcom, Minggu (20/11).

Mukti mengatakan pencabutan BAP Irjen Teddy Minahasa bukan masalah bagi penyidik. Penyidik masih memiliki alat bukti lainnya.

“Polisi punya alat bukti lain, kita masih punya empat alat bukti,” kata Mukti.

Mukti juga menegaskan pencabutan BAP Teddy Minahasa tidak akan menggugurkan pidana yang ada. Proses hukum terhadap Teddy Minahasa yang saat ini sudah menjadi tersangka tetap lanjut.

“Proses hukum masih berlanjut,” katanya.

(Sumber : Irjen Teddy Tuding Barang Bukti Sabu Susut 1,9 Kg Sebelum Dirilis)

Jakarta (VLF) Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadwalkan akhir November ini batal dilaksanakan. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman pesimistis RKUHP yang ditujukan untuk menggantikan KUHP peninggalan penjajah bakal disahkan dalam waktu dekat.

“Pemerintah meminta pembahasan RKUHP yang seharusnya hari ini ditunda karena akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat terbatas kabinet. Dengan demikian, semakin kecil kemungkinan RKUHP disahkan di DPR periode ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (21/11/2022).

Habiburokhman menyebut tahun depan merupakan tahun politik. Isu RKUHP di tahun politik, kata Habiburokhman, akan menjadi amunisi politik untuk menyerang pemerintah.

Di satu sisi, kata dia melanjutkan, pemerintah dan sembilan fraksi di DPR RI pasti menghindari serangan tersebut demi menjaga citra jelang Pemilu 2024. Karena itu, Habiburokhman menyebut pengesahan RKUHP asli anak bangsa akan memakan waktu yang sangat lama.

“Menurut saya, kita perlu waktu sekitar 150 tahun lagi untuk bisa memiliki KUHP produk anak bangsa menggantikan KUHP produk penjajah Belanda yang ada saat ini,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman menyoroti nihilnya gerakan massa, seperti LSM, untuk meminta pencabutan KUHP yang berlaku saat ini. Menurut dia, gerakan tersebut diperlukan karena KUHP saat ini berwatak represif.

“Mengandung banyak sekali pasal-pasal antidemokrasi dan tidak mengenal restorative justice. Kaum prodemokrasi nyaman-nyaman saja dengan KUHP yang ada saat ini. Mungkin setelah 150 tahun lagi baru muncul gerakan massa menuntut pencabutan KUHP ini,” ujar Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra ini juga menyoroti sikap terlalu perfeksionis terhadap RKUHP yang tengah disusun di parlemen. Habiburokhman menegaskan pihaknya tidak menoleransi masalah dalam RKUHP walau banyak nilai fundamental dalam ratusan pasal yang disebutnya sangat positif, seperti restorative justice, hukum progresif, dan ajaran dualistis.

“Tetapi kalau masih ada beberapa pasal yang belum sempurna, kita cenderung memilih untuk terus menunda pengesahan. Padahal sempurna bagi sebagian orang sering dianggap justru bermasalah bagi sebagian orang yang lain. Yang begini akan terus berputar dan nggak ada titik temu. Sementara ini baiknya energi kita dialihkan untuk membahas produk regulasi yang lain saja,” kata dia.

(Sumber : Habiburokhman: Perlu 150 Tahun Lagi untuk Gantikan KUHP Produk Penjajah)

Jakarta (VLF) Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Bali kini tengah menangani kasus investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (DOK). Kasus ini menyeret bos perusahaan investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (DOK) I Nyoman Tri Dana Yasa alias Mang Tri.

Bos PT DOK telah menjadi tersangka sejak Agustus 2022 lalu. Ia terjerat kasus penipuan dan penggelapan sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 KUHP.

Polda Bali kini tengah menelusuri berbagai aset milik bos perusahaan investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (DOK) I Nyoman Tri Dana Yasa alias Mang Tri. Aset tersebut ditelusuri setelah Mang Tri resmi ditahan per Kamis (17/11/2022).

Berikut fakta-fakta kasus investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (DOK).

Kerugian Rp 53 Miliar

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali Kombes Surawan mengungkapkan, 5 laporan polisi (LP) dari korban yang masuk ke pihaknya sendiri total kerugiannya sebenarnya sekitar Rp 23 miliar. Para korban itu langsung melapor ke Polda Bali.

Namun, pihaknya juga mendapatkan beberapa limpahan LP dari Mabes Polri sehingga total terdapat lima LP dengan jumlah korban 500 orang lebih. Sehingga, kerugian total dari lima LP itu mencapai Rp 53 miliar.

“Ya jumlah korban sekitar 500 (orang) ya. Kalau jumlah kerugiannya sekitar 53 miliar untuk semua korban di lima LP. 500 (orang) lebih korban yang kita tangani untuk di kita ada lima LP itu,” jelas Surawan.

Menurut Surawan, korban investasi bodong dari PT DOK berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Namun kebanyakan korban berada di wilayah Bali.

“Rata-rata korban kebanyakan di Bali. Hanya sedikit sih dari luar, kebanyakan di Bali,” ungkapnya.

Surawan juga menduga kemungkinan masih ada lagi korban investasi bodong PT DOK. Namun para korban itu belum melaporkannya ke Polda Bali.

Uang Korban Dipakai Beli Mobil Mewah dan Moge

Bos PT DOK ini juga diduga menggunakan uang para korban untuk membeli berbagai mobil mewah dan motor gede (moge). Karena itulah kepolisian kini masih melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dimiliki Mang Tri.

“Ya betul, infonya seperti itu (ada beli mobil mewah hingga moge). Makanya kita telusuri aset-asetnya ini kan. Kan kita nggak gampang menelusuri aset-asetnya. Sebagian disembunyikan. Tapi kalau yang atas nama dia masih bisa kita telusuri,” kata kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali Kombes Surawan saat dihubungi detikBali, Minggu (20/11/2022).

Artis Bali Yong Sagita Jadi Salah Satu Korban

Penyanyi pop Bali legendaris, Yong Sagita, menjadi salah satu korban investasi bodong dari PT Dana Oil Konsorsium (DOK) dengan nilai kerugian mencapai Rp 110 juta.

“Dari awal saya diperkenalkan, diedukasi langsung sama Mang Tri yang langsung mengedukasi saya, bukan siapa-siapa. Jadinya bikin saya percaya sekali karena betul-betul dari owner dari perusahaan itu yang edukasi, (jadinya) percaya (dan) tertarik,” kata Yong Sagita dikutip detikBali, Sabtu (19/11/2022).

Sebelum itu, Yong Sagita mengaku dirinya sama sekali tidak memiliki ketertarikan dengan investasi seperti itu. Ia baru tergiur ketika bertemu dengan Mang Tri di Karangasem pada 2020 lalu.

Menurut Yong Sagita, Mang Tri ketika itu berusaha meyakinkan dirinya bahwa investasi di PT DOK tidak ada risiko sama sekali. Bahkan, kata dia, Mang Tri berani membayar Rp 10 juta bila ada yang menemukan 1 persen risiko dalam investasinya.

“Akhirnya Bli ikut bergabung cuma Rp 10 juta pertama kali. Pada bulan Juli 2020 Bli ikut bergabung,” kisah Yong Sagita.

Setelah bergabung pada Juli 2020, Yong Sagita sempat mengikuti gathering bersama investor PT DOK di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada Agustus 2020. Pada saat itu, Mang Tri menaikkan janjinya dari Rp 10 juta ke Rp 100 juta bila ada yang menemukan 1 persen risiko dari investasi PT DOK.

“Akhirnya orang lebih semangat lagi karena tidak ada risiko pada waktu itu masih lancar-lancar saja,” ungkapnya.

Namun akhirnya, investasi yang dilakukan itu mulai tersendat pada Juli 2021. Alasannya, masih ada floating di sekitar angka 74-75 sehingga dikatakan tidak pernah ada hasil.

Suatu hari, angka trading merangkak dari 75 dan sedikit lagi menyentuh 76. Melihat angka itu, Yong Sagita sudah sampai melakukan pesta tuak sampai mabuk. Hal itu dilakukan karena ia optimis angka naik ke 76 dan akan mendapatkan imbalan bagi hasil yang cukup besar keesokan harinya.

Namun apa daya, pesta yang dilakukan Yong Sagita berbuah kecewa keesokan harinya. Sebab tidak ada bagi hasil yang dilakukan oleh PT DOK dengan alasan tidak ada penjualan. Dari sanalah Yong Sagita mulai curiga terhadap investasi di PT DOK.

Hidup Mewah Bos PT DOK Diviralkan Wanita Ini

Nancy Angela Hendriks memviralkan kasus PT DOK tersebut lantaran pamannya juga turut tertipu. Ia terketuk hatinya melihat jumlah korban yang begitu banyak dalam kasus dugaan investasi bodong tersebut.

“Yang membuat motivasi saya (memviralkan) adalah ini jelas penipuan dan korban terbilang bukan puluhan, (tapi) ribuan. Jadi selain saya sebagai keluarga dari paman saya, saya melihat story bagaimana korban-korban sampai saat ini keadaannya seperti apa,” kata Nancy dikutip detikBali, Sabtu (19/11/2022).
Nancy mengaku hatinya tergerak untuk menuntut keadilan. Karena itu ia meminta agar pelaku bos PT DOK yang kerap disapa Mang Tri segera ditangkap oleh Polda Bali.

“Sebenarnya setiap kasus itu kan tidak perlu viral bisa diselesaikan secara damai. Tapi karena saya melihat kasus ini yang begitu lamban, jadi saya membuat video dengan fakta-fakta dan bukti yang ada untuk saya viralkan,” ungkapnya.

Nancy mengungkapkan, dirinya memviralkan kasus PT DOK dengan tersangka Mang Tri di berbagai medsos, seperti Tiktok @nancyangelachendriks, Instagram @ncy_angelahendriks dan Facebook Ncy Angela Hendriks. Ia mengaku membuat video tersebut secara spontanitas.

“Itu di semua media sosial saya angkat. Itu banyak yang me-repost, banyak yang men-download, jadi saya sudah tidak begitu melihat (jumlah viewer) karena di Tiktok ada, Facebook ada, Instagram terlebih lebih banyak. Itu bikinnya spontan,” kata dia.

Nancy membuat video tersebut dengan mengumpulkan bahan terlebih dahulu dari para korban, termasuk pamannya. Ia juga mengaku bekerja sama dengan intelijen guna mengambil fakta-fakta Mang Tri yang selama ini hidup bermewah-mewahan.

(Sumber : Fakta-fakta Investasi Bodong PT DOK: Keruk Rp 53 M-Hidup Mewah ‘Si Bos’)

Jakarta (VLF) Keberadaan kamera tilang ETLE di sejumlah titik tidak membuat masyarakat lebih awas. Sejumlah pengendara justru mengakali kamera tilang ETLE dengan berbagai cara. Fenomena tersebut terjadi seiring dengan penghapusan tilang manual untuk sementara waktu sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ada yang melepas pelat nomor supaya ketika melanggar, sang pemilik tidak terdeteksi oleh sistem. Tidak sedikit juga yang melakban pelat nomor agar tak tertangkap kamera ETLE. Beberapa dari pengendara tersebut tertangkap basah oleh petugas polisi yang tengah berjaga.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan tindakan ‘mengakali’ kamera ETLE itu merupakan pelanggaran pidana. Oleh karena itu, polisi lalu lintas masih boleh menilang secara manual.

“Tentunya dengan fenomena ini kan akan terjadi lagi perilaku di masyarakat. Dalam artian mereka sudah memulai bagaimana biar tidak terkena ETLE, seperti yang dia asal nempel (pelat) dan ini kan namanya pemalsuan. Nah, ini yang pidana. Ini yang bisa kita lakukan penilangan secara manual. Ada yang melepas pelat nomor, ya bisa kita periksa, bisa kita tilang. Jadi kami menilang akhirnya yang mengarah ke tindak pidana,” jelas Latif dikutip detiknews.

Selain itu, Latif juga menegaskan ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang masih bisa dilakukan penindakan dengan tilang manual. Contohnya ketika pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Namun jika pelanggaran bersifat ringan, polisi diminta untuk lebih mengedepankan edukasi maupun teguran.

“Tapi kalau sudah mengarah ke pidana, mengarah ke potensi laka lantas, itu bisa kita tilang (manual),” tegas Latif.

Sekadar informasi, sejak Oktober 2022 petugas polantas dilarang melakukan tilang manual. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya pungli. Sigit juga memerintahkan jajaran kepolisian lalu lintas untuk menggelar Operasi Simpatik 2-3 bulan ke depan. Penindakan diarahkan menggunakan tilang elektronik. Namun bila pelanggaran tersebut membahayakan, maka boleh ditindak.

“Dua, tiga bulan ke depan laksanakan saja Operasi Simpatik. Jadi penegakan hukum cukup melakukan melalui ETLE atau ETLE mobile,” kata Sigit kala itu.

(Sumber : Lakban Pelat Nomor Biar Lolos Tilang ETLE? Bisa Ditilang Manual! )

Jakarta (VLF) Polisi belum menangkap pengunggah olok-olok foto Iriana Jokowi dengan Ibu Negara Korsel Kim Keon Hee di media sosial. Diketahui pengunggah meme Iriana Jokowi-Ibu Negara Korsel adalah warga Bantul, DIY.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Yuliyanto menjelaskan kasus ini masuk dalam delik aduan. Sehingga perlu ada laporan polisi (LP) dari pihak yang merasa dirugikan.

“Polda DIY belum melakukan penangkapan. Ini delik aduan, ada LP dari pihak yang dirugikan,” kata Yuliyanto saat dimintai konfirmasi wartawan terkait kabar adanya penangkapan terhadap komikus tersebut, Minggu (20/11/2022).

Yuliyanto menyebut belum ada laporan yang masuk ke SPKT Polda DIY maupun Polres jajaran.

“Sampai saat ini di SPKT Polda DIY dan jajaran belum ada LP terkait peristiwa tersebut,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, keramaian ini bermula ketika seorang netizen mengunggah foto Iriana dengan Kim Keon Hee. Dilihat detikcom, Kamis (17/11), foto tersebut menampilkan Iriana tampak senyum mengenakan baju dan kerudung merah muda dan berdiri di samping Kim Keon Hee, yang mengenakan baju putih. Foto Iriana dan Kim Keon Hee diposting akun Twitter @KoprofilJati. Pengunggah foto Iriana Jokowi dan Ibu Negara Korsel itu diketahui merupakan warga Bantul, DIY.

Upaya konfirmasi telah dilakukan detikJateng dengan mengunjungi kediaman pemilik akun di Kasihan, Bantul. Rumah pemilik akun tersebut berada di ujung gang yang di sebelahnya terdapat tanah lapang.

Saat ditemui untuk konfirmasi, awalnya ia bersedia untuk diwawancara. Namun, pada saat dikunjungi detikJateng pria yang akrab disapa Jati itu sedang berbincang bersama sang kuasa hukumnya di kediamannya.

“Ini (bertemu) sama pengacara saya saja,” kata pemilik akun @KoprofilJati kepada detikJateng saat ditemui di rumahnya, pada Sabtu (19/11).

Namun, usai dirinya berkonsultasi dengan pengacaranya, pria itu mengurungkan niatnya untuk diwawancara.

“Maaf, lain kali saja ya,” katanya.

Dimintai konfirmasi kedua kalinya pada hari yang sama, tim detikJateng kemudian bertemu dengan istri si pemilik akun tersebut. Wanita itu enggan berkomentar lebih, ia meminta tim detikJateng untuk konfirmasi dengan kuasa hukum secara langsung.

“No comment dulu deh, nanti (komunikasi) sama kuasa hukum saja,” kata sang istri si pemilik akun.

Sebelumnya, Bareskrim Polri turun tangan terkait kasus meme ibu negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) bersama ibu negara Korea Selatan Kim Keon Hee viral dijadikan bahan olokan. Bareskrim mendeteksi adanya unsur pidana.

“Kita sudah temukan unsur dugaan pidananya,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid saat dimintai konfirmasi, Jumat (18/11).

Namun Adi belum merinci apa yang menjadi unsur pidana dalam postingan tersebut. Menurutnya, saat ini Bareskrim Polri tengah menyelidiki profil dari pengunggah meme tersebut.

“Betul, kita sedang lidik identitas pelaku,” ujarnya.

(Sumber : Penjelasan Polisi Belum Tangkap Pengunggah Meme Iriana-Ibu Negara Korsel)

Jakarta (VLF) Polresta Bogor Kota mengatakan tetap memproses kasus pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa IPB, meski pelaku, Siti Aisyah Nasution (SAN) telah ditangkap Polres Bogor. Polresta Bogor Kota akan segera menjadikan Siti sebagai tersangka kasus tersebut.

“Kasus tetap lanjut. Pemeriksaan SAN sudah dilakukan. (Status) masih sebagai saksi terlapor,” kata Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan, saat dihubungi Minggu (20/11/2022).

“Segera akan ditetapkan tersangka,” tambahnya.

Diketahui, kasus pinjol Siti Aisyah ditangani oleh Polres Bogor, dan Polresta Bogor Kota. Siti telah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Bogor.

Dari hasil penyelidikan sementara, kata Ferdy, jumlah korban yang terdata di Polresta Bogor Kota berubah menjadi 331 orang.

“Untuk data korban berjumlah 331 orang. Itu sudah termasuk dengan mahasiswa IPB yang 116 orang,” ucap Ferdy.

SAN dilaporkan ke Polresta Bogor Kota sejak 5 Oktober lalu, karena diduga melakukan penipuan terhadap ratusan mahasiswa di beberapa universitas di Bogor termasuk IPB.

Koordinator para korban bernama Dewi menyebut, total korban pinjol berjumlah 333 orang, dimana sebagian besarnya adalah mahasiswa. Nilai kerugian yang diakibatkan dari perbuatan SAN mencapai Rp 2,1 Miliar.

“Perhari ini ada 333 orang per hari ini. Kemungkinan bertambah ya, karena banyak yang dari korban ini ketakutan untuk melapor dan juga takut untuk orang tuanya tau. Karena kebanyakan ini mahasiswa ya statusnya, kebetulan anak saya pun mahasiswa,” kata orangtua salah satu mahasiswa sekaligus koordinator korban investasi fiktif Dewi Ariani ditemui di Polresta Bogor Kota, Selasa (16/11/2022).

Untuk diketahui, aksi tipu-tipu yang dilakukan SAN juga dilaporkan ratusan korbannya ke Polres Bogor. Total korban yang terdata di Polres Bogor sebanyak 317 orang dengan total kerugian mencapai Rp 3,2 Milyar.

Siti Aisyah Ditangkap
SAN ditangkap Satreskrim Polres Bogor pada Kamis (17/11/2022). Usai pemeriksaan, ia langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.

“Dari fakta hukum yang diperoleh penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan, kami sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama SAN dengan persangkaan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara,” kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin saat jumpa pers, Jumat (18/11/2022).

Iman Imanuddin mengatakan modus yang digunakan tersangka SAN untuk menggaet korbannya adalah menawarkan kerja sama pencairan dan kerja sama bisnis pada market place atau toko online yang diakui sebagai miliknya.

Namun kemudian kedok penipuannya terbongkar. Polisi juga mengungkap bahwa toko online yang diklaim milik pelaku adalah milik orang lain.

“Modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka yaitu menawarkan kerja sama pencairan dan kerja sama bisnis pada market place atau toko online yang diakui milik tersangka. Namun, setelah penyidik melakukan konfirmasi terhadap info tersebut, ternyata toko online itu milik orang lain,” kata Iman.

(Sumber Kasus Pinjol ke Mahasiswa IPB, Siti akan Jadi Tersangka di Polresta Bogor)

Jakarta (VLF) Pemprov DKI Jakarta memusnahkan 14 ribu minuman beralkohol. Ini merupakan hasil penertiban selama tahun 2021.

Kegiatan pemusnahan hasil operasi minuman beralkohol digelar di Silang Monas Sisi Tenggara (Pintu Gambir) Jakarta Pusat pada Jat (18/11/2022). Kegiatan dihadiri oleh perwakilan instansi terkait, mulai dari Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Kodan Jaya hingga pengadilan negeri.

“Sebanyak 14 ribu sekian botol telah dimusnahkan, tentunya saya atas nama Pemda DKI sekali lagi mengucapkan kepada jajaran Polda, jajaran Kodam dan pengadilan yang telah bersama-sama melakukan penegakan hukum terkait dengan minuman beralkohol tanpa izin,” kata Heru Budi di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menjelaskan penindakan dilakukan terhadap para pedagang yang tak mengantongi izin. Penindakan berupa penyitaan barang dagangan hingga pemusnahan.

“Sebagaimana yang sudah ditetapkan tadi ada ketentuan peraturan menteri perdagangan Nomor 20 tahun 2014, kemudian beberapa peraturan gub lainnya sehingga mereka-mereka ini yang ilegal tanpa izin itu yang kemudian kita lakukan tindakan penyitaan dan dilanjutkan hari ini dimusnahkan,” jelas Arifin.

“Sedangkan peredaran minuman beralkohol yang memiliki izin kelengkapan dokumen izin yang terpenuhi maka itu diperbolehkan,” lanjutnya.

Sedangkan bagi penjual alan dikenakan sanksi pidana, mulai dari kurungan hingga sanksi denda yang ditetapkan oleh putusan pengadilan.

“Bagi mereka para penjual ada pengenaan sanksi yang diatur dalam perda, yang nantinya akan dilanjutkan dalam proses tindakan-tindakan pidana, ada sanksi baik itu berupa pidana kurungan ataupun pidana sanksi denda yang nantinya akan ditetapkan oleh putusan pengadilan,” jelasnya.

Merujuk dari laporan Satpol PP, hasil operasi penertiban minuman beralkohol sebanyak 14.447 botol terdiri dari berbagai merk seperti Vodka, Mension, Anggur, Orang Tua, Rajawali. Rinciannya sebagai berikut:

1. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta : 1.180 botol
2. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat: 1.153 botol
3. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat : 3.784 botol
4. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan: 4.245 botol
5. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur : 1.700 botol
6. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara 2.385 botol

Jumlah: 14.447 botol

(Sumber : Pemprov DKI Musnahkan 14 Ribu Miras Ilegal, Terbanyak di Jaksel)

Jakarta (VLF) Persidangan kasus pemerkosaan santriwati dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) divonis 7 tahun penjara, Kamis (17/11/2022). Dia terbukti melakukan pencabulan terhadap santriwati.

Sidang Mas Bechi sendiri dimulai sejak Senin (18/7) lalu. Saat itu sidang dakwaan itu digelar secara online. Sidang berlangsung secara tertutup. Sidang juga digelar secara daring atau online. Bechi mengikuti sidang dari Rutan Kelas I Surabaya atau Rutan Medaeng.

Dari layar teleconference yang berada di ruangan sidang, Bechi tampak mengenakan baju hitam dilengkapi rompi tahanan berwarna merah. Bechi terlihat tenang dan santai. Di persidangan ini, Mas Bechi didampingi 10 pengacara.

Mas Bechi Didakwa Pasal Berlapis
Dalam sidang dakwaan ini Mas Bechi didakwa pasal berlapis. Ada pasal yang mengatur soal tindak pidana pencabulan hingga pemerkosaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejati Jatim, Mia Aminati.

Pasal-pasal tersebut antara ain Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun, 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman maksimal 9 tahun, dan pasal 294 KUHP ayat kedua dengan ancaman hukuman 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sidang perdana Mas Bechi sempat berlangsung panas. Dalam sidang yang digelar tertutup ini, sempat terjadi perdebatan antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum (JPU).

Penasihat Hukum Minta Sidang Digelar Offline
Penasihat hukum terdakwa pencabulan dan pemerkosa santriwati, Mas Bechi (42) meminta persidangan digelar secara terbuka dan offline. Alasannya, sidang terbuka dan offline ini akan memudahkan pihak pengacara berkooordinasi dengan terdakwa.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Sutrisno kemudian memutuskan sidang Mas Bechi digelar secara offline pada pekan depan. Hal ini disampaikan saat sidang putusan sela di PN Surabaya.

Usai membacakan putusan, Sutrisno mengatakan, beberapa hal kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum (PH) terdakwa. Di antaranya adalah kapasitas durasi dan saksi pada sidang pekan depan. Sedangkan saksi yang akan dihadirkan sebanyak 40 orang.

Mas Bechi Bantah Perkosa Tantang Sumpah Mubahalah
Dalam sidang agenda pemeriksaan saksi, Mas Bechi membantah memperkosa santriwatinya. Bahkan, Mas Bechi sempat menawarkan untuk melakukan sumpah mubahalah. Yakni sumpah dalam Islam yang dilakukan dengan tujuan agar Allah melaknat pihak yang berdusta.

Mubahalah merupakan sumpah yang diucapkan dua orang atau dua kelompok yang saling merasa benar. Mereka siap dilaknat oleh Allah SWT jika dalam sumpah itu ia telah melakukan kebohongan. Laknat yang dimaksud bisa berupa penyakit parah, kecelakaan, atau kematian. Tergantung isi sumpah yang diikrarkan.

Mas Bechi Dituntut 16 Tahun Penjara
Pada Senin 10 Oktober 2022, jaksa menuntut Mas Bechi 16 tahun penjara. Tuntutan ini sesuai dengan pasal yang menjeratnya yakni Pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun, ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman awal sesuai dengan pasal 65.

Jelang Vonis, Massa Pendukung Mas Bechi Datang ke PN Surabaya
Ratusan orang yang menamakan diri Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) Indonesia. menggelar aksi damai dan doa di depan PN Surabaya. Mereka menuntut Mas Bechi dibebaskan dari segala dakwaan Kamis (17/11). Sidang pembacaan putusan sendiri digelar pada pukul 10.00 WIB.

Usai berorasi dan doa bersama, massa pendukung Mas Bechi kemudian membubarkan diri. Meski begitu sebgian massa masih ada yang bertahan menunggu proses sidang putusan Mas Bechi. Polisi tampak bersiaga di depan gerbang PN Surabaya.

(Sumber : Perjalanan Sidang Mas Bechi Sumpah Muhabalah-Divonis 7 Tahun Penjara)