Jakarta (VLF) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan operasional (BOS) MTS di lingkungan Kementerian Agama Jawa Barat.

Dalam kasus ini Kejati menetapkan empat orang tersangka di antaranya, EH Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Pemprov Jabar Tahun 2017/2018, AL Bendahara Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Pemprov Jabar Tahun 2017/2018, MK mantan Manager Operasional CV Citra Sarana Grafika dan MSA Direktur CV Arafah.

Keempat tersangka diduga melanggar Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berikut 5 fakta korupsi pengelolaan dana BOS MTS di Jabar:

1. Uang Rp 22 Miliar Dikorupsi
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N Mulyana mengatakan dari hasil penyelidikan pihaknya telah memeriksa kurang lebih 56 orang saksi. Empat pelaku ini melakukan tindak pidana korupsi Rp 22 miliar.

“Tim penyidik sudah menemukan alat bukti yang cukup, kami sudah memperkirakan dugaan kerugian negara sekitar Rp 22 miliar,” kata Asep di Kantor Kejati Jabar, Jalan LRE Marthadinata, Kota Bandung, Kamis (1/12/2022).

2. Mark Up Dana Foto Copy
Empat tersangka ini melakukan mark up dana untuk Foto Copy/Penggandaan Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian Try Out (TO), Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN), Ujian Madrasah/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UM/USBN), Penilaian Akhir Tahun (PAT) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) MTS senilai Rp 22 miliar.

“Perlu kami sampaikan, modus operandi dalam konteks tipikor para tersangka melakukan mark up terhadap kegiatan penggandaan soal ujian dan lembar ujian tryout ujian akhir dan ujian pada madrasah baik nasional, ujian berstandar nasional maupun penilaian akhir tahun dan tengah semester madrasah lingkungan kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,” ungkap Asep.

3. Rp 6,5 Miliar Dikembalikan ke Negara
Uang pengembalian kasus korupsi senilai Rp 6,5 miliar itu ditampilkan ke publik sebagai barang bukti dalam kasus ini. Uang tersebut dikembalikan dari Kelompok Kerja Madrasah (KKM) yang berasal dari tiap kabupaten kota.

“Setelah tim bekerja secara maraton dan simultan, pada akhirnya kami mendapatkan penitipan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 6,5 miliar dari total Rp 22 miliar tersebut,” ujar Asep.

Sementara itu, untuk uang Rp 6,5 miliar itu dikumpulkan Kejati Jabar dan nantinya akan dikembalikan kepada negara.

4. Sengkongkol Ibu dan Anak
Dalam kasus ini ada persekongkolan antara ibu dan anak. Keduanya melakukan mark-up dana. Persekongkolan itu dilakukan EH yang menjabat Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Pemprov Jabar Tahun 2017/2018 dengan anaknya MSA sebagai Direktur CV Arafah.

“Bahwa empat tersangka yang disebutkan, memang ada dua tersangka ada hubungan darah, MSA Direktur CV Arafah merupakan anak kandung salah satu tersangka, dalam hal ini saudari EH,” kata Asisten Pidana Khusus Riyono di Kejati Jabar.

Proyek yang didapatkan MSA ini bukan dikerjakan perusahaan miliknya, melainkan dikerjakan lagi oleh perusahaan lain. Proyek yang didapatkan MSA sekitar Rp 900 juta.

“Modusnya adalah CV Arafah, dalam hal ini MSA, diberikan pekerjaan untuk penggandaan soal-soal MTS yang selanjutnya MSA dalam hal ini CB Arafah tidak mengerjakan, tapi dikerjakan oleh orang lain. Jadi dalam hal ini MSA memperoleh uang atau dana sebesar Rp 900 juta,” tuturnya.

5. Pengembalian Uang Akan Terus Bertambah
Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jabar Dodi Gozali menyebut, barang bukti Rp 6,5 miliar itu diberikan KKM, Rabu (30/11) kemarin. Menurutnya, pengembalian uang milik negara dari KKM tersebut akan bertambah hari ini.

“Pengembalian hari ini akan bertambah. Jumlah ini adalah yang kami dapat per hari kemarin sampai sore hari sekitar Rp 6,5 miliar. Hari ini pun insya Allah kita akan terus berkembang dari KKM kota dan kabupaten, nanti akan lebih dari Rp 10 M dan akan dititipkan sebagai pengembalian,” ujarnya.

Sedangkan uang yang sudah digunakan empat tersangka, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi. “Sementara dari tersangka kita belum mendapatkan konfirmasi untuk pengembaliannya dan nantinya kita terus menyelesaikan berkas ini dengan secepatnya dan segera akan kita limpahkan ke pengadilan negeri,” tutur Dodi.

Soal apakah bakal ada penambahan tersangka dalam kasus ini, Dodi menyebut tergantung perkembangan penyidikan. “Mengenai penambahan tersangka nanti kita lihat dari perkembangan penyidikan terlebih dahulu. Karena kita selesaikan dulu berkas ini, apakah hukum dan fakta persidangan bisa kita dengarkan,” ujar Dodi.

(Sumber : 5 Fakta Dana BOS Rp 22 Miliar yang Ditilap Ibu dan Anak)

Jakarta (VLF) Istri dan anak Ismail Bolong diperiksa terkait kasus dugaan suap tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan setelah kasus tersebut naik tahap penyidikan.

“Sudah penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, dilansir dari detikNews, Kamis (1/12/2022).

Pipit mengungkapkan anak dan istri Ismail Bolong diperiksa secara intensif oleh penyidik Bareskrim Polri, Kamis (1/12). Namun Pipit tidak membeberkan kapan mereka tiba di Bareskrim Polri.

“Yang jelas mereka dan lawyer sudah di dalam,” ujar Pipit.

Sementara itu, Ismail Bolong sudah dua kali mangkir panggilan polisi terkait dugaan suap tambang Ilegal di Kaltim. Bareskrim Polri akan menjemput paksa Ismail Bolong jika tidak memenuhi panggilan selanjutnya.

“Iya (akan jemput paksa jika tak penuhi panggilan lagi),” kata Pipit.

Pipit mengatakan Ismail Bolong tidak memenuhi panggilan lantaran beralasan sakit. Namun tim kuasa hukum Ismail Bolong, menurut Pipit, tidak menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter.

“Hanya informasi dari pihak lawyer-nya namun belum memberitahukan sakit apa. Dan mereka belum menunjukkan surat keterangan dokter,” ucapnya.

Pelaku Utama Ditangkap
Sementara, Pipit menyampaikan telah mengantongi unsur pidana dalam kasus tambang ilegal di Kaltim. Dia menyebut pelaku utama sudah ditangkap.

“Yang jelas tindak pidananya sudah ada. Ya kan pelaku pertamanya kan sudah kita tangkap,” ucap Pipit kepada wartawan, Selasa (29/11).

Kendati begitu, Pipit belum membeberkan identitas tersangka yang telah ditangkap. Menurutnya penetapan tersangka masih berproses.

“Yang punya perusahaan belum bisa diambil keterangan,” tuturnya.

Diketahui, kasus dugaan suap tambang ilegal di Kaltim sebelumnya diungkap oleh Ismail Bolong, eks anggota Polres Samarinda. Pengakuan itu tersebar lewat video dan sempat viral.

(Sumber : Anak-Istri Ismail Bolong Diperiksa Usai Kasus Tambang Ilegal Naik Penyidikan)

Jakarta (VLF) Ada momen tak biasa di acara Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin malam. Bupati Bangkalan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan akhir Oktober lalu tampak hadir di acara yang digelar oleh KPK itu.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron tampak memakai baju batik berkopiah hitam duduk di deretan kursi ketiga dari depan bersama bupati Jawa Timur lainnya. Momen itu menjadi ironi karena di deretan kursi terdepan setelah panggung, sedang duduk Ketua KPK Firli Bahuri.

Bupati yang akrab disapa Ra Latif itu mengikuti seluruh rangkaian acara. Terutama sambutan pembuka acara Hakordia oleh Firli Bahuri tentang 4 empat upaya pencegahan korupsi. Salah satunya soal penanaman nilai-nilai integritas kepada penyelenggara negara, lembaga, dan para pemimpin.

Sayangnya, usai acara Hakordia yang mengangkat tema Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi tersebut, Ra Latif langsung pergi meninggalkan lokasi. Dia enggan memberikan keterangan apapun saat awak media berupaya melakukan wawancara.

Mengenai kehadiran Bupati Bangkalan serta belum diamankannya yang bersangkutan meski sudah ditetapkan tersangka, Firli menyampaikan pernyataan yang cukup normatif. Bahwa ada saatnya KPK akan menyampaikan ke publik tentang temuan kasus korupsi di Bangkalan.

“Terkait dengan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK, pada saatnya nanti KPK akan menyampaikan siapa saja tersangka karena tersangka ini adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti yang cukup yang patut diduga pelaku tindak pidana,” kata Firli, Rabu (1/12/2022).

Selanjutnya pernyataan Firli menyiratkan bahwa hingga saat ini KPK memang belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Ra Latif. Apalagi melakukan penangkapan dan penahanan. Ketua KPK yang merupakan Purnawirawan Polri itu pun kembali mengatakan ada saatnya nanti akan diumumkan.

“Mungkin rekan-rekan mengikuti perkara yang ada sedang dilakukan penanganan KPK di Jawa Timur. Pada saatnya nanti kami umumkan setelah tersangka tersebut kami lakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, serta penahanan di KPK,” ujar Firli.

Pernyataan senada sempat disampaikan Firli saat mengikuti kegiatan berkaitan antikorupsi di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) pada Rabu (30/11/2022). Saat itu dia meminta wartawan bersabar, memastikan bahwa prinsip kerja KPK sangat terbuka, dan tak ada yang ditutup-tutupi.

“Boleh sabar ya. Anda tunggu saja, karena prinsip kerja KPK sangat terbuka. Suatu saat anda akan mendapatkan informasi, kapan yang bersangkutan harus kami mintai pertanggungjawaban ke peradilan. Dengan proses-proses, mulai dari penyidikan. Tunggu saja saatnya, pasti akan kami kasih tahu,” ujarnya saat itu.

Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan bahwa Ra Latif ditetapkan tersangka oleh KPK berkaitan kasus dugaan suap lelang jabatan di Kabupaten Bangkalan pada akhir Oktober lalu. Selain ditetapkan tersangka Ra Latif juga dicekal ke luar negeri selama 6 bulan.

Tidak hanya itu Ali juga menjelaskan bahwa KPK telah menggeledah 14 lokasi berkaitan dugaan kasus suap itu. “Di antaranya kantor DPRD, kemudian kantor dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan dan rumah pribadi pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang dimaksud,” jelas Ali Fikri seperti dikutip dari 20detik, Selasa (1/11).

Kembali ke acara Hakordia di Gedung Negara Grahadi. Dalam sambutannya, Firli menyatakan bahwa saat ini sudah terjadi penurunan angka korupsi di Indonesia. Hal itu berdasarkan indeks perilaku anti korupsi (IPAK) yang disusun KPK berdasarkan dua dimensi.

Dimensi pertama adalah persepsi terhadap perilaku antikorupsi di masyarakat. Demiensi kedua diukur dari dimensi pengalaman antikorupsi yang terjadi di masyarakat.

“Alat ukurnya adalah IPAK. Terjadi peningkatan dari pertama saya masuk 2019 itu di angka 3,7 persen, lalu naik di tahun berikutnya 3,83 persen, kemudian naik 3,88 persen, dan tahun ini menjadi 3,93 persen. Skala ini kami adopsi dari skala gini ratio. Kalau semakin tinggi maka angka antikorupsinya baik,” ujar Firli.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan sepihak oleh KPK saja tapi harus bersama-sama. Terutama oleh para penyelenggara negara, partai politik, juga lembaga yang selama ini paling banyak melakukan korupsi dan merugikan negara.

“Kenapa korupsi harus kita berantas, karena kalau tidak ada korupsi maka kemiskinan di Indonesia akan selesai. Maka korupsi harus kita berantas,” ujar Firli di hadapan para bupati di Jawa Timur, termasuk Ra Latif.

“Dengan Hakordia 2022 ini mari kita jadikan momentum menyatukan semangat, menyatukan komitmen kita semua bahwa kita punya tugas membangun budaya anti korupsi. Apalagi Indonesia di tahun 2045 mempunyai impian menjadi lima kekuatan ekonomi dunia. Sehingga perlu terus digencarkan pendidikan pencegahan anti korupsi,” pungkasnya.

(Sumber : Bisa-bisanya Tersangka KPK Ikut Hari Antikorupsi Bareng Firli Bahuri)

Jakarta (VLF) Hari Penghapusan Perbudakan Internasional atau International Day for the Abolition of Slavery diperingati setiap tanggal 2 Desember. Tahun ini, Hari Penghapusan Perbudakan Internasional jatuh pada Jumat (2/12/2022).

Peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat upaya global dalam memerangi perbudakan modern. Meski perbudakan tidak lagi legal di dunia, saat ini perdagangan manusia masih menjadi masalah global.

Simak serba-serbi Hari Penghapusan Perbudakan Internasional, sejarah dan perkembangannya.

Sejarah Hari Penghapusan Perbudakan Internasional 2 Desember

Menurut UNESCO, sejarah Hari Penghapusan Perbudakan Internasional dilatarbelakangi oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Penindasan Lalu Lintas Orang dan Eksploitasi Prostitusi Lainnya pada 2 Desember 1949.

Adapun fokus Hari Penghapusan Perbudakan Internasional adalah untuk memberantas bentuk-bentuk perbudakan kontemporer. Beberapa contoh perbudakan modern itu antara lain perdagangan orang, eksploitasi seksual, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pernikahan paksa, dan perekrutan paksa anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata.

Barulah pada 1995, Majelis PBB secara resmi menetapkan 2 Desember diperingati sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan atau Hari Penghapusan Perbudakan Internasional. Penetapan tersebut dilakukan usai pertimbangan pengajuan dari Kelompok Kerja PBB tentang Perbudakan pada tahun 1985.

Saat ini, masalah yang dihadapi dunia adalah perbudakan kontemporer. Termasuk soal perdagangan orang, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, hingga perekrutan paksa atau eksploitasi terhadap anak-anak.

Dilansir dari detikNews, saat ini diperkirakan 50 juta orang berada dalam perbudakan modern, termasuk 28 juta dalam kerja paksa dan 22 juta dalam pernikahan paksa. Hampir satu dari delapan orang yang menjadi korban kerja paksa adalah anak-anak. Lebih dari setengah anak-anak ini berada dalam eksploitasi seksual komersial.

Sebagian besar kasus kerja paksa yakni sebanyak 86 persen ditemukan di sektor swasta. Selain itu, hampir empat dari lima orang yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial paksa adalah perempuan atau anak perempuan.

Perbudakan Modern di Indonesia

Dilansir dari laman resminya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, sepanjang tahun 2015-2020 terdapat 1.382 kasus perdagangan perempuan. Dari jumlah tersebut, 49 di antaranya dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan.

Data tahun 2020 menunjukkan peningkatan kasus perdagangan perempuan sekitar 20% yang dilaporkan oleh mitra Komnas Perempuan, dari 212 kasus menjadi 255 kasus. Secara khusus, Nusa Tenggara Timur mencatat kasus-kasus terburuk perdagangan orang yang berakhir dengan kematian, baik terhadap perempuan juga laki-laki.

Implementasi dari UU 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang masih sangat terbatas, pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Buruh Migran Indonesia juga masih belum optimal dalam menutup celah perdagangan orang dengan menggunakan celah penempatan tenaga kerja.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan menilai bahwa Indonesia masih harus membenahi diri dalam upaya menghapus perbudakan modern.

(Sumber : Serba-serbi Hari Penghapusan Perbudakan Internasional 2 Desember 2022)

Jakarta (VLF) Bos investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (DOK) I Nyoman Tri Dana Yasa alias Mang Tri mengelabui korban investasi bodong hingga mengalami kerugian Rp 55,8 miliar. Korban yang melaporkan kasus sebanyak 559 orang, sementara informasi menyebutkan sekitar 3.000 orang menjadi korban investasi bodong tersebut.

Kasubdit II Ditreskrimum Polda Bali AKBP I Made Witaya mengatakan, bos PT DOK telah ditahan. Pihaknya juga mengungkap modus dan tipu daya tersangka mengelabuhi para korban.

Ia mengaku mendapatkan informasi jumlah korban secara keseluruhan di Bali mencapai 3.000 orang. Selain itu, nilai kerugian total dari praktik investasi bodong ini mencapai Rp 22 miliar.

“Korban yang tercatat itu 559 orang, tapi di luar yang melapor itu ada sekitar 3.000 informasinya. Nilai total kerugian ada Rp 22 miliar, terakhir ada lima laporan termasuk pelimpahan dari Bareskrim satu (laporan). Itu semua total kerugiannya Rp 55,8 miliar dari yang sudah melapor,” tutur Witaya, Kamis (1/11/2022).

Bos PT DOK, jelas Witaya, menipu korban investasi bodong dengan tiga trik, mulai dari edukasi hingga klain investasi legal. Berikut tiga tipu daya Mang Tri ke para korban.

1. Edukasi Investor dan Janjikan Bunga Tinggi

Menurut Witaya, awalnya tersangka Mang Tri mengedukasi para investor dan menjanjikan memberikan bunga yang cukup tinggi. “Bunga yang dijanjikan cukup tinggi di atas bank, itu setiap minggu ada 3 persen,” kata Witaya.

2. Janjikan Uang Rp 10 Juta-Rp100 Juta

Tak hanya sekadar menjanjikan bunga tinggi, tersangka Mang Tri juga menjanjikan akan memberikan uang Rp 10 juta hingga Rp 100 jika ada yang menemukan risiko dalam investasinya. Bahkan, ia menjanjikan kepada para investor bahwa uangnya bisa ditarik kapan saja.

3. Klaim Investasi PT DOK Legal

Mang Tri juga menjanjikan investasi yang dijalankannya sudah legal dan terdaftar sehingga membuat orang-orang tergerak untuk melakukan investasi di PT DOK.

“Memang lancar dua tiga kali dapat beberapa persen lah dari nilai sehingga korban ada yang men-topup lagi. Begitu di-top-up ternyata sudah mulai ditutup oleh OJK karena ini dianggap ilegal oleh OJK. Setelah ditutup itulah baru satu persatu mulai ada laporan ke kita,” ungkap Witaya.

Kini atas perbuatannya, Mang Tri dijerat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. “Karena ada kata-kata rangkaian bohongnya itulah, tidak ada masalah bisa diambil kapan saja, terus dianggap legalitas perusahaannya PT DOK ternyata izin bursa berjangkanya tidak ada, kemudian izin dari Bappebti juga tidak ada,” terangnya.

(Sumber : Tipu Daya Bos Investasi Bodong PT DOK hingga Rugikan Korban Rp 55,8 M)

 

Jakarta (VLF) Bareskrim Polri mengklaim telah menangkap seorang pelaku utama dalam kasus dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Pelaku utama yang dimaksud kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Yang ini (pelaku utama) yang ditetapkan tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, dilansir dari detikNews, Kamis (1/12/2022).

Pelaku utama ini sebelumnya telah ditangkap Bareskrim Polri pada Selasa (29/11) kemarin. Polri belum mengungkap identitas pelaku utama itu, namun disebutkan tersangka sebagai penambang.

“(Dia) penambang yang berkolaborasilah mungkin sama grupnya Ismail Bolong,” kata Pipit.

Pipit sebelumnya mengatakan kasus tambang ilegal di Kaltim sudah naik ke tahap penyidikan. Polisi masih mendalami kasus ini dengan turut melakukan pemanggilan kepada istri dan anak Ismail Bolong.

Keluarga Ismail Bolong dipanggil menjadi saksi di Bareskrim Polri, Kamis (1/12). Pipit memastikan keduanya hadir dan tengah dimintai keterangan.

“Yang jelas mereka dan lawyer sudah di dalam,” ujar Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto saat dimintai konfirmasi, Kamis (1/12).

Keduanya tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik Bareskrim Polri. Namun Pipit tidak membeberkan kapan mereka tiba di Bareskrim Polri.

Ismail Bolong Bakal Dijemput Paksa
Sementara itu, Ismail Bolong dua kali mangkir panggilan polisi terkait dugaan suap tambang Ilegal di Kalimantan Timur. Bareskrim Polri akan menjemput paksa Ismail Bolong jika tidak memenuhi panggilan selanjutnya.

“Iya (akan jemput paksa jika tak penuhi panggilan lagi),” kata Pipit saat dihubungi.

Pipit mengatakan Ismail Bolong tidak memenuhi panggilan lantaran beralasan sakit. Namun tim kuasa hukum Ismail Bolong, menurut Pipit, tidak menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter.

“Hanya informasi dari pihak lawyer-nya namun belum memberitahukan sakit apa. Dan mereka belum menunjukkan surat keterangan dokter,” ucapnya.

(Sumber : Pelaku Utama di Kasus Tambang Ilegal Kaltim Ditetapkan Jadi Tersangka)

Jakarta (VLF) Bareskrim Polri mengaku Ismail Bolong sudah dua kali mangkir dari agenda pemeriksaan polisi terkait kasus dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Ismail Bolong pun akan dijemput paksa jika kembali tidak memenuhi panggilan selanjutnya.

“Iya (akan jemput paksa jika tak penuhi panggilan lagi),” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, dilansir dari detikNews, Kamis (1/12/202).

Pipit menuturkan, Ismail Bolong tidak memenuhi panggilan karena beralasan sakit. Hal itu berdasarkan penyampaian dari pengacara Ismail Bolong.

“Hanya informasi dari pihak lawyer-nya namun belum memberitahukan sakit apa. Dan mereka belum menunjukkan surat keterangan dokter,” tuturnya.

Untuk diketahui, Bareskrim Polri telah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Ismail Bolong melalui keluarganya pada Selasa (29/11). Namun Ismail Bolong tidak memenuhi panggilan tersebut.

Pipit mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan pemanggilan terhadap keluarga Ismail Bolong. Pihak keluarga Ismail Bolong juga telah mengkonfirmasi kehadirannya untuk diperiksa di Bareskrim Polri pada Kamis (1/12) hari ini.

“Sudah… sudah (surat panggilan dikirim ke keluarga Ismail Bolong) mereka sudah konfirmasi kok hadir,” ucap Pipit.

Namun Pipit belum menjelaskan siapa-siapa saja keluarga Ismail Bolong yang dipanggil pemeriksaan. Dia menegaskan polisi siap melayani pemeriksaan jam berapa pun keluarga Ismail Bolong datang.

“Ya kita nggak tahu mau jam berapa mereka hadir, kita akan siapkan. Jam berapa aja kita layani,” imbuhnya.

(Sumber : Polri Akan Jemput Paksa Ismail Bolong Jika Mangkir Diperiksa di Kasus Tambang)

Jakarta (VLF) Polda Bali memasukkan dua WNA Malaysia dan Inggris ke dalam daftar pencarian orang (DPO) karena diduga kabur ke luar negeri dan menggelapkan uang Rp 89 miliar lebih milik PR Golden Dewata.

Ialah pendiri Ri-Yaz Group asal Malaysia bernama Mohammed Shaheen Shah Bin Mohd Sidek alias Datuk Seri Mohd Shaheen (48) dan Chief Executive Officer (CEO) Ri-Yaz Development Kieran Chris Healey (56) asal Inggris.

“Kerugian sesuai hasil audit dalam LP sebesar Rp 89.824.516.520 atau Rp 89 miliar lebih,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto di Kota Denpasar, Bali, Rabu (30/11/2022).

Kasus Penipuan dan Penggelapan
Dua DPO tersebut terjerat kasus penipuan dalam jabatan dan penggelapan. DPO diumumkan dalam surat nomor DPO/23/XI/2022/ Ditreskrimum untuk Mohammed Shaheen Shah Bin Mohd Sidek dan surat DPO nomor DPO/24/XI/2022/Ditreskrimum terhadap Kieran Chris Healey.

“Pasal yang disangkakan (yakni Pasal) 374 juncto (Pasal) 372 (KUHP) dan 378 KUHP,” jelas mantan Kabid Humas Polda Sumatera Barat (Sumbar) itu.

Identitas Pelaku
Datuk Seri Mohd Shaheen merupakan pria kelahiran Perak, 15 April 1974. Sebelumnya beralamat di Dash Hotel Seminyak, Jalan Petitenget Nomor 468X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Sementara itu Kieran Chris Healey kelahiran Wimbledon, 27 September 1966. Ia beralamat di Ri-Yaz Development lantai 6 Dash Hotel Seminyak, Jalan Petitenget Nomor 468X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Ciri-ciri 2 WNA DPO
Ciri-ciri Datuk Seri Mohd Shaheen memiliki tinggi badan 178 cm, berat badan 70 kg. Ia memiliki rambut bergelombang, tapi menjadi lurus kalau pakai minyak rambut. Mata berwarna cokelat dengan kulit kuning langsat.

Bentuk wajah oval, hidung mancung, sering berpakaian lengan panjang dan memakai jas. WN Malaysia tersebut memiliki cara berjalan pelan karena lututnya pernah dioperasi di tahun 2010.

Ciri-ciri Kieran Chris Healey memiliki tinggi badan 185 cm, berat badan sekitar 100 kg, rambut berwarna putih atau beruban. Ia memiliki kebotakan di bagian kepala atas dan perut buncit.

Mata WN Inggris tersebut berwarna biru, kulit putih, bentuk wajah bulat, dan hidung mancung. Cara berjalan pelan karena napasnya terengah-engah dan kondisi medis ada sakit jantung.

Dilaporkan Oktober 2022
Kasubdit III Tindak Pidana Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Ditreskrimum Polda Bali AKBP Endang Tri Purwanto menjelaskan, kedua WNA itu dilaporkan PT Golden Dewata pada Oktober 2022. Penyidik telah meminta keterangan sejumlah saksi, seperti pelapor dan direksi perusahaan.

Menurut Endang, PT Golden Dewata merupakan satu perusahaan yang ikut tanam saham di hotel ternama di Badung dan dikelola Manajemen Ri-Yaz Hotels & Resort INC. Pelaporan dilakukan setelah adanya audit perusahaan setelah beberapa tahun belakangan tidak ada keuntungan.

Mangkir Dua Kali Panggilan Polisi
Ditreskrimum Polda Bali telah memberikan undangan sebanyak dua kali kepada terlapor ke alamat perusahaan di bilangan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Namun, keduanya tak memenuhi undangan penyidik.

Karena itu, Ditreskrimum Polda Bali menerbitkan surat DPO. Meski demikian, Endang menegaskan pihaknya masih menekankan asas praduga tak bersalah. “Masih praduga tak bersalah, dia dua kali dipanggil enggak datang, diundang enggak datang,” tutur Endang.

(Sumber : Sederet Fakta 2 WNA Gelapkan Rp 89 M Jadi Buronan Polda Bali)

Jakarta (VLF) Pimpinan Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Bareskrim Polri untuk melakukan jemput paksa terhadap Ismail Bolong terkait dugaan kasus suap tambang ilegal. Pasalnya, Ismail Bolong sudah mangkir panggilan penyidik untuk kedua kalinya.

“Sesuai prosedur memang seharusnya dilakukan penjemputan paksa,” kata Sahroni saat dihubungi, Rabu (30/11/2022).

Sahroni mengatakan bahwa dugaan kasus ini tentunya penting bagi marwah Polri ke depannya. Dia menyebut pihaknya serta masyarakat juga akan terus memantau perkembangan kasus ini.

“Apalagi ini merupakan kasus yang penting dan bisa membuka banyak tabir. Polri harus paham kalau kami di komisi III, media, dan masyarakat memantau kasus ini,” katanya.

“Apalagi bila benar kasus ini bisa mengarah ke pengungkapan mafia-mafia di kepolisian, maka sudah seharusnya diproses dan dibuka selebar-lebarnya. Kami di Komisi III push dan pantau selalu,” sambungnya.

Sebelumnya, Ismail Bolong kembali mangkir dari panggilan penyidik Bareskrim Polri dengan alasan sakit. Lalu, apakah Polri akan menjemput paksa Ismail Bolong?

“Ya, itu tidak perlu kita sampaikan karena kan itu secara teknis tidak mungkin disampaikan ke wartawan. Wartawan tinggal nunggu hasilnya saja, media ya dalam penegakan hukum ini,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto kepada wartawan, Rabu (30/11).

Pipit menyebut Polri juga belum berencana memasukkan nama Ismail Bolong dalam DPO. Menurutnya, Ismail Bolong meminta waktu sebelum memenuhi pemeriksaan polisi.

“Belum ke arah sana (Polri memasukkan ke DPO) karena memang pengacaranya sudah menghubungi, minta waktu saja,” ucapnya.

(Sumber : Komisi III DPR Desak Bareskrim Jemput Paksa Ismail Bolong)

Jakarta (VLF) Pria berinisial EW (42) di Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) ditangkap polisi lantaran memperjual-belikan puluhan sirip dan ekor ikan pari jenis lontar dan kikir yang telah dikeringkan. Ikan tersebut diketahui masuk dalam kategori dilindungi.

“Sirip dan ekor ikan pari ini rencananya akan dikirim ke seseorang di Tarakan, dan selanjutnya dikirim lagi ke luar negeri,” kata Kasat Reskrim Polres Bulungan Iptu Khomaini Kepada detikcom, Rabu (30/11/2022).

Terungkapnya kasus ini lantaran adanya laporan masyarakat terkait perdagangan ikan yang dilindungi di kediaman EW di Jalan Pangkalan, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Bulungan pada Senin (28/11). Saat tiba di kediaman EW, polisi menemukan puluhan sirip dan ekor yang sedang dikeringkan pelaku.

“Dari kediaman pelaku kita amankan 59 sirip dan ekor pari jenis lontar dan kikir yang dilindungi,” terangnya.

“Selain seorang nelayan yang menangkap pari ini, pelaku juga sebagai pengepul sirip dan ekor pari dari nelayan setempat,” imbuhnya.

Dari hasil interogasi kepolisian, EW mengaku telah melakukan bisnis tersebut sejak 2018. Selain itu keuntungan yang didapat EW dari penjualan ikan pari tersebut kisaran jutaan rupiah.

“Kalau dia (EW) belinya itu dari Rp 10 ribu hingga Rp 60 ribu per set, tergantung ukurannya, sedangkan setelah dikeringkan pelaku menjual kembali dengan harga hingga Rp 90 ribu per set dua sirip dan satu ekor,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator PSDKP Stasiun Tarakan-Wilker Bulungan, Khairun Nur Rakhmat menjelaskan, jenis pari lontar dan kikir merupakan hewan laut yang dilindungi lantaran jumlahnya sangat terbatas.

“Jadi pari lontar dan kikir ini dilindungi dan jumlahnya terbatas. Jika diperjual-belikan harus memiliki dokumen resmi, dan kuotanya pun sangat dibatasi, kalau ditemukan tanpa dokumen biasanya pelakunya bisa kena sanksi atau pidana,” kata Khairun.

Khairun menerangkan, pari jenis lontar dan kikir hidup di perairan bagian pesisir laut di sejumlah wilayah di Indonesia, dan habitatnya banyak ditemukan di bagian pesisir landai dengan permukaan pasir atau lumpur.

“Karena berada di pesisir jadi kelebihan tangkap jadi membuat populasinya sangat berkurang, terutama di perairan di Bulungan mudah didapat karena di sana habitatnya, berpasir dan berlumpur dan landai,” ujarnya.

Di Indonesia sendiri biasanya sirip dan ekor pari ini tidak dikonsumsi masyarakat. Meski demikian organ pari tersebut sangat diminati di luar negeri dan memiliki harga yang cukup tinggi.

“Kalau sirip ekor (pari) orang kita tidak ada yang konsumsi, pastinya kalau begini yang cari orang luar dan memiliki harga yang cukup mahal,” pungkasnya.

(Sumber : Jual Sirip-Ekor Pari Dilindungi ke Luar Negeri, Pria di Bulungan)