Jakarta (VLF) Tak sedikit masyarakat Indonesia kerap beraktivitas di sekitar rel kereta api meski sudah terdapat rambu-rambu peringatan. Padahal, hal ini berbahaya untuk keselamatan dan telah diatur larangannya melalui undang-undang.

Sebagaimana diketahui, masyarakat sering kali menjadikan pinggir rel sebagai lokasi bermain atau rekreasi terutama menjelang sore hari. Hal ini jelas membahayakan keselamatan perjalanan kereta api serta keselamatan diri sendiri. Meski telah terpasang rambu-rambu peringatan atau ditegur petugas berwenang, masih banyak masyarakat yang abai terhadap hal tersebut.

Untuk itu, Vice President Public Relations KAI Joni Martinus menegaskan adanya ancaman pidana kurungan penjara maupun denda bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar rel kereta api. Menurutnya, aktivitas nongkrong di sekitar rel melanggar Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Adapun pelanggar aturan tersebut bisa mendapatkan hukuman penjara atau denda hingga Rp 15 juta. Pasal tersebut menyatakan setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan, memindahkan barang di atas rel, atau melintasi jalur kereta api. Selain itu, masyarakat juga dilarang menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.

“Selain dapat membahayakan keselamatan, masyarakat yang melanggar juga dapat dikenai hukuman berupa pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,” ungkap Joni dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12/2022).

Joni menyebut peraturan soal hukuman tersebut tertuang dalam Pasal 199 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Lebih lanjut, Joni menjelaskan permasalahan ini terjadi akibat dari banyaknya bangunan liar yang berdiri di sekitar jalur kereta dalam area rumaja (ruang manfaat jalan), rumija (ruang milik jalan), dan ruwasja (ruang pengawasan jalan).

Ia menerangkan rumaja diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum. Rumija diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan rel yang dapat dimanfaatkan atas izin pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api. Sedangkan ruwasja diperuntukkan bagi pengamanan dan kelancaran operasi kereta api dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api.

“Masyarakat agar menaati aturan yang ada dan tidak mendirikan bangunan secara ilegal di area-area tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 178 UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyatakan setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api,” papar Joni.

Akibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, KAI mencatat terdapat 195 kasus orang tertabrak kereta hingga 3 Desember 2022. Joni merinci 173 meninggal, 14 luka berat, dan 8 luka ringan.

Menanggapi hal ini, Joni mengatakan pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat dan berkoordinasi dengan kewilayahan setempat terkait bahaya beraktivitas di jalur kereta api. Selain itu, perseroan secara konsisten menugaskan petugas untuk berjaga di titik-titik rawan serta berpatroli rutin guna keamanan di jalur kereta.

“Kami meminta masyarakat untuk peduli serta turut berpartisipasi menciptakan keselamatan bersama dan kelancaran perjalanan kereta api. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar memberi pengertian atau teguran apabila ada yang bermain atau melakukan kegiatan di jalur kereta api,” pungkas Joni.

(Sumber : Hati-hati! Beraktivitas di Rel Kereta Api Bisa Dipidana, Ini Aturannya)

Jakarta (VLF) Mantan Kepala Desa (Kades) Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Faizal Arifin dituntut penjara selama 6 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dia dituntut dalam perkara korupsi.

Faizal disebut jaksa melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana sosial untuk lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) berjumlah Rp.540 Juta dari PT Karsa Prima Permata Nusa (PT KPPN) sejak tahun 2017 hingga 2020, lalu.

Atas perbuatannya, jaksa menilai Faizal melanggar pasal tentang tindak pidana korupsi. Untuk itu jaksa menuntu Faizal 6 tahun penjara.

“Meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum terdakwa Faizal Arifin dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara denda Rp 250 juta dan subsidair 6 bulan kurungan,” kata jaksa Putra membacakan amar tuntutannya, Senin (12/12/2022).

Jaksa juga menuntut Faizal Arifin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 270 juta. Dengan ketentuan, satu bulan setelah putusan jika tidak dibayar maka harta benda Faizal akan dilakukan lelang oleh jaksa untuk menutupi kerugian negara.

Namun, lanjut Jaksa membacakan nota tuntutannya, jika uang pengganti tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara atas perbuatannya, jaksa meminta kepada majelis hakim melalui tuntutannya agar Faizal dipenjara selama 1 tahun.

Setelah Jaksa membacakan tuntutannya, hakim mempersilahkan kepada terdakwa Faizal untuk melakukan pembelaan secara lisan pada pekan depan.

“Terdakwa, anda sudah dengar dengan tuntutan jaksa. Silahkan anda melakukan pembelaan dengan secara lisan melalui penasihat hukum saudara, anda mengerti,” ucap hakim.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa Putra Raja Rumbi Siregar menguraikan perkara ini berawal dari aksi unjuk rasa warga atas rusaknya jalan umum di Desa Medan Estate atas kendaraan PT KPPN yang lalu lalang.

Karena unjuk rasa tersebut, akhirnya dilakukan rapat antara pemerintahan desa yang diwakili terdakwa Faizal Arifin dengan pihak perusahaan yang diwakilkan oleh Danang Pj.

Dalam rapat tersebut, keluarlah hasil kesepakatan bersama yang mana di antaranya PT KPPN akan mengeluarkan kompensasi alias CSR atas rusaknya fasilitas jalan umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial seperti bantuan kendaraan ambulans dan dana aspirasi.

Jaksa melanjutkan, dana aspirasi tersebut disalurkan secara rutin setiap bulannya oleh PT KPPN kepada terdakwa selaku kades sebesar Rp15 juta dan Rp 2,5 juta di antaranya untuk kas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Medan Estate.

Total dana CSR yang digelontorkan ke terdakwa Rp 720 juta periode tahun 2017 hingga 2020. Sebab setiap bulannya diterima Faizal sebesar Rp15 juta.

Namun, dana CSR dari PT KPPN tersebut ternyata Faizal bersama dengan Sekretarisnya Rusmiati (berkas terpisah) tidak pernah melakukan pembahasan ke dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Karena tidak dilakukan pembahasan pada rapat APBDes maka dana tersebut tidak masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) Medan Estate. Setelah diselidiki, ternyata terdakwa bersama dengan Rusmiati dalam pengelolaan dana CSR tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan sebagian besar penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Akibatnya negara mengalami kerugian hingga Rp 540 juta.

(Sumber : Korupsi Dana CSR, Eks Kades Medan Estate Dituntut 6 Tahun Bui)

Jakarta (VLF) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menanggapi kemungkinan adanya pihak yang menggugat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dirinya mempersilakan bila ada pihak yang hendak menggugat.

“Silakan saja (menggugat UU itu ke MK),” kata Yasonna singkat saat ditemui di acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 Tahun 2022 di Hotel Sultan, Senin (12/12/2022). Yasonna menanggapi pertanyaan soal kemungkinan KUHP baru digugat.

Di kesempatan yang sama, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej ikut menjawab bila ada gugatan soal KUHP baru ke MK. Eddy, sapaan akrabnya, yakin gugatan tersebut tak akan menang.

“Mau uji formil atau uji materil, apa bakalan menang? Kagak bakalan,” ujar Eddy sambil berjalan pergi.

Pengesahan KUHP
Untuk diketahui, DPR RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pengesahan itu diambil saat pembicaraan tingkat II di rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 Selasa (6/12).

Rapat paripurna digelar di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat tersebut.

Rapat tersebut juga dihadiri pimpinan lain, yakni Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Lodewijk F Paulus. KUHP baru itu akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025.

(Sumber : Menkumham soal Potensi KUHP Baru Digugat ke MK: Silakan Saja)

Jakarta (VLF) Pengacara Kondang Hotman Paris mengkritik keras Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru terkait minuman keras (miras). Hotman lantas mendapat serangan balik usai mengkritik hal tersebut.

Untuk diketahui, Hotman menyoroti beberapa pasal dalam KUHP baru yang salah satunya mengenai miras. Hotman menilai pasal miras itu bakal merugikan pekerja di sektor pariwisata.

“(Pasal 424) ini yang sangat relevan, ini yang bisa nanti turis bisa jadi sasaran. Di sini disebutkan, kalau ada orang mabok, itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah inilah yang masuk penjara satu tahun,” ujar Hotman Paris di Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (10/12/2022).

Dia juga mempertanyakan logika hukum pada pasal ini. Apalagi pasal ini juga tidak mengecualikan para pekerja.

“Tapi yang paling bahaya adalah orang yang dalam rangka pekerjaannya pun menambah minuman (waiter) masuk penjara,” kata Hotman.

“Sementara pengertian mabuk di sini nggak diatur apakah tipsy atau apa. Mungkin pak menteri sudah tau ini ya,” sambungnya.

Hotman, dia juga menyebut pasal ini nantinya akan membawa dampak buruk pada sejumlah sektor. Apalagi dalam pasal ini disebutkan, hanya orang yang menuangkan minuman yang dapat dipidana, sementara orang yang mabuk tidak dipidana.

“Menurut pasal ini, yang mabuk tidak dipidana, aku yang nambahin yang dipidana. Termasuk yang menjual. Orang bule mana tahu kita mabuk, kan. Ini paling membahayakan. Kalau memang tujuannya mencegah orang mabuk, kenapa yang mabuk nggak dipidana?” ucapnya.

“Ini mengancam kehidupan, resto, hotel, dan bar. Ini pasal yang sekali lagi tidak masuk di akal, tidak ada legal standing dan harus dihapus dari muka bumi. Jadi terlepas dari apa pun, ini bahaya,” lanjutnya.

Berikut bunyi pasal terkait miras yang disorot Hotman Paris:

1. Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Serangan Balik ke Hotman
Beberapa anggota DPR mengkritik balik Hotman Paris. Salah satunya Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman. Dia mempertanyakan balik Hotman.

“Udah berapa tahun KUHP yang lama berlaku? Sejak merdeka. Masalahnya di mana? Selama ini dipermasalahin nggak sama Pak Hotman Paris Pasal 300 KUHP, saya tanya sebelumnya dipermasalahkan nggak?” kata Habiburokhman kepada wartawan seusai acara MKD award di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

“Nah, iya, boleh dong saya nanya dikit, penegakannya bermasalah nggak? Kok seolah-olah kiamat dengan adanya pasal 424 ini,” lanjutnya.

Habiburokhman mengatakan Hotman Paris perlu dipertanyakan terkait sorotan pasal miras. Habiburokhman bertanya-tanya apakah Hotman Paris membaca KUHP yang lama.

“Yang Anda tanya itu Pak Hotman Paris, baca nggak KUHP yang lama gitu loh, lihat nggak penegakan hukum selama ini,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan apakah KUHP lama yang mengatur soal miras membuat turis asing tak datang ke Indonesia. Dia mengatakan ada pihak yang berkomentar namun tak membaca pasal miras di KUHP baru.

“Secara substansi kan sama, dipikir dengan logika aja, pakai otak. Orang berdagang sama orang yang tidak sadar aja nggak sah, sah nggak itu? Saya berdagang dengan Anda, bukan miras, saya minta Anda beli HP saya, Anda keadaan tidak sadar, sah nggak?” ujarnya.

“Apalagi minuman keras, apakah selama ini Pasal 300 KUHP lama membuat turis nggak datang ke Indonesia? Saya tanya? Nggak ada gitu, lo. Jadi disaring-saring juga yang seperti gitu. Jadi orang nggak baca, orang nggak ngerti, berkomentar, gitu lo,” sambungnya.

Sementara Anggota Komisi III DPR lainnya Arsul Sani menyebut Hotman Paris berlebihan. Waketum PPP ini menilai pasal terkait miras itu tidak menyasar ke semua pihak.

“Pasal 424 KUHP itu limitatif sekali karena hanya mengancam penjual minum beralkohol kepada orang yang sedang mabuk atau kepada anak-anak. Jadi penjual minuman beralkohol kepada orang dewasa yang tidak lagi mabuk atau bukan anak-anak pembelinya maka tidak dipidana,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani kepada wartawan, Sabtu (10/12/2022).

“Maka berlebihan kalau pasal itu dikatakan membahayakan pekerja di sektor parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif),” lanjutnya.

Arsul menambahkan pada negara-negara sekuler, menjual minuman beralkohol kepada orang yang sedang mabuk atau kepada anak di bawah umur adalah perbuatan yang dilarang. Yang membedakan hanyalah hukumannya, yakni ada yang denda, ada yang pidana.

“Kepada yang keberatan terhadap pasal ini, saya ingin minta ditunjukkan di negara mana yang orang bebas sebebas-bebasnya boleh membeli minuman beralkohol yang memabukkan?” tutur Arsul.

“Yang perlu kita ingatkan dan karena itu perlu sosialisasi adalah bahwa dalam melaksanakan KUHP ini nanti penegak hukum perlu memahami konteks pengaturan pidana yang ada dalam KUHP dan tidak menterjemahkan sesuai dengan kemauannya sendiri,” pungkasnya.

(Sumber : Serangan Balik ke Hotman Paris Usai Ngegas KUHP Baru soal Miras)

Jakarta (VLF) Kasus robot trading sempat menyita perhatian khalayak. Korbannya pun tidak sedikit, begitu juga dengan uang yang lenyap. Diperkirakan jumlah kerugiannya mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.

Robot trading merupakan sebuah sistem yang dimanfaatkan dalam mengambil keputusan investasi. Sering kali robot trading ini digunakan untuk trading dalam pasar valas.

Namun, robot trading justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang instan. Para korban awalnya bisa menikmati keuntungan dari uang yang ditanamnya, tapi ketika bermasalah, uang tersebut tak bisa ditarik.

Para korban pun ramai-ramai mengadukan pemilik robot trading ke pihak berwenang.

Sepanjang 2022 ini sudah beberapa kali terjadi kasus investasi bodong berkedok robot trading. Berikut rangkumannya:

1. Fahrenheit
Pada awal 2022 ini, kasus investasi bodong Fahrenheit menjadi sorotan publik. Investasi bodong berkedok robot trading diduga telah merugikan konsumen hingga Rp 5 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya sudah mengunggah soal dugaan penipuan yang nilainya mencapai Rp 5 triliun. Dia meminta pihak kepolisian tidak takut mengejar pelaku pemain perdagangan ilegal siapapun itu.

“Adaaaa lagi lebih sadiss… entah bener entah engga. (apa bener sampe 5 T) wassalam ini kl sampe bener..,” tulis akun @ahmadsahroni88, Sabtu, 12 Maret 2022.

Dari penelusuran detikcom, Fahrenheit sendiri merupakan platform investasi berkedok robot trading kripto. Pengelola aplikasi ini adalah PT FSP Akademi Pro. Mereka mengklaim memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang digunakan pada pasar aset kripto.

Fahrenheit juga disebut-sebut sudah memiliki kantor operasional pertama di Gedung New Soho Capital. FSP memiliki pimpinan dengan jabatan Chief Executive Officer (CEO) bernama Hendry Susanto, aplikasi ini muncul di sekitar pertengahan tahun 2021.

detikcom sendiri sempat mencoba menelusuri website resmi Fahrenheit untuk mencari informasi tambahan soal platform robot trading kripto ini. Ada satu website paling atas pada hasil pencarian dengan keyword ‘PT FSP Akademi Pro’, website itu bertajuk ‘Fahrenheit System Pro’ dengan alamat https://fspro.id.

Namun, ketika diklik justru website itu tak bisa dibuka dan mengarah pada website provider hosting website.

Usut punya usut, ternyata PT FSP Akademi Pro sudah masuk ke dalam jajaran investasi ilegal yang dirilis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Fahrenheit masuk dalam jajaran layanan perdagangan berjangka komoditi ilegal dan situsnya langsung diblokir oleh pemerintah.

Dari catatan detikcom, dilansir dari Antara, salah satu korban dugaan penipuan investasi bernama Murni Wyati mengatakan diperkirakan ada 700 orang yang diduga menjadi korban investasi robot trading Fahrenheit. Murni menyampaikan investasi bodong itu dikelola oleh PT FSP Akademi Pro secara online.

Dia mengaku telah bergabung dengan investasi tersebut sejak Februari lalu dan mengalami kerugian pengurangan modal secara terus-menerus.

“Kami (tujuh orang) melaporkan penipuan investasi robot trading Fahrenheit yang dimanipulasi dan tidak sewajarnya. Anggota ada 700 sampai 1.000 orang, khusus di sekitar 700 dan ada paguyuban lain yang belum sampai di sini dan akan segera menyusul,” jelas Murni.

2. Viral Blast
Pada 22 Februari 2022, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan kasus robot trading bodong bernama Viral Blast. Diketahui bahwa robot trading ini telah merugikan member-nya hingga Rp 1,2 triliun. Total membernya diperkirakan mencapai 12 ribu orang.

Polisi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, di mana tiga tersangka sudah ditangkap dan satu lainnya masih diburu.

“Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 4 tersangka di mana 3 tersangka telah diamankan ditangkap dan ditahan. Dan ada 1 tersangka yang masih DPO,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (22/2/2022) lalu.

Modus yang digunakan yaitu dengan sistem operasi skema Ponzi dan metode withdraw, di mana uang yang diinvestasikan oleh para pengguna justru mengalir ke kantong para tersangka.

“Dengan skema Ponzi Method withdraw itu sejatinya adalah diambil dari uang yang disebarkan oleh para nasabah itu sendiri. Jadi uang yang dikumpulkan itu tidak dilaksanakan dengan seharusnya. Dalam pelaksanaannya disetorkan ke exchanger untuk kemudian dibagi atau didistribusikan kepada para pengurus dan leader-nya,” terang Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan.

Dari para tersangka, Whisnu menyebut pihaknya menyita sejumlah barang bukti berupa uang senilai SGD 1.850.000, uang nilai Rp 12.000.000, kartu ATM sebanyak 12 buah, 4 unit mobil mewah, dan 8 buah handphone.

3. DNA Pro
Setelah heboh dengan kasus robot trading Fahrenheit dan Viral Blast, terjadi kasus robot trading lainnya yaitu DNA Pro. Kasus ini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan total kerugian dari korban yang melapor diperkirakan mencapai Rp 97 miliar.

Dari hasil penelusuran detikcom, DNA Pro adalah platform aplikasi robot trading yang merupakan produk dari PT DNA Pro Akademi. Namun, ternyata robot trading DNA Pro adalah perusahaan yang ilegal karena tidak tercatat dan dilarang oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Modus penipuan DNA Pro adalah dengan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang memberikan nasehat dalam melakukan trading bagi para member-nya.

Pada 18 April 2022, Polri telah mengajukan penerbitan red notice untuk memburu 3 orang tersangka, atas kasus investasi bodong via robot trading DNA Pro yang diduga berada di luar negeri.

Sejauh ini, Polri telah menetapkan 12 tersangka terkait kasus robot trading DNA Pro. Keenam tersangka yang telah ditangkap diantaranya adalah Robby Setiadi, Yosua, Russel, Stefanus Richard, Jerry Gunandar, dan Frankie.

4. Net89
Kasus robot trading selanjutnya adalah Net89. Menariknya, terdapat beberapa publik figur yang terseret kasus ini. Para publik figur tersebut yaitu Atta Halilintar, Taqy Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, dan Mario Teguh.

Net89 sendiri merupakan platform besutan PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Sementara, dikutip dari laman perusahaan, PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) adalah perusahaan penjualan langsung murni yang hanya menjual produk berupa e-book dan software Expert Advisor (EA) Creator.

Terdapat ratusan korban yang melaporkan puluhan orang terkait kasus ini. Kuasa hukum para korban sebagai pelapor, M Zainul Arifin pun mengatakan total kliennya mencapai 230 orang dengan nilai kerugian secara total mencapai Rp 28 miliar.

Menurut penjelasan Zainul, SMI mulai berdiri sejak 2018. Saat itu perusahaan masih menawarkan investasi dengan teknologi robot trading. Memasuki tahun-tahun pandemi COVID-19 nama Net89 pun semakin tenar.

“Mulai berdiri PT.SMI kisaran 2018 mulai buming tahun 2020 sampai Januari 2022 pada masa-masa pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang menggunakan keuangannya untuk berbisnis trading termasuk para korban kita,” tuturnya kepada detikcom, Selasa (1/11/2022) lalu.

Menurut Zainul, Net89 saat itu menawarkan paket investasi robot trading dengan potensi keuntungan sekitar 1% per hari, atau 20% per bulan, hingga 200% per tahun.

Meski akhirnya memakan korban, ternyata para nasabah sempat menikmati keuntungan dari investasinya di robot trading Net89.

“Iya pernah memberikan keuntungan bagi orang-orang yang investasi sejak awal tahun 2019 sampai dengan November 2021. Tapi menjelang awal 2022 yang baru join member tidak dapat keuntungan sesuai janji-janji yang ditawarkan ke para member,” tambahnya.

Menurut Zainul, sejak Januari 2022 para member sudah tidak bisa lagi menarik keuntungan dan modalnya. Salah satu alasan dari SMI adalah melakukan penyesuaian bisnis mengikuti anjuran pemerintah.

“Sampai saat ini tidak bisa lagi withdraw dan menarik modal para korban yang telah diinvestasikan di Net89,” tegasnya.

Kini, Bareskrim Polri telah menetapkan Reza Shahrani alias Reza Paten sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan robot trading Net89. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun telah membekukan rekening milik Reza senilai Rp 1 triliun lebih.

Rekening yang berjumlah triliunan itu berasal dari 150 rekening milik Reza Paten dari 25 bank berbeda. Dalam perkara ini Reza Paten terseret sebagai pemilik dari robot trading Net89.

Itulah sederet kasus investasi bodong robot trading yang terjadi di Indonesia selama tahun 2022.

(Sumber : Geger Kasus Robot Trading, Makan Uang hingga Triliunan!)

Jakarta (VLF) Kuasa hukum wali murid SD Negeri Pondok Cina (Pocin) 1, Deolipa Yumara, mengancam akan laporkan Wali Kota (Walkot) Depok Mohammad Idris ke Polda Metro Jaya. Dia menuding Idris melanggar UU Perlindungan Anak.

“Walkot dan jajarannya sudah melakukan tindakan pidana patut diduga menelantarkan anak-anak dan itu diskriminasi terhadap kepentingan anak mendapatkan sekolah fungsi sosial anak keganggu. Ada diatur dalam UU perlindungan anak pasal 76 A,” kata Deolipa Yumara di SDN Pocin 1, Jalan Margonda Raya, Depok, Senin (12/12/2022).

Deolipa juga menuding Idris beserta jajarannya membuat depresi wali murid yang kebanyakan merupakan ibu. Deolipa curiga ada korupsi terkait proyek ini.

“Nanti kita kejar soal pidana dan perdatanya jangan-jangan ini mainan proyek siapa tahu mau 2024 nggak ada proyek ini aja yang dimainkan jadi duit kan. Dikerjakan nanti dikorupsi orang nggak bisa baca, saya bisa baca mainan proyek ini,” tutup Deolipa.

Sebelumnya, Satpol PP mendatangi SDN Pocin 1 sejak kemarin. Mereka hendak mengosongkan aset, namun tertunda karena ditolak wali murid.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) juga merespons polemik relokasi SDN Pocin 1 Depok dengan menunda pencairan anggaran untuk proyek Masjid Raya Depok. Pihaknya sudah bersurat ke Pemkot Depok terkait ini.

“Karena lahannya masih berdinamika, sudah saya kirim surat (ke Pemkot Depok). Dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung.

(Sumber : Alasan Deolipa Yumara Mau Laporkan Walkot Depok ke Polisi soal SDN Pocin 1)

Jakarta (VLF) Pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menuai polemik, khususnya bagi sektor pariwisata di bali. Salah satu yang terdampak adalah pengusaha penyedia layanan bisa.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Operasional Visa 4 Bali (V4B) Deviyantry Verenika Diang (23). Ia menyebut KUHP baru berdampak pada usahanya, terlebih karena target market usahanya merupakan wisatawan mancanegara.

“Target market kita kan memang wisman (wisatawan mancanegara). Jadi kalau memang dengan keputusan itu (KUHP baru) jarang datang ke Indonesia, pasti berdampak juga ke kita karena yang butuh visa kan orang luar,” katanya, dikutip dari detikBali, Senin (12/12/2022).

Ia mengatakan, pengesahan KUHP baru menjadi sorotan wisatawan mancanegara. KUHP mulai dibahas di grup-grup yang berisi wisatawan asing.

“Berita soal KUHP memang sudah mulai ramai di grup-grup wisatawan asing, mereka kan punya grup sendiri untuk saling sharing soal villa yang bagus, terus rental motor yang bagus. Nah di situ (grup) sudah mulai ramai sih membahas KUHP tersebut,” terangnya.

Namun, Devi menilai KUHP yang baru saja disahkan cukup bagus. Hanya saja masih perlu banyak disosialisasikan karena masih banyak fakta yang belum diketahui.

“Sepertinya aturan bagus, tapi itu mungkin sosialisasinya saja yang lebih jelas lagi karena orang tahunya cuma masalah unmarried couple yang bakal ditangkap. Terus yang boleh melaporkan cuma orang terdekat. Berarti saya tidak bisa sembarangan melaporkan begitu saja kan wisatawan asing kalau tidak suka kan,” ucap Devi lagi.

Devi menambahkan, usaha pelayanan visa tempatnya sangat bergantung pada wisatawan mancanegara. Oleh sebab itu, jika KUHP benar terjadi kemungkinan akan terpengaruh juga.

“Berpengaruh pasti, tapi untuk sekarang belum, tapi semoga saja tidak karena kita punya banyak regular customer dan balik lagi ke kita, karena kalau butuh perpanjangan mereka balik ke kita, saat butuh visa balik lagi ke kita untuk sekarang,” pungkasnya.

(Sumber : DPR Sahkan KUHP, Pengusaha Layanan Visa di Bali Mulai Waswas)

Jakarta (VLF) KPK kembali memanggil ulang anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Kadafi di kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila). Ini merupakan panggilan kedua bagi Kadafi.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Kadafi bakal diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Rektor Unila, yakni Karomani. Dia dijadwalkan diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Hari ini (12/12) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022, untuk tersangka Karomani dkk,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (12/12/2022).

Selain Kadafi, KPK memanggil Imam Bustami selaku Pimpinan Cabang Bank BNI Tanjung Karang. Namun Ali belum menjelaskan soal apa dia bakal diperiksa.

Untuk Kadafi sendiri, ini merupakan panggilan kedua kalinya. Sebelumnya, pada Rabu (23/11), penyidik telah menjadwalkan pemanggilan, akan tetapi Kadafi dilaporkan tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Rektor Unila Karomani sebagai tersangka. Selain Karomani, KPK menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryand, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan pihak swasta Andi Desfiandi.

Dalam OTT itu, KPK menyita uang tunai Rp 414,5 juta, slip setoran deposito dengan nilai Rp 800 juta, hingga kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai Rp 1,4 miliar. Selain itu, KPK menyita kartu ATM dan buku tabungan berisi uang sebesar Rp 1,8 miliar.

KPK menduga Karomani aktif terlibat dalam menentukan kelulusan calon mahasiswa baru dalam Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila). Karomani mematok harga bervariasi untuk meluluskan mahasiswa, dari Rp 100 juta hingga Rp 350 juta.

(Sumber : Anggota DPR Kadafi Kembali Dipanggil KPK di Kasus Suap Rektor Unila)

Jakarta (VLF) Eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna kembali diminta menjadi saksi korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101. Ini merupakan penggilan keempat Agus Supriatna dalam persidangan helikopter AW-101.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, Agus Supriatna bakal dimintai keterangan oleh majelis Hakim PN Tipikor untuk terdakwa Irfan Kurnia Saleh selaku pihak swasta. Selain Agus Supriatna, KPK turut memanggil sejumlah pihak lainnya.

“Agenda saksi untuk terdakwa Irfan Kurnia Saleh (12/120 Agus Supriatna selaku eks KSAU,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).

Adapun para saksi tersebut antara lain Heribertus Hendi haryono; Fransiskus Teguh Santosa Supriyanto Basuki; Angga Munggaran; Wisnu wicaksono; dan Joko Sulistyanto. Semuanya bakal dijadwalkan untuk memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Selain mereka, ada seorang saksi ahli yang dijadwalkan bakal hadir dalam persidangan ini. Dia adalah Setya Budi Arijanta selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

“Ditambah dengan 1 orang Ahli, Setya Budi Arijanta selaku Ahli LKPP,” ucap Ali.

Berdasarkan rangkuman detikcom, Agus Supriatna pertama kali diminta hadir dalam persidangan AW-101 pada Senin (21/11), kemudian dia kembali diminta memberikan keterangan seminggu berikutnya pada Senin (28/11). Namun, dalam kedua panggilan itu dia dinyatakan mangkir.

Seminggu kemudian, Agus kembali diminta bersaksi untuk hadir dalam persidangan AW-101, yakni pada tanggal 5 Desember 2022, tetapi pada saat saat itu dia juga tak menjelaskan ketidakhadirannya kepada pihak pengadilan. Terakhir, hari ini Senin (12/12) kembali meminta Agus untuk hadir menjadi saksi korupsi di persidangan.

KPK Bakal Minta Panglima Baru Hadirkan Agus Supriatna
Sebelumnya diberitakan, KPK bakal meminta bantuan Laksamana Yudo Margono menghadirkan eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna, saat Yudo resmi dilantik menjadi Panglima TNI yang baru. Deputi bidang Penindakan KPK Karyoto meminta Agus dihadirkan di sidang dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 karena menilai keterangan Agus penting.

“Mudah-mudahan nanti kalo Pak Panglima yang baru sudah dilantik, nanti kami akan koordinasi lagi dan meminta bantuan, karena kesaksian beliau (Agus) cukup penting untuk didengar di persidangan,” kata Karyoto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2022).

KPK sebenarnya telah berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pemanggilan Agus dalam sidang kasus korupsi helikopter AW-101. Hanya, kata Karyoto, Agus tetap tak hadir.

“Ini besok, kita lihat setelah pergantian Panglima, kami akan memulai lagi (koordinasi). Sebenarnya Panglima yang lama kemarin juga sudah sangat mendukung kami, kembali kepada yang bersangkutan (Agus),” terang Karyoto.

Duduk Perkara Kasus hingga Uang Komando Rp 17 M
Sebelumnya diberitakan, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh atau John Irfan Kenway didakwa melakukan korupsi hingga merugikan negara sebesar Rp 738 miliar. Jaksa penuntut umum menyebut Irfan telah mengatur spesifikasi teknis pengadaan helikopter angkut AW-101 dan menyerahkan barang hasil pengadaan yang tidak memenuhi spesifikasi.

“Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu telah melakukan pengaturan spesifikasi teknis pengadaan helikopter angkut AW-101, melakukan pengaturan proses pengadaan helikopter angkut AW-101, menyerahkan barang hasil pengadaan berupa helikopter angkut AW-101 yang tidak memenuhi spesifikasi,” kata jaksa Arief Suhermanto saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakpus, Rabu (12/10).

Tak hanya itu, Irfan juga didakwa memberikan uang kepada mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna sebesar Rp 17 miliar. Uang itu, sebut jaksa Arief, sebagai dana komando.

Atas perbuatan itu, Irfan didakwa Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Eks KSAU Agus Supriatna Kembali Dipanggil Jadi Saksi Sidang Kasus Heli AW-101)

Jakarta (VLF) Perempuan berusia 31 tahun asal Kabupaten Garut berinisial R dibekuk polisi. Perempuan Garut yang sempat bikin gempar jagat maya itu rupanya terlilit perkara. Ia terlibat arisan bodong.

R sempat menghebohkan jagat maya dengan aksi pongahnya. Ia pamer segepok duit. Setelah diusut, ternyata duit yang dipamerkan R itu berkaitan dengan arisan bodong.

“Sudah (ditangkap),” kata Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono saat dikonfirmasi detikJabar, Kamis (1/12/2022).

Polisi menangkap R beberapa waktu lalu. Penangkapan R ini dilakukan di luar kota. Bahkan, R kini sudah mendekam di tahanan Polres Garut.

“Akan kita sampaikan keterangannya saat pers rilis,” ucap Wirdhanto.

Sementara itu, kuasa hukum R menjelaskan kliennya yang tengah menjalani pemeriksaan polisi. “Klien kami masih menjalani pemeriksaan,” kata Ega.

Kasus arisan bodong ini terungkap usai para korban buka suara di media sosial. Seorang korban bahkan mengunggah aksi R kala memamerkan duit sembari berjoget. Dalam video itu, seperti dilihat detikJabar, R tampak bergoyang sembari memegang gepokan uang. R juga terlihat menyimpan deretan gepokan uang lain di dekatnya.

Para korban menyebut, jika uang yang dipamerkan R di medsos itu merupakan uang hasil menipu. Sebagaimana diutarakan A (32), salah seorang korban asal Garut.

“Kami tahu latar belakangnya seperti apa. Meskipun diduga, tapi memang itu pasti uang kita,” ujar A.

Kerugian yang ditimbulkan akibat aksi tipu-tipu yang diduga dilakoni R ini disebut mencapai miliaran rupiah. Sebab, berdasarkan informasi yang dihimpun, korbannya mencapai ratusan orang.

Sementara itu, polisi juga meringkus perempuan berinisial WW di Tasikmalaya. WW ternyata merupakan otak dari investasi bodog. Korbannya merugikan puluhan orang di Tasikmalaya. Pelau investasi bodong ini dilaporkan para korbannya ke Polres Tasikmalaya.

“Atas laporan tanggal 5 November 2022 lalu, kami amankan pelaku investasi bodong. Jadi korban yang laporan ada 40 orang lebih,” kata Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Ari Rinaldo di Mapolres Tasikmalaya, Kamis (1/12/2022).

WW diketahui merupakan pelaku utama. Dalam kasus ini, dia mengajak korban dan juga menjanjikan keuntungan dalam berinvestasi.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Suhardi Hery Haryanto menyebut WW sudah melakukan aksi penipuan sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022.

Modusnya, kata dia, pelaku mengajak para member atau korban untuk mencairkan limit pinjaman online dari sejumlah aplikasi ternama. Korban kemudian melakukan pembelanjaan fiktif dengan menggunakan jasa pemilik toko online di aplikasi e-commerce.

Korban dijanjikan cicilannya akan dilunasi oleh WW dengan alasan bahwa pinjaman tersebut dikelola toko offline milik WW sendiri. Sementara itu, korban dijanjikan keuntungan 20 persen uang kembalian atau cash back dari pencairan.

Dia mengatakan modus yang digunakan ialah tipu muslihat dan iming-iming keuntungan tinggi serta rangkaian perkataan bohong sehingga korban mau berutang kepada aplikasi pinjaman online.

“Modus tersebut berkembang menjadi skema bisnis baru berupa deposit dengan bunga sebesar 30 persen. Jadi skema baru tersebut digunakan untuk menutupi tagihan pinjaman online dan digunakan juga untuk keperluan pribadi. Pelaku ini janjikan cash back untuk korbannya,” kata Suhardi.

Disinyalir korban aksi penipuan itu mencapai 600 orang. Polisi pun membuka posko pengaduan untuk korban lain melapor. “Kami juga buka nomor telepon pengaduan kalau-kalau masih ada korban dari pelaku ini,” pungkas Suhardi.

Polisi juga masih membuka kemungkinan munculnya tersangka baru. Sebab, WW bekerja tidak seorang diri melainkan mengajak admin. Admin ini yang mengajak ratusan member lain.

“Masih bisa ada tersangka baru. Kami dalami” pungkas Suhardi.

WW dijerat pasal 378 tentang penipuan dan pasal 3 UU 8 tahun 2008 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara.

(Sumber : Perjalanan 2 Wanita Pelaku Penipuan Arisan-Investasi Bodong Berakhir Bui)