Jakarta (VLF) Salah satu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. KPK turut mengamankan sejumlah uang.

“KPK dalam penangkapan tersebut mengamankan beberapa orang dan sejumlah uang sebagai barang bukti yang masih terus kami kembangkan,” jelas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dilansir detikNews, Kamis (15/12/2022).

Ghufron menambahkan bahwa OTT tersebut terkait dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Namun, alumnus Universitas Jember (Unej) itu masih belum mau merinci siapa sosok wakil ketua dewan yang kena OTT, kemarin Rabu (14/12). Dia hanya memastikan bahwa saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan.

“Terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang diduga penyelenggara negara. Sementara ini Penyelidik KPK masih melakukan pemeriksaan, mohon bersabar untuk keterangan lebih lengkap pada saatnya kami akan umum setelah selesai proses pemeriksaan,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Surabaya, Jawa Timur. Dalam OTT itu, KPK mengamankan sejumlah pihak.

“Benar, tadi malam, KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Surabaya Jatim,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (15/12/2022).

Sumber detikcom di KPK mengamini bila yang terjaring OTT adalah si Wakil Ketua DPRD Jatim

Ali mengatakan saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan dari pihak-pihak yang diamankan.

“Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat,” ucapnya.

Kemarin, beredar foto ruangan Wakil Ketua DPRD Jatim disegel KPK. Foto tersebut memperlihatkan pintu warna coklat bertuliskan Wakil Ketua DPRD. Pintu ruangan Wakil Ketua DPRD Jatim itu ditempel dua stiker berwarna merah dan putih. Dua stiker itu bertuliskan ‘Dalam Pengawasan KPK’. Stiker itu menyegel pintu ruangan.

Dari informasi yang dihimpun, OTT itu dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB. Ada 2 orang yang diamankan. Setelah diamankan mereka diperiksa di Ditreskrimsus Polda Jatim.

(Sumber : Wakil Ketua DPRD Jatim Kena OTT, KPK Sita Sejumlah Uang)

Jakarta (VLF) Visi Law Office mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi terhadap 896 korban KSP Indosurya. Kuasa hukum terdakwa Henry Surya Waldus Situmorang berharap hakim memberi perlakuan sama sesuai permohonan sebelumnya, yaitu penolakan.

“Itu (896 korban) kan mau digabung, sesungguhnya sudah ada permohonan yang sama seperti itu, dan sudah ada penetapan untuk penolakan,” ujar Waldus usai persidangan, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (14/12/2022).

“Oleh karena itu, kan harus ada perlakuan yang sama,” imbuhnya.

Hakim Terima Permohonan Gugatan Ganti Rugi 896 Korban KSP Indosurya
Waldus mengatakan, melalui skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), para korban akan mendapatkan pembayaran ganti rugi. Kendati demikian, dia menyebut para korban perlu bersabar.

“Nah jadi sebenarnya adalah yang paling utama, dengan skema PKPU itu kan dihomologasi, semua itu sudah ada daftarnya dan baik kreditur yang sudah ada, maupun yang tidak setuju itu terikat karena dia akan mendapatkan pembayaran, memang itu perlu kesabaran,” terang dia.

Waldus menuturkan bahwa skema PKPU ini dapat dibatalkan jika debitur tidak membayar sesuai tenggat yang ditentukan.

“Kedua, tadi kan dikasih opsi, jikalau tidak sungguh-sungguh si debitur termohon PKPU tidak membayar, kan bisa dibatalin, diajukan pembatalannya,” ujar Waldus.

Lebih lanjut, Waldus mengatakan pihaknya sudah menjalani pembayaran lewat skema homologasi sekitar Rp 2 triliun. Hal ini disebutkannya bakal menjadi bahan pembelaan terdakwa Henry Surya.

“Berikutnya, skema lewat homologasi itu sudah ada pembayaran Rp 2 triliun lebih, jadi secara cicilan sudah ada berapa miliar. Secara aset, itu lewat settlement itu sudah Rp 2 triliun lebih itu juga nanti kita sampaikan dalam pembelaan kita lebih lengkapnya. Jadi sudah ada pembayaran itu,” kata Waldus.

Ahli Jelaskan Hukum Kepailitan
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Hadi Shubhan dihadirkan dalam sidang kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya. Hadi Shubhan merupakan saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa Henry Surya.

“Katakanlah suatu koperasi di kota A lalu karena suatu hal meskipun pada awalnya berjalan baik, kemudian hari terjadi gagal bayar dalam bahasa PKPU, sesuai dengan prosedur karena si debitur memang beritikad baik, tapi walaupun demikian ada satu atau dua orang kreditur yang mengajukan gugatan PKPU lalu dipungut suara dan tercapailah homologasi. Sementara homologasi sudah dijalankan oleh debitur dalam PKPU tapi ada pihak-pihak yang tidak setuju hingga berujung pada gugatan pidana,” tutur Penasihat Hukum Henry Surya, Waldus Situmorang dalam persidangan, di PN Jakbar, Rabu (14/12).

“Hemat saya, dalam situasi seperti ini ada dua hukum yang beririsan, yakni hukum kepailitan dan hukum pidana. Jika seperti itu yang terjadi mana yang didahulukan?” tanya Waldus kepada Hadi.

Hadi mengatakan bahwa hukum kepailitan mesti didahulukan.

“Izin menjawab Yang Mulia, yang didahulukan adalah hukum kepailitan. Kalau pidana ini tidak ada kaitannya misalnya kayak homologasi PKPU, kemudian saya homologasi orang kemudian saya dilaporkan pidana, oh saya sedang homologasi, kan tidak ada hubungannya dengan homologasi orang,” jawab Hadi.

“Tapi kemudian kalau saya hutang kemudian dihomologasi, si kreditor tidak terima dengan homologasi itu kemudian melaporkan ke pidana. Maka saya menjawab yang didahulukan adalah kepailitan,” imbuhnya.

Secara terpisah, Waldus Situmorang menyebutkan bahwa saksi ahli berpendapat bahwa hukum kepailitan ini akan memberikan kepastian pembayaran terhadap pemegang piutang tetap.

“Dengan homologasi, sebetulnya akan memastikan pembayaran untuk seluruh kreditur pemegang piutang tetap. Nah itu yang utama sebenarnya di situ, cuma memang butuh kesabaran,” terang Waldus.

“Makanya tadi kita tanya apa bedanya homologasi bayar seluruhnya, kalau bukan homologasi bukan pidana itu kan banyak kasus-kasus dirampas kasih ke negara. Misalnya, akhirnya kreditur tidak dapat pembayaran,” sambungnya.

Waldus lalu menyinggung soal penyitaan aset. Dia menyebut perkara PKPU sebetulnya tidak memperbolehkan adanya penyitaan aset.

“Nah seringkali memang JPU menggunakan Pasal 39 sebagai kewenangan dia untuk melakukan penyitaan, tapi ini kan kita serahkan ke majelis untuk memutuskan seperti apa,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Henry dan June didakwa Pasal 46 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU TPPU atau Pasal 4 juncto Pasal 10 UU TPPU.

(Sumber : Ahli di Sidang KSP Indosurya Jelaskan soal Hukum Kepailitan)

Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi Bandung (PT Bandung) terhadap vonis eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Sebab, Majelis Hakim mengabulkan banding Jaksa Penuntut KPK dan memperberat hukuman bui Pepen menjadi 12 tahun.

Semula, pada Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) Rahmat Effendi divonis 10 tahun penjara. KPK pun mengajukan banding atas hal tersebut.

Banding KPK lantas diterima dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Bandung. Hakim Ketua Nur Aslam Bustaman menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dalam Putusan bernomor 48/PID.TPK/2022/PT BDG.

Selain kurungan bui, Pepen juga dikenakan pidana denda senilai Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Serta, PT Bandung memutus hak politik Rahmat Effendi dicabut selama 5 tahun yang berlaku usai masa pidana pokoknya habis.

Merespons hal itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku mengapresiasi putusan majelis hakim tersebut. Ia sependapat dengan putusan hakim yang turut mendakwa Pepen sesuai dengan vonis sebelumnya.

“Tentu KPK apresiasi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan dan putusan tingkat pertama,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (14/12/2022).

Namun, Ali juga berharap sejatinya vonis itu juga dapat mengakomodir tuntutan Jaksa KPK. salah satunya yakni tuntutan seluruh uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

“Kami berharap putusan juga mengakomodir tuntutan seluruh uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa,” ucap dia.

Sebab, dia menilai efek jera dari pemberantasan korupsi tak hanya melulu dapat dihadirkan lewat penjara badan. Namun, dapat dilakukan lewat hukuman pengganti ataupun perampasan aset.

“Karena efek jera pelaku juga dapat dilakukan melalui hukuman uang pengganti maupun perampasan aset,” tutup Ali.

Sebelumnya, KPK mengajukan upaya banding terhadap vonis Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen. Majelis hakim menghukum Pepen dengan kurungan 10 tahun di kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.

Ali menjelaskan pokok materi banding itu berkaitan dengan pembuktian dakwaan Pepen dalam menerima gratifikasi. Ali menyebut jaksa meyakini bahwa dalam fakta persidangan Pepen meminta uang secara langsung kepada instansi atau perusahaan.

Kemudian, menurut Ali, jaksa menilai Pepen berupaya memanipulasi permintaan uang dengan mengatasnamakan dirinya sebagai panitia pembangunan Masjid Arryasakha. Padahal perannya sebagai panitia merupakan kedok agar dapat menerima uang.

Terakhir, Ali juga menilai banding tersebut diajukan lantaran majelis hakim tidak mengabulkan uang pengganti. Padahal, Jaksa KPK menuntut Pepen wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 17 miliar.

“KPK berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan seluruh permohonan banding tersebut dan memutus sesuai dengan tuntutan tim jaksa,” kata Ali kepada wartawan, Selasa (8/11/2022).

(Sumber : KPK Apresiasi PT Bandung Setujui Permohonan Banding Vonis Eks Walkot Bekasi)

Jakarta (VLF) Mantan hakim agung Gayus Lumbuun menyesalkan pernyataan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang angkat tangan bila harus melenyapkan makelar kasus (markus) di pengadilan. Gayus wanti-wanti jangan sampai kejahatan malah berdaulat di Indonesia.

“Saya sebagai mantan hakim agung dan mantan Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) cabang MA sangat menguatirkan apabila betul-betul MA angkat tangan dan menyatakan tidak mampu lagi memberantas kejahatan di lingkungan peradilan atau judicial corraption, maka sama akan terjadinya kejahatan yang berdaulat,” kata Gayus Lumbuun kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).

Istilah Kejahatan yang Berdaulat diutarakan oleh pakar kriminolog UI, Prof Ronny Nitibaskasa. Gayus meminta MA harus optimis melawan mafia perkara dalam keadaan apapun. Bila tidak, maka keadaan menjadi sangat mengerikan.

“Hal itu sebagaimana yang dikuatirkan teori kriminologi, hukum dan sosial yang mengatakan, kejahatan harus dilawan sekuat tenaga dan tidak ada kata menyerah supaya jangan kejahatan berdaulat,” tegas Gayus Lumbuun.

Pernyataan Sunarto itu menanggapi ditangkapnya hakim agung Sudrajad Dimyati dan hakim agung Gazalba Saleh oleh KPK. Keduanya kini menghuni sel KPK karena dugaan menerima suap terkait putusan perdata dan pidana.

“Ini suatu gejala sangat buruk,” beber Gayus Lumbuun.

Oleh sebab itu Gayus meminta agar MA optimis melawan kejahatan di lembaganya. Apapun yang terjadi, makelar kasus harus diperangi. Jangan sampai pernyataan Sunarto terulang.

“Ini sudah hands up, sudah angkat tangan, tidak seharusnya disampaikan, harus optimis memberantas kejahatan,” cetus Gayus Lumbuun.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengaku sulit menghilangkan makelar kasus (markus) di lembaganya. Hal itu terkait rentetan hakim agung/hakim dan PNS MA yang ditahan KPK. Menurutnya, yang paling mungkin dilakukan MA adalah mempersempit ruang gerak markus.

“Markusnya lebih pintar. Kita cari metode untuk mempersempit kerjanya markus. Tapi untuk menghilangkan markus, mohon maaf saya angkat tangan, nggak bisa. Tapi meminimalisir markus, insyaallah akan kita lakukan,” kara Sunarto kepada wartawan di Gedung MA Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2022).

Kasus bermula saat Rapat Anggota Khusus (RAK) Intidana memilih Budiman Gandi Suparman sebagai Ketua Umum Intidana 2015-2018. Budiman Gandi Suparman kemudian dipidanakan dengan dugaan pasal pemalsuan surat.

Di PN Semarang, Budiman Gandi Suparman divonis bebas. Jaksa lalu kasasi. Disokong Heryanto Tanaka, uang disebut KPK mengalir ke majelis kasasi. Akhirnya Budiman Gandi Suparman dihukum 5 tahun penjara. Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah melakukan pidana menggunakan akta otentik yang dipalsukan.

Putusan pidana itu diketok oleh Sri Murwahyuni dan Gazalba Saleh. Adapun Prim Haryadi mengajukan dissenting opinion. Belakangan, Gazalba Saleh jadi tersangka korupsi oleh KPK dan ditahan.

DAFTAR TERSANGKA YANG MULIA
KPK menetapkan sejumlah nama karena diduga menerima uang miliaran rupiah agar mengetok putusan sesuai dengan pesanan. Demikian daftar tersangkanya.

2 Hakim Agung
Dua hakim agung dijadikan tersangka yaitu Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Sudrajad Dimyati adalah hakim anggota kasasi perkara pailit Intidana dan Gazalba Saleh adalah hakim kasasi pidana Ketua Pengurus KSP Intidana. Keduanya kini ditahan KPK.

Gazalba Saleh tidak terima atas status tersangkanya dan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. Saat ini masih berlangsung.

2 Hakim
2 Hakim juga dijadikan tersangka korupsi di kasus itu, yaitu hakim Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti Sudrajad Dimyati) dan Prasetio Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti Gazalba Saleh). KPK menduga keduanya menjadi penghubung untuk transaksi korupsi.

4 PNS MA
KPK juga menerapkan 4 PNS Mahkamah Agung (MA). Mereka adalah:

1. Desy Yustria, sehari-hari PNS bagian Pendaftaran Perkara Perdata MA, diduga berperan sebagai kurir/penerima uang suap.
2. Muhajir Habibie, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.
3. Nurmanti Akmal, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.
4. Albasri, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.

Staf MA
KPK juga menetapkan tersangka staf hakim agung Gazalba Saleh, yaitu Rendy Novarisza.

Penyuap
KPK menetapkan sejumlah orang dengan dugaan sebagia pihak penyuap, yaitu:

1. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (nasabah KSP Intidana)
2. Heryanto Tanaka (nasabah KSP Intidana)

Pengacara
Pihak pengacara yang menjadi penghubung di kasus itu juga dijadikan tersangka, yaitu:

1. Yosep Parera
2. Seko Suparno

(Sunber : Gayus Lumbuun Soal Markus di MA: Jangan Sampai Kejahatan Berdaulat!)

Jakarta (VLF) Barang bukti dan tersangka bos judi online Apin BK resmi diserahkan penyidik Polda Sumut ke Kejari Medan. Terlihat saat dilimpahkan, barang bukti itu diantaranya sejumlah hardisk dan handphone pintar yang diduga digunakan untuk menjalankan bisnis judi online.

Dua benda tersebut terlihat dikeluarkan dari dalam box kemudian diletakkan di meja salah satu ruangan di Kejari Medan. Tampak juga penyidik Polda Sumut dan jaksa melakukan pengecekan kembali barang bukti tersebut dan disaksikan oleh Apin BK yang berbaju tahanan berwarna merah.

Kasi Intel Kejari Medan Simon membenarkan pelimpahan barang bukti dan tersangka Apin BK ke Kejari Medan, namun Simon tidak menjelaskan secara rinci barang bukti apa saja yang diserahkan penyidik ke Kejari Medan.

“Kejari Medan telah menerima pelimpahan tahap II kasus perjudian online tersangka Apin BK beserta barang buktinya,” kata Simon Kasi Intelijen Kejari Medan, Selasa (13/12/2022).

Lanjut Simon menjelaskan, atas perbuatannya bos judi online itu dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 303 ayat (1) ke-1e dan ke-2e Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana.

Namun, setelah dilimpahkan ke Kejari Medan Apin BK tidak dilakukan penahanan langsung oleh jaksa. Pasalnya, masih ada perkaranya yang belum selesai dan sehingga belum diserahkan Penyidik ke Kejari Medan.

“Setelah menerima pelimpahan berkas kasus tindak pidana perjudian, Apin BK dikembalikan ke Polda Sumut. Hal itu dilakukan menunggu pelimpahan berkas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang masih menjeratnya,” tutupnya.

(Sumber : Hardisk dan Handphone Barang Bukti Apin BK Diserahkan ke Jaksa)

Jakarta (VLF) Pengacara Ibnu Syamsu Hidayat dan Pengacara Airlangga Julio mewakili anggota KPU daerah memberikan somasi kepada KPU RI. Somasi itu diberikan lantaran adanya dugaan manipulasi data verifikasi faktual.

“Beberapa hari yang lalu kami menerima beberapa aduan atau beberapa laporan dari berbagai komisioner, anggota komisioner, maupun ketua komisioner yang di daerah maupun pegawai teknis di KPU di beberapa daerah, menyampaikan adanya dugaan pemalsuan atau kecurangan dalam proses verifikasi parpol calon peserta pemilu 2024 nanti,” ujar Ibnu di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).

Ibnu mengatakan aduan tersebut terkait dugaan KPU telah memanipulasi data terhadap tiga parpol dalam proses verifikasi faktual calon peserta pemilu 2024 dengan mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS). Ibnu menyebut tiga parpol itu adalah Partai Gelora, Partai Garuda dan Partai PKN.

“Sesuai dengan beberapa media yang sudah disebutkan sejak kemarin, sampai saat ini tentu juga, ada dugaan kami Partai Gelora kami menduga juga terjadi, kemudian Partai Garuda dan Partai PKN, kami menduga itu juga terjadi kecurangan,” ujarnya.

Namun, Ibnu tidak menjelaskan lebih rinci terkait nama-nama pelapor tersebut lantaran menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Dia menyebut terdapat 8 hingga 9 orang yang melaporkan KPU Pusat.

“Ada sekitar 3-5 kabupaten/kota dan dua provinsi yang sudah melaporkan ke kami. Untuk itu sekitar 8-9 orang,” ujarnya.

“Untuk daerahnya, demi keselamatan teman-teman di daerah, kami belum bisa sebutkan dari daerah mana, akan tetapi secara nyata mereka telah melaporkan ke kami,” sambungnya.

Sementara itu, Julio mengatakan tujuan somasi tersebut untuk menghentikan segala bentuk ancaman kepada anggota KPU di daerah yang tidak terlibat dalam manipulasi data verifikasi faktual. Kemudian, menghentikan segala tindakan manipulasi data verifikasi faktual.

“Agar KPU Provinsi dan KPU Pusat melakukan investigasi internal terkait dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik, dan dugaan maladministrasi atau dugaan tindak pidana lainnya yang diduga dilakukan oleh KPU Pusat maupun KPU Provinsi,” ujarnya.

“KPU Pusat dan KPU Provinsi menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima atau hasil investigasi internal mengenai tindakan tadi,” sambungnya.

Respon KPU soal Dugaan Manipulasi Verifikasi Faktual
Ketua Divisi TeknisKPURI Idham Holik mengatakan belum mengumumkan peserta pemilu 2024. Diketahui, penetapan peserta pemilu itu akan dilakukan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 akan dilakukan, Rabu (14/12) pukul 13.00 WIB.

“Saat ini KPU RI belum melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dan KPU RI baru akan melakukan hal tersebut pada 14 Desember 2022 jam 13.00 WIB sampai dengan selesai,” ujarnya saat dihubungi.

(Sumber : KPU Disomasi Terkait Verifikasi Faktual Partai Gelora, Garuda, dan PKN)

Jakarta (VLF) Polda Metro Jaya menggelar operasi pemberantasan narkoba bersandikan ‘Nila Jaya’ menjelang tahun baru 2023. Selama dua pekan operasi, 278 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Operasi Nila Jaya digelar sejak 16 hingga 30 November 2022. Kegiatan ini melibatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan seluruh jajaran polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Jumlah pengungkapan yang berhasil kita lakukan sepanjang Operasi Nila Jaya 2022 ini adalah jumlah kasus ada 222 laporan polisi dan kemudian jumlah tersangka ada 278,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

278 Tersangka
Zulpan mengatakan, dari 278 tersangka itu, tujuh orang berstatus sebagai bandar. Total ada 51 target Operasi Nila Jaya dan seluruhnya berhasil dituntaskan penyidik.

“Dari 278 tersangka ini terdiri dari bandar tujuh orang. Kemudian pengedar 259 orang dan pemakai 79 orang,” jelas Zulpan.

Polisi Sita Sabu Cair-Ganja
Sejumlah barang bukti narkoba juga berhasil disita polisi. Ganja menjadi barang bukti sitaan terbanyak dengan tangkapan 147 kg.

“Barang bukti yang berhasil disita berupa sabu sebanyak 13,07 kg, ganja sebanyak 147,22 kg, ekstasi 2.088 butir, kemudian obat-obat berbahaya sebanyak 229 butir dan tembakau sintetis 119,01 gram,” ungkap Zulpan.

Dari Operasi Nila Jaya tahun ini, polisi juga mengungkap narkoba jenis sabu cair. Narkoba tersebut merupakan termasuk jenis baru yang diedarkan ke Indonesia.

“Ada temuan baru yang menarik yaitu cairan narkotika atau dikenal juga dengan sebutan sabu cair sebanyak 1,17 liter yang mana ini nanti cara teknis untuk sabu cair ini karena melibatkan jaringan internasional,” ungkap Zulpan.

Para tersangka kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Mereka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 111 ayat 2 subsider Pasal 115 juncto Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Para pelaku terancam dengan ancaman pidana dari seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun hingga maksimal hukuman mati.

(Sumber : Operasi Narkoba Jelang Akhir Tahun, Polda Metro Tangkap 278 Tersangka!)

Jakarta (VLF) Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait bersama Ketua Komnas PA DKI Jakarta Cornelia Agatha menemui wali murid SDN Pondok Cina (Pocin) 1, Kota Depok. Dia menyoroti soal hak para siswa SDN Pocin 1 untuk mendapatkan pendidikan.

“Fokus hari ini pada perayaan itu ada dua konsentrasi atas hak pendidikan karena hak atas pendidikan itu adalah hak yang sangat fundamental yang tidak boleh dikurangi dalam diri anak khususnya anak peserta didik,” kata Arist Merdeka Sirait kepada wartawan, di SDN Pocin 1, Selasa (13/12/2022).

Dia mengkritik Pemkot Depok yang tidak memperhatikan nasib siswa yang masih bertahan di SDN Pocin 1. Dia juga menyoroti soal siswa SDN Pocin 1 yang ditinggal para guru sebelum tempuh ujian akhir semester (UAS).

“Saya mendengar bahwa ini akan dibebaskan, akan dibangun rumah ibadah tetapi hak anak-anak atas pendidikannya terlantar karena ternyata bukan disiapkan tempat, tetapi prakteknya itu disebar ke dua sekolah Pocin 3 dan Pocin 5,” ucapnya.

Komnas PA juga menemui dan mendukung wali murid SDN Pondok Cina 1 yang mempertahankan hak atas pendidikan para siswa. (Devi Puspitasari/detikcom)

“Bahkan sudah menarik gurunya atas pendidikan itu, di situlah pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan walkot karena ternyata wali kota mengizinkan guru-gurunya nggak boleh mengajar di sini,” tambahnya.

Pantauan detikcom, Arist Merdeka Sirait bersama Cornelia Agatha datang ke SDN Pocin 1 sejak pukul 09.40 WIB. Dia sempat berbincang dengan wali murid dan siswa yang masih bertahan di SDN Pocin 1.

Arist dan Cornelia juga menyapa dan mengunjungi kelas satu per satu. Cornelia mengatakan anak harus merdeka dalam belajar. Dia menambahkan, hak pendidikan anak mesti diutamakan dan diprioritaskan pihaknya.

“Menurut kami memang anak itu kan harus merdeka dalam belajar, harus punya rasa nyaman dan merdeka. Intinya itu hak anak ya pendidikan. Itu yang harus kita utamakan, prioritas kan,” kata Cornelia.

Di lokasi, tampak anggota ormas Pemuda Pancasila juga masih menjaga di depan gedung SDN Pocin 1.

Pemprov Jabar Batal Bantu Proyek Masjid
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jabar resmi menunda bantuan anggaran untuk rencana pembangunan Masjid Raya Depok. Anggaran itu ditunda setelah munculnya polemik atas rencana Pemkot Depok merelokasi SDN Pocin 1 untuk lahan proyek masjid raya.

“Karena lahannya masih berdinamika, sudah saya kirim surat (ke Pemkot Depok). Dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung dilansir detikJabar, Senin (12/12).

Dia memastikan Pemprov Jabar selalu memperhatikan aspirasi yang diinginkan pemerintah kabupaten/kota, salah satunya mengenai proyek Masjid Raya Depok. Namun, ia menegaskan, dinamika masalahnya, terutama masalah lahan, harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Selesaikan dulu urusan dinamika lahannya, sampai itu selesai secara baik-baik. Dan saya sudah kirim surat, tolong dikedepankan musyawarah. Tidak ada menang kalah, semua harus win-win solution,” ungkap Kang Emil.

Pemkot Depok Akan Gusur SDN Pocin 1
Sebelumnya, Pemkot Depok membatasi kegiatan belajar mengajar di SDN Pocin 1 hingga hari ini. Pada Senin (12/12) siswa diharuskan ‘angkat kaki’ dari SDN Pocin 1 untuk pindah ke sekolah lain.

Pada Minggu (11/12), sejumlah petugas Satpol PP Kota Depok mendatangi SDN Pocin 1. Beredar kabar, pengosongan sekolah segera dilakukan. Sementara, sejumlah siswa bersama wali murid dan relawan sempat menginap dan masih bertahan di SDN Pocin 1 untuk menolak penggusuran.

Orang tua sempat bergandeng tangan sambil melantunkan selawat saat mempertahankan SDN Pocin 1 agar tak dikosongkan. Setelah terjadi perdebatan sengit, petugas Satpol PP meninggalkan SDN Pocin 1.

Pemkot Depok berencana kembali mengajak para wali murid untuk berdialog. Sejumlah pihak mengkritik Pemkot Depok berencana menggusur SDN Pocin 1 untuk diganti dengan bangunan masjid.

Pemkot Depok diingatkan untuk tidak mencabut hak anak untuk memperoleh pendidikan. Pada Jumat (9/12), sekitar 180 siswa masih mengikuti ujian akhir semester (UAS) karena mereka belum memutuskan pindah ke SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5.

(Sumber : Ketua Komnas PA Bela Siswa SDN Pocin 1: Pendidikan Hak Fundamental)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor mengembalikan sejumlah barang bukti kasus korupsi bantuan penanggulangan bencana alam yang terjadi pada 2017. Barang bukti tersebut dari perlengkapan bayi, pakaian, perlengkapan kesehatan, hingga peralatan penanganan bencana.

Kajari Kabupaten Bogor Agustian Sunaryo mengatakan bersama jajarannya mengembalikan barang bukti tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Untuk nantinya barang bukti tersebut bisa dimanfaatkan untuk yang membutuhkan.

“Atas langkah-langkah yang dilakukan Kejari dan Pemda khususnya BPBD karena memang bantuan kemanusiaan ini selayaknya untuk bisa diterima untuk korban bencana. Kami menyampaikan terima kasih karena memang saat ini melihat kondisi bencana baik di wilayah Kabupaten Bogor maupun di sekitar, ini kita sedang banyak musibah,” kata Agustian di Aula Kejari Kabupaten Bogor, Selasa (13/12/2022).

“Tentunya bantuan kemanusiaan ini akan sangat bermanfaat apabila langsung dimanfaatkan oleh yang membutuhkan,” sambungnya.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bogor Dodi Wiraatmaja mengatakan kasus tersebut dalam waktu dekat akan siap disidangkan. Ada tiga tersangka dalam kasus tersebut.

“Itu ada Suhendra, Sumardi, dan ditambah mengenai menghalangi penyidikan, yang menyembunyikan. Dikenai pasal obstruction of justice (yang menyembunyikan),” kata Dodi.

Dana penanganan bencana sendiri sebesar Rp 14 miliar yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah. Dana tersebut digunakan untuk 14 kecamatan di Kabupaten Bogor yang terdampak bencana.

“Kemudian keluar anggaran ternyata untuk 3 kecamatan yang kita lakukan penyidikan, anggarannya dipotong semua dan hampir tidak diterima oleh penerima bantuan,” ujarnya.

Setelah dihitung oleh tim dari BPBD, ternyata dana tersebut tidak sampai dengan sebagaimana mestinya. Namun tersangka memanipulasi dana tersebut seolah-olah telah diterima.

“Itu kan setelah diinventarisasi sama TRC, dihitung lah, ternyata setelah dihitung dan digelontorkan uang, uangnya enggak sampai. Tapi dimanipulasi seolah-olah itu sampai ke pihak penerima,” pungkas Dodi.

Sebelumnya, Kejari Bogor menetapkan dua orang eks pejabat dan staf di BPBD Kabupaten Bogor berinisial S dan SS, sebagai tersangka dugaan korupsi dana tanggap darurat pada dinas BPBD. Kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 1,7 miliar.

“Melalui proses berdasarkan mekanisme yang ada pada kami, jadi pada hari ini kami telah menetapkan 2 orang, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 723 kemudian surat penetapan tersangka nomor 724, kami telah menetapkan dua orang tersangka yaitu yang pertama atas nama inisial S, yang kedua atas nama inisial SS,” kata Kasie Intel Kejari Bogor Juanda dalam keterangannya, Kamis (28/6).

“Itu perkembangan terbaru terkait dengan penanganan tindak pidana penyidikan dana tanggap darurat pada dinas BPBD tahun anggaran 2017,” tambahnya.

Juanda menjelaskan, dugaan tindakan korupsi itu dilakukan pada 2017 ketika S menjabat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bogor. Sementara SS bekerja sebagai staf atau anggota di Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor dengan status pegawai kontrak.

(Sumber : Kejari Bogor Kembalikan Barang Bukti Kasus Korupsi Dana Bencana ke BPBD )

Jakarta (VLF) Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) segera merevitalisasi lokasi sementara (loksem) tempat berdagang JP 44 di Jalan Pelataran, Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Proses revitalisasi terhalang praktik jual beli lapak di wilayah tersebut.

“Hari ini ada testimoni stakeholder dan ada anggota yang tahu mengenai sewa menyewa maupun jual beli kios antarpedagang yang mana seharusnya tidak diperbolehkan,” kata Camat Menteng, Suprayogi, seperti dilansir Antara, Selasa (13/12/2022).

Suprayogi mengungkapkan praktik jual-beli lapak diketahui bermula saat adanya rapat antara pengurus loksem JP 44 hingga tingkat kecamatan yang membahas rencana revitalisasi loksem tersebut.

Setelah itu, terjadi perselisihan di antara para pengurus loksem JP 44 sehingga mencuat kabar praktik jual beli lapak oleh pedagang.

Kecamatan Menteng akan memanggil pedagang yang menyewakan dan memperjualbelikan kiosnya di loksem JP 44. Pihak yang menjualbelikan lapak dagang di loksem JP 44 terancam dipolisikan.

“Kalau terbukti benar, sudah pasti mereka akan dikenakan sanksi hingga pidana,” ucapnya.

Dia mengatakan Pemkot Jakpus akan merevitalisasi 92 kios dalam jangka waktu dua pekan.

“Pihak Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Sudin PPKUKM) Jakarta Pusat yang akan melaksanakan revitalisasi tersebut,” tuturnya.

7 Kios Disewakan-Dijual Pedagang
Sementara itu, Ketua Pengurus JP 44 Yayah Sri Bunga mengatakan ada tujuh kios yang disewakan atau dijual oleh pedagang yang terdaftar.

“Ada tujuh kios yang disewakan. Pemiliknya nggak tahu, tiba-tiba sudah ada yang mengisi dan mereka orang dari luar wilayah sini,” ujarnya.

Yayah mengatakan praktik tersebut terjadi karena kesalahpahaman antara pedagang dan pengurus loksem.

“Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan dan kegiatan di sini berjalan dengan baik,” imbuhnya.

(Sumber : Mencuat Kabar Jual Beli Lapak Loksem JP 44 saat Akan Direvitalisasi Pemkot.)