Jakarta (VLF) Hingga saat ini, keberadaan Ismail Bolong masih belum diketahui. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan sejak video viral Ismail Bolong yang menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, keberadaannya masih menjadi misteri.

“Ya kan sejak viral video-video itu kan beliau tidak diketahui keberadaannya ya,” ucap Pipit saat dihubungi, Selasa (29/11/2022).

Disebutkan, semenjak video tersebut viral, Ismail Bolong sudah tidak berada di rumahnya. Pipit mengatakan pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan RT setempat.

“Yang jelas mereka di rumahnya tidak berada di tempat, tapi kita sudah titipkan ya, kepada RT-nya,” ucap Pipit.

Ismail Bolong dijadwalkan Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan hari ini terkait dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Jika dia kembali mangkir, Bareskrim Polri bakal menetapkan Ismail Bolong sebagai DPO.

“Ya nanti kita lihat, kalau misalnya nggak kooperatif sama sekali, kita lengkapi pembuktian nanti kita DPO-kan,” ujar Pipit.

Hingga saat ini, pihak Ismail Bolong belum mengkonfirmasi kehadirannya. Pipit mengatakan akan menunggu konfirmasi kehadiran Ismail Bolong hingga malam nanti.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan keberadaan Ismail Bolong sedang dicari. Tim yang diturunkan mencari Ismail Bolong adalah dari Polda Kalimantan Timur (Kaltim) dan Mabes Polri.

“Ismail Bolong sekarang tentunya tim yang mencari, baik dari Kaltim maupun dari Mabes, ditunggu saja,” kata Listyo di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11).

Listyo juga mengkonfirmasi pihaknya akan segera mengklarifikasi kasus yang heboh karena Ismail Bolong. Polri juga sudah berupaya memanggil Ismail.

“Tentunya proses pencarian kan itu strategi dari kepolisian ada, panggilan ada juga,” ujarnya.

(Sumber : Polri: Keberadaan Ismail Bolong Belum Diketahui Sejak Videonya Viral)

Jakarta (VLF) KPK menjerat para tersangka korupsi di markas pengadilan, Mahkamah Agung (MA). Setidaknya sudah ada 2 hakim agung yang kini menjadi tersangka.

Berikut ini rangkuman kasus yang mengoyak di balik panggilan Yang Mulia tersebut sebagaimana dicatat detikcom, Selasa (29/11/2022):

SKENARIO BESAR
Sejumlah nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Semarang, Jawa Tengah, beralibi tidak bisa menarik simpanan di KSP Intidana. Salah satu nasabah, Heryanto Tanaka, lalu menggugat pailit KSP Intidana di pengadilan. Selain itu, mempolisikan Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman, agar dipidana.

Siapa nyana, di balik sengketa dan pelaporan pidana itu, Heryanto Tanaka disebut KPK menyuap banyak pihak, termasuk hakim agung.

KASUS PERDATA/PAILIT
Di tingkat kasasi, permohonan Heryanto Tanaka dikabulkan. Duduk sebagai ketua majelis Syamsul Maarif PhD dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Ibrahim. Putusan itu diketok pada 13 Mei 2022. Salah satu amarnya menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana Pailit dengan segala akibat hukumnya. Duduk sebagai ketua majelis Syamsul Maarif dengan anggota Sudrajat Dimyati dan Ibrahim.

Di perjalanan, KPK melakukan OTT hingga akhirnya MA membatalkan pailit KSP Intidana.

KASUS PIDANA
Kasus bermula saat Rapat Anggota Khusus (RAK) Intidana memilih Budiman Gandi Suparman sebagai Ketua Umum Intidana 2015-2018. Budiman Gandi Suparman kemudian dipidanakan dengan dugaan pasal pemalsuan surat.

Di PN Semarang, Budiman Gandi Suparman divonis bebas. Jaksa lalu kasasi. Disokong Heryanto Tanaka, uang disebut KPK mengalir ke majelis kasasi. Akhirnya Budiman Gandi Suparman dihukum 5 tahun penjara. Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah melakukan pidana menggunakan akta autentik yang dipalsukan.

Putusan pidana itu diketok oleh Sri Murwahyuni dan Gazalba Saleh. Adapun Prim Haryadi mengajukan dissenting opinion. Belakangan, Gazalba Saleh jadi tersangka korupsi oleh KPK.

DAFTAR TERSANGKA YANG MULIA
Sudrajad Dimyati (Ari Saputra/detikcom)
KPK menetapkan sejumlah nama karena diduga menerima uang miliaran rupiah agar mengetok putusan sesuai dengan pesanan. Demikian daftar tersangkanya.

2 Hakim Agung

Dua hakim agung dijadikan tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Sudrajad Dimyati adalah hakim anggota kasasi perkara pailit Intidana dan Gazalba Saleh adalah hakim kasasi pidana Ketua Pengurus KSP Intidana. Gazalba Saleh tidak terima atas status tersangkanya dan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. Saat ini masih berlangsung.

2 Hakim

Dua hakim juga dijadikan tersangka korupsi di kasus itu, yaitu hakim Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti Sudrajad Dimyati) dan Prasetio Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti Gazalba Saleh). KPK menduga keduanya menjadi penghubung untuk transaksi korupsi.

4 PNS MA

KPK juga menerapkan 4 PNS Mahkamah Agung (MA). Mereka adalah:

1. Desy Yustria, sehari-hari PNS bagian Pendaftaran Perkara Perdata MA, diduga berperan sebagai kurir/penerima uang suap.
2. Muhajir Habibie, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.
3. Nurmanti Akmal, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.
4. Albasri, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.

Staf MA

KPK juga menetapkan tersangka staf hakim agung Gazalba Saleh, yaitu Rendy Novarisza.

Penyuap

KPK menetapkan sejumlah orang dengan dugaan sebagia pihak penyuap, yaitu:

1. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (nasabah KSP Intidana)
2. Heryanto Tanaka (nasabah KSP Intidana)

Pengacara

Pihak pengacara yang menjadi penghubung di kasus itu juga dijadikan tersangka, yaitu:

1. Yosep Parera
2. Seko Suparno

TANGGAPAN MA
MA masih menunggu waktu untuk menanggapi kasus itu.

“Terkait proses hukum yang dihadapi GZ setelah KPK menetapkan dan mengumumkan sebagai tersangka, kami banyak menerima pertanyaan dari wartawan/media yang menanyakan tindak lanjutnya seperti apa, apakah langsung penonaktifan? Apa tanggapan MA sehubungan dengan hal tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menjawab bahwa MA akan mengambil sikap nanti pada waktunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata jubir MA Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

“Oleh karena itu, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya,” sambung Andi Samsan Nganro.

(Sumber : Parade Tersangka Korupsi Yang Mulia: 2 Hakim Agung, 2 Hakim, 4 PNS MA)

Jakarta (VLF) KPK mengaku sedang memperbaiki proses pemanggilan saksi suatu tindak pidana korupsi. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan bila satuan tugas (satgas) yang berada di bawahnya patut mendapatkan koreksi perihal ini.

Awalnya dalam konferensi pers pada Selasa, 22 November 2022, Karyoto menjawab pertanyaan mengenai kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru yang menjerat Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani. Salah seorang wartawan menanyakan tentang ada tidaknya pemanggilan dari KPK untuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Karyoto lantas menjawab seperti ini:
“Kami kadang-kadang memang beberapa kali selalu bertanya-tanya ini kepada… Kalau yang kita panggil itu menghebohkan, contoh dulu kalau nggak salah Effendi Gazali. Setelah ditanya-tanya, mohon maaf, saya nggak tahu waktu itu pemeriksaan,” ucap Karyoto.

“Pemeriksaan saksi itu adalah orang yang melihat atau mendengar terhadap suatu peristiwa pidana. Kalau hanya misalnya dalam suatu pihak, ‘Oh saya ketemu ini, ketemu ini’. Kalau tidak perlu ya seharusnya tidak tetapi yang dipaksakan biar heboh. Kita nggak tahu ini,” imbuh Karyoto.

Berkaitan dengan Zulkifli Hasan, Karyoto mengaku masih akan mengkajinya lebih dulu. Apabila peran Zulkifli Hasan dirasa tidak signifikan, maka KPK disebut Karyoto tidak perlu memanggil yang bersangkutan untuk menjadi saksi.

“Tapi yang ini akan kami dalami lagi apakah yang bersangkutan layak betul sebagai saksi dalam konstruksi perkara atau hanya karena ada dengar-dengar langsung dipanggil. Nah ini tentunya koreksi buat kami juga, nanti akan kami lihat ke dalam, satgas itu, bagaimana tentang urgensinya seseorang ini dipanggil dalam sebuah bangunan perkara,” ucap Karyoto.

Tentang Effendi Gazali, pada tahun 2021, dirinya pernah dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus suap bansos COVID-19. Effendi Gazali kala itu menyebut namanya tidak ada dalam BAP atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Tadi udah terbukti bahwa nama saya tidak ada di BAP-nya Matheus Joko,” kata Effendi, kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).

Effendi Gazali mengatakan BAP yang menyebut dirinya menerima dana dari proyek bansos itu palsu.
“Yang kedua, dengan demikian bahwa berapa puluh miliar dan seratus delapan itu seperti ada yang di sini ini adalah data yang palsu. Karena nama saya belum ada di pemeriksaan atau BAP-nya Matheus Joko,” jelas Effendi.

Lebih lanjut, Effendi Gazali mengatakan pemeriksaannya sebagai saksi tadi lebih banyak membahas seminar riset bansos pada 23 Juli 2020. Di situ Effendi diketahui sebagai pembawa acara dan terdapat Ray Rangkuti sebagai pembicara.

“Tadi kami lebih banyak membahas tentang seminar riset bansos 23 Juli 2020, di mana saya pembawa acara atau fasilitator, antara lain Ray Rangkuti yang berbicara,” katanya.

(Sumber : KPK Bicara Koreksi Pemanggilan Saksi, Singgung soal Effendi Gazali.)

Jakarta (VLF) Polda Metro Jaya menghapus tilang manual sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menilai penghapusan tilang manual hal positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas.

“Tilang elektronik adalah untuk memberikan suatu pengawasan edukasi kepada masyarakat bahwa tertib lalu lintas adalah hal yang memang harus dilaksanakan. Kalau kita menggunakan manual akan kerepotan. Instruksi Kapolri tilang elektronik harus segera, langkah yang terbaik untuk mendisiplinkan daripada masyarakat,” kata Kombes Latif Usman kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Polda Metro Jaya telah menggunakan tilang elektronik dengan menyebar kamera e-TLE statis di 53 titik Jakarta. Di samping itu, Polda Metro Jaya juga telah meluncurkan 10 e-TLE mobile untuk melakukan pengawasan di wilayah yang tidak ter-cover e-TLE statis.

“Karena kalau masih manual istilahnya kayak kucing-kucingan. Polda Metro Jaya dari tahun 2019 sebetulnya sudah ada 53 titik e-TLE statis. Besok akan kita launching untuk melengkapi daripada seluruh pengawasan ruas jalan yang ada di Jakarta. Ada 10 e-TLE mobile yang akan kita operasionalkan,” ujarnya.

Fenomena Pelanggaran Lalu Lintas
Salah satu tantangan dari penghapusan tilang manual adalah munculnya pelanggaran-pelanggaran para pengendara. Misalnya, dengan melepas dan memalsukan pelat nomor.

“Nah inilah tetap akan kita lakukan penindakan secara manual. Kita akan memeriksa, akan melihat nomornya. Kalau pelat nomor tidak ada kita akan cek,” ucapnya.

Apabila setelah dicek ada yang mendekati unsur pidana, pengendara akan ditindak. Salah satunya dengan menyita kendaraan tersebut.

“Nah kalau ini ada unsur-unsur yang mendekati unsur pidana bisa pemalsuan alat bisa digunakan untuk kesehatan sehingga akan kita lakukan penyitaan kendaraan yang tidak sesuai dengan itu,” ungkapnya.

Latif juga menyinggung terkait tetap adanya tilang manual. Hal itu dilakukan kepada pelanggar yang berpotensi melanggar pidana.

“Penyitaannya apa? Oleh lalu lintas dengan tilang manual. Jadi tilang manual masih kita gunakan memang untuk menindak pelanggaran yang sudah untuk menghindari daripada e-TLE tilang elektronik tersebut. Kita akan lakukan tilang manual,” paparnya.

Latif mengatakan penindakan secara manual hanya akan dilakukan jika pelanggaran yang dilakukan berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan atau terindikasi melakukan pelanggaran pidana.

“Tentunya kami kan harus tetap melakukan penertiban penegakan hukum tetap harus berjalan, karena masyarakat yang melakukan pelanggaran itu sangat membahayakan, dan itu ibaratnya pemalsuan. Bisa untuk menjadi alat atau sarana untuk kejahatan bisa saja, karena melepas pelat nomor, dengan pelat nomor itu adalah persyaratan untuk bisa beroperasional di jalan,” pungkasnya.

(Sumber : Polisi Bicara Fenomena Pelanggaran Lalu Lintas Saat Tilang Manual Dihapus)

Jakarta (VLF) Kompolnas ikut menyoroti ulah oknum Polrestabes Makassar Brigadir A mengamuk dan mengancam santri di pondok pesantren (ponpes) Tahfizul Quran Imam Al-Zuhri, Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Aksi koboi Brigadir A itu termasuk kategori pelanggaran berat kode etik profesi Polri dan dapat diproses pidana.

“Tindakan pelaku masuk kategori pelanggaran berat kode etik profesi Polri,” kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, dikutip dari detikNews, Senin (28/11/2022).

Poengki pun mendesak agar Polri mengecek Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api (SIMSA) anggota Polri. Menurutnya, Brigadir A tidak layak memegang senjata api.

“Kuat dugaan bahwa pelaku secara emosional tidak layak menggunakan senjata api. Kompolnas mendorong laporan pidana yang dilimpahkan ke Polrestabes Makassar dapat diproses secara profesional berdasarkan scientific crime investigation,” paparnya.

Kompolnas juga meminta agar surat SIMSA seluruh anggota Polri dicek lagi. Poengki menilai kebijakan itu perlu dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

“Kompolnas mendorong pengecekan surat ijin membawa dan menggunakan senjata api (SIMSA) seluruh anggota,” tuturnya.

Lebih lanjut, Poengki mengatakan jika ada surat SIMSA yang telah habis masanya, maka pemeriksaan harus lebih teliti. Anggota Polri yang memegang senjata harus melalui sejumlah seleksi yang ketat.

“Jika sudah kadaluwarsa maka yang bersangkutan harus mengikuti serta harus lulus dari serangkaian tes, termasuk tes kemampuan menembak, tes psikologi dan tes bebas narkoba, untuk mendapatkan kembali SIMSA,” urai Poengki.

Duduk Perkara Aksi Koboi Brigadir A
Brigadir A sebelumnya mengancam santri dengan senjata api di Ponpes Tahfizul Quran Imam Al-Zuhri pada Rabu malam (23/11) lalu.

Kasi Humas Polres Gowa AKP Hasan Fadhlyh menjelaskan, Brigadir A adalah seorang anggota Polrestabes Makassar. Oknum polisi itu diduga tersulut emosi karena menduga rumahnya telah dilempar oleh santri.

“Tersulut emosi kemudian tidak terkontrol akhirnya terjadi. Namanya juga mungkin sisi kemanusiaan mungkin kadang orang bisa mengontrol emosinya kadang tidak,” kata AKP Hasan kepada detikSulsel, Minggu (27/11).

Hasan menyebut Propam Polres Gowa telah turun tangan menyelidiki aksi koboi Brigadir A. Namun penanganan kasus Brigadir A itu kini ditangani oleh Propam Polrestabes Makassar.

“Mengingat personel yang dimaksud bertugas di Polrestabes Makassar sehingga diambil alih oleh Propam Polrestabes untuk penegakan hukum untuk personelnya,” imbuhnya.

(Sumber : Kompolnas Minta Brigadir A Dipidana gegara Ancam Pistol ke Santri di Ponpes)

Jakarta (VLF) Kompolnas menyayangkan kejadian polisi mengancam santri dengan pistol di Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia meminta agar Polri mengecek Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api (SIMSA) anggota Polri .

Awalnya, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti menyebut peristiwa di Gowa itu menunjukkan ada peristiwa penyalahgunaan senjata api. Brigadir A yang melakukan hal tersebut, diduga tidak layak memegang senjata api.

“Kuat dugaan bahwa pelaku secara emosional tidak layak menggunakan senjata api. Kompolnas mendorong laporan pidana yang dilimpahkan ke Polrestabes Makassar dapat diproses secara profesional berdasarkan scientific crime investigation,” kata Poengki kepada wartawan, Minggu (27/11/2022).

Tak hanya itu, Kompolnas juga berharap agar pelaku segera disidang etik. Apa yang dilakukkan Brigadir A telah melanggar kode etik profesi Polri.

“Tindakan pelaku masuk kategori pelanggaran berat kode etik profesi Polri,” kata Poengki,.

Agar kasus tak terulang, Kompolnas meminta agar surat SIMSA anggota Polri dicek lagi. Jika ada yang telah habis masanya, maka pemeriksaan harus lebih teliti.

“Kompolnas mendorong pengecekan surat ijin membawa dan menggunakan senjata api (SIMSA) seluruh anggota. Jika sudah kadaluwarsa maka yang bersangkutan harus mengikuti serta harus lulus dari serangkaian tes, termasuk tes kemampuan menembak, tes psikologi dan tes bebas narkoba, untuk mendapatkan kembali SIMSA,” ucapnya.

Brigadir A sebelumnya mengancam satri dengan senjata api di pondok pesantren (Ponpes) Tahfizul Quran Imam Al-Zuhri, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal ini dilakukan setelah pihak pesantren membuat laporan ke Polres Gowa.

“Mengingat personel yang dimaksud bertugas di Polrestabes Makassar sehingga diambil alih oleh Propam Polrestabes untuk penegakan hukum untuk personelnya,” kata Kasi Humas Polres Gowa AKP Hasan Fadhlyh kepada detikSulsel, Minggu (27/11/2022).

Menurut Hasan, Brigadir A adalah seorang anggota Polrestabes Makassar. Namun Brigadir A domisili di Kelurahan Samata, Gowa.

“Diduga Brigadir A ini dari anggota Polretabes. Cuma, dia berdomisili di situ di Samata, mungkin di depan ponpes itu,” katanya.

Hasan membenarkan Brigadir A memang diduga melakukan aksi koboi mengancam pistol ke santri. Dia menyebut Brigadir A tersulut emosi.

“Tersulut emosi kemudian tidak terkontrol akhirnya terjadi. Namanya juga mungkin sisi kemanusiaan mungkin kadang orang bisa mengontrol emosinya kadang tidak,” kata Hasan.

(Sumber : Kompolnas: Ulah Polisi Ancam Santri di Gowa Pakai Pistol Pelanggaran Berat)

Jakarta (VLF) YLBHI mendesak agar DPR mendengarkan aspirasi masyarakat terkait RKUHP. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa DPR telah menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Kami sudah sangat menyerap aspirasi masyarakat. Bukan hanya mendengar, kami juga mengakomodir banyak aspirasi masyarakat seperti penghilangan kata ‘dapat’ dalam pasal 100 terkait pidana mati,” kata Habiburokhman saat dihubungi, Minggu (27/11/2022).

“Reformulasi pasal-pasal penghinaan untuk menjaga agar pasal-pasal tersebut tidak dijadikan alat kekuasaan, dan bahkan formulasi pasal baru berupa pengaturan pidana bagi penegak hukum yang melakukan rekayasa perkara pidana,” katanya.

Habiburokhman sadar, bahwa masih ada yang belum puas soal RKUHP yang akan disahkan. Tapi, dia meminta jangan menuduh DPR abai soal menyerap aspirasi.

“Kalau masih ada pihak yang belum puas ya wajar, tapi pernyataan kalau DPR mengabaikan aspirasi masyarakat jelas sangat tidak berdasar,” katanya.

“RKUHP ini UU yang paling banyak menyerap aspirasi masyarakat dan bahkan paling lama dibahas di DPR,” katanya.

Menurut Habiburokhman, yang paling penting saat ini adalah mencabut KUHP yang dibuat saat masa koloni Belanda.

“Saat ini yang paling penting adalah bagaimana mencabut KUHP yang saat ini berlaku, yang jelas-jelas seluruh pasalnya buatan penjajah Belanda dan sudah banyak sekali mengantarkan tokoh-tokoh kritis ke penjara,” katanya.

Menurut Habiburokhman, RKUHP memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena pasti selalu ada perdebatan di antar kelompok masyarakat.

“Tidak mungkin ada satu UU yang memuaskan semua elemen masyarakat, karena aspirasi satu kelompok masyarakat bisa jadi bertentangan secara ekstrem dengan kelompok masyarakat lain,” katanya.

Kritik YLBHI
Komisi III DPR RI dan pemerintah mengambil keputusan soal draf RKUHP. Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati RKUHP dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan.

Kesepakatan diambil saat rapat kerja Komisi III DPR RI dan Kemenkumham yang mewakili pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir dan dihadiri Wamenkumham Edward OS Hiariej atau Eddy.

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mendesak DPR agar mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengesahkan draf RKUHP.

“Ya tidak juga, ini kan pembahasan masih di DPR dan pemerintah. Seharusnya anggota DPR menyerap, menerima masukan secara maksimal, bukan karena kompromi politik, bukan karena kesepakatan antarpartai saja, tapi harus memahami arti pidana,” jelas Isnur di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2022).

“Ketika sebuah pasal disusun dengan tidak memperhatikan keketatan pasal itu bisa sangat karet, bisa multitafsir dan bisa kemudian menjadi jerat pidana bagi semua orang,” sambungnya.

(Sumber : Habiburokhman Respons YLBHI: DPR Akomodir Aspirasi Masyarakat soal RKUHP)

Jakarta (VLF) Pengusaha asal Semarang, Agus Hartono, mengaku dimintai Rp 10 miliar oleh oknum jaksa Kejati Jawa Tengah berinisial PA. Kejagung turun tangan mengusut kasus ini.

“Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan secara internal untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan berbagai pemberitaan di media dengan melakukan klarifikasi terhadap oknum jaksa dimaksud, termasuk juga akan melakukan pemeriksaan/ klarifikasi terhadap pelapor,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Minggu (27/11/2022).

Meski begitu, jelas Ketut, pihaknya tetap menerapkan prinsip praduga tak bersalah. Jika terbukti, Kejagung akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum jaksa yang dimaksud.

“Saat ini Komisi Kejaksaan juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pemberitaan di media online dan media sosial, dan kami akan melakukan koordinasi secara intensif dan berkolaborasi untuk mendapatkan kebenaran atas pemberitaan dan laporan dimaksud,” lanjutnya.

Ketut memastikan pihaknya akan mempercepat proses hukum yang dilakukan oleh tersangka Agus yang juga sebagai pelapor. Hal ini agar Agus mendapatkan kepastian dan keadilan.

Sebelumnya diberitakan, kejadian ini bermula saat Agus dipanggil Kejati Jateng terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas kredit dari sejumlah bank ke PT Citra Guna Perkasa yang terjadi pada 2016.

Agus dimintai keterangan sebagai saksi di Kejati Jateng pada Juli 2022. Saat itu, Agus berujar, koordinator Pidsus Kejati Jateng berinisial PA meminta bertemu empat mata.

“Saat itu kondisinya penasihat hukum tidak boleh ke ruang pemeriksaan. Disampaikan dia (PA) bahwa saya masih bersalah dan kemudian akan dinyatakan 55 atau turut serta dalam tindak pidana korupsi karena ada satu tersangka sudah menjalani hukuman,” ujar Agus.

Agus mengaku saat itu dimintai uang untuk ‘mengurus’ kasus tersebut dengan nominal Rp 5 miliar untuk satu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sedangkan dalam perkara itu ada dua SPDP.

“Saya sempat bertanya ‘ada petunjuk?’ Katanya ‘atas perintah Pak Kajati bisa kita bantu, Pak’. Ada dua SPDP, satu SPDP Rp 5 M. Kalau dua berarti Rp 10 M,” kata Agus.

(Sumber : Kejagung Periksa Oknum Jaksa di Jateng Diduga Minta Rp 10 M ke Pengusaha)

Jakarta (VLF) Siti Aisyah Nasution (SAN) diduga menipu ratusan mahasiswa di Bogor, Jawa Barat (Jabar). Siti kini menyandang dua status tersangka atas kasus yang sama.

Aksi tipu-tipu yang dilakukan Siti Aisyah membuat ratusan mahasiswa tersebut mengalami kerugian miliaran rupiah. Terbaru, Siti ditetapkan tersangka penipuan oleh Polresta Bogor Kota.

“Prosesnya lanjut. (Siti) sudah ditetapkan jadi tersangka,” kata Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan, Kamis (24/11/2022).

Saat ini Polresta Bogor Kota masih berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk pemeriksaan lanjutan terhadap SAN. Untuk diketahui, Siti sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Polres Bogor.

Polresta Bogor Kota belum memastikan berapa jumlah korban yang membuat laporan ke pihaknya atau ke Polres Bogor. Data korban masih didalami seiring penyidikan kasus dilakukan.

“Kita akan koordinasi dengan Kabupaten Bogor, kan masing-masing ada pelapornya nih, kita akan lihat berapa sebenarnya yang melapor di wilayah Kabupaten Bogor, berapa yang di Kota Bogor, semua akan berjalan bersamaan,” kata Ferdy.

Dia memastikan penyidik akan mendalami kasus penipuan termasuk jumlah mahasiswa yang menjadi korban.

“Kan korbannya banyak, tersangkanya akan menjalankan, pertanggungjawabkan semuanya,” kata Ferdy.

Jadi Tersangka di Polres Bogor
Sebelumnya, Siti ditetapkan sebagai tersangka di Polres Bogor. Dalam kasus ini, para korban melapor ke Polres Bogor dan Polresta Bogor Kota.

Siti ditangkap Satreskrim Polres Bogor pada Kamis (17/11). Seusai pemeriksaan, ia langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.

“Dari fakta hukum yang diperoleh penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan, kami sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama SAN dengan persangkaan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara,” kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin saat jumpa pers, Jumat (18/11).

331 Mahasiswa Jadi Korban
Diketahui, kasus pinjol Siti Aisyah Nasution ditangani Polres Bogor dan Polresta Bogor Kota karena para korban melapor kepada dua pihak tersebut.

Data sementara, ada 317 orang dengan total kerugian mencapai Rp 3,2 miliar. Siti dilaporkan ke Polresta Bogor Kota sejak 5 Oktober lalu.

Ratusan mahasiswa tersebut berasal dari beberapa universitas di Bogor termasuk IPB. Dilaporkan ada 116 mahasiswa IPB jadi korban Siti.

3 Modus Penipuan Siti
Siti Aisyah menipu para mahasiswa dengan seolah-olah menawarkan investasi di sebuah toko online yang diklaim miliknya. Siti meminta para korban belanja di toko online tersebut, lalu meminta korban membayar pembelanjaan ke rekening digitalnya.

“Pinjaman online itu ada yang tidak mengakomodasi pencairan langsung, kemudian pelaku menyiasati yang tidak cair langsung itu dan bisa cair kalau ada transaksi, ini kemudian disiasati dengan cara seolah-olah bertransaksi jual beli di toko online, lalu kemudian diambil dalam bentuk uang,” terang Iman.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro menambahkan, sedikitnya ada tiga modus yang dilakukan Siti Aisyah untuk menguasai uang dari korban-korbannya.

“Pertama, dia meminta si korban melakukan pinjaman online. Setelah cair, bagi pinjol yang bisa dicairkan, dia minta ditransfer langsung ke pelaku. Nanti keuntungan bagi hasil 10-15 persen. Itu yang pertama, langsung transfer,” kata Yohanes kepada wartawan.

Modus kedua, Siti menggunakan market place yang diakui miliknya. Cara yang kedua adalah dengan gesek tunai.

Sedangkan untuk modus ketiga, Siti membuat ‘akun dompet online’. Para korban kemudian diminta mengirim uang dari rekening aplikasi belanja online ke nomor khusus ‘dompet online’ milik pelaku.

Iming-iming Laba 10%
Siti menawarkan kerja sama investasi di toko online kepada para mahasiswa dengan iming-iming keuntungan 10 persen. Namun korban tak pernah mendapatkan keuntungan.

Ratusan mahasiswa itu malah terjerat pinjol. Siti kemudian kabur setelah menilap uang para korban.

Uang para mahasiswa itu digunakan Siti untuk keperluan pribadinya hingga menutupi utang-utangnya. Siti juga memakai uang para mahasiswa untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli mobil.

(Sumber : 2 Status Tersangka untuk Siti Usai Pinjol Jerat Ratusan Mahasiswa)

Jakarta (VLF) Majelis hakim penasaran terhadap ekspresi Ferdy Sambo seusai penembakan Brigadir N Yosua Hutabarat. Hakim meminta saksi menjelaskan ekspresi Sambo itu dengan analogi emoji WA.

Pertanyaan hakim itu terjadi saat sidang kasus perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa AKP Irfan Widyanto. Hakim meminta asisten rumah tangga (ART) Sambo, Diryanto alias Kodir, yang menjadi saksi di sidang tersebut, menjelaskan ekspresi Sambo dengan analogi emoji WhatsApp.

Lantas apa yang hendak digali hakim?
Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai hakim ingin mengetahui aspek perencanaan dan eksekusi penembakan tersebut. Dia menilai ekspresi seseorang dapat menunjukkan konstruksi tindak kejahatan.

“Pandangan saya ini kan pasalnya pembunuhan berencana, sehingga aspek perencanaan dan eksekusi itu seperti apa. Kan gitu. Jadi kan syarat suatu perencanaan pidana itu adanya waktu untuk berpikir, berpikir itu relatif, bisa lama, bisa sebentar. Kemudian ada berpikir untuk melanjutkan kehendak atau tidak,” kata Hibnu ketika dihubungi, Kamis (24/11/2022).

“Ketiga, ekspresi eksekusi. Nah, eksekusi penembakan itu dalam keadaan seperti apa, apakah dalam keadaan tenang, apakah dalam keadaan sedih, apakah dalam keadaan sangat emosional, apakah tergesa-gesa. Itulah yang saya kira melihatnya tadi hakim mengkonstruksikan konsep cara perencanaan tadi untuk eksekusi,” lanjutnya.

Hibnu lalu menjelaskan pentingnya pengetahuan ekspresi pelaku dalam melakukan suatu kejahatan. Hal itu akan berpengaruh pada perumusan formulasi perencanaan.

“Jadi kalau memang dalam keadaan nangis atau apa, hakim bisa merumuskan. ‘Oh, ini masuk kualifikasi sebagai bentuk perencanaan’, karena namanya suatu tindak pidana ekspresi melakukan kejahatan itu penting. Apakah ekspresinya biasa-biasa saja, apa dengan marah yang begitu sangat tinggi, atau bagaimana. Ekspresi berpengaruh penting untuk merumuskan formulasi perencanaan,” ucapnya.

Hibnu mengatakan tindak kejahatan tidak lepas dari ekspresi. Menurutnya, ekspresi juga dapat menunjukkan sejauh mana motif seseorang melakukan tindakannya.

“Bicara hukum bicara ekspresi. Ekspresi marah dan kesal itu penting. Ekspresi itu kan menunjukkan motif. Hukum itu tergantung niat, pelaksanaan kehendak, sehingga pelaksanaan kehendak itu perlu ekspresi, masa tanpa ekspresi,” ucapnya.

(Sumber : Analisis Pakar soal Tujuan Hakim Tanya Ekspresi Sambo Pakai Analogi Emoji)