Jakarta (VLF) Pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin wilayah Surabaya H Aminuddin menjalani sidang perdana di PN Surabaya. Ia menjalani sidang secara daring dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sulfikar.

Dalam dakwaannya, Sulfikar menyatakan pada hari Rabu (25/5/2022) di Sekretariat Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya Raya Jemaah melakukan musyawarah pembentukan panitia berkaitan kegiatan motor syiar. Hasilnya, disetujui terdakwa Aminuddin yang notabene Amir atau Pimpinan Tertinggi Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya Raya.

Pelaksanaan motor syiar Khilafatul Muslimin yang diikuti sejumlah jemaah itu dilakukan pada Minggu 29 Mei 2022.

“Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, jemaah Khilafatul Muslimin melakukan kegiatan motor syiar dengan titik awal berkumpul di Kantor Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya di Jalan Gadel Sari Madya 1A-02, Kelurahan Karangpoh, Tandes, Surabaya,” kata Sulfikar, Rabu (30/11/2022).

Aminuddin beserta pengikutnya disebut melakukan motor syiar dengan rute Balongsari, Margomulyo, Kalianak, Rajawali, Kenjeran, Merr, Gununganyar, Rungkut. Bahkan, mencapai kawasan Sidoarjo, tepatnya di Aloha, Medaeng, hingga Geluran dan berakhir di kantor Khilafah Muslimin Wilayah Surabaya.

Dalam melakukan kegiatan syiar motor, dibagi 2 rombongan yang dipimpin masing-masing koordinator lapangan. Di antaranya Khoiri Hidayat dan Imran Chamdani. Sementara, Aminuddin dalam kegiatan tersebut selaku penanggung jawab.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan syiar motor itu, Aminuddin menyatakan untuk menyampaikan maklumat dan mensyiarkan kekhalifahan Islam. Supaya warga mengetahui tentang keberadaan Khilafah dan tidak salah paham terhadap Khilafah.

“Bahwa pada saat melakukan syiar motor, jemaah Khilafatul Muslimin membawa bendera berwarna putih yang bertuliskan ‘Lailahailallah’ berwarna hijau yang merupakan bendera Khilafatul Muslimin dan dikibarkan di depan khalayak dengan tujuan mensyiarkan karena bendera tersebut bagian dari syiar dakwah,” ujarnya.

Bendera yang dibawa Aminuddin dan pengikutnya diklaim melambangkan tauhid. Bahkan, sebagai simbol persatuan umat Islam. Sehingga setiap kendaraan roda dua jemaah dipasang pamflet yang juga bertuliskan ‘Bersatu Hanya dalam Sistem Khilafah’.

Gambar di dalam bendera milik Khilafatul Muslimin itu dinilai mirip dengan bendera milik Hisbut Tahrir Indonesia (HTI). Sejatinya, HTI telah dilarang Pemerintah Republik Indonesia (RI).

“Karena, tulisan yang ada di bendera, sama dengan bendera milik HTI yang berbeda hanya ada pada warna bendera dan tulisan Khilafah Muslimin,” tuturnya.

Selain membawa bendera, pada saat syiar motor tersebut rombongan jemaah juga membagikan selebaran yang berisi nasihat dan imbauan. Termasuk maklumat yang pada intinya Khalifah mengajak kepada seluruh umat dan segenap komponen bangsa sipil maupun militer untuk bersatu dan tidak terpecah belah dalam kesatuan umat Islam.

Lalu, pada lembaran di baliknya, berisi maklumat yang intinya diumumkan kembali berdirinya Kekhalifahan Islam. Artinya, terbentuknya kembali organisasi Islam dalam wadah persatuan umat Islam atau kekhalifahan.

Lalu, di dalam warga Jemaah Khilafatul, mereka mengklaim terdiri dari muslim dan non muslim. Dalam dakwaan itu juga dijelaskan, pengikutnya menunjuk sebagai Khalifah untuk sementara adalah Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja sampai digelarnya pemilihan kembali.

Untuk maksud dan tujuan organisasi Khilafatul Muslimin, lanjut Sulfikar, yakni agar umat Islam sedunia bersatu dalam System Khalifah serta mencapai Ridho Allah termasuk seluruh umat manusia dan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Aminuddin, tidak berbadan hukum, tidak memiliki akta pendirian atau anggaran dasar sebagai ormas melainkan Khilafah Muslimin didirikan karena melaksanakan QS.3 ayat (103), QS.42 (ayat 13),” katanya.

“Bahwa Islam itu harus bersatu, haram hukumnya berpecah belah dan diancam masuk neraka. Bahwa dengan adanya syiar motor tersebut telah menimbulkan keresahan atau keonaran di masyarakat khususnya di Surabaya,” imbuhnya.

Karena itu Sulfikar sebagai JPU mendakwa Aminuddin dengan ancaman pidana Pasal 82 A ayat (2) Juncto Pasal 59 ayat (4) huruf a UU 16/2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2017 tentang Perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

(Sumber : Pemimpin Khilafatul Muslimin Jalani Sidang Perdana di PN Surabaya)

Jakarta (VLF) Polri hingga kini belum memasukkan nama Ismail Bolong ke daftar pencarian orang (DPO) setelah kembali mangkir dari panggilan polisi. Alasannya karena pengacara Ismail Bolong sudah menghubungi penyidik dan meminta waktu sebelum memenuhi pemeriksaan polisi.

“Belum ke arah sana (Polri memasukkan ke DPO) karena memang pengacaranya sudah menghubungi, minta waktu saja,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto kepada wartawan dilansir detikNews, Rabu (30/11/2022).

Dengan begitu, Pipit berharap Ismail Bolong bisa segera menghadiri panggilan polisi. Dia menegaskan Polri siap melakukan penegakan hukum yang objektif dan transparan dalam kasus Ismail Bolong ini.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat yang bersangkutan hadir ya, karena pengacaranya sudah menghubungi ya, kondisinya mungkin lagi kurang sehat dan juga tidak menghadiri panggilan kepolisian,” ujarnya.

“Ya nanti hasilnya seperti apa, yang jelas kita melakukan penegakan hukum yang objektif dan transparan, itu aja,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Ismail Bolong semestinya dijadwalkan Bareskrim Polri diperiksa kemarin terkait dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Jika dia tidak kooperatif, Bareskrim Polri membuka kemungkinan bakal menetapkan Ismail Bolong sebagai DPO.

“Ya nanti kita lihat, kalau misalnya nggak kooperatif sama sekali, kita lengkapi pembuktian nanti kita DPO-kan,” ujar Pipit.

(Sumber : Polri Ungkap Alasan Belum Tetapkan DPO ke Ismail Bolong terkait Kasus Tambang)

Jakarta (VLF) Draf final RKUHP sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi dan akan disahkan dalam hitungan hari. Dalam draf itu, tidak disebutkan bahwa LGBT sebagai tindak pidana.

Berdasarkan draf RKUHP 24 November 2022 yang didapat wartawan, Rabu (30/11/2022), terdapat 627 pasal. Dari ratusan pasal itu, lesbian, biseksual, gay, dan transgender (LGBT) tidak dimasukkan sebagai delik pidana.

Kasus perluasan asusila yang diatur RKUHP adalah zina dan kumpul kebo, yakni RKUHP melarang zina having sex dan tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Pasal 413 berbunyi:

1. Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b.Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Keinginan agar LGBT masuk sebagai bagian delik pidana sudah lama didengungkan. Sekelompok masyarakat meminta MK mengkriminalisasi LGBT. Perdebatan berjalan sengit hingga akhirnya MK angkat tangan dan menyerahkan proses kriminalisasi LGBT ke DPR.

“Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (criminal policy)-nya yang merupakan bagian dari politik hukum pidana. Oleh karena itu, gagasan pembaruan yang ditawarkan para Pemohon seharusnya diajukan kepada pembentuk undang-undang dan hal tersebut seharusnya menjadi masukan penting bagi pembentuk undang-undang dalam proses penyelesaian perumusan KUHP yang baru,” demikian pertimbangan MK.

Putusan MK itu tidak bulat. Empat hakim konstitusi, hakim konstitusi Arief Hidayat, hakim konstitusi Anwar Usman, hakim konstitusi Wahiduddin Adams, dan hakim konstitusi Aswanto menyatakan sebaliknya. Keempatnya memulai dengan pijakan argumen bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Pasal 284 KUHP (perzinaan) yang mengatur delik overspel pada hakikatnya sangat dipengaruhi filosofi dan paradigma sekuler-hedonistik yang menjadi hegemoni pembentukan norma hukum di Eropa pada masa silam yang tentunya sangat berbeda dengan kondisi sosiologis masyarakat di nusantara, baik secara historis jauh sebelum dilakukannya konkordansi Wetboek Van Strafrecht oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun dalam konteks kekinian di negara Republik Indonesia,” ujar Arief Hidayat.

Ruang lingkup Pasal 284 KUHP sejatinya (hanya) meliputi kriminalisasi dan penalisasi terhadap perbuatan overspel (Echtbreuk, de Schending van de Huwelijkstrow/pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan). Sehingga sifat ketercelaan (verwijtbaarheid) delik overspel sebagai persetubuhan di luar perkawinan dalam Pasal 284 KUHP adalah hanya karena perbuatan tersebut dianggap merusak kesucian dan keutuhan lembaga perkawinan.

“Paradigma dan filosofi sebagaimana tersebut di atas jelas mempersempit, bertentangan, dan sama sekali tidak memberi tempat bagi nilai agama, sinar ketuhanan, serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (living law) yang memandang bahwa sifat ketercelaan (verwijtbaarheid) dari persetubuhan di luar perkawinan sejak dahulu di bumi nusantara sejatinya lebih luas, yakni termasuk juga karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai agama serta living law masyarakat Indonesia, sebab menurut nilai agama dan living law yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia dari dulu hingga kini (minus Pasal 284 KUHP),” papar Arief Hidayat

(Sumber : LGBT di RKUHP Bukan Tindak Pidana)

Jakarta (VLF) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, membuka rapat koordinasi nasional gerakan anti narkoba yang diadakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rapat ini sekaligus meneguhkan peran Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Annar dalam memerangi narkoba.

“Ganas Annar ini dibentuk menjadi bagian dari partisipasi ulama, anak-anak muda mereka berkomitmen untuk melawan narkoba dan hari ini mereka sedang rapat kerja se-Indonesia,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022).

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mencatat, dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 ton sabu, 71,33 ton ganja, 1.630.102 butir ekstasi dan 186,4 kilogram kokain.

Kemudian, jumlah pengguna narkoba hingga Juni 2022 diketahui sebesar 0,8 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 3,5 juta orang. Saat ini diperkirakan ada sekira 3,6 juta penduduk Indonesia terpapar narkoba.

Dari hasil tersebut, Ganjar menginginkan tindakan pencegahan semasif mungkin dari pihak berwenang dan juga seluruh elemen masyarakat, agar generasi penerus bangsa Indonesia bisa terlepas dari jeratan narkoba.

“Kita berharap betul tidak hanya mencegah, tapi juga agar orang tahu untuk tidak menggunakan narkoba dan bagaimana semua bisa berteriak keras, jangan ada yang menyalahgunakan kewenangan dan membiarkan orang berbisnis narkoba di Indonesia karena ini berkaitan dengan bangsa dan negara,” ucap Ganjar.

Lebih lanjut, melalui gerakan-gerakan anti narkoba seperti yang digalakkan MUI ini, Ganjar berharap semakin banyak masyarakat yang sadar untuk tidak sekali-kali mendekati narkoba, salah satunya melalui pendidikan agama.

“Saya mengapresiasi ini ya, jadi Majelis Ulama Indonesia tidak hanya bicara semua yang terkait agama, tetapi diterjemahkan sampai hal yang sangat detail, yaitu perhatian pada narkoba,” ujar Ganjar.

(Sumber : Ganjar-MUI Kolaborasi Cegah & Lawan Penggunaan Narkoba)

Jakarta (VLF) Polri mengedepankan electronic traffic law enforcement (ETLE) tapi masih terdapat masyarakat yang berani nekat melanggar lalu lintas. Walhasil tilang manual pun kembali digunakan lagi.

Ditlantas Polda Metro Jaya menemukan pelanggar lalu lintas yang mencopot pelat nomor kendaraan pada Senin, (28/11) lalu. Cara itu digunakan pelanggar untuk menghindari pengawasan ETLE. Namun pemilik kendaraan itu dikenakan sanksi berupa penyitaan dan ditilang secara manual.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan transformasi dari tilang manual ke elektronik tidak luput dari kekurangan. Namun ia mengapresiasi perubahan besar dengan penegakan hukum yang adaptif.

“Tapi yang membuat kita salut adalah bagaimana Polri bisa mengatasi permasalahan dengan menjadi adaptif dari segi kebijakan,” kata Sahroni dikutip dari detikNews, Rabu (30/11/2022).

Merespon soal pelanggaran dengan mencopot pelat nomor. Dia mengimbau supaya masyarakat tidak mencari celah pelanggaran.

“Jadi mohon masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada dengan tertib. Jangan coba cari-cari celah lagi untuk mengakali peraturan karena walaupun pelanggar gerak cepat alias ‘gercep’ dalam melanggar, namun polisi bisa lebih ‘gercep’ lagi,” ujar dia.

Diberitakan detikcom sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan tilang manual itu hanya dilakukan jika pengendara berpotensi melakukan pidana, salah satunya memalsukan pelat nomor.

“Dengan adanya perintah tersebut, fenomena yang terjadi di masyarakat adalah mereka melepas daripada pelat nomor, memalsukan pelat nomor. Nah inilah tetap akan kita lakukan penindakan secara manual,” kata Latif Usman di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Polisi tidak akan mengetahui ada-tidaknya indikasi pidana yang dilakukan si pengendara yang memalsukan pelat nomor. Sebab, bisa saja pengendara sengaja memasang pelat palsu untuk melakukan kejahatan lain.

“Karena masyarakat yang melakukan pelanggaran itu sangat membahayakan, dan itu ibaratnya pemalsuan. Bisa untuk menjadi alat atau sarana untuk kejahatan bisa saja, karena melepas pelat nomor, dengan pelat nomor itu adalah persyaratan untuk bisa beroperasional di jalan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan memberhentikan kendaraan yang mencopot atau memalsukan pelat nomor seperti itu. Nantinya kendaraan akan ditahan sampai pengendara bisa menunjukkan bukti surat-surat kendaraan.

“Kita akan hentikan, diperiksa kalau tidak sesuai kita tahan mobilnya sampai dengan dia bisa tunjukkan surat-suratnya,” ucapnya.

(Sumber :  Orang Makin Nekat Langgar Lalu Lintas, Tilang Manual Khusus Diberlakukan! )

Jakarta (VLF) Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo buka suara terkait kasus dugaan suap pelaku tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Sambo menyebut kasus tersebut memang melibatkan oknum perwira tinggi Polri.

Dilansir dari detikNews, pengakuan itu diungkapkan Sambo usai menghadiri sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (29/11). Namun Sambo tidak menyebut siapa oknum perwira tinggi Polri yang dimaksud.

“Itu melibatkan perwira tinggi,” tegas Sambo.

Sambo kemudian menjelaskan bahwa kasus dugaan suap tambang ilegal yang melibatkan oknum polisi itu sudah berproses di Propam. Sambo juga mengaku kasus itu sudah dilaporkan ke pimpinan Polri saat masih bertugas di Propam.

“Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi, ya. Sehingga artinya proses di Propam sudah selesai,” ucapnya.

Namun lanjut Sambo, tugas Propam saat itu sudah selesai menyusul hasil pemeriksaan atas kasus tersebut kepada pimpinan Polri. Pihaknya kala itu sudah menindaklanjuti laporan soal keterlibatan oknum.

“Laporan resmi kan sudah saya buat, intinya kan seperti itu. Jadi bukan tidak tindak lanjuti. Ya nggak (dilepas) lah, itu kan buat laporan resmi,” paparnya.

Sambo pun enggan berbicara lebih jauh terkait kasus dugaan suap pelaku tambang ilegal itu. Dirinya tidak bisa memastikan apakah kasus itu ditindaklanjuti setelah diproses Propam saat itu.

“Kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silahkan tanyakan ke pejabat berwenang,” ujar suami Putri Candrawathi ini.

Dia bahkan meminta instansi lain turut andil dalam proses penyelidikan. “Atau kalau nggak, kasih instansi lain yang akan melakukan penyelidikan,” imbuh Sambo.

Bareskrim Klaim Tangkap Pelaku Utama
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengklaim telah menangkap pelaku utama dalam kasus tambang ilegal di Kaltim. Namun pihaknya masih melakukan pendalaman.

“Yang jelas tindak pidananya sudah ada. Ya kan pelaku pertamanya kan sudah kita tangkap,” ucap Pipit kepada wartawan, Selasa (29/11).

Kendati demikian, Pipit belum membeberkan identitas tersangka yang telah ditangkap. Dia berdalih penetapan tersangka masih berproses.

“Yang punya perusahaan belum bisa diambil keterangan,” tegasnya.

Bareskrim juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap keluarga Ismail Bolong. Pemeriksaan akan dilakukan pada Kamis (1/12) besok.

“Keluarga juga minta hari Kamis (1/12) mendatang,” ucap Pipit.

Pipit menuturkan, keluarganya Ismail Bolong akan diperiksa secara terpisah dengan pemegang saham perusahaan. Saksi pemegang akan diminta keterangan terkait keterlibatannya dalam kasus itu.

“Yang kita panggil sebagai siapa, perannya, posisinya dalam satu perusahaan,” sambungnya.

Ismail Bolong Segera Jadi DPO
Bareskrim memastikan akan menetapkan status Ismail Bolong sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini lantaran Ismail Bolong sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

“Ya nanti kita lihat, kalau misalnya nggak kooperatif sama sekali, kita lengkapi pembuktian nanti kita DPO-kan,” tegas Pipit.

Pipit membeberkan, Ismail Bolong mangkir dari panggilan kedua dengan alasan sakit alias stres karena kasus yang menjerat namanya. Pengakuan itu disampaikan oleh pengacara Ismail Bolong.

“Ya katanya stres. Katanya yang menyebabkan stres wartawan-wartawan, katanya media,” ungkapnya.

Duduk Perkara Kasus Suap Tambang Ilegal
Ismail Bolong yang Ngaku Setor Rp 6 M ke Kabareskrim. Foto: (Tangkapan layar video viral)
Untuk diketahui, dugaan suap tambang ilegal ke perwira tinggi Polri awal mula berasal dari video pengakuan Ismail Bolong, mantan personel Polres Samarinda. Ismail Bolong menjadi sorotan publik lantaran video pengakuannya menyetor uang hasil tambang batu bara ilegal ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sebesar Rp 6 miliar. Pernyataan itu kemudian ditarik lagi oleh Ismail.

Dalam video itu, Ismail Bolong mengaku bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebutnya berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak Juli 2020 sampai November 2021.

Mantan anggota Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Polres Samarinda itu lalu mengklarifikasi pengakuannya dengan pengakuan baru. Ismail Bolong mengaku dipaksa mantan Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan untuk membuat pernyataan yang melibatkan Kabareskrim.

Dia pun telah meminta maaf kepada Komjen Agus Andrianto lewat sebuah video.

“Untuk memberikan testimoni kepada Kabareskrim dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra, pada saat itu saya berkomunikasi melalui HP anggota Paminal dengan mengancam akan dibawa ke Jakarta kalau nggak melakukan testimoni,” kata Ismail.

Ismail Bolong mengaku saat itu dirinya dibawa ke sebuah hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur, oleh Paminal Polri. Kala itu, kata dia, dia disodori sebuah kertas yang berisikan testimoni mengenai Kabareskrim Polri dan kemudian direkam menggunakan handphone.

“Jadi saya mengklarifikasi. Saya nggak pernah memberikan uang kepada Kabareskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabareskrim,” kata Ismail Bolong.

(Sumber : Nyanyian Sambo Soal Perwira Tinggi Polri Terlibat Tambang Ilegal di Kaltim)

Jakarta (VLF) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri peluncuran 10 desa percontohan desa antikorupsi di Indonesia tahun 2022 yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (29/11/2022).

Menurut Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, desa antikorupsi merupakan wujud nyata pelibatan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di desa.

“10 desa percontohan ini akan jadi model yang menginspirasi desa-desa diseluruh indonesia dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan desa yang baik dan bersih,” ujar Gus Halim dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022).

Gus Halim mengungkapkan bahwa hampir seluruh kementerian dan lembaga berkomitmen untuk bersama-sama mendampingi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya adalah dengan KPK.

“Kolaborasi ini sangat penting. Karena tidak mungkin, kita menangani sendiri 74.961 desa seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan dan berbagai variasi budaya yang dimiliki. Permasalahan ini akan lebih cepat lagi atau lebih bagus lagi ketika KPK juga ikut mendampingi berbagai program pembangunan di desa dengan programnya yang luar biasa Desa tanpa korupsi,” kata Gus Halim.

Dalam arahannya, Gus Halim juga menyampaikan keterkaitan pengawasan dalam pembangunan desa dengan SDGs desa yang terdapat 18 arah pembangunan desa.

“Mulai dari menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, hingga yang ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Yang terakhir ini bermakna pembangunan di desa harus senantiasa dirancang, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi dengan senantiasa bertumpu pada akar budaya setempat,” katanya.

Kemudian praktiknya, tambah Gus Halim, pengawasan dan monitoring tersebut harus berdasar fakta lapangan yang juga termaktub dalam pendataan berbasis 18 tujuan SDGs Desa.

“Bagaimana kemudian memotret kondisi kemiskinan di desa, memotret kondisi kelaparan di desa, dan di situlah para kepala desa semakin paham. Bahwa, setelah dilakukan pendataan dengan pola partisipasitoris dan pendekatannya sensus dengan tiga aspek yakni aspek Kewargaan, keluarga dan kewilayahan sehingga tidak selalu melakukan pendekatan rata-rata. Tapi, ini betul-betul konkrit,” ungkapnya.

Dari sinilah, tambah Gus Halim, Kades sudah semakin tahu terkait permasalahan yang dihadapi. ini akan memberikan arah yang sangat bagus dalam perencanaan pembangunan yang bertumpu pada masalah yang bertujuan menyelesaikan masalah yang didasarkan pada data dan bukan pada asumsi.

“Saya yakin, kalau ini terus berjalan maka kekhawatiran kita terkait dengan ketidaksesuaian pemanfaatan dana desa akan terwujud. sebagaimana arahan bapak presiden terkait dua hal yang menjadi prioritas pemanfaatan Dana Desa yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Sementara itu, Ketua KPK RI, Firli Bahuri menyampaikan bahwa pentingnya program desa antikorupsi ini dalam membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

“Kami minta kepada seluruh desa agar pelayanan publik didesa-desa jangan pernah dipersulit. Seluruh hak desa harus disampaikan, karena anggaran dana desa langsung ke desa, karena itu perlu dipertanggungjawabkan oleh para kepala desa,” kata Firli.

Firli berharap dengan program desa antikorupsi ini menjadikan desa menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi.

“Budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 10 desa terpilih, secara resmi saya nyatakan sebagai desa percontohan desa antikorupsi di Indonesia tahun 2022,” jelas Firli.

Adapun 10 desa anti Korupsi tersebut yakni Desa Pakatto (Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan), Desa Kamang Hilia (Kabupaten Agam, Sumatera Barat), Desa Hanura (Kabupaten Pesawaran , Lampung), Desa Mungguk (Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat), Desa Cibiru Wetan (Kabupaten Bandung, Jawa Barat).

Berikutnya, Desa Banyubiru (Kabupaten Semarang, Jawa Tengah), Desa Sukojati, (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur), Desa Kutuh (Kabupaten Badung, Bali), Desa Kumbang, (Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat) dan Desa Batusoko Barat (Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur).

(Sumber : Kolaborasi KPK & Kemendes Luncurkan 10 Desa Antikorupsi 2022 )

Jakarta (VLF) Pembahasan tentang legalitas hukuman mati di Indonesia masih menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji. Dalam pembahasannya, ada dua pendapat yang saling kontradiktif. Di satu pihak, hukuman mati dianggap baik sebagai efek jerah bagi para pelaku kejahatan untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Di pihak lain, hukuman mati dianggap tidak tepat karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Penolakan terhadap hukum pidana tersebut masih terus disuarakan oleh berbagai pihak hingga saat ini. Salah satu lembaga yang baru-baru ini menyuarakan aspirasinya ialah Komnas Perempuan. Dilansir detikcom (14/11), dalam rencana pergelaran rapat untuk membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Komisi III DPR, Komnas Perempuan mengusulkan urgensi menghapus ketentuan pidana mati.

Ada tiga alasan yang diajukan, yakni hukuman mati merupakan pelanggaran HAM; kebanyakan dalam kasus perempuan terpidana mati bukan merupakan pelaku utama dan sebagian besar menjadi korban kekerasan berbasis gender; keadilan dan pemulihan korban tidak dapat dipenuhi dengan hukuman mati.

Berhadapan dengan dua pendapat yang berbeda di atas, muncul pertanyaan perihal pendapat manakah yang harus dituruti. Sejalan dengan Komnas Perempuan, hemat saya pendapat kedualah yang lebih proporsional untuk dituruti mengingat bahwa manusia dilahirkan secara bebas dan memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh dieliminasi oleh siapapun, termasuk negara.

Hak hidup merupakan sesuatu yang terberi, bukan sesuatu yang diberikan oleh negara. Karena itu, negara tidak mempunyai hak untuk mengambil kehidupan seseorang dengan alasan apapun. Indonesia sebagai negara demokrasi justru harus menjamin hak asasi warga negaranya yang paling luhur ini. Ada tiga keberatan terhadap legalnya hukuman mati di Indonesia yang diajukan dalam tulisan ini.

Pertama, hukuman mati bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kedua, hukuman mati bertentangan Undang-undang Dasar 1945. Ketiga, hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Tidak Boleh Dicabut
Salah satu bukti peradaban manusia adalah kesadarannya akan martabat alamiah dan hak-hak dasarnya yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Kesadaran ini termanifestasi dalam pernyataan dunia untuk melindungi HAM yang terdiri dari 30 pasal. Pernyataan itu disebut Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights).

Salah satu poin penting yang diproklamasikan dalam Deklarasi Universal HAM tersebut adalah hak untuk hidup, yakni hak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati yang masih berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak sesuai dengan semangat global yang berusaha menghargai hak hidup sebagai hak kodrati manusia.

Selain bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM, hukuman mati juga bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil and Political Rights). Salah satu hak yang termasuk dalam kovenan tersebut adalah hak untuk hidup.

Menurut Ifdhal Kasim (2001), hak-hak sipil dan politik merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang mesti dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara. Pemenuhan hak-hak ini menjadi tanggung jawab negara. Dengan demikian, pemberlakuan hukuman mati di Indonesia menjadi indikasi inkonsistensi negara Indonesia terhadap kovenan internasional yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights.

Menyalahi Aturan
Pelegalan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara eksplisit menyalahi aturan penyusunan perangkat hukum karena bertentangan dengan sumber hukum tertinggi atau dasar konstitusi, yakni UUD 1945. Dalam Pasal 28A UUD 1945 ditegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagai salah satu hukum pidana yang statusnya berada di bawah sumber hukum tertinggi, hukuman mati tidak dapat dibenarkan dan tidak sah secara konstitusional karena tidak sesuai dengan dasar konstitusi.

Pemberlakuan hukuman mati menunjukkan mekanisme pengaturan hidup bersama di negara ini yang bersifat represif dan otoriter. Pemerintah dan otoritas formal yang berwenang dalam hal ini, tidak lagi berpihak kepada kesejahteraan warga negaranya dengan enggan menghargai warga negaranya sebagai persona. Hak hidup yang tidak bisa direduksi dengan alasan apapun, mestinya dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana sudah menjadi imperatif konstitusional bangsa.

Tujuan Hukum Pidana
Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan bersama memiliki dua tujuan. Pertama, untuk memberi rasa takut kepada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana. Kedua, untuk mendidik para pelaku tindak pidana agar menjadi orang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dari kedua hal ini, bisa dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai tujuan yang mulia, yakni demi kesejahteraan hidup manusia.

Namun, hukuman mati sebagai hukum pidana tidak mencapai tujuan yang kedua, yaitu sebagai edukasi bagi pelaku kejahatan untuk menjadi pribadi yang baik. Hukuman mati sama sekali tidak bisa mewujudkan tujuan mulia dari hukum pidana. Hukuman mati hanyalah sebuah upaya pencegahan terjadinya kejahatan, namun dengan melakukan tindak kejahatan kemanusiaan. Akibatnya kejahatan tidak akan pernah bisa teratasi.

Ketiga keberatan di atas sebagai bentuk penolakan terhadap pelegalan hukuman mati di Indonesia telah menunjukkan bahwa pelegalan hukum pidana tersebut tidak memiliki basis yang jelas. Pemberlakuan hukuman mati justru merupakan bentuk hukum yang paradoksal dan mesti dipertimbangkan lagi legalitasnya.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia seyogianya menghargai dan mematuhi hal-hal esensial yang menjadi ketetapan dan kesepakatan internasional. Di samping itu, sebagai negara hukum, penyusunan perangkat hukum di negara ini seharusnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, serta memiliki tujuan kesejahteraan hidup manusia.

Sebagai solusinya, hukuman seumur hidup lebih tepat karena selain tidak bertentangan dengan dasar konstitusi dan cita-cita universal HAM, hukum pidana tersebut memiliki kemungkinan untuk dikoreksi apabila terdapat kesalahan keputusan pengadilan. Dengan demikian, hukuman seumur hidup lebih manusiawi daripada hukuman mati dan tetap menjamin pemenuhan hak untuk hidup, sebagai hak asasi manusia yang paling luhur.

(Sumber : Sekali Lagi tentang Usulan Penghapusan Hukuman Mati)

Jakarta (VLF) KPK mengumumkan Hakim Gazalba Saleh dan dua orang lainnya jadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Tersangka lain yaitu orang kepercayaan dan seorang hakim yustisial di MA.

“Menetapkan dan mengumumkan tersangka Gazalba Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI; Prasetio Nugroho selaku Hakim Yustisial, Panitera Pengganti pada Kamar Pidana MA RI dan Asisten Hakim Agung GS; dan Redhy Novarisza, tidak Staf Hakim Agung Gazalba Saleh,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, Selasa (29/30/2022).

Guna kebutuhan penyidikan Redhy Novarisza dan Prasetio Nugroho bakal ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 28 November 2022 hingga 17 Desember 2022. Keduanya bakal mendekam masing-masing di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih dan Kaveling C1.

“Prasetio Nugroho ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih dan Redhy Novarisza ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC,” tambah Karyoto.

KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap Gazalba Saleh pada Senin (28/11). Namun, Karyoto menyebut pihaknya menerima konfirmasi penjadwalan ulang dari Gazalba.

“KPK juga telah memanggil Tersangka Gazalba Saleh dan kami telah menerima konfirmasi dari yang bersangkutan untuk dilakukan penjadwalan ulang,” sebut dia.

Oleh karena itu, Karyoto juga mengimbau kepada Gazalba saleh untuk bersikap kooperatif atas penjadwalan ulang panggilan penyidik yang berikutnya.

“KPK berharap sikap kooperatif Tersangka Gazalba Saleh untuk hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik pada waktu penjadwalan berikutnya yang suratnya segera dikirimkan,” tutup Karyoto.

Sebelumnya diberitakan, KPK resmi mengumumkan Hakim Agung Gazalba Saleh jadi tersangka. Dia terjerat dalam tindak pidana korupsi berupa suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.

Karyoto menyebut sejatinya kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Kemudian, KPK menaikkan status perkara ini menjadi penyidikan.

(Sumber : 2 Tersangka di Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Ditahan KPK, Ini Perannya)

Jakarta (VLF) Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) Bareskrim Polri memeriksa tiga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam kasus gagal ginjal akut. Pemeriksaan terhadap pejabat BPOM itu dilakukan kemarin.

“Saksi kemarin (28/11) tiga ya, nanti kita akan dalami lagi untuk kesaksiannya,” ujar Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Ismanto saat dihubungi, Selasa (29/11/2022).

Dia mengatakan pejabat yang diperiksa bertugas pada bidang pengawasan. “Bagian lab kan sudah, sama staf-staf lainya. Bidang yang terkait ya. Iya betul (pengawasan),” ucap Pipit.

Kepala Lab BPOM Diperiksa
Sebelumnya, Dittipiter Bareskrim Polri memeriksa kepala laboratorium BPOM terkait kasus gagal ginjal akut. Pemeriksaan terhadap pejabat BPOM itu dilakukan kemarin.

“Kemarin sudah hadir itu kepala laboratorium ya,” kata Brigjen Pipit saat dihubungi, Kamis (24/11).

Pipit mengungkapkan penyidik menggali informasi mengenai hasil laboratorium kandungan obat-obatan, yakni kandungan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

“Hasil labnya,” ujarnya.

Bareskrim juga telah memeriksa empat pejabat BPOM terkait wewenangnya dalam mengawasi distribusi obat.

“BPOM ada empat (yang sudah diperiksa). Jadi kan kemarin itu mereka sudah menjelaskan tentang job description masing-masing ya di bidang pengawasan tugasnya apa, ngapain aja,” tutur Brigjen Pipit, Senin (14/11).

(Sumber : Bareskrim Periksa 3 Pejabat Pengawasan BPOM di Kasus Gagal Ginjal Akut )