Jakarta (VLF) Dua pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin mangkir dari pemeriksaan KPK. Keduanya meminta KPK melakukan pemeriksaan di Kota Jayapura.

“Saya akan kooperatif dan akan datang pada jadwal pemeriksaan yang ditentukan KPK. Tapi saya sudah berkirim surat resmi ke KPK, untuk meminta diperiksa di Jayapura, Papua,” kata Aloysius Renwarin dalam keterangannya, Kamis (24/11/2022).

Aloysius berdalih sibuk melakukan advokasi dan pendampingan hukum terhadap kliennya di Jayapura. Termasuk sejumlah saksi lainya dalam kasus ini yang menjalani pemeriksaan oleh KPK di Jayapura.

“Kami masih terus melakukan advokasi kepada Gubernur. Selain itu, beberapa saksi, yang terkait dengan penyidikan kasus tersebut, juga diperiksa KPK di Jayapura. Jadi saya berkirim surat resmi ke KPK, untuk juga diperiksa di Jayapura. Jayapura kan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Aloysius.

Aloysius menegaskan bahwa permintaannya untuk diperiksa oleh KPK di Jayapura tidak bertentangan dengan hukum. Dia juga mengaku akan kooperatif sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Lukas Enembe.

“Pemeriksaan akan dilakukan pada Kamis (24/11) ini. Permintaan untuk diperiksa di Jayapura sendiri, tidak menyalahi peraturan, karena dalam Pasal 113 KUHAP diatur tentang hal tersebut,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa advokat mempunyai kewenangan melakukan pendampingan dan advokasi hukum terhadap kliennya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Advokat.

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang,” ucapnya.

2 Pengacara Lukas Enembe Mangkir
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin kemarin, namun keduanya tidak hadir. Mereka dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus suap dan gratifikasi Lukas Enembe.

“Hari ini (24/11) pemeriksaan saksi tindak pidana suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua, untuk tersangka Lukas Enembe,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).

Dalam agenda pemeriksaan itu, KPK juga memanggil sejumlah pihak. Berikut saksi-saksi yang dipanggil KPK:

-Fredrick Bane selaku pihak PT Tabi Bangun Papua

-Komang selaku karyawan PT Tabi Bangun Papua

-Yani Ardiningrum selaku mantan PT Tabi Bangun Papua

-Andres Horman selaku mantan manager teknik (PT Tabi Bangun Papua)

-Dommy Yamamoto selaku pihak swasta

-Yonater Karomba selaku pihak swasta

-Mustafa selaku direktur PT Papua Maju Perkasa

-Andres Horman selaku mantan manager Teknik PT Tabi Bangun Papua.

(Sumber : Dalih 2 Pengacara Lukas Enembe Mangkir-Minta Diperiksa KPK di Jayapura)

Jakarta (VLF) Enam terdakwa kasus penganiayaan terhadap Hendra Syahputra hingga tewas di rumah tahanan polisi (RTP) Medan dijatuhi vonis delapan tahun penjara. Vonis hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Keenam terdakwa itu adalah Andi Arpino, Yulisama Zebua, Tolib Siregar alias Randi, Nino Pratama Aritonang, Willy Sanjaya, dan Hendra Siregar. Sidang vonis mereka digelar di PN Medan, Kamis (24/11) kemarin.

Hakim Zufrida Hahum yang membacakan vonis menilai keenam terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap Hendra hingga tewas.

Hakim menyebut terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Udang-Undang Hukum Pidana.

“Menjatuhkan pidana kepada masing masing terdakwa dengan pidana selama delapan tahun penjara,” kata Zufrida saat membacakan amar putusan.

Zufrida mengatakan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, kemudian sudah pernah dihukum dan belum ada perdamaian dengan keluarga korban. Hakim

Usai membacakan vonis, hakim kemudian menanyakan respons keenam terdakwa itu terkait putusan tersebut. Keenam terdakwa itu mengatakan akan pikir-pikir.

“Pikir-pikir majelis,” jawab keenamnya serentak.

6 Penganiaya Tahanan RTP Polrestabes Medan Dituntut 10 Tahun

Sidang pembacaan tuntutan terhadap keenam terdakwa digelar Kamis (3/11) lalu. Kala itu JPU, Pantun Marajohan mengatakan bahwa terdakwa dituntut 10 tahun hukuman penjara.

“Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana masing-masing selama 10 tahun penjara dikurangi terdakwa selama masa dalam tahanan,” kata Pantun membacakan tuntutan.

Setelah jaksa membacakan tuntutannya, mejelis hakim memberikan kesempatan kepada keenam terdakwa untuk melakukan pembelaan.

“Yak, saudara dituntut masing masing 10 tahun, sudah dengar kan. Ini mau bela atau gimana atau mau diserahkan semua ke PH (penasihat hukum) saudara,” tanya hakim.

(Sumber : Saat Vonis Penganiaya Tahanan RTP Medan Lebih Rendah dari Tuntutan)

Jakarta (VLF) KPAI buka suara terkait kasus bullying seorang siswa SD di Malang berinisial MWF (8) hingga koma oleh kakak kelas. KPAI mengapresiasi respons cepat polisi mengusut kasus tersebut.

“Mengapresiasi pihak kepolisian yang respon cepat memeriksa sejumlah saksi dan anak-anak terduga pelaku. Pemeriksaan terhadap anak-anak di bawah umur tersebut juga dilakukan sesuai prinsip UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hasil pemeriksaan memang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh 7 anak lainnya terhadap anak korban,” kata Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).

Di samping itu, Retno mengatakan perlunya pendampingan psikologis terhadap peran terduga pelaku yang masih berusia di bawah umur agar tidak lagi berbuat hal serupa. Dia meminta para orang tua pelaku untuk memperbaiki pola pengasuhan terhadap anaknya.

“Pihak Kepolisian sesuai dengan UU SPPA juga akan mengupayakan diversi mengingat anak-anak pelaku masih berusia SD, kemungkinan di bawah 12 tahun. KPAI mendorong anak-anak pelaku mendapatkan pendampingan psikologis agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari atau ada efek jera,” ujarnya.

“Orang dewasa di sekitar anak, terutama orangtua harus memperbaiki pola pengasuhan yang positif demi tumbuh kembang anak secara optimal,” lanjut Retno.

Retno mengatakan pola pengasuhan penting terhadap pembentukan karakter anak. Menurutnya, pola pengasuhan yang positif akan membuat anak memiliki rasa welas asih untuk saling menghargai sesama, begitu juga sebaliknya.

“Kekerasan bagaimanapun tidak boleh dilakukan siapapun dan dengan dalih apapun. Perilaku anak sangat dipengaruhi oleh pengasuhannya di lingkungan keluarga sebelum anak memasuki pendidikan berbasis sekolah, karena keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam menanamkan dan membentuk karakter anak,” ucapnya.

“Pengasuhan yang positif akan membuat anak-anak tumbuh kembang secara optimal dan berperilaku welas asih dan menghargai hak asasi manusia. Sebaliknya pengasuhan yang negative, seperti sering dipukul dan dimaki, maka anak akan membentuk karakter penuh kekerasan karena meniru orang dewasa di sekitarnya, anak belajar dari apa yang dia lihat dan dia alami,” lanjut Retno.

Polisi Selidiki

Polisi tengah menyelidiki kasus bullying yang dialami MWF tersebut. Polisi kini telah memeriksa 12 saksi, 7 di antaranya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

“Penanganan (kasus) kami telah melakukan pemeriksaan kepada 12 saksi dan 7 ABH. Kami kategorikan ABH karena statusnya masih di bawah umur,” ujar Kapolres Malang AKBP Putu Kholis kepada wartawan di kantornya, seperti dilansir detikJatim, Kamis (24/11/2022).

Sisanya, kata dia, 1 keluarga korban, 1 guru, dan 3 teman korban yang mengetahui peristiwa perundungan. Jadi total ada 12 saksi selain 7 anak di bawah umur.

MFW dianiaya kakak kelasnya saat pulang sekolah, Jumat (11/11/2022) lalu. Penganiayaan itu dilakukan di Bendungan Sengguruh, yang berada di depan sekolahnya.

“Pengakuan anak saya, dia dari parkiran diseret tiga atau empat anak, kurang jelas, diseret ke bendungan. Dianiaya di situ. Ditendang kepalanya, dadanya, sempat sesak napas,” terang Edi.

Setelah kejadian tersebut, pada Sabtu (12/11/2022), MFW tidak masuk sekolah karena muntah tidak berhenti-berhenti dan mengalami sakit kepala. Selama beberapa hari kondisi korban semakin buruk, kejang-kejang, hingga sempat tak sadarkan diri (koma).

(Sumber : KPAI Apresiasi Polisi Cepat Usut Kasus Siswa SD Malang Dibully hingga Koma)

Jakarta (VLF) Penyidik Unit IV Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim memeriksa Ketua KONI Banyuwangi Mukayin. Mukayin dilaporkan atas dugaan penggelapan dana hibah sebesar Rp 4 Miliar.

Pemeriksaan terhadap Mukayin dilakukan di Polresta Banyuwangi pada Rabu (23/11). Mukayin diperiksa kurang lebih selama 7 jam.

Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Agus Sobarnapraja membenarkan tentang kedatangan penyidik dari Polda Jatim. Namun, Agus mengaku hanya tahu ada penyidik dari Polda Jatim yang datang untuk melakukan pemeriksaan di Polresta Banyuwangi.

“Memang benar ada penyidik Polda Jatim datang, namun belum monitor terkait hal apa,” jawab Agus secara singkat.

Mukayin sendiri mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap dirinya oleh penyidik Polda Jatim hanya sebatas klarifikasi tentang laporan masyarakat.

“Kami hanya diminta klarifikasi, karena ada laporan masyarakat kaitan anggaran dana hibah,” kata Mukayin kepada wartawan.

Mukayin menyebut dirinya justru belum mengetahui mengenai laporan itu, apakah berkaitan dugaan penyelewengan anggaran atau lainnya.

“Laporannya saya tidak tahu. Saya hanya diminta klarifikasi betulkah dana KONI tahun sekian jumlahnya sekian, peruntukannya, dan lain sebagainya. Berkas, semua sudah kami serahkan ke penyidik,” tutur Mukayin.

Mukayin membantah terkait isu bahwa KONI Banyuwangi diduga menggelapkan anggaran dana hibah sepanjang 2020-2022. Karena peruntukan anggaran itu, lanjutnya, sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

“Peruntukannya dibagi dua untuk sekretariat KONI dan untuk pembinaan Cabor,” terangnya.

Terkait dugaan masyarakat yang menuding KONI Banyuwangi melakukan penyelewengan pihaknya justru tidak menyalahkan. Dia menilai masyarakat tidak tahu hal itu.

“Cuman kalau dikatakan penyelewengan, saya tertawa. Di mana penyelewengannya? Karena apa? Dengan dana seperti itu, sekretariat KONI hanya mengambil 10 persen. Sedangkan sisanya sudah dibagi ke setiap Cabor,” katanya.

Bahkan menurut Mukayin, anggaran dana hibah Rp 4 miliar pada 2022 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)-nya belum dibuat. Karena penggunaan anggaran KONI 2022 masih tersisa hingga Desember.

“Jadi, faktanya justru bukan membantah, kami memang tidak main-main dalam hal anggaran. Saya juga menekankan anggota saya jangan main-main dengan anggaran,” tegasnya.

Diketahui, Ketua KONI Banyuwangi dilaporkan atas dugaan penggelapan dana hibah sebesar Rp 4 Miliar. Laporan itu, ditangani oleh Polda Jatim. Pada 25 Oktober 2022 lalu KONI Banyuwangi sempat dipanggil ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.

Diduga KONI menyelewengkan anggaran dana hibah sebesar kurang lebih Rp 500 juta, hal itu terkait dugaan mark up anggaran dalam LPJ tahun anggaran 2020 sampai 2022.

(Sumber : Ketua KONI Banyuwangi Diperiksa Polisi Terkait Penggelapan Dana Hibah Rp 4 M)

Jakarta (VLF) Calon tersangka kasus raibnya dana nasabah di rekening Bank Sulselbar di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) yang mencapai Rp 10 miliar segera diumumkan. Penetapan tersangka sisa menunggu gelar perkara usai kasus ini naik ke tahap penyidikan.

“Tinggal nunggu gelar perkara, nanti setelah gelar perkara baru kita tentukan dari hasil perkara penetapan tersangka,” tutur Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Syamsu Ridwan saat dikonfirmasi, Rabu (23/11/2022).

Kombes Syamsu menuturkan, saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti. Namun dia memastikan kasus ini sudah ada unsur pidananya.

“Cukup alat bukti, (langsung) gelar perkara dalam hal penetapan tersangka. Jadi ini sudah memenuhi unsur dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi sudah ditemukan tindak pidana,” tegasnya.

Dia menjelaskan, polisi mengusut dua laporan terkait kasus raibnya dana nasabah Bank Sulselbar. Satu laporan polisi (LP) yang sebelumnya ditangani Polresta Mamuju, kini dilimpahkan ke Polda Sulbar.

“Jadi ada 2 LP yang sudah naik penyidikan, satu LP dari Polresta yang saat ini dilimpahkan ke Polda dan satu lagi LP dari Polres (Polresta Mamuju) sendiri yang juga sudah tahap penyidikan,” urai Kombes Syamsu.

Menurutnya, kasus ini dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan uang. Namun Kombes Syamsu tidak menampik adanya unsur kejahatan siber terkait hal ini.

“Kalau laporan awal itu kan penggelapan. Tapi kita juga ada mengarahkan untuk tindak pidana yang lain seperti Undang-undang siber dan sebagainya,” paparnya.

Namun pihaknya masih mendalami laporan penggelapan dan penipuan dalam kasus raibnya uang yang mencapai total Rp 10 miliar di rekening nasabah Bank Sulselbar.

“Tapi laporan masih tahap penggelapan penipuan, sesuai dengan laporan,” tambah Kombes Syamsu.

Korban Dilarang Lapor Polisi
Bank Sulselbar melarang nasabahnya yang menjadi korban di Mamuju agar tidak melaporkan kasus hilangnya uang di rekening kepada polisi. Pihaknya berdalih hal itu bisa menghambat investigasi internal yang dilakukan Bank Sulselbar.

“Kenapa kemarin kita minta nasabah tidak melapor polisi karena akhirnya memperlambat langkah kita untuk lakukan penelusuran 40 hari itu,” kata Tim Legal Bank Sulselbar Faisal Satria kepada detikcom, Senin (14/11).

Faisal mengaku pihaknya sedang melakukan penelusuran terkait laporan nasabah yang uangnya raib. Dia meminta nasabah untuk bersabar dan menunggu proses yang berjalan di Kejati Sulbar.

“Karena waktu tersita, kita dipanggil polisi juga. Akhirnya waktu banyak tersita. Maunya kita kemarin tunggu proses kejaksaan,” sebutnya.

Faisal menambahkan penelusuran raibnya dana nasabah sesuai dengan aturan POJK Nomor 18 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut dijelaskan pihak bank diberi waktu 40 hari kerja untuk menangani pengaduan layanan konsumen.

“Kita berharap juga prosesnya berbarengan dengan di kejaksaan. Kalau itu 40 hari kerja kita biar belum waktu jatuh tempo 40 hari itu tapi kalau sudah ditemukan dan dicocokkan data untuk pengembalian. Kita kembalikan,” imbuh Faisal.

Nasabah Ancam Demo
Untuk diketahui, ada 34 nasabah Bank Sulselbar yang uang di rekeningnya raib dengan total kerugian mencapai Rp 10 miliar. Pihak Bank Sulselbar bahkan telah mengundang para korban dalam pertemuan tertutup pada di salah satu hotel di Jalan Hertasning Kota Mamuju, Jumat (11/11) lalu.

Namun pertemuan tersebut dianggap tidak memberikan keputusan yang memuaskan bagi para korban. Para nasabah pun mengancam akan menggelar aksi demonstrasi.

“Ini kalau tidak dikembalikan uang bulan ini (November), sesuai ucapan pas kami datangi kemarin bank (Sulselbar), puluhan nasabah ini datang lagi ke bank aksi,” tegas Nurmi, salah satu nasabah yang uangnya raib kepada detikcom, Minggu (13/11).

Nurmi menegaskan nasabah yang uangnya raib tidak mau tahu proses hukum yang berjalan di Kejaksaan. Nasabah menginginkan uang mereka dikembalikan oleh pihak bank.

“Pokoknya tidak ada kita urusan dengan kejaksaan, uang harus dikembalikan,” ujarnya.

(Sumber : Calon Tersangka Raibnya Dana Nasabah Bank Sulselbar Rp 10 M Segera Diumumkan)

Jakarta (VLF) Komisi III DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan RKHUP hari ini. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pemerintah telah melakukan perbaikan berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat, termasuk soal usulan penghapusan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara.

“Yang paling menonjol adalah usulan penghapusan Pasal 347 dan 348 yang mengatur soal penghinaan kepada kekuasaan umum atau lembaga negara seperti DPR dan Polri. Kalau mengacu komunikasi lintas fraksi, kedua pasal ini sangat mungkin dihapus karena begitu besarnya atensi masyarakat,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (24/11/2022).

Dalam draf RKUHP yang akan dibahas hari ini, pasal 347 mengatur hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan bagi penghina kekuasaan umum atau lembaga negara. Hukuman ini bisa diperberat menjadi 3 tahun penjara jika timbul kerusuhan akibat perbuatan tersebut.

Habiburokhman melanjutkan ada usulan perbaikan Pasal 100 RKUHP terkait pidana mati. Dengan sejumlah perbaikan yang akan dibahas hari ini, Habiburokhman mengharapkan pembahasan RKUHP tidak lagi bertele-tele.

“Kami berharap pembahasan RKUHP tidak bertele-tele lagi dan bisa segera disahkan. Meskipun sudah banyak sekali aspirasi masyarakat yang ditampung dalam penyusunan RKUHP ini, tetap tidak mungkin RKUHP sempurna untuk semua orang. Sebab aspirasi masyarakat sering kali bertentangan ekstrem satu sama lain,” ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya mendapat laporan dari Komisi III DPR bahwa masih ada pasal-pasal kontroversial di RKUHP yang perlu disinkronkan lagi. Namun dia memastikan DPR dan pemerintah menghendaki pembahasan RKUHP segera rampung pada masa sidang ini.

“Informasi dari teman-teman di komisi teknis, masih ada beberapa pasal yang belum terjadi sinkronisasi para pihak. Tetapi semangatnya temen-temen komisi teknis dalam hal ini Komisi III ingin sekali pengesahan RKHUP dapat dilakukan dalam masa sidang ini,” kata Ketua Harian Gerindra itu.

(Sumber : Pembahasan RKUHP Lanjut Hari Ini, Pasal Hina DPR Diusulkan Dihapus)

Jakarta (VLF) Pemerintah mengusulkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) masuk Prolegnas Prioritas 2023. Pengusulan revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023 diwarnai penolakan dua fraksi di DPR RI.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menkumham Yasonna Laoly di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2022). Yasonna mengatakan perubahan UU IKN ditujukan untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota negara.

“Pemerintah mengusulkan tambahan dua RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 karena adanya dinamika perkembangan dan arahan Presiden yaitu rencana perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik,” kata Yasonna dalam rapat.

Yasonna melanjutkan revisi UU IKN juga berisi perubahan mengenai pendanaan dan pengelolaan barang milik negara. Menurutnya, UU IKN akan ditunjang pula oleh peraturan khusus yang mengatur pembiayaan, penanaman modal atau investasi, serta jaminan kelangsungan pembangunan IKN.

“Pengaturan itu juga terkait pengolahan kekayaan IKN,” kata Yasonna.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas selaku pimpinan rapat menjaring sikap dari 9 fraksi di DPR mengenai usulan itu. Dia mengatakan ada 6 fraksi yang menerima revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

Fraksi Demokrat dan PKS menolak revisi UU IKN yang diusulkan pemerintah. Sementara itu, Fraksi NasDem belum mengambil keputusan atau abstain.

“Yang menerima adalah parpol pendukung pemerintah, semuanya. Yang menolak adalah PKS dan Demokrat,” kata Supratman.

Lalu ada suara muncul dari mikrofon. Suara yang menginterupsi Supratman itu adalah suara anggota DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari, yang menyampaikan bahwa NasDem bersikap abstain.

“Pimpinan, NasDem abstain tadi, untuk usulan pemerintah tadi,” kata suara tersebut. Setelah itu, Supratman membacakan kesimpulan rapat. Rapat menyimpulkan sebanyak 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2023.

“Untuk menyepakati, prolegnas RUU perubahan prioritas 2023 sebanyak 32 RUU, prolegnas RUU prioritas tahun 2023 sebanyak 41 RUU, prolegnas RUU perubahan keempat RUU tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU,” ujar Supratman.

Kesimpulan itu disetujui oleh para peserta rapat. Rapat diakhiri dengan penandatanganan Prolegnas Prioritas 2023 tersebut.

Usulan Prolegnas Prioritas 2023:

RUU Usulan DPR:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law).
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
14. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.
15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional).
19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian.
22. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
23. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
26. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)RUU usulan pemerintah:
27. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
28. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
29. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
31. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
32. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.
33. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah.
34. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
35. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
36. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
37. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
38. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa PublikRUU usulan DPD:
39. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
40. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
41. Rancangan Undang-Undang DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah.

(Sumber : Usulan Revisi UU IKN Diwarnai Penolakan)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Rizaldi menyoroti kasus penganiayaan terhadap anggota TNI AU, Prada Indra, hingga tewas oleh seniornya. Bobby mendesak agar kasus diusut tuntas dan pelaku dipecat secara tidak hormat.

“Iya, diusut tuntas karena bukan dalam proses pendidikan dan pelatihan. Dan bilamana pelaku melakukan tindakan melanggar hukum, harus dipecat dengan tidak hormat dan menjalani hukuman pidana,” kata Bobby kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).

Bobby menuturkan penganiayaan yang dilakukan dalam fasilitas pendidikan masuk kategori bullying. Menurutnya, bullying sudah sangat berbahaya, bisa sampai menelan korban jiwa.

“Penganiayaan dalam fasilitas pendidikan bisa dikategorikan sebagai perundungan (bullying). Berbahaya bila sampai ada korban jiwa dan tidak boleh terulang lagi di masa datang,” tuturnya.

Bobby mengingatkan, pendidikan militer merupakan bagian dari persiapan tempur yang disiapkan untuk mengasah kedisiplinan dan fisik. Dia menilai akan sangat berbahaya jika anggota TNI memiliki perilaku buruk di fase awal kemiliteran.

“Pendidikan militer adalah kedisiplinan tinggi yang memiliki kemampuan fisik di atas rata-rata karena untuk bertempur. Berbahaya bila ada oknum bibit-bibit perilaku buruk di fase awal,” imbuhnya.

Prada Indra Dianiaya
Seorang prajurit TNI AU, Prada Muhammad Indra Wijaya, tewas diduga dianiaya sesama prajurit. TNI AU turun tangan menyelidiki kasus ini.

“Dispenau TNI AU, dalam hal ini Satuan Polisi Militer (Satpom) Koopsud III Biak, masih terus melakukan penyidikan dan pendalaman terhadap dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Prada Muhammad Indra Wijaya,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah dalam keterangannya, hari ini.

Prada Indra merupakan Tamtama yang bertugas di Sekretariat Makoopsud III Biak. Prada Indra meninggal dunia pada Sabtu (19/11).

“Prada Muhammad Indra Wijaya dilaporkan telah meninggal di rumah Sakit Lanud Manua, Biak, setelah pingsan di mes Tamtama Tiger Makoopsud III Biak,” kata Indan.

TNI AU saat ini telah melakukan sejumlah penelusuran. Hasilnya, empat prajurit ditahan.

“TNI AU telah menahan empat prajurit yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan untuk dimintai keterangan dan penyidikan lebih lanjut. Bila (mereka) terbukti ditemukan ada tindak pidana penganiayaan, TNI AU akan memberikan sanksi hukum tegas, sesuai aturan yang berlaku,” kata Indan.

(Sumber : Legislator Dukung TNI AU Pecat 4 Prajurit Penganiaya Prada Indra hingga Tewas)

Jakarta (VLF) Tiga komisioner Bawaslu Prabumulih, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka korupsi Rp 1,8 miliar. Ketiganya kemudian langsung ditahan.

Mereka adalah Ketua Bawaslu, HJ dan dua komisoner IR dan IS. Ketiganya, terlibat dalam dugaan korupsi mark up pembelian ATK menggunakan dana belanja hibah kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan APBD Pemkab Prabumulih Tahun 2017-2018.

“Benar, ketua dan dua komisioner Bawaslu aktif tersebut kita tetapkan tersangka dugaan korupsi penggelembungan harga pembelian ATK tahun 2017,” kata Kasi Intel Kejari Prabumulih, Anjasra dikonfirmasi detikSumut, Kamis (24/11/2022).

Menurutnya, sejak hari ini hingga 20 hari ke depan ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan yang dikeluarkan pada hari ini.

“Para tersangka langsung ditahan di Rutan Kelas IIB hingga 20 hari ke depan,” katanya.

Pengungkapan ini, kata dia, berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyelewengan dana di Bawaslu Prabumulih sebesar Rp 1.834.093.068 dari total anggaran Rp 5,7 miliar.

“Dari laporan itu kita kemudian melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil audit keuangan Negar oleh Badam Pengawas Keuangan Negara dan Pembangunan (BPKP) Sumsel bahwa Negara mengalami kerugian senilai Rp 1,8 miliar dari total anggaran Rp 5,7 miliar,” ungkapnya.

Mereka, lanjutnya, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ketiga ditahan dan dijerat Pasal yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Para tersangka kita kenakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 juntco UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juntco Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP jurmntco Pasal 64 Ayat 1 KUHP,” jelasnya.

(Sumber : Ketua dan 2 Komisioner Bawaslu Prabumulih Jadi Tersangka Korupsi)

Jakarta (VLF) Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengungkap masalah hilangnya beras 500 ton di di Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Menurutnya, dugaan sementara beras tersebut dipinjamkan.

“Sementara ini dipinjampakaikan. Kerja sama dengan mitra. Kita belum tahu. Makanya sekarang dalam penanganan, tapi yakin itu pasti selesai,” kata Buwas saat ditemui di DPR RI, Rabu (23/11/2022).

Buwas mengatakan saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh kepolisian. Ia juga menegaskan karena hal ini melibatkan kepala gudang, maka akan langsung dipecat.

“Kepala gudang (pelaku). Sudah (dipecat), saya nggak main-main itu, langsung copot. Itu sudah melibatkan Bulog, oknum Bulog, kepala gudang, nanti dipecat, harus!” tegasnya.

Ia memastikan bahwa kasus ini harus selesai dan dipertanggungjawabkan. Jika memang benar dipinjamkan, maka harus segera dikembalikan 500 ton beras tersebut.

“Apapun namanya, itu akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah kalau dipinjamkan, dipinjamkan ke siapa? Dia harus segera mengembalikan yang 500 ton itu. Ini sedang ditangani, internal kita. Tapi kita sudah menyiapkan itu untuk ditangani secara hukum. Karena itu pidana,” ungkapnya.

(Sumber : Buwas Ungkap 500 Ton Beras di Pinrang Hilang: Kepala Gudang Dipecat!)