Jakarta (VLF) KPK meminta Imigrasi mencegah AKBP Bambang Kayun Bagus PS bepergian ke luar negeri. Bambang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi di KPK.

Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh mengatakan KPK mengajukan permohonan pencegahan atas nama Bambang Kayun Bagus untuk 6 bulan. Bambang pun dicegah bepergian ke luar negeri sejak 4 November 2022 hingga 4 Mei 2023.

“Pencegahan atas permintaan KPK dengan masa berlaku 4 November 2022 sampai 4 Mei 2023,” kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (23/11/2022).

Nursaleh tidak menjelaskan lebih lanjut terkait apa Bambang Kayun dicegah ke luar negeri.

Sebelumnya, KPK digugat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel). Pemohon dalam perkara ini adalah Bambang Kayun Bagus PS.

Berdasarkan informasi yang dirangkum detikcom, Bambang Kayun Bagus merupakan seorang anggota kepolisian. Dia sempat menjabat Kasat Reskrim Polresta Pontianak pada 2008 dan menjadi salah satu pejabat teras Polda Kalbar.

Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Bambang Kayun disebutkan sebagai pemohon dengan nomor 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL, per 21 November 2021. Disebutkan bahwa klasifikasi perkaranya adalah soal sah atau tidaknya penetapan tersangka, dengan termohon adakah KPK.

Adapun petitum Bambang Kayun sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh PEMOHON selaku Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013 s/d 2019, dari EMYLIA SAID dan HERMANSYAH adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR HUKUM karenanya TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT dan BATAL DEMI HUKUM.
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan Termohon terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya penyidikan A Quo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum.
4. Menyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat segala tindakan dan/atau keputusan dan/atau Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon berkaitan dengan pemblokiran terhadap seluruh rekening PEMOHON atau setidak-tidaknya terhadap rekening atas PEMOHON pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening: 201801009809503 atas nama BAMBANG KAYUN BAGUS PS.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis / bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan yang terhitung dimulai sejak bulan Oktober 2021 s/d diajukannya permohonan ini.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Aquo ; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto menyebutkan pihaknya belum bakal mengumumkan kasus yang tengah digugat di PN Jaksel tersebut. Dia mengatakan bakal mengumumkannya dalam konferensi pers saat melakukan penahanan ataupun penjemputan paksa.

Karyoto juga tak mempermasalahkan praperadilan penetapan tersangka tersebut. Dia mengatakan siap menghadapinya.

(Sumber : KPK Minta Imigrasi Cegah AKBP Bambang Kayun Tersangka Dugaan Suap ke LN)

Jakarta (VLF) Seorang oknum anggota Polsek Curugbitung berinisial Aipda D terekam kamera menodongkan senjata airsoft gun ke remaja di sebuah SPBU di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, yang nongkrong tengah malam. Kompolnas menyebut tindakan Aipda D itu bisa dipidana.

“Seseorang yang menodongkan airsoft gun dapat dilaporkan sebagai tindak pidana,” ujar komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Selasa (22/11/2022).

Poengky sangat menyesalkan tindakan Aipda D. Menurutnya, Aipda D melakukan pendekatan yang sewenang-wenang.

“Meski alasannya untuk membubarkan pemuda-pemuda yang nongkrong tengah malam agar tidak berpotensi mengganggu harkamtibmas, tindakan menodongkan airsoft gun justru kontraproduktif dengan maksudnya untuk menjaga harkamtibmas, karena kesannya justru lebih merupakan bentuk pengancaman,” kata Poengky.

Menurut Poengky, Aipda D arogan dan menyalahgunakan kewenangannya. Ia juga meminta Propam memeriksa airsoft gun milik Aipda D.

“Kompolnas juga mendorong Propam memeriksa penggunaan airsoft gun yang bersangkutan apakah sudah dilengkapi surat izin sebagaimana dimaksud Perkap 8 Tahun 2012 atau tidak,” tuturnya.

Bubarkan Pemuda Nongkrong
Aipda D disebut menodongkan pistol untuk membubarkan tongkrongan remaja tersebut. Para pemuda itu disebut nongkrong hingga tengah malam.

“Anggota atas nama Aipda D mengakui bahwa yang mengendarai motor dan mengeluarkan senjata airsoft gun berniat membubarkan perkumpulan remaja karena masih berkumpul lewat dari jam malam,” kata Kapolsek Pagedangan AKP Seala Syah Alam dalam keterangan tertulis, Selasa (22/11/2022).

Seala mengatakan Aipda D telah mengakui kesalahannya. Kedua belah pihak juga telah bertemu untuk berdamai. Aipda D terancam dikenai sanksi etik atau disiplin.

(Sumber : Kompolnas Dorong Propam Usut Polisi Todongkan Pistol: Terkesan Mengancam)

Jakarta (VLF) Dua anggota kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe yakni Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin dipanggil KPK pekan ini. Mereka dipanggil terkait kasus suap dan gratifikasi Gubernur Papua yang merupakan kliennya.

Pemanggilan KPK tersebut dibenarkan oleh Roy Rening. Pemeriksaan bakal dilakukan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2022) besok.

“Tanggal 24 November 2022, jadwal pemeriksaan, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji Lukas Enembe selaku Gubernur Papua,” ungkap Roy Rening saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (22/11/2022).

Roy menegaskan, dirinya dan rekannya, Aloysius siap memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi di kasus korupsi gratifikasi dan suap. Surat pemanggilan KPK tersebut merupakan yang kedua diterimanya.

“Betul (panggilan kedua). Memastikan akan datang menghadiri pemeriksaan di Gedung KPK,” ungkap Roy.

Diberitakan sebelumnya, tim hukum dan advokasi Gubernur Papua (THAGP) melayangkan surat klarifikasi ke KPK usai pemanggilan dua anggota tim hukum Lukas Enembe yakni Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin. KPK merasa tak perlu membalas surat tersebut.

“Tentu kami tidak akan membalas surat semacam itu karena yang diperlukan adalah dia hadir kemudian disampaikan di depan tim penyidik,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (21/11).

Ali mengatakan bila tim kuasa hukum Lukas Enembe memiliki rahasia, bisa disampaikan kepada penyidik. Bukan malah membangun opini yang menyimpang kepada masyarakat.

“Ketika kemudian dia bisa menyimpan rahasia misalnya, seperti yang disampaikan, sampaikan di hadapan penyidik jadi bukan kemudian ketika dipanggil membangun opini yang sebaliknya, tidak patut, tidak taat, untuk hadir di hadapan tim penyidik KPK,” ujar Ali.

Ali menuturkan bila tim kuasa hukum Lukas ingin mengundurkan diri dari pemanggilan saksi karena ada hubungan keluarga, hal itu bisa disampaikan kepada penyidik. KPK kata Ali, akan mempertimbangkan pengunduran diri tersebut.

“Kalau kemudian bahwa dia bisa membuktikan, saya adalah orang yang berhubungan langsung dengan keluarga, hubungan keluarga misalnya, akan mengundurkan diri, ya sampaikan di hadapan penyidik tentunya pasti dipertimbangkan oleh tim penyidik KPK hukum acaranya. Kan tidak bisa dipaksakan, memeriksa seorang saksi ketika ada hubungan keluarga,” ujar Ali.

(Sumber : Giliran Pengacara Lukas Enembe Bakal Diperiksa KPK Soal Kasus Kliennya)

Jakarta (VLF) Empat terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin dituntut Jaksa dengan pidana penjara selama 8 tahun. Tuntutan itu dibacakan pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Stabat.

Kasi Intel Kejari Langkat, Sabri Marbun mengatakan tuntutan keempat terdakwa tersebut sudah dibacakan oleh JPU Indra Ahmadi di ruang sidang pada Selasa (23/11).

“Iya benar, tuntutan Terang Ukur Sembiring alias Terang, Junalista Surbakti, dan, Suparman Perangin Angin, kemudian Rajisman Ginting tadi sudah dibacakan,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (22/11/2022).

“Keempat terdakwa itu masing masing dituntut Jaksa dengan pidana delapan tahun penjara, di PN Stabat,” sambungnya.

Tak hanya tuntutan delapan tahun penjara, keempat terdakwa itu juga dikenakan denda sebesar Rp 200 juta dan subsidair dua bulan kurungan penjara.

JPU Indra Ahmadi Effendi Hasibuan menyatakan, keempat terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 10 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Mereka juga terbukti bersalah karena penghuni kerangkeng manusia tersebut dipergunakan untuk tenaga kerja di lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa diberikan imbalan atau upah.

Sementara itu, Dewa Perangin Angin, anak dari Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, dan rekannya Hendra Surbakti juga sudah dituntut.

Anak Bupati Langkat nonaktif itu dituntut Jaksa dengan 3 tahun pidana penjara dalam kasus kerangkeng manusia, Senin (14/11) lalu di PN Stabat.

Jaksa Menyatakan terdakwa Dewa Perangin Angin dan Hendra Surbakti telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, menderita rasa sakit dan merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan kematian.

Jaksa menyatakan terdakwa Dewa dan Hendra terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

(Sumber : 4 Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat Dituntut 8 Tahun)

Jakarta (VLF) Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Nana Sudjana turun tangan menyelidiki kasus tambang yang melibatkan Dikrimsus Kombes Helmi Kwarta dan Kapolres Luwu Timur (Lutim) AKBP Silvester Simamora hingga dilaporkan ke Propam Polri. Nana mengaku akan memanggil dua anggotanya yang dilaporkan tersebut.

“Kalau masalah laporan saya akan cek, akan memanggil Kapolres dan Dirkrimsus untuk mengetahui secara mendalam terkait laporan tersebut,” ujar Irjen Nana saat dihubungi detikSulsel, Selasa (22/11/2022).

Nana menjelaskan, ada dua perusahaan tambang di Luwu Timur yang sedang berperkara. Namun, dia menyebut perkara itu melibatkan antar pemegang saham, sementara kepolisian hanya melakukan pengamanan.

“Permasalahan yang polisi lebih fokus menjaga keamanan supaya tidak ada konflik atau perbuatan pidana, tidak ada konflik di lokasi tersebut,” kata Nana.

Pengaduan Dirkrimsus-Kapolres Luwu Timur ke Propam Polri
Adapun aduan ini dilayangkan oleh PT Asia Pasific Mining Resources diwakili kuasa hukum Henry Yosodiningrat. Henry menyebutkan keduanya diduga berpihak terhadap perusahaan tambang PT Aserra Mineralindo Investama.

“Saya melaporkan Dirkrimsus Polda Sulsel ya, dan Kapolres Luwu Timur. Kemudian karena kedua pejabat itu melakukan keberpihakan dalam sengketa keperdataan masalah tambang nikel di Luwu Timur,” kata Henry di Mabes Polri dikutip dari detikNews, Senin (21/11).

Henry menyebutkan keduanya diduga berpihak pada saat melakukan pengawalan dirut baru PT Aserra hingga terdapat kekerasan. Namun saat itu pihak kepolisian disebut malah membiarkan adanya kekerasan oleh preman-preman yang terlibat kisruh antar perusahaan tambang ini.

“Bentuk keberpihakannya mereka ini datang bersama dengan sekelompok preman mengawal Dirut baru perseroan berdasarkan akta yang kami anggap tidak sah, yaitu pak siapa gitu dirut baru, itu tanggal 5 November, itu hari Sabtu lho bukan hari apa, itu nggak ada perkara pidana urusan apa mereka ngawal-ngawal ke situ,” katanya.

“Kemudian di sana preman-preman itu melakukan kekerasan, ada yang mendobrak pagar, kemudian segala macam, mereka malah anggota polisi yang foto-foto, bukan memisah atau menjamin memberikan kenyamanan keamanan bagi orang yang dilakukan malam itu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Henry menyebut 11 hari setelah kejadian itu, Helmi Kwarta tiba-tiba menerbitkan LP dan sprindik di hari yang sama. Dia menilai hal ini menyalahi aturan.

“Kemudian selanjutnya 11 hari setelah tanggal itu 5 November, Dirkrimsus tiba-tiba berdasarkan laporan tanggal 16 November, entah inisiatif siapa nggak tahu, ada orang bikin LP di Polda. Kemudian tanggal 16 itu juga langsung ada sprindik, yang menurut ketentuan hukum KUHAP, sprindik itu baru keluar setelah berdasarkan laporan ada lidik dulu, dari lidik ini harus ada gelar perkara untuk menentukan perkara naik sidik layak atau nggak, ini hari itu juga keluar tanpa SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari kejaksaan,” ujarnya.

“Hari itu juga dibuat surat panggilan pada satu pihak, kemudian hari itu juga surat panggilan itu besoknya diantarkan supaya menghadap tanggal 18 hari Jumat jam 9 pagi,” sambungnya.

Henry menduga adanya penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Dia berharap aduannya ini bisa diproses.

“Pertama atas dugaan keberpihakan dalam sengketa keperdataan, bentuknya ya itu tadi nganterin direktur, mendiamkan kekerasan, kemudian ditambah lagi surat-surat yang saya sampaikan tadi, ada sprindik tanggal 16 LP tanggal 16,” katanya.

“Buat saya sih ngawal nggak masalah, itu membiarkan terjadi kekerasan. Itu keberpihakan dalam penanganan perkara,” tutupnya.

(Sumber : Turun Tangan Kapolda Sulsel Selidiki Dirkrimsus yang Dilapor ke Propam)

Jakarta (VLF) Polisi tengah menyelidiki kasus video viral yang memperlihatkan pria orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) mengaku nabi ke-26 dan Imam Mahdi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Saat ini polisi memburu perekam dan penyebar video tersebut.

“Iya ini masih kita lidik, dan masih melakukan pencarian (perekam dan penyebaran video),” jelas Kasi Humas Polres Banjarbaru AKP Tajudin Noor kepada detikcom, Selasa (22/11/2022).

Dijelaskan Tajudin, jika terbukti disengaja, perekam dan penyebar video akan dikenakan pidana sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau dia sengaja merekam dan menyebarkan dengan maksud membuat resah banyak orang ya akan diproses secara hukum,” terangnya.

Unit Reskrim Polsek Liang Anggang saat ini telah diturunkan oleh Polres Banjarbaru, dalam usaha memburu orang yang melakukan perekaman terhadap ODGJ mengaku nabi.

“Nanti setelah pelakunya kita amankan, akan kami jelaskan maksud dan tujuannya mereka ODGJ ini yang mengaku nabi,” tutur Tajudin.

Diberitakan sebelumnya, video viral pria bernama Achmad Baihaki mengaku sebagai nabi ke-26 dan Imam Mahdi. Sontak video tersebut heboh di media sosial dan membuat resah masyarakat.

Kanit Reskrim Polsek Liang Anggang Iptu H Arifin mengungkapkan bahwa pemuda tersebut memiliki penyakit kejiwaan atau ODGJ.

“Iya yang bersangkutan itu orang stres (gangguan jiwa), jadi sering kumat-kumatan seperti yang di video,” ucap Arifin saat dihubungi detikcom, Minggu (20/11).

Arifin menjelaskan, Achmad merupakan warga Kampung Karangan, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Banjarbaru. Usai videonya viral, Achmad sendiri sudah di bawah ke rumah sakit jiwa Sambang Lihum.

“Sudah di bawa sama Babinkamtibmas setempat ke rumah sakit jiwa, karena saat itu lagi kumat penyakitnya,” terangnya.

Sementara itu, mengenai video Achmad yang mengaku sebagai Nabi ke-26 dan Imam Mahdi yang viral, setelah adanya warga yang iseng mem-videokan Achmad saat sedang kumat.

“Itu bukan handphonenya, kami duga itu perbuatan orang iseng yang tau kekurangan yang bersangkutan lalu merekam saat dia ngoceh-ngoceh enggak jelas,” ungkapnya.

“Sebelum viral, Babinkamtibmas setempat juga melihat dia lagi sholat di pinggir jalan sambil telanjang, setelah itu langsung diantar pulang sama Babinnya,” imbuh Arifin

Dari keterangan warga, Achmad diketahui sering diolok-olok oleh pemuda di kampungnya dengan sebutan nabi.

“Ya mungkin karena sering di olok-olok begitu akhirnya dia ini suka ngaku sebagai nabi,” pungkasnya.

(Sumber : Polisi Buru Perekam dan Penyebar Video ODGJ Ngaku Nabi-Imam Mahdi di Kalsel)

Jakarta (VLF) Bos perusahaan investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (DOK) I Nyoman Tri Dana Yasa alias Mang Tri telah ditahan oleh Polda Bali. Mang Tri menggaet korbannya dengan modus investasi perdagangan berjangka minyak mentah atau oil trading.

Bos PT DOK telah menjadi tersangka sejak Agustus 2022 lalu dan resmi ditahan per Kamis (17/11/2022). Ia terjerat kasus penipuan dan penggelapan sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 KUHP.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali Kombes Surawan mengungkapkan, 5 laporan polisi (LP) dari korban yang masuk ke pihaknya sendiri total kerugiannya sebenarnya sekitar Rp 23 miliar. Para korban itu langsung melapor ke Polda Bali.

Namun, pihaknya juga mendapatkan beberapa limpahan LP dari Mabes Polri sehingga total terdapat lima LP dengan jumlah korban 500 orang lebih. Sehingga, kerugian total dari lima LP itu mencapai Rp 53 miliar.

“Ya jumlah korban sekitar 500 (orang) ya. Kalau jumlah kerugiannya sekitar 53 miliar untuk semua korban di lima LP. 500 (orang) lebih korban yang kita tangani untuk di kita ada lima LP itu,” jelas Surawan.

Menurut Surawan, korban investasi bodong dari PT DOK berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Namun kebanyakan korban berada di wilayah Bali.

“Rata-rata korban kebanyakan di Bali. Hanya sedikit sih dari luar, kebanyakan di Bali,” ungkapnya.

Surawan juga menduga kemungkinan masih ada lagi korban investasi bodong PT DOK. Namun para korban itu belum melaporkannya ke Polda Bali.

Uang Korban Dipakai Beli Mobil Mewah dan Moge
Bos PT DOK ini juga diduga menggunakan uang para korban untuk membeli berbagai mobil mewah dan motor gede (moge). Karena itulah kepolisian kini masih melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dimiliki Mang Tri.

“Ya betul, infonya seperti itu (ada beli mobil mewah hingga moge). Makanya kita telusuri aset-asetnya ini kan. Kan kita nggak gampang menelusuri aset-asetnya. Sebagian disembunyikan. Tapi kalau yang atas nama dia masih bisa kita telusuri,” kata kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali Kombes Surawan saat dihubungi detikBali, Minggu (20/11/2022).

(Sumber : Modus Bos PT DOK Gaet Korban Investasi Bodong-Beli Barang Mewah)

Jakarta (VLF) Polisi menangkap enam tersangka pengedar dan pemakai narkotika. Barang bukti yang diamankan dari keenam tersangka senilai Rp 1 milliar.

Enam tersangka adalah Tri Wisnu Ardiansyah, (26), diringkus di rumahnya Dusun Ngaglik RT 04/RW 02 Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian. Saat ditangkap, pelaku mempunyai barang bukti satu poket sabu seberat 0,95 gram, pipet kaca berisi sabu sisa pakai dengan berat 1,92 gram dan seperangkat alat isap sabu.

Dia mengaku mendapatkan sabu dari M Nur Rizki (20) untuk dipakai sendiri. Polisi lalu melakukan pengembangan hingga akhirnya meringkus Rizki di rumahnya Dusun/Desa Jabaran, Balongbendo. Petugas menyita 8 poket sabu seberat 9,12 gram dan HP Vivo.

“Memang HP ini saya pakai sebagai alat komunikasi untuk membeli dan menjualnya. Jadi semuanya pakai HP ini,” ujar tersangka Nur Rizki, Senin (21/11).

Saat diinterogasi, Rizki mengaku jika barang bukti tersebut dibelinya dari Adi Sujarwo (35). Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan membekuk Adi di rumahnya Dusun Sirapan, Desa Kemangsen, Balongbendo.

Petugas kembali menemukan barang bukti satu bungkus plastik sabu. Beratnya mencapai 200,88 gram. Selain itu, 36 poket sabu seberat 24,80 gram, 41 butir pil extacy seberat 14,53 gram. Dan 200 ribu pil LL.

“Benar, ini milik saya, dan akan dijual,” ujar Adi.

Di tempat lain, polisi juga meringkus Abu Hamid (35). Dia dibekuk di rumahnya Dusun Kedungmojo, Desa Kedung Sukodani, Balongbendo. Sebab dia juga terlibat dalam kasus ini.

Agus mengaku barang tersebut dibeli secara patungan kepada Samsul Huda, (36). Petugas lalu menyelidiki dan meringkusnya di rumahnya di Dusun Kedung Palang, Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto.

Polisi juga menyita dua bungkus plastik berisi sabu seberat 87,55 gram dan 3,30 gram sebagai barang bukti. Di sisi lain, tersangka mengatakan jika barang bukti tersebut merupakan milik seseorang berinisial MAS.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan saat diringkus, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa sebuah pipet kaca berisi sabu sisa pakai seberat 1,70 gram dan seperangkat alat isap sabu.

Saat diinterogasi tersangka mengaku membeli sabu dari hasil patungan dengan Agus N. Sutoyo, (21), untuk dipakai berpesta bersama. Warga Desa Perning, Jetis, Mojokerto tersebut juga berhasil diringkus polisi.

“Dari enam tersangka tersebut jumlah total barang bukti ditaksir senilai Rp 1.008.800.000,” kata Kusumo.

“Nah, dari tangan tersangka, kami berhasil menyita barang bukti berupa satu buah HP Vivo yang dipakai sebagai alat komunikasi pembelian,” beber Kusumo.

Kusumo menambahkan, tersangka dijerat pasal 114 (1) dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda pidana maksimal Rp 10 miliar ditambah sepertiganya dan pasal 112 (2)

“Dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paing lama 12 tahun dan pidana denda maksimal Rp 8 miliar ditambah sepertiganya,” tandas Kusumo.

(Sumber : 6 Pengedar Sabu di Sidoarjo Diringkus, Barang Bukti Senilai Rp 1 M Disita)

Jakarta (VLF) Polisi mengamankan tiga pelaku komplotan pecah kaca mobil inisial B, SN dan FS yang beraksi di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel). Pihak kepolisian membeberkan para pelaku melakukan aksinya menggunakan pecahan busi kendaraan.

“Pada kesempatan kali ini juga, kami akan mencoba memberikan gambaran bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 kelompok dan tersangka yang sudah kita amankan ada 3 orang dengan inisial B, perannya memecahkan kaca mobil dengan menggunakan alat pecahan busi, kemudian pelaku atas nama inisial SN, sama modusnya juga menggunakan pecahan busi kendaraan. Yang ketiga sama, joki juga, pelaku, inisial atas nama FS,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Irwandhy dalam konferensi pers di Polres Jaksel, Senin (21/11/2022).

Irwandhy mengatakan para pelaku menggunakan pecahan busi kendaraan itu untuk memecahkan kaca mobil korban. Pecahan busi itu lalu disimpan dalam sebuah kotak khusus.

“Alat kejahatan yang digunakan adalah satu unit sepeda motor dan satu buah kotak kecil yang isinya itu memang disiapkan oleh pelaku. Jadi busi kendaraan itu disiapkan oleh pelaku, dipecahkan dan ditampung dalam sebuah kotak,” ujarnya.

Dia mengatakan para pelaku mampu memecahkan kaca mobil korban dalam waktu kurang dari satu menit. Dia pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menyimpan barang berharga di dalam kendaraan.

“Kurang dari satu menit, mereka mampu mengambil barang. Jadi itu menjadi wujud edukasi kita, bahwa hati-hati menyimpan barang berharga di dalam kendaraan karena pelaku mampu mengambil barang kurang dari satu menit di dalam kendaraan kita,” tuturnya.

Dia mengatakan ketiga pelaku telah melakukan aksinya sejak dua tahun lalu. Dia menuturkan polisi masih mendalami kemungkinan lokasi kejahatan lain yang telah dilakukan pelaku.

“Sudah berjalan kurang lebih hampir dua tahun. Jadi setahun terakhir ini pekerjaan ataupun mereka melakukan aktivitas kejahatan tersebut,” ucapnya.

Komplotan Pecah Kaca Mobil Didalami
Polisi memastikan saat ini masih mendalami aksi para komplotan pecah kaca yang tertangkap tersebut. Irwandhy meyakini ada 4 TKP pecah kaca yang dilakukan para komplotan ini.
“Sekali lagi, ini wujud komitmen kami dan tidak menutup kemungkinan TKP nya lebih dari 4 lokasi yang sudah kami jelaskan tadi. Masih kami coba melakukan pendalaman-pendalaman termasuk rekan-rekan, kelompok dari sindikat tersebut,” kata Irwandhy.

Irwandhy mengatakan polisi masih mendalami kemungkinan lokasi lain aksi kejahatan yang dilakukan para pelaku. Dia menuturkan para pelaku telah beraksi di empat lokasi berbeda.

“Tidak menutup kemungkinan kami kembangkan terhadap TKP-TKP lainnya, mengingat menjelang akhir tahun ini marak kejahatan-kejahatan jalanan, dan ini salah satu wujud komitmen kami kepada masyarakat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepolisian kepada masyarakat sehingga kejahatan-kejahatan jalanan seperti ini yang meresahkan seperti ini mampu kami ungkap,” tuturnya.

“Yang terjadi pada 4 lokasi kejadian yaitu di Jl Kebagusan Raya, Jl Gunung Raya Pasar Minggu, Jl Cikoko Timur, kemudian Jl Prapanca parkiran Biline Culinary,” imbuhnya.

Dia berharap masyarakat lebih waspada saat menyimpan barang berharga di dalam mobil. Dia mengimbau masyarakat tak sembarangan menyimpan barang berharga yang dimiliki.

“Harapan kami masyarakat lebih aware, jadi niat kejahatan itu terjadi oleh karena niat dan kesempatan. Para pelaku ini berangkat dari rumahnya itu sudah mengantongi niatnya, kesempatannya yang kita hindari. Jadi hati-hati jika menyimpan barang-barang berharga di kendaraan kita, jangan sampai kita bisa menjadi korban, atau meninggalkan kendaraan di tempat yang terang dan mudah terawasi, sebagai wujud pencegahan kita,” ujarnya.

(Sumber : Polisi Ungkap 3 Pelaku Pecah Kaca Mobil di Jaksel Pakai Busi saat Beraksi)

Jakarta (VLF) Tim hukum dan advokasi Gubernur Papua (THAGP) melayangkan surat klarifikasi ke KPK usai pemanggilan dua anggota tim hukum Lukas yakni Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin. KPK merasa tak perlu membalas surat tersebut.

“Tentu kami tidak akan membalas surat semacam itu karena yang diperlukan adalah dia hadir kemudian disampaikan di depan tim penyidik,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (21/11/2022).

Ali menuturkan bila tim kuasa hukum Lukas ingin mengundurkan diri dari pemanggilan saksi karena ada hubungan keluarga, hal itu bisa disampaikan kepada penyidik. KPK kata Ali, akan mempertimbangkan pengunduran diri tersebut.

“Kalau kemudian bahwa dia bisa membuktikan, saya adalah orang yang berhubungan langsung dengan keluarga, hubungan keluarga misalnya, akan mengundurkan diri, ya sampaikan di hadapan penyidik tentunya pasti dipertimbangkan oleh tim penyidik KPK hukum acaranya. Kan tidak bisa dipaksakan, memeriksa seorang saksi ketika ada hubungan keluarga,” ujar Ali.

Ali mengatakan bila tim kuasa hukum lukas memiliki rahasia, bisa disampaikan kepada penyidik. Bukan malah membangun opini yang menyimpang kepada masyarakat.

“Ketika kemudian dia bisa menyimpan rahasia misalnya, seperti yang disampaikan, sampaikan di hadapan penyidik jadi bukan kemudian ketika dipanggil membangun opini yang sebaliknya, tidak patut, tidak taat, untuk hadir di hadapan tim penyidik KPK,” pungkas Ali.

Pengacara Lukas Minta Penjelasan
Sebelumnya, tim hukum dan advokasi Gubernur Papua (THAGP) melayangkan surat klarifikasi ke KPK usai pemanggilan dua anggota tim hukum Lukas yakni Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin. THAGP meminta penjelasan KPK mengapa dua pengacara Lukas dipanggil.

“Tapi sebelum diperiksa, kami minta klarifikasi pada KPK terlebih dahulu terkait dengan pemanggilan kami berdua, sebagai saksi dalam kasus yang menjadikan klien kami (Gubernur Papua Lukas Enembe) sebagai tersangka,” kata Roy dalam keterangannya.

Roy juga menyebut dalam kasus dugaan gratifikasi tersebut, pihaknya dijamin dan dilindungi secara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurutnya, dia sebagai pengacara hanya menjalankan profesinya.

“Dimana disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa ‘Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan’,” kata Roy.

Roy menuturkan pemanggilan dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana gratifikasi, yang diduga terjadi pada sekitar tanggal 11 Mei 2020 atau dua tahun enam bulan lalu, di Jayapura-Papua. Roy menegaskan saat kejadian dirinya berada di tempat lain.

(Sumber : KPK Tak Akan Respons Surat Klarifikasi Pengacara Lukas Enembe)